BAB II PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. A. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

BAB II PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA A. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 1. Sejarah Korupsi di Indonesia Tidak bisa dipastikan bermulanya korupsi di Indonesia sejak kapan, akan tetapi munculnya korupsi di Indonesia memberi pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat dan menjadi suatu gejala masyarakat yang menular dengan begitu lancar dan cepat kepada masyarakat lain. Perkembangan ini kemudian membuat suatu penyakit di masyarakat, sebagaimana penyakit di tubuh manusia begitu juga korupsi kemudian menjadi penyakit yang mudah menular kemanamana. Pada umumnya permasalahan korupsi terdapat hampir di semua negara di dunia, yang pada dasarnya mempunyai maksud yang sama yaitu mengandung arti yang kurang baik dan merugikan keuangan negara serta masyarakat. 46 Indonesia juga mengalami masalah yang sama dan menjadi sangat meluas akibat kurangnya kontrol sosial dan hukum dalam mencegahnya. Hal ini sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum kedatangan penjajah Belanda di Indonesia, yaitu zaman kerajaan-kerajaan yang memerintah di Indonesia. Dimana pada masa ini raja-raja dahulu sudah terjadi kasus korupsi hanya saja bentuknya tidak sama dengan korupsi dinegara modern. Kemudian pada masa penjajahan Belanda masuk ke Indonesia, pengaruh kekuasaan Belanda 46

Artidjo Alkostar, Korupsi Politik Di Negara Modern, FH UII Press, Jakarta, 2008, hal.61

Universitas Sumatera Utara

di Indonesia begitu rentan dan memberi pengaruh yang sangat sulit dikontrol karena tidak ada kontrol politik dari legislatif. Korupsi pada masa ini semakin berkembang dan semakin sulit diatasi. Kemudian semakin berkembang pada masa orde lama, orde baru dan sampai sekarang. Ditinjau dari sejarah perundang-undangan pidana korupsi, bagaimanapun juga perlu dilihat jauh kebelakang yaitu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi hukum pidana yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi yang berlaku sejak 1 januari 1918. 47 Di masa ini, bentuk-bentuk korupsi yang terjadi masih sangat sederhana, seperti terlihat dalam pasal-pasal KUHP.48 Istilah korupsi kemudian hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Tapi kehadiran korupsi di Indonesia itu sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dimana kemudian undang-undang ini dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya sejak tanggal 16 Agustus 1999 undang-undang ini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31

47

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Rajagrafindo Persada , Jakarta, 2005, hal. 33 48 Dalam Pasal 415, Pasal 416, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 dapat kita lihat bentuk korupsi yang dirumuskan yaitu suap atau memaksa seseorang memberikan sesuatu oleh pejabat/pegawai negeri.


Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan akan berlaku efektif 2 tahun kemudian yaitu pada tanggal 16 Agustus 2001 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001. Peraturan-peraturan ini lahir sesuai dengan sejarah perkembangan korupsi di Indonesia juga dikenal pada beberapa masa, seperti pada masa era orde lama, 49 orde baru dan era reformasi sampai sekarang. 50 Perkembangan korupsi yang semakin pesat menuntut juga adanya permbaharuan hukum yang jauh lebih maju dan lebih bisa mengendalikan setiap perbuatan-perbuatan korupsi tersebut. Sejak tahun 1997 Negara Republik Indonesia mengalami krisis ekonomi yang disusul dengan krisis moneter. Kemudian disadari bahwa Negara republik Indonesia mengalami krisis multidemnsi sebagaimana dimuat dalam pertimbangan Ketetapan MPR (TAP)

49

Pada era orde lama, dibawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi. Yang pertaman adalah Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang dipimpin oleh AH Nasution dan dibantu oleh Prof. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Salah satu tugas PARAN saat itu adalah agar para pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan, istilah sekarang mungkin daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada PARAN akan tetapi langsung kepada presiden. Usaha PARAN akhirnya mengalami deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik Presiden. Di sisi lain, karena pergolakan di daerah-daerah sedang memanas sehingga tugas PARAN akhirnya diserahkan kembali pemerintah (Kabinet Juanda).PARAN ini kemudian diganti menjadi Operasi Budhi melalui Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, dimana tugasnya menjadi lebih berat, yaitu membawa dan meneruskan kasuskasus korupsi ke meja pengadilan. Kemudian PARAN dibubarkan dan diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KONTRAR), namun tidak berkembang pesat. Lihat pada http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-dari-dulu-hingga-kini Diakses pada Tanggal 28 Maret 2016. 50 Pada era orde baru, Soeharto selaku Presiden dalam pidato kenegaraannya menyatakan ingin membasmi korupsi sampai keakar-akarnya, dimana niat ini diwujudkannya dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Namun keberadaan komite ini hanya “macan ompong” karena hasil temuannyatentang dugaan korupsi tidak berhasil. Pada era reformasi dibahwah kepemimpinan BJ Habibie, ia membentuk badan atau lembaga baru seperti KPKPN, KPPU atu Ombudsman. Kemudian peda masa kepemiminan Abdurraahman Wahid terbentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Dan yang terakhir adalah lembaga KPK. Lihat pada http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-dari-dulu-hingga-kini Diakses pada Tanggal 28 Maret 2016.


MPR Nomor IV/MPR.1999. Krisis mencakup antara lain krisis krisis hukum, krisis integritas bangsa, krisis mental termasuk krisis kejujuran. Gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintah Soeharto (orde baru) menuntut, antara lain ditegakkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.51 Saat ini yang terjadi adalah korupsi menjadi satu hal yang berkembang semakin canggih. Perbuatan korupsi bukan makin surut dan berkurang, akan tetapi semakin marak dan canggih serta menyebar kesegala lapisan penyelenggara negara mulai dari kalangan elit sampai kepada pegawai terendah. Sesuatu yang baru yang dahulu cukup langka yaitu korupsi selain dulakukan oleh eksekutif dan yudikatif, sekarang sudah merambat ke pihak legislatif dengan parpolnya dan auditif, sehingga menjadi konprehensif dan sempurna kejahatan korupsi di Indonesia.52 Sampai sekarang, perbuatan korupsi sudah begitu meratanya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan akibat yang bisa dilihat bersama saat ini adalah begitu sulitnya bernegara dalam rangka menyejahterakan masyarakat rakyat banyak betul-betul menjadi semakin keropos dan hanya tinggal tulang belulang yang sudah sangat rapuh. Kehidupan masyarakat kebanyakan semakin sulit dan kualitasnya menurun. Orang miskin betul menjadi berkurang, tetapi dilain pihak orang sengsara semakin bertambah. Komisaris dan Dewan Direksi Badan Usaha Milik Negara berlomba-lomba menaikkan gaji dan fasilitasnya dengan dalih peningkatan kinerja. Hampir semua elit birokrat di pemerintah memikirkan kesejahteraan dirinya sendiri dengan beberapa teknik canggih baik 51 52

Laden Marpaung, Op.cit, hal. 11 Surachmin dan Suhandi Cahaya, Op.cit, hal. 5


secara legal yang illegal maupun illegal untuk menaikkan penghasilannya. Tidak ketinggalan wakil-wakil yang terhormat diparlemen berlomba-lomba untuk memperjuangkan menaikkan penghasilannya, yang pendapatannya 40 jutaan rupiah tidak puas dan tidak risih untuk menuntut menjadi 80 jutaan.53 Melihat kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia yang masih sangat timpang, maka perlunya menyelesaikan masalah korupsi ini dengan segera. Hukum dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik, dimana hukum harus mampu memberikan kepastian dan memahami setiap bentuk kejahatan korupsi serta mengikuti perkembangannya sehingga secanggih dan sehebat apapun usaha korupsi bisa ditindak dan diberantas. Sedangkan masyarakat juga harus mengambil peran penting dalam mengkawal undang-undang serta para penegak hukum dalam mengerjakan bagiannya. Selain itu, pendidikan moral juga perlu ditinggkatkan, melihat kemajuan dan perkembangan korupsi dari zaman sebelum Indonesia merdeka dan sampai sekarang yang semakin canggih. 2. Perkembangan Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Upaya demi upaya dilakukan pemerintah untuk memberantas tindak pidana Korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan melahirkan hukum positif dan ternyata upaya itu telah dilakukan sejak berlakunya Wetboek van Strafrecht (KUHP) khususnya Pada Bab XXVIII delik-delik yang dilakukan oleh pejabat. Namun sepertinya, pasal-pasal dalam KUHP tersebut tidak berdaya untuk memberantas Korupsi pada masa itu. Upaya demi uapaya terus berkembang dan 53

Ibid, hal. 5


sampai sekarang upaya terus dikembangkan bagaimana agar masalah ini bisa diatasi dan diberantas dinegara Indonesia. Tapi hasil dari upaya yang dilakukan sampai sekarang bukannya menjawab tetapi korupsi semakin merajalela saja di Indonesia. Perkembangan

pengaturan

perundang-undangan

pidana

dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan proses pembaharuan hukum pidana pada umumnya. Sementara perkembangan dan proses pembaharuan hukum pidana itu sendiri, erat pula kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, terutama sejak proklamasi kemerdekaan sampai pada era pembangunan dan era reformasi saat ini. Dalam hubungan itu dikehendaki, agar hukum pidana peka dan responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.54 Lahirnya produk-produk hukum dan dilakukannya pembaharuan hukum yang dilakukan menunjukkan bahwa ternya korupsi itu berkembang sangat pesat. Bentukbentuknya juga semakin banyak dan canggih, kalau dahulu bentuk korupsi itu masih sangat sederhana, sekarang perkembangan itu hampir diseluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia terjadi korupsi. Beberapa pengaturan dan dasar hukum masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah begitu banyak, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pemberantasan korupsi:55 a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 54 55

