Pelaksanaan Anggaran dalam Mendukung. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pelaksanaan Anggaran dalam Mendukung JKK dan JKM Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Oleh: R.M. Wiwieng Handayaningsih Direktur Sistem Perbendaharaan INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

OUTLINE Latar Belakang

Penyediaan Dana JKK dan JKM

Pencairan Dana JKK dan JKM Pertanggungjawaban Dana Iuran

Pengawasan

2

INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Dasar Hukum

1

PP No 70 Tahun 2015

tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

PMK No 208 Tahun 2015

2

Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah Pusat

3


Definisi Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai ASN pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peserta adalah pegawai ASN yang menerima gaji dari APBN atau APBD kecuali pegawai ASN di lingkungan Kemnhan dan Polri JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau

penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan perawatan cacat. JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.


Isu Penting Berkaitan Dengan JKK dan JKM (1) Isu Penting

Keterangan

Peserta

Peserta program JKK dan JKM adalah CPNS, PNS dan PPPK.

Mulai Pembayaran

Pembayaran Iuran JKK dan JKM dilakukan terhitung mulai Juli 2015

Manfaat

Diberikan terhitung mulai Juli 2015, sehingga peserta berhak untuk mendapatkan manfaat mulai bulan Juli 2015

Pendaftaran

Pendaftaran awal dilakukan secara kolektif melalui database gaji PNS oleh KPA


Isu Penting Berkaitan Dengan JKK dan JKM (2) Hal-hal Penting

Keterangan

Iuran

Iuran JKK dan JKM ASN Instansi Pusat ditanggung oleh Pemberi Kerja (dialokasikan DIPA Transaksi khusus Ditjen Perbendaharaan)

Iuran JKK

Besarnya adalah 0,24% dari gaji pokok peserta setiap bulan

Iuran JKM

Besarnya Iuran JKM adalah 0,3% dari gaji pokok peserta setiap bulan

Pembayaran Iuran

Pembayaran premi bulanan dibayarkan oleh KPA BUN secara terpusat oleh Ditjen Perbendaharaan


Kewajiban Pemberi Kerja

Pemberi kerja wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada Peserta

Kewajiban Pemberi kerja meliputi : - Pendaftaran peserta, dan - Pembayaran Iuran


Kepesertaan dan Pengelola Program

Kepesertaan dimulai sejak tanggal pengangkatan dan berakhir apabila diberhentikan sebagai PNS

Pengelola Program JKK dan JKM bagi ASN adalah PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen-Persero)


HAK MANFAAT PESERTA



Pengaturan Umum: Pasal 20 PMK 208 



Sejak program ini diimplementasikan UDW, UDT, dan Biaya Pemakaman tidak dialokasikan lagi dalam DIPA

Pengaturan Peralihan: Pasal 21 PMK 208 

Dalam hal Peserta kecelakaan kerja/kematian kurun waktu tgl 1 Juli s.d. 22 Nov 2015 disamping peserta memperoleh manfaat dari DIPA Satker juga berhak memperoleh manfaat dari Pengelola Program.

Catatan : 1. Tidak perlu memperhitungkan hutang apabila sudah dibayarkan melalui KPPN 2. Tanggal 23 Nov seterusnya (kasus kematian) bila dibayarkan melalui KPPN, agar diperhitungkan hutang dalam SKPP

9

Skema Pendaftaran Awal JKK JKM

KEMENKEU

-Tagihan -Laporan

-

Surat Pendaftaran Premi

PT TASPEN (PERSERO) Kartu

Layanan INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Jumlah Peserta Data Hasil Rekonsiliasi TA 2015 Antara KPA dengan PT Taspen (Persero)

Jul

Agsts

Sep

Okt

Nov

Des

Gol I

7,319

7,189

7,315

7,350

7,365

7,375

Gol II

157,915

158,566

158,808

159,133

159,152

163,051

Gol III

512,714

516,300

517,048

520,482

520,626

524,074

Gol IV

127,083

127,857

128,002

128,447

128,753

129,651

877

877

877

877

877

877

816,773

825,028

Pejabat Negara

Total

805,908

810,789

812,050

816,289

Bagan Hubungan Kelembagaan JKK-JKM KPA (Direktur SP)

ADK GPP

DIT SITP ADK GPP

Lap ADK GPP

- Tagihan - Laporan - Rekonsiliasi

- Membayar Premi - Monitoring

PT TASPEN

KPPN

Update Data Peserta

- Layanan JKK dan JKM - Kartu Peserta

Gaji

- Layanan JKK dan JKM - Kartu Peserta

BKN SK Baru

Kementerian Negara / Lembaga

CPNS

PNS

Pejabat Negara

PPPK


PMK NOMOR 208/PMK.02/2015

Penyediaan Dana Diajukan oleh pengelola program pada setiap awal bulan Januari tahun anggaran berkenaan Besaran usulan kebutuhan dana terdiri:

Dihitung berdasarkan:

01

Kebutuhan Iuran dana JKK

01

Perkiraan gaji

02

Kebutuhan iuran dana JKM

02

Perkiraan Jumlah Peserta

Lainnya:

01

02 03

Tarif iuran

Usulan menjadi dasar dalam penetapan alokasi dana tahun anggran berikutnya

Perencanaan, penetapan, pengesahan anggaran sesuai UU pengelolaan BUN


13

Mekanisme Penyediaan Dana Transfer Data GPP

KPPN

Query Data GPP

Direktorat SITP Transfer Data GPP untuk data pembanding tagihan dan penyediaan dana

Transfer Data GPP untuk data peserta dan perkiraan permintaan pembayaran

Pengajuan Kebutuhan Dana

GPP

TASPEN

DSP

Satker Vertikal Pengajuan Anggaran

Penerbitan DIPA

DJA


Mekanisme Pencairan Dana KPPN Jakarta II

Pencairan Dana ke Dua Rekening (JKK dan JKM)

Penerbitan SPM

3

2

Dit. SP

TASPEN 1 Permintaan Pembayaran

15


PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JKK DAN JKM

Pengelola Program bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana Iuran JKK dan Iuran JKM yang diterimanya.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, PT Taspen (Persero) menyampaikan laporan pelaksanaan program JKK dan JKM setiap semester dan tahunan kepada KPA BUN.


PENGAWASAN DANA IURAN JKK DAN JKM

KPA BUN dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban dana Iuran JKK dan Iuran JKM yang dilakukan oleh Pengelola Program


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN


Pelaksanaan Anggaran dalam Mendukung. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Recommend Documents