KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MATERI PAPARAN DIREKTUR BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR FASILITASI PENGUSAHAAN JALAN DAERAH KENDARI, 10 – 11 MEI 2016
VISI DAN 9 AGENDA NAWACITA KABINET KERJA TAHUN 2015-2019 VISI KABINET KERJA TAHUN 2015-2019 :
“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”
NAWA CITA PEMERINTAH 2014-2019
1
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2
Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5
Meningkatkan kualitas hidup manusia
6
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8
Melakukan revolusi karakter bangsa
9
Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
KONSEP RPJMN TAHUN 2015-2019 1. Menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan Nasional. 2. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar dan Standar Pelayanan Minimum (SPM): • Tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; • Penguatan Konektivitas Nasional; • Penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar bagi masyarakat; • Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi. 3. Pengembangan Transportasi Masal Perkotaan. 4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastuktur serta pengembangan mekanisme pendanaan alternatif (creative financing scheme) dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). 5. Kelembagaan pengelolaan dan ketersediaan data informasi. 2
INFRASTRUKTUR PUPR YANG DIBANGUN TAHUN 2015-2019 • Pembangunan 65 Waduk Baru dan 33 PLTA • Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 1 Juta Ha • Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi
• Jalan baru 2.350 Km • Jalan tol 1.000 Km • Pemeliharaan jalan 46.770 Km
• Pembangunan Rusanawa 5.257 Twinblok (515.711 rumah tangga) • Bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 Juta rumah tangga • Penanganan kawasan kumuh 37.407 Ha • Fasilitasi kredit perumahan untuk MBR 2,5 Juta rumah tangga • Pembangunan SPAM di perkotaan 21,4 juta sambungan rumah (268.680 liter/detik) • Pembangunan SPAM di perdesaan 11,1 juta sambungan rumah (22.647 desa)
• Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota/kab dan terpusat di 430 kota/kab • Pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kota/kab • Pembangunan TPA sanitary landfill dan fasilitas 3R di 341 kota/kab dan fasilitas 3R terpusat & komunal di 294 kota/kab • Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman
3
TARGET OUTCOME INFRASTRUKTUR DALAM RPJMN 2015-2019 TERKAIT BIDANG KE-PU-AN Indikator
Kondisi 2014
Target Akhir 2019
Akses air minum layak
68,5 %
100 %
Akses sanitasi layak
60,5 %
100 %
Kawasan kumuh perkotaan
37.407 ha
0 ha
Backlog kebutuhan rumah
13,5 juta Unit
6,8 juta Unit
94 %
98 %
2,6 jam/ 100 km
2,2 jam / 100 km
Kapasitas air baku
51,4 m3/detik
118,6 m3/detik
Storage per kapita
62,3 m3/kapita
78,36 m3/kapita
11 %
20 %
7.145 juta ha
7.914 juta ha
5 – 25 Tahunan
10 – 100 Tahunan
INFRASTRUKTUR DASAR :
KONEKTIVITAS Kemantapan jalan nasioanl Waktu tempuh rata-rata (koridor utama)
KETAHANAN AIR
Irigasi yang diairi waduk Jaringan irigasi permukaan Kapasitas desain banjir
4
KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN 2015 - 2019
No.
Sektor /Satminkal
APBN & APBD
Non APBN
Total
Rip. Triliun
(%)
Rp. Triliun
(%)
Rp. Triliun
(%)
1.
Jalan (Termasuk Jembatan) ( BM )
468
63,85
265
36,15
733
100
2.
Sumber Daya Air (SDA)
264
58,54
187
41,46
451
100
3.
Air Minum dan Sanitasi ( CK )
329
81,64
74
18,36
403
100
4.
Perumahan ( PR )
228
69,51
100
30,49
328
100
1.289
67
626
33
1.915
100
Total Kebutuhan
5
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR Tugas Pokok • melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur.
Fungsi • penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur; • pelaksanaan, pengembangan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan strategi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur; • pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan investasi infrastruktur; • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur; • pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur dan pembinaan pasar infrastruktur; • pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengusahaan BUMN Perum di Kementerian; dan • pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR
SUBBAG TU
SUBDIT PENYIAPAN KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
SUBDIT SINKRONISASI DAN EVALUASI INFRASTRUKTUR
SUBDIT FASILITASI DAN MITIGASI RISIKO INVESTASI INFRASTRUKTUR
SUBDIT PASAR INFRASTRUKTUR
SEKSI POLA INVESTASI
SEKSI SINKRONISASI
SEKSI FASILITASI INVESTASI
SEKSI PASAR NASIONAL
SEKSI POLA PEMBIAYAAN
SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SEKSI MITIGASI RISIKO
SEKSI PASAR INTERNASIONAL
• Penyiapan kebijakan dan strategi • Pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur
• Penyusunan NSPK investasi infrastruktur • Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan investasi infrastruktur
• Fasilitasi pengusahaan infrastruktur • Fasilitasi BUMN Perum • Pembinaan mitigasi risiko investasi infrastruktur
• Perumusan kebijakan dan NSPK pasar infrastruktur • Pemantauan dan evaluasi pasar infrastruktur 7
TUGAS INTI (CORE) DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR TAHUN 2015 - 2019
1. Pemenuhan Dana Non APBN (RP. 626 Triliun / 33%) a. Pola KPBU ① KPBU Reguler ② ③ ④ ⑤
KPBU Dukungan Pemerintah Penugasan BUMN Availability Payment Hybrid Financing (soft Loan)
b. Pola Non KPBU ① ② ③ ④
Pemanfaatan dana perwalian (dana hibah) Harmonisasi Program Pemerintah dengan CSR Penanaman Modal Asing, misal Industri atau properti Penanaman Modal Dalam Negeri, misal industri atau Properti
2. Pemberdayaan Pasar Nasional & Internasional (Ekspor Konstruksi 15 T) o Tersedianya informasi pasar Nasional dan Internasional o Fasilitasi Perundingan Liberalisasi Perdagangan Pasar Konstruksi PUPR o Promosi Investasi Infrastruktur PUPR 3. Pembinaan BUMN Perum PUPR (Kinerja Usaha Perum 10%) 4. Fasilitasi Investasi Lainnya (Simpul KPBU dan Tugas Tambahan) Tugas Simpul KPBU : Menyiapkan perumusan, kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi pembangunan Proyek KPBU. 8
PETA SASARAN STRATEGIS OUTCOME DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR
9
10
ALTERNATIF PENYELENGGARAAN JARINGAN JALAN DAERAH
Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemenuhan standar pelayanan minimal Optimalisasi pemanfaatan DAK dalam mendukung konektivitas Peningkatan kapasitas penyelenggara jalan daerah Pola Hibah Pola hibah berdasarkan output based dengan konsep incentive sesuai hasil kinerja yang terukur (yang telah disepakati) Perlu penyiapan SDM untuk pola hibah output based Perlu penyiapan payung hukum Skema Availability Payment (AP) dalam kerangka KPBU Penyelenggaraan jalan daerah dalam kerangka KPBU dengan target kinerja yang objektif dan terukur. Perlu penyiapan SDM untuk penyediaan jalan daerah dengan skema AP Perlu penyiapan kriteria AP (target kinerja layanan, masa konsesi, dsb.) Pengembangan mitigasi risiko.
11
12
