JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (JFP2UPD) DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA)
Muhadi Prabowo (
[email protected]) Widyaiswara Madya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Abstrak – Dengan diresmikannya Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka kini terdapat dua jabatan fungsional yang ada pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selama ini pelaksana pengawasan intern di daerah dilakukan oleh auditor yang menyandang Jabatan Fungsional Auditor.Tulisan ini membahas tentang kedua jabatan fungsional tersebut: pengertian dan kedudukannya; tugas pokok; rumpun jabatan; jenjang jabatan dan pangkat; serta perangkat profesinya. Kata Kunci: Pengawas Pemerintahan, Auditor, audit intern, APIP
Pendahuluan Pasal 218 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: (a) pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; dan (b) pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.Selanjutnya, UU tersebut juga mengatur bahwa pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan. Sebagai pelaksanaan UU 32/2004 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 24 PP 79/2005 menyebutkan bahwa APIP adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. 1
Pasal yang sama mengatur bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen di tingkat pusat, oleh Gubernur di tingkat provinsi, dan oleh Bupati/Walikota ditingkat kabupaten/kota. Atas dasar PP 79/2005, Menteri Dalam Negeri menerbitkan berbagai peraturan berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masysrakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. Berkaitan
dengan
jabatan
fungsional
Pengawas
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) diterbitkan peraturan-peraturan berikut ini: 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan di Daerah. Berikut ini bahasan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dikaitkan dengan Jabatan Fungsional Auditor. 2
Pengertian danKedudukan Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
15
Tahun
2009
tentang
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) didefinisikan sebagai jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, disebut sebagai Pengawas Pemerintahan, didefinisikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Kedudukan Pengawas Pemerintahan dinyatakan dalam pasal 3 Permen PAN 15/2009yang menyatakan bahwa Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah dan merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Pasal 24 PP 79/2005 mengatur bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pengawas
Pemerintah.
Jadi
dapat
juga
disimpulkan
bahwa
Pengawas
Pemerintahan berada pada APIP, yang kalau di daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Jauh sebelum peraturan perundang-undangan tersebut diterbitkan, pelaksana pengawasan atas instansi pemerintah telah dilakukan oleh auditor. Ketentuan mengenai jabatan fungsional auditor ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3
51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya. Pasal 1 Kepmen PAN 19/1996 menyatakan bahwa auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah. Pengertian ini diperbaharui melalui Permen PAN 220/2008 yang menyatakan bahwa Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.Permen PAN 220/2008 juga menyatakan bahwa Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Intern Pemerintah. Dengan demikian, sejak disahkannya jabatan Pengawas Pemerintahan tersebut, terdapat dua jabatan fungsional yang melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah di daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun maupun pemerintah kabupaten/kota.Kedudukan kedua jabatan tersebut sama-sama sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan intern di bawah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat.
Tugas Pokok Tugas pokok Pengawas Pemerintahan diatur pada pasal 4 Permen PAN 15/2009yang menyatakan bahwa tugas pokok Pengawas Pemerintahanadalah: 1. melaksanakan
pengawasan
atas
penyelenggaraan
teknis
urusan
pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi: a. pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, b. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, c. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, d. pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, e. pengawasan untuk tujuan tertentu 2. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. 4
Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan didefinisikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemerintahan
disebutkan
bahwa
ruang
lingkup
pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pemeriksaan, evaluasi, dan monitoring atas suatu rancangan kebijakan daerah, kebijakan daerah, kebijakan lainnya, tugas dan fungsi SKPD, DPRD, program, pelaksanaan kegiatan, organisasi dan sumber daya pendukungnya. Pasal 2 Permendagri 23/2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemerintahan meliputi: 1. Administrasi umum pemerintahan, yang dilakukan terhadap: a. Kebijakan daerah; b. Kelembagaan; c. Pegawai daerah; d. Keuangan daerah; dan e. Barang daerah 2. Urusan pemerintahan, yang dilakukan terhadap: a. Urusan wajib; b. Urusan pilihan; c. Dana dekonsentrasi; d. Tugas pembantuan; dan e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri Sedangkan tugas pokok Auditor sesuai dengan Permen PAN 220/2008 adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan. Permen PAN tersebut mendefinisikan pengawasan, dalam konteks pengawasan intern, adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (consultancy), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah 5
ditetapkan
secara
efektif
dan
efisien
untuk
kepentingan
pimpinan
dalam
mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (good governance). Meskipun dalam Peraturan Menteri PAN tidak secara spesifik disebutkan, tetapi dari definisi pengawasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang bisa dilakukan oleh seorang auditor tidak terbatas hanya pada masalah akuntansi dan keuangan, tetapi seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Dapat disimpulkan, bahwa baik Pengawas Pemerintahan maupun Auditor samasama mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan intern atas instansi pemerintah.Permendagri 23/2007 dan 28/2007 tidak membatasi ruang lingkup pengawasan intern yang bisa dilakukan oleh Pengawas Intern hanya pada teknis pemerintahan saja, tetapi Permen PAN15/2009 secara tegas membatasi ruang lingkupnya pada teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan. Sayangnya, baik Mendagri maupun Menteri PAN tidak membuat definisi tentang “teknis urusan pemerintahan di daerah” tersebut. Di sisi yang lain, Permen PAN 220/2008 tidak membatasi ruang lingkup pengawasan oleh auditor hanya pada masalah akuntansi dan keuangan saja, tetapi juga mencakup teknis pemerintahan. Salah satu tugas pokok auditor adalah melakukan audit kinerja, yang menurut pasal 50 PP 60/2008 didefinisikan sebagai audit atas pengelolaankeuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsiInstansi Pemerintah yang terdiri atas aspekkehematan, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian timbul pertanyaan, bagaimanakah membedakan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemerintahan dan Auditor?Apakah Pengawas Pemerintahan hanya melakukan pengawasan intern hanya pada “teknis pemerintahan” saja sedangkan Auditor hanya pada “akuntansi dan keuangan” saja?