Elwi Danil, Op.cit, hal. 17 Surachmin dan Suhandi Cahaya, Op.cit, hal. 11


b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) khusus berlaku untuk kasuskasus lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain landasan hukum tersebut, sebenarnya sudah banyak peraturanperaturan yang muncul sebelumnya, berikut juga dibahas satu persatu. a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Sebenarnya dalam KUHP tidak ditemui adanya penggunaan terminologi korupsi secara tegas dalam rumusan delik, namun terdapat beberapa ketentuan yang dapat ditangkap dan dipahami esensinyha sebagai rumusan tindak pidana korupsi. Artinya, didalam KUHP terdapat pasal-pasal tertentu, yang secara substansial didalamnya terkandung pengertian korupsi. Ketentuan-ketentuan KUHP tersebut, dalam pengertian sempit sebenarnya sudah cukup mampu menampung dan mewadahi berbagai bentuk perilaku menyimpang yang didalam


kepustakaan dipahami sebagai korupsi. Misalnya kejahatan dalam jabatan, kejahatan penyuapan, penggelapan dan sebagainya, yang dalam perspektif perundang-undangan pidana kemudian diambil alih pengaturannya, dan dikualifikasikan sebagai jenis tindak pidana korupsi.56 Delik korupsi yang merupakan delik jabatan tercantum dalam Bab XXVIII Buku II KUHP, sedangkan delik korupsi yang ada kaitannya dengan delik jabatan seperti Pasal 209 dan 210 (orang yang menyup pegawai negeri atau lazim disebut actieve omkopling), berada dalam bab yang lain, tetapi juga dalam Buku II KUHP (tentang Kejahatan).57 Perincian delik-delik korupsi yang berasal dari KUHP telah disebut dalam Bab I Pendahuluan. Semua merupakan kejahatan biasa, artinya bukan kejahatan ringan atau pelanggaran sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya secara terpisah dibeberapa pasal pada tiga bab, yaitu: 58 1) Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, yakni pasal 209, 210 KUHP; 2) Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni pada pasal 387 dan 388 KUHP; 3) Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni pada Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan pasal 435. Rumusan tentang tindak pidanan korupsi dalam KUHP ini dapat dikelompokkan kedalam menjadi empat kelompok delik, yaitu:

56

Elwi Danil, Op. cit, hal. 26 Ibid, hal. 38 58 Ibid, hal. 26 57


1) Kelompok tindak pidana penyuapan; yang terdiri dari Pasal 209, 210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP; 2) Kelompok tindak pidana penggelapan; yang terdiri Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP; 3) Kelompok tindak pidana kerakusan (knevelarij atau extortion); yang terdiri dari Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP; 4) Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan; yangterdiri dari Pasal 387, 388 dan 435 KUHP. Adakalanya perbuatan korupsi itu bersifat pasif dan adakalanya bersifat aktif.59 Rumusan korupsi yang bersifat pasif dapat dilihat dalam Pasal 419 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat; (1) Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui, bahwa itu diberikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; (2) Yang menerima hadiah, padahal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akubat atau oleh karena dia telah melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan rumusan dalam KUHP untuk korupsi yang bersifat aktif dilihat dalam Pasal 418 KUHP yang berbunyi: “Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa itu diberikan, karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadia atau janji-janji itu ada hubungannya dengan jabatannya,…”

59

Artidjo Alkostar, Op.cit, hal. 75-76


KUHP telah merumuskan bagaimana upaya dalam menangani beberapa masalah korupsi. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, bentuk korupsi yang awalnya dirumuskan dengan masih sangat sederhana tersebut kemudian semakin berkembang bentuk-bentuknya dan perlu diatur kembali. Kemudian hal yang pelu dilakukan adalah bagaimana menanganinya, dan hal itu terlihat dengan munculnya peraturan-peraturan baru untuk memberantas kasus-kasus korupsi yang semakin berkembang tersebut. b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut) Pada Tahun 1958 dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Peperpu/C 13/1958. Peraturan ini merupakan peraturan khusus yang dicanangkan oleh Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Jenderal A.H. Nasution untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dimana gejalanya sudah tampak pada tahun 1958. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 16 April 1958 dan kemudian diikuti lahirnya peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.1./1/7 tanggal 17 April 1958.60 Menurut S.M. Amin dalam bukunya “Hukum dan Keadilan”, menyatakan bahwa perkembangan masyarakat dalam usaha mengisi kemerdekaan, telah memperlihatkan gejala-gejala kearah penyelewengan yang merupakan perbuatan 60

Salah satu pertimbangan ditetapkannya peraturan tersebut adalah bahwa: “Berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang oleh khalayak dinamakan korupsi perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi”.


yang merugikan kekayaan perekonomian negara. Gejala seperti ini pada awalnya jelas kelihatan pada masa perjuangan fisik untuk mempertahankan republik yang baru diproklamasikan. Pada masa itu istilah korupsi menjadi sangat terkenal dalam masyarakat, dan terasa sangat mencemaskan. Sementara itu ketentuanketentuan yang terdapat dalam KUHP tidak dapat berbuat banyak untuk memberantas gejala baru yang dinamakan masyarakat korupsi. Dengan mengandalkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP saja untuk menanggulangi masalah korupsi, ternyata dirasakan kurang efektif. Akibatnya banyak pelaku penyelewengan keuangan dan perekonomian negara yang tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perbuatannya tidak memenuhi rumusan yang ada di dalam KUHP.61 Bertolak dari kenyataan tersebut di atas, diperlukan adanya keleluasaan bagi penguasa untuk bertindak terhadap para pelaku korupsi . kemudian atas dasar itulah, pada tanggal 9 April 1957, Kepala Staff Angkatan Darat, selaku penguasa militer pada waktu itu, mengeluarkan Peraturan Nomor Prt/PM-06/1957. Pada bagian konsideran Peraturan Penguasa Militer itu tergambar adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengalami kemacetan. 62 Hal yang terpenting yang perlu disoroti bahwa istilah korupsi pertama kali dipergunakan dalam peraturan ini sebagai istilah hukum. Dan kemudian memberikan pengertian seperti termuat dalam konsideran peraturan ini

61

Elwi danil, Op.cit, hal. 28 Konsideran Peraturan Penguasa militer itu pada bagian menimbang, menegaskan bahwa dengan tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untukdapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi. 62


bahwa “korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan nagara dan perekonomian negara”. Peraturan penguasa militer ini kemudian dirasa belum cukup efektif dalam menangani masalah korupsi, sehingga kemudian perlu dilengkapi dengan peraturan lain tentang penilikan harta benda. Keinginan ini lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-08/1957 tanggal 22 Mei 1957. Peraturan ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara pada usahanya memberantas korupsi. Dengan peraturan ini, penguasa militer berwenang mengadakan penilikan terhadap harta benda setiap orang atau benda dalam daerahnya, yang kekayaannnya diperoleh secara mendadak dan sangat mencurigakan. 63 Jika dalam proses penilikan tersebut ditemukan adanya harta benda yang mencurigakan asal-usulnya, dimana apabila asal mulanya diperoleh dengan cara melakukan tindak pidana, maka penguasa memandang perlu melakukan penyitaan. Tapi yang menjadi masalah berikutnya adalah dalam melakukan penyitaan belum ada dasar hukum yang mendasari perbuatan penyitaan tersebut, sehingga kemudian dibentuklah Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM 011/1957. Kemudian, disamping berlakunya ketiga Peraturan Penguasa Militer tersebut, memunculkan lahirnya Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya pada tanggal 17 April 1958. Hal itu mengakibatkan ketiga Peraturan Penguasa Militer tersebut diganti dengan Peraturan Penguasa Perang

63

Elwi danil, Op.cit, hal. 29-30


Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penubtutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda.64 Kemudian yang menjadi fokus dari peraturan ini ialah bentuk khusus dari perbuatan korupsi, yaitu yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan/atau kelonggarankelonggaran lain dari masyarakat. Hal ini terjadi karna masa pembentukan peraturan ini (1957-1958) adalah masa ramai pengambilalihan dan pengurusan perusahaan-perusahaan milik Belanda menjadi Perusahaan Negara. Selain diberlakukan di Angkatan Darat, kemudianperaturan tersebut pun diberlakukan di wilayah hukum Angkatan Laut dengan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Z/1/1/7, tanggal 17 April 1958.65 Dalam peraturan ini dibedakan antara perbuatan korupsi pidana dengan pebuatan korupsi lainnya. Adapun yang dimaksud perbuatan korupsi pidana adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Tahun 1958, yaitu:66 a) Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan ynag secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah, atau merugikan suatu badan yang

