KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH ZAKARIA DAHLAN NIM. 031211131140

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 2016

SKRIPSI

KEDUDUKAN SAKSI PELAKU ...

ZAKARIA DAHLAN


ii SKRIPSI


ZAKARIA DAHLAN


iii SKRIPSI


ZAKARIA DAHLAN


iv SKRIPSI


ZAKARIA DAHLAN


Skripsi ini saya persembahkan kepada:

KELUARGA TERCINTA ALMAMATER BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

v SKRIPSI


ZAKARIA DAHLAN


MOTTO

TIADA DAYA DAN KEKUATAN MELAINKAN DARI ALLAH

vi SKRIPSI


ZAKARIA DAHLAN


KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang

berjudul

KEDUDUKAN

SAKSI

PELAKU

(JUSTICE

COLLABORATOR) DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI. Telah diselesaikannya penulisan skripsi oleh penulis, tidak lepas dari adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penulis sangat berterima kasih atas apresiasi, kepercayaan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si selaku Dekan Periode 2010-2015 beserta wakilnya. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Dekan beserta Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Wakil Dekan I; Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II; Radian Salman, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2.

Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

3.

Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji, Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H.,

vii SKRIPSI


ZAKARIA DAHLAN


LL.M. serta Bapak Riza Alifianto, S.H., MTCP. Selaku tim penguji yang telah berkenan menguji dan meluangkan waktunya. 4.

Ibu E Prajwalita Widiati, S.H., LL.M selaku Dosen Wali penulis yang selalu sabar membimbing penulis untuk mencapai kesuksesan akademik selama kuliah.

5.

Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dari semester satu hingga semester tujuh ini.

6.

Secara

khusus

kepada

keluarga

tercinta,

yaitu

kepada

Ayahanda

Abdurrahman dan Ibunda Siti Sanawiyah yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis untuk selalu semangat belajar, yang selalu mengingatkan untuk beribadah serta menghindari hal-hal yang buruk. Serta adekku Yusrizal Firdaus yang selalu menemani ketika pulang kampung. 7.

Para sahabat-sahabatku Hasymi, Fahmi, Bagus, Rahmat, Diko, Rizal, Davin, Adam, Andrian, Ali, Bhima, Ari, Donny, Indra, Angga, Rofik, Kahfi, Fikri, Sakti dan semua sahabat-sahabat angkatan 2012. Terimakasih sudah menemani selama kuliah. Terima kasih atas bantuan, kerja sama, canda dan tawanya selama masa kuliah. Semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu. Serta terimakasih untuk Elvin Lusiana dan keluarga yang sudah memberikan banyak dukungan dan bantuan baik moril dan materiil selama kuliah.

8.

Para staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu dalam pengurusan administrasi selama kuliah.

9.

Bapak Suwito yang menyediakan Kos yang terjangkau selama di Surabaya.

viii SKRIPSI


ZAKARIA DAHLAN


10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan semuanya satu persatu meupun pihak yang juga telah banyak memberikan bantuan untuk isi dan substansi lainnya yang menunjang dalam penyusunan skripsi ini. 11. Almamaterku tercinta Universitas Airlangga. “Tidak ada gading yang tak retak”, maka penulis sangat berterima kasih jika ada saran dan kritik yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi penulis ini dapat menambah pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Korupsi, serta memberikan manfaat dan dampak positif bagi semua pihak.

