JURNAL DISKRIMINASI HAM TERHADAP HAK BEKERJA BAGI MANTAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Diajukan Oleh : Maria Assumpta Anindita Suryaningrum NPM
: 120510836
Program Studi
: Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan Sosial UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2015
Discrimination Of Human Rights On The Right To Work For Former Prisoners Into Civil Service Candidates Maria Assumpta Anindita Suryaningrum Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email:
[email protected] Abstract Skripsi principal issue is whether the discrimination of human rights on the right to work for former prisoners into civil service candidates. The purpose of this paper is to investigate the discrimination of human rights on the implementation of the right to work for former prisoners into civil service candidates and determinate whether article 6 letter c government regulation number 11 of 2002 concerning the procurement of civil servants in 1945 and law number 39 of 1999 on human rights. the result of skripsi is the requirement of article 6 letter c of government regulation number 11of 2002 concerning the procurement of civil servants indicate discrimination human rights to be a candidate for a civil servant for the labeling of former prisoners indicate that they never sentenced to prison of confinement under a court decision already has permanent legal force and contradiction of article 6 letter c of government regulation number 11 of 2002 concerning the procurement pf civil servants with the legislation of higher namely article 27 paragraph 1 and paragraph 2 and article 28 letter a constitution in 1945. Keywords: discrimination, disagreement, human of rights, former prisoners, and candidates for civil servants.
1. PENDAHULUAN
tidak, kemudian menjadi syarat
Pasal 1 ayat (3) Undang –
administratif
mutlak
dalam
1945
pencarian pekerjaan.1 Pemohon
menyebutkan bahwa Indonesia
SKCK apabila pernah berstatus
adalah
sebagai mantan warga binaan
Undang
Dasar
negara
tersebut
hukum.Hal
berarti
Indonesia
pemasyarakatan,
dalam menjalankan kehidupan
menyebutkan
berbangsa dan bernegara harus
wajib kasus
yang
dialami ketika screening.
2
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. METODE
Tujuan dari pembukaan
Jenis
penelitian
yang
Undang - Undang Dasar 1945
digunakan
menunjukkan
pada
hukum
hakekatnya, manusia memiliki
hukum
harkat dan martabat yang sama,
penelitian
hukum
yang
serta tidak dapat dicabut oleh
meletakkan
hukum
sebagai
siapa pun.
sebuah sistem norma. Sistem
bahwa
adalah
penelitian
normatif.
Penelitian
normatif
adalah
Berdasarkan hal di atas
norma tersebut mengenai asas,
maka Undang-Undang Dasar
norma, kaedah, dari peraturan
1945
perundang – undangan, putusan
menjadi
pembentukan
dasar peraturan
perundang-undangan, satunya
adalah
pengadilan,
salah Undang-
3. PEMBAHASAN
Tentang Pemasyarakatan. adalah
A. Tinjauan tentang surat
keterangan yang menjelaskan status
seseorang
serta
doktrin (ajaran).
Undang Nomor 12 Tahun 1995
SKCK
perjanjian
pernah
melakukan tindak pidana atau
1
http://m.news.viva.co.id dunduh pada tanggal 31 September 2014,diunduh pukul 20.10 WIB. 2 http://www.tribunpontianak.co.id diunduh pada tanggal 31 September 2014 pukul 20.20 WIB.
Diskriminasi HAM
4) Tidak boleh dilecehkan oleh
1. Tinjauan tentang HAM
siapapun.
a. Pengertian HAM Berdasarkan
Pasal
1
5) Universal
angka 1 Undang – Undang Nomor
39
Tahun
1999
2. Tinjauan tentang
disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat
manusia
Diskriminasi
keberadaan makhluk
Diskriminasi adalah segala
Tuhan Yang Maha Esa dan
bentuk pembedaan berdasarkan
merupakan
Nya
pembedaan,
dijunjung
pembatasan,
wajib
sebagai
anugerah
dihormati,
pengecualian, atau
pemilihan
tinggi, dan dilindungi oleh
pencabutan atau pengurangan
negara,
pengakuan,
dan
hukum, setiap
pemerintah,
orang
perolehan
atau
demi
pelaksanaan hak asasi manusia
kehormatan serta perlindungan
kebebasan dasar dalam suatu
hakikat dan martabat manusia.
kesetaraan dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan
b. Karateristik HAM
1)
Melekat
pada
budaya. martabat
a. Tinjauan tentang
manusia. Diskrminasi HAM 2) Mutlak Dalam 3) Langgeng, kekal abadi.