64

Dalam konsideran peraturan ini, khusunya pada butir a, dikatakan sebagai beriku: “bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menggunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat misalnya, bank, koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan sipembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana pengusustan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi.” Dengan dasar pertimbangan ini dapat kita lihat bahwa masih adanya bentuk dan usaha serta upaya hukum untuk menambah peraturan dan mencoba memperbaiki agar lebih efektif lagi dalam memberantas korupsi. 65 Andi Hamzah, Op.cit, hal. 43 66 Elwi danil, Op.cit, hal. 30-31


menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat; b) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan; c) Kejahatan-kejahatan tercantm dalam Pasal 41 sampai Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan korupsi lainnya dirumuskan dalam Pasal 3 Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Tahun 1958, yaitu:67 a) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau atau orang lain atau suatu badan ynag secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah, atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat; b) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan. Selain pengertian korupsi, dalam peraturan ini juga dibahas tentang bagaimana cara-cara penyitaan oleh Penilik Harta Benda, Harta Benda bagaimana yang akan disita, kemudian dalam hal ketentutan-ketentuan yang harus dilakukan dalam Pengusutan dan Penuntutan Perbuatan Korupsi Pidana serta pengaturanpengaturan lainnya. Semua di upayakan untuk menjawab pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. c. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Karena

dalam

keadaan

mendesak

dan

memaksa,

serta

tidak

memungkinnya dibentuk undang-undang, maka dibentuklah sebuah Peraturan 67

Ibid, hlm.31


Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), yaitu Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1960. Dan melalui Perpu inilah, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi menurut undang-undang ini adalah:68 1) Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negaraatau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat; 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan; 3) Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 17 sampai 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 516, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP. Sampai dengan berlakunya undang-undang ini, sebenarnya sudah tergambar betapa hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan sedemikian rupa. Dan hal itu merupakan bentuk tanggapan hukum atas perkembangan perilaku manusia

tersebut. Menurut Bambang Purnomo,

pembaharuan yang diadakan dalam substansi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 telah memberikan petunjuk tentang betapa rumitnya pemberantasan kejahatan korupsi yang mempunyai pola perilaku terselubung, dan mempunyai sasaran di bidang politik, ekonomi, keuangan, dan sosial budaya.

68

Artidjo Alkostar, Op.cit, hal. 64


Meski telah beberapa kali diadakan pergantian peraturan perundangundangan tentang tindak pidana korupsi, namun selama kurun waktu antara tahun 1960-1970 perkembangan dan peningkatan potensi tindak pidana korupsi dirasakan terus berlangsung dengan hebat. Artinya selama kurun waktu tersebut sistem peradilan pidana tidak dapat berbuat banyak untuk menghadapkan para koruptor ke pengadilan. d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jika ditinjau dari Yurisprudensi selama kurun waktu antara tahun 19601970, sangat sedikit delik korupsi yang dapat ditemukan. Namun berbeda halnya dengan kurun waktu 1971-1981, dimana ditemukan perkara korupsi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dalam Yurisprudensi tercatat perkara-perkara besar seperti kasus Robby Tjahjadi, Abu Kiswo, Letjen. Siswadji, Budiadji, Liem King Eng, dan Endang Widjaya, kemudian dua orang hakim senior, masing-masing JLZ, yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya, dan HG di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.69 Sebenarnya, dalam upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan perluasan rumusan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dan untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat proses penyelesaian perkara-perkara korupsi ini juga agar semua berjalan lebih efektif dan efisien, maka perlu kembali dilakukan pembahuran hukum. Dan atas dasar tuntutan rakyat serta berkembangnya korupsi itu sendiri, kemudian presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada 69

Andi Hamzah, Op.cit, hal. 63


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan melalui lembaga inilah kemudian lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19. Tepatnya pada tanggal 29 Maret 1971 undang-undang ini disahkan oleh Presiden Soeharto. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Dalam undang-undang ini juga diformulasikan tindak pidana korupsi dalam satu pasal, yaitu Pasal 1 yang terdiri dari 2 ayat dan 5 sub ayat. Pada Pasal 1 dirumuskan tindak pidana korupsi sebagai berikut:70 a) Barangsiapa melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; b) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; c) Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP; d) Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau oleh si pemberi hadiah atau kedudukan itu; e) Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkatsingkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

70

Elwi danil, Op.cit, hal. 37-38


Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dirumuskan, barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidanan tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, dan e pasal ini. Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-garis Besar Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali.71 Konsideran dalam undang-undang ini menegaskan latar belakang pemikiran pembuat undang-undang ini memposisikan undang-undang tersebut sebagai instrumen hukum pidana dalam penanggulangan masalah korupsi. Pembuat undang-undang menegaskan bahwa perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sementara undang-undang yang ada kurang mencukupi sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya langkah pembaharuan perundang-undangan pidana, sehingga dengan demikian dapat diketahui betapa pentingnya keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam upaya penanggulangan masalah korupsi tersebut.72

71

http://acch.kpk.go.id/tema/-/blogs/sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-diindonesia?p_p_auth=k7zJmMbz Diakses pada Tanggal 28 Maret 2016. 72 Andi Hamzah, Op.cit, hal. 39


e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 ini terjadi pada masa pemerintahan

Habibie,

dimana

setelah

kurang

dari

dua

tahun

masa

pemerintahannya berjalan mereka sudah mampu menciptakan undang-undang yang akan dijadikan sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Desakan pembentukan undang-undang ini terjadi karena dulu masyarakat masih berpikir bahwa banyaknya korupsi yang terjadi karena hukumnya yang kurang baik, tetapi hal itu bisa juga dipengaruhi oleh sistem dan moral dari masyarakat yang mengerjakan sistem itu sendiri. Pembentukan undang-undang ini dibentuklah Panitia Khusus (Pansus) untuk menyusun dan mempersiapkan undang-undang ini dengan matang. Hal yang menjadi perumusan utama didalam undang-undang ini adalah mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pelaku (koruptor). Pada waktu itu, Tim yang dibentuk yang beranggotakan Barda Nawawi Arief, Loebby Loqman dan Andi Hamzah, Haryono dan Wahid. 73 Mereka menciptakan minimum khusus, yang meliputi baik pidana penjara maupun pidana denda, pembedaan ancaman pidana bagi setiap delik sesuai dengan bobot delik itu serta kualifikasinya, dan juga penambahan peranan masyarakat. Setelah itu, sekitar bulan Juli 1999 dibahaslah Rancangan Undang-Undang ini di DPR. Dan dalam pembahasannya kemudian ditambahkan tentang pidana mati khusus untuk delik yang tercantum dalam Pasal 2 dalam “keadaan tertentu”

73

Ibid, hal. 74


yang kemudian dijelaskan dalam penjelasan undang-undang ini yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” itu adalah seperti bencana alam nasional, keadaan bahaya dan krisis moneter dan ekonomi. Selain itu, ditambahkan pula tentang akan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu dua tahun setelah undang-undang

tersebut

diundangkan.

Sementara

itu,

rumusan

tentang

pembalikan beban pembuktian ditolak, karena dipandang melanggar asas legalitas. 74 Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1999 diundangkanlah UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dan menurut Andi Hamzah, bahwa undang-undang yang diberlakukan di Indonesia ini merupakan undang-undang yang paling keras dan berat di ASEAN.

f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Sekitar bulan Maret, kembali dibentuk Tim yang khusus untuk kembali membahas dan merumuskan undang-undang yang lebih baik untuk menangani masalah korupsi di Indonesia. Salah satu rumusan dalam tim ini adalah untuk merealisasikan masalah pembalikan beban pembuktian. Andi Hamzah sebagai salah satu Tim, merumuskan pembalikan beban pembuktian menjadi dua jenis, yaitu menyangkut pemberian (gratification) dalam jumlah satu juta rupiah ke atas, harus dilaporkan jika tidak dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Ini

74

Ibid, hal. 74-75


berarti Penuntut Umum hanya membuktikan satu bagian inti delik, yaitu adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bagian lain, seperti berhubungan

dengan

jabatannya

dan

berlawanan

dengan

kewajibannya

dibebankan kepada terdakwa.75 Perubahan lain yang dicantumkan dalam undang-undang ini ialah tentang minimum khusus yang hanya berlaku bagi delik korupsi yang nilainya lima juta atau lebih. Dan penjelasan “keadaan tertentu” untuk menjatuhkan pidana mati juga berubah menjadi yaitu bukan “waktu” yang menentukan namun “peruntukan” uang untuk keadaan tertentu itu yang dikorupsi. Demikianlah perubahan demi perubahan yang dilakukan untuk mencapai kepastian hukum yang terbaik. Namun, disamping hukum yang baik juga perlu adanya sistem yang baik dan moral para pelaku sistem yang baik pula. Karena yang terjadi saat ini adalah bukan berbicara apakah hukum sudah mampu mewakili setiap keadaan yang terjadi dalam korups, namun masalah utamanya adalah para pelakunya adalah orang yang seharusnya menegakkan hukum tersebut. Sehingga yang terjadi dalam masyarakat Indonesia adalah sulitnya mendapati kemajuan di negara ini, karena masyarakat miskin akan semakin miskin, dan yang kaya akan smakin kaya. Terjadilah kesenjangan sosial, perbedaan strata yang membuat sulitnya bangsa ini maju kedepan.

