PARADIGMA PENGATURAN KEPEGAWAIAN DALAM UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

PARADIGMA PENGATURAN KEPEGAWAIAN DALAM UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

acehterkini.com

I.

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat, serta mewujudkan reformasi birokrasi dan good governance, Pemerintah dituntut agar memiliki sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu diperlukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur sipil negara. Perubahan mendasar tersebut harus menitikberatkan pada aspek efesiensi, efektifitas, dan produktivitas sumber daya aparatur sipil negara melalui pembagian kerja hirarkis dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat.Untuk dapat mencapai hal tersebut, pegawai pemerintah perlu didorong untuk dapat mengembangkan segenap kompetensinya melalui manajemen sumber daya aparatur sipil negara yang komprehensif. Paradigma ini mengharuskan perubahan pengelolaan sumber daya tersebut dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai menuju pespektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis (strategic human resource management) agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara unggulan selaras dengan dinamika perubahan misi aparatur sipil negara.1

1

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara.

Tulisan Hukum/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku/Umum

1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Kepegawaian ) yang selama ini menjadi landasan hukum dan regulasi utama dalam hal kepegawaian dirasa telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan paradigma yang hendak dibangun dan diwujudkan dalam manajemen sumber daya aparatur sipil negara, sehingga perlu disusun undang-undang baru yang juga sesuai dengan tuntutan global. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang telah disahkan dan diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 yang lalu, muncul untuk mengakomodir paradigma baru serta pembaharuan dan perubahan dalam manajemen sumber daya aparatur sipil negara. Dalam Undang-Undang tersebut, muncul pandangan baru seperti penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) beberapa pengertian baru. sepertidefinisi Manajemen ASN yang merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme2. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.3 Selain itu terdapat beberapa substansi baru dan perbedaan yang cukup mendasar mengenai regulasi kepegawaian yang berubah dalam UU ASN dari UU Kepegawaian sebelumnya, antara lain mengenai Asas, Prinsip, Jenis, Status dan Kedudukan, Kelembagaan dan Manajemen ASN, dan substansi regulasi lainnya.

II. PERMASALAHAN 1. Bagaimana pengaturan tentang kategori, jenis status, kedudukan, jabatan, hak, dan kewajiban Pegawai ASN dalam UU ASN? 2. Bagaimanakah pengaturan pola manajemen kepegawaian dalam UU ASN? 3. Bagaimana prosedur pemberhentian Pegawai ASN dalam UU ASN? 4. Bagaimana kedudukan pegawai kontrak dalam UU ASN? 5. Bagaimanakah pengaturan mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam UU ASN? 6. Bagaimanakah pengaturan mengenai pegawai ASN yang menjadi Pejabat Negara dalam UU ASN? 7. Bagaimanakah pengaturan mengenai kelembagaan dalam UU ASN?

III. PEMBAHASAN 2 3

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 2


2

A. KATEGORI, JENIS STATUS, KEDUDUKAN, JABATAN, HAK, DAN KEWAJIBANPEGAWAI ASN DALAM UNDANG-UNDANG ASN. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.4 Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.5 Jika dalam UU Kepegawaian sebelumnya, Pegawai Negeri dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu : 1. Pegawai Negeri, terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan b. Pegawai Negeri Sipil Daerah 3. Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud diatas, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.6

Berbeda dengan UU Kepegawaian, dalam UU ASN Pegawai ASN kini terbagi menjadi 2 (dua) dengan status kepegawaian yang diatur sebagai berikut:7 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status kepegawaian sebagai Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan status kepegawaian sebagai Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.8 Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana 4

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 2 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2. 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 6 dan Pasal 7. 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 8 dan Pasal 9. 5


3

kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.9 Sebagai pelaksana kebijakan publik, Pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.10 Sedangkan sebagai pelayan publik, Pegawai ASN bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempunyai tugas utama yaitu untuk mempererat

persatuan

dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.11

kesatuan

Disamping menjalankan tugasnya, Pegawai ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.12 Dalam UU ASN diatur secara spesifik pembagian jabatan ASN. Jabatan ASN dalam Undang-Undang ini terdiri dari :13 1. Jabatan Administrasi adalah sekelompok berkaitan

dengan pelayanan

pembangunan.

