KEBIJAKAN PEMPROV BALI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KARIER PNS MELALUI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BALI SINGARAJA, 23 / 10 / 2012
MANAJEMEN PNS Diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berhasil guna dan berdayaguna Diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, adil. Pembinaan didasarkan pada sistem karier dan sistem prestasi kerja, dengan titik berat pada sistem prestasi kerja. Diperlukan penataan dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian, khususnya dalam rangka menciptakan PNS yang profesional dengan pembinaan karier yang berorientasi pada penerapan sistem merit
JALUR PEMBINAAN KARIER PNS Jalur Jabatan Struktural
Jabatan yang secara tegas tertera dalam struktur organisasi suatu satuan organisasi negara Jalur Jabatan Fungsional Jabatan yang tidak tampak atau secara nyata tertera dalam struktur organisasi, tetapi jabatan itu diperlukan untuk memungkinkan organisasi yang bersangkutan melaksanakan tugas pokoknya
OPSI PENGEMBANGAN KARIER PNS
Pengangkatan Dalam Jabatan
Struktural
Fungsional
STRUKTURAL
Manajerial Fasilitatif
PP. No. 100 Th. 2000 PP. No. 13 Th. 2002
Optimalisasi Kelembagaan PP. No. 41 Th. 2007
FUNGSIONAL
Jafung Umum
Staf
Jafung Tertentu
Mandiri, Teknis, Subtantif
PP. No. 16 Th. 1994 Keppres. No. 87 Th. 1999 Pengembangan Fungsi
118 Jabfung
PENGERTIAN JABATAN FUNGSIONAL
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
POTENSI JABATAN FUNGSIONAL
Adanya tuntutan perampingan organisasi, dimana jabatan struktural banyak yang dieliminasi (ramping struktur, kaya fungsi Konsekuensi PP No. 41 Th. 2007
Sesuai UU No. 8 Tahun 1974 jo. No. 43 Tahun 1999 dan PP No. 3 Tahun 1980, maka dalam rangka usaha pembinaan karier dan peningkatan mutu profesionalisme, diatur tentang kemungkinan bagi PNS untuk menduduki jabatan fungsional ; Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme PNS adalah dengan mendorong peningkatan jabatan fungsional sebagai sarana dalam pembinaan karier PNS 118 Jenis Jabatan Fungsional
KARIER PNS MELALUI JABATAN FUNGSIONAL Alternatif berkarier di luar jalur struktural yang semakin terbatas. Profesionalisme Mandiri
Aktif, kreatif, inovatif Peningkatan kompetensi sejalan dengan jenjang jabatan Pelaksana tugas dan fungsi organisasi.
TUGAS INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL Penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Penetapan Standar Kompetensi jabatan fungsional Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Sosialisasi jabatan fungsional dan angka kreditnya serta petunjuk pelaksanaannya Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional
TUGAS INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional
Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional
KEWAJIBAN INSTANSI PENGGUNA JABATAN FUNGSIONAL Menyusun Formasi & Kebutuhan sesuai beban kerja
Melakukan pengangkatan penyesuaian atau inpassing ; Melakukan penilaian prestasi kerja (Penilaian Angka Kredit) dengan Membentuk Tim Penilai Melakukan pembinaan kepada pejabat fungsional kearah profesionalisme : a. Memilih jalur fungsional jangan hanya pelarian/penampungan (namun berdasarkan bakat minat, dan kemampuan teknis) ; b. Setiap kenaikan jenjang jabatan disertai peningkatan kompetensi ; c. Memberikan diklat teknis sesuai bidang kejuruan ; d. Memberikan keleluasaan kepada pejabat fungsional untuk mengembangkan kemampuannya sesuai aturan yang ada. Pembebasan Sementara dan/atau Pemberhentian dari jabatan fungsional bila dalam batas waktu yang ditentukan tidak mencapai angka kredit yang ditentukan ;
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM & DARI JABATAN Ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing (sesuai PP No. 9 Th. 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil), yaitu : Menteri/Pejabat setingkat Menteri, Pimpinan Kesekretariat an Lembaga Kepresidenan/Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kalakhar BNN, serta Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/LPND.
Gubernur Cq. Sekretaris Daerah Provinsi ; Bupati/Walikota Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
PROSES PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA
KEMENTERIAN PAN
BKN
FORMASI PROVINSI ANALISIS BEBAN KERJA RIIL DINAS/UPT PROVINSI
FORMASI KAB./KOTA
PP No. 54 Th. 2003 tentang Perubahan atas PP No. 97 Th. 2000 tentang Formasi PNS.