75

Ibid, hal. 76


B. Peran Whistleblower dalam Mengungkap Kasus Korupsi di berbagai Negara 1. Lahirnya Whistleblower di Berbagai Negara Sejarah awal 1990-an banyak negara di dunia telah membuat peraturan perundang-undangan yang yang melindungi pegawai yang “mengungkapkan” untuk kepentingan publik maupun privat. Peraturan perundangan-undangan yang melindungi Whistleblower ini telah diatur dalam Undang-Undang Korporasi, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Konsumen dan Keuangan. Negara-negara ini antara lain Australia, Kanada, Perancis, India, Jepang, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.76 Lahirnya Whistleblower diberbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, dan negara-negara lainnya sebagain besar terjadi karena adanya krisis moral dan terjadinya skandal-skandal besar diberbagai perusahaan-perusahaan besar. Dimana skandal tersebut telah merugikan negara dan juga membuat bangkrut perusahaan-perusahaan besar tersebut yang tentunya sangat mengancam kelangsungan hidup pegawai-pegawainya. Di Amerika misalnya, skandal-skandal yang terjadi di perusahaanperusahaan besar seperti skandal Enron, Tyco International, Adelphia, Citigroup, Global Crossing, dan skandal-skandal lainya membuat kepanikan luar biasa di kalangan dunia usaha, karena akibat dari skandal tersebut adalah kerugianmiliaran dolar bagi para investor dan juga mengancam pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat pada masa itu. 76

Abdul Haris Semendawai, et.al, Op.cit, hal. 42


Kemudian pada masa kampanye-kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat, dimana salah satu calon presiden yaitu Jimmy Carter berjanji untuk mendorong undang-undang yang melindungi Whistleblower yang berasal dari kalangan-kalangan pegawai pemerintahan federal dari tindakan balasan. Sedangkan di Australia, lahirnya Whistleblower tidak dapat dipisahkan dari merebaknya penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi dan perang terhadap kartel-kartel yang melibatkan perusahaan multinasional. Terutama pada tahun 1990-an, hukum nasional Australia tidak memberikan ruang bagi pegawai untuk mengungkapkan informasi mengenai situasi dan kondisi di tempat kerja.77 Berdasarkan hal itulah sehingga lahirlah Whistleblower untuk menjawab setiap permasalahan tersebut. Serta menuntut juga adanya perlindungan khusus yang diberikan negara kepada para pengungkap fakta tersebut, agar dapat mengungkap tapi dengan rasa nyaman dalam dirinya.

2. Peran Whistleblower dalam Mengungkap Kasus Korupsi di Berbagai Negara a.

Whistleblower di Amerika Serikat Peraturan

tentang

Whistleblower

mulai

diperkenalkan

dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Reformasi Pegawai Negeri 1978 (Civil Service Reform Act of 1978). Undang-undang ini merupakan bagian utama dari undangundang yang melindungi pegawai federal yang mengungkap informasi

77

Ibid, hal. 44


(whistleblowing)

terhadap

kesalahan

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah.

Perlindungan yang diberikan dalam undang-undang ini kemudian semakin menguat dengan diundangkannya Whistleblower Protection Act pada 1989 atau yang dikenal dengan WPA. Dimana dalam Undang-Undang WPA ini melarang adanya pembalasan terhadap pegawai federal yang mengungkap terjadinya pelanggaran hukum dan perundang-undangan, mismanajemen, pemborosan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, atau bahaya khusus dan substansial bagi kesehatan publik. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Whistleblower, pengungkapan fakta dapat dilakukan terhadap pihak manapun. Proses pengungkapan akan dilindungi, apabila pengungkapan tersebut “tidak secara khusus dilarang oleh hukum, dan informasi tersebut secara khusus diperintahkan untuk dirahasiakan demi kepentingan pertahanan nasional atau pelaksanaan urusan luar negeri”. 78 Dan dengan diundangkannya Undang-undang perlindungan ini meningkatkan perlindungan terhadap Whistleblower. Terutama bagi Whistleblower yang mengalami pembalasan dari pihak yang dilaporkan, ia dapat melaporkan kepada lembaga yang bertugas untuk melaksanakan perlindungan terhadap Whistleblower yaitu Kantor Penasihat Khusus (Office of the Special Counsel). Dan mereka juga berhak mendapatkan pemulihan, termasuk pembayaran kembali dan ganti kerugian atas kerusakan yang timbul setelah dilakukannya pengungkapan. Selain Undang-Undang Perlindungan Whistleblower tersebut, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Whistleblower, seperti 78

Ibid, hal. 45


Undang-Undang Sarbanes-Oxley, dimana dalam undang-undang ini diatur satu macam tentang Whistleblower yakni melindungi pegawai perusahaan publik yang memberikan bukti adanya kecurangan. Dan dalam undang-undang ini juga diatur mengenai serangan balik kepada Whistleblower dan menyatakan serangan balik itu adalah perbuatan melawan hukum (bagian 1107). Kemudian The Federal Civil False Claim Act (FCFCA) yang merupakan payung hukum bagi Whistleblower tingkat federal (pusat) pada tahun 1986. Kemudian ada lagi ketentuan Qui Tam yang merupakan bagian dari Undang-Undang Federal Civil False Claim Act, dimana dalam undang-undang ini diatur bahwa masyarakat/pihak swasta diijinkan berbicara atas nama pemerintah terkait dengan adanya kecurangan, biasanya kecurangan yang dilakukan oleh kontraktor-kontraaktor pemerintah atau orang yang mendapatkan dana dari pemerintah untuk suatu proyek. 79 Lembaga perlindungan saksi di Amerika Serikat yang disebut Witness Security (WITSEC), pertama kali dibentuk oleh seorang jaksa yang bernama Gerald Shur. Berikutnya Amerika Serikat membentuk program perlindungan saksi dengan regulasi Undang-Undang Reformasi Kemanan Saksi Tahun 1984 (Witnes Protection Act 1984). Pada regulasi ini Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap perlindungan fisik saksi dan yang berada dalam risiko melalui penempatan tempat tinggal baru dan rahasia dengan perubahan nama dan perincian identitas baru.80

79

Nurul Ghufron, Whistleblower Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Radja, Surabaya, 2014, hal. 106 80 Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower…, Op.cit, hal. 141


Beberapa peran Whistleblower dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Amerika Serikat sebagai berikut: 1) Sherron Watskin sang Pengungkap Skandal Enron (dikutip dari Sejarah Kasus Enron, yang ditulis oleh Hafika Hadiyanti dalam sebuah website wordpress.com)81 Enron adalah sebuah perusahaan “Houston Natural Gas” yang dibentuk pada tahun 1985 oleh yang bergerak dibidang “InterNorth” (penyalur gas alam melalui pipa) dan juga melalui “Enron Online” (EOL) yaitu memasarkan produk energi secara online, dimana EOL berhasil melaksanakan transaksi senilai $335 milyar pada tahun 2000. Enron adalah perusahaan yag cukup besar dengan pendapatan dari $2 milyar menjadi $7 milyar dengan karyawan yang juga tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Kasus Enron menarik perhatian masyarakat Amerika Serikat pada akhir tahun 2001 ketika terungkap bahwa dalam laporan keuangan yang dilaporkan terdapat penipuan akuntansi yang sistematis, terstruktur, dan direncanakan secara matang. Kasus ini juga melibatkan kantor akuntan publik internasional, yaitu Arthur Anderson. Arthur Anderson yang berperan sebagai auditor terkenal dan konsultan manajemen Enron gagal untuk mendeteksi dan/atau mengungkapakan transaksitransaksi keuangan Enron yang dilakukan dengan cara mengalihkan aset-aset perusahaan kepada entitas bertujuan khusus (special purpose entity), sehingga menyebabkan nilai perusahaan tampak lebih besar daripada yang seharusnya.

81

https://hafikahadiyanti.wordpress.com/2013/09/10/sejarah-kasus-enron/. Diakses pada tanggal 10 Maret 2016.


Manipulasi ini telah berlangsung bertahun-tahun, sampai Sherron Watskin, salah satu eksekutif Enron yang tak tahan lagi terlibat dalam manipulasi itu mengungkap skandal korporasi yang terjadi di Enron kepada publik. Sherron Watkins menjadi seorang Whistleblower dan Keberanian Watskin inilah yang membuat

semuanya

menggelembungkan

menjadi (mark

up)

terbuka.

Manajemen

pendapatannya

US$

Enron 600

juta,

telah dan

menyembunyikan utangnya sejumlah US$ 1,2 milliar. Proses pengusutan juga atas kasus ini membuahkan suatu penemuan yang menarik, yaitu kisah pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron oleh petinggi di firma audit Arthur Andersen. Pada tanggal 12 Oktober 2001 Arthur Andersen menerima perintah dari para pengacara Enron untuk memusnahkan seluruh materi audit, kecuali berkasberkas yang paling dasar. Komplikasi skandal ini bertambah, karena belakangan diketahui banyak sekali pejabat tinggi gedung putih dan politisi di Senat Amerika Serikat yang pernah menerima kucuran dana politik dari perusahaan ini. Sementara itu, tercatat 35 pejabat penting pemerintahan George W. Bush merupakan pemegang saham Enron yang telah lama merupakan perusahaan publik dimana belakangan ini uga diketahui adanya aliran dana kampanye Bush yang berasal dari pemegang saham tersebut. Dengan menjadi Whistleblower, Sharon Watkins telah berhasil membuka skandal yang begitu besar yang juga melibatkan petinggi-petinggi di Amerika Serikat pada waktu itu.


2) Chintya Cooper sang Pengungkap Kasus Worldcom (dikutip dari “Kasus Skandal Akuntansi Pada Worldcom”)82 Chintya Cooper, seorang internal audit yang mendapat pujian dan dieluelukan oleh masyarakat ketika ia mengungkap kasus Worldcom. Chintya ooper telah menjadi agent of change yang sukses, dimana ia berhasil melaporkan praktik-praktik yang tidak etis yang dilakukan oleh Worldcom ketika perusahaan tersebut gagal mencapai laba ekspektasian.

