Makin Eksis Dalam Wadah Korps Profesi Pegawai ASN

Makin Eksis Dalam Wadah Korps Profesi Pegawai ASN

Tentang KORPRI Seperti dinyatakan dalam Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terbentuk pada tanggal 29 Nopernber 1971 bertolak dari latar belakang pemikiran, bahwa dengan pegawai yang terkotak-kotak dalam berbagai

kelompok

idiologi

tidak

mungkin

tugas

menjalankan

pemerintahan dan pembangunan yang diamanatkan Negara dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Secara Definisi maka Korps Pegawai Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KORPRI) adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan1 Pemerintah sendiri telah mengakui bahwa satu-satunya wadah untuk menghimpun segenap pegawai Republik Indonesia adalah KORPRI melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia2.

1

Keputusan Musyawarah Nasional VII KORPRI Nomor: KEP-05/MUNAS VII/XI/2009 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI 2 Keputusan Presiden Nomor : 82 Tahun 1971, 29 November 1971

Pernah menjadi Alat Politik Pada era Orde Baru Korpri pernah menjadi alat politik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu. Memasuki Era reformasi muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas Korpri, sehinga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya menghasilkan konsep dan disepakati bahwa Korpri harus netral secara politik. Bahkan ada pendapat dari beberapa pengurus dengan kondisi tersebut, sebaiknya Korpri dibubarkan saja, atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah politik maka sebaiknya membentuk partai sendiri. Setelah Reformasi dengan demikian Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik. Para Kepala Negara setelah era Reformasi mendorong tekad Korpri untuk senantiasa netral. Berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme. Senantiasa berpegang teguh pada Panca Prasetya Korpri. Aparatur Sipil Negara3 Era baru kiprah organisasi pegawari Republik Indonesia kembali di depan mata dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara Tujuan utama adanya UU ASN adalah meningkatnya independensi dan netralitas,

kompetensi,

kinerja,

integritas,

kesejahteraan,

kualitas

pelayanan publik, serta meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas. Atas dasar itulah, maka ada beberapa perubahan secara prinsip yang 3

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

harus dipahami oleh aparatur utamanya pengurus Korpri. Ini penting, karena ada beberapa ketentuan umum yang prinsip, yaitu adanya status pegawai yang berubah menjadi ASN yang terdiri dari dua jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah.

Korps Profesi Pegawai ASN Sementara terkait keberadaan Korpri, dengan diberlakukannya UU ASN, Korpri namanya akan berubah menjadi Korps Profesi Pegawai ASN. Korps Profesi Pegawai ASN RI nantinya akan

menjadi satu-satunya

organisasi profesi pegawai ASN (PNS dan PPPK) di Indonesia baik di pusat mauoun di daerah. Tujuan yang diharapkan dari Korps Profesi ASN antinya adalah mampu menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta menwujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Selain itu, Korps Profesi Pegawai ASN mempunyai fungsi pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran hukum, memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik terhadap pelanggaran kode etik, serta menyelenggarakan usaha peningkatan kesejahteraan anggota. Dengan demikian Korpri hanya berubah nama menjadi Korps Profesi Pegawai ASN4 . Namun walaupun demikian ketentuan selanjutnya akan diatur kemudian melalui Peraturan Pemerintah5

Lebih Dikuatkan Ada secercah harapan bahwa dengan hadirnya UU ASN maka profesi KORPRI akan diatur sendiri dan lebih terperinci, maka kedepan KORPRI akan dibawa menjadi organisasi yang lebih professional dan netral terhadap partai politik dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi anggotanya. Kesejahteraan buksan soal gaji saja melainkan termasuk di 4 5

Pasal 126 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 126 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ayat (4)

dalamnya adalah sistem kepangkatan, pengembangan kompetensi dan jenjang karier.

Sistim Merit Tentu tidak asing dengan istilah ini, Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan6. Di dalam UU Nomor 5 Tqhun 2014 tentang ASN ini sistim merit menjadi prinsip dasar dalam kebijakan dan manajemen ASN dengan beberapa prinsip yaitu: 1).Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, 2). Menerapkan prinsip fairness, 3). Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja, 4). Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan public, 5). Manajemen SDM secara efektif dan efisien, 6). Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena. Sistim merit ini nantinya akan menjadi satu-satunya penilaian kinerja pegawai negeri sipil.

Komisi ASN Untuk menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN maka dibentuklah Komisi ASN (KASN) yang merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa7. Namun untuk mewujudkan semua itu diperlukan langkah-langkah lanjutan berupa

penerbitan

Peraturan

Pemerintah

sebagai

pelaksananya. 6 7

Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara poin 2 Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

peraturan

Penulis BE. Santoso Nugroho, orang Cilacap biasa Bekerja di Bappeda Kabupaten Cilacap tinggal di Jalan Wijayakusuma I/ 17 Cilacap email: [email protected]