NO. JUDUL RUU PEMRAKARSA KETERANGAN

RUU PRIORITAS PROLEGNAS TAHUN 2016 PRAKARSA PEMERINTAH YANG AKAN DIUSULKAN KEMBALI KEDALAM PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2017 APABILA PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PEMERINTAH BELUM SELESAI DI TAHUN 2016 NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

1.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kementerian Hukum dan HAM

2.

RUU tentang Merek


3.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan

4. 5. 6. 7.

8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RUU tentang Bea Materai RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RUU tentang Kepalangmerahan RUU tentang Narkotika dan Psikotropika RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kementerian Keuangan Kementerian Kesehatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

KETERANGAN              

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan 2016 Pembahasan Tingkat I di Komisi III DPR Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan 2016 Pembahasan Tingkat I di Pansus DPR Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan 2016 Pembahasan Tingkat I di Komisi XI DPR Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan 2016 Pembahasan Tingkat I di Baleg Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan 2016 Pembahasan Tingkat I di Komisi I DPR Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan 2016 Persiapan Pembahasan Tingkat I di Komisi XI DPR Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 Pembahasan Tingkat I di Pansus DPR

   

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 Sudah disampaikan kepada Presiden Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 Sudah disampaikan kepada Presiden

       

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 perubahan dan 2016 perubahan Sudah disampaikan kepada Presiden Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 perubahan Sudah disampaikan kepada Presiden Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 perubahan Sudah disampaikan kepada Presiden Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 perubahan

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah | 1

PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2017 - USULAN PEMERINTAH NO. 1.

JUDUL RUU RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

PEMRAKARSA Kementerian Keuangan

(Mengganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah) 2.

RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia


3.

RUU tentang Pajak Penghasilan


4.

RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah


5.

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem

6.

RUU tentang Bahan Kimia

7.

RUU tentang Rahasia negara

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Perindustrian

Kementerian Pertahanan

KETERANGAN                             

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 Prolegnas usulan perubahan 2016 Sudah ada NA Sudah ada Draft RUU Proses PAK baru dengan adanya perubahan substansi Prolegnas usulan perubahan 2016 Sudah ada NA Sudah ada Draft RUU Sudah selesai PAK Proses Harmonisasi Prolegnas usulan perubahan 2016 Sudah ada NA Sudah ada Draft RUU Prolegnas usulan perubahan 2016 Sudah ada NA Sudah ada Draft RUU Prolegnas usulan perubahan 2016 Sudah ada NA Sudah ada Draft awal RUU (Belum PAK) Prolegnas usulan perubahan 2016 Sudah ada NA Sudah ada Draft RUU Sudah selesai PAK Sudah selesai Harmonisasi Prolegnas usulan perubahan 2016 Sudah ada NA Sudah ada Draft RUU Sudah selesai PAK Selesai Harmonisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah | 2

NO.

JUDUL RUU

8.

RUU tentang Desain Industri

9.

RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa

10.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

PEMRAKARSA Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kementerian Keuangan

KETERANGAN      

Prolegnas usulan perubahan 2016 Sudah ada NA Sudah ada Draft RUU Sudah selesai PAK Sudah selesai Harmonisasi Prolegnas usulan perubahan 2016

 Prolegnas usulan perubahan 2016

RUU DILUAR PROLEGNAS JANGKA MENENGAH TAHUN 2015-2019 YANG AKAN DIUSULKAN KEDALAM PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2017 NO. 1.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KETERANGAN    

Diluar Prolegnas jangka Menengah 2015-2019 Sudah ada NA Sudah ada Draft RUU Belum PAK

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah | 3

DRAFT PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2017

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN

NO

JUDUL

1.

RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2.

RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan

1. 2. 3. 4. 5.

3.

RPP tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

1. 2. 3. 4. 5.

Syarat pemberian izin Tata cara pemberian izin Pemberian pemberian izin Pencabutan pemberian izin Jangka waktu pemberian izin Luasan izin Berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ketentuan mengenai penyampaian laporan tentang jumlah energi yang diproduksi oleh badan usaha Ketentuan dan tata cara jual beli energi dan/ atau energi terbarukan oleh badan usaha Penetapan feed-in tarif listrik dari pembangkit listrik energi baru dan/atau energi terbarukan Pembinaan dan pengawasan Tata cara pengenaan sanksi administratif Perubahan Pasal 12 yang mengatur penyiapan wilayah pertambangan Perubahan Pasal 14 yang mengatur penyusunan rencana wilayah pertambangan Perubahan Pasal 20 yang mengatur penyusunan rencana wilayah pertambangan Perubahan Pasal 21 yang mengatur penetapan wilayah usaha pertambangan Perubahan Pasal 22 yang mengatur penetapan wilayah usaha pertambangan

PRIORITAS

Posisi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 22C, Pasal 71 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4)

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Proses Harmonisasi

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

PAK

UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 89


PAK

2014 2015 2016

Draft Program Penyusunan PP Tahun 2017 | 1

NO

JUDUL

4.

RPP tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

5.

RPP tentang Pemeriksa Kecelakaan Kapal

6.

RPP tentang Ganti Kerugian Perusahaan Angkutan Umum

7.

RPP tentang Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan

8.

RPP tentang Perubahan atas PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN 6. Ketentuan Penutup Pengaturan dan pengawasan keselamatan di bidang minyak dan gas bumi untuk mewujudkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang optimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadap masyarakat umum, pekerja, instalasi dan lingkungan, yang meliputi keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, keselamatan lingkungan dan keselamatan umum. 1. Laporan kecelakaan kapal 2. Ppemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal 3. Evaluasi dan proses tindak lanjut berkas pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal 4. Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal 5. Mahkamah Pelayaran 6. Tata cara persidangan Mahkamah Pelayaran 7. Putusan Mahkamah Pelayaran Ganti kerugian angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan asuransi 1. Standar keamanan dan keselamatan angkutan jalan 2. Penegakan aturan yang menunjang keamanan dan keselamatan angkutan jalan Usulan metode proses terkait Pasal 306 yang mengatur menyelenggarakanprasaranaperkeretaa pian umum a. Proses pelelangan, yang didukung

PRIORITAS

Posisi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 43


PAK

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 255

Kementerian Perhubungan

Tidak melapor

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 9 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


Tidak melapor


Tidak melapor

UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 12, Pasal 16, Pasal 34, Pasal 53, Pasal


Tidak melapor

2014 2015 2016


NO


JUDUL

b.

c.

3.

9.