Worldcom telah melakukan manipulasi untuk beban jaringan sebagai pengeluaran modal tujuannya untuk memperoleh pendapatan lebih. Beben jaringan adalah beban yang dibayar oleh Worldcom kepada perusahaan lain untuk jaringan telekomunikasi, seperti biaya akses dan biaya pengiriman pesan bagi Worldcom. Dengan memindahkan akun beban kepada akun modal, Worldcom mampu menaikkan pendapatan atau laba. Worldcom mampu menaikan laba karena akun beban dicatat lebih rendah, sedangkan akun aset dicatat lebih tinggi karena beban kapitalisasi disajikan sebagai beban investasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyajian beban jaringan sebagai pengeluaran modal ditemukan oleh internal auditor Cynthia Cooper. Mei 2002 Auditor Cynthia Cooper mendiskusikan masalah tersebut kepada kepala keuangan Worldcom Scott D. Sullivan dan controller perusahaan saat itu David F. Myers. Cooper melaporkan masalah tersebut pada kepala komite audit Max Bobbitt,

82

https://yserrey.wordpress.com/2011/02/10/kasus-skandal-akuntansi-pada-

worldcom/ Diakses pada Tanggal 13 Maret 2016.


sekitar 12 Juni. Yang kemudian Max Bobbitt meminta kepada KPMG selaku eksternal auditor saat itu untuk melakukan investigasi.

Kepala keuangan worldcom diminta untuk mengkoreksi salah saji/salah pengklasifikasiannya. Setelah berdiskusi lebih lanjut Scott D. Sullivan dipecat pada saat Worldcom mengadakan pengumuman. Pada hari yang sama David F. Myers

mengundurkan

diri.

Dilaporkan

bahwa

Sullivan

tidak

pernah

mengkonsultasikan penyajian tersebut kepada Artuhr Anderson selaku auditor eksernal pada tahun 2001, dan Arthur Anderson pun menyatakan bahwa Sullivan tidak pernah berkonsultasi dengannya.

Pertanyaan yang lebih berat dilyangkan kepada KAP Arthur Anderson, beberapa pengamat menyatakan bahwa Arthur Anderson tahu mengenai salah saji yang dilakukan pihak Worldcom. Karena seharusnya Arthur Anderson bertugas untuk mengaudit kesalah semacam itu, apalagi kesalah ini sangat material. Beberapa pengamat juga menyatakan bahwa Arthur Anderson seharusnya lebih peka terhadap kondisi keuangan Worldcom, yang dapat mengakibatkan manajemen perusahaan melakukan hal diluar kewajaran praktek akuntansi. Selain Sherren Watkins dan Chintya Cooper, daftar Whistleblower di Amerika Serikat lainnya adalah Jeffrey Wigand. Dia merupakan salah satu Whistleblower yang sangat terkenal di Amerika Serikat sebagai pengungkap skandal dalam kasus penambahan bahan karsinogenik (bahan yang dapat menimbulkan kanker) yang ditambahkan pada rokok untuk menambah kadar


kecanduan pada pengguna. 83 Meskipun bukan pengungkap kasus korupsi, namun kehadiran Jeffrey Wigand perlu diperhitungkan sebagai salah satu sejarah Whistleblower di Amerika Serikat, dimana manipulasi kadar nikotin yang dilakukan oleh perusahaan ini bisa merugikan banyak pihak. Selain itu masih banyak tokoh-tokoh lainnya dalam kasus yang berbedabeda, seperti yang baru-baru ini berkembang Edward Snowden. 84 Dimana ia sedang diburu oleh kepolisian Amerika Serikat karena membocorkan dua program rahasia bandan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA). Dua program tersebut merupakan program pengumpulan rekaman telepon pelanggan Verizon dan penyadapan data ke server perusahaan raksasa internet Amerika Serikat seperti Google, Facebook, Microsoft, Apple dan sebagainya. Dua program ini adalah program yang mengancam privasi warga negara Amerika Serikat. Kemudian ada juga Coleen Rowley of the FBI 85 yang merupakan agen khusus dengan FBI. Dia mengungkapkan kelambanan dan kesalahan FBI yang mungkin menyebabkan terjadinya serangan teroris pada 11 September 2001 di World Trade Center dan Pentagon. Selain mereka masih banyak lagi tokoh-tokoh Whistleblower di Amerika Serikat yang sangat membantu bahkan ada juga yang membuka aib pada lembaga tertentu.

83

Abdul Haris Semendawai, et.al, Op.cit, hal. xiii https://m.tempo.co/read/news/2013/06/22/116490429/edward-snowden-whistle-bloweratau-pengkhianat Diakses pada Tanggal 20 Maret 2016. 85 Abdul Haris Semendawai, et.al, Op.cit, hal. 103 84


b.

Whistleblower di Australia Perlindungan terhadap Whistleblower berkembang pada awal 1980-an,

ketika dilakukan penyelidikan besar-besaran terhadap kasus-kasus korupsi di Australia. Pada waktu itu sangat sulit melindungi Whistleblower, dikarenakan belum ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap Whistleblower. Dikaji dari perspektif sejarahnya, di Australia komisi kerajaan pada tahun 1983 telah memanfaatkan eksistensi informan untuk melawan kejahatan terorganisir. Pada saat itu, pemberian perlindungan saksi dilakukan dengan model perlindungan secara penuh seharian (24 Jam), pemberian identitas baru, dan lain sebagainya. Pada tahun 1988, sebuah komisi gabungan parlemen melakukan penyelidikan komprehensif dan melahirkan Undang-Undang Perlindungan Saksi pada Tingkat Persemakmuran pada tahun 1994, dan kemudian undang-undang tersebut berlaku pada beberapa negara bagian di wilayah ibukota Australia. 86 Hakikat undang-undang tersebut pada asasnya berorientasi pada dimensi tentang hal-hal sebagai berikut:87 1) Membentuk program Perlindungan Saksi Nasional (National Witness Protection Program) dan menetapkan kriteria ambang batas bagi seseorang untuk dapat diterima sebagai saksi dalam National Witness Protection Program. Seorang saksi menjadi “peserta” ketika dirinya diterima di dalam program; 2) Memberikan wewenang kepada Polisi Federal Australia untuk mengelola penempatan danpencabutan saksi dalam National Witness Protection Program, termasuk penandatanganan nota kesepahaman, penciptaan identitas baru dan pemulihan kembali identitas lama;

86 87

Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower.…, Op.cit, hal. 178 Ibid, hal. 178-179


3) Menetapkan mandat atas pembentukan register peserta yang sekarang atau dahulu berada dalam National Witness Protection Program, yang memuat informasi nama peserta dengan identitas baru, dan perincian pidana yang telah dijatuhkan kepadanya; 4) Menjaga integritas dokumen identitas Persemakmuran (nomor bekas pajak, paspor) asalkan dokumen identitas peserta dalam program perlindungan saksi subnasional tidak dapat diberikan kecuali disertai peraturan pelengkap dan petunjuk menteri dari negara bagian atau wilayah yang berhubungan dengan isu dokumen identitas tersebut; 5) Memberikan mekanisme untuk memastikan bahwa peserta tidak memanfaatkan identitas barunya untuk menghindari tanggung jawab perdata atau pidanya, dan menetapkan bahwa saksi tidak dapat dimasukkan dalam National Witness Protection Program sebagai uapaya pendorong atau penghargaan karena dirinya akan memberikan pembuktian atau kesaksian; 6) Menetapkan sanksi pidana terhadap pengungkap informasi peserta secara tidak sah dan menetapkan sanksi pidana terhadap peserta yang mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan National Witness Protection Program. Di Australia perlindungan untuk Whistleblower dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Whistleblower Quennsland, 2000. Pada pada Bab II Bagian Nomor 7 (a) dimuat skema perlindungan khusus terhadap Whistleblower apabila ada pegungkapan-pengungkapan tentang suatu perbuatan di sektor publik yang melanggar hukum, termasuk kelalaian, dan tidak pantas atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan umum atau bahaya terhadap lingkungan. 88 Perlindungan hanya diberikan terhadap pengungkapan demi kepentingan umum merupakan suatu pengungkapan yang khas dan dirumuskan dalam kaitan dengan orang yang mengungkapkan, jenis informasi yang diungkapkan dan pihak yang terhadapnya dilakukan pengungkapan. Kemudian di Australia muncul suatu asosiasi yang dikenal dengan “Whistleblowers Australia” (WBA) yang bertujuan untuk menggalakkan 88

Nurul Ghufron, Op.cit, hal. 101


masyarakat berbicara tanpa rasa takut tentang adanya praktik korupsi, macammacam bahaya bagi publik dan lingkungan, serta barbagai isu publik yang penting. WBA juga memberikan perlindungan kepada para peniup peluit tersebut karena resiko tinggi atas tindakan yang mereka lakukan.89 Dalam

Undang-Undang Perlindungan

Whistleblower

terkhusus

di

Australia bagian Selatan terdapat tambahan poin perlindungan yang lebih tegas, yakni adanya konsep “immunity” atau imunitas di depan hukum bagi para pengungkap fakta, yakni tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atau sipil. Dan pengungkap fakta juga wajib membantu proses investigasi terkait kasus yang diungkap bersama dengan Kepolisian atau pihak penyidik lainnya, dan jika tidak mau ia dikenanakan denda berdasarkan undang-undang tersebut.90 Berikut adalah para pengungkap fakta yang berasal dari Australia dalam mengungkap kasus-kasus korupsi: 1) John McLennan sang Pengungkap Fakta Surat-surat Westpac Banking Corporation, Australia John McLennan merupakan mantan auditor efesiensi internal Westpac Banking Corporation di Australia. Dia pernah mengatakan bahwa “bank dan para pegawainya mencuri uang dari nasabah mereka. Mengambil komisi-komisi secara rahasia dan mengubah dan kesepakatan adalah tindakan mencuri. Mereka berusaha menutupinya dengan berusaha untuk mengakhiri dengan paksa publikasi

