Kep. MENPAN No. 7/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
DISAMPAIKAN OLEH:
KEDEPUTIAN BIDANG SDM APARATUR, KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REPORMASI BIROKRASI
NOPEMBER 2009
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Diubah Dengan Undang–Undang No. 43 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Th 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Th 2002 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Per. Men Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya Per. Bersama Instansi Pembina dan BKN 2
MANAJEMEN PNS UU UU 8 8 Th. Th. 1974/UU 1974/UU No. No. 43 43 Th. Th. 1999 1999
• Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. . Kebijakan Manajemen PNS Berada Pada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan. . Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dilakukan oleh Presiden. . Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada PPK Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada PPK Daerah yang diatur lebih lanjut dengan PP.
3
Reformasi Kepegawaian di bidang SDM Aparatur DASAR HUKUM UU No. 43 Tahun 1999 Yo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. KONDISI SDM APARATUR SAAT INI: 1.
2.
3.
4. 5.
Total PNS sebanyak 4.083.360 (data Des tahun 2008). Distribusi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensinya. Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin. Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya
LINGKUNGAN STRATEGIS: NASIONAL REGIONAL GLOBAL
ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR:
Kondisi Yang diharapkan PNS: 1. PROFESIONAL:
1. Perencanaan Pegawai 2. Pengadaan Pegawai 3. Penempatan dalam jabatan 4. Penyusunan Pola Karier
~ Memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan tentang pekerjaannya
5. Penilaian Kinerja
~Memiliki minat dan bakat pada tugas jabatannya
6. Pengembangan kualitas pegawai 7. Penegakan Disiplin Pegawai 8. Remunerasi 9. Pemberhentian/Pensiun
PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS Dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Akuntabel 3. Berkinerja Tinggi dan 4. Sejahtera
4
Pasal 17 ayat (1): Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu ayat (2): Pengangkatan pegawai negeri sipil dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan 5
CPNS
PNS
JAB FUNG TERTENTU (ANGKA KREDIT) 112 JF
1. PP No. 16 Th 1994 2. KEPRES No 87 Th 1999 3. Peraturan MENPAN
JAB STRUKTURAL (MANAJERIAL) Eselon I, II, III, IV dan V
PP No. 100 Th 2000 jo PP No. 13 Th 2002
JAB FUNG UMUM (NON ANGKA KREDIT)
UU. No. 8 Th 74 UU.No. 43 Th 1999
6
( pasal 17 Ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999 )
PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat
Jabatan Fungsional
Jabatan Struktural Formasi Struktur organisasi
Umum
Khusus/Tertentu (Dgn Angka Kredit)
(non Angka kredit
I II III IV
Formasi Per jenjang jabatan
Terampil - P.Pemula - Pelaksana - P.Lanjutan - Penyelia
112 jf Ahli - Pertama - Muda - Madya - Utama 7
• Dapat bekerja mandiri yaitu dengan kemampuan yang telah dimiliki mencari pekerjaanya sendiri dan mengembangkan kreativitas dalam pekerjaannya • Mampu memecahkan masalah organisasi menurut jenjang atau level pekerjaannya • Mampu membuahkan karya sebagai karya individu • Mampu mengembangkan kompetensi yang telah dimiliki
diri
dengan 8
Sulit merubah sikap dan perilaku Pejabat fungsional dari pasif menjadi aktif Belum dipahami nya sistim ketentuan JF (tugas pokok) Pembinaan kepada pejabat fungsional belum Optimal Sarana dan prasarana kerja pejabat Fungsional dan sekretariat tim penilai belum memadai Tim Penilai Masih Melakukan Kompromi, Kolusi, Nepotisme Terhadap Pihak Yang Dinilai Sehingga Mengaburkan Objektifitas Dan Misi Pembinaan Para Pejabat Fungsional Kurang Menyadari Pentingnya Peningkatan Profesi Dirinya, Pada Umumnya Yang Dikejar Hanyalah Kenaikan Pangkat &Tunjangan 9
a. b. c. d.
