TERBATAS (Untuk kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI PEMBICARAAN TINGKAT-I RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA RABU, 23 NOVEMBER 2011 Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke Sifat Jenis Rapat Dengan
: : : : : :
Hari/Tanggal Pukul Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara
: : : : : :
Kehadiran
:
2011-2012 II Terbuka Rapat Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM Rabu, 23 November 2011 09.00 WIB- Selesai Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/ Ketua Komisi II DPR RI Arini Wijayanti, SH.,MH./Kabag Set Komisi II DPR RI Pembahasan DIM RUU tentang Aparatur Sipil Negara dan Pembentukan Panitia Kerja 33 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI 15 orang izin
HADIR : Dr. H. Chairuman Harahap, SH, MH. Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA. Ganjar Pranowo Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Drs. Ramadhan Pohan, MIS H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH Ir. Nanang Samodra, KA. M.Sc Rusminiati, SH Dra. Gray Koesmoertiyah, M.Pd Paula Sinjal, SH., M.Si Nurul Arifin, S.IP., M.Si Drs. Taufiq Hidayat, M.Si Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, MM Drs. H. Murad U Nasir M. Si Agustina Basik Basik, S.Sos.,MM.,MPD Arif Wibowo IZIN : Drs. H. Djufri Drs. Abdul Gafar Patappe Ignatius Moelyono Khatibul Umam Wiranu, M. Hum Gede Pasek Suardika, SH., MH Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BC IP,M.Si Soewarno
H. Rahadi Zakaria, S.IP. MH Dra. Eddy Mihati, M.Si Zainun Ahmadi Hermanto, SE., MM. H.M. Gamari Sutrisno Kh. Aus Hidayat Nur Agus Purnomo, S.IP Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Drs. H. Fauzan Syai e Drs. H. Akhmad Muqowam Drs. H. Nu man Abdul Hakim Dr. AW. Thalib, M.Si Dra. Hj. Ida Fauziyah Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si Hj. Mestariany Habie, SH Drs. Akbar Faizal, M.Si
Budiman Sudjatmiko, MSc., M.Phil Dr. Yasonna H Laoly, SH.,MH. Alexander Litaay H. Rahman Amin H. Yan Herizal, SE Abdul Malik Haramain, M.Si Miryam S Haryani, SE.,M.Si
I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi II DPR RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat-I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, dibuka pukul 10.15 WIB, oleh Dr.H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN Pengantar Pemerintah Atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap materi RUU ASN, terdapat 14 (empat belas) substansi pokok. Pemerintah sependapat dengan beberapa pandangan diantaranya sebagai berikut: 1. Judul RUU Pemerintah sependapat dengan judul RUU tentang Aparatur Sipil Negara, hal ini akan mendorong budaya kerja dan cetak pikir baru bagi Aparatur Sipil Negara. 2. Landasan Teoritik Terhadap konsep manajemen strategis sumber daya manusia, Pemerintah sependapat bahwa pengembangan potensi human capital bukan pendekatan administrasi kepegawaian. 3. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara Terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil, Pegawai tidak tetap pemerintah. Pemerintah sependapat dengan tambahan perlu penjelasan rumusan tugas masing-masing. 4. Jabatan Aparatur Sipil Negara Terdiri atas : Jabatan Eksekutif Senior, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Pemerintah sependapat atas pembagian jabatan tersebut dengan tambahan bahwa jabatan Eksekutif Senior pada instansi pusat setingkat Eselon I dan II/a pada Provinsi Eselon I/b dan II/a, pada Kabupaten Eselon II/a. 5. Pengisian Jabatan Eksekutif Senior Pemerintah berpendapat bahwa penyeleksian Jabatan Eksekutif Senior di Instansi Pusat dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara secara terbuka dan bersifat nasional. Untuk Jabatan Eksekutif Senior di Provinsi dan Kabupaten Kota diusulkan Tim Pemerintah (Menpan & RB, Mendagri, Menteri Pengusul dan BKN) 6. Pengadaan Calon Pegawai ASN Bahwa pengadaan pegawai ASN untuk mengisi lowongan jabatan berdasarkan perbandingan objektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki calon. Seleksi dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan daerah masing-masing dengan biaya/anggaran dibebankan pada APBN.