89 90

Ibid, hal 103 Ibid, hal. 105


dari surat-surat itu. Saya tidak bisa memikirkan kasus yang lebih buruk dari bobroknya moral korporasi”.91 Ditengah banyaknya tekanan yang datang kepada McLennan, ia tahu bahwa satu-satunya cara ia bisa melawan bank dan membeberkan semua praktikpraktik jahat dalam bank adalah dengan mengungkapkannya semua kesalahan itu melalui media. Ia kemudian memulai sebuah kampanye pribadi melalui media dengan pelaporan yang berani dari para jurnalis ternama di Australia (terutama Anne Lampe dari The Sydney Morning Herarld, yang pencarinnya akan kebenaran tidak pernah berhenti), ia menyodorkan dokumen-dokumen sebagai bukti kesengsaraan para peminjam dengan mata uang asing itu kehadapan ratusan ribu warga Australia. John McLennan pernah menyatakan bahwa jika Commonwealth Bank tidak mau bekerja sama, mereka akan berusaha menjatuhkan Mc Lennan dengan dalih pelanggaran hukum. Terhadap hal tersebut McLennan harus menimbang fakta bahwa ketidakadilan yang luar biasa telah terjadi di dan Commonwealth Bank telah menetapkan keadilannya sendiri dengan menahan penemuan yang penting. Dokumen-dokumen tersebut dikenal dengan sebagai dokumen-dokumen G dan terdiri dari semua dokumen kebijakan bank yang menunjukkan pengembangan, pemasaran, dan administrasi dari pinjaman mata uang asing. Dan dengan keadaan takut McLennan mengambil keputusan karena tidak mampu melihat kehidupan para peminjam karena ketidakadilan pemalsuan dokumen

91

Abdul Haris Semendawai, et.al, Op.cit, hal. 9


tersebut. Kemudian McLennan mengungkap kebenaran dihadapan pengadilan dengan memberikan dokumen-dokumen asli kepada Hakim Marcus Einfeld.92 c.

Whistleblower di Jerman Perlindungan saksi diterapakan di Jerman pada tahun 1984, dengan Kantor

Perlindungan Saksi yang pertama kali dibentuk di Hamburg. Kemudian tahun 1989 didirikan Kantor Perlindungan Saksi di Berlin, dengan tujuan pembentukan untuk melakukan Pemberantasan Kejahatan di bidang Kejahatan terorganisir di Kepolisian. Perlindungan Saksi di Jerman diatur dalam undnag-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman (Strafprozessordnung/StPO), yang pada tahun 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan saksi melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana Dan Perlindungan Terhadap Korban (Zeugenschutzgesetz/ZschG). Undangundang ini menekankan pada hak-hak dalam proses pemeriksaan. Namun, ZschG ini kurang mengakomodir hak-hak asasi secara khusu, seperti halnya hak-hak asasi dalam ancaman, yang seringkali merupakan saksi kunci atas suatu tindak pidana berat.93 Pada tahun 2001 Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi

Perlindungan

Saksi

(Zeugenschutzharmonisierungsgezetz/ZshG).

dalam

Undang-undang

Bahaya ini

mengatur

92

Quentin Dempster, Whistleblowers, Sidney, ABC Books for the Australian Broadcasting Corporation, 2001. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Elsam, Para Pengungkap Fakta, ELSAMLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2006. hal. 9 93 Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower …., Op.cit, hal. 170


harmonisasi dari perundang-undangan negara bagian tentang perlindungan terhadap saksi dan undang-undang hanya mengatur tentang saksi secara umum. Dalam undang-undang iini juga tidak dibedakann antara saksi dan korban, dan juga tidak mengatur perlindungan saksi pelapor (Whistleblower). 94 Undangundnag ini dibuat dengan salah satu tujuan agar saksi yang menjadi kunci penting dari suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim, dan menjamin perlindungan saksi tersebut, sehingga ia tidak enggan lagi dalam memberikan kesaksiannya. Di Jerman tidak ada institusi atau komisi khusus yang berwenang untuk menangani pemberian perlindungan terhadap saksi. Penanganan pemberian perlindungan saksi dilakukan oleh Zeugenschutzdienststelle atau Kantor atau Unit Perlindungan Saksi dalam rangka melaksanakan tugasnya dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya. Kantor Perlindungan Saksi ini berada dibawah Inspektorat Jenderal Kepolisisan yang memiliki kewenangan yang cukup besar. Adapun tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:95 1) Menerima permohonan untuk perlindungan terhadap saksi berdasarkan pertimbangan derajat bahaya yang mengancam saksi tersebut (Pasal 2 ayat 2); 2) Menjalankan program perlindungan saksi; 3) Membuat perjanjian yang berkaitan dengan tindakan-tindakan terhadap perlindungan saksi serta menjaga kerahasiaan akta tersebut, dengan tidak menutupi kemungkinan kepada Kantor Penuntut Umum untuk mengakses data-data terkait (Pasal 2 ayat 3); 4) Melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Kantor Penuntut Unum (Pasal 2), Kantor Umum dan Kantor Non Umum yang terkait (Pasal 4); 5) Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data pribadi saksi (Pasal 4 ayat 1);

94

Zenitha Dina, Mengenal Perlindungan Saksi Di Jerman, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2006, Hal. 1 95 Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower…, Op.cit, hal. 174-175


6) Memerintahkan instansi lain seperti Kantor Umum dan Kantor Non Umum untuk tidak menyebarkan data pribadi saksi kepada pihak lain (Pasal 4 ayat 1,2, dan 3 ZhsG); 7) Memerintahkan Kantor Umum dan Non Umum untuk membuat dokumen penyamaran identitas maupun dokumen identitas yang baru (Pasal 5 ayat 1 dan 2 ZhsG); 8) Mencabut dokumen penyamaran identitas dari saksi apabila tidak diperlukan lagi ((Pasal 6 ZhsG); 9) Memiliki wewenang untuk menentukan tempat dan waktu kediaman dari saksi yang terlibat pula dalam persidangan selain persidangan pidana (Pasal 11); 10) Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dalam proses pemeriksaan pidana dan perlindungan terhadap korban (Zeugenschutzharmonisierungsgezetz/ZshG) terhadap program perlindungan saksi memang tidak disebutkan secara terperinci hak atas perlindungan lain selain hak untuk merahasiakanidentitas dan mengubah identitas. Namun ZshG ini menyebutkan, apabila sangat mendesak dan dalam kasuskasus ekstrim terhadap saksi akan diikutsertakan dalam program perlindungan saksi. Tujuan dari program ini adalah untuk mempertahankan kemampuan dan kesiapan bagi seorang saksi untuk tetap dapat memberikan pernyataan kesaksisannya sampai pada saat pemeriksaan di Pengadilan. Kepastian pelaksanaan progam ini dilakukan oleh Kantor Perlindungan Saksi pada Kepolisian. Seorang saksi dalam ancaman dapat dilindungi apabila didapatkan fakta bahwa keselamatan atas dirinya (baik untuk tubuh , jiwa, kesehatan, harta atau kebebasan) terancam. Tindakan perlindungan terhadap saksi dapat dihentikan apabila diketahui salah satu unsur keselamatan yang disyaratkan diatas tidak terpenuhi meskipun persidangan belum berakhir. Sebaliknya, apabila keselamatan saksi tersebut sangat terancam, meskipun persidangan telah usai, perlindungan tersebut masih sapat dilakukan.


Adapun perlindungan yang dapat diberikan adalah, sebagai berikut:96 1) Nasihat umum: melalui masukan umum, saksi akan diberikan teman bicara, yang kepadanya saksi dapat menceritakan keadaan bahaya yang sedang melandanya; 2) Bantuan untuk membela diri: saksi-saksi dapat memilih untuk tinggal ditempat kediamannya selama ini, akan dibekali pengamanan dari Kepolisisan yang berwenang untuk diri sendiri; 3) Pengawasan terhadap saksi dan perlindungan terhadap harta benda saksi: tempat kediaman dan tempat kerja serta harta benda juga dapat dijaga , bergantung pada tingkat bahaya yang mungkin datang; 4) Operatif untuk penyerang yang potensial: tindakan perlindungan terhadap saksi akan terlaksana secara efektif apabila Polisi mendapatkan informasi yang memadai; 5) Daerah tempat tinggal baru: tempat tinggal untuk jangka pendek dapat dipindahkan kehotol, namun apabila saksi harus dipindahkan dalam jangka waktu yang panjang saksi dapat dipindahkan keluar kota dan pemindahan ini juga harus disertai penyediaan tempat kerja baru, sekolah baru, dan finansial saksi juga harus terjamin; 6) Identitas baru: demi keselamatan saksi juga dapat diberikan identitas baru, dan apabila keluarga membutuhkan maka juga harus diberikan identitas baru; 7) Perubahan penampilan: pada kasus yang jauh sangat ekstrem untuk melindungi jiwa saksi, setelah saksi memberikan pernyataan perlu diberikan bantuan yang cukup besar, yang diantaranya dapat mengubah penampilan wajah saksi melalui operasi; 8) Perlindungan saksi yang juga merupakan tersangka: saksi yang pada saat bersamaan juga merupakan tersangka dan menjalani masa penahanan, dapat ditempatkan di ruangan terpisah atau ditempat lain untuk menghindari kemungkinan bahaya.

d.