RPP tentang Perubahan atas PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

1.

pemerintah/ pemda dalam bentuk finansial/keuangan dan/atau lahan Proses seleksi,jika terdapat beberapa badan usaha yang akan berminat pada infrastruktur yang dikehendaki Tanpa proses pelelangan apabila infrastruktur yang dikehendaki dibiayai sepenuhnya oleh badan usaha yang bersangkutan Jika terdapat infrastruktur yang potensial dan menguntungkan, pemerintah berhak mendapatkan kompensasi dari pendapatan infrastruktur tersebut dengan tetap memperhatikan batas waktu konsesi Menyisipkan Pasal 150A dan Pasal 150B di antara Pasal 150 dan Pasal 151 yang berbunyi sebagai berikut: - Pasal 150A: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib menjamin terlaksananya angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 - Pasal 150B (1) Untuk menjamin terlaksananya angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150A serta untuk menjamin tersedianya sarana

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

58, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 83, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 174

UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 126, Pasal 129, Pasal 138, Pasal 146, Pasal 150, Pasal 156, Pasal 160, Pasal 163, Pasal 165, dan Pasal 171


Tidak melapor


NO


JUDUL

2.

10.

11.

perkeretaapian kelas ekonomi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya harus menyediakan atau mengadakan sarana perkeretaapian untuk pelayanan kelas ekonomi dan/atau angkutan perintis (2) Penyediaan atau pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan peraturan perundangundangan lainnya. Menyisipkan penjelasan Pasal 150A dan Pasal 150B diantara penjelasan Pasal 150 dan Pasal 151, yaitu berbunyi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan ini Pengenaan sanksi administratif Tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pelaku kegiatan perfilman Tata cara penanganan pelanggaran Pendelegasian pengenaan sanksi administratif

RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Besaran Denda Administrasi Perfilman (Sanksi Administrasi Perfilman)

1. 2.

RPP tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan

1. Pelaksanaan uji coba terhadap manusia 2. Pengembangan teknologi 3. Syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi

3. 4.

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 79 ayat (2)

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Internal

UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 42 Pasal 43 ayat (2) Pasal 44

Kementerian Kesehatan

Harmonisasi


NO

12.

JUDUL

RPP tentang Kesehatan Kerja

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN organ dan/atau jaringan tubuh 4. Syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan 5. Syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi 6. Reproduksi dengan bantuan 7. Tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional 8. Persyaratan kehamilan di luar cara alamiah 9. Lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi 1. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah 2. Upaya kesehatan kerja 3. Pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja 4. Promosi kesehatan di tempat kerja 5. Pencegahan penyakit 6. Pemeriksaan kesehatan pekerja 7. Penanganan penyakit di tempat kerja 8. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi kerja bagi pekerja 9. Gizi pekerja 10. Kesehatan reproduksi di tempat pekerja 11. Kesehatan jiwa pekerja 12. Pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja bagi pekerja 13. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan kerja bagi pekerja

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Pasal 45

UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 164 ayat (5)


PAK


NO

JUDUL

13.

RPP tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah untuk Pembiayaan Rumah Sakit

14.

RPP tentang Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN 14. Penelitian dan pengembangan kesehatan kerja 15. Penyelenggaraan kesehatan kerja 16. Sistem informasi kesehatan kerja 17. Pencatatan dan pelaporan 18. Pembiayaan 19. Pembinaan dan pengawasan Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran Pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, susbsidi pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan 1. Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah 2. Perencanaan tenaga kesehatan 3. Pengadaan tenaga kesehatan termasuk penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dan pengawasan pendidikan kesehatan 4. Pendayagunaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan WNA. 5. Penempatan tenaga kesehatan termasuk seleksi 6. Masa bakti 7. Penugasan khusus 8. Internship 9. Pemindahtugasan kesehatan termasuk perpindahan pegawai tidak tetap 10. Pengiriman tenaga kesehatan ke luar negeri 11. Hak dan kewejiban tenaga kesehatan 12. Penugasan tenaga kesehatan dalam keadaan tertentu

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 48 ayat (2)


Harmonisasi

UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 82 ayat (5) - UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 58


PAK

-


NO

JUDUL

15.

RPP tentang Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh

16.

RPP tentang Pelaksana atas UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN 13. Pelatihan tenaga kesehatan 14. Jenis pelatihan 15. Tata kelola pelatihan 16. Tugas dan wewenang penyelenggara pelatihan 17. Akreditasi dan sertifikasi 18. Pembinaan dan pengawasan 19. Kewajiban dan larangan tenaga kesehatan 20. Pelanggaran terhadap kewajiban 21. Pelanggaran terhadap larangan 22. Pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan WNA 23. Jenis snksi administrative 24. Laporan dugaan pelanggaran 25. Pemeriksaan 26. Tata cara penjtuhan sanksi administrative 27. Pejabat pemberi sanksi administratif 1. Penyelenggaraan transplantasi 2. Pengelolaan donor 3. Persyaratan penyelenggaraan transplantasi organ, jaringan dan sel. 4. Persyaratan menjadi donor bagi orang lain 5. Mekanisme pelaksanaan transplantasi 6. Bank Jaringan dan atau sel 1. Mengenai Program Dokter Layanan Primer dan Program Internsip 2. Mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran

PRIORITAS

Posisi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 65 ayat 3


internal

UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 6 ayat (6) Pasal 7 ayat (9) Pasal 21 ayat (4) Pasal 37 ayat (2)

Kementerian Ristek Dan Pendidikan Tinggi

PAK

2014 2015 2016


NO

JUDUL

17.

RPP tentang Pelaksana Atas UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran

18.

RPP tentang Penyelenggaraan Produk Halal

19.

RPP tentang Pelaksana atas Penyelenggaraan Keuangan Haji

20.

RPP tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian

21.

RPP tentang Pemberdayaan


AMANAT UU

3. Mengenai sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi didasarkan pada Etika Profesi Kedokteran 4. Kerja sama 1. Registrasi Insinyur dan tata cara pengenaan sanksi administratif 2. Program Profesi Insinyur 3. Insinyur Asing dan tata cara pengenaan sanksi administratif 4. Pembinaan Keinsinyuran 1. Kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 2. Lembaga Produk Halal 3. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal 4. Biaya sertifikasi halal 5. Kerja sama JPH 6. Tata cara registrasi sertifikasi produk halal 7. Pengawasan 8. Produk yang bersertifikat halal secara bertahap 1. Pengaturan mengenai penerimaan, pengeluaran dan kekayaan keuangan haji 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan haji Pengaturan tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 45

1. Pengaturan mengenai IKM: a. Penguatan kapasitas

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 5 ayat (3) Pasal 8 ayat (3) Pasal 17, Pasal 22, Pasal 49 UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 11 Pasal 16 Pasal 21 ayat (3) Pasal 44 ayat (3) Pasal 46 ayat (3) Pasal 47 ayat (4) Pasal 52 Pasal 67 ayat (3)

Kementerian Riset Dan Pendidikan Tinggi

PAK

Kementerian Agama

PAK

UU No. 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keuangan Haji Pasal 19 Pasal 48 ayat (3) Pasal 51

Kementerian Agama

PAK

UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 34 ayat (2)