Kedudukan dalam Organisasi Jelas Tugas tersetruktur dan berjenjang Kemandirian tugas diakui Jenjang Jabatan sampai dengan Terampil (Penyelia III/d) Ahli (Utama IV/e) e. Memperoleh tunjangan f. Dengan prestasi sangat baik memperoleh peluang naik pangkat/jabatan lebih cepat
10
TOP MANAJEMEN
IV/d – IV/e
IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a
Jabatan struktural
Dapat diusulkan untuk jenjang AHLI UTAMA dengan syarat: tugas dalam jabatan setara tingkat kesulitan, ruang lingkup, wawasan,dan kompetensinya dengan TOP MANAJEMEN
III/d III/c III/b III/a
Jabatan fungsional umum
II/d II/c
Jabatan fungsional
II/b II/a I/d I/c I/b I/a
11
Terampil
Ahli
Utama
(IV/d-IVe)
Madya (IV/a-IV/b-IV/c)
* Penyelia ( Jf umum )
Pelaksana L Pelaksana Pelaksana P
( III/c –III/d)
( 4 th )
( Jf umum)
Muda
(III/c-III/d)
Pertama
(III/a-III/b)
*
( 4 th )
(III/a – III/b) (II/b-II/c-II/d) (II/a)
12
Melakukan kegiatan pengaturan, perizinan dan inspeksi serta pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan pemanfaatan tenaga nuklir
13
Presiden pns pusat/daerah untuk jenjang utama Menteri pns pusat dilingkungan Dep untuk jenjang pel. Pemula s/d penyelia dan jenjang pertama s/d madya
Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pimpinan Kesekretarian Lt/Ln, Non Dep pns pusat dilingkungan Lt/Ln, Non Dep untuk jenjang pel. Pemula s/d penyelia dan jenjang pertama s/d madya Gubernur/Bupati/Walikota pns daerah provinsi/kabupaten/kota untuk jenjang pel. Pemula s/d penyelia dan jenjang pertama s/d madya
14
Jab Fung bukan jabatan alternatif untuk sekedar menampung PNS yang tidak mendapat formasi dalam jabatan struktural. Oleh sebab itu Pengangkatan dalam Jab Fung harus mendasarkan kepada persyaratan jabatan yang ditetapkan untuk setiap jabatan fungsional 15
Jumlah dan susunan jabatan/ pangkat yg diperlukan oleh suatu satuan organisasi utk mampu melaksanakan tupoksi dalam jangka wakta tertentu “Setiap Pejabat Fungsional memiliki tugas” sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan (cycle time) • 1250 jam/ thn • 4,5 jam/ hari Apabila komposisi beban tugas dengan jumlah pejabat fungsional seimbang, akan memperlancar Pejabat Fungsional dalam mengumpulkan angka kredit 16
Pembentukan JF
Pengangkatan dilakukan setelah masa inpassing berakhir
JF yg dibebaskan sementara
17
PNS
P N S yg menduduki jabatan rangkap diberhentikan dari salah satu jabatan yang di rangkapnya apabila PNS ybs memasuki BUP dalam salah satu jabatan yang dirangkapnya sesuai dgn peraturan perundang-undangan yang berlaku
18
( P.P. NOMOR 99 TH 2000 Jo P.P NOMOR 12 TH 2002 )
PNS yang menduduki jabatan fungsional diberikan kenaikan pangkat pilihan
1. 2. 3. 4.
Pangkat boleh lebih tinggi dari Pimpinan Memiliki masa kerja dlm pangkat minimal 2 (dua) Tahun dan Dikecualikan dari ujian dinas. Syarat lainnya : ∗ Telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan (PAK) ∗ DP-3 bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir
PNS yang menduduki jabatan fungsional Umum diberikan kenaikan pangkat Reguler
1. Memiliki masa kerja dalam pangkat minimal 4 (empat) Tahun 2. DP-3 bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir 19
PEMBEBASAN SEMENTARA
PEMBERHENTIAN
P. Pemula II/b s/d penyelia III/c Pertama (III/a) s/d Madya IV/b
5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan
6 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan
Terampil (Penyelia III/d)
Setiap 1 tahun tidak dapat mengumpulkan 10 angka kredit dari kegiatan tugas pokok
Ahli (Madya IV/e)
Setiap 1 tahun tidak dapat mengumpulkan 25 angka kredit dari kegiatan tugas pokok
Semua jenjang
Dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat Diberhentikan sementara sebagai PNS Ditugaskan secara penuh di luar unit jf. Cuti di luar tanggungan negara Tugas belajar lebih 6 bulan
Tahun berikutnya angka kredit belum terpenuhi
∗
∗
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali penurunan pangkat Telah mencapai batas usia pensiun PNS