publik

jabatan yang serta

berisi

administrasi

fungsi

dan

tugas

pemerintahan dan

14

Jabatan Administrasi terbagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :15 a. Jabatan Administrator, bertanggung jawab

memimpin

pelaksanaan

seluruh

kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. b. Jabatan Pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. c. Jabatan Pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.16 Jabatan Fungsional dalam UU ASN terdiri atas :17 a. Jabatan fungsional keahlian, terdiri atas :18 1) ahli utama; 2) ahli madya;

9

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 11 Huruf a. 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 11 Huruf b dan Huruf c. 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12. 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 13. 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Angka 10. 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 14 dan 15. 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Angka 11. 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 18. 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 18 Ayat (2). 10


4

3) ahli muda; dan 4) ahli pertama. b. Jabatan fungsional keterampilan, terdiri atas :19 1) Penyelia adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan jabatan fungsional keterampilan. 2) Mahir adalah Pegawai ASN yang

diangkat

berdasarkan

keterampilan,

pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi utama dalam Jabatan Fungsional. 3) Terampil adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi lanjutan dalam jabatan fungsional keterampilan. 4) Pemula adalah

Pegawai ASN

yang

diangkat

berdasarkan

keterampilan,

pendidikan, dan pengalamannya untuk pertama kali dan melaksanakan fungsi dasar dalam jabatan fungsional keterampilan.20 3. Jabatan Pimpinan Tertinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.21 Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas :22 a. jabatan pimpinan tinggi utama, adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian. b. jabatan pimpinan tinggi madya, meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara. c. jabatan pimpinan tinggi pratama, meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris

direktorat

jenderal,

sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala

badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara. Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi kepangkatan, pendidikan

dan

pelatihan,

ditetapkan syarat rekam

jejak

kompetensi, kualifikasi,

jabatan

dan integritas, serta

persyaratan lain yang dibutuhkan.23 19

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 18 Ayat (3). Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 18 Ayat (3). 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Angka 7. 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 19 Ayat (1) dan Penjelasannya. 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 19 Ayat (2). 20


5

UU ASN juga mengatur secara jelas dan tegas terkait kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pegawai ASN sebelum memperoleh hak-haknya. Kewajiban Pegawai ASN antara lain: a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan untuk Haknya, Pegawai ASN diberikan hak sesuai dengan jenis dan statusnya yaitu : 1. Hak PNS:24 a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi. 2. Hak PPPK:25 a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.26

24

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 22. 26 Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 22 Ayat (1). 25


6

B. PENGATURAN

POLA

MANAJEMEN

KEPEGAWAIAN

DALAM

UNDANG-

UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA Pengaturan pola manajemen Kepegawaian dalam UU ASN diselenggarakan dengan Sistem Merit.27Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.28 Pemberlakuan Sistem Merit akan dilakukan melalui : 

Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif



Menerapkan prinsip fairness



Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja



Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik



Manajemen SDM secara efektif dan efisien



Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.29

Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK.30 Manajemen PNS, meliputi :31 a. b. c. d. e. f. g. h. i. i. j. k. l. m.

penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; Penilaian kinerja penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; pensiun dan tabungan hari tua; dan perlindungan.

Manajemen PPPK, meliputi :32 a. b. c. d. e. f. g. h. i.

penetapan kebutuhan; pengadaan; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin; pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan perlindungan.

1. Manajemen PNS a. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Disusun oleh setiap instansi pemerintah berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan dijadikan dasar bagi Menteri untuk menyusun dan menetapkan kebutuhan Jabatan PNS secara nasional.33 27

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 51. Materi Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Perikanan Dan Kelautan RI, www.ropeg.kkp.go.id. 29 Ibid. 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 52. 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 55. 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 93. 28


7

Menteri dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.34Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS oleh Menteri dilakukan dengan memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis dari kepala BKN.35Penyusunan kebutuhan PNS merupakan analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi Pemerintah.36Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS ditetapkan sesuai dengan siklus anggaran.37 b. Pengadaan PNS Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau

Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah, yang dilakukan

berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri dan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.38 c. Pangkat dan Jabatan Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.39Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.40 Berbeda dengan UU Kepegawaian, dalam UU ASN PNS dapat berpindah antar dan antara Instansi

Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional Pusat

dan

Instansi

Daerah berdasarkan

kualifikasi,

kompetensi,

di dan

penilaian kinerja.41 PNS dalam UU ASN juga dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana pangkat atau jabatan tersebut disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.42 d. Pengembangan Karir