Undang
-
Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala
B.
Bentuk Diskiriminasi Terhadap
Hak Bekerja Bagi Mantan
Wanita.
Warga Binaan
Tinjauan Tentang
Pemasyarakatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
b. Tinjauan diskriminasi kerja 1.
Tinjauan tentang Pegawai
Pencegahan Pemerintah terkait
diskriminasi
Negeri Sipil
kerja
tertuang dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a)
Pengertian Pegawai Negeri
Republik
Indonesia
Nomor:
Sipil
SE.60/MEN/SJ-HK/II/2006. Menurut Undang – Undang c. Larangan diskriminasi
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
1) Larangan diskriminasi kerja
Aparatur Sipil Negara, Pegawai
dalam Undang – Undang Dasar
Negeri Sipil ( PNS ) adalah
1945 terdapat dalam Pasal 27
warga negara Indonesia yang
ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan
memenuhi
Pasal 28 A.
diangkat
syarat
tertentu,
sebagai
Pegawai
Apartur Sipil Negara ( ASN ) 2) Larangan diskriminasi kerja dalam Nomor
Undang 39
–
Tahun
Undang 1999
Tentang Hak Asasi Manusia
secara
tetap
oleh
pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan
pemerintahan.
terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1).
b) Macam – macam Pegawai Negeri Sipil
Pasal
1 huruf 2 Peraturan
D. Pertentangan Pasal 6 huruf c
Pemerintah Nomor 53 Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 11
2010
Tahun 2002 tentang Perubahan
Tentang
Pegawai
Disiplin
Negeri
Sipil
Atas Peraturan Pemerintah
menyebutkan bahwa Pegawai
Nomor 98 Tahun 2000Tentang
Negeri
yang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
selanjutnya disingkat PNS
dengan Undang – Undang Dasar
adalah PNS Pusat dan PNS
1945 dan Undang – Undang
daerah.
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Sipil,
Hak Asasi Manusia C. Diskriminasi HAM Terhadap Pertentangan dalam Pasal 6
Hak Bekerja Bagi Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan
huruf
c
Peraturan
Pemerintah
Menjadi Calon Pegawai Negeri
Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Sipil
Perubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Diskriminasi HAM terhadap
Tentang
hak bekerja bagi mantan
Negeri Sipil
warga
binaan
Undang Dasar 1945 dan Undang –
menjadi
Undang Nomor 39 Tahun 1999
pemasyarakatan
Pengadaan
Pegawai
dengan Undang –
calon pegawai negeri sipil
Tentang
Hak
tedapat dalam Pasal 6 huruf c
terdapat
dalam
Peraturan Pemerintah Nomor
berikut, terdapat dalam Pasal 27
11
tentang
ayat (1) , Pasal 27 ayat (2), dan
Peraturan
Pasal 28 A Undang – Undang
Pemerintah Nomor 98 Tahun
Dasar 1945, dan terdapat dalam
2000 Tentang
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat
Tahun
Perubahan
2002 Atas
Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil.
(1).