Kementerian Pertanian

Harmonisasi

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Kementerian Perindustrian

Harmonisasi


NO

JUDUL Industri

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN kelembagaan IKM yang meliputi: peningkatan kompetensi SDM, pengembangan hubungan bisnis, pengembangan dan penerapan teknologi b. Penguatan kapasitas kelembagaan pembina IKM yang meliputi: peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kerjasama lembaga Pembina IKM dan peningkatan sarana dan prasarana c. Pemberian fasilitas yang meliputi: fasilitas pembiayaan, fasilitas non pembiayaan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, bantuan penelitian dan pengembangan teknologi, pelatihan dan bimbingan teknis, penyediaan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin dan/atau peralatan, bantuan restrukturisasi mesin dan peralatan, pengembangan produk IKM, standardisasi produk IKM, HKI, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup bagi IKM untuk mewujudkan industri hijau, akses pembiayaan bagi IKM, penyediaan kawasan industri khusus bagi IKM,bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran d. Perlindungan IKM 2. Pengaturan mengenai Industri Hijau:

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Pasal 76 Pasal 83 Pasal 84 ayat (9) Pasal 86 ayat (3) Pasal 90 Pasal 95 Pasal 99


NO

JUDUL


AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

a. Pembangunan, pengembangan dan pengaturan industri hijau b. Standar industri hijau c. Sertifikasi industri hijau d. Pemberian insentif dan sanksi, dan e. Pembinaan dan pengawasan 3. Pengaturan mengenai Industri strategis oleh negara, antara lain memuat: Penguasaan Industri Strategis oleh Negara mengatur: (1) kepemilikan oleh Pemerintah, usaha patungan pemerintah dan swasta dan pembatasan kepemilikan oleh asing; (2) penetapan kebijakan industri strategis terkait dengan jenis industri, pemberian fasilitas dan kompensasi kerugian; (3) pemberian perizinan; (4) proses penetapan jumlah produksi, distribusi dan harga industri strategis berdasarkan jenis industri dan; (5) pengawasan terhadap industri strategis 4. Pengaturan mengenai penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, antara lain memuat: a. Ruang lingkup b. Pengutamaan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah c. Preferensi harga d. Penentuan harga evaluasi akhir


NO


JUDUL

5.

22.

RPP tentang Perwilayahan Industri

1. 2. 3. 4.

e. Pelaporan kepada Timnas P3DN f. Insentif dan penghargaan, dan g. Sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan P3DN Pengaturan mengenai kerja sama internasional industri, antara lain memuat: a. Ruang lingkup kerja sama internasional industri b. Tujuan kerja sama internasional industri c. Proses pengambilan keputusan d. Fasilitasi peningkatan akses pasar e. Fasilitasi pembukaan akses sumber daya industri f. Fasilitasi membangun jaringan rantai suplai global g. Fasilitasi peningkatan investasi h. Penetapan dan kriteria negara potensial i. Tata cara penempatan pejabat perindustrian di LN j. Tugas pokok dan fungsi pejabat perindustrian di LN k. Tata cara dan isi pelaporan oleh pejabat perindustrian di LN l. Penugasan kepala Perwakilan RI m. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kerja sama internasional Industri Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri Pengembangan kawasan peruntukkan industri Pembangunan kawasan industri Pengembangan sentra industri kecil

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 14


PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

PAK


NO 23.


JUDUL RPP tentang Kewenangan Pengaturan Bidang Industri Tertentu

1.

2. 3. 4. 5. 6. 24.

RPP tentang Perubahan atas PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

dan industri menengah Kewenangan Menteri Perindustrian dalam melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta kewenangan pengaturan yang bersifat teknis oleh menteri terkait Ruang lingkup pengaturan Penetapan jenis industri tertentu yang memerlukan pengaturan teknis Koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri Kriteria pengaturan yang bersifat teknis untuk industri tertentu Penetapan kewenangan pengaturan bidang industri tertentu Penentuan subjek pajak dari badan/unit tertentu pemerintah Perlakuan pajak atas pengalihan harta perusahaan kepada pegawai selain tanah dan/atau bangunan Penentuan objek pajak atas dana dari APBN/APBD kepada badan/unit tertentu pemerintah Perlakuan pajak atas pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi terkait hasil investasi (contoh: unit link) Perlakuan atas keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing Perlakuan pajak atas pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi Hubungan Istimewa

PRIORITAS

Posisi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 6 ayat (2)


PAK

UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 35


PAK

2014 2015 2016


NO

JUDUL


AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

8. Perlakuan pajak atas transaksi lindung nilai (hedging) 9. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan bukan dari Pemotong/Pemungut PPh 10. Tempat Terutang PPh 11. Pengaturan mengenai dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti potong 12. Tata cara pemotongan PPh Pasal 23 13. Kewajiban pemotongan pemungutan PPh oleh Wajib Pajak Kontrak Karya atau Kontrak Bagi Hasil 14. Wewenang Menteri Keuangan membentuk perjanjian internasional dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak beserta jenis-jenis perjanjian internasional terkait 15. Kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan pertukaran informasi, prosedur persetujuan bersama, kerja sama terkait penagihan dan kerja sama di bidang administratif lainnya 16. Jenis-jenis pertukaran informasi (EoI), kewajiban Wajib Pajak dan lembaga jasa keuangan terkait EoI, serta kewenangan pemerintah terkait EoI 17. Kewajiban Pembukuan terpisah dan perlakuan atas biaya bersama 18. Ketentuan-ketentuan peralihan sehubungan dengan perubahan


NO 25.

26.


JUDUL RPP tentang Perubahan PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi di Bursa Efek

1.

RPP tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

1.

2.

2. 3.

4.

5.

dalam Rancangan PP ini Pengaturan bagi Wajib Pajak dan Fiskus dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari transaksi penjualan saham di Indonesia yang selama ini belum jelas pengaturannya menjadi lebih jelas dan lebih adil Penyempurnaan mekanisme penetapan, perhitungan dan pengawasan atas iuran yang wajib dibayarkan oleh Badan Usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembayaran iuran oleh Badan Usaha, meliputi subjek dan objek PNBP dari iuran Badan Usaha Besaran iuran, meliputi formula dalam penghitungan besaran iuran Badan Usaha, penggunaan nilai tukar, dan waktu jatuh tempo pembayaran Pelaporan iuran, meliputi tata cara pelaporan dan verifikasi, sanksi atas kekurangan atau keterlambatan pembayaran, tata cara penagihan, dan mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran iuran Badan Usaha Perencanaan dan penggunaan iuran Badan Usaha

PRIORITAS

Posisi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf c


PAK

UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP Pasal 2 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2013 tentang Minyak dan Gas Bumi


Harmonisasi

-

-

2014 2015 2016


NO

JUDUL

27.

RPP tentang Penetapan Besarnya Bagian Negara, Pungutan Negara, Bonus dan Tata Cara Penyetorannya

28.

