BAB II PERAN DAN FUNGSI PEGAWAI ASN BIRO HUKUM DALAM MENDAMPINGI PEGAWAI ASN YANG TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
A. Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam suatu instansi pemerintahan haruslah memiliki struktur organisasi pemerintahan yang tetap dan jelas. Hal ini untuk menentukan apa saja tugas dan wewenang dari suatu posisi yang diduduki seorang Pegawai ASN di suatu instansi pemerintahan secara administratif. Struktur organisasi yang baik dalam suatu pemerintahan akan memastikan terjadinya koordinasi yang efektif bagi seluruh organ-organ yang bertugas dalam instansi pemerintahan tersebut. Adanya pembagian tugas dan fungsi menjadi komponen-komponennya. Sehingga setiap pegawai
bertanggung
jawab
untuk
tugas
pertanggungjawaban tugas ini dilakukan kepada
yang
dikerjakannya
dan
jabatan yang ada diatasnya
secara berjenjang. Menurut Prof. Prajudi, Struktur Organisasi Keadministrasian Negara adalah keseluruhan tata susunan Administrasi Negara (dalam arti institusional) yang terdiri atas kementerian-kementerian (unit urusan menteri pada umumnya) dan/atau departemen-departemen, direktorat-direktorat (jenderal), biro-biro, kantor-kantor,
wilayah-wilayah,
daerah-daerah
otonomi,
dan
sebagainya.
Keseluruhan dari pada kesatuan organisasi administratif yang berkantor, yang tidak bergerak langsung ke tengah-tengah masyarakat ramai, disebut birokrasi
23
24
atau birokrasi negara. 22 Kedudukan atau jabatan dalam suatu organisasi pemerintahan menunjukkan beban tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi dan jabatan atau kedudukan tersebut juga menunjukkan arah koordinasi dan atau perintah. Kedudukan dan jabatan inilah yang menjadi suatu hierarki dalam suatu organisasi instansi pemerintah. Begitu juga halnya di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki stuktur organisasi dan tata kerja yang terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi, Staf Ahli Gubernur, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro, Kepala Kantor dan seterusnya Kepala Bidang, Kasubdinas, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Struktur organisasi Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur Sekretariat yang dikoordinasikan Asisten Pemerintahan dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi. 23 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Utara, Biro Hukum adalah unsur staf yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretarias Daerah melalui Asisten Pemerintahan. Organisasi dan Struktur Biro Hukum Setdaprovsu dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dengan membawahi 4 (empat) Kepala Bagian dan 10 (sepuluh) Kasubbag dengan susunan sebagai berikut : 1. Kepala Biro Hukum 22
S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, 1994, edisi revisi, cetakan ke X, Jakarta, Ghalia Indoneia, hal. 75. 23 Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Utara, 9-10 Maret 2014, pukul 09.00-12.00 WIB.
25
2. Kepala Bagian Penyuluhan Hukum a.
Kasubbag Tata Usaha
b.
Kasubbag Sosialisasi dan Informasi hukum
c.
Kasubbag Pembinaan PPNS
3. Kepala Bagian Perundang-Undangan a.
Kasubbag Rancangan Hukum
b.
Kasubbag Telaahan dan Pengesahan
c.
Kasubbag Dokumentasi Produk Hukum
4. Kepala Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah a.
Kasubbag Pengkajian dan Perumusan
b.
Kasubbag Pembinaan dan Pengawasan kebijakan
5. Kepala Bagian Bantuan Hukum a.
Kasubbag Perlindungan dan HAM
b.
Kasubbag Sengketa Hukum 24
B. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan pengertiannya, tugas pokok merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.
25
Sedangkan fungsi
memiliki arti kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. 26
24 25
Ibid. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,1986, Jakarta, Balai Pustaka,
hlm. 1094. 26
Ibid, hlm. 283.
