PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Oleh : MUHAMMAD YASSIN NIM. 031414153074

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI...

NUHAMMAD YASSIN


TESIS


Oleh : MUHAMMAD YASSIN NIM. 031414153074

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016 ii TESIS


NUHAMMAD YASSIN



TESIS Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Pemerintahan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh : MUHAMMAD YASSIN NIM.031414153074

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016

iii TESIS


NUHAMMAD YASSIN


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui, Tanggal 13 Januari 2016

Oleh Dosen Pembimbing,

Dr. Lanny Ramli S.H., M.Hum NIP.196608211990022002

Mengetahui, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof. Dr.Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H. NIP. 196504191990021001

iv TESIS


NUHAMMAD YASSIN


Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, Pada tanggal 13 Januari 2016

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua

: Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

Anggota

: 1. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. 2. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. 3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

v TESIS


NUHAMMAD YASSIN


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin terucap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan segala rahmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan kepada hamba-Nya untuk dapat merampungkan tesis ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Penulisan tesis ini dapat diselesaikan hanya karena izin Allah SWT serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, perkenankan Penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada: 1.

Segenap jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melaksanakan tugas belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

2.

Bapak Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

3.

Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis beserta rekan-rekan selama melaksanakan tugas belajar;

4.

Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dan dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis I yang telah dengan sabar dan tekun meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan arahan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini;

vi TESIS


NUHAMMAD YASSIN


5.

Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis II yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan arahan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini;

6.

Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., selaku dosen penguji yang telah menguji dan memberikan masukan sebagai perbaikan tesis ini;

7.

Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah menguji dan memberikan masukan sebagai perbaikan tesis ini;

8.

Ibu Erni Agustin, S.H., L.LM., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum atas bantuan, bimbingan, serta dukungannya kepada penulis beserta rekan-rekan selama melaksanakan tugas belajar;

9.

Papa Bachri Nur Yusuf dan Mama Hj. Hasmi Syamsul Alam, Bapak mertua Muhammad Kasim Pateha (alm) dan Mama mertua Hj. Nursiah Hasyim, atas do’a, kasih sayang dan teladannya kepada ananda;

10. Bapak dan Ibu dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, atas ilmu dan pencerahannya yang sangat berarti, semoga berkah dan menjadi amalan yang pahalanya tak pernah putus di hadapan Allah SWT; 11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta memberikan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 12. Sahabat-sahabat seperjuangan: Ali, Arthur, Bukhari, mbakDi, Dimas, pakDomi, Febie, Ferdinan, Johar, bangJulius, Moli, mbakNisha, Ridwan, dan Wilda;

vii TESIS


NUHAMMAD YASSIN


13. Terakhir dan teristimewa, istriku tercinta Tri Lestari, putriku Yasmin Khalisah, dan putraku Afif Asyami atas limpahan do’a, dukungan dan cintanya. Semoga Allah SWT selalu mempersatukan kita dalam kebaikan di kala suka maupun duka. Tidak lupa diucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat dituliskan namanya satu per satu, atas segala bantuan, do’a dan kerjasamanya dalam penulisan tesis ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu sangat diharapkan masukan dari para pembaca berupa kritik dan saran yang membangun agar bisa menjadi perbaikan di masa akan datang. Penulis juga berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Surabaya, Januari 2016

Muhammad Yassin

viii TESIS


NUHAMMAD YASSIN


DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Culutural Rights / Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights / Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, ix TESIS


NUHAMMAD YASSIN


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 pada tanggal 21 April 2003 tentang Juknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 pada tanggal 21 April 2003 tentang Juknis Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 70/KEP/2003 pada tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor regional BKN untuk menetapkan surat keputusan (SK) dan Persetujuan Teknis tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil; Republic of Croatia Civil Servants Act The 1929 Netherland Civil Service Act (Ambtenarenwet) United Kingdom Civil Service Management Code

x TESIS


NUHAMMAD YASSIN


UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. (031) 5023251, 5023252 Fax. (031) 5020454 Website : http://www.fh.unair.ac.id – E-mail : [email protected]

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal

: Rabu, 13 Januari 2016

Ruang

: 108 (Gedung B Fakultas Hukum)

Pukul

: 07.30 WIB

Nama Mahasiswa : Muhammad Yassin, S.H. NIM

: 031414153074

Judul

: Perlindungan

Hukum

Bagi

Warga

Negara

Dalam

Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 13 Januari 2016 Yang membuat pernyataan,

