TINDAK PIDANA KORUPSI BENGKULU

PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA KORUPSI BENGKULU JL. S. Parman No.05 Telp/Fax. (0736) 21142, 21948 BENGKULU 38227 Web Site : www.pn-bengkulu.go.id, E-Mail : [email protected]

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

KATA PENGANTAR Mahkamah Agung adalah salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh‐pengaruh lain. Dalam pasal 24 Undang‐undang Dasar 1945 (perubahan ketiga), secara jelas dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Tahun 2004, merupakan tahun penting dalam sejarah peradilan Indonesia, dimana berdasarkan amandemen beberapa perundang‐undangan dan keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara ke Mahkamah Agung. Selain itu juga, keputusan Presiden No. 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan financial di lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkmah Agung. Dengan demikian, berdasarkan serangkaian mandat tersebut, maka Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap empat lingkungan peradilan termasuk didalamnya pengaturan organisasi, administrasi dan finansial. Pernyataan ini kemudian dikenal dengan istilah penyatuan satu atap.

Untuk memastikan operasionalisasi penyatuan satu atap ini, Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan dibawahnya sepakat untuk melaksanakan dalam satu program besar, yaitu reformasi peradilan secara menyeluruh Tahun 2011 merupakan awal Tahun keadilan dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung 2010‐2011, merupakan gambaran atau visionabel dari kinerja dan rencana kinerja. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berorientasi pada Renstra (Rencana Strategis) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang lingkungannya selama 5 (lima) tahun, yakni 2015‐2019 merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai dalam visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Bengkulu, 27 Januari 2014.

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN 1.

Kondisi Umum .......................................................................................... .1

1.2 Potensi Permasalahan ................................................................................ .1 BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN SASARAN 1.1. VISI ........................................................................................................... 2 1.2. MISI........................................................................................................... 3 1.3 Tujuan dan Sasaran ................................................................................... 3 1.4. Program dan Kegiatan. .............................................................................. 4 BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN ...................................................................... 8 BAB IV PENUTUP.................................................................................................. 11 LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA

BAB I PENDAHULUAN 1.

Kondisi Umum

Kondisi umum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dipotret berdasarkan

kerangka‐kerangka Pengadilan yang ideal‐ideal yang memiliki tujuan

area/bidang, yaitu: 1. Area manajemen dan kepemimpinan Badan Peradilan. 2. Kebijakan Peradilan. 3. Sumber daya Manusia, material dan keuangan. 4. Proses Peradilan/Pengadilan. 5. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan. 6. Keterjangkauan pelayanan Badan Peradilan, dan. 7. Kepercayaan publik.

1.1 Potensi Permasalahan A. Kekuatan yang dimiliki

Kekuatan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu mencakup hal‐hal yang memang secara peraturan/ perundang‐undangan sudah terberikan sesuai dengan hal‐hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Pemegang kekuasaan kehakiman pada peradilan tingkat pertama. 2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain. 3. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan. B. Kelemahan

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area‐area yang menjadi kriteria Pengadilan ideal.

1

BAB II VISI, MISI DAN SASARAN

1.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita‐cita dan citra yang ingin

diwujudkan.

Untuk

menciptakan

suatu gambaran,

maka Visi Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu adalah : “Mewujudkan Supremasi Hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efesien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu terkhusus Kota Bengkulu”.

Dalam usaha mewujudkan Supremasi Hukum itu Peradilan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, idealnya dapat diwujudkan sebagai sebuah peradilan yang : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proposional. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparasi. 10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

2

1.2 MISI.

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu menetapkan misi yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi. Misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu adalah : 2.1

Melaksanakan peradilan yang cepat dan biaya murah sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Pencari Keadilan di Kota Bengkulu;

2.2

Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak luar;

2.3

Meningkatkan akses pelayanan hukum dan peradilan di lingkup daerah Provinsi Bengkulu terkhusus Kota Bengkulu;

2.4

Meningkatkan / memperbaiki kepekaan terhadap input eksternal dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu

sehingga

terwujud peradilan yang berkualitas; 2.5

Mendorong terwujudnya institusi peradilan yang efesien, efektif dan berkualitas.

2.6

Melaksanakan kekuasaan kehakiman di wilayah Provinsi Bengkulu dengan bermartabat, bisa dipercaya dan transparan.