26
Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi atau instansi tempat dia bekerja. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas Pokok dan fungsi (tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. David F. Smith dalam Gibson, Ivancevich, dan Donelly menjelaskan mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yang dalam hal ini berupa tugas pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa: “Selain masalah praktis dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar berkaitan dengan keefektifan sosial dan psikologis pegawai. Pekerjaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis dan bahkan gangguan mental dan fisik terhadap seorang pegawai selain sisi positif dari pekerjaan yaitu dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidup
yang berarti, harga diri,
27
penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan hubungan dengan orang lain”. 27 Adapun definisi tugas pokok dan fungsi menurut para ahli yang lain, yaitu Dale Yoder, “The Term Task and function is frequently used to describe one portion or element in a job” (Tugas dan fungsi digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas pokok merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu). Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam, menyatakan bahwa Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Sedangkan menurut Moekijat, Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. 28 Penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun tupoksi yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi
27
Ivancevich Gibson. 1984. Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses. Jakarta: Penerbit Erlangga..Donnelly, 1996. Organisasi Perilaku Struktur Proses. (Alih Bahasa : Agus Darma), Jakarta: Penerbit Erlangga,1996, Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses, Edisi Kedelapan Jilid Satu, Terjemahan Nunuk Ardiani, Jakarta : Binarupa Aksara. 28 Ibid.
28
pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi atau instansi kedalam jabatan yang didudukinya. Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pasal 25 dibebutkan bahwa Biro Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan atas: a. pelaksanaan pembinaan, b. koordinasi, c. fasilitasi, d. monitoring, e. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan penyuluhan hukum, f. peraturan perundang-undangan, g. fasilitasi produk hukum daerah dan h. bantuan hukum. 29 Sedangkan fungsi dari Biro Hukum adalah sebagai berikut : a.
Menyiapkan dan mengkoordinasikan menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan Pemerintahan dan/atau Kewenangan Otonomi Provinsi di bidang penyuluhan hukum, peraturan perundangundangan, fasilitasi produk hukum daerah dan bantuan hukum. 29
Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Utara, 9-10 Maret 2014, Pukul 09.00-12.00 WIB.
29
b.
Menyelenggarakan
koordinasi,
fasilitasi,
monitoring,
evaluasi
dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang penyuluhan hukum, peraturan perundang-undangan, fasilitasi produk hukum daerah dan bantuan hukum. Biro Hukum dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Biro Hukum yang rnernpunyai uraian tugas: 1) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Biro Hukum. 2) Menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Biro, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Menyelenggarakan penetapan bahan/data di bidang penyelenggaraan hukum. 4) Menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norna dan kriteria penyelenggaraan
penyuluhan
hukum,
Peraturan
Perundang-undangan,
fasilftasi produk hukum daerah dan bantuan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebl'jakan Kepala Daerah di bidang penyuluhan hukum, perundang-undangan, fasilitasi produk hukum daerah dan bantuan hukum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 6) Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyuluhan hukum, Peraturan perundang-undangan, fasilitasi, produk hukum daerah dan bantuan hukum.
30
7) Menyelenggarakan konsultasi, asistensi dan supervisi penyelenggaraan hukum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 8) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian ketatausahaan, sesuai standar yang ditetapkan. 9) Menyelenggarakan pengkoordinasian dan perumusan pelaporan LAKIP, LKPJ, LPPD dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro, sesuai standar yang ditetapkan. 10) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi terhadap instansi vertikal lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan. 11) Menyelenggarakan fasilitas rapat-rapat internal dan eksternal Biro, sesuai tugas dan fungsinya. 12) Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, analisa dan pengkajian penyusunan dan perumusan produk hukum daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan. 13) Menyelenggarakan supervisi dan klarifikasi penetapan kebijakan produk hukum tingkat Provinsi dan Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 14) Meyelenggarakan pengendalian dan pengawasan atas produk hukum tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 15) Menyelenggarakan pengernbangan informasi, publikasi, penyuluhan dan bantuan hukum, sesuai standar yang ditetapkan.
31
16) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya. 17) Menyetenggarakan pemberian masukan kepada Sekdaprovsu Provinsi, sesuai tugas dan fungsinya. 18) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Sekdaprovsu, sesuai tugas dan fungsinya. 19) Menyelenggarakan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan. 30 Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Biro Hukum dibantu bagian-bagian dari Biro Hukum itu sendiri, yaitu: 1.
Bagian Penyuluhan Hukum.
2.
Bagian Perundang-Undangan.
3.
Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah.
4.
Bagian Bantuan Hukum. Mengingat bahwa bagian Penyuluhan Hukum, Bagian Perundang-
Undangan, Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah dalam biro hukum setdaprovsu tugas pokok dan fungsinya tidak berkaitan langsung dengan bahasan dalam tulisan ini sehingga tugas pokok dan fungsi ketiga bagian tersebut tidak diuraikan. Dengan kata lain tugas pokok dan fungsi yang diuraikan adalah tugas pokok dan fungsi Bagian Bantuan Hukum karena berkaitan langsung dengan materi tulisan ini dan merupakan yang berperan langsung dalam tugas pendampingan.
