KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG INVESTASI
Amalia Adininggar Widyasanti Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 2
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan
Kesehatan Perumahan Mental / Karakter
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN Antarkelompok Pendapatan
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJMN 2015-2019 – PENGUATAN INVESTASI
Slide - 4
Sasaran Pembangunan Penguatan Investasi
Target Realisasi Investasi PMDN dan PMA 2015-2019 Investasi
Realisasi Investasi PMA dan PMDN Rasio PMDN
Satuan
Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
Triliun rupiah
519,5
594,8
678,8
792,5
933,0
%
33,8
35,0
36,3
37,6
38,9
Asumsi Nilai Tukar : Rp. 12.000,-/USD
Target Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Berdasarkan Wilayah
Proyeksi Tahun
Wilayah Perkiraan (Rp Triliun) 2014
2015
2016
2017
2018
2019
NASIONAL
456.6
519.5
594.8
678.8
792.5
933.0
Jawa
57.8%
54.4%
50.9%
46.8%
42.6%
38.0%
Sumatera
13.8%
14.5%
15.2%
15.9%
16.7%
17.5%
Kalimantan
13.8%
14.3%
14.9%
15.5%
16.2%
16.8%
Sulawesi
4.5%
5.4%
6.4%
7.7%
9.2%
11.0%
Bali dan Nusa Tenggara
3.2%
3.7%
4.2%
4.8%
5.5%
6.2%
Maluku
1.1%
1.4%
1.6%
2.0%
2.0%
2.0%
Papua
6.0%
6.4%
6.9%
7.4%
7.9%
8.5%
Arah Kebijakan Pilar 1 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Arah kebijakan pilar pertama: menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah
meningkatkan efisiensi proses perijinan
meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia
mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan
Arah Kebijakan Pilar 2 Peningkatan Investasi yang Inklusif
Arah kebijakan pilar kedua: Mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil
Strategi Indonesia pada Perundingan Internasional untuk Pengembangan Investasi yang Inklusif
1. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor yang :
• mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi (terutama pertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan); • mendorong penciptaan lapangan kerja (terutama TK lokal) • mendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhan pasar dalam negeri;berorientasi ekspor, (terutama produk olahan nonmigas berbasis SDA); • mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global (Global Production Network), baik sebagai perusahaan subsidiary, contract manufacturer, maupun independent supplier; • mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri
2. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang
• Pengembangan potensi investasi daerah (regional champions) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi; • Promosi investasi di daerah • Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, terutama untuk UKM • Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan Pelaku Bisnis (terutama: UKM)
Strategi Pilar 2 Pengembangan Investasi yang Inklusif
3. Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama melalui:
• Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM; • Perkuatan rangkaian proses kemitraan : pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan UKM.
4. Peningkatan efektivitas strategi dan Upaya promosi investasi melalui:
• Pengembangan mekanime promosi investasi yang lebih efektif • Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha
• Alternatif pembiayaan : Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
Strategi Pilar 2 Pengembangan Investasi yang Inklusif 6. Pengembangan investasi lokal 7. Pengembangan investasi keluar (outward investment)
8. Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadap perekonomian nasional, secara bertahap akan dilakukan melalui tiga jalur proses pengalihan, yaitu:
• terutama melalui investasi antar wilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah
• diutamakan pada ketahanan energi dan ketahanan pangan • mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek pengganda yang besar terhadap perekonomian nasional
• alih kepemilikan ke masyarakat domestik melalui pasar modal; • alih teknologi/keahlian kepada pengusaha dan pekerja domestik; serta • alih proses produksi dengan secara bertahap meningkatkan porsi pemasok domestik bagi kebutuhan bahan baku, barang setengah jadi, serta jasa-jasa industri.