20
PNS yg diangkat dalam jab. Fung dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan
PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional diberikan tunjangan
Pembebasan Sementara
JF
PNS yang diangkat dalam jab. Fung dapat diperpanjang BUP nya
21
Tim Penilai dan Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional mengacu pada masing-masing Kep Men PAN / Per Men PAN
Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah 1 (satu) Tim Penilai untuk 1 (satu) jabatan fungsional
Tim Penilai Jabatan Fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Men PAN / Per Men PAN
Apabila Tim Penilai Instansi, Propinsi, Kabupaten dan Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat maka penilaian Jabatan Fungsional dapat dilakukan oleh Tim Penilai yang terdekat atau Tim Penilai Pusat (instansi pembina) 22
TIM PENILAI UNIT KERJA
TIM PENILAI PUSAT
TIM PENILAI PROPINSI
PERMEN JAB. FUNG
TIM PENILAI KAB
TIM PENILAI KOTA 23
Penilaian Prestasi kerja pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh Pejabat yang berwenang setelah mendengar/mendapat pertimbangan dari tim penilai
∗
obyektif terukur lebih terbuka fokus pekerjaan dilakukan oleh tim
Penetapan angka kredit dasarnya adalah Penilaian kompetensi ( trampil/ahli ) Yang diperoleh ~ unsur Utama ~ unsur Penujang 24
PER. MEN. PAN NO : PER/60/M.PAN/6/2005 DOKTOR (S 3)
200 50
MAGISTER(S2)
150 50
SARJANA/ D IV
100 40
SM / D. III
60
60 75
20
D. II
40
35 15
SLTA/DI
25 25
1. KEP MENPAN : Nomor 67/KEP/M.PAN/7/2003 Tanggal 17 Juli 2003 2. SKB : Nomor 199/HM.02/K/IX-03 dan Nomor 38 A Tahun 2003 Tanggal 29 September 2003
Tunjangan Jabatan
Batas Usia Pensiun
Ruang
Nomor 57 Tahun 2007 Tanggal 28 Mei 2007
PERPRES 46 Th 1992
P. Pemula
II/a
Rp. 220..000
56 th
Pelaksana
II/b - II/c - II/d
Rp. 250.000
56 th
P. Lanjutan
III/a - III/b
Rp. 300.000
56 th
Penyelia
III/c - III/d
RP. 450.000
60 th
Pertama
III/a - III/b
Rp. 325.000
56 th
Muda
III/c - III/d
Rp. 750.000
60 th
Madya
IV/a-IV/b-IV/c
Rp. 1.200..000
60 th
Utama
IV/d - IV/e
Rp. 1.400.000
65 th
Jenjang
Golongan
Jabatan
dapat diperpanjang
26
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Melakukan sosialisasi Menyusun juklak, juknis, dan tata cara penilaian angka kredit Menyusun kurikulum diklat Menyelenggarakan diklat Menyusun pedoman formasi Menyusun standar kompetensi Melakukan penilaian prestasi kerja (unsur utama dan penunjang) Memfasilitasi pelaksanaan penerapan jabatan fungsional Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Mengusulkan peyempurnaan jabatan fungsional Monitoring dan evaluasi penggunaan jabatan fungsional Mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Membuat laporan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional kepada MENPAN dan BKN 27
1.
Penyusunan Formasi Jab Fungsional
2.
Pembentukan Organisasi harus diikuti dengan Pengangkatan Jab Fungsional sesuai dengan kualifikasi.
3.
Untuk meningkatkan kompetensi PNS yang menduduki Jab Fungsional di perlukan Pengembangan Diklat.
2.
Peningkatan tugas Peran Instansi Pembina dan Peran Instansi Pengguna.
5.
Peningkatan Pelayanan Kepada Pejabat Fungsional.
28
Pembinaan Jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina Belum dipahami nya sistim ketentuan JF (tugas pokok) Pembinaan kepada pejabat fungsional belum Optimal Pada Umum nya yang dikejar hanya jabatan struktural. Masih banyak PNS yang menolak untuk diangkat dalam jabatan fungsional tertentu ( formasi jabatan ? ) Sulit merubah sikap dan perilaku Pejabat fungsional dari pasif menjadi aktif ? Sarana dan prasarana kerja pejabat Fungsional dan sekretariat tim penilai belum memadai Tim Penilai Masih Melakukan Kompromi, Kolusi, Nepotisme Terhadap Pihak Yang Dinilai Sehingga Mengaburkan Objektifitas Dan Misi Pembinaan Para Pejabat Fungsional Kurang Menyadari Pentingnya Peningkatan Profesi Dirinya, Pada Umumnya Yang Dikejar Hanyalah Kenaikan Pangkat &Tunjangan 29
KEM ENT ERI AN
NEG AR
AP END AYA GUN AAN APA R
ATU R
NEG AR
A