Surabaya, 20 Januari 2016

Penulis

ix SKRIPSI


ZAKARIA DAHLAN


ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang bersifat serius, terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara. Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi juga bergantung kepada mereka yang mau mengungkapkan kebenaran. Konsep justice collaborator merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Dalan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat pengaturan mengenai kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator). Untuk menjadi Saksi Pelaku (Justice Collaborator), orang tersebut harus berfikir dua kali mengingat adanya ancaman terhadap diri pelaku yang bekerjasama atau kepada keluarganya. Sekilas pengertian dari Saksi Pelaku (Justice Collaborator) mirip dengan Saksi Mahkota. Timbul permasalahan apabila merujuk pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang melarang adanya Saksi Mahkota. Dari hasil penelitian, pengaturan mengenai kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) di Indonesia sudah diakui dan diakomodir dalam peraturan perundang-undangan baik itu dalam KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Bahkan di negaranegara lain sudah diatur lebih awal dibandingkan Indonesia. Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator), mulai diatur secara lengkap dan jelas pada UU Perubahan Perlindungan Saksi dan Korban. Dimulai dari syarat-syarat dan ketentuan, hak-hak, penanganan khusus serta penghargaan bagi Saksi Pelaku (Justice Collaborator). Kemudian penggunaan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) yaitu terdakwa menjadi saksi untuk terdakwa lainnya telah diakomodir oleh KUHAP. Meskipun terdapat yurisprudensi yang pro dan kontra mengenai penggunaan Saksi Mahkota yang notabene hampir sama dengan Saksi Pelaku (Justice Collaborator), penggunaan terdakwa sebagai saksi dalam praktek peradilan sudah tidak permasalahkan secara hukum.

Kata Kunci : Saksi Pelaku, Justice Collaborator, Korupsi

x SKRIPSI


ZAKARIA DAHLAN


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................... ...i HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... ...ii HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... ...iii HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .............................................. ...iv HALAMAN PERSEMBAHAN......................................................................... ...v HALAMAN MOTTO ....................................................................................... ...vi KATA PENGANTAR ..................................................................................... ...vii ABSTRAK ......................................................................................................... ...x DAFTAR ISI ..................................................................................................... ...xi DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .............................. ...xiv BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................................................ ...1 1.2. Rumusan Masalah ........................................................................................ 11 1.3. Penjelasan Judul ........................................................................................... 12 1.4. Alasan Pemilihan Judul................................................................................ 13 1.5. Tujuan dan Manfaat ..................................................................................... 14 1.6. Metode Penelitian ........................................................................................ 15 BAB II KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) 2.1. Kedudukan Saksi, Terdakwa, dan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ................................ ...19

xi SKRIPSI


ZAKARIA DAHLAN


2.1.1. Kedudukan Saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ............................................................................................... 19 2.1.2. Kedudukan Terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .................................................................................... 34 2.1.3. Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ............................................ 40 2.2. Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.............................................................................................................. 44 2.3. Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi.............................................. 59 2.4. Perbandingan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dengan Saksi Mahkota ....................................................................................................... 87 2.5. Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) di Berbagai Negara ......... 98 2.5.1. Amerika Serikat ................................................................................ 98 2.5.2. Italia ................................................................................................ 103 2.5.3. Belanda ........................................................................................... 105 BAB III ANALSIS PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI

KEDUDUKAN

SAKSI

PELAKU

(JUSTICE

COLLABORATOR) 3.1. Putusaan No. 48 K/Pid.Sus/2014 ............................................................ ...110 3.1.1. Kasus Posisi No. 48 K/Pid.Sus/2014 ............................................. 110

xii SKRIPSI


ZAKARIA DAHLAN


3.1.2. Pertimbangan Hukum Hakim Kasasi dalam Putusan No. 48 K/Pid.Sus/2014 ............................................................................... 120 3.1.3. Analisis Kasus Mengenai Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Putusan No. 48 K/Pid.Sus/2014 .............................. 124 3.2. Putusaan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg ..................................... ...133 3.2.1. Kasus Posisi 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg ................................... 133 3.2.2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN.Plg ........................................................................... 141 3.2.3. Analisis Kasus Mengenai Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg ....... 144 BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan ............................................................................................. ...149 4.2. Saran........................................................................................................... 150 DAFTAR BACAAN

xiii SKRIPSI


ZAKARIA DAHLAN


DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Tahun 2006 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Wistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator). Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NOMOR : M.HH-11.HM.03.02.th.2011; NOMOR : PER045/A/JA/12/2011, NOMOR : 1 Tahun 2011, NOMOR : KEPB-02/0155/12/2011, NOMOR 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

xiv SKRIPSI


ZAKARIA DAHLAN

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Recommend Documents