RPP tentang Perubahan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN 6. Pemeriksaan 7. Sanksi administratif 8. Ketentuan lain-lain yang meliputi pencabutan nomor registrasi usaha atau hak khusus tidak menghilangkan kewajiban pembayaran iuran Badan Usaha dan segala kerugian yang timbul akibat pengenaan denda, teguran tertulis, pencabutan nomor registrasi usaha dan hak khusus, serta pencabutan izin usaha menjadi tanggung jawab Badan Usaha yang bersangkutan 1. Ruang Lingkup 2. Besaran PNBP dari kegiatan usaha hulu migas a. Bagian Negara b. Pungutan Negara c. Bonus d. Pendapatan Lainnya 3. Tata cara pembayaran dan penyetoran PNBP dari kegiatan usaha hulu migas 4. Jatuh tempo pembayaran 5. Denda dan/atau sanksi 6. Ketentuan peralihan 1. RPP ini menjabarkan lebih rinci komponen laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkatan Pengguna Anggaran, pengelola perbendaharaan serta pemerintah pusat/daerah yang sesuai dengan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam

PRIORITAS

Posisi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 31 ayat (5)


PAK

UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (5)


Internal

2014 2015 2016


NO


JUDUL

2.

29.

RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU

1. 2.

3.

4.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Selain itu diatur pula hierarkhi kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnya Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah dengan ketentuan jadwal yang diatur dalam PP ini Jenis Layanan Umum Diatur dengan jelas layanan publik yang tidak bisa dijadikan BLU Peran dan Fungsi Dewan Pengawas (Dewas) Peran, fungsi dan anggota Dewas akan dituangkan secara jelas dalam revisi PP ini (yang sebelumnya tidak diatur dalam PP No. 23 Tahun 2005) Konversi BLU Revisi PP akan mengatur konversi BLU menjadi PTN Badan Hukum dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, ataupun sebaliknya PTN BH dan BUMN/D menjadi BLU/D Pegawai BLU Mempertegas pegawai Non PNS BLU sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yang direkrut oleh pimpinan BLU dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (Menteri/Pimpinan K/L), atau akan diatur secara khusus untuk memberikan kemudahan/ fleksibilitas bagi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 69 ayat (7)


PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

PAK


NO


JUDUL 5.

6.

7.

8.

9.

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

pemimpin BLU Akuntansi Berbasis Akrual Pengaturan yang mewajibkan semua BLU untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual Kontrak Kinerja Mewajibkan semua BLU menerapkan kontrak kinerja antara pimpinan BLU dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan sebagai pembina keuangan dan untuk BLUD antara pemimpin BLUD dengan Kepala SKPD sebagai pembina teknis dan Kepala PPKD sebagai pembina Keuangan-bagai BLUD-Unit Kerja, atau dengan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kotamadya bagi BLUD-SKPD Status BLU Status BLU Bertahap akan dihilangkan dalam Revisi PP karena selama ini menimbulkan kerumitan dalam implementasinya Satuan Pengawas Internal (SPI) Pengaturan peran SPI secara jelas yakni dengan memuat aturan yang mewajibkan setiap BLU untuk membentuk SPI dalam membantu pimpinan BLU dalam pengambilan keputusan dan dalam rangka mewujudkan “Good BLU Governance”. Pencabutan BLU Revisi PP akan mempertegas mekanisme pencabutan BLU, yakni setelah dilakukan evaluasi atas


NO

JUDUL


AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

kinerja BLU oleh Menteri Keuangan bagi BLU dan Evaluasi kinerja oleh Gubernur/ Bupati/Walikota bagi BLUD, yang selama ini tidak dituangkan secara memadai pada PP No. 23 Tahun 2005 10. Persyaratan menjadi BLU Menteri Keuangan/Gubernur/Walikota atau Bupati menilai calon BLU berdasarkan dari aspek teknis, substantif, dan administratif, yang selama ini hanya dari aspek administratif saja 11. Tim Penilai Tarif dan Remunerasi Penuangan secara tegas dalam revisi PP bahwa Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walik ota menetapkan Tarif dan Remunerasi BLU setelah menerima masukan dari Tim Penilai Tarif dan Remunerasi yang dibentuk oleh Menteri Keuangan/Gubernur/Walikota/Bu pati, yang selama ini tidak diatur dalam PP No. 23 Tahun 2005 12. Pemanfaatan Aset Mempertegas bahwa BLU dapat memanfaatkan tetapnya dan dapat digunakan secara langsung untuk BLU yang bersangkutan sebagaimana yang tertuang pada UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 69 ayat (2) 13. Kerjasama SDM Revisi PP akan memberikan kejelasan bagi BLU untuk


NO

JUDUL

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dan hasilnya merupakan pendapatan BLU yang dapat digunakan secara langsung 14. Investasi, utang, dan piutang mempertegas fleksibilitas BLU dalam investasi, utang, dan piutang sehingga mendorong peningkatan layanan BLU Mengatur mengenai Pembentukan Konsep Perencanaan Hutan

30.

RPP tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan

31.

RPP tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi

Tata cara penggunaan dan pengadaan dana reboisasi hutan

32.

RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst (LH)

1. Mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya. 2. Tahapan pengaturan dimulai dari Perencanaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengendalian,

PRIORITAS

Posisi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Proses Harmonisasi

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 56 Pasal 57


PAK


Internal

2014 2015 2016


NO

JUDUL

33.

RPP tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

34.

RPP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

35.

RPP tentang Perubahan atas PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani

36.

RPP tentang Pelaksanaan UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN Pengawasan, dan pemberian sanksi Mengatur mengenai penyusunan RPPLH sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJM/P, yang didalamnya mencakup: 1. keragaman karakter dan fungsi ekologis 2. sebaran penduduk 3. sebaran potensi sumber daya alam 4. kearifan lokal 5. aspirasi masyarakat, dan 6. perubahan iklim 1. Mengatur mengenai instrumen lingkungan hidup yang diterapkan dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. RPP ini akan digunakan sebagai acuan dalam pemilihan instrumen lingkungan hidup untuk isu tematik lingkungan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Perhutani 1. Perencanaan konservasi tanah dan air 2. Penyelenggaraan tanah dan air pada lahan di kawasan lindung dan di kawasan budi daya 3. Pendanaan penyelenggaraan konservasi tanah dan air 4. Pemberian bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi konservasi tanah dan air

PRIORITAS

Posisi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53 ayat (3)


Internal

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 43 ayat (4)


Harmonisasi

UU No. 41 Tahun 2009 Jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 41 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air Pasal 26 Pasal 34 Pasal 38 Pasal 45 ayat (3) Pasal 46 ayat (4) Pasal 56 Pasal 58 ayat (3)

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Internal

2014 2015 2016

Harmonisasi


NO

JUDUL

37.

RPP tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

38.

RPP tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan, serta Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

39.

RPP tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang RPP tentang Kewajiban danPengenaan Sanksi bagi

40.