Strategi dan kebijakan bidang investasi akan didukung oleh pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah agar dapat berdaya saing, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Perkembangan FDI dan Realisasi Investasi PMA Di Indonesia
12
Perkembangan Realisasi Investasi
Rp Triliun
Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulan III 2015 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00
Jan-Sep Jan-Sep Target Q1 2014Q2 2014Q3 2014 Q1 2015Q2 2015Q3 2015 2014 2015 2015
DDI 34,60 38,20 41,60 114,4 42,50
42,9
47,80 133,2 175,8
FDI 72,00 78,00 78,30 228,3 82,10
92,2
92,50 266,8 343,7
PMDN (Rp Miliar) 180.000,0
Realisasi Investasi menunjukkan perkembangan yang meningkat, dengan prospek yang masih optimis ke depan
Perkembangan Investasi Indonesia sampai September 2015
PMA (US$ Juta) 35.000,0
160.000,0
30.000,0
140.000,0
25.000,0
120.000,0 100.000,0
20.000,0
80.000,0
15.000,0
60.000,0
PMDN (Rp Miliar) PMA (US$ Juta)
10.000,0
40.000,0
5.000,0
20.000,0 0,0
0,0 2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ** 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014SMT 1 2015
13
Realisasi Investasi di Luar Pulau Jawa Semakin Berkembang 300,0
250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
S/D 2014 Trw III 2015
sumatera
24,6
12,6
23,3
13,9
14,8
11,0
35,3
48,3
55,0
71,0
Jawa
80,0
52,8
95,2
134,3 110,1 140,0 149,6 177,3 230,3 263,3 219,4
Bali dan Nusa Tenggara
1,0
1,1
0,5
0,9
2,2
6,7
9,0
13,4
12,8
11,1
14,1
Kalimantan
3,4
7,3
4,3
2,9
5,5
32,9
31,0
46,0
55,0
71,6
65,0
Sulawesi
1,8
0,2
4,6
1,7
2,5
12,2
13,8
18,6
17,7
29,2
19,9
Maluku
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
2,3
1,3
1,2
4,2
1,3
2,7
Papua
0,0
0,4
0,0
0,5
0,1
3,4
13,7
11,4
23,7
15,6
13,2
65,9
14
Komposisi Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Komposisi Sektor PMDN 100%
80% 60%
Sektor Tersier
40%
Sektor Sekunder
20%
Sektor Primer
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SMT 3
Komposisi Sektor PMA 100% 80% 60%
Sektor Tersier
40%
Sektor Sekunder
20%
Sektor Primer
0% 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 SMT 3
15
Perkembangan Investasi Global: 2010
Sumber: Global Economic Model, Oxford Economics
16
Perkiraan Investasi Global: 2019
Sumber: Global Economic Model, Oxford Economics
17
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Potensi Investasi
•
Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi yang menarik bagi investor. Hal ini dapat dilihat dari berbagai survei yang di lakukan oleh lembaga survei dunia/internasional sebagai berikut:
Slide - 18
Peringkat Negara Tujuan Investasi Tahun 2008-2016
• •
No.
Negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
China USA India Indonesia Brazil Australia Inggris Jerman Russia Kanada Meksiko Thailand Vietnam
Peringkat (Periode Waktu) 2008-2010 2010-2012 2012-2014 2014-2016 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 3 4 8 9 4 3 5 4 5 5 9 8 6 10 10 6 6 7 7 7 8 6 4 5 8 10 10 10 * * 10 * * * * * 8 8 6 * * 9
Hasil survei yang diakukan oleh UNTAD terhadap eksekutif dari perusahaan transnasional (TNC) dari sejumlah 193 negara maju dan /atau berkembang menunjukkan bahwa Indonesia kurun waktu 2006-2016 selalu menempati ranking 10 besar negara tujuan investasi Pada periode tahun 2014-2016 Indonesia menduduki 19 ranking ke 3