ANALISIS BEBAN KERJA RIIL DINAS/UPT KAB./KOTA
14
WEWENANG PENETAPAN ANGKA KREDIT
PASAL 5 PP 16 Th. 1999
Penetapan jabatan dan angka kredit jabatan fungsional dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN dengan memperhatikan usul pimpinan instansi pemerintah dan mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala BKN
Kementerian Negara PAN
:
Menetapkan keputusan
Badan Kepegawaian Negara
:
Pertimbangan teknis
Instansi Pengusul
:
Menjadi instansi pembina
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP NASIONAL DAN PROVINSI BALI NASIONAL 118 JAFUNG
50 JAFUNG
PROVINSI BALI, antara lain : 1. Widyaiswara 2. Peneliti 3. Arsiparis 4. Pustakawan 5. Pranata Komputer 6. Guru 7. Pranata Humas 8. Kesehatan 9. Analis Kepegawaian 10. Dst
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BALI
DASAR HUKUM 1. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok -pokok Kepegawaian. 2. PP No. 16 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional PNS 3. PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS 4. Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya
18
RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK * Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran termasuk rumpun Pendidikan Lainnya. * Instansi Pembina adalah Departemen Pendidikan Nasional * Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. * Tugas pokok Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/model pembelajaran, dan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran * Merupakan jabatan karier yang hanya 19 dapat diduduki oleh PNS.
Jenjang Jabatan dan Pangkat pengembang teknologi pembelajaran Tingkat Ahli
1. Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya (IV/a s.d. IV/c) 2. Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda (III/c s.d. III/d) 3. Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama (III/a s.d. III/b)
20
SKEMA POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN GOL./ RUAN G
IV/c
JABATAN FUNGSIONAL LAIN
DIKLAT FUNGSIONAL LAIN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
*)
IV/b
JABATAN STRUKTURAL/ ESELON
DIKLAT PIM
I
I
II
II
III
III
IV
MADYA
IV/a III/d III/c
*)
MUDA
IV
*)
PERTAMA
V
III/b III/a
II/d II/c
II/b
*)
PENGANGKATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DAPAT DILAKSANAKAN MELALUI:
1. Penyesuaian/Inpassing 2. Pengangkatan Pertama Kali
3. Perpindahan dari Jabatan Lain
22
PENYESUAIAN / INPASSING Pengangkatan inpassing merupakan pengangkatan sebagai penyesuaian status jabatan pada pegawai yang telah menjalankan tugas yang menjadi substansi jabatan sebelum jabatan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Men.PAN menjadi jabatan fungsional Pengembang teknologi pembelajaran.
Inpassing hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak KEPUTUSAN MENPAN diterbitkan 23
PENGANGKATAN PERTAMA KALI Pengangkatan pertama kali adalah pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dari CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIBUKA KESEMPATAN PENGISIAN JABATAN SEJAK DARI CPNS
24
PENGANGKATAN PERTAMA KALI • FORMASI DALAM JABATAN Harus tersedia formasi (lowongan) untuk jabatan fungsional tersebut. Formasi diusulkan oleh instansi penggguna dan mendapat PENETAPAN oleh Menteri PAN
• PERSYARATAN JABATAN Harus memenuhi kompetensi yang ditetapkan dalam syarat jabatan seperti tersebut dalam Keputusan MENPAN • JUMLAH ANGKA KREDIT Jumlah angka kredit memenuhi
• JENJANG PANGKAT/JABATAN Pangkat mencukupi 25
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
•
Pada dasarnya setiap pegawai sejak diangkat sebagai CPNS sampai menjadi PNS sudah memiliki kejelasan status jabatannya
•
Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain merupakan pengangkatan pegawai yang sudah berstatus PNS, karena pegawai tersebut dianggap sebelumnya telah duduk dalam jabatan tertentu (struktural, fungsional non angka kredit, atau fungsional angka kredit yang lain)
26
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN • FORMASI DALAM JABATAN Harus tersedia formasi (lowongan) untuk jabatan fungsional tersebut. Formasi ditetapkan oleh instansi pengguna. • PERSYARATAN JABATAN Harus memenuhi kompetensi yang ditetapkan dalam syarat jabatan seperti tersebut dalam Keputusan Men.Pan
• PENGALAMAN TUGAS Mempunyai pengalaman dalam tugas terkait atau sejenis • USIA MAKSIMAL
