KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN Dra. Nadimah, MBA. ASISTEN DEPUTI STANDARISASI JABATAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2014
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. PP No 40 Tahun 2010 2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya Sebelum diundangkannya RPP UU ASN
3
LEMBAGA ADMINISTRAS I NEGARA PEMRAKARSA/USUL JABATAN FUNGSIONAL
INSTANSI PEMBINA
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
MERUPAKAN INSTANSI PENGGUNA TERKAIT DENGAN BIDANG TUGAS POKOK TERTENTU DIANGGAP MAMPU MELAKUKAN PEMBINAAN JF DIANGGAP MAMPU DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PEMBINA
1. penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya.
2. penetapan petunjuk teknis yang diperlukan
4
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.
menyusun petunjuk teknis pelaksanaan; menyusun pedoman formasi; menetapkan standar kompetensi; mengusulkan tunjangan jabatan; melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya; menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; memfasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; mengembangkan sistem informasi jabatan; memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional; memfasilitasi pembentukan organisasi profesi ; memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan; melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional.
PNS PROFESIONAL
Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh Instansi Pembina.
Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN ANALIS KEBIJAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN TUGAS, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN KAJIAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN DALAM LINGKUNGAN INSTANSI PUSAT DAN DAERAH.
TUGAS POKOK
MELAKSANAKAN KAJIAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN. RUMPUN MANAJEMEN
FORMASI JABATAN
PENYESUAIAN/ INPASSING
TELAH DAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS
PENGANGKATAN PERTAMA
PENDIDIKAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
7
PENDIDIKAN, PENGALAMAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA, USIA
PENYESUAIAN/ INPASSING
berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B; pangkat paling rendah Pembina tingkat I, golongan ruang IV/a; memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun; lulus uji kompetensi; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun
PENGANGKATAN PERTAMA
berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV; pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Analis Kebijakan; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B, pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c; lulus uji kompetensi; memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun secara kumulatif; tersedia formasi untuk jabatan Analis Kebijakan; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
KOMPETENSI
PENILAIAN PRESTASI KERJA
DIKLAT • pendidikan formal; • pendidikan dan pelatihan fungsional; • pendidikan dan pelatihan teknis.
UJI KOMPETENSI
TUGAS BELAJAR
11
untuk menghilangkan kesenjangan dalam jabatan dan kompetensi dapat dilakukan Diklat teknis atau fungsional mengetahui kemampuan PNS (pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan)
Degree – Non Degree (Dalam Negeri – Luar Negeri)
KOMPETENSI
PERENCANAAN KINERJA
KINERJA ANALIS KEBIJAKAN
TARGET YG HARUS DICAPAI
MANFAAT YG DIHASILKAN
• kemampuan analisis; • kemampuan politis (political skill); URAIAN KEGIATAN
HASIL KERJA/OUTPUT ANALIS KEBIJAKAN
APABILA TIDAK TERCAPAI
SANGSI SESUAI PERATURAN PUU
No Jabatan
Pangkat
Tunjangan
BUP
1
Pertama
Penata Muda (III/a) – Penata Muda TK I (III/b)
?
58
2
Muda
Penata (III/c) – Penata TK I (III/d)
?
58
3
Madya
Pembina (IV/a) – Pembina Tingkat I (IV/b) – Pembina Utama Muda (IV/c)
?
58
4
Utama
Pembina Utama Madya (IV/d) – Pembina Utama (IV/e)
?
58
7/17/2014
13
13
FORMASI
adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu
Aspek Analisis Kebutuhan Pegawai jenis pekerjaan; sifat pekerjaan; analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu; prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan peralatan yang tersedia.
TUGAS, PERAN DAN KEDUDUKAN Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu Jabatan fungsional memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu Jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu.
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN Syarat kompetensi jabatan fungsional keahlian yaitu: 1. memiliki kemampuan pengetahuan di bidang tertentu; 2. memiliki kemampuan menggunakan metodologi; 3. memiliki kemampuan berfikir analitis dan konseptua;l 4. memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknik dan metoda dalam bidang tugas didasarkan pada keilmuan tertentu.
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN Syarat kompetensi jabatan fungsional keterampilan yaitu: 1. memiliki pengetahuan vokasional/kejuruan; 2. mampu melaksanakan kegiatan teknis vokasional/kejuruan; 3. mampu menerapkan prosedur dan teknik vokasional/kejuruan tertentu.
PENGEMBANGAN KARIER PNS
1.Dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah 2.mempertimbangkan integritas dan moralitas
KOMPETENSI 1. KOMPETENSI TEKNIS
kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
2. KOMPETENSI MANAJERIAL
kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
3. KOMPETENSI KULTURAL
SOSIAL
kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
PENILAIAN PRESTASI KERJA Penilaian kinerja pejabat fungsional dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu yang merupakan jabaran dari rencana kinerja unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pejabat fungsional.
Integritas, profesional, akuntabel