PRIORITAS

Posisi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Harmonisasi

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 121, Pasal 122

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Harmonisasi

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif tidak melakukan pendaftaran gudang

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 15 ayat (5)

Kementerian Perdagangan

PAK

Ketentuan mengenai kewajiban dan pengenaan sanksi Penyedia Jasa yang



Selesai PAK

5. Mekanisme kegiatan dan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air 6. Mekanisme peran serta masyarakat dalam konservasi tanah dan air 7. Tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif atas konversi penggunaan lahan prima di kawasan budi daya dan di kawasan lindung Menyesuaikan pengaturan mengenai pengurusan/pengelolaan BUMN dengan hasil Putusan MK No. 48/PUUXI/2013 dan Putusan MK No.62/PUUXI/2013 terkait dengan Public Service Obligation (PSO), Pengadaan Barang dan Jasa, Penyelesaian Piutang, Pengelolaan Aset, pemeriksaan dll. 1. Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman; serta 2. Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2014 2015 2016


NO

41.

42.

43.

44.

JUDUL Penyedia Jasa yang Bergerak di Bidang Perdagangan Jasa yang Tidak Memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten RPP tentang Perdagangan Perbatasan RPP tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik RPP tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan,Antidumping dan Imbalan RPP tentang Syarat Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pidana


PRIORITAS

Posisi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 55 ayat (2) Pasal 56 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 66


Harmonisasi


Harmonisasi

Ketentuan mengenai tindakan pengamanan Perdagangan, tindakan antidumping dan tindakan imbalan

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 72


PAK

UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana

Kementerian Hukum Dan HAM

PAK

UU No. 11 Tahun 2012 Kementerian tentang Sistem Peradilan Hukum Dan Pidana Anak HAM Pasal 71 ayat (5), Pasal 82 ayat (4) - UU No. 5 Tahun 2014 Kementerian tentang Aparatur sipil Hukum Dan HAM Negara, yang mengubah batas usia pensiun Pegawai dari 56 (lima puluh enam) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dan 58 (lima puluh delapan) tahun

PAK

2014 2015 2016

bergerak di bidang perdagangan jasa

Ketentuan mengenai perbatasan

perdagangan

Ketentuan mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik

45.

RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak

1. Mengatu r mengenai tata cara pelaksanaan hukum an mati apabila grasi ditolak 2. Mengatu r lebih lanjut tentang upaya hukum peninjauan kemb ali 1. Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana anak 2. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak

46.

RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 63 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

Mengubah batas usia pensiun Pegawai Tetap KPK dari 56 (lima puluh enam) menjadi: 1. 60 (enam puluh) tahun untuk yang memangku jabatan struktural dan fungsional, dan 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang memangku jabatan administrasi

Harmonisasi


NO

JUDUL

47.

RPP tentang Hak yang Dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional

48.

RPP tentang Perubahan atas PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


1. Kriteria pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dilindungi 2. Bentuk pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional 1. Setiap pelapor yang informasinya memiliki arti penting dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan Hal ini dimaksudkan karena sulit menentukan parameter dalam keberhasilan “jasa” untuk upaya pencegahan, sehingga hanya yang terkait dengan pengungkapan perkara saja yang mendapat penghargaan 2. Penghargaan kepada pelapor dapat berupa piagam atau lencana dalam PP No. 71 Tahun 2000, penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi dapat berupa piagam atau premi Dalam RPP ini premi dihapuskan karena dalam pelaksanaan eksekusi akan banyak kendala, misalnya

AMANAT UU - PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pembe-rantasan Korupsi dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KPK UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 38 ayat (4)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 ayat (5) Pasal 42 ayat (5)

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016


Harmonisasi


Harmonisasi


NO

JUDUL

49.

RPP tentang Administrasi Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia

50.

RPP tentang Perizinan

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN eksekusi tidak bisa langsung secara keseluruhan, perkara dilimpahkan ke penegak hukum lain 3. Mekanisme pemberian penghargaan itu yaitu melalui permohonan yang disampaikan kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi 1. Mengatur upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan kemampuan, pembinaan karir, peningkatan kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta batasan waktu pengabdian personel dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Penyediaan anggota Kepolisian Republik Indonesia melalui proses penerimaan 3. Penggunaan meliputi dinas keanggotaan, pangkat, proyeksi penugasan, jabatan, mutasi dan penugasan khusus, pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Republik Indonesia, dan penilaian kinerja 4. Perawatan meliputi perawatan anggota dan peserta didik, perawatan dinas bagi anggota yang cacat, perawatan bagi anggota dan peserta didik yang dinyatakan hilang dalam tugas, penghargaan dan hukuman 5. Pengakhiran dinas meliputi pemberhentian anggota dan peserta didik dan perawatan purnadinas Peranan serta pelaksanaan tugas

PRIORITAS

Posisi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 21 ayat (2)

Kementerian Hukum Dan HAM/ Kepolisian Republik Indonesia

Akan diajukan IP untuk penggabungan

Kementerian

PAK

UU No. 2 Tahun 2002

2014 2015 2016


NO

51.

JUDUL Pengawasan keramaian umum dan kegiatan lainnya serta pemberitahuan kegiatan politik dan penyampaian pendapat dimuka umum RPP tentang Penggajian dan Tunjangan

52.

RPP tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin PNS

53.

RPP tentang Korps Pegawai ASN

54.

RPP tentang Perubahan atas PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


AMANAT UU

PEMRAKARSA

Kepolisian Negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi masyarakat

tentang Kepolisian Negara RI Pasal 15 ayat (3) jo (2) huruf a

Hukum Dan HAM/ Kepolisian Republik Indonesia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

1. Pemerintah wajib membayar gaji UU No. 5 Tahun 2014 yang adil dan layak kepada PNS tentang Aparatur Sipil serta menjamin kesejahteraan PNS Negara 2. Selain gaji sebagaimana dimaksud - Pasal 79 – Pasal 80 dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan mengenai fasilitas Penilaian kinerja PNS yang dilakukan UU No. 5 Tahun 2014 berdasarkan perencanaan kinerja pada tentang Aparatur Sipil tingkat individu dan tingkat unit atau Negara organisasi, dengan memperhatikan Pasal 76, Pasal 77, Pasal target, capaian, hasil dan manfaat yang 86, dicapai serta perilaku PNS Pasal 87, Pasal 88 Pegawai ASN berhimpun dalam wadah UU No. 5 Tahun 2014 korps profesi Pegawai ASN Republik tentang Aparatur Sipil Indonesia Negara Pasal126 ayat (2) dan (4) dan Pasal 129 Penyusunan, pelaksanaan, UU No 23 Tahun 2014 penatausahaan, pelaporan, Tentang Pemerintahan pengawasan dan pertanggungjawaban Daerah keuangan Daerah Pasal 74 Pasal 75 (4) Pasal 91 (8) Pasal 124 (2) Pasal 124 (4) Pasal 178 (4) Pasal 293 Pasal 299 (1) Pasal 299 (2) Pasal 302 (1)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Harmonisasi

Harmonisasi

internal

Penyampaian ke Harmonisasi


NO

JUDUL

55.

RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

56.

RPP tentang Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

57.