Maksimal 5 tahun sebelum (BUP) • PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Perolehan angka kredit dinilai untuk penyesuaian jenjangnya • JENJANG PANGKAT/JABATAN Kepangkatan dipertimbangkan untuk penyesuaian jenjangnya 27
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1999 (Pasal 8 ayat 2)
SETIAP JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DIBENTUK TIM PENILAI. TIM PENILAI TERDIRI DARI: • Unsur Kepegawaian • Unsur unit teknis • Pejabat fungsional
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI • • • •
Ketua merangkap Anggota Wakil Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Sekurang-kurangnya 4 orang Anggota
28
PEMBEBASAN SEMENTARA PEJABAT FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
1. Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, Penata Muda, III/a s.d. Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, Pembina Tingkat I, IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam 5 (Lima) thn sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 2. Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, Pembina Tingkat I, IV/c, dibebaskan sementara apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok 29
PEMBEBASAN SEMENTARA Pengembang Teknologi Pembelajaran dibebaskan sementara dari jabatannya, Apabila :
1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat 2. Diberhentikan sementara sebagai PNS 3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan (fungsional yang didudukinya) 4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya 5. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
PENGANGKATAN KEMBALI PNS setelah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali
Pengangkatan kembali karena menduduki jabatan lain (termasuk struktural) berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum BUP Angka kredit yang diperhitungkan adalah angka kredit terakhir ditambah dengan prestasi kerja dari pengembangan dan diklat
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT
(PP 16/1999)
• Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali bentuk hukuman penurunan pangkat
32
KOMPOSISI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMPROV. BALI TAHUN 2012 JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL ANGKA KREDIT (Pengembang Teknologi Pembelajaran) STAF/FUNGSIONAL UMUM
JUMLAH
PROSENTASE
977
14,39 %
1261
18,57 %
(0)
(0,00%)
4551
67,03 %
6789
100%
KEUNTUNGAN / KELEBIHAN JAFUNG 1. Kompetisi antara Pegawai transparan, dan Obyektif 2. Pengetahuan yg dimiliki semakin berkembang 3. Dpt memperpanjang masa pensiun (untuk jafung tertentu) 4. Jenjang Kepangkatan lebih fleksibel di banding dgn jabstruk 5. Dpt menentukan tingkat keahlian PNS 6. Keahlian dpt diukur dan dibuktikan 7. Jelas arah tugas dan pekerjaan 8. Dikembangkan melalui prestasi dan produktivitas kerja 9. Melekat pada kemampuan dan bakat seseorang 10.Dapat dilakukan diluar jam kerja 11.Dapat naik pangkat dan melebihi atasan langsungnya.
PERMASALAHAN JAFUNG
1. Secara Kultural PNS kurang siap beralih karir ke Jafung 2. Peraturan yang berkaitan dgn Jafung blm terinventarisasi dan terkodefikasi 3. Juklak dan Jenis Jafung blm semuanya tersedia 4. Tim penilai angka kredit jafung blm seluruhnya terbentuk 5. Kurang Kompensasi 6. Beda Stratifikasi dengan instansi lain 7. Penilaian angka kredit yang rumit/tinggi 8. Anggapan hanya memperpanjang BUP; 9. Anggapan hanya sebagai jabatan alternatif.
KEBIJAKAN PEMPROV BALI DALAM PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL 1. Memotivasi seluruh PNS untuk berkarier dalam Jabatan Fungsional sesuai bakat, minat dan keahliannya. 2. Memberikan kesempatan kepada seluruh PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jafung, melalui proses Inpassing (apabila ada), pengangkatan pertama, dan perpindahan dari jabatan lain. 3. Senantiasa mengusulkan formasi CPNS untuk jabatan fungsional , karena setiap tahun akan selalu ada yang pensiun. 4. Mempertimbangkan penyelenggaraan mutasi diagonal, khususnya dari jabatan struktural untuk menjadi jabatan fungsional. 5. Memfasilitasi administrasi proses kenaikan pangkat/jabatan, sehingga tidak ada yang merasa terhambat, dan akhirnya dapat menjadi salah satu motivasi PNS.
KEBIJAKAN PEMPROV BALI DALAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL
Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh pejabat fungsional untuk meningkatkan kualitas diri melalui peningkatan pendidikan formal dan Diklat Fungsional, baik dari dana APBD maupun APBN.
SEKIAN dan TERIMA KASIH