Rumpun Jabatan Pasal 2 Permen PAN 15/2009 menyatakan bahwa Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan termasuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang
6
tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan perumusan,pengevaluasian, penganalisisan serta penerapan kebijaksanaan dibidang politik, pemerintahan danhubungan internasional. Sedangkan menurut pasal 2 Permen PAN 220/2008, Jabatan Fungsional Auditor pada APIP termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran yang menurut Keppres 87/1999 adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, penyeliaan atau melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan akuntansi anggaran dan manajemen keuangan. Apakah dengan pembedaan rumpun tersebut telah cukup untuk membedakan ruang
lingkup
pengawasan
intern
yang
dilakukan
oleh
masing-masing
jabatan?Bagaimana dengan pengawasan intern di tingkat pemerintah pusat?Sampai saat ini belum ada Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah di Pusat.
Jenjang Jabatan dan Pangkat Pasal 7 Permen PAN 15/2009 menyatakan bahwa jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan dan jenjang pangkat Pengawas Pemerintahan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini: Jenjang Jabatan
Jenjang Pangkat
Golongan Ruang
Pengawas Pemerintahan Pertama
Penata Muda Penata Muda Tingkat I Penata Penata Tingkat I Pembina Pembina Tingkat I Pembina Utama Muda
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
Pengawas Pemerintahan Muda Pengawas Pemerintahan Madya
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jabatan dan pangkat tertinggi yang dapat dicapai oleh Pengawas Pemerintahan adalah Pengawas Pemerintahan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, sehinggatidak
7
adaPejabat Pengawasan yang bisa mencapai pangkat tertinggi dalam sistem kepangkatan Aparatur Sipil Negara, yaitu Pembina Utama golongan ruang IV/e. Adapun jenjang jabatan dan pangkat untuk Jabatan Fungsional Auditor berdasarkan Permen PAN 220/2008 adalah sebagai berikut: Jenjang Fungsional
Jenjang Jabatan
Jenjang Pangkat
Golongan Ruang
Auditor Terampil
Auditor Pelaksana
Pengatur Pengatur Tingkat I Penata Muda Penata Muda Tingkat I Penata Penata Tingkat I Penata Muda Penata Muda Tingkat I Penata Penata Tingkat I Pembina Pembina Tingkat I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama
II/c II/d III/a III/b III/c III/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
Auditor Pelaksana Lanjutan Auditor Penyelia Auditor Ahli
Auditor Pertama Auditor Muda Auditor Madya
Auditor Utama
Dengan demikian, seorang auditor bisa mencapai puncak karier dengan mendapatkan pangkat Pembina Utama dengan golongan ruang IV/e. Permen PAN 220/2008 juga mengatur bahwa dalam hal penugasan Auditor berbentuk tim mandiri, susunan tim adalah sebagai berikut: a. Pengendali Mutu; b. Pengendali Teknis; c. Ketua Tim; dan d. Anggota Tim. Berdasarkan jenjang jabatan dan pangkat tersebut, maka masalah yang timbul adalah apakah penugasan kedua jabatan fungsional tersebut dipisahkan? Jika dipisahkan, betapa repotnya pihak yang diawasi harus melayani dua tim yang berbeda. Namun jika disatukan, siapa yang akan menjadi ketua tim, pengendali teknis maupun pengendali mutu? Permen PAN 15/2009 tidak mengatur susunan tim untuk Pengawas Pemerintahan.
8
Perangkat Profesi Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Pengawas Pemerintahan telah dibekali dengan perangkat-perangkat yang diperlukan bagi sebuah profesi.Perangkat-perangkat tersebut adalah Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. Permendagri 28/2007 mendefinisikan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah sebagai seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kode Etik tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai pejabat pengawas pemerintah yang profesional dan sebagai pedoman bagi aparat pengawas dalam berhubungan dengan lembaga organisasinya, sesama pejabat pengawas pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan. Dengan demikian dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektivitas dan independensi serta memelihara citra organisasi dan masyarakat. Ruang lingkup Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ini meliputi: tata pikir, tata sikap, tata wicara dan tata laku pejabat pengawas dalam berinteraksi dengan lembaga pengawasan, sesama pejabat pengawas pemerintah, para pihak yang diawasi dan pihak lain yang terkait serta masyarakat.Pelanggaran atas Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Kehormatan Kode Etik. Pasal 1 Permendagri 28/2007 tersebut mendefinisikan Norma Pengawasan sebagai patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.Tujuan Norma Pengawasan adalah untuk menjamin mutu pengawasan, mutu laporan hasil pengawasan, persamaan pandangan dan pendapat berkaitan dengan manfaat pengawasan. Disamping itu norma pengawasan ini juga dimaksudkan sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan bagi pejabat pengawas pemerintah.Norma Pengawasan 9
digunakan sebagai pedoman oleh seluruh pejabat pengawas pemerintah pada semua strata pemerintahan.Norma Pengawasan meliputi: (1) norma umum; (2) norma pelaksanaan; dan (3) norma pelaporan. Selain Norma Pengawasan, perangkat lainnya adalah pedoman tata cara pengawasan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Permendagri 23/2007 jo Permendagri 8/2009 menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Pengawas Pemerintah telah dibekali dengan Daftar Materi Pemeriksaan yang tercantum pada Lampiran I Permendagri 23/2007 yang telah diperbaharui melalui Permendagri 8/2009. Di sisi yang lain, PP 60/2008 mewajibkan auditor menaati Kode Etik yang disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan
oleh
pemerintah.
PP
tersebut
juga
mewajibkan
auditor
untuk
melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Menindaklanjuti PP 60/2008 ini, telah dibentuk Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang juga telah menerbitkan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI) dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Pasal 1 ayat (3) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga AAIPI menetapkan bahwa pengertian auditor mencakup Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan di lingkungan APIP. Dengan demikian, baik KE-AIPI dan SAIPI berlaku juga bagi Pengawas Pemerintahan.Padahal Permendagri 28/2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik
Pejabat
Standar/Norma
Pengawas
Pemerintah
Pengawasan
mana
belum yang
dicabut.Jadi, harus
diikuti
Kode
Etik
dan
oleh
Pengawas
Pemerintahan? 10
Simpulan dan Saran Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, telah menetapkan Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum ditetapkannya jabatan fungsional baru tersebut, Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, juga telah menetapkan Jabatan Fungsional Auditor yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terdapat dua jabatan fungsional yang melakukan tugas dan mempunyai tanggungjawab yang sama untuk melakukan pengawasan intern pada pemerintah daerah. Ruang lingkup pengawasan yang dapat dilakukan oleh Auditor tidak dibatasi pada aspek akuntansi dan keuangan saja, sedangkan untuk Pengawas Pemerintahan dibatasi hanya pada penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.Kalau mendasarkan pada Permendagri, maka tidak ada pembatasan atas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemerintahan. Masing-masing jabatan fungsional mempunyai jenjang jabatan dan jenjang pangkat yang berbeda. Bahkan jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan tidak mempunyai jenjang kedudukan dalam suatu tim yang mandiri. Selain itu, masing-masing jabatan fungsional juga mempunyai Kode Etik dan Standar/Norma Profesi yang berbeda, meskipun dengan berdirinya Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, perbedaan Kode Etik dan Standar/Norma tersebut telah disatukan. Sayangnya, peraturan tentang Kode Etik dan Norma Pengawasan serta Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas PenyelenggaraanPemerintahan Daerah belum dicabut. Atas permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelaahan kembali berbagai peraturan yang mengatur tentang pengawasan intern pada pemerintah daerah. Sinkronisasi berbagai peraturan diperlukan untuk menghindari kerancuan dan kebingungan pelaksanaan pengawasan intern di pemerintah daerah.
11
Daftar Pustaka: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masysrakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. 9. Peraturan
Menteri
Negara
PER/04/M.PAN/03/2008
Pendayagunaan
tentang
Kode
Etik
Aparatur Aparat
Negara
Pengawasan
Nomor Intern
Pemerintah. 10. Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 11. Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
12
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009
tentang
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan di Daerah. 15. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013. 16. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, 2013.
13
