TAI\TGGIING-JAWAB KORrcRASI DAI-AM HAL MENGALAI\4I KERUGIAN, KEPAILITAIY ATAU LIKUIDASI* * tqmasuh tanggung-lawab hspmsl tqMap peMdburuh s&aeat glah satu Mttur ercfqq. OLlh I t'l.rt'r''r )<nsLw"
jawab terhadap pemenuhan kewajiban atas Dalam dunia bisnis para pelaku usaha dalam
kerugian dimaksud. Sejauhmana tangguhg
melakukan kegiatan usaha- selain dapat jawab para pelaku usaha atau pebisnis selaku dilakukan sendiri dengan mengelola dan entrepreneur terhadap pihak ketiga dan para memanage usahanya secara langsung, juga stake holder yang terkait, sangat ditentukan dapat dilakukan bersama-sama oleh dua orang
oleh pelaksanaan kegiatan tersebut atau jenis
/ pihak atau lebih dalam suatu "wadah" badan
entitynya
usaha alau entW. Apabila dilakukan sendiri
dilakuka
(without partners) ia disebut
jelas tanggung-jawabnya langsung
sebagai
U If J rl
i
ka pela ksa naa n kegiata n
n1 _gend
iri (oleh
usa ha nya
solep roprietorl, maka
kepada
dilakukan
soleproprietor yang bersangkutan. Namun jika
rri--p rofesi . (s-oJe,pa ra ctiti o n e r) ata u pu n .'. "" dilakukan atas dasar usaha perdagangan (sotetrader). Usaha bisnis yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu badan
dilakukan bersama-sama dengan paftners
macam bentuk dan ragamnya, bisa dengan
masing-masing orang
badan hukum, bisa dengan bentuk bukan
lembaga tersebut. Demikian juga harus dilihat
bagaimana
dan dicermati : apakah merupakan tanggung-
soleproprietor, entrepreneur,
atas
d
baik
asa
't'.
:
usahanya, maka tanggung-jawab tersebut
sangat ditentukan dari jenis badan usaha (entity) yang dibentuk sebagai wadah atau usaha atau "wadah", disebut sebagai korporasi lembaganya, demikian juga sangat tergantung atau company. Korporasi dengan berbagai pada perjanjian (memorandum of association)
badan hukum.
atau pihak
dalam
kalau kegiatan usaha yang dilakukan oleh jawab corporate atau ataukah tanggung-jawab (para) pelaku bisnis tersebut mengalami dari masing-masing orang atau pihak (baik kerugian atau kepailitan yang menyebabkan ia selaku naturlijkpersoon atau sebagai tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap rechtspersoon). Tanggung-jawab korporasi pihak ketiga atau terhadap stakeholder yang inilah yang akan dikaji dan dianalisa datam
ini
melalui beberapa teori-teori
terkait?
tulisan
Apabila suatu usaha mengalami kerugian,
tanggung-jawab korporasi yang terkait (antara
kepailitan
atau likuidasi, baik
usaha
intn
vlres,
skill and
are,
lain) dengan teori ultria vires dan
dW
dfiy of
perseorangan (soleproprletorship) atau usaha
teori fiduciary
bersama (corpontlon), dan (mungkin) terdapat
businees judgiement rule, corporate ratlficatlon
pihak-pihak (lain) yang dirugikan atau belum
serta teori atau doktrin plercln$ the corporate
dipenuhihaknya, maka
26,tffo HtfrN
vd. 2
fdut
W,
XN
"
ia harus
bertanggung-
ietl.
dan
berdasarkan azas good corpante Eovernance
UMUMI.IYA
serta pengurus melakukan' kegiatan Sebagaimana disebutkan pada bagian awal,
atau
tindakan dalam batas-batas Intra vlres (sesuai
baiwa pada prinsipnya yang bertanggung- dengan kewenangannya dalam anggaran jawab terhadap pihak ketila dalam hal suatu dasar korporasi), maka tanggung-jawa! korporasi apabila mengalami kerugian, penguruskepada pihak ketiga hanyalah kepailitan atau likuidasi, adalah korporasi itu
rnemberikan gantirugi atau berta nggung-jawab
sendiri (yang dalam hal ini diwakili oleh sampai kepada membayar atau memenuhi pengurusnya). Artinya, apabila korporasi kewajiban korporasi sebesar nilai aset atau mengalami kerugian, kepailitan atau ilkuidasi aktiva (kebendaan) yang masih dimiliki oleh yang mengakibatkan ada pihak tain yang korporasL Berdasarkan doktrin businees dirugikan, maka korporasFlah selaku entity judgement rUlg, yang dikemukakan oleh Munir (melalui Pengurusnya) yang pertama kali harus
dimintai pertanggung-jawaban.