RPP tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren. 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. 3. Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Forkopimda Kecamatan 1. Ketentuan umum 2. Penyelenggaraan kewenangan 3. Kelembagaan 4. NIK 5. Penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus 6. Data Pribadi Penduduk 7. Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk pelintas batas 8. SIAK 9. Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penganut kepercayaan 10. Pelaporan 11. Sanksi administratif 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup 1. Penguasaan Teknologi Sensitif 2. Kegiatan Komersial 3. Bandar Antariksa 4. Standar dan Prosedur Keselamatan dan Keamanan 5. Izin Peluncuran Pasca Kecelakaan 6. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi 7. Asuransi dan Ketentuan Penggantian Kerugian 8. Peran Serta Masyarakat 9. Sanksi Administratif

AMANAT UU Pasal 330 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 21 Pasal 25 (7) Pasal 26 (6)

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Kementerian Dalam Negeri

Akan dibagi 2

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 103 ayat (1)


PAK

UU No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan Pasal 40 ayat (5)

Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

PAK


NO

JUDUL

58.

RPP Tata Cara Penyelenggaraan Penginderaan Jauh.

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN Dalam kegiatan Inderaja, penyelenggara dapat melakukan: 1. Kegiatan perolehan data yang mengatur mengenai: a. Data Inderaja dapat diperoleh melalui : pengoperasian, satelit, pengoperasian stasiun bumi dan/atau citra satelit b. Mekanisme penunjukan institusi, kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban agar distributor dalam negeri mengetahui data mentah diperoleh dari wilayah Indonesia bersifat sangat strategis c. Mekanisme perolehan data dari luar negeri, instansi mana yang berwenang memberikan rekomendasi d. Mekanisme kerjasama dengan operator asing e. Izin pengaturan pembangunan stasiun bumi oleh pemerintah dan penyelenggara lain f. Mekanisme perolehan citra satelit Inderaja g. Perolehan Data Inderaja resolusi rendah dan menengah dikenakan tarif nonkomersial, sedangkan resolusi tinggi dikenakan tarif komersial 2. Kegiatan pengolahan data meliputi: mekanisme pengaturan pengolahan data meliputi koreksi geometrik, radiometrik, klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik yang berpedoman kepada LAPAN sebagai

AMANAT UU UU No 21 Tahun 2012 tentang Keantariksaan Pasal 23

PEMRAKARSA Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016 Harmonisasi


NO

JUDUL


AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

acuan untuk metode dan kualitas 3. Penyimpanan dan pendistribusian data meliputi: a. Kewajiban LAPAN penyimpanan dan pendistribusan data melalui bank data penginderaan jauh nasional sebagai simpul jaringan data penginderaan jauh dalam sistem jaringan data spasial nasional b. Kewajiban LAPAN untuk mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan metadata dan data penginderaan jauh wilayah indonesia c. Kewajiban LAPAN untuk menyediakan data penginderaan jauh dengan tutupan awan minimal dan bebas awan setiap tahun untuk seluruh wilayah indonesia d. Menyediakan informasi mengenai kualitas data penginderaan jauh e. Memberi supervisi terkait pemanfaatan data penginderaan jauh f. Memberi masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengadaaan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi dan data penginderaan jauh satelit g. Sebagai simpul data penginderaan jauh satelit dalam sistem jaringan data spasial nasional h. Menyediakan fasilitas pengolahan data penginderaan


NO

59.

JUDUL

RPP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN jauh bagi para pengguna di luar lembaga i. LAPAN melakukan pembinaan, koordinasi dan kerjasama terhadap standardisasi data Inderaja 4. Pemanfaatan data dan diseminasi informasi mengatur mengenai: LAPAN mengatur pemanfaatan data dan diseminasi informasi penginderaan jauh 5. Melakuan pengolahan klasifikasi dan deteksi parameter geo bio fisik 1. Tata cara penyusunan dan penetapan kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 2. Perencanaan, perumusan, penetapan, publikasi dan pemeliharaan SNI 3. Penerapan SNI secara Sukarela 4. Pemberlakuan SNI secara wajib 5. Kegiatan Penilaian Kesesuaian yang dilakukan melalui pengujian, inspeksi, dan/atau sertifikasi 6. Lembaga Penilaian Kesesuaian 7. Akreditasi LPK 8. Ketertelusuran hasil Penilaian Kesesuaian 9. Bukti Kesesuaian 10. Penelitian dan pengkajian 11. Kerja sama dalam rangka pemenuhan kewajiban internasional 12. Pembinaan 13. Pengawasan 14. Sistem Informasi Standardisasi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

1. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Peniaian Kesesuaian Pasal 11 Pasal 16 Pasal 22 ayat (5) Pasal 23 Pasal 35 Pasal 38 Pasal 41 Pasal 45 Pasal 49 Pasal 51 ayat (2) Pasal 57 2. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 64 3. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 61

Badan Standarisasi Nasional

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Harmonisasi


NO

60.

61.

JUDUL

RPP tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

RPP tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN 15. Tata cara pengenaan dan jenis sanksi administrative 16. Tata cara penetapan dan pemberlakuan standardisasi barang dan standardisasi Jasa 1. Membuat kebijakan-kebijakan dalam pembinaan potensi 2. Melakukan pengawasan terhadap potensipencarian dan pertolongan 3. Pemasyarakatan kegiatan pencarian dan pertolongan (hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan) 4. Diklat pencarian dan pertolongan dalam rangka pemenuhan kompetensi SDM 1. Siaga pencarian dan pertolongan 2. Operasi pencarian dan pertolongan 3. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, tingkat keadaan darurat, komponen pendukung operasi pencarian dan pertolongan, tahapan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, waktu tanggap, posko pencarian dan pertolongan, prosedur badan pencarian dan pertolongan dalam pemberian bantuan operasi pencarian dan pertolongan, waktu pencarian dan pertolongan, pelibatan potensi pencarian dan pertolongan 4. Kerja sama luar negeri dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 5. Pembiayaan

AMANAT UU

UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 9 ayat (5)

UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 20 ayat (3) Pasal 25 ayat (4) Pasal 26 ayat (3) Pasal 28 ayat (5) Pasal 41 ayat (3)

PEMRAKARSA

Basarnas

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Harmonisasi

(Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan)

Basarnas

Harmonisasi

(Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan)


NO

JUDUL

62.

RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

Kompetensi Guru Sertifikasi Pendidik Anggaran untuk peningkatan kualifikasi pendidik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggrakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Hak Guru Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Khusus Maslahat Tambahan Penugasan Warga Indonesia sebagai Guru dalam Keadaan Darurat Pola Ikatan Dinas Bagi Guru Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah. Penempatan Guru yang diangkat Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural Pemindahan Guru Guru yang bertugas di daerah

PRIORITAS

Posisi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (2), Pasal 11ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), Pasal 40 ayat (3)

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

internal

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 94

Kementerian Riset Dan Pendidikan Tinggi

PAK

2014 2015 2016

khusus

63.

RPP Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan LPMK

14. Beban Kerja Guru 15. Pemberian penghargaan 16. Cuti 1. Tanggungjawab, tugas dan wewenang menteri lain atau pemimpin LPMK dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi oleh PTKL 2. Pendirian PTKL, pembukaan


NO


JUDUL

3. 64.