Muhammad Yassin NIM. 031414153074

xi TESIS


NUHAMMAD YASSIN


ABSTRAKSI

Pegawai negeri sipil merupakan ujung tombak pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Kewajiban serta tanggung jawab besar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah hal yang tidak dapat ditawar oleh para pegawai negeri sipil. Adanya tanggung jawab yang besar tersebut haruslah seimbang dengan pemenuhan hak-hak pegawai negeri sipil sebagai warga negara agar pencapaian kinerja yang diharapkan oleh pemerintah sebagai pihak pemberi kerja dapat menjadi maksimal. Mutasi pegawai negeri sipil merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan erat dengan timbulnya ketimpangan antara hak dan kewajiban pegawai negeri sipil sebagai aparatur sipil negara sekaligus warga negara. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan mutasi dimaksud.

xii TESIS


NUHAMMAD YASSIN


ABSTRACT

Civil servants are the important part of the government in running the government, both at central and local levels. Obligations and responsibilities of large mandated by the Law on State Civil Apparatus as amandment of Law Fundamentals of Civil Service is non-negotiable by civil servants . The existence of such a great responsibility must be balanced with the fulfillment of the rights of civil servants as citizens to the achievement of performance expected by the government as an employer can be maximized. Transfer of civil servants is one activity that is closely related to the emergence of imbalance between the rights and obligations of civil servants as the civilian apparatus of state and as the citizens. Therefore, it is necessary to have legal protection for civil servants in the implementation of civil servants transfer.

Keywords : Civil servants, citizens, legal protection, transfer.

xiii TESIS


NUHAMMAD YASSIN


DAFTAR ISI

Halaman Judul …………………………………………………………………..

i

Lembar Pengesahan …………….……………………………………………… iv Kata Pengantar …………………………………………………………………. vi Daftar Peraturan Perundang-undangan ……………………………………….... ix Pernyataan Orisinalitas Tesis …………………………………………………… xi Abstraksi ……………………………..…………………………………………. xii Daftar Isi ……………………………………………………………………….. xiv BAB I : PENDAHULUAN …………………………………………………….. 1 1.1. Latar Belakang ………………………..…………………………………… 1 1.2. Rumusan Masalah ….……………………………………………………….. 8 1.3. Tujuan Penelitian …………………………………………………………..

9

1.4. Manfaat Penelitian …….…………………………………………………..

9

1.4.1. Manfaat Teoritis ....……………………..…………………………… 9 1.4.2. Manfaat secara Praktis …………………………….………………… 9 1.5. Kajian Pustaka ………….………………………………………………….. 9 1.5.1. Negara Hukum …..……………………..…………………………… 9 1.5.2. Hak ……….……………………………………….………………… 11 1.5.3. Warga Negara ………….…..………………………………………... 14 1.6. Metode Penelitian ………………………………………………………….. 15 1.6.1. Tipe penelitian ……………..………………………………………… 15 1.6.2. Pendekatan masalah .……………………………….…………………15

xiv TESIS


NUHAMMAD YASSIN


1.6.3. Sumber bahan hukum ……..………………………………………... 15 1.6.4. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum …………….. 16 1.6.5. Analisis bahan hukum ………………………………………………. 16 1.7. Pertanggungjawaban Sistematika …………………………………………. 17 BAB II :

RATIO LEGIS PENGATURAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DALAM

UNDANG-UNDANG

APARATUR

SIPIL

NEGARA ……………………….…………………………........... 19 2.1. Pegawai Negeri Sipil …………………………………….……………….

23

2.1.1. Definisi ……………………………………….……………………

23

2.1.2. Sifat hubungan kerja …………………………………………….… 27 2.1.3. Hak dan kewajiban ………………………………………………… 30 2.2. Mutasi Pegawai Negeri Sipil ………………………..……………………

31

2.2.1. Definisi …………………………………………………………….. 31 2.2.2. Tujuan ……………………………………………………………… 34 2.2.3. Jenis ………………………………………………………………… 39 BAB III : HAK-HAK

YANG

PELAKSANAAN

PERLU

MUTASI

DILINDUNGI

PEGAWAI

DALAM

NEGERI

SIPIL

…………………………………………..……................................. 42 3.1. Hak – Hak Warga Negara dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil ..……………………………………………………………………………. 49 3.1.1. Hak bekerja dan memilih pekerjaan ……………………………….. 49 3.1.2. Hak atas tempat tinggal / domisili …………………………………. 53 3.1.3. Hak atas pendidikan ……………………………………………….. 55

xv TESIS


NUHAMMAD YASSIN


3.1.4. Hak atas kesehatan …………………………………………………. 58 3.2. Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil …………………………………………………………………………….. 61 3.2.1. Perlindungan hak-hak ……………………………………..……….. 64 3.2.2. Sarana perlindungan hukum preventif …………………………….. 70 3.2.3. Sarana perlindungan hukum represif ………………………………. 73 BAB IV : PENUTUP …………………………………………………………. 76 4.1. Kesimpulan ………………………………………………………………... 76 4.2. Saran ………………………………………………………………………. 77 DAFTAR BACAAN

xvi TESIS


NUHAMMAD YASSIN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Recommend Documents