Sejauhmana
Fuady, dapat disarikan bahwa seorang pengulus atau anggota direksi tidak dapat
pertanggung-jawaban korporasi tersebut, sangat tergantung dari status dan jenis
dimintai pertanggung-jawaban secara pribadi
entitynya sebaga i subyek
kedudukannya sebagai pengurus atau direktur
h
ukum.
atas tindakannya yang dilakukan yang
dalam
ia
yakini sebagai tindakan terbaik korporasi atau perseroan dan
Ditinjau dari statusnya sebagai subyek hukum,
buat
korporasi dibedakan atas korporasi dengan
dilakukan secara jujur, dengan itikad baik dan
status badan hukum (seperti
tidak bertentangan dengan hukum
Terbatas
/
PT
,
perseroan
Koperasi, Yayasan Asuransi,
Dana Pensiun danl lain{ain) dan korporasi dengen status bukan badan hukum (seperti
yang
berlaku. Bahwa tindakan tersebut ternyata keliru atau
tidak menguntungkan korporate dan bahkan Perseroan Kommanditer (commanditer merugikan, maka pengadilan atau ownwers vennootschap, CV), Perseroan Firma (pemegang saham) tidak boleh metakukan
(vennootschap onder firma, Fa), Persekutuan
second guess terhadap keputusn bisnis Perdata (burgediJk maatschap), Assosiasi (businees Judgement) dari direksi atau
(Slemeenschap) dan lain-lain.
pengurus (pg7).
Apabila suatu korporasi berbentuk badan Apabila suatu korporasi berbentuk badan hukum (seperti bentuk perseroan terbatas hukum, akan tetapi pengurus melakukan atau PT, Koperasi, Yayiasan, Asuransi atau pengelolaa n mls-management atau melakukan
atdu tindakan uftra
Dana Pensiun dan lain{ain), dan pengurus
kegfatan
atau direksi melakukan pengelolaan korporasi
(menyirnpang dari anggaran dasar korporasi)
IMO Hl[$NVd.
2f*nVil,
yires
Xfi 27
n ternyata aset atau aktiva yang dimiliki oleh
korporasi sudah
tidak mencukupi untuk kepada harta
pribadi.
memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga tanggun$awab perseroan sebagai badan (yakni para kreditur atau stake holder yang hukum dalam kaitannya dengan tanggungbertanggung-jawab
jawab Direksi akan diuraikan pqda bagian
renteng dan penuh untuk seluruhnya -kepada
tgrsendiridiLawah. .=^: _ --::=€=w Selanjutnya, apabila suatu korporasi
terkait) maka pengurus
pihak ketiga- (hoofdellJk aansprakellJk) dan masing-masing secara pribadi (proporsional)
bentuknya bukan badan hukum (CV, Firma,
dan
dan sampai kepada harta pribadi.
Persekutuan Perdata),
Khusus pada korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan
melakukan pengelolaan korporasi berdasarkan
azas good corporate Eovernance
subyek hukum berbadan hukum yang sering
pengur\r melakukan kegiatan atau tindakan
digunakan dalam dunia bisnis, pada prinsipnya
daldm batas-batas intra vlres, maka tanggung-
pemegang saham (pemodal, owners) pada
Jawab prdhgurus -kepada pihak
perseroan terbatas
tidak dapat
dimintai
serta
ketiga-
pertarna-tama hanyalah memberikan gantirugi
pertanggung-jawaban secara pribadi melebihi
atau
nilai saham yang ia masukkan
membayar
dalam
pengurus
bertanggung-jawab sampai kepada
atau
memenuhi
kewajiban
korporasi sebesar nilai aset atau aktiva yang
@1q*g_s'eeans saham .yang bersaTgfttarfr#ik
masih dimiliki oleh korporasi.
langsung
lGffip"oit.
