PENYELENGGARAAN PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PEGAWAI ASN PUSAT

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

PENYELENGGARAAN PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PEGAWAI ASN PUSAT Sosialisasi Nasional, Jakarta, 25 Februari 2016

INTEGRITAS, PROFESIONALISME, SINERGI, PELAYANAN, KESEMPURNAAN

2

OUTLINE I.

Pendahuluan

II.

Substansi PP 70/2015

III. Penyediaan Anggaran dan Pembayaran Iuran


3

I. PENDAHULUAN 1. 2. 3.

Latar belakang Dasar hukum Prinsip penyelenggaraan


4

I.1 Latar Belakang  Adanya kekosongan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, terutama dari sisi perawatan dinas, bagi pegawai ASN, TNI, dan Polri, yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 1981.  Kekosongan tersebut terjadi sejak beralihnya PT Askes menjadi BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2014.


5

I.2 Dasar Hukum 

UU 24/2011 tentang BPJS , Pasal 64: "BPJS TK menyelenggarakan JKK, JKM, JHT dan JP bagi peserta, selain peserta PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), sampai dengan paling lambat tahun 2029".



UU 5/2014 tentang ASN, Pasal 92 dan Pasal 107: "Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa Jamkes, JKK, JKM dan bantuan hukum, dimana pengaturannya lebih lanjut dituangkan dalam PP".



PP 44/2015 tentang Penyelenggaran Program JKK dan JKM, Pasal 2: "Pengaturan program JKK dan JKM untuk penyelenggara negara diatur dalam PP tersendiri".



PP 70/2015 tentang JKK dan JKM bagi Pegawai ASN.



PMK 208/2015 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran JKK dan JKM bagi Pegawai ASN yang Bekerja pada Instansi Pemerintah Pusat.


6

I.3 Prinsip Penyelenggaraan Untuk menjamin adanya perlindungan risiko kecelakaan kerja dan kematian bagi Pegawai ASN, Pemerintah merumuskan payung hukum perlindungan JKK dan JKM dalam bentuk Peraturan Pemerintah, dengan prinsip-prinsip:  Manfaat yang diterima pegawai ASN tidak turun;

 Mengintegrasikan layanan manfaat bagi Pegawai ASN yaitu untuk program JKK, JKM, JHT dan JP dalam satu pintu pengelolaan;  Menyatukan pengaturan pemberian manfaat yang saat ini tersebar dalam beberapa peraturan perundangan;  Mengedepankan efisiensi pembiayaan;  Menjaga kerahasiaan data peserta, khususnya bagi personel TNI/Polri.


7

II. SUBSTANSI PP 70/2015 1. 2. 3. 4.

Kepesertaan Cakupan kecelakaan kerja Manfaat JKK dan Manfaat JKM Iuran


8

II.1 Kepesertaan Kepesertaan program JKK dan JKM bagi Pegawai ASN terdiri atas:  Calon Pegawai Negeri Sipil,  Pegawai Negeri Sipil, dan  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


9

II.2 Cakupan Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi:  dalam menjalankan tugas kewajiban;  dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;  karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;  dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau  yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.


10

II.3 Manfaat JKK dan JKM 1. Manfaat JKK terdiri atas: • Perawatan • Santunan

• Tunjangan cacat

2. Manfaat JKM diberikan berupa Santunan.


11

A. Manfaat JKK: Perawatan • Jenis manfaat: 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;

7) pelayanan khusus;

2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;

8) alat kesehatan dan implant;

3) rawat inap kelas I RS Pemerintah dan RS swasta yang setara;

9) jasa dokter/medis;

4) perawatan intensif;

10) operasi;

5) penunjang diagnostik;

11) transfusi darah;

6) pengobatan;

12) rehabilitasi medik.

• Durasi manfaat: • Sampai dengan sembuh (dimungkinkan sampai ke RS luar negeri) • Untuk Penyakit Akibat Kerja tetap dapat manfaat JKK sampai paling lama 5 tahun

sejak diberhentikan dengan hormat.

• Penerima manfaat : • Diberikan kepada peserta aktif.


12

B. Manfaat JKK: Santunan • Jenis manfaat: 1) Biaya pengangkutan peserta, maks.: darat/danau/sungai: 1,3 jt; Laut: 1,95 jt; Udara: 3,25 jt;

6) Santunan kematian kerja = 60% x 80 kali gaji terakhir;

2) Santunan Sementara Akibat Kecelakaan Kerja: 100% gaji terakhir sampai mampu bekerja kembali;

7) Uang duka tewas: 6 x gaji terakhir;

3) Santunan cacat: a. Cacat sebagian fungsi/kekurangan anatomi: % tabel x 80 bln gaji terakhir b. Cacat total tetap: santunan sekaligus (70% x 80 bln gaji terakhir) dan santunan berkala (250 rb x 24);

8) Biaya pemakaman (peti, makam, angkut jenazah, penginapan dan transport pengiring) maks. Rp10 jt;

4) Penggantian biaya rehabilitasi orthese dan atau prothese: 140% dari harga + biaya rehab medik maks. Rp2,6 jt;;

9) Beasiswa : SD Rp 45 jt, SMP Rp 35 jt, SMA Rp 25jt, S1 sederajat Rp 15 jt.

5) Gigi tiruan maks: Rp3,9 jt;

• Durasi manfaat: • Diberikan sekaligus.

• Penerima manfaat: • Diberikan kepada peserta aktif atau ahli waris. INTEGRITAS, PROFESIONALISME, SINERGI, PELAYANAN, KESEMPURNAAN

13

C. Manfaat JKK: Tunjangan Cacat • Jenis manfaat: Besaran = % tertentu dari Gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh. Diberikan on-top dari hak pensiun

• Durasi manfaat: • diberikan sejak diberhentikan dengan hormat karena Cacat s.d. Peserta meninggal

dunia.

• Penerima manfaat: • Diberikan kepada peserta aktif yang mengalami cacat dan diberhentikan dengan

hormat sebagai Pegawai ASN karena cacat.


14

D. Manfaat JKM: Santunan • Jenis manfaat: 1) Santunan sekaligus:Rp 15 jt; 2) UDW: 3 x Gaji terakhir; 3) Biaya pemakaman Rp 7,5 jt;

4) Beasiswa: Rp 15 jt

• Durasi manfaat: • Diberikan secara sekaligus.

• Penerima manfaat: • Diberikan kepada ahli waris.


15

II.4 Iuran  Besaran iuran: • JKK = 0,24% dari gaji • JKM = 0,30% dari gaji

 Pendanaan iuran ditanggung oleh Pemberi Kerja • Pegawai ASN Pusat oleh Pemerintah Pusat (didanai dari APBN) • Pegawai ASN Daerah oleh Pemerintah Daerah (didanai dari APBD)

 Besaran iuran dan manfaat disesuaikan berdasarkan evaluasi (paling lama setiap 2 tahun).


16

III. PENYEDIAAN ANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN


17

III. Penyediaan Anggaran dan Pembayaran Iuran  Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.02/2015  Pemerintah Pusat selaku pemberi kerja Pegawai ASN Pusat wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Iuran JKK dan JKM dalam APBN setiap tahun.

 Pengalokasian anggaran Iuran JKK dan JKM untuk Pegawai ASN Pusat tidak dilakukan oleh masing-masing Satker, namun dilakukan secara terpusat oleh KPA BUN pada Belanja Pegawai (Kontribusi Sosial) akun 513.  Pemberi Kerja melakukan pembayaran Iuran JKK dan JKM kepada Pengelola Program paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.


18

Terima kasih


PENYELENGGARAAN PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PEGAWAI ASN PUSAT

Recommend Documents