1.3. Tujuan dan Sasaran.

Ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan utama dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu agar bisa menjadi “Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dapat dikatakan mencapai tujuannya apabila: 1. Pencari keadilan merasa bahwa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu memenuhi k r i t e r i a angka 1 dan 2 diatas.

1.4

Sasaran. Ada 9 (sembilan) sasaran strategis yang menjadi prioritas Renstra 2015 ‐ 2019. Kesembilan

sasaran strategis yang dimaksud adalah: 4.1.

Peningkatan penyelesaian perkara.

4.2. Peningkatan tertib administrasi perkara. 4.3. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi. 4.4. Peningkatan kualitas SDM. 4.5. Peningkatan kualitas pengawasan. 4.6. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. 3

4.7. Peningkatan penyediaan bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. 4.8. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 4.9. Peningkatan sarana dan prsasarana di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu .

Untuk melihat keterkaitan antara sarana strategis dengan misi dan aspek dalam Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu

yang ideal yang akan digunakan

sebagai parameter pengukuran keberhasilan, maka matriks dibawah ini akan menjelaskan.

1.5. Program dan Kegiatan.

Sembilan sasaran strategis tersebut merupakan penjabaran dari sasaran yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis maka di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai Pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung membuat usulan program yang dilaksanakan, program tersebut adalah: 1. Peningkatan penyelesaian perkara. Salah satu isu yang mengemukan dimasyarakat mengenai peradilan adalah penyelesaian perkara. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi percepatan penyelesaian perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara dengan mengacu kepada : a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. b. Prosentase sisa perkara yang diselesaiakan. 2. Peningkatan tertib administrasi perkara. Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tujuan pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian halnya dengan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi

Bengkulu

yang

melaksanakan

tugas

pokok

peradilan

umum.

Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis kepada masyarakat pencari keadilan. Oleh karenanya dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. Adapun indikator untuk mencapai hal tersebut adalah: 4

a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh majelis. b. Prosentase pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu dalam perkara perdata. c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, Grasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. d. Prosentase penyampaian salinan dan petikan putusan kepada Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Rumah Tahanan ( Rutan ) dalam perkara pidana, serta pemberitahuan /relaas putusan tepat waktu tempat dan para pihak dalam perkara perdata. e. Prosentase penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat dalam perkara perdata. f. Prosentase Minutasi perkara tepat waktu. g. Prosentase pelaporan tepat waktu. 3. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa, dan memutus perkara tetapi juga harus diikuti dengan upaya mendamaikan para pihak dengan cara mediasi. Untuk melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam melaksanakan mediasi dapat diukur dengan

menggunakan indikator Prosentase mediasi yang diselesaikan. 4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sangat diperlukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal guna menumbuhkan kepercayaan kepada aparatur Pengadilan Negeri dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Adapun indikator kinerja utama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diukur dengan pencapaian sebagai berikut: a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis. b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. 5. Peningkatan Kualitas Pengawasan Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini, diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaaan tugas dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak hanya dapat dilihat secara sempit yakni pengawasan individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi pengawasan dilakukan meliputi pengawasan terhadap kesiapan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, fungsi 5

pengawasan harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik, dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dapat mewujudkan prioritas didalam RPJM (Rencana Pengembangan Jangka menengah) dalam hal ini menegakan hukum dan HAM serta peningkatan profesionalisme aparat hukum. Untuk mencapai peningkatan kualitas pengawasan dapat dicapai dengan pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut: a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti; b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti; 6. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Seiring dengan semangat keterbukaan informasi yang telah digagas melalui penetapan surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/ tentang keterbukaan informasi di pengadilan, maka masyarakat dapat dengan mudah dan berkuasa untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya maupun mengajukan ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pengadilan, salah satunya dengan mengembangkan keberadaan meja informasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu agar dapat memberikan informasi yang diperlukan sesuai keadilan dalam jangka waktu yang sesuai. Untuk mencapai indikator kinerja utama pada peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu

yang dapat

diukur melalui prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan melalui website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu . 7. Peningkatan penyediaan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Penegakan hukum melalui lembaga Peradilan tidak bersifat diskrimintatif. Artinya setiap manusia baik mampu maupun kurang mampu secara sosial ekonomi berhak memperoleh bantuan hukum didepan pengadilan. Untuk itu diharapkan agar sifat pembelaan secara cuma‐cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata‐mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat kurang mampu. Demikian halnya dengan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang menyelesaikan tugas pokok peradilan umum yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara baik perkara pidana maupun perdata. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis kepada masyarakat pencari keadilan khususnya terhadap masyarakat tidak mampu yang berperkara secara cuma‐ cuma. Adapun 6

indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu (miskin) tersebut yakni dapat dilihat dari prosentase penyediaan dana bantuan hukum tepat sasaran. 8. Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas fungsinya pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya yang dapat berfungsi sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Adapun indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diukur dengan prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran. 9. Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu . Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna

mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama didalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik yang berkaitan langsung dengan fungsi pengadilan, maupun untuk kebutuhan aparatur pengadilan Negeri dalam menjalankan dan melaksanakan amanat Undang‐Undang Nomor 48 Tahun 2009, umumnya dan undang‐undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang‐undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Negeri. Adapun untuk mengukur pencapaian dari program tersebut adalah dengan menggunakan prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana

yang mendukung penyelenggaraan

peradilan berbagai teknologi informasi.

7

BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur sebagaimana ditetapkan didalam rencana pembangunan jangka menengah adalah

terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik yang

mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih., berwibawa, bertanggungjawab serta profesional, melalui: a.

Terwujudnya tertib peraturan perundang‐undangan dengan indikator terlaksananya akses terhadap keadilan di bidang politik legislasi.

b.

Terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa yang ditandai dengan terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara, dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel. Adanya penurunan tunggakan perkara serta tersediannya jumlah unit pengaduan masyarakat.

c.

Terwujudnya pemulihan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM

dengan indikator

terlaksananya kebijakan yang berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. d.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, ditandai dengan meningkatnya indeks persepsi korupsi.

e.

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik berkualitas, ditandai dengan meningkatnya skor integritas pelayanan publik.

f.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi ditandai dengan meningkatnya skor indeks integritas pemerintahan. Sebagai dasar rencana pembangunan lima tahun selanjutnya, prioritas pembangunan di bidang

hukum dan aparatur diperkuat kembali dalam rencana pembangunan jangka menengah kedua tahun 2015 ‐ 2019 salah satu agenda utama pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015‐2019 pada bidang hukum dan aparatur melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan pemetaan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik krisis ekonomi dalam negeri yang lalu dan krisis keuangan global yang baru saja terjadi tidak terlepas dari lemahnya good goverlance, baik disektor pemerintahan maupun disektor swasta sehingga perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik akan membantu meningkatkan daya tahan perekonomian, meningkatkan daya saing nasional dan mengurangi ekonomi biaya tinggi. Dari sisi pembangunan aparatur negara, tata pemerintahan yang baik adalah suatu kondisi yang mana aturan main dalam birokrasi tertata dan dilaksanakan dengan baik tidak terjadi penyimpangan dari prosedur yang mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok, melayani masyarakat dan demokratis.

8

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu 2015 ‐ 2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 ‐ 2019. selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang. Dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu tahun 2015 ‐ 2019 ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan dan pembangunan hukum yang signifikan. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung.

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis kepada masyarakat pencari keadilan juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan tersebut.

Seluruh

rencana

pelaksanaan

program

dan

kebijakan

Pengadilan

Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada periode 2015‐2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu untuk periode 2015‐2019.

. 9

lampiran INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA KORUPSI BENGKULU No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

1. Peningkatan a.Prosentase penyelesaian penyelesaian perkara perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. b.Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara jumlah perkara Ketua Majelis yang diterima dan jumlah perkara yang diputus.

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan antara jumlah perkara Ketua Majelis yang diterima dan jumlah perkara yang diputus.


2. Peningkatan tertib a. Prosentase berkas yang administrasi perkara diregister dan siap disidangkan ke Majelis.

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan.

Panitera/Sekretaris


Perbandingan antara persidangan dengan pemanggilan.

Juru Sita/Juru Sita Pengganti

Laporan Bulanan

Perbandingan antara berkas yang Panitera/Sekretaris diajukan banding,kasasi dan PK yang lengkap(terdiri dari Bundel A dan bundel B)dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding ke MA. Perbandingan antara putusan dengan Juru Sita/Juru Sita pemberitahuan Pengganti


Perbandingan antara mediasi yang Ketua Majelis disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara.