33

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 Ayat (1), (2), dan (3). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Angka 18. 35 Penjelasan Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 36 Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 37 Penjelasan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 58 Ayat (1), (2), dan (3). 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 68 Ayat (2). 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 68 Ayat (3). 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 68 Ayat (4). 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 68 Ayat (5). 34


8

Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, yang dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.43 Integritas yang dimaksud diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.44 Sedangkan, moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.45 Kompetensi tersebut meliputi:46 

kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;



kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan



kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

e. Pola Karir Pola Karir PNS wajib disusun oleh setiap Instansi secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Hal tersebut dilakukan guna menjamin keselarasan potensi

PNS

dengan kebutuhan

penyelenggaraan

tugas

pemerintahan dan

pembangunan.47 f.

Promosi Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional

PNS dilakukan oleh

Pejabat

Pembina Kepegawaian setelah

mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.Tim penilai kinerja PNS dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang.48 g. Mutasi Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi , antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan 43

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 69 Ayat (1) dan (2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 69 Ayat (4). 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 69 Ayat (5). 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 69 Ayat (3). 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 71 Ayat (1) dan (2). 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 72. 44


9

Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.Mutasi PNS dari Instansi Pusat ke Instansi Daerah dan sebaliknya setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.Untuk mencegah konflik kepentingan PNS yang memiliki hubungan tali perkawinan dan hubungan darah secara langsung dalam satu unit kerja dapat dimutasi

pada

unit yang

berbeda

berdasarkan

keputusan

Pejabat

Pembina

49

Kepegawaian.

h. Penilaian kinerja Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.50 i.

Penggajian dan Tunjangan Setiap PNS berhak mendapatkan gaji yang adil dan layak guna menjamin kesejahteraannya. Gaji yang diberikan dibayarkan secara bertahap sesuai dengan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Pegawai Pusat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Pegawai Daerah.51 Selain gaji, PNS juga berhak atas Tunjangan dan Fasilitas. Tunjangan dimaksud meliputi Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sesuai pencapaian kinerja, dan Tunjangan Kemahalan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.52

j.

Penghargaan PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.53 Penghargaan tersebut dapat berupa pemberian:54 a. tanda kehormatan;

49

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 73 dan Penjelasannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 76 dan Pasal 77. 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 79 Ayat (1), (2), (3), (4), dan Ayat (5) 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 80 Ayat (1), (2), (3), dan (4). 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 82. 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 83. 50


10

b. kenaikan pangkat istimewa; c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan. k. Disiplin PNS wajib mematuhi disiplin PNS dan akan dijatuhi hukuman disiplin apabila melakukan pelanggaran disiplin. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.55 l.

Pemberhentian PNS dapat diberhentikan baik sementara, dengan hormat maupun tidak dengan hormat.

m. Pensiun dan Tabungan Hari Tua PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS yang akan diberikan kepada PNS yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan seperti batasan usia, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana telah diatur dalam UU ASN.56 n. Perlindungan Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: 

jaminan kesehatan



jaminan kecelakaan kerja



jaminan kematian



bantuan hukum

Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Sedangkan bantuan

hukum

yang diberikan berupa

pemberian

bantuan

hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.57 2. Manajemen PPPK58 Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan 55

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 86 Ayat (1), (2), (3), dan (4). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 90 dan Pasal 91. 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92. 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99. 56


11

Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PROSEDUR PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN DALAM UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA Dalam UU ASN prosedur pemberhentian Pegawai ASN dibedakan atas Pemberhentian PNS dan Pemberhentian PPPK. Pemberhentian PNS dalam UU ASN dibedakan menjadi : 1. Pemberhentian dengan hormat59 PNS diberhentikan dengan hormat karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. mencapai batas usia pensiun; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. PNS juga dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. 2. Pemberhentian tidak dengan hormat60 PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

59 60

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Ayat (1), (2), dan Ayat (3). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Ayat (4).


12

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. 3. Pemberhentian sementara61 PNS diberhentikan sementara, apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam UU ASN Pemberhentian PPPK disebut dengan istilah Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja yang dibagi menjadi : 62 1. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat karena: a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir; b. meninggal dunia; c. atas permintaan sendiri; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dilakukan tidak atas permintaan sendiri karena: a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana; b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. 2. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

61 62

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 88 Ayat (1). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 105 Ayat (1), (2), dan (3).