RPP tentang Pengasuhan Anak

1. 2. 3. 4.

65.

RPP tentang Usaha Perkebunan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

progam pendidikan tinggi dan progam studi pada PTKL Pemberian gelar dan ijazah oleh PTKL mengatur pengasuhan Anak didalam & Diluar Lembaga Pengasuhan anak oleh orang tua asuh. Pendaftaran pemohon Penunjukan lembaga, tanggungjawab, wewenag, bimbingan dan pemantauan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan. jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administrative standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih dari luar negeri tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetic Introduksi dari luar negeri tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan kemitraan Usaha Perkebunan kawasan pengembangan Perkebunan

PRIORITAS

Posisi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 Pasal 38

Kementerian Sosial

Harmonisasi

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 14 (3) Pasal 18 (3) Pasal 24 (4) Pasal 27 (5) Pasal 28 (3) Pasal 32 Pasal 49 Pasal 57 (3) Pasal 61 (4) Pasal 62 (3) Pasal 66 Pasal 69 (3) Pasal 73 (3) Pasal 74 (2) Pasal 93 (5) Pasal 97 (3)


Internal

2014 2015 2016


NO

JUDUL

66.

RPP tentang pulau karantina hewan

67.

RPP tentang Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN 10. pengembangan Perkebunan berkelanjutan 11. pelindungan wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik 12. sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan 13. pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan 14. jenis Pengolahan Hasil Perkebunan 15. penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, 16. pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan Ketentuan pengaturan lebih lanjut mengenai Pulau karantina sebagai instalasi karantinan hewan pengamanan maksimal Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi Hewan, status epidemiologic Penyakit Hewan Menular, dan efektivitas daya kendali. 1. Pembentukan Unit Khusus Pertanian dilakukan melalui kekhususan 2. pelayanan pembiayaan usaha tani dan/atau pembentukan struktur organisasi 3. tertentu yang melayani pembiayaan usaha tani didasarkan pada kriteria dan 4. persyaratan tertentu; 5. Pembiayaan usaha tani ditujukan

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36D ayat (2)


Proses di kemenko

UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 66 Pasal 82 Pasal 83 Pasal 84 Pasal 85 Pasal 86


internal


NO

68.

JUDUL

RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN untuk membiayai usaha tani (agribisnis) 6. tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan; 7. Kriteria dan persyaratan petani penerima krediupembiayaan usaha tani dilakukan berdasarkan skema kredit program; 8. Prosedur penyaluran kredit pembiayaan usaha tani dilaksanakan dengan tatacara yang sederhana dan cepat serta persyaratan yang lunak; 9. Petani penerima kredit pembiayaan usaha tani wajib melakukan usaha tani yang baik agar dapat mengembalikan kredivpembiayaan secara tepat waktu; 10. Pembinaan dan Pengawasan dilakukan melalui penilaian dan pelaporan; 11. Sanksi Admnistratlf dikenakan kepada lembaga perbankan yang tidak melaksanakan penyaluran kredit pembiayaan usaha tani secara sederhana, cepat dengan persyaratan yang lunak, serta petani yang tidak melakukan usaha tani yang baik sehingga tidak dapai mengembalikan kredit pembiayaan secara tepat waktu 1. Subjek Pajak: WP OP baru (WP OP yang terdaftar pada suatu Tahun Pajak sampai dengan dua Tahun Pajak setelah Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar) yang menerima penghasilan dari usaha dengan

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Pasal 87

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan


Internal


NO

JUDUL Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

69.

RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

70.

RPP tentang Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN jumlah peredaran bruto kurang dari Rp4,8M dalam 1 Tahun Pajak, kecuali: a. WPOP yang seluruh penghasilannya dalam 1 Tahun Pajak tidak melebihi PTKP; b. OP sebagai SPLN 2. Objek: Penghasilan dari usaha, kecuali: a. Penghasilan jasa pekerjaan bebas; b. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final; c. Penghasilan di luar negeri; d. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. 3. Tarif: 1% 4. Mekanisme: menambah mekanisme pemotongan atau pemungutan dalam hal bertransaksi dengan pemotong/pemungut (bendahara, dll.) Perbaikan dan penyempurnaan peraturan mengenai: a. Pelaksanaan belanja bantuan sosial (pasal 99 s.d. 101) b. Pelaksanaan belanja hibah (Pasal 102 s.d. 106) c. Ketentuan perlakuan terhadap sisa pekerjaan dari kontrak tertentu yang tidak terselesaikan s.d. akhir tahun anggaran (pasal 163) 1. Tata Kelola Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian 2. Demutualisasi Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf e

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 2


internal

UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 6 ayat (3).


internal


NO

JUDUL

71.

RPP tentang Kepemilikan Asing pada Usaha Perasuransian

72.

RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan

73.

RPP tentang Perubahan atas PP No 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN 3. Likuidasi Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian 1. kriteria badan hukum asing dan warga negara asing 2. kepemilikan badan hukum asing dan warga negara asing 1. Perubahan besarnya sanksi administrasi berupa denda (persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar) 2. Perubahan pasal 6 PP 28 tahun 2008 - penetapan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar dengan bea keluar yang telah dibayar 1. Menghilangkan terminologi Verifikasi 2. Merubah ketentuan menganai jangka waktu penyelesaian keberatan atas Surat Pemberitahuan Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan formal sebagimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) 3. Merubah ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf c tentang pemberian imbalan bunga dalam hal WP mengajukan Peninjauan Kembali 4. Membatalkan ketentuan bahwa SKPKB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A UU KUP tidak dapat diajukan keberatan

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 7 ayat (3)


internal

Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006


internal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 48


Internal


NO

JUDUL

74.

RPP tentang Perubahan atas PP No 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

75.

RPP tentang Tindakan Pengamanan Dan Penyelamatan Industri

76.

RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN 5. Membatalkan ketentuan mengenai Surat Ketetapan/Keputusan yang tidak dapat 1. Penyusunan Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran bersama-sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. 2. Mekanisme data sharing antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Pengaturan mengenai pengenaan tindakan pengamanan industri, antara lain memuat: 1. Mekanisme/tata cara pengenaan tindakan pengamanan industri yang didukung dengan program restrukturisasi industri yang meliputi: (1) pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri, dan (2) pengamanan akibat persaingan global yang menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri 2. Batasan dan kriteria pengaruh konjungtur perekonomian dunia yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri 1. Merubah terminologi “pemberdayaan masyarakat” menjadi “perhutanan sosial” sesuai RPJM 2015-2019 pembangunan perhutanan sosial seluas 12.7

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Pasal 14 ayat (6)


gabung dgn substansi revisi rpp no. 40 th 2006

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 99 Pasal 100


PAK

UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80


internal


NO

JUDUL Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN hektar. 2. Pelaksanaan Putusan MA Nomor 16.P/HUM/2011 bahwa IUPHHKHA/HT dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin dan areal IUPHHK tidak dapat dijadikan agunan ke pihak lain. 3. Penyesuaian terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kewenangan perizinan diletakkan di Gubernur. Mengatur pengelolaan sampah spesifik yang mencakup: 1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; 2. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; 3. sampah yang timbul akibat bencana; 4. puing bongkaran bangunan; 5. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau 6. sampah yang timbul secara tidak periodik. Persyaratan dan tata cara Penebangan Kayu Non Komersial di Luar Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung

77.