aset atau aktiva yang dimiliki oleh korporasi:
sudah tidak mencukupi untuk memenuhi buruk terbukti memanfaatkan perseroan untuk kewajibannya kepada pihak ketiga, maka kepentingan pribadi atau terlibat dalam selanjutnya pihak pengurus dapat dimintai perbuatan melawan hukum yang dilakukan perta nggu ng-jawaba n seca ra tanggu ng-renteng
maupun secara tidak langsung dengan i'tikad
oleh perseroan atau menggunakan kekayaan
(haofdelijkeheid proporsional) secara pribadi
perseroan (secara pribadi)
yang
dan sampai kepada harta pribadi. Akan tetapi
mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi
pihak pemodal (pesero kommanditer, stille
tidak cukup untuk melunasi hutang atau vennooten atau sleeping paftners) khususnya kewajiban perseroan kepada pihak ketiga, pada bentuk usaha perseroan kommanditer maka pemegang saham dapat dimintai (CV), yang hanya inbreng sebagai "investor", pertanggung-jawaban secara pribadi dan tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban sampai kepada harta pribadi. Demikian juga melebihi modal yang ia masukkan ke dalam apabila perseroan terbatas (PT) tidak atau perseroan, kecuali terdapat indikasi dan belum memenuhi syarat sebagai badan terbukti adanya keterlibatan pemodal dalam hukum, maka masing-masing pemegang mls-managerhent korporasi (menurut kajian saham -yang biasanya adalah sekaligus
28
tMOHuruMVd.2Ttwvs,M
teori piercingthe corporate veil sama seperti
menanggung beban kerugian pihak ketiga
TERBATAS
dimaksud.
Salah satu bentuk badan usaha korporasi yang
Sebagai contoh, pada kasus korporasi dibentuk oleh para pelaku bisnis sebagai berbentuk CV, yang mengalami kerugian wadah dalam berusaha/berbisnis adalah atau kepailitan, para persero pengurus perseroan terbatas. Mereka -pelak'u bisnigatau persero aktif (persero komplementer, pada umumnya menggunakan perseroan
beherend vennoot) dapat
dimintai
terbatas sebagai bentuk badan usaha dalam
secara
tenggang
menjalankan bisnisnya, karena disamping
rentang proporsional sampai kepada harta pribadi ketika perseroan mengalami
bentuk pengaturannya cukup memadai, juga
pertanggungiawaban
karena le4alentity perseroan
terbatas
st@wq
kerugian atau kepailitan bagi pihak ketiga, tersebut merupakan bentuk gntrty yang baik perseroan dalam keadaan mis- palirig aman karena merupakan suatu
huklrm
manajement ataupun tidak. Namun sebaliknya para persero passif (pesero
dan diberikan pengaturan
kommanditer, stille vennoten) hanya dapat
secara lengkap
dimintai pertanggung sebesar modal
yang
jawaban
sampai
disertakan kedalam
badan
yang
diakui
eksistensinya
dan
perlindungan
oleh
Undang-undang
sebagai badan yang profit oriented. Oleh karenanya pada bagian tulisan ini akan dikaji mengenai tanggung jawab
keterlibatan atau turut campurnya persero
Direksi perseroan
passif (sleeprng
"pengurus" alau organ korporasi. Demikian
partnersl
terbatas
selaku
atau kepailitan.
juga tanggung-jawab Komisaris serta RUPS sebagai organ-organ (perseroan terbatas)
Berbeda halnya perseroan firma, semua
lainnya.
firman wajib terlibat (akt0 dalam
Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun
pengelolaan perseroan sehingga semua firman bertanggung jawab atas tindakan perseroan dan kerugian yang dialami pihak ketiga terhadap perseroan. Oeng#' demikian apabila perseroan mengalami kerugian dan asetnya sudah tidak untuk membayar atau
1995 tentang Perseroan Terbatas
terdapat
memberikan ganti kerugian pihak ketiga, maka
meetlng,
semua persero/firman bertanggung jawab
maradahi para pemegang saham
secara tenggang rentang
(st@khotder,'aandeethouder) dan merupakan
menyebabkan perseroan mengalami kerugian
aanspnkelijk).
(hootdeltJk
(UUPT),
pada suatu perseroan yang berbentul( badan
hukum perseroan terbatas (PT, "perseroan"),
3
organ, yaakni Rapat Umum Pemegang' Saham -RUP$', Direksi dan Komisaris (UUPT). RUPS (algemene
vergafrerlng van aandeelhouders, genenl of shareholderc) adalah lembaga yang
organ perseroan )4ang memegang kekuasaan
ttlFO Hn
Vtt,
M
29
u
memegang t(ewenangan yang
tidak ada suatu rumusan yang jelas
tidak
diserahkan kepada Direksi dan dan pasti mengenai kedudukan Dlreksi Komisaris. Kemudian Dileksi (Board of dalam suatu perseroan terbatas, yang jetas, Dfrector, BoD) merupakan organ' perseroan Direksi merupakan Badan pengurus yang bertanggun$awab penuh atas Perseroan yang paling tinggi, karena Direksi pengurusan perseroan (vtductary duty), berhak dan berwenang untuk menjalankan mewakili perseroan baik di dalam, maupun di
perusahaan, bertindak untuk dan atas nama
luar pengadilan berdasarkan anggaran dasar Perseroan (baik di dalam maupun di luar (lntra vlres). Sedangkan Komisarls (Board of pengadilan) dan ia bertanggung-jawab atas
atau Board of Trustee) p$3f;Wpn dan jalannya Perseroan untult adalah organ perseroan yang bertanggung- kepentingan dan tujuan Perseroan jawab melakukan pengawasan baik secara $ebagaimana disimputkan dari Pasal 1 angka Commlsloner, BoC
umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
4
jo Pasal82
UUPT);
Walaupun',tanggung-jawab Direksi demikian
dan
besar' sebagai pemegang prokurasi (procuntlehouder) dari RUPS dan harus
kewenangan masing-masing organ perseroan
bekerja secara professional (selaku dutt of skilt
perseroan.