7. A-Politisasi Pegawai ASN Larangan bagi pegawai menjadi pengurus dan menjadi Anggota partai politik, Prinsip merit dalam penerimaan penetapan pengangkatan dan promosi pegawai. 8. Pejabat yang berwenang Pemerintah sependapat dengan penambahan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai ASN adalah Presiden yang dapat mendelegasikan sebagian kepada pejabat karir tertinggi pada instansi pusat dan daerah. 9. Fungsi PNS sebagai perekat NKRI Pemerintah sependapat dengan pengaturan sistem mutasi antar daerah dan antar sektor dalam rangka mewujudkan fungsi Aparatur Sipil Negara sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun perlu dibahas sistem mutasi tersebut serta diberlakukan kepada kelompok Aparatur Sipil Negara yang mana. 10. Pengisian Dalam Jabatan a. secara kompetitif terbuka terbuka atau semi terbuka. b. asas perbandingan relatif antara antara kompetensi yang diperlukan pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki calon. c. penilaian melalui Assement Center. Pemerintah sependapat dengan tambahan substansi. Pengangkatan jabatan secara terbuka melalui penilaian kompetisi teknis, kompetisi berlaku dan kepemimpinan serta catatan kinerja calon atau rekam jejak. 11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pemerintah berpendapat bahwa kewenangan KASN tidak menetapkan kebijakan pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara, melainkan melaksanakan kebijakan, sedangkan perumusan dan penetapan kebijakan menjadi kewenangan Pemerintah. 12. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah berpendapat, banding administrasi yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dihapus, penyelesaian sengketa kepegawaian dilakukan melalui Lembaga Peradilan. 13. Sanksi Pidana Pemerintah sependapat terhadap sanksi pidana dan/atau denda tanpa mengesampingkan sanksi administrasi melakukan pelanggaran terhadap seleksi penerimaan dan menjanjikan sesuatu. 14. Aturan peralihan Pemerintah berpendapat perlu ditambahkan bab tentang aturan peralihan untuk mengatur bagaimana status peraturan perundangan lain yang terkait dengan ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Pimpinan Komisi II DPR RI menyampaikan pengantar rapat dan Pemerintah memberikan penjelasan terhadap isu-isu atau permasalahan DIM RUU tentang Aparatur Sipil Negara serta anggota Komisi II DPR RI memberikan pandangan/pendapatnya terhadap DIM RUU tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari usulan DIM Pemerintah terhadap RUU Aparatur Sipil Negara yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI berjumlah 383 DIM, dengan rincian : Terhadap usulan Pemerintah sebanyak 125 DIM yang dinyatakan TETAP, diserahkan ke Tim Sinkronisasi, dengan membuka ruang untuk dibahas di Panitia Kerja apabila dalam pembahasan disepakati perlu adanya perubahan-perubahan atau ada substansi yang terkait. Terhadap Usulan Pemerintah sebanyak 176 DIM yang merupakan Perubahan Redaksi , disepakati ke diserahkan ke Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi, dengan membuka ruang untuk dibahas di Panitia Kerja apabila dalam pembahasan disepakati perlu adanya perubahanperubahan atau ada substansi yang terkait. Terhadap Usulan Pemerintah sebanyak 82 DIM, yang merupakan Perubahan Substansi, Usulan Dihapus, atau Usulan Penambahan Substansi, BAB, Pasal dan/atau Ayat Baru , disepakati diserahkan ke Panitia Kerja. 2. Terhadap keseluruhan materi DIM akan bahas di dalam Panitia Kerja, supaya lebih leluasa dan memudahkan dalam melakukan penyisirannya, dengan pokok-pokok pikiran berupa isu-isu pokok yang sudah sependapat, dengan memadukannya dan kemudian mem-breakdown-nya di dalam pasal-pasal. Terhadap substansi penambahan lainnya yang disampaikan pemerintah dalam rangka penyempurnaan dari berbagai pokok-pokok pikiran yang sudah ada untuk bisa kita lebih jabarkan, supaya berbagai implikasi-implikasi dari berbagai pasal-pasal tentu harus ada pengaturan-pengaturan lebih jauh. 3. Disepakati pembentukan Panitia Kerja (PANJA) RUU tentang tentang Aparatur Sipil Negara sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dengan kompisisi keanggotaan sebagai berikut: Pimpinan : 4 orang F-PD : 6 orang F-PG : 4 orang F-PDI Perjuangan : 3 orang F-PKS : 3 orang F-PAN : 1 orang F-PPP : 1 orang F-PKB : 1 orang F-Gerindra : 1 orang F-Hanura : 1 orang
4. Terhadap Pembahasan Rapat Panja RUU tentang Aparatur Sipil Negara akan disesuaikan dengan Jadwal Rapat-Rapat dan agenda Komisi II DPR RI serta akan diberitahukan secepatnya pada kesempatan pertama Rapat Panitia Kerja RUU Aparatur Sipil Negara Komisi II DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian PAN & RB, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri. Rapat ditutup pukul 11.10 WIB. JAKARTA, 23 NOVEMBER 2011 PIMPINAN KOMISI II DPR RI KETUA,
Dr. H. CHAIRUMAN HARAHAP,SH.,MH A-178