Sumber: Laporan UNCTAD
Prioritas Investasi Tahun 2015
• Hasil survei yang diakukan oleh Asia Business Outlook Survey (ABOS) menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara prioritas tujuan investasi urutan ke-2 setelah China
JBIC Survey: Lokasi Prospektif untuk Investor Jepang
Rank
2011
2012
2013
2014
2015
1
China
China
Indonesia
India
India
2
India
India
India
3
Thailand
4
Vietnam
Thailand
China
Thailand
Thailand
5
Indonesia and Brazil
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam
6
-
Brazil
Brazil
Mexico
Mexico
7
Russia
Mexico
Mexico
Brazil
USA
8
USA
Russia
Myanmar
USA
Phillipines
9
Malaysia
USA
Russia
Russia
Brazil
10
Taiwan
Myanmar
USA
Myanmar
Myanmar
Sumber: JBIC
Indonesia Indonesia, China Indonesia Thailand China
Sasaran Penguatan Investasi pada RKP 2016 dan Arahan Bapak Presiden Jokowi
Arahan Presiden saat kunjungannya ke Amerika Serikat: untuk Laporan Ease of Doing Business tahun 2017, Indonesia harus naik peringkatnya menjadi ke-40
Peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB) 2016: naik menjadi 109
Indikator Memulai Usaha
2015*
2016
Singapura
1
1
Malaysia
17
18
Thailand
46
49
Brunei Darussalam
105
84
Vietnam
93
90
Filipina
97
103
Indonesia
120
109
Kamboja
133
127
Laos
139
134
Myanmar
177
167
PadaEoDB2016 Indonesia berada di Peringkat ke-7se ASEAN dalam KemudahanBerusaha ASEAN Peringkat Indonesia naik 11 Peringkatdari EoDb2015 ke EoDB2016
Namun…., peringkat Indonesia pada komponen Starting a Business turun drastis
Salah satu penyebabnya adalah: Indonesia masih mewajibkan modal disetor minimum, sementara negara lain sudah menghilangkan persyaratan ini
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Daftar Investasi Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan (Perpres No. 39/2014)
Slide - 25
MATRIK SANDINGAN PERPRES 36/2010 DENGAN PERPRES 39/2014
Perpres 36/2010
Perpres 39/2014
1 2 3 4 5
Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan ESDM Perindustrian
1 2 0 0 4
Terbuka dengan Persyaratan 18 34 17 18 41
6 7 8 9 10
Hankam Keamanan Pekerjaan Umum Perdagangan Budaya dan Pariwisata
0 0 0 0 5
3 6 6 11 27
Pertahanan dan Keamanan Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum Perdagangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
0 0 0 0 1
4 0 6 11 15
11 12 13 14 15 16 17
Perhubungan Kominfo Keuangan Perbankan Nakertrans Pendidikan Kesehatan Total
7 1 0 0 0 0 0 20
25 13 12 7 5 4 27 274
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Keuangan Perbankan Nakertrans Pendidikan dan Kebudayaan Kesehatan Total
5 1 0 0 0 2 0 15
23 11 6 4 5 4 25 216
No
Bidang
Tertutup
Tertutup
Terbuka dengan Persyaratan
Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan ESDM Perindustrian
1 2 0 0 3
19 23 11 13 36
Bidang
Persyaratan Dalam Perpres 39 Tahun 2014
Persyaratan PMA dan/ Lokasi bagi PMA dari ASEAN (j)
Di cadangkan untuk UMKMK (a)
PMDN 100% dan Izin Khusus (i)
Kemitraan (b)
Modal Asing (c)
Perpres 39/2014 Izin Khusus dan PMA (h)
Lokasi Tertentu (d)
PMA dan Lokasi (g)
Perizinan Khusus (e) PMDN 100% (f)
Jumlah Persyaratan dalam Perpres 39/2014 Persyaratan PMA dan/atau Lokasi bagi PMA dari ASEAN
9
PMDN 100% dan Izin Khusus
6
Izin Khusus dan PMA
29
PMA dan Lokasi
32
PMDN 100%
85
Perizinan Khusus
38
Lokasi Tertentu
12
Modal Asing
159
Kemitraan
45
Di cadangkan untuk UMKMK
112 0
20