Berdasarkan pembagian
tugas
sebagaimana tersebut, apabila perseroan and carg), bukan berarti bahwa Komisaris
mengalami kerugian atau pailit yang tidak mempunyai tanggung-jawab dan tidak menyebabkan perseroan tidak dapat dapat dim inta i perta nggung-jawa ba n menanggung beban kewaji[an yang yang terjadi kerugian atas perseroan, karena harus dipenuhi, maka pada prinsipnya yang
Komisaris
bertanggung jawab adatah Direksy'anggota
kebijaksanaan
Direksi. Setiap anggota Direksi wajib dengan
perseroan serta memberikan
itikad baik dan penuh
kepada
tanggungawab
menjalankan tugas untuk dan kepentingan perseroan. Apabila anggota Direksi yang
bersangkutan bersalah
atau lalai
bertugas
Direksi dalam menjalankan Direksi, juga -apabila dalam
anggaran dasar telah ditetapkan pemberian
kewenangan kepada Komisaris untuk
persetujuan
dalam
kepada
menjalankan tugas (u/tra vires), maka setiap
Direksy'anggota Direksi dalam melakukan
anggota Direksi yang
suatu perbuatan
bersangkutan
hukum tertentu, maka
bertanggung jawab penuh secara pribadi atas
dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan
kerugian )rang dialami perseroan {sampai
atas
kepada harta pribadi), kecuali dapat dibuktikan
persetujuan Komisaris tersebut-, Komisaris dapat dimintai pertanggung-
sebaliknya. Direksi merupakan personifikasl jawaban atas tindakan hukum yang dari pada perseroan terbatas (Ahmad yani & dilakukan oteL Dlret<si/an1*ota Direksi atas Gunawan Widjaya hal. 96).
persetujuan Komisaris. I
30
ltil;0 HIt
M
,*"#
v
n RUPS atau salah satu
jawab dalanrrSuatu kasus kepailitan atau
pihak/salah seorang atau lebih pemegang
kerugian perseroan, sangat tergantung dari
saham,
hakekatnya tidak dapat dimintai
pertanggung-jawaban (secara
pribadi
atau
pemeriksanaan hukum
dan audit
keuangan
(le*at audft alau tinanclat audit) dan aset dari
atas perikatan yang dibuat lawer dan akuntan publik terhadap perseroan (Direksi) untuk dan atas nama perseroan. terserbut. Beberapa contoh fakta yang bersama-sama)
mestinya diterapkan teori atau doktrin plercing
tidak bertanggung-jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah
the
tersebut tidak berlaku, aPabila
atau adanya unsur-unsur penipuan dengan
RUPS
corporate vell adalah (misalnya) : diambilnya. Namun berdasarkan teori plerclng permodalan yang tidak layak; penggunaan the corponte veil yang, dianut oleh Undang- dana perusahaan (korporasi) secara pribadi; undang Perseroan (Pasal 3), statement ketiadaan formalitas eksistensi perusahaan;
a.
:
persyaratan perseroan sebagai badan cara menyalah-gunakan badan hukum (Munir hukum belum atau tidak dipenuhi;
b.
pemegang saham yang bersangkutan
rlf
-
pcl4
'l'{
"baik langsung maupun tidak langsung- Teori atau doktrin plercln$ the corporate veil dengan itikad buruk memanfaatkan tidak dikenal dalam KUHD, akan tetapi secara
c.
perseroa n semata-mata untuk kepentinga n
sangat simpel diatur dalam UU Perseroan
pribadi;
Terbatas (UU No.