Perbandingan jumlah pegawai yang diikut sertakan dalam pembinaan DDTK dengan pegawai yang belum diikut sertakan DDTK.

Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris


b.Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu. c.Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK/Grasi yang disampaikan secara lengkap. d.Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. 3 Penyelesaian upaya a. mediasi

b.

Prosentase mediasi yang diselesaikan

c. 4 Peningkatan kualitas SDM d. a. Prosentase pegawai yang dibina melalui DDTK.

e.

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis

-

c.Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

- Perbandingan

Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat/panitera pengganti yang mengikuti diklat, diklat tipikor, niaga, PHI, Perikanan, HAM,Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat. antara SDM yang diajukan untuk mengikuti rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan



10

No

Kinerja Utama

5.

Peningkatan kualitas pengawasan

Indikator Kinerja Utama a. Prosentase

pengaduan yang ditindak lanjuti.

b. Prosentase temuan

yang ditindak lanjuti.

6.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

Perbandingan jumlah pengaduan yang Pimpinan Pengadilan ditindak lanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Laporan hasil pengaduan masyarakat

Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti hasil pengawasan internal (Tim pengawasan pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan pemeriksa keuangan) dengan temuan yang dilaporkan.

Pimpinan Pengadilan

Laporan hasil kegiatan pengawasan melekat.

a. Perbandingan prosentase perkara putus yang dipublikasikan dengan prkara putus yang belum dipublikasikan.

Panitera/Sekretaris


b. Perbandingan prosentase proses Panitera/Sekretaris putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (sesuai SK KMA No. 144 tahun 2007 tentang keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus. c. Perbandingan prosentase perkara putus yang dipublikasikan dengan prkara putus yang belum dipublikasikan.


Panitera/Sekretaris

d. Perbandingan prosentase proses Panitera/Sekretaris putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (sesuai SK KMA No. 144 tahun 2007 tentang keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.



7 .

Peningkatan penyediaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Prosentase penyediaan dana bantuan hukum tepat sasaran

Perbandingan antara perkara yang diajukan dengan dana bantuan hukum yang dibayarkan.

Panitera/Sekretaris


8 .

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran

Perbandingan antara pencapaian dukungan terhadap program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Panitera/Sekretaris


9 .

Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu

Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi.

Perbandingan antara pencapaian dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi

Panitera/Sekretaris


11

RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Target Kinerja No 1.

2.

Sasaran Peningkatan penyelesaian perkara

Peningkatan tertib administrasi perkara

Indikator Kinerja

2015

2016

2017

2018

2019

a. Jumlah perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

1.160 Perkara

1.794 Perkara

1.600 Perkara

10 %

15 %

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

28 Perkara

18 Perkara

25 Perkara

10%

15%

a. Jumlah berkas yang diregistrer dan siap disidangkan majelis.

1.160 Perkara

1.794 Perkara

1.600 Perkara

10%

15%

b. Jumlah penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu.

1.160 Perkara

1.794 Perkara

1.600 Perkara

10%

15%

c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi, PK dan Grasi yang disampaikan secara lengkap.

17 Perkara

22 Perkara

20 Perkara

10%

15%

d. Jumlah penyampaian petikan putusan/salinan putusan kepada para pihak.

1.160 Perkara

1.794 Perkara

1.600 Perkara

10%

15%

3.

Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.

Jumlah perkara yang berhasil di mediasi.

-

-

-

%

%

4.

Peningkatan kualitas SDM

a. Jumlah pegawai yang dibina melalui diklat ditempat kerja (DDTK).

1

2

3

4

5

b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis.

1

-

1

2

3

c. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial

100

-

-

-

100

5.

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti.

100

-

-

-

100

b.Prosentase temuan yang ditindak lanjuti.

100

-

-

-

100

100

-

-

-

100

21 Perkara

25 Perkara

30 Perkara

35 Perkara

6.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

7.

Peningkatan penyediaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan

Prosentase penyediaan dana bantuan hukum tepat sasaran

8.

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran.

100

-

-

-

100

9.

Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu

Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi.

100

-

-

-

100

18 Perkara

12

TINDAK PIDANA KORUPSI BENGKULU

Recommend Documents