13

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Sementara PNS yang berhenti bekerja atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS. Batas usia pensiun yaitu:63 a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. Jaminan Pensiun diberikan apabila :64 a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; c. mencapai batas usia pensiun; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan

D. KEDUDUKAN PEGAWAI KONTRAK DALAM UNDANG-UNDANG ASN Salah satu hal yang baru dalam UU ASN adalah terdapatnya pengaturan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK menurut UU ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.65 PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN.66 Perbedaan mendasar antara PNS dengan PPPK antara lain mengenai status PPPK yang bukan pegawai tetap (bersifat sementara berdasarkan perjanjian kerja), tidak memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) nasional, serta tidak diaturnya mengenai hak untuk mendapatkan fasilitas, jaminan pensiun, pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi yang dalam UU ASN hanya diatur untuk PNS saja.

63

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 90. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 91. 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 4 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 7 ayat (1) 64


14

UU ASN memberikan regulasi dan paradigma berbeda dan lebih lengkap mengenai PPPK jika dibandingkan dengan pengaturan mengenai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana diatur dalam UU Kepegawaian sebelumnya. Pada dasarnya PPPK dan Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Honorer) yang selama ini mengacu pada UU Kepegawaian adalah Pegawai yang diangkat selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan tidak berkedudukan sebagai PNS, namun terdapat beberapa perbedaan pengaturan yang cukup mendasar antara lain adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban, dan diaturnya Manajemen PPPK yang meliputi penetapan kebutuhan; pengadaan; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin; pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan mengenai perlindungan bagi PPPK. Pada dasarnya paradigma PPPK berbeda dengan tenaga honorer selama ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar pada dasarnya mengatakan bahwa PPPK bukanlah honorer, melainkan menjadi akselerator. PPPK terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang masuknya didasarkan pada multi level entry.67 Menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, PPPK merupakan pegawai profesional. PPPK berbeda sama sekali dengan tenaga honorer. Tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus tes CPNS tidak bisa serta merta ditetapkan menjadi PPPK.Untuk menjadi PPPK, pintu masuknya jelas seperti halnya untuk CPNS, harus melalui pengusulan dan penetapan formasi, kinerjanya juga terukur. PPPK juga mendapatkan remunerasi, tunjangan sosial, dan kesejahteraan mirip sama dengan PNS. Karena itu, setiap instansi yang mengangkat harus mengusulkan kebutuhan dan formasinya, kualifikasinya seperti apa, serta harus melalui tes.68 Berdasarkan UU ASN, rekrutmen PPPK harus berdasarkan perencanaan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Kebutuhan dan Jenis Jabatan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri, yang dalam hal ini merupakan kewenangan Kementerian PAN-RB. Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK oleh Menteri dengan memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis dari kepala BKN.69 Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK pun terbatas, hanya jabatan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden. Proses Rekrutmen calon PPPK juga harus melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan 67

http://bisnis.liputan6.com/read/2063427/pemerintah-kebut-penyelesaian-pp-pegawai-kontrak diakses pada Rabu 8 Oktober 2014. 68 http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2158-pppk-bukan-honorer-baju-baru diakses pada Rabu 8 Oktober 2014 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara penjelasan Pasal 94 ayat (4). Tulisan Hukum/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku/Umum

15

menjadi PPPK.70 Pengangkatan calon PPPK juga harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.71 Hal tersebut berarti setiap instansi pemerintah kini tidak bisa lagi langsung mengangkat pegawai kontrak/honorer sendiri dengan relatif bebas sesuai kebutuhannya selama ini, karena penentuan formasi PPPK terbatas dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 16A UU Kepegawaian, tenaga honorer yang telah bekerja pada instansi pemerintah yang menunjang kepentingan Nasional dapat diangkat langsung menjadi PNS untuk memperlancar tugas umum pemerintahan dan pembangunan, sedangkan berdasarkan UU ASN secara tegas diatur bahwaPPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.72 Hal tersebut diatur secara tegas untuk mengatisipasi permasalahan yang telah terjadi selama seperti mengenai permasalahan pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (dua) menjadi PNS. Setiap PPPK juga harus dinilai kinerjanya untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensinya.73 Kesejahteraan PPPK sebagai aparatur negara juga lebih diperhatikan sekarang.UU ASN mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan PPPK karena selama ini banyak pegawai tidak tetap (kontrak/honorer) tidak diberikan gaji yang layak, bahkan jauh dibawah upah minimum daerah setempat karena tidak adanya peraturan yang tegas mengatur mengenai penggajian dan tunjangan dalam UU Kepegawaian. UU ASN juga memberikan ketentuan yang memberikan kesempatan bagi PPPK untuk mengembangkan kompetensinya dan juga pemberian penghargaan bagi PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan,

