KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH (Persfektif UU ASN dan RPP Aba Subagja, S.Sos., M.AP. Manajemen PNS)
NO. 5 TAHUN 2014
Kepala Bidang Standardisasi Jabatan Fungsional SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2016
1
Penataan Aparatur Sipil Negara
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN
BERDASARKAN PADA KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN KINERJA secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan
Peningkatan Kapasitas ASN - PNS PENATAAN PNS
• KELEMBAGAAN • SDM - ASN
PENILAIAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
AUDIT ORGANISASI ASN SEBAGAI PROFESI EFISIENSI ANGGARAN KOMPOSISI ASN – PNS PROFESIONALITAS ASN KOMPETISI GLOBAL PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL
• Kualifikasi • Kompetensi • Kinerja
PROFIL PNS
Hasil : 1. 2. 3. 4.
DIPERTAHANKAN/SIAP PROMOSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MUTASI/ROTASI RASIONALISASI
Pemetaan dan Kalibrasi
• Matriks Talent (9 Kuadran ) • Rekomendasi & Tindak lanjut
2
Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara
PENGISIAN KEBUTUHAN JABATAN
PELAKSANA
JF AHLI PERTAMA
JF PEMULA DAN JF TERAMPIL
• PEMBENTUKAN • PEMENUHAN KOMPETENSI
PENGISIAN KEBUTUHAN DARI JABATAN LAIN (INTERNAL & EKSTERNAL)
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL • PEMENUHAN PERSYARATAN KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI
JABATAN DAN PEJABAT FUNGSIONAL
9/7/2016
• Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. • Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 8
Jabatan fungsional
Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan tugas sesuai dengan keterampilan/keahliannya dan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang
Tugas Pokok pelaksanaan organisasinya
Jabatan tugas
sebagai pokok
harus mendapat surat penugasan dari pimpinan instansi pengawasan masing-masing 9/7/2016
9
Rumpun Jabatan, Kedudukan, Tugas Pokok, Instansi Pembina RUMPUN JABATAN
Berdasarkan 25 Rumpun Jabatan
TUGAS POKOK • PELAKSANA TEKNIS PADA K/L PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA
sebagai pelaksanaan tugas pokok jabatan dalam organisasinya
KEDUDUKAN
ORG. PROFESI 9/7/2016
KEMENTERIAN/LEM BAGA
TUGAS INSTANSI PEMBINA INSTANSI PEMBINA
KORPS PROFESI PEGAWAI ASN 10
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEJABAT FUNGSIONAL
9/7/2016
DUPAK
•TIM PENILAI ANGKA KREDIT
SKP
•ATASAN LANGSUNG 11
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN 9/7/2016
12
NO
JABATAN FUNGSIONAL
1.
Guru
2.
Pamong Belajar
3.
Pamong Budaya
4.
Pengawas sekolah
5.
Penilik
6.
Pengembang Teknologi Pembelajaran
7.
Pranata Laboratorium Pendidikan
Jabatan Fungsional (Pengguna) NO 1. 2. 3.
Lainnya
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS AUDTOR, DAN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA 9/7/2016 13
9/7/2016
1. ANALISIS JABATAN 2. ANALISIS BEBAN KERJA
INDIKATOR
DASAR
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH, RUANG LINGKUP, LUAS WILAYAH DSB.
14
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Keppres No. 87 Tahun 1999 jo. Keppres No. 97 Tahun 2012
UU NO. 5 TAHUN 2014
1. 2. 3. 4.
Utama Madya Muda Pertama
1. 2. 3. 4.
Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama
1. 2. 3. 4.
Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana Pemula
1. 2. 3. 4.
Penyelia Mahir Terampil Pemula
KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL
MANAJERIAL
TEKNIS
SOSIAL KULTURAL
BUP PEJABAT FUNGSIONAL KATEGORI KETERAMPILAN (58) THN 1) PEMULA 2) TERAMPIL 3) MAHIR 4) PENYELIA
KATEGORI KEAHLIAN 1) AHLI PERTAMA (58) THN 2) AHLI MUDA (58) THN
KATEGORI KEAHLIAN 3) AHLI MADYA (60) THN
4) AHLI UTAMA (60) THN
JPT Utama JPT Madya Sistem Karier Terbuka dan Kompetitif Sistem Karier PNS
JPT Pratama
Jabatan Administrator Jabatan Pengawas
Jabatan Pelaksana
JF Ahli Utamaa JF Ahli Madya
JF Ahli Muda JF Ahli Pertama
CPNS PPPK
Kesejahteraan 1. 2. 3. 4.
GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS. TUNJANGAN MELIPUTI TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN KEMAHALAN GAJI YANG ADIL DAN LAYAK DIBAYAR SESUAI DGN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB DAN RESIKO PEKERJAAN
Jabatan Administrasi
9/7/2016
Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan Tinggi
BUP = 58 thn
BUP = 58-6065-70 thn
BUP = 60 thn
Tunjangan = sama
Tunjangan = masih berbeda
Tunjangan = sama
Fasilitas
Fasilitas
Fasilitas
19
BEBERAPA PENGATURAN JF (RPP MGT PNS) 1.
2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
9.
Pemisahan JF Keterampilan dan Keahlian Jenjang Jabatan Fungsional Promosi Jabatan Fungsional Uji Kompetensi JF Pelantikan dan Pengambilan Sumpah JF Pembentukan Organisasi Profesi JF Penilaian Kinerja JF Inpassing JF Batas Usia Pensiun JF
S.d. 2015
• 142 JF Binaan K/L
JF Baru 2016
• Analis Pertahana n Negara--
143
Revisi 2016 (telah ditetapkan) • Penerjemah • Agen • Penata Ruang • Perancang PUU • Perekayasa
Usulan Baru JF K/L: 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Hukum dan HAM 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian Pertanian 5. Kementerian Perhubungan 6. Kementerian Luar Negeri 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Kementerian Perdagangan 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10. Kementerian Kominfo 11. Setjen DPR-RI 12. Komisi Yudisial 13. KPU 14. BSN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYAISASI
• PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA
POKOK-POKOK PERUBAHAN PERMENPAN NO. 14 TAHUN 2016 No.
SUBSTANSI PERUBAHAN
PENGATURAN
1
Ketentuan Pasal 24 ayat (6) diubah dan 6) Anggota tim penilai jabatan fungsional ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan Pengawas Sekolah harus lulus pendidikan ayat (8) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai dan pelatihan calon tim penilai dan berikut: mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris; 8) Tim penilai yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap memiliki kewenangan sebagai tim penilai.
2
Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 Ketentuan pembebasan sementara (satu) Pasal, yakni Pasal 34A sehingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat berbunyi sebagai berikut: (1) dan ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
POKOK-POKOK PERUBAHAN PERMENPAN NO. 14 TAHUN 2016 No.
SUBSTANSI PERUBAHAN
PENGATURAN
3
Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal 41B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41A Ketentuan Pasal 24 ayat (6) mulai dilaksanakan 1 Desember 2017. (Sertifikasi) Pasal 41B Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf g mulai dilaksanakan 1 Juli 2017. (telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP)
4
Lampiran I Peraturan Menteri Perbaikan Angka Kredit Pendayagunaan Aparatur Negara dan • Pengembangan Profesi Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun • Penunjang 2010, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3
Penutup
HARAPANNYA: PROFESI WADAH PENGEMBANGAN KARIER PELAKSANA TUGAS POKOK ORGANISASI MEMPERLUAS MENDUDUKI JABATAN
KEDUDUKAN JELAS DALAM ORGANISASI REMUNERASI YG LEBIH BAIK POLA KARIER
TERIMAKASIH