Whistleblower di Afrika Selatan Dikaji dari perspektif sejarahnya, Whistleblower diatur dalam Pasal 3

Protected Dedosures Act Nomor 26 Tahun 2000 yang memberi perlindungan dari accuputional detriment atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Kemudian dalam Strategi Nasional Pencegahan Kejahatan 1996 mengakui perlindungan saksi sebagai aspek krusial untuk mengamankan bukti 96

Ibid, hal. 175-176


dari saksi-saksi yang rentan terintimidasi dalam peradilan dan mengakui bahwa perlindungan saksi merupakan titik lemah dari sistem penegakan hukum.97 Kemudian, tahun 2000 Undang-Undang Perlindungan Saksi Nomor 12 Tahun 1998, yang dibentuk untuk menggantikan sistem lama. Pada undangundang tersebut hakikatnya mengatur tentang dimensi-dimensi sebagai berikut:98 1) Membentuk Kantor Perlindungan Saksi Nasional dibawah wewenang Menteri Hukum dan Perkembangan Konstitusi. Kantor tersebut dikepalai oleh direktur nasional dan memiliki kantor perwakilan pada sembilan provinsi di Afrika Selatan. Meskipun belum ada amandemen peraturan, namun pada tahun 2001 kantor tersebut diubah susunan menjadi bagian dari Lembaga Penuntutan Nasional dan semenjak itu dikenal sebagai Unit Perlindungan Saksi; 2) Mengatur fungsi dan tugas direktur, termasuk wewenang untuk menentukan penerimaan kedalam program. Keputusan direktur bedasarkan rekomendasi dari kepala kantor cabang dan petugas yang relevan dari lembaga penegak hukum serta Lembaga Penuntutan Nasional. Keputusan direktur untuk menolak suatu permohonan atau melepaskan seorang dari perlindungan dapat ditinjau ulang oleh Menteri Hukum dan Perkembangan Konstitusional; 3) Mendefinisikan jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan dasar permohonan perlindungan oleh saksi, prosedur yang perlu ditaati dan orang-orang yang dapat mengajukan permohonan. Daftar tindak pidana tidak bersifat eksklusif karea direktur berwenang untuk menyetujui perlindungan bagi saksi dalam proses persidangan lainnya jika dianggap bahwa keamanan saksi tersebut memerlukan perlindungan; 4) Menentukan bahwa proses persidangan perdata yang tertunda karena saksi berada dalam perlindungan dapat ditangguhkan oleh hakim, dengan permohonan ex-parte, untuk mencegah pengungkapan identitas atau lokasi saksi atau untuk mencapai tujuan undang-undang. Kantor perlindungan saksi menjadi alamat yang ditujukan dalm proses persidangan yang melibatkan saksi tersebut; 5) Mendefinisikan tindak pidana dan hukuman keras terhadap pengungkapan atau publikasi informasi mengenai orang yang berada dalam program atau petugas Kantor Perlindungan Saksi agar memastikan keamanan saksi yang dilindungi serta petugas program. Keputusan pengungkapan informasi berada pada direktur setelah mempertimbangkan perwakilan dan tanpa prasangka terhadap peraturan lain yang berlaku; 97 98

Ibid, hal. 154 Ibid. hal. 155-156


6) Memberikan wewenang kepada Menteri Hukum dan Perkembangan Konstitusional untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain atau organisasi internasional yang mengatur kondisi dan kriteria relokasi saksi asing ke Afrika Selatan dan penerimaannya kedalam program perlindungan saksi di Afrika Selatan. Relokasi tersebut membutuhkan persetujuan menteri. Pada negara Afrika Selatan, perlindungan saksi berada dalam Departemen Kehakiman dengan nama jawatan Perlindungan Saksi berdasarkan UndangUndang Perlindungan Saksi Nomo 112 Tahun 1998. Pada dasarnya, tugas dan wewenang jawatan ini ini adalah melindungi saksi, melaksanakan tugas administrasi, membuat perjanjian dan membuat kesepakatan dengan departemen lainnya. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, jawatan perlindungan saksi ini memiliki hubungan khusus dengan institusi lainnya. Seperti Komisi Khusus, Direktorat Pengaduan

Independen, Penuntut Umum, Departemen Lembaga

Pemasyarakatan, Organisasi Publik Lainnya Dan Pejabat-Pejabat Keamanan.99

C. Peran Whistleblower dalam Mengungkap Kasus Korupsi di Indonesia Whistleblower dapat berperan besar dalam mengungkap praktik-praktik koruptif lembaga-lembaga publik, pemerintah, maupun perusahaan swasta. Tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindungan Whistleblower, partisipasi publik untuk membongkar suatu dugaan tindak pidana atau pelanggaran menjadi rendah. Hal itu berarti praktik-praktik menyimpang, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin berkembang subur. Oleh karena itu, peran Whistleblower di Indonesia perlu terus

99

Ibid. hal. 156


didorong, disosialisasikan, dan diterapkan, baik di perusahaan, lembaga pemerintah, dan instansi publik lainnya.100 Di Indonesia, bukan berarti tidak ada perlindungan bagi Whistleblower, namun yang menjadi masalah ditengah besarnya peran Para pengungkap fakta tersebut, maka ancaman dan serangan balik yang mereka terima pun masih banyak. Undang-udang belum memberi perlindungan penuh seperti di beberapa negara yang sudah dibahas sebelumnya. Memang untuk membangun dan mengembangkan peran Whistleblower itu membutuhkan waktu dan proses, namun harus disertai juga dengan perundang-undangan yang memberi dukungan penuh bagi mereka. Ditengah minimnya perlindungan hukum di Indonesia, namun bukan berarti tidak ada yang berani mengungkap beberapa kasus-kasus besar di Indonesia. Memang perlawanan yang mereka dapatkan membuat orang lain yang punya kunci besar untuk mengungkap para mafia dan juga kejahatan-kejahatan terorganisir, sehingga memang sangat perlu segera memperbaharui hukum di Indonesia. Sehingga pada akhirnya, setiap orang bisa membeberekan dengan bebas dan tanpa ketakutan serta beban dalam dirinya. Jika dilihat bagaimana kebebasan yang dimiliki oleh para pengungkap fakta di Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lainnya, di Indonesia juga diharapkan adanya kebebasan seperti itu. Peran yang sangat besar dimiliki oleh Whistleblower untuk membantu para penegak hukum untuk memperbaiki sistem yang sudah terlalu lama rusak di negara ini. 100

Abdul Haris Semendawai, et.al, Op.cit, hal. xiv


Memang pada dasarnya seorang Whistleblower merupakan seorang martir. Ia sang pemicu pengungkapan skandal kejahatan yang kerap melibatkan atasan maupun koleganya sendiri. 101 Namun negara juga harus berjuang melindungi mereka yang sudah memberikan hidupnya sebagai martir, dengan cara memberikan perlindungan yang terbaik. Dalam negara Indonesia, dikenal satu lembaga yang berperan penting dan memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada Whistleblower, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun lembaga ini juga belum mampu berbuat banyak sebagaimana yang diharapkan bersama-sama. Ditengah-tengah kekurangan itupun, tidak membuat mereka takut, namun mereka sudah memberikan nyawa mereka sebagai martir hanya demi sebuah keadilan. Terkhusu dalam tindak pidana korupsi, banyak para pengungkap fakta pada akhirnya memilih berteriak, agar mereka didengar. Berikut adalah mereka sang pelapor yang berjasa besar dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia: a. Agus Condro Agus Condro adalah pelapor (Whistleblower) sekaligus pelaku (Justice Collaborator) yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi penerimaan travel chaque oleh anggota komisi IX DPR RI periode tahun 1999-2004. Berdasarkan kerjasamanya dalam melaporkan dan mengungkapkan perkara korupsi penerimaan travel chaque oleh anggota komisi IX DPR RI periode tahun 1999-2004 tersebut, oleh majelis hakim 101

Ibid, hal. ix


dijadikan sebagai hal yang meringankan hukumannya menjadi 1 tahun dan 3 bulan. Hukumannya ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 1 tahun 6 bulan.102 Mantan anggota DPT RI periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan kepada publik bahwa dia dan beberapa koleganya menerima cek perjalanan sebagai suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2000an awal. Agus condro secara terbuka mengakui dia termasuk sebagai penerima cek dari seorang pengusaha untuk diduga untuk memenangkan calon deputi, Miranda Gultom. Pengakuan Agus inilah yang membedakan sikap dirinya dengan koleganya yang memilih bungkam, meski pada akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Secara tidak langsung skandal yang melibatkan yang banyak melibatkan banyak pilitisi DPR ini dapat terkuak berkat pengakuan Agus beberapa tahun setelah penyuapan terjadi.103 Pada tanggal 4 Juli 2008 Agus Condro diperiksa oleh Penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap BI kepada kepada Hamka Yandu. Di dalam pemeriksaan tersebut, Agus Condro menyatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang dari Hamka Yandu, tetapi ia mengakui bahwa ia pernah menerima uang Rp500 juta dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar travel cheque (@Rp50 juta) dari Dudhie Makmun Murod. Uang itu diberikan sehari setelah pemilihan Deputi Gubernur BI di Komisi IX DPR RI yang dimenangi oleh Miranda Gultom.104