kejujuran,

kedisiplinan,

dan

prestasi

kerja

dalam

melaksanakan

tugasnya.Penghargaan tersebut dapat berupa pemberian tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan.atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.74 Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Hal yang perlu dicermati adalah bahwa UU ASN hanya mengatur mengenai jangka waktu perjanjian kerja minimal PPPK. Sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2), Masa perjanjian 70

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 96 ayat (2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 98 ayat (1). 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 99 ayat (2). 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 100 ayat (8). 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 103 ayat (2). 71


16

kerja PPPK paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. UU ASN tidak mengatur lebih lanjut secara tegas mengenai jangka waktu maksimal perjanjian kerja bagi PPPK. Padahal sesuai dengan definisinya, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, sehingga pada pokoknya PPPK bersifat sementara dan bukan pegawai tetap. Jika dibandingkan dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (bagi tenaga kontrak) yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun75 dan apabila diperpanjang melebihi jangka waktu tersebut maka demi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu76 atau dengan kata lain menjadi tenaga kerja tetap.Ketidakpastian jangka waktu maksimal perjanjian kerja bagi PPPK dalam UU ASN jika tidak diberikan pengaturan secara tegas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan wewenang atau praktek korupsi, kolusi dan nepotisme oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang lainnya dan juga desakan dari PPPK dalam rekrutmen maupun perpanjangan masa perjanjian kerja bagi PPPK, karena selama ini banyak tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang terus-menerus diperpanjang perjanjiannya, walaupun pengaturan dalam UU Kepegawaian menyatakan bahwa pegawai tidak tetap diangkat untuk jangka waktu tertentu. Selain itu karena pegawai kontrak/tenaga honorer yang telah ada selama ini nantinya tidak secara otomatis diangkat sebagai PPPK sebagaimana dimaksud dalam UU ASN maupun sebagai PNS, maka timbul potensi permasalahan dan kekosongan hukum yang mengatur mengenai pegawai kontrak/tenaga honorer yang tidak berhasil menjadi PPPK maupun PNS nantinya, karena UU Kepegawaian yang selama ini menjadi dasar pengangkatan mereka telah dicabut dan digantikan oleh UU ASN.

E. PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah sebagai nomenklatur baru dalam UU ASN yang menggantikan sistem eselon yang ada selama ini.Jabatan Pimpinan Tinggi, berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, analisis

dan rekomendasi

kebijakan dan kepemimpinan manajemen,

pengembangan kerja sama dengan instansi lain, dan keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Untuk setiap Jabatan 75 76

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (7)


17

Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) terdiri dari: a. JPT Utama. Yang termasuk JPT adalah kepala lembaga pemerintah non kementerian. b. JPT Madya. JPT Madya meliputi meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara c. JPT Pratama JPT Pratama meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.

Salah satu hal baru yang diatur dalam UU ASN terkait JPT adalah bahwa pengisian JPT Utama dan Madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Hal ini membuka kesempatan luas bagi setiap orang untuk dapat berpartisipasi dan mewujudkan sistem penyelenggaraan manajemen ASN yang profesional dan benar-benar kompetitif, karena JPT dapat diisi oleh pihak-pihak yang benar-benar profesional dan kompeten tidak terbatas pada ASN yang berstatus sebagai PNS. Hal yang perlu dicermati adalah berdasarkan ketentuan Pasal 111 UU ASN, ketentuan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 yang pada dasarnya antara mengacu pada prinsip dilakukan secara terbuka dan kompetitif oleh panitia seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain, dilakukan pada tingkat nasional/daerah, dapat disimpangi/dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan KASN. Hal tersebut berpotensi menimbulkan dualisme dalam sistem pengisian JPT dan manipulasi oleh instansi yang tidak ingin menerapkan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108,109 dan 110 UU ASN dengan berusaha terlihat telah menerapkan sistem merit. Oleh karena itu KASN sangat berperan penting dalam memberikan penilaian dan Tulisan Hukum/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku/Umum

18

persetujuan penerapan sistem merit oleh instansi pemerintah yang bersangkutan secara benar-benar ketat. Beberapa hal penting lain terkait Jabatan pimpinan tinggi dalam UU ASN:77 a.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi oleh Pejabat Pembina Kepegawaiandengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.

b.

Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua)

tahun

terhitung

sejak

pelantikan

Pejabat

Pimpinan

Tinggi,

kecuali

PejabatPimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dantidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. c.

Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun, namundapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, danberdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat PembinaKepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.

d.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian,kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukansecara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional.

e.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dankompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

f.

Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggotaKepolisian Negara Republik melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

g.

Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akanmencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, dan pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali.

h.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: 1)

Jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah non kementerian setara denganjabatan pimpinan tinggi utama;

2)

Jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;

3)

Jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;

4)

Jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;

5)

Jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas;

6)

Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana.

77

http://simpeg.agamkab.go.id/app/index.php?fa=site.media&f=ringkasan_uu_asn_(1)_531681cb5e0d81393983 947.pdf diakses pada Senin 13 Oktober 2014 Tulisan Hukum/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku/Umum

19

F. PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA UU ASN memberikan ruang bagi Pegawai ASN untuk dapat menjadi Pejabat Negara.78 Ketentuan Pasal 121 mengandung makna bahwa tidak hanya PNS saja yang dapat menjadi Pejabat Negara PPPK juga mendapatkan kesempatan yang sama. Ketentuan yang memberika ruang bagi pegawai untuk dapat menjadi Pejabat Negara pada dasarnya juga telah diatur dalam UU Kepegawaian sebelumnya, namun terdapat beberapa pengaturan yang berbeda antara lain untuk menyesuaikan dengan perkembangan struktur kelembagaan negara yang ada sekarang. Pejabat Negara yang dimaksud adalah :79 a.

Presiden dan Wakil Presiden;

b.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

d.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

e.

Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;

f.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

g.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

h.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

i.

Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

j.

Menteri dan jabatan setingkat menteri;

k.

Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

l.

Gubernur dan wakil gubernur;

m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n.

Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

UU Kepegawaian sebelumnya mengatur bahwa Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri80 dan Pegawai Negeri tersebut setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.81 Dalam UU ASN, terdapat perbedaan pengaturan mengenai status, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS yang menjadi Pejabat Negara. UU ASN mengatur bahwa Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua,

78

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122 80 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11 ayat (2) 81 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11 ayat (4) 79


20

dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS,82 sedangkan Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.83Begitu pula Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.84 Hal tersebut mendapatkan pengaturan agar netralitas PNS tetap terjaga sesuai dengan Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN dan mencegah penyalahgunaan status kekuasaan dan jabatan sebagai PNS dalam kepentingan politiknya, dan juga mengingat bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,85 karena keterlibatan pegawai ASN sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik merupakan hal yang dapat menyebabkan pemberhentian PNS dengan tidak hormat dan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan tidak hormat. UU ASN mengatur bahwa Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara diaktifkan kembali sebagai PNS.86 Namun hal yang menarik adalah adanya aturan bahwa PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan.87Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.88 Hal tersebut tentunya membutuhkan pengaturan yang lebih lanjut agar ada kejelasan mengenai hak kepegawaian PNS yang harus diberhentikan dengan hormat karena telah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dan tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud, seperti hak jaminan pensiun PNS dan hak-hak lainnya.

82

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 123 ayat (1) 84 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat (2) 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 123 ayat (2) 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 124 ayat (1) 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 124 ayat (2) 83


21

G. KELEMBAGAAN UU ASN telah mengatur mengenai kelembagaan terutama dalam Manajemen sumber daya ASN. Hal tersebut diatur untuk mengatasi tumpang tindih atau redundansi wewenang, tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang selama ini terkait dalam manajemen aparatur negara, terutama PNS. UU ASN juga menjadi dasar hukum pembentukan suatu lembaga baru yakni Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politikuntuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa89, selain itu juga diatur mengenai revitalisasi tugas dan fungsi lembagalembaga terkait manajemen yang selama ini sudah ada antara lain Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan–RB), lalu Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN90 dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.91 Menurut Pasal 25 UU ASN, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:92 a. Kementerian

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

di

bidang

pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN; c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan d. BKN,

berkaitan

dengan

kewenangan

penyelenggaraan

Manajemen

ASN,

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

89

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 20 91 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 21 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 25 ayat (1) 90