30
Ibid.
32
C. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tugas pokok dan fungsi Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum berkaitan dengan penanganan perkara pidana (dalam hal ini pendampingan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan), perkara perdata (berkaitan dengan gugatan perdata), perkara tata usaha negara (berkaitan dengan gugatan tata usaha negara) serta perlindungan dan Hak Asasi Manusia. Penanganan perkara tersebut dilaksanakan dalam rangka amanat peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab ASN Biro Hukum. Oleh karena itu pegawai ASN Biro Hukum yang menangani suatu perkara tidak disebut sebagai pengacara, penasehat hukum maupun advokat atau istilah lainnya akan tetapi tetap disebut sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Berbeda halnya dengan sebutan untuk pengacara profesional misalnya sebutan Advokat pada tataran hukum pidana disebut juga sebagai Penasihat Hukum (PH). Pengertian Penasihat Hukum menurut pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum. Ketentuan demikian secara sosial memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi Penasihat Hukum itu haruslah orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini juga ndimaksudkan satu upaya untuk memenuhi standar profesionalisme. 31 Pada dimensi sosial, fungsi advokat mewakili klien dimuka pengadilan merupakan
31
Marudut Tampubolon, Membedah Profesi Advokat, 2014, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 45.
33
pekerjaan yang bersifat klasik. Artinya bahwa keberadaan profesi ini sudah ada sejak lahirnya profesi tersebut dalam wilayah kekuasaan pengadilan. Oleh karena itu didalam melakukan tindakan pendampingan itu, harus dilakukan oleh orang yang tau dan berlatar belakang sekolah hukum. Dalam hal demikian, lapangan hukum para Advokat adalah seluruh lapangan hukum itu sendiri, yang tentunya sangat luas. Dalam perkara pidana, misalnya peran Advokat sangat penting mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses persidangan sampai kepada perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. 32 Namun dalam tulisan ini, peran pendampingan yang dilakukan terhadap orang yang bermasalah dengan hukum bukanlah dilakukan oleh seorang Advokat, akan tetapi dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara Biro Hukum, yaitu bagian Bantuan Hukum. Demikian juga dengan orang yang didampingi Pegawai ASN Biro Hukum tidak disebut dengan istilah Klien. Pendampingan yang dilakukan ASN Biro Hukum inipun bukanlah setiap masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi terbatas hanya Pegawai ASN yang berhadapan dengan masalah hukum yang dilakukan dalam tugas kedinasannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Artinya yang didampingi dan yang mendampingi adalah pegawai ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan termasuk pegawai ASN di Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Pasal 32 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa
32
Ibid, Hlm. 46.
34
Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Biro Hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan penanganan sengketa bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. 1.
Bagian Bantuan Hukum, menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Bantuan Hukum. b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan Bantuan Hukum. c. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Bagian Bantuan Hukum, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. d. penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum. e. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan pengendalian pelaksanaan bantuan hukum, sengketa hukum, perlindungan dan hak asasi manusia, sesuai standar yang ditetapkan. f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Biro sesuai bidang tugas dan fungsinya. g. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya. h. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
2.
Kepala Bagian Bantuan Hukum, mempunyai uraian tugas: a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Bantuan Hukum.
35
b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian datalbahan di bidang pelaksanaan bantuan hukum. c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang penyelenggaraan bantuan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan bantuan hukum. e. menyelenggarakan
pembinaan,
bimbingan,
koordinasi,
fasilitasi,
monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan bantuan hukum, sengketa, perlindungan dan hak asasi manusia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. f. menyelenggarakan pengkajian dan analisa penyelenggaraan bantuan hukum. g. menyelenggarakan konsultasi, asistensi dan supervisi pelaksanaan bantuan hukum. h. menyelenggarakan identifikasi dan inventarisasi bantuan hukum. i. menyelenggarakan deseminasi, bimbingan teknis, lokakarya, seminar penyelenggaraan bantuan hukum, sesuai standar yang ditetapkan. j. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penanganan sengketa, perlindungan hukum dan hak asasi manusia. k. menyelenggarakan
hubungan
antar
lembaga
hukum
penyelenggaraan bantuan hukum, sesuai standar yang ditetapkan.
dalam
36
l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan panitia RANHAM, sesuai standar yang ditetapkan. m. menyelenggarakan langkah-langkah persiapan penyelenggaraan bantuan hukum, sesuai standar yang ditetapkan. n. menyelenggarakan pemeliharaan dan pengamanan bahan/data dan berkas penanganan bantuan hukum. o. menyelenggarakan bantuan hukum dan perlindungan hukum atas aset dan permasalahan hukum dalam kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. p. menyelenggarakan fasilitasi bantuan dan perlindungan hukum terhadap pegawai negeri sipil dalam hubungan kedinasan Pemerintah daerah Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. q. menyelenggarakan koodinasi penegakan hak asasi manusia skala Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. r. menyelenggarakan rapat-rapat internal dan eksternal pembahasan bantuan hukum. s. menyelenggarakan penyusunan persiapan penanganan sengketa dan bantuan hukum, sesuai standar yang ditetapkan. t. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya. u. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
37
v. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya. w. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan. D. Peran Dan Fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara Biro Hukum Dalam Mendampingi Pegawai ASN Yang Terkait Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: a. nilai dasar b. kode etik dan kode perilaku c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas e. kualifikasi akademik f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas g. profesionalitas jabatan. Kemudian dalam pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa : Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik b. pelayan publik c. perekat dan pemersatu bangsa.
38
Pegawai ASN bertugas: a.
melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu peran yang dilakukan pegawai ASN Biro Hukum adalah tugas perlindungan hukum dalam bentuk pendampingan untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 Undang-Undang ASN yaitu pada ayat 1 huruf (d) dan ayat 3 yaitu : Ayat (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: a. jaminan kesehatan b. jaminan kecelakaan kerja c. jaminan kematian d. bantuan hukum. Ayat (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
39
Walaupun dalam pasal 92 ayat 3 ini dikatakan bahwa pemberian bantuan hukum itu dilakukan dalam perkara yang dihadapi di pengadilan yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dinas yang dilakukan Pegawai ASN, akan tetapi dalam Permendagri Nomor 12 tahun 2014 dikatakan bahwa pemberian bantuan itu belum sampai di tingkat pengadilan, hanya sampai pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Pembatasan fungsi dan peran ini cukup beralasan dan rasanya tidak bertentangan mengingat kemampuan profesionalisme ASN yang melaksanakan tugas utama sebagai pelayanan publik dan tugas pemberian bantuan hukum itu bukanlah sebagai tugas utamanya. 33 Pelaksana hukum (eksekutif) jauh berbeda dengan tugas profesional pengacara/advokat
dimana menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003
tentang Advokat, bahwa advokat melaksanakan fungsi dan peran sebagai penegak hukum (Yudikatif). Ada kemungkinan peran ASN beracara di pengadilan ini membutuhkan pemikiran dan persiapan tentang persyaratan dan profesionalisme pegawai ASN untuk bisa mengemban tugas ini ke depan dan tidak sejak sekarang. 34 Adanya perkembangan pemikiran tentang Pegawai ASN untuk beracara didepan pengadilan mungkin akan memberi kebebasan kepada Pegawai ASN untuk memberikan bantuan hukum dalam tugas pendampingannya. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Biro Hukum Provinsi
33
Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Utara, 9-10 Maret 2014, Pukul 09.00-12.00 WIB. 34 Ibid.
40
melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi. Selanjutnya dalam pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dikatakan bahwa pemdampingan yang dilakukan oleh Pegawai ASN Biro Hukum Provinsi berkaitan dengan : 1.
mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan.
2.
ketentuan hukum acara pidana.
3.
mengenai materi delik pidana yang disangkakan.
4.
hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi. Menyikapi isi pasal 13 dan pasal 15 Permendagri No. 12 tahun 2014 di
atas dapat diketahui bahwa peran pegawai ASN Biro Hukum terbatas hanya dalam pendampingan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapi seorang pegawai ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan termasuk dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Keterbatasan ruang lingkup pendampingan yang dilakukan oleh ASN Biro Hukum ini merupakan akibat pembatasan berdasarkan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang intinya mengisyaratkan bahwa yang berhak untuk beracara di muka pengadilan adalah mereka yang sudah memenuhi persyaratan untuk itu yaitu seorang advokat, sedangkan pegawai negeri sipil (ASN) dilarang untuk beracara di muka
41
pengadilan oleh karena tugas utamanya adalah sebagai pelayan publik yang mengatasnamakan instansi negara. 35 Selanjutnya dalam permendagri Nomor 12 tahun 2014 ini juga peran pegawai ASN Biro hukum secara limitataif telah ditetapkan yaitu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan, ketentuan hukum acara pidana mengenai mekanisme setiap tahapan pemeriksaan aparatur penegak hukum, materi delik pidana yang disangkakan apakah berkaitan atau tidak dengan tugas kedinasan dan apakah permasalahan hukum yang dipersangkakan itu merupakan delik pidana atau tidak atau hanya sekedar kesalahan administrasi. Lebih lanjut boleh juga disampaikan hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi oleh pegawai ASN yang didampingi. Secara umum bahwa pegawai ASN yang didampingi oleh Biro Hukum adalah pegawai ASN yang berhadapan dengan permasalahan korupsi yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan, baik karena kealpaan, karena kesengajaan, maupun hanya kesalahan administrasi saja dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Karena tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus merupakan tindakan
yang harus
dipertanggungjawabkan
secara inperson.
Sehingga
pendampingan yang dilakukan Biro Hukum semata-mata hanya karena perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan peleksanaan tugas-tugas institusi (kedinasan).
35
Ibid.
42
Kealpaan seperti disebutkan di atas perlu mendapat perhatian karena kebanyakan berkaitan dengan administrasi yang tidak akurat yang bisa jadi tidak semuanya merupakan perbuatan
yang dapat merugikan keuangan negara.
Memang banyak juga timbul masalah kerugian keuangan negara akibat kesalahan administrasi misalnya ada kesalahan administrasi yang memang disengaja untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian ada kesalahan administrasi yang disengaja dan ada kesalahan administrasi memang tidak diketahui sebelumnya atau dengan kata lain murni karena kealpaan. Dalam kaitan inilah salah satu pertimbangan pentingnya pendampingan terhadap ASN yang berhadapan dengan hukum. Lain halnya dengan kesengajaan yang unsur-unsur perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur suatu kejahatan sehingga tidak perlu dibahas dalam tulisan ini. Setelah menelaah bahan-bahan dan Wawancara yang dilakukan di Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara yang disebut sebagai kealpaan misalnya kasus yang dipersangkakan adalah : Tindak Pidana “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin jo Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”, yang melibatkan ASN Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kasus lain : Dugaan Tindak Pidana penambangan emas tanpa izin di Desa Tapus, Kec. Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal Provsu yang diduga dilakukan oleh PT. Madinah Madani Mining (PT. M3)” yang melibatkan Pj Bupati dan Plt. Sekretaris Daerah Madina yang merupakan ASN Provinsi Sumatera Utara. Kedua kasus di atas dapat kita lihat bahwa ketiadaan izin
43
merupakan dasar pemanggilan dan pemeriksaan yang dikategorikan aparatur penegak hukum sebagai tindak pidana korupsi. 36 Berdasarkan hasil penelitian, saudah ada Pegawai ASN yang didampingi oleh ASN Biro Hukum di lingkungan pemerintahan provinsi sumatera utara yang terkait tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugas-tugasnya yang disangkakan kepadanya. Namun, ada beberapa aparatur yang lepas atau bebas dari sangkaan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang ditujukan kepadanya. Hal ini dikarenakan perbuatannya hanyalah kesalahan administrasi belaka dan bukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Sangatlah penting peran dari seorang ASN Biro Hukum dalam hal ini mengingat tidak semua Aparatur
Sipil
Negara
atau
PNS
memiliki
pengetahuan
hukum
atau
berlatarbelakang sekolah hukum. 37 Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999). Pesan-pesan moral yang terkandung dalam Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi hambatan-hambatan moral (moral restraints) bagi perseorangan maupun korporasi agar tidak melakukan korupsi baik dalam tahap awal formulasi, 36
Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Utara, dengan memberikan contoh kasus yang sudah ditangani oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Utara. 9-10 Maret 2014, Pukul 09.00-12.00 WIB. 37 Ibid.
44
kebijakan yudikatif yang merupakan tahap aplikatif dan kebijakan eksekutif yang merupakan tahap administrasi. 38 Jika dicermati pengertian korupsi dalam bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi antara lain: a.
Perbuatan melawan hukum.
b.
Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
c.
Merugikan keuangan/perekonomian negara.
Perbuatan melawan hukum dalam hal ini mencangkup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil maksudnya meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pengertian melawan hukum tidak lagi berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangana dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. 39 Kemudian unsur yang kedua dari tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi berarti menambah kekayaan diri sendiri atau
38
Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, yang dikutip pada Ediwarman, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminlogi, 2014, Yogyakarta, Genta Publishing, hal. 65. 39 Leden Marpaung, 2001, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta, Hal. 50.
45
orang lain atau korporasi. Sedangkan unsur ketiga merugikan keuangan negara artinya seluruh keuangan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya. Berbagai akibat yang ditimbulkan tindak pidana korupsi ini bagi kepentingan umum bahkan korupsi merupakan suatu problema sosial. Disini dapat dilihat adanya pelanggaran norma yang berlaku bahkan suatu aspirasi materil yang dilakukan individu dengan cara melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian negara dan masyarakat. 40 Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil riset di Biro Hukum bahwa selama tahun 2014 ada sebanyak 37 (tiga puluh enam) kasus dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan korupsi dengan melibatkan 114 (seratus empat belas) pegawai ASN di berbagai instansi (Badan, Dinas, Biro) pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Namun sangat disayangkan bahwa tidak semua pegawai ASN yang diperiksa tersebut meminta bantuan pendampingan kepada Biro Hukum. Data lapangan yang diperoleh hanya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) pegawai yang didampingi oleh Biro Hukum dan pegawai ASN yang didampingi ada yang tidak sampai ke Pengadilan, karena tidak cukup bukti. Dalam kaitan ini pencerahan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan materi pemeriksaan yang diberikan ASN Biro Hukum telah berhasil dengan baik. Dari jumlah 114 pegawai ASN itu juga bahwa seorang pegawai bisa saja terlibat dalam beberapa masalah 40
Ediwarman, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, 2014, Yogyakarta, Genta Publishing, Hal.66.
46
hukum misalnya dipanggil di Polda Sumut dlam kasus X, kemudian yang bersangkutan bisa dipanggil di Kejaksaan Negeri Medan dalam kasus Y, sehingga jumlah pegawai ASN yang diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka mencapai 114 pegawai. Minimnya jumlah pegawai ASN yang didampingi Biro hukum dikarenakan
tidak
semua
pegawai
yang
diperiksa
meminta
bantuan
pendampingan, ada kalanya karena tidak tahu keberadaan pendampingan oleh Biro Hukum atau karena yang bersangkutan langsung didampingi oleh Pengacara berdasarkan permintaannya. Walaupun ASN Biro hukum harus berperan aktif dalam pendampingan ini karena merupakan tugas pokok dan fungsinya akan tetapi tidaklah pantas (kurang etis) jika pegawai ASN Biro Hukum langsung mendampinginya tanpa permintaan yang bersangkutan. Aktif disi bukan mencaricari ASN yang berhadapan dengan hukum akan tetapi aktif dalam arti tidak menunggu-nunggu atau mencari alasan lain, akan tetapi tetap proaktif dalam mengupayakan pendampingan. Mekanisme
pelaksanaan
pendampingan
bahwa
semua
surat-surat
panggilan untuk didengar keterangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka ditujukan kepada Gubernur sebagai pejabat Pembina Kepegawaian Daerah cq. Sekretasris Daerah Provinsi. Oleh Sekretaris Daerah Provinsi didisposisikan kepada Biro Hukum agar menerbitkan surat penugasan untuk mengindahkan dan menghadiri maksud surat panggilan. Biro hukum menerbitkan surat penugasan yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur. Setelah ditandatangani surat panggilan disampaikan
47
kepada yang bersangkutan untuk dipenuhi maksudnya. Dalam tahapan ini pegawai ASN yang dipanggil untuk didengar keterangannya menyampaikan permohonan kepada Kepala Biro hukum baik lisan maupun tertulis agar dalam pemeriksaan nantinya dapat kiranya didampingi oleh pegawai ASN Biro Hukum. Permohonan ini segera direspon dengan menerbitkan surat tugas pendampingan oleh Kepala Biro Hukum dan selanjutnya menerima Kuasa melalui surat Kuasa yang telah dipersiapkan pihak yang didampingi. Pegawai ASN Biro Hukum yang mendampingi setelah selesai pemeriksaan yang dilakukan aparatur penegak hukum melaporkan hasilnya kepada Kepala Biro Hukum dan untuk selanjutnya Kepala Biro Hukum menyampaikan hasil tersebut kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan dalam pasal 32 Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa tugas dan fungsi Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Bagian Bantuan Hukum yang menangani masalah Bantuan Hukum disebutkan bahwa Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Biro Hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan penanganan sengketa bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya dalam uraian tugasnya pada pasal 32 huruf (o) dan huruf (p) disebutkan bahwa Bagian Bantuan Hukum, menyelenggarakan fungsi :
48
Huruf (o) : menyelenggarakan bantuan hukum dan perlindungan hukum atas aset dan permasalahan hukum dalam kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf (p) : menyelenggarakan fasilitasi bantuan dan perlindungan hukum terhadap pegawai negeri sipil dalam hubungan kedinasan Pemerintah daerah Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Menyikapi isi pasal 32 Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bahwa yang berkaitan dengan aset Pemerintah Daerah Provinsi dan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berhadapan dengan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan ditangani oleh Biro Hukum. Penanganan permasalahan yang berkaitan dengan hukum ini dimaksudkan adalah untuk memberikan pendampingan hukum kepada ASN yang ruang lingkupnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2014 yang disebutkan di atas. Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak jelas peranan Biro Hukum yang memberikan pendampingan terhadap ASN, yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Biro Hukum. Peranan Biro Hukum dalam pendampingan tidak sama dengan peranan pengacara profesional dalam pendampingan walaupun dalam ruang lingkup yang sama. Hal ini nampak dari dari berbagai segi seperti profesionalitas di satu sisi dan mekanisme pendampingan disisi lain. Pendampingan Biro Hukum karena tuntutan tugas
49
sebagai aparatur sipil negara (pendampingan atas nama institusi) yang digaji oleh negara yang harus proaktif dalam pendampingan karena berkaitan dengan kepentingan pemerintah dan institusi, walaupun tindakan yang berkaitan dengan hukum
pidana
itu
merupakan
tindakan
inperson
yang
harus
dipertanggungjawabkan secara pribadi. Sedangkan pengacara tidak proaktif karena pengacara memberikan jasa pelayanan hukum kepada kliennya berdasarkan permintaan klien dan atas pemberian jasa hukum itu pengacara mendapat honorarium dan pendampingan yang dilakukan bukan atas nama institusi misalnya Peradi, akan tetapi atas nama pribadi pengacara yang bersangkutan. Hal di atas merupakan salah satu alasan peranan pendampingan Biro Hukum dibatasi hanya sampai dengan tahap pendampingan Penyelidikan dan Penyidikan. Karena jika sudah menjadi terdakwa dalam arti sudah dilimpahkan ke Pengadilan yang harus dipertanggungjawabkan secara inperson, maka institusi tidak terlibat lagi di dalamnya. Selanjutnya bila yang bersangkutan menghendaki, maka dalam tingkatan berikutnya dapat meminta jasa pengacara untuk memberikan pembelaan hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan menerima honorarium atas jasa pembelaan hukum yang diberikan. Pada sisi lain peran pendampingan Biro Hukum merupakan peran pelayanan secara umum dengan kwalifikasi pengetahuan hukum secara umum juga. Sedangkan seorang pengacara yang merupakan praktisi hukum harus memenuhi persyaratan kwalifikasi pengetahuan teknis dalam penerapan hukum
50
sehingga penegakan hukum dalam arti kebenaran dan keadilan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna. E. Pendampingan yang dilakukan Advokat Proses hukum dalam pilar penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, satu diantara aparat penegak hukum itu adalah Advokat, atau Penasihat Hukum yang akrab disebut Pengacara. Advokat adalah orang yang berpofesi memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Pendampingan yang dilakukan oleh seorang advokat ini sengaja dicantumkan agar adanya perbandingan yang dilakukan oleh seorang ASN Biro Hukum dengan pendampingan yang dilakukan oleh seorang yang sudah profesional atau Advokat. Dalam tugas pendampingan yang dilakukannya, seorang Advokat berfungsi membela kepentingan masyarakat (public defender) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum baik dalam litigasi maupun non-litigasi. 41 Pada umumnya, bagi orang atau sekelompok orang yang menggunakan jasa seorang Advokat untuk mendampinginya dalam proses hukum, yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi akan membayar honorarium jasa pendampingan advokat yang telah disepakati sebelumnya oleh kliennya tersebut sesuai dengan profesinya. Namun, hal itu tidak selamanya berlaku bagi setiap
41
Roupan Rambe, Teknik Praktek Advokat, 2001, Jakarta, PT. Grasindo, hlm. 25.