RPP Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

78.

RPP tentang Penebangan Kayu Non Komersial di Luar Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung

79.

RPP tentang Sistem Informasi Perdagangan

Ketentuan mengenai Sistem Informasi Perdagangan

80.

RPP tentang Perubahan atas PP

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 23


PAK

UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 11 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 92 UU No. 26 Tahun 2007


internal


internal

Kementerian

Tidak


NO


JUDUL No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

2. 3. 4. 5. 6.

81.

82.

83.

84.

85.

penataan ruang wilayah nasional Rencana struktur ruang wilayah nasional Rencana pola ruang wilayah nasional Penetapan kawasan strategis nasional Arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional Pembagian tanah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Penggantian kerugian disesuaikan dengan peraturan pengadaan tanah.

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

tentang Penataan Ruang Pasal 20

Agraria Dan Tata Ruang

melapor

UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang

Tidak melapor

RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Penggantian Kerugian

1.

RPP tentang Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan bagi Penyandang Tuna Netra, Kerusakan Penglihatan, Keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio atau sarana lainnya RPP tentang Perubahan atas PP No 44 Tahun 2008 tentang Tatacara Permohonan dan Pemberian Kompensasi dan Restitusi RPP tentang Tata Cara Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak terkait

1. Jenis fasilitas yang diberikan bagi penyandang disabilitas 2. Mekanisme pemberian fasilitas 3. Peran dari masing-masing fungsi yang terkait dengan fasilitasi negara bagi penyandang disabilitas

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 44 ayat (4)


PAK

1. Ketentuan Umum 2. Prosedur Tata Cara Permohonan dan Pemberian Kompensasi; 3. Pemberian Bantuan 4. Ketentuan Penutup

UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7B


PAK

1. Memuat ketentuan administrasi berupa permohonan pencatatan pada Ciptaan dan Produk Terkait 2. Memuat ketentuan peralihan bagi permohonan yang masih dalam proses. 1. syarat dan tata cara permohonan

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 73, Pasal 83, Pasal 86 ayat (6)


Penyampaian ke harmonisasi

UU No 14 Tahun 2001

Kementerian

Penyampaian

RPP tentang Lisensi Kekayaan

2.


NO

JUDUL Intelektual

86.

87.

RPP tentang Perubahan atas PP No. 38 Tahun 2013 Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, Dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Lembaga atau Badan Kerja Sama Asing

88.

RPP tentang Tata Tempat

89.

RPP tentang Tamu Negara

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN pencatatan lisensi kekayaan intelektual yang menggunakan mekanisme formulir permohonan secara online; 2. pemeriksaan permohonan pencatatan lisensi kekayaan intelektual yag memuat jangka waktu penolakan, persetujuan, atau penarikan permohonan pencatatan serta pembiayaan; 3. pengumuman terhadap lisensi kekayaan intelektual serta pemberitahuan kepada pemohon atas diterimanya permohonan. Perubahan besaran penghasilan Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain diIndonesia. Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Inernasional, tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan/resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat. Tamu Negara, Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Lain yang berkunjung ke Negara Indonesia mendapat pengaturan protocol sebagai

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

tentang Hak Paten Pasal 73 dan Pasal 87 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 80

Hukum Dan HAM

ke harmonisasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 58 ayat (2)


internal

UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 12 ayat (2).

Kementerian Luar Negeri

Diusulkan dicabut

UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 12



UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 33 ayat (2)




NO

JUDUL

90.

RPP tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pejabat Pemerintahan

91.

RPP Tentang Perubahan atas PP No 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

92.

RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Hak Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN penghormatan kepada negaranya sesuai asas timbal balik (resiprokal). 1. Kewajiban Pejabat Pemerintahan 2. Sanksi Administratif 3. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 1. Substansi : Mengatur mengenai keterkaitan dan sinergi antar dokumen perencanaan 2. Proses : Mengatur mengenai time line waktu penyusunan dokumen perencanaan 3. Pelaksanaan Koordinasi Mengatur mengenai keterkaitan stakeholder yang ikut serta dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenban 4. Kelembagaan Mengatur mengenai penguatan peran dalam dalam mengoordinasikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan menciptakan sinerg iantara perencanaan di pusat dan di daerah 1. Pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah. 2. Hak Protokoler dan keuangan/administratif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4. Pelaksanaan tugas dan wewenang

AMANAT UU

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara Pasal 84 3. UUNo 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 14 (6) 4. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 27 (1) Pasal 30

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (7) Pasal 75 ayat (4) Pasal 91 ayat (8) Pasal 93 ayat (5) Pasal 299 ayat (1)

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappe nas

Penyampaian ke presiden


Penyampaian ke Harmonisasi

Harmonisasi


NO

93.

94.

95.

JUDUL

RPP tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

RPP tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RPP tentang Kerjasama dan Inovasi Daerah


5. 6. 1. 2.

serta hak keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. a. Kedudukan, tugas dan wewenang b. Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang c. Susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat Gubernur yang terdiri atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja Pertanggung Jawaban Pembinaan dan Pengawasan Tata cara pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tata cara pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Muatan Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban serta ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Tatacara penyampaian Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban serta ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Prinsip dan Klarifikasi Kerjasama Daerah 2. Subjek, Objek, Bentuk dan

AMANAT UU

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 80 ayat (4) Pasal 81 ayat (5) Pasal 82 ayat (8) Pasal 86 ayat (6) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016


Internal


PAK



Pasal 74

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan


NO

JUDUL

96.

RPP tentang BUMD

97.

RPP tentang Kecamatan dan Kelurahan

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN Jenis/Model Kerja sama daerah 3. Kelembagaan Kerja sama Daerah 4. Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah 5. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6. Hasil Kerja Sama 7. Penyelesaian Perselisihan 8. Perubahan Kerja Sama Daerah 9. Berakhirnya Kerja Sama Daerah 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Pemantauan dan evaluasi kerja sama daerah 12. Pelaporan 13. Kriteria dan syarat Inovasi Daerah 14. Tata cara pelaksanaan Inovasi Daerah Ketentuan lebih lanjut mengenai : 1. pendirian BUMD 2. organ perusahaan umum Daerah 3. laba perusahaan umum Daerah 4. restruksturisasi perusahaan umum Daerah 5. pembubaran perusahaan umum Daerah 6. organ perusahaan perseroan Daerah 7. pembubaran perusahaan perseroan Daerah 8. pengelolaan BUMD 1. Pembentukan Kecamatan 2. Klasifikasi Kecamatan 3. Penghapusan dan Penggabungan 4. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Kecamatan 5. Pelayanan Publik 6. Pendanaan

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Daerah Pasal 363 Pasal 390

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 331 ayat (6) Pