BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut UU No. 16 Tahun 2001, sebagai dasar hukum positif Yayasan, pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Bastian (2007), karakteristik utama organisasi non profit seperti yayasan berbeda dengan organisasi swasta (profit). Perbedaannya terletak pada mekanisme organisasi bersangkutan dalam memperoleh sumber daya awal yang dibutuhkan umumnya diperoleh dari sumbangan. Setiap organisasi, termasuk yayasan, memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan yang bersifat kuantitatif mencakup pencapaian laba maksimum, penguasaan pangsa pasar, pertumbuhan organisasi dan produktivitas. Sementara tujuan kualitatif dapat disebutkan sebagai efisiensi dan efektivitas organisasi, manajemen organisasi yang tangguh, moral karyawan yang tinggi, reputasi organisasi, stabilitas, pelayanan kepada masyarakat dan citra perusahaan. Adapun ciri-ciri yayasan seperti berikut: (1) Bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan;
(2)
Tidak
semata-mata
mengutamakan
keuntungan
atau
mengejar/mencari keuntungan dan/atau penghasilan yang sebesar-besarnya; (3) Tidak mempunyai anggota.
1
2
Masih menurut Bastian, pengelola yayasan (pengurus dan pengawas) bertanggung jawab kepada Pembina yang disampaikan dalam Rapat Pembina yang diadakan setahun sekali. Pola pertanggungjawaban di yayasan bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi,
seperti
Pertanggungjawaban
pertanggungjawaban horizontal
yayasan
(horizontal
kepada
accountability)
Pembina. adalah
pertanggungjawaban ke masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban manajemen (managerial accountability) merupakan bagian terpenting bagi kredibilitas manajemen di yayasan. Tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban tersebut dapat menimbulkan implikasi yang luas. Salah satu organisasi nirlaba atau yayasan yang ada di Indonesia adalah Palang Merah Indonesia (PMI). Perhimpunan Palang Merah Indonesia secara resmi dibentuk pada tanggal 17 September 1945. Kegiatan pertamanya yakni membantu korban perang revolusi kemerdekaan RI serta mengembalikan korban tawanan perang sekutu maupun Jepang sehingga PMI telah mendapat pengakuan secara internasional. Pengakuan tersebut didapat secara resmi sejak tahun 1950 sejalan dengan penempatan PMI sebagai salah satu anggota dari Palang Merah Internasional yang sesuai dengan Keppres No.25 tahun 1959 dan Keppres No.246 tahun 1963. Hingga saat ini PMI telah tersebar dalam jaringan kerja yang ada di lebih dari 30 daerah provinsi dengan dukungan 165 unit operasional transfusi darah yang ada di
3
seluruh Indonesia. (Dikutip dari situs Merdeka.com diakses pukul 13.00, Kamis 1 Mei 2015) Masih menurut Merdeka.com pada dasarnya PMI mempunyai empat tugas pokok yakni kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transfusi darah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1980. Selain itu, dalam mengemban tugasnya PMI selalu berpegang teguh dengan tujuh landasan dasar dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan. Dengan visi "PMI diakui secara luas sebagai organisasi kemanusiaan yang mampu menyediakan pelayanan kepalangmerahan yang efektif dan tepat waktu, terutama kepada mereka yang paling membutuhkan, dalam semangat kenetralan dan kemandirian", PMI selalu ikut aktif dalam berbagai gerakan kemanusiaan antara lain dalam bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, konflik, dan beberapa peristiwa lainnya. PMI Kota Malang merupakan salah satu cabang dari PMI Provinsi Jawa Timur dari 38 cabang, PMI Kota Malang juga akan membantu program kemanusiaan dari PMI Provinsi Jawa Timur. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesra No. B-293/MENKO/KESRA/V/1989 tanggal 19 Mei 1989 berisikan pengumpulan sumbangan masyarakat melalui Bulan Dana PMI adalah usaha yang resmi, digariskan oleh pemerintah, dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk pemerintah, diawasi oleh pemerintah, dan PMI dalam pemanfaatannya bertanggung jawab kepada pemerintah. Selain itu perolehan dana yang dihimpun
4
oleh PMI berasal dari bantuan yang tidak mengikat, usaha-usaha yang sah dan subsidi
pemerintah.
(Dikutip
dari
situs
resmi
PMI
Jawa
Timur
www.pmijawatimur.com diakses pukul 13.00, Kamis 1 Mei 2015) Lingkungan pengendalian perusahaan merupakan perilaku manajemen dan karyawan secara keseluruhan mengenai pentingnya pengendalian (Warren, 2009). Kas adalah suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar, dalam arti yang paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas.(Baridwan, 2001) Kas merupakan salah satu unsur aktiva yang paling penting karena kas merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Manajemen bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam hal ini penerimaan kas, terdapat sumber penerimaan yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan peneriman kas dari piutang. Sedangkan untuk pengeluaran kas dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan menggunakan cek dan uang tunai. (Mulyadi, 2001) Berdasarakan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya dan menyadari pentingnya penerapan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran kas maka peniliti mengambil judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Malang”.
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang peneliti rumuskan yaitu bagaimana sistem pengendalian internal atas sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh Palang Merah Indonesia Kota Malang? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang disusun peneliti, maka tujuan penelitian yaitu menganalisis sistem pengendalian internal atas sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh Palang Merah Indonesia Kota Malang. D. Batasan Penelitian Untuk memperjelas permasalahan, maka peneliti membuat batasan penelitian yaitu dengan hanya memfokuskan pada unit Markas PMI Kota Malang. Peneliti hanya melakukan penelitian atas aktifitas dan transaski yang dilakukan di Markas PMI Kota Malang yaitu dari peminjaman ambulance dan pelayanan kesehatan. E. Manfaat Penelitian Peneliti berharap dari penelitian ini mampu bermanfaat bagi peneliti sendiri, pembaca bahkan organisasi kemanusian (perusahaan) yang terkait sebagai referensi atau sumber informasi mengenai pengendalian internal atas sistem penerimaan dan pengeluaran kas khususnya organisasi nirlaba (perusahaan) non profit.