Asasi pasal
Manusia sebagai
39 Tahun 1999 Tentang Hak
4. KESIMPULAN
Asasi Manusia terdapat dalam Telah terjadi diskriminasi HAM
Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat
terhadap
bagi
(2), dan Pasal 28 A ayat (1)
binaan
Undang – Undang Dasar 1945,
pemasyarakatan menjadi calon
dan adanya pertentangan Pasal 6
pegawai negeri sipil
huruf
hak
mantan
bekerja
warga
terbukti
c
Pasal
6
huruf
c
Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 11
Pemerintah Nomor 11 Tahun
Tahun 2002 tentang Perubahan
2002 tentang Perubahan Atas
Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 98
Nomor 98 Tahun 2009 Tentang
Tahun
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Pasal
6
huruf
c
2000
Tentang
Peraturan
Pemerintah
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
dengan
yang
bahwa
Pasal 9 ayat (1) Undang –
“tidak pernah dihukum penjara
Undang Nomor 39 Tahun 1999
atau
Tentang Hak Asasi Manusia.
menyebutkan
kurungan
berdasarkan
Pasal 5 ayat (1) dan
putusan pengadilan yang sudah
Adanya pertentangan Pasal 6
mempunyai
huruf c Peraturan Pemerintah
kekuatan
hukum
tetap “.
Nomor 11 Tahun 2002 tentang
2. Telah terjadi pertentangan Pasal
Perubahan
Atas
Peraturan
6 huruf c Peraturan Pemerintah
Pemerintah Nomor 98 Tahun
Nomor 11 Tahun 2002 tentang
2000
Perubahan
Pegawai
Atas
Peraturan
Tentang Negeri
Pengadaan Sipil
Pemerintah Nomor 98 Tahun
menimbulkan dampak ketidak
2000
passtian hukum bagi mantan
Tentang
Pengadaan dengan
warga binaan pemasyarakatan
Undang – Undang Dasar 1945
menjadi calon pegawai negeri
dan Undang – Undang Nomor
sipil.
Pegawai Negeri Sipil
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto
5. REFERENSI
Achmad.,
2010,
Dualisme DAFTAR PUSTAKA
Penelitian
Hukum
Normatif
dan Empiris, cetakan I, Pustaka Buku
Pelajar,
Andi Hamzah., 1986. Sistem Pidana
dan
Indonesia
dari
Pemidanaan Retribusi
Reformasi.,PT.
ke
Pradnya
Yogyakarta, hlm. 34. Peter
Marzuki.,
2005.,Penelitian
Hukum.,
Kencana., Jakarta., hlm. 139.
Paramita., Jakarta., hlm. 61. Sears Freedman., dan Peplau., Bambang
Poernomo.,
Pelaksanaan
Pidana
1996. Penjara
1999.
Diskriminasi
dan
Masyarakat., Jayapura, hlm.10.
dengan Sistem Pemasyarakatan di
Indonesia.Liberty,
Yogyakarta.
Subhandi
Handar..,
1975
.Keadaan
Narapidana
Dan
Keprihatinan Hartini., SH.., M.H., 2008. Hukum
Kepegawaian.,
MG. Endang Sumiarni., Hand Bahan
Ajar
Penulisan Hukum.
Surabaya., hlm. 45.
PT.
Grafika., Jakarta., hlm. 31.
Out
Masyarakat.,
Metodologi
Web: http://kemendagri.go.id, diakses
pada
tanggal
17
Oktober 2015. http://www.dpr-kepriprov-go.id,
2014.
diakses tanggal 9 September 2015.
http://www.hukumonline.com, diakses
pada 31 September
Undang – Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan.
2014. http://www.hukumonline.com,
Undang – Undang Nomor 39
diakses pada tanggal 17 Oktober
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
2015.
Manusia.
http://www.linggapos.com, diakses tanggal 9 September 2015.
Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 tentang
http://www.pendaftarancpns.co m, diakses 31 September 2014. http://tribunnews.com, diakses pada tanggal
23 September
2014.
Perubahan
pada
tanggal
Atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
Tentang
Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil Negara Republik
http://mediainformasi.com, diakses
Peraturan
Indonesia
Tahun
2002 Nomor 4.192. Sekretariat 16
September 2015.
Peraturan Perundang –
undangan : Undang – Undang Dasar 1945.
Negara. Jakarta.
