TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT PANITIA KERJA KOMISI II DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA KAMIS-JUMAT, 16-17 FEBRUARI 2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2011-2012 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja Dengan : Sekretaris Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, BKN, dan LAN. Hari/Tanggal : Kamis-Jumat, 16-17 Februari 2012 Pukul : 19.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Griya Sabha DPR Kopo Cisarua Bogor, Ketua Rapat : Dr. Drs. H.Taufiq Effendi, MBA/Ketua Panja RUU ASN Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Membahas Lanjutan Materi Panja RUU tentang Aparatur Sipil Negara. Kehadiran : 20 dari 24 Anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR RI 4 orang izin HADIR : Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si H. Abdul Wahab Dalimunte, SH Ignatius Mulyono Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Paula Sinjal, SH Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Dr. Ir. Markus Nari, M.Si
Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Zainun Ahmadi Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill Dra. Eddy Mihati, M.Si H.M Gamari Sutrisno KH. Aus Hidayat Nur Drs. H. Fauzan Syai e Drs. H. Akhmad Muqowam Hj. Mestariany Habie, SH. Miryam S. Haryani, SE.,M.Si
IZIN : Ganjar Pranowo Drs. H. Abdul Gafar Patappe
H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH Abdul Malik Haramain, M.Si
I. PENDAHULUAN Rapat Panitia Kerja Komisi II DPR RI Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dibuka hari Kamis pukul 19.00 WIB oleh Ketua Panja RUU ASN, Yth. Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/F-PD II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN Membahas lanjutan materi DIM RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk cluster Pensiun, JES, Sistem Informasi ASN, Penyelesaian Sengketa ASN, Organisasi ASN, Pencalonan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Negara, Penetapan Kebutuhan dan Pengendalian Jumlah PNS, Menteri, KASN, dan Hak Kesejahteraan. III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI serta Pemerintah untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Terhadap cluster PENSIUN , Panja RUU ASN Komisi II DPR RI menyepakati: a. Batas usia pensiun Jabatan Administrasi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. b. Batas usia pensiun Jabatan Eksekutif Senior adalah 60 (enam puluh) tahun. c. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS d. Batas usia pensiun Jabatan Fungsional yang sudah ada saat ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun untuk jabatan fungsional yang akan terbentuk setelah UndangUndang ini diundangkan mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) Minimal 58 (lima puluh delapan) tahun dan maksimal 70 (tujuh puluh) tahun. 2) Penetapan untuk Jabatan Fungsional didasarkan atas kriteria: Keterbatasan jumlah suatu jabatan Kelangkaan suatu jabatan Keahlian yang diperlukan dalam suatu jabatan Kemampuan/kompetensi tinggi yang diperlukan suatu jabatan. Proses untuk mendapatkan keahlian yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan. Lebih banyak pemikiran tingkat tinggi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. e. Hanya PNS saja yang masuk dalam Jabatan Fungsional. PANJA (16 FEB 2012) 2. Terhadap cluster JABATAN EKSEKUTIF SENIOR (JES) Panja RUU ASN Komisi II DPR RI menyepakati: a. JES adalah sekelompok jabatan pimpinan pada instansi. b. JES