40
60
80
100
120
140
• Terdapat 506 bidang usaha berdasar KBLI yang di atur persyaratan bidang usahanya • Jumlah persyaratan sebanyak 527 persyaratan
160
180
Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Tertutup 3 2%
Terbuka 22 15%
Kode
Terbuka dengan Syarat 124 83%
a b c d e f g h i j
Jumlah KBLI Di cadangkan untuk UMKMK 36 Kemitraan 17 Modal Asing 38 Lokasi Tertentu 12 Perizinan Khusus 3 PMDN 100% 1 PMA dan Lokasi Izin Khusus dan PMA 17 PMDN 100% dan Izin Khusus Persyaratan PMA dan/ Lokasi bagi PMA dari ASEAN Jenis Persyaratan
Bidang Energi & Sumber Daya Mineral Terbuka dengan Syarat 12 26%
Terbuka 35 74%
Kode Jenis Persyaratan a Di cadangkan untuk UMKMK b Kemitraan c Modal Asing d Lokasi Tertentu Tertutup e Perizinan Khusus 0 f PMDN 100% 0% g PMA dan Lokasi h Izin Khusus dan PMA i PMDN 100% dan Izin Khusus j Persyaratan PMA dan/ Lokasi bagi PMA dari ASEAN
Jumlah KBLI 1 7 4 -
Bidang Perindustrian
Terbuka dengan Syarat 73 17%
Terbuka 348 82%
Kode a Tertutup 6 1%
b c d e f g h i j
Jenis Persyaratan Di cadangkan untuk UMKMK Kemitraan Modal Asing Lokasi Tertentu Perizinan Khusus PMDN 100% PMA dan Lokasi Izin Khusus dan PMA PMDN 100% dan Izin Khusus Persyaratan PMA dan/ Lokasi bagi PMA dari ASEAN
Jumlah KBLI 32
27 1 11 1 1 -
Bidang Pekerjaan Umum Kode
Terbuka 31 42% Terbuka dengan Syarat 42 58%
Tertutup 0 0%
a b c d e f g h i j
Jumlah KBLI Di cadangkan untuk UMKMK 29 Kemitraan Modal Asing 13 Lokasi Tertentu Perizinan Khusus PMDN 100% PMA dan Lokasi Izin Khusus dan PMA PMDN 100% dan Izin Khusus Persyaratan PMA dan/ Lokasi bagi PMA dari ASEAN Jenis Persyaratan
Bidang Perdagangan
Terbuka dengan Syarat 49 18%
Terbuka 216 82%
Kode Tertutup 0 0%
a b c d e f g h i j
Jenis Persyaratan Di cadangkan untuk UMKMK Kemitraan Modal Asing Lokasi Tertentu Perizinan Khusus PMDN 100% PMA dan Lokasi Izin Khusus dan PMA PMDN 100% dan Izin Khusus Persyaratan PMA dan/ Lokasi bagi PMA dari ASEAN
Jumlah KBLI 4 41 1 3 -
Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Kode
Terbuka 47 47%
Terbuka dengan Syarat 53 52%
Tertutup 1 1%
a b c d e f g h i j
Jenis Persyaratan
Di cadangkan untuk UMKMK Kemitraan Modal Asing Lokasi Tertentu Perizinan Khusus PMDN 100% PMA dan Lokasi Izin Khusus dan PMA PMDN 100% dan Izin Khusus Persyaratan PMA dan/ Lokasi bagi PMA dari ASEAN
Jumlah KBLI 4 11 8 25 4 4
Revisi Peraturan Presiden Nomor 39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Dasar Hukum
Peraturan yang mengatur tentang hal ini yaitu : Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
PRISIP PRINSIP PERUBAHAN 1. Mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing nasional 2. Menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia serta mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian global dengan mendorong peningkatan investasi PMDN dan PMA 3. Mendukung arah kebijakan RPJMN 2015-2019 terkait penguatan investasi dengan memberikan kemudahan bagi sektor-sektor yang padat karya untuk lebih terbuka, mendukung global value change dan industri hilirisasi 4. Kebijakan Penanaman Modal yang sederhana, dan memberikan kepastian kepada investor 5. Untuk penyebaran investasi yang berimbang 6. Harmonisasi dan penyederhanaan pengaturan bidang usaha 7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Terima Kasih
Slide - 38
PERIJINAN INVESTASI 3 JAM