102

Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower…, Op.cit, hal. 130 Nurul Ghufron, op.cit, hal. 3 104 Abdul Haris Semendawai, et.al, Op.cit, hal. 107 103


Atas keterangan yang disampaikan olehnya, penyidik kemudian meminta keterangan lebih detail terkait peristiwa pada saat terjadinya pemberian uang oleh Dudhi Mamun Murod dalam berkas tersendiri (tidak terkait dengan kasus Hamka Yandu). Pada saat itu, penyidik menyatakan bahwa dengan menyampaikan keterangan tersebut, Agus Condro sebenarnya telah memberikan laporan tentang terjadinya dugaan suap terkait pemilihan Deputi Senior Gubernur BI. Berdasarkan laporan Agus Condro, akhirnya KPK menetapkan 4 tersangka, yakni Dudhie Makmun Murod, Uju Juhaeri, Endin Sofihara, dan Hamka Yandu.105 Agus Condro sangat berperan penting dalam menguak kasus penyuapan di DPR, sekalipun sebagai tersangka namun berkat laporannya ia berhasil menggagalkan satu kejahatan yaitu menggagalkan Miranda Gultom menjabat sebagai Gubernur BI. Dan yang pasti hal ini akan menolong agar tidak ada kejahatan lebih lanjut yang akan dilakukan. Peran Agus Condro sangat diperlukan karena dengan kehadirannya, bisa membantu memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. b. Endin Wahyudin (dikutip dari Profil Tokoh Whistleblower)106 Endin Wahyudin adalah seorang yang melaporkan kasus penyuapan yang melibatkan tiga hakim agung. Namun, ia malah berbalik menjadi terdakwa. Pada tahun 2001, Endin dipercaya untuk menyelesaikan perkara sengketa tanah oleh empat ahli waris yang sudah sampai pada tingkat kasasi Mahkamah Agung. Disela upaya hukum yang ditempuh, Endin mencoba untuk menyelesaikan lewat

105

Ibid, hal. 107-108 Ibid. hlm. 108-109

106


“pintu belakang” dengan memberi upeti sebesar Rp196 juta. Uang itu diberikannya kepada tiga orang hakim agung, yakni Yahya Harahap, Supraptini Sutarto, dan Marnis Kahar. Hakim pun memenangkan pihak Endi, tapi eksekusi itu tidak bisa dilaksanakan karena tergugat mengajukan gugatan balik, sekaligus meminta Peninjauan Kembali kepada MA. Endin kaget mendengar keputusan hakim tersebut. Merasa dirugikan, ia pun melapor ke Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) yang ketika itu diketuai oleh Andi Andojo. Atas laporannya, ia mendapat jaminan dilindungi sebagai saksi pelapor, jika perkara korupsi itu tidak disidangkan. Ketiga hakim agung tersebut ditetapkan sebagai tesangka pelaku KKN di lingkungan MA. Namun, dalam sidang pra peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara, status hukum ini dicabut karena dinilai tidak sah. Hal ini disebabkan TGTPK tidak berhak menetapkan seseorang sebagai tersangka dan itu hanya wewenang lembaga peradilan. Tak lama kemudian, TGTPK pun dibubarkan tanpa alasan yang jelas. Dia buru-buru berusaha mencabut laporannya, tapi terlambat, karena ia digugat balik oleh Marnis dan Supraptini dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Dia pun menjadi terdakwa dan kemudian dia diputus tiga bulan penjara dan dalam masa percobaan enam bulan. Kisah Endin ini berakhir dengan tidak baik, maksud hati membuka kasus penyuapan yang dilakukan olehnya sendiri, malah ia yang kena sendiri dan dihukum atas tuduhan pencemaran nama baik. Tindakan ini membuat para pengungkap fakta untuk melaporkan kejahatan-kejahatan yang mereka lihat.


Namun, harapannya dengan adanya perlindungan yang pasti, para pengungkap fakta akan berdiri dan dengan lantang berteriak mengungkap kasus-kasus, terkhususnya tindak pidana korupsi yang mereka ketahui. c. Susno Duaji Dalam kasus Suno Duaji, ia melaporkan dugaan adanya penyalahgunaan kasus di Institusi Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Markas Besar POLRI yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp28 M dengan tersangka Gayus Tanbunan yang dalam pemeriksaan kemudian deselewengkan kearah tindak pidanaPenggelapan denga nilai telah berubah menjadi sekitar Rp 350 juta dan tersangkanya di vonis bebas di Pengadilan Negeri Tangerang. Atas laporan tersebut kemudian Susno Duaji dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh pihak-pihak yang dirugikan oleh laporan SusNomor Upaya serangan balik secara hukum tersebut sebenarnya ini hanya pengulangan dari beberapa kasus sebelumnya dimana saksi pengungkap fakta, dilaporkan balik dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, anehnya proses penanganan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik didahulukan dari laporan dugaan tindak pidana korupsinya yang dilaporkan oleh SusNomor107 Istilah Whistleblower mencuat dalam dunia hukum Indonesia setelah mencuatnya kasus Susno Duaji, ramai prkatisi dan ahli hukum Indonesia mendiskusikannya bahwa belum memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap pengungkap fakta. Dan dengan kehadiran Susno Duaji barulah disadari betapa penting peran seorang Whistleblower untuk membongkar kejahatan107

Nurul Ghufron, Op.cit, hal. 18


kejahatan yang selama ini tertutupi. Dan terkhususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi, yang sampai saat ini belum ditemukan jalan keluarnya di Indonesia. Pada saat Susno Duaji melaporkan kebusukan yang ada di POLRI, ia juga ternya menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap PT Salwa Arowana Lestari (SAL). Statusnya sebgai Whistleblower dalam kasus Gayus Tambunan dan sudah mendapat perlindungan dari LPSK, namun seolah-olah perlindungan itu tidak memilki kekuatan karena penyididik Mabes POLRI seakan tidak mengindahkan dan tidak menyerahkan Susno kepada LPSK. Susno harus tetap menjalani proses penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan atas dugaan tindak pidana suap PT Salwa Arowana Lestari. Sementara sumbangsih bagi pengungkapan kasus Gayus Tambunan tang membongkar mafia peradilan seperti tidak ada efeknya sedikitpun. Sementara masyarakat sangat memahami bahwa pengungkapan kasus suap Susno dalam PT SAL tersebut adalah pengalihan isu atau bentuk balasan balik dari Mabes POLRI atas pengungkapan Susno tentang kasus Gayus di Mabes POLRI.108 Begitulah perjalanan Susno Duaji sebagai Whistleblower dalam negara Indonesia. Dan bisa dilihat bersama bagaimana peran yang diberikan dan bagaimana pula dukungn negara kepadanya. Sepertinya negara tidak mendukung dengan baik, sehingga terabaikan apa yang seharusnya sangat membantu. d. Vincentius Amin Sutanto109

108 109

Ibid, hal 19 Abdul Haris Semendawai, et.al, Op.cit, hal. 107


Vincentius Amin Sutanto atau dikenal dengan Vincent saja adalah mantan financial controller di Asian Agri Group. Pada awalnya, ia melakukan pembobolan uang Asian Agri dengan membuat dua aplikasi transfer fiktif dari PT Asian Agri Oils and Fats Ltd ke Bank Fortis, Singapura, agar mentransfer US$ 3,1 juta (28 M) ke Bank Panin Jakarta. Vincent memalsukan tanda tangan dua petinggi Asian Agri di Singapura dan membuat perusahaan fiktif, PT Asian Agri Jaya dan PT Asian Agri Utama. Proses transfer ini diketaui setelah Vincent mencairkan uang sebesar Rp200 juta. Kemudian ia membeberkan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri dan melarikan diri ke Singapura, namun ia memutuskan kembali ke Indonesia. Vincent kemudian melancarkan kesaksian mengenai penggelapan pajak di bekas perusahaannya itu. Dia pun menjadi saksi kunci yang membongkar dugaan penggelapan pajak terbesar di Indonesia senilai Rp1,3 Triliun oleh PT Asian Agri Group. e. Yohanes Waworuntu110 Selain Whistleblower yang sudah dipaparkan diatas, di Indonesia juga masih banyak Whistleblower, seperti Yohanes Waworuntu, direktur bayangan PT Sarana Rekatama Dinamika yang mengoperasikan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), perusahaan yang berafiliasi dengan Kelompok Usaha Bhakti Investama milik Harry Tanoesoedibjo, yang meraup ratusan milyar saat menadi operator layanan sistem administrasi badan hukum (sisminbakun) Kementerian Hukum dan HAM. Dan juga masih banyak Whistleblower lainnya. 110

Ibid, hal. 108


Yohanes

merasa

dikorbankan

untuk

menyelamatkan

Hartono

Tanoesoedibjo, pemilik PT Sarana Rekatama Dinamika. Dalam kasus korupsi di SISMINBAKUM ini, dia memiliki banyak bukti keterlibatan Hartono, sehingga iapun melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun, ia juga menjadi terpidana dalam kasus tersebut dan dijatuhkan vonis hukuman penjara selama 5 tahun penjara. Untuk itu perlu deberikan perlindungan melalui undang-undang yang memberi kepastian hukum bagi mereka, sehingga tidak ada ketakutan yang membuat mereka enggan untuk membukakan kasus-kasus besar maupun kecil, terkhususnya kasus-kasus korupsi di Indonesia.


BAB II PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. A. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Recommend Documents