PANJA (16 FEB 2012) 3. Terhadap cluster SISTEM INFORMASI ASN Panja RUU ASN Komisi II DPR RI menyepakati bahwa Sistem Informasi ASN dikelola oleh Institusi yang melaksanakan pembinaan manajemen ASN. (DIM 347 rumusan pasal 110 ayat 2). PANJA (16 FEB 2012) 4. Terhadap cluster PENYELESAIAN SENGKETA ASN Panja RUU ASN Komisi II DPR RI menyepakati tetap akan menggunakan draft RUU ASN yang diusulkan DPR. (Pasal 112 pada Dim 352) PANJA (16 FEB 2012) 5. Terhadap cluster ORGANISASI ASN Panja RUU ASN Komisi II DPR RI menyepakati: a. Korps ASN tetap dibutuhkan b. Korps ASN sebagai pembina profesi dan kode etik ASN c. Organisasi ASN adalah non kedinasan, d. Seluruh PNS dan PTTP merupakan anggota Organisasi ASN. e. Sumber pembiayaan Organisasi ASN tidak perlu diatur di dalam UU ini, namun dapat diatur di dalam Peraturan Menteri. Catatan: Rumusan diintegrasikan ke dalam Bab III baru (usul pemerintah) mengenai Kode Etik dan Disiplin dengan rumusan antara lain menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib terhimpun dalam organisasi ASN, rumusan tentang fungsi organisasi dan larangan berdemonstrasi dan mogok kerja serta Pemerintah diminta menyiapkan desain organisasi ASN untuk dibahas pada rapat selanjutnya Disepakati untuk dimasukkan kedalam TIMUS/TIMSIN PANJA (17 FEB 2012) 6. Terhadap cluster PENCALONAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN NEGARA , Panja RUU ASN Komisi II DPR RI menyepakati: a. Bagi PNS yang akan menduduki jabatan karena dipilih harus mundur dari PNS sejak pencalonan; b. Bagi PNS yang akan menduduki jabatan karena diangkat, hanya berhenti dari jabatan organik saja, sedangkan status PNS tetap. PANJA (17 FEB 2012)
7. Terhadap cluster PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH PNS RUU ASN Komisi II DPR RI menyepakati rumusan pasal sebagai berikut:
a. Pejabat yang Berwenang pada Instansi mengusulkan kebutuhan PNS di Instansi masing-masing kepada Menteri serta mengirim tembusan kepada Institusi yang melaksanakan pembinaan manajemen ASN. (Pasal 50 ayat 1) b. Menteri menetapkan kebutuhan PNS secara nasional setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan dan Institusi yang melaksanakan pembinaan manajemen ASN. (Pasal 50 ayat 4) PANJA (17 FEB 2012) 8. Terhadap cluster MENTERI Panja RUU ASN Komisi II DPR RI menyepakati bahwa: a. Meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji ulang dan menyempurnakan rumusan pasal 26 terhadap beberapa point yang telah diberikan pemerintah yaitu: Point e, terkait kewenangan Menteri untuk menetapkan dan koordinasi kebijakan pemindahan dan pola karier pegawai ASN antarjabatan, antardaerah, dan antarinstansi. Point f, terkait kewenangan Menteri untuk menetapkan kebijakan pemberhentian sementara Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pejabat Negara dari status kepegawaiannya. Point i, terkait kewenangan Menteri untuk menindak pejabat yang berwenang atas penyimpangan terhadap tata cara manajemen pegawai ASN yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (penegasan atas peraturan perundang-undangan). b. Institusi yang melaksanakan pembinaan manajemen ASN dapat membuka kantor regional di provinsi. PANJA (17 FEB 2012) 9. Terhadap cluster KASN Panja RUU ASN Komisi II DPR RI menyepakati bahwa: a. Terkait dengan komposisi KASN disepakati mengganti nomenklatur wakil pemerintah menjadi pemerintah dan menghapus wakil daerah dari susunan KASN. Adapun susunan keanggotaannya sebagai berikut: Pemerintah : 2 orang Akademisi : 2 orang Tokoh masyarakat : 2 orang Organisasi ASN : 1 orang + Jumlah : 7 orang b. KASN adalah merupakan lembaga nonstruktural yang independen dan mandiri. c. Terhadap masuknya surat Menteri Dalam Negeri terkait dengan usulan Menteri Dalam Negeri untuk duduk sebagai anggota KASN ex officio,
pihak Pemerintah akan mengonsultasikannya kepada Menteri PAN dan RB. PANJA (17 FEB 2012)
10. Terhadap cluster HAK KESEJAHTERAAN , rumusan usulan Pemerintah dijadikan bahan TIMUS. PANJA (17 FEB 2012) Rapat ditutup hari Jumat pukul 17.30 WIB.
Jakarta, 16-17 FEBRUARI 2012 PIMPINAN PANJA RUU ASN KETUA, ttd Dr. Drs. H. TAUFIQ EFFENDI, MBA. A-533