22

Lebih lanjut, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut secara rinci adalah sebagai berikut: a. Kementerian PAN-RB Kebijakan di bidang pendayagunaan Pegawai ASN meliputi:93 - kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia; - kebijakan umum pembinaan profesi ASN; - kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan Pegawai ASN, kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS. - pemindahan PNS antarjabatan, antardaerah, dan antarinstansi; - pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan Sistem Merit dalam penyelenggaraan Manajemen ASN; dan - penyusunan kebijakan rencana kerja KASN, LAN, dan BKN di bidang Manajemen ASN. b. KASN KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.94 Sedangkan tugas KASN adalah:95 - menjaga netralitas Pegawai ASN; - melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan - melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. Dalam melakukan tugas tersebut KASN dapat:96 - melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah; - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa; - menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; - melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan

93

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 30 95 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 31 ayat (1) 96 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 31 ayat (2) 94


23

- melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Wewenang KASN:97 - mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi; - mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; - meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; - memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan - meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Dalam melakukan pengawasan tersebut, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. c. LAN LAN memiliki fungsi sebagai berikut:98 - pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN; - pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN; - penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; - pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan - melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. LAN memiliki tugas sebagai berikut:99 - meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan; - membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi; - merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional;

97

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 43 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 44 98


24

- menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait; - memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan; - membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan - membina Jabatan Fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LAN memiliki kewenangan sebagai berikut:100 - mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; - memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan Manajemen ASN; dan - mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan PegawaiASN yang tidak memenuhi standar akreditasi. d. BKN BKN memiliki fungsi:101 - pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; - penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan - penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN. BKN memiliki tugas sebagai berikut:102 - mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN; - membina

dan

menyelenggarakan

penilaian

kompetensi

serta

mengevaluasi

pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; - membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian; - mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif; - menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN; - menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan - mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN. 100

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 47 102 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 48 101


25

BKN

dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya

berwenang

mengawasi

mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

dan 103

IV. PENUTUP

UU ASN membawa beberapa hal baru dan perubahan mendasar dalam aspek kepegawaian di Indonesia antara lain mengenai semangat penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, kategori, jenis status, hak dan kewajiban Pegawai ASN, pengaturan mengenai PPPK, jabatan pimpinan tinggi, serta kelembagaan dengan penekanan perubahan mendasar dalam aspek Manajemen ASN baik bagi Pegawai ASN yang berstatus PNS maupun PPPK. Sebelumnya, UU Kepegawaian tidak mengatur secara jelas tentang kedudukan, serta hak dan kewajiban bagi pegawai tidak tetap dalam hal mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Tidak jelasnya pengaturan mengenai hak pegawai tidak tetap dalam UU Kepegawaian mengakibatkan berbagai masalah seperti masalah kesejahteraan dan kedudukan pegawai tidak tetap. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pegawai tidak tetap yang memperoleh upah dibawah Upah Minimum Regional (UMR). Berbeda dengan UU Kepegawaian, UU ASN telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan serta hak dan kewajiban bagi PPPK. Agar dapat diimplementasikan secara efektif, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun peraturan perundang-undangan atau regulasi lain sebagai peraturan pelaksana UU ASN hendaknya dapat segera disusun dan diberlakukan mengingat banyak pengaturan dalam UU ASN yang memerlukan ketentuan lebih lanjut baik yang diamanatkan secara tegas oleh UU ASN maupun yang tidak secara tegas diamanatkan oleh UU ASN.

103

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 49


26

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara.

WEBSITE

Materi

Biro

Kepegawaian

Setjen

Kementerian

Perikanan

Dan

Kelautan

RI,

www.ropeg.kkp.go.id. http://bisnis.liputan6.com/read/2063427/pemerintah-kebut-penyelesaian-pp-pegawai-kontrak diakses pada Rabu 8 Oktober 2014. http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2158-pppk-bukan-honorer-baju-baru

diakses

pada

Rabu 8 Oktober 2014 http://simpeg.agamkab.go.id/app/index.php?fa=site.media&f=ringkasan_uu_asn_(1)_531681 cb5e0d81393983947.pdf diakses pada Senin 13 Oktober 2014


27

PARADIGMA PENGATURAN KEPEGAWAIAN DALAM UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

Recommend Documents