pemegang saham yang bersangkutan
(hal. 61) mengemukanan bahwa
terlibat dalam perbuatan r.nelawan hukum
(ptercinE
l
Tahun 1995). Munis Fuady doktrin
yang dilakukan oleh perseroan; atau
the corporate veil\ ini mengajarkan bahwa sungguhpun suatu badan hukum
d. pemegang saham yang bersangkutan
bertanggung-jawab
secara hukum
hanya
baik langsung maupun tidak langsung terbatas pada harta atau aset badan hukum secara melawan hukum menggunakan
tersebut, akan tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung-jawab tersebut dapat ditembus
mengakibatkan kekayaan perseroan
(pierctn$) sampai kepada harta atau aset para
menjadi tidak cukup untuk memenuhi
shareholders ata u ownwers.
utang perseroan;
Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan
Dalam hal demikian, maka RUPS, atau kekuasaan penuh, dengan konsekwensi : beberapa ataukah salah satu atau lebih setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan pemegang saham dapat dimintai pertanggung-
oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan
jawaban secara pribadi (hoofdelflkl, sampai sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan, kepada harta pribadi. Untuk melihat dan sepanjang mbreka bertindak sesuai dengan mengetahui siapa yang paling bertanggung-
apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar,
lMOilj/G,UVd.
2
fdnnVil,zUS
3l
h'pcro'
ft
tidak
reksi/anggota Direksi harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1601c
melakukan pelanggaran atas anggaran dasar
KUH Perdata yang memberatkan (kedudukan
perseroan, maka perseroan-lah yang akan
Direksi dalam Perseroan) pada pelaksanaan
n tloaK metampau kewenangannya.
Selama Direksi
menanggung semua akibat
dari
perbuatan
Direksi tersebut, termasuk apabila mengalami
kerugian
atau kepailitan
perjanjian-perjanjian tersebut sebagai suatu perjanjian
perburuhan.
:
(sebagaimana
dimaksud dalam doktrin businees Judlement
Menurutnya, merumuskan kedudukan Direksi
rule tersebut di atas. Sedangkan bagi tindakan-
dalam dua hubungan hukum bukan masalah
tindakan Direksi yang merugikan Perseroan,
sepanjang kedua hubungan hukum tersebut
yang dilakukan di luar batas kewenangan yang
dapat diterapkan secara konsisten dan sejalan. Dalam hubungan hukum yang
diberikan kepadanya oleh anggaran dasar
(ultra virus), dapat tidak diakui oleh atau sebagai tindakan perseroan. Dengan ini, berarti Direksi bertanggung-jawab secara pribadi atas setiap tindakannya yang di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar Perseroan. DemJKan, sehingga
dirumuskan untuk Direksi tersebut, Direksi -
disatu sisi-'diperlakukan sebagai penerima kuasa'atau pemegang amanat dari perseroan untuk menjalankan perseroan sesuai dengan
kepentingannya (yaitu) mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah digariskan
Director atau setiap anggota Direksi
dalam anggaran dasar perseroan, dan -disisi
yang bersalah atau lalai dalam menjalankan
!aia- diperlakukan sebagai karyawan PEtseroan
tugasnya melakukan kepengurusan perseroan
(: pekerja/buruh) dalam hubungan atasan dan
Board
of
dan usaha
perseroan,
bawahan dalam suatu Perjanjian Perburuhan
akan bertanggung-jawab penuh secara pribadi
(:perjanjian kerja) yang mana berarti Direksi
untuk seluruh harta kekayaannya.
tidak
untuk kepentingan
diperkenankan untuk melakukan
sesuatu yang tidak atau. bukan menjadi KEDUDUDKAN HUKUM ANGGOTA DIREKSI
tugasnya.
DAI.AM PERSEROAN TERBATAS
Disinilah sifat Beberapa ilmuan hukum
merumuskan
renteng
dan
pertangoun*-iawaban
oertanp$un€-lawaban prlbadi
kuasa
Direksi menjadi sangat relevan dalam hal Direksi melakukan penylmpangan atas ukuasa" dan "perintah" Perseroan, untuk
sisi; dan sebagai
kepentingan Perseroan, walaupun hubungan
Perjanjian KerJa (labour agreement) disisi lain. Menurut Ahmad Yani & Gunawan Widjaja (hal.
hukum organ€rgan perseroan -termasuk DireksF, adalah "wilayah hukum" corparate
99), dalam pelaksanaanya kedudukan hukum
law.
kedudukan Direksi dalam Perseroan sebagai gabungan dari dua macam perjanjian, yakni,
sebagai perjanJian pemberlan (procuratiehouder) disatu
5Z
INFO
HWUN Vd. 2
fdtm
Vll,
20N
dinilai- cukup berlebihan tanpa menyadari bahwa para Direksi
s
Unda
mensyaratkan, bahwa anggota Direksi haruslah orang perorangan. Demikian itu Perseroan
ini
sebenarnla ,adalah mereka
berarti bahwa sistem hukum Perseroan yang profesional di bidang mereka lndonesia tidak dikenal adanya pengurus masing-masing. Mereka (para "anggota Perseroan oleh badan hukum perseroan Direksi) ini memperoleh penghasilan lainnya, maupun oleh badan usaha lain secara penjualan jasa dan kemampuan mereka ex officio (baik yang berbadan hukum, maupun untuk mengelola perusahaan dengan yang tidak berbadan hukum). Orang dan memberikan untung sebesar-besarnya perseorang (yang diangkat menjadi bagi (para pernegang saham) Perseroan; anggotaDireksi) adalah mereka yang cakap dan sebagaimana layaknya seorang untuk bertindak dalam hukum, tldak pernah yong-, . profesional dibidangnya, bagi 'mereka (para anggota Direksi) akan dinyatakan pailit oleh Pengadilan maupun menjadi anggota Direksi atau Komisaris berlaku hukum atam (; hanya yang terbaik (Perseroan lain) yang pernah dinyatakan yang. ..akan dipergunakan) yang sudah bersalah telah menyebabkan pailitnya selayaknya tidak ada campur-tangan Perseroan terserbut, dan belum pernah Pemerintah. dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Sifat tanggung-jawab Direksi Perseroan yang
dalam jangka waktu
5
tahun
(terakhir),
secara pribadi begBnggung- renteng atas setip
terhitung sejak tanggal pengangkatannya.
perbuatan pengurusan Perseroan yang
Dari rumusan tersebut jelas bahwa UUPT lebih
dilakukan oleh mereka secara menyimpang
mempertegas status dan kedudukan Direksi
(ultra vires), merupakan refleksi
dalam Perseroan, yaitu pada suatu sisi
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab atas
UUPT
atas
seorang karyawan secara pribadi atas diterima oleh Direksi Perseroan sebagai gaji setiap tindakannya yang dilakukan secara yang terbit sebagai akibat hubungan kerJa berlainan dari oerintah majikannya menurut majikan - buruh; dan hubungan ini juga aturan main yang telah ditentukan oleh
masih memperlakukan pembayaran
yang
membawa akibat bahwa setiap pemberhentian
majikan tersebut.
Direksi harus dianggap dan diterapkan sesuai
dengan ketentuan mengenai
pemutusan
Selama Direksi melaksanakan
tugas
hubungan kerja (phk).
sebaimana seharusnya (lntrc vires), maka
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya lebih lanjut
sudah selayaknyalah tidak dapat dimintai
menyebutkan bahwa rumusan tersebut di
perta nggu ng-jawa ba n seca ra pribad i, wa la upun
atas
tampaknya
lahir
dalam melindungi hak-hak Direksi dalam
'(1) dan (3)
upaya
Pasal 1367
suatu
merumuskan bahwa:
KUH
Perdata
tt#ottwuvvd?TdwwM 33
yang dirugikan, atau belum dibayar
keruglan
yang
dlsebabkan
perbwtannya sendlrl, tetapi
Reruglan
yang
Jula untuk
dlsebabkan
perbuatan orangerang,
karena
Wng
berkenaan dengan hubungan kerja antara pekerja,/buruh dengan korprasi
?.
Demikian
karena
juga seandainya korporasi mengalami kerugian
menjadi
atau kepailitan, dan aset atau aktivg korporasi
atau dlsebabkan oteh sudah tidak mencukupi untuk membalar banng-banng yang berada dlbawah segala hutang-hutang atas perikatan yang
&lnggungannya,
mereka
dibuat oleh korporasi, siapakah yang harus didahulukan pemenuhan pembayarannya ?,
mengangkat orang-orang lain
Apa jaminan bagi pekerja/buruh yang merasa
mewaklli urusan-urusan mereka, adalah
dirugikan karena hak-haknya belum dibayar,
pengawasannya (1367 (1) KUH Per).
b.
Majikan-majikan
dan
serientara pekerja atau karyawan telah diterbttkan oteh pelayan-pelayan, atau menyumbahgkan tenaga dan atau pikiran Mwahan-bawahan mereka dldalam dalam proses produksi dan turut berperan melakukan pekerjaan untuk mana onng- serta' dalam kemajuan dan eksintensi orangini dipakainp (1367 (3)KUH Per). korporadi?. Untuk menjawab pertanyaanbertanggung-Jawab tentang kerugian yang.
Lebih lanjut, bahwa tanggung-jawab (anggota
pertanyaan tersebut, harus dilihat dan dikaji
jika mereka (dapat)
masing-masing bentuk korporasinya dan status
Direksi) tersebut berakhir
membuktikan bahwa mereka tidak dapat entittynya. mencegah perbuatan untuk mana mereka' seharusnya bertanggung-jawab
itu (1367 (5)
Secara umum, menurut Pasal 1131 dan 1,L32
KUH Per).
Burgertijke'Wetboek bahwa pada prinsipnya
Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan (Pasal
semua kebendaan (asset/aktiva)
1367) sebagaimana tersebut, berlaku pula korporasi sebagai debitor, baik berupa untuk hubungan Direksi dengan Selanjutnya UUPT
juga
Perseroan.
milik
benda
bergerak maupun tidak bergerak, baik yang
memberikan hak (sudah) ada maupun yang akan ada di
kepada para pemegang saham (stockholder, kemudian hari, menjadi tanggungan untuk shareholder) untuk menuntut Direktur secara
segala perikatan yang dibuatnya. Kebendaan
pribadi atas setiap tindakan Direksi yang tersebut menjadi jaminan bersama-sama merugikan pemegang saham.
bagi
semua kreditur (konkuren un secure creditor).
Hasil penjualan kebendaan debitor
dibagi
TANGGUNG-JAWAB KORPORASI TERHADAP
menurut keseimbangan yakni menurut besar-
PEKERJA
kecilnya piutang masing-masing,
Dalam kaitan dengan hukum ketenagakerjaan,
apabila diantara para kreditur terdapat alasan
yang menjadi persoalan adalah bagaimana
untuk didahulukan berdasarkan hak istimewa
kewajiban korporasi terhadap pekerjar/buruh
(previlegie).
34
tMO Htil(1l$ vd. 2 f*tun
Vtl,
M
kecupli
, dipenuhi kewajiban
dalam
dibayar secara proporsional yang lazim disebut
peraturan perundang-undangan secara komprehensif, termasuk UU
sebaga i kred itur kon ku ren ( unsecure creditorl.
Ketenagakeriaan,
semua kreditur yang tingkatannya
sama
Vendu Re$lement,
UU
Perpajakan dan Kitab Undang-Undang Hukum
(Bur$ertiike Wetboekl,
khususnyS'
Dengan kata lain, bahwa untuk memenuhi
Perdata
kewajiban korporasi terhadap semua kreditur atau pihak-pihak yang berpiutang, pada prinsipnya kreditur/siberpiutang harus dipisahkan menurut tingkatan kelasnya. Tingkatan kreditur ada tiga macam kelas yang pemenuhan hak-haknya dipenuhi sesuai dengan urutannya, yakni Rredftur separats, kredltur preferen dan kredltur
Pasal 1139 dan 1149, serta UU lainnya yang
konhuren. Kreditur separatis (secure creditor)
Menurut Pasal
tLst jo
1136
KUH
Perdata, termasuk dalam kelompok kreditur
separatis adalah hipotik, gadai, hak tanggungari, fidusia dan lain-lain. Kreditur separatis tersebut kedudukannya lebih tinggi daripada hak istimewa pada kreditur
harus diutamakan pemenuhan hak-haknya preferen. daripada kerditor preferen. Demikian juga Sedangkan kreditur preferen adalah kreditur
kreditur preferen
harus lebih diutamakan
yang oleh undang.undang diberikan hak untuk
pemenuhan hak-haknya dari pada kreditur
didahulukan pembayarannya semata-mata
konkuren. Pekerja/buruh adalah termasuk
berdasarkan sifat piutangnYa.
kreditur preferen *aiaupun
UU
Dan termasuk datam kreditur preferen adalah
UUK)
kreditur atas piutang-piutang yang
mendudukkan kreditur pekerja/buruh sebagai
diistimewakan terhadap benda-benda tertentu
kreditur (preferen) yang lebih diutamakan pada
dan kreditur yang
Ketenagakerjaan (Pasal
saat
95 ayat (5)
perusahaan dinyatakan
likuidasi. Dengan demikian
pailit
mempunyai hak-hak
atau
istimewa atas semua benda-benda bergerak
berdasarkan
dan tidak bergerak pada umumnya, demikian
urutan tingkatan kreditur tersebut, hak-hak juga pajak-pajak, hutang kepada Negara dan pekerja/buruh dipenuhi apabila (para) kreditur upah buruh. Siapakah yang terlebih dahulu separatis sudah dipenuhi oleh korporasi. dipenuhi hak-haknya diantara para kreditur
Sebaliknya hak-hak pekerja/buruh -yang )4ang diistlmewakan, hal ini sangat tergantung termasuk dalam kreditur preferen- harus dari sifat-sifat hak istimewanyaa berdasarkan terlebih dahulu dipenuhi sebelum memenuhi peraturan perundang-undangan. Yang jelas
bahwa diantara para kreditur persoalannya
termasuk tersebut ?.
adalah siapa sajakah
dalam
kreditur
yang
preferen
pemenuhan hak-hak pekerja/buruh dilakukan
seielan kewajiban kepada negara (: pajak), biap perkara, bialaa lelangtelah dipenuhi.
tl#O
flt0t$
Vd. 2fdfor;Vn,
M
35
berada pada urutan keempat dalam kelompok
juga terhadap pihak (keilga) yang mempunyai
kreditur preferen.
hubungan hukum dan terkait dengan perseroan, baik langsung maupun tidak
PENUTUP
langsung dengan Perseroan.
Sebagai penutup dari tutisan ini dapat disimpulkan bahwa tanggung-jawab pelaku Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa usaha dalam hal mengalami kerugian atau yang melaksanakan kepailitan dan bahkan apabila merugi atau pailit atau bahkan sampai dilakukan tikuidasi,
rkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan
baik sebagai soleproprietor atau
perjanjian pemberlan kuasa
sama dalam suatu korporasi atau assosiasi,
dan penturan per:UU yang berlaku, Direksi (sebagai
sangat tergantung dari bentuk usahanya dan
pemegang flduclary dutles dari shareholders
memorandum of association para pihak yang
Perseroan) bertanggung-jawab penuh atas pengurt san dan pengelolaan Perseroan untuk
bersama-
terlibat. Dengan lain perkataan, masing-masing
bentuk usaha yang dipilih oleh pelaku usaha rnempunyai pegaturan dan cara penyelesaian
kepentinilan dan tujuan Perseroan, dan untuk
menjalankan tugas
dan kewajiban
yang
yang telah diatur dan ditentukan dalam diemban dengan i'tikad baik, sesuai dengan peraturan- perundang-undangan, yaitu keteentuan yang diberikan oleh anggaran Seberapa besar tanggung-jawab pelaku usaha
dasar Perseroan dan peraturan perundang-
atas kerugian dan kepailitan. suatu (badan) undangan yang berlaku. usaha, akan mempengaruhi besarnya tanggung-jawab pelaku usaha yang harus Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak diemban.
pekerja atau karyawan apabila terjadi kerugian
atau kepailitan atau penutupan perusahaan, Sebagai organ Perseroan, Direksi melakukan hak pekerja/buruh dilakukan setelah hak-hak pengurusan atas Perseroan
dan bertanggung- kreditur separatis telah dipenuhi. Pekerja atau jawab penuh atas kegiatan pengurusan karyawan adalah merupakan kreditur preferen Perseroan untuk kepentingan, dan untuk setelah biaya-biaya lelang, kewajibanmencapai tujuan- Perseroan, serta mewakili kewajiban kepada Negara, biaya-biaya Perseroan dalam segala tindakannya, baik di
penguburan, pengobatan dan perawatan fiika
dalam maupun di. fugr.Pengaditan (persona
ada), semuanya telah dipenuhi.
standi ini judicio).
Demikia n kiranya, semoga bermanfaat.
Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap
Perseroan tersebut, Direksi
tidak
hanya
bertanggung-jawabterhadap Perseroan dan
36
tMOHUatUvd2f*nvil,M
'uVwar U,asi,^+. Xasubag Dcpvqluftrav,s
Kr^strltasi t+!fu^rv, ELro l*suuW
Brhan Bacran: Prof. Abdulkadir Muhammad, 5.H., Ahmad Yani 8 Gunawan Widjaja,
llulun
Pentsahaan lndonwia
[itra
Aditya Eatti. Bandung 2[02;
Pdrsenan ferbahs,(Seri lluhn Bisnid, Raiawali Pers, Jakarta 2000:
Pruf.0R, thataniarrasjid Ais, S.}l., lil.H., Penerobosan tadar Percenan dan Soal-snalAkalllulun Perasahnn,[itra A/itya Bakti, Bandung 2004;
Munir Fuady, S,lT,, l,l.H., Prof, 0R.
|T.
LL.M.,
llulun
Perusahaan([)alam Paradigma Hulum Bisnis),
Rochmat Soemitro, 8.H., llahan Percenan
R.T. Sutantya
larbatn hyasn dn
I{. Hadhikusuma, S.H., 0R. Sumantoro, Pengertin
Berlaku di lndonesia), Rajawali Pres, Jakada
l$85;
/tilol
[itra
Aditya Bahi, Bandung l$99;
lfaftaf,Emsco, Bandung 1993;
llulun Perunhaan (Bentuhbantuk
Perusahaan Yang
,tFOHWuuVd. 2ftwtvil,
W
37