51
orang. Bagi masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah yang terjerat kasus hukum, maka undang-undang akan menjamin hak-haknya dalam memberikan bantuan hukum kepadanya secara cuma-cuma demi terjalinnya keadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam hal ini pemerintah menyediakan dana bagi advokat untuk mendampingi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi yang berperkara di pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tataran kinerjanya sebagai pendamping, peran strategis Advokat berbeda dengan institusi penegak hukum yang lainnya (kepolisian, kejaksaan kehakiman). Kepolisian dan Kejaksaan adalah institusi yang mewakili pemerintah, Kehakiman mewakili negara, sedangkan Advokat mewakili kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasanya yang diwakilinya pada sisi lain (dalam hal ini disebut klien). Hal di atas memperoleh penegasan di dalam penjelasan undang-undang Advokat, yang dinyatakan bahwa “...melalui jasa bantuan hukum yang diberikannya, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum (due process of law)...” 42 Dengan argumentasi peran hukum yang demikian, profesi Advokat dalam mendampingi kliennya disebut profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile). Bukan karena kepentingan yang dibela yaitu kepentingan masyarakat tadi. 42
hlm. 28.
Marudut Tampubolon, Membedah Profesi Advokat, 2014, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
52
Kemuliaan dan kehormatan profesi Advokat dalam mendampingi kliennya melekat karena predikat hukum dan sifat profesi itu. Oleh karenanya kemuliaan dan kehormatan itu harus dijunjung tinggi tanpa mengenal tempat dan waktu. Menjadi kewajiban luhur seorang Advokat untuk untuk sadar akan kewajibannya untuk menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, setia menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. Kode etik menjadi landasan moralitas ketika Advokat menjalankan profesi pendampingannya memberi layanan hukum kepada Kliennya. Dalam upaya menjunjung tinggi citra profesi Advokat yang terhormat tersebut, profesi Advokat bukan hanya sekedar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan karena didalamnya terdapat adanya idealisme dan moralitas. Ini berarti seorang Advokat dalam tugas pendampingan kepada kliennya tidak dapat terpaku begitu saja kepada hukum positif dengan kebenaran serta keadilan maka yang harus diutamakan adalah kebenargan dan keadilan. Sebab tujuan dari hukum sebenarnya adalah demi terciptanya keadilan dan kebenaran. 43 Sehubungan dengan hal diatas, dalam pandangan hukum, kinerja Advokat harus diatur tentang bagaimana jasa hukum yang menjadi mindset itu dimanifestasikan. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (2) undang-undang Advokat bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Advokat berupa memberikan konsultan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien.
43
Roupan Rambe, Teknik Praktek Advokat, 2001, Jakarta, PT. Grasindo, hlm 33.
53
Sedangkan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa advokat merupakan salah satu unsur penegak hukum. Hal ini mengandung arti bahwa advokat mempunyai peranan dan fungsi yang sangat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam membela hak-hak kliennya. Peran dan fungsi ini hendaknya disadari sebagai suatu tanggung jawab dalam mendampingi kliennya sampai permasalahannya selesai dalam arti putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach). Oleh karena kedudukan, peran dan fungsi advokat sangat strategis dalam penegakan hukum dan keadilan, maka untuk dapat diangkat menjadi Advokat yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. warga negara Republik Indonesia. b. bertempat tinggal di Indonesia. c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun. e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat. f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat. g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.
54
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Sebelum menjalankan profesi dalam mendampingi kliennya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sumpah atau janji yang dilakukan seorang Advokat dilakukan dengan pelafalan yang telah diataur dalam undang-undang tentang Advokat pasal 4 ayat (2). Dalam melaksanakan tugasnya untuk mendampingi kliennya, seorang Advokat terikat dengan kliennya. Dengan kata lain, Advokat profesional tidak boleh mengabaikan kepentingan kliennya sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap. Seorang klien juga berhak mendapatkan jasa bantuan hukum yang diberikan Advokat sesuai dengan standar dan kode etik seorang Advokat. Apabila seorang Advokat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai pendamping kliennya tersebut, maka dapat dikenakan tindakan. Tindakan yang dimaksud yang dilakuakn terhadap Advokat yang melanggar kewajibannya adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 undang-undang tentang Advokat, yaitu: a. teguran lisan; b. teguran tertulis;
55
c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; d. pemberhentian tetap dari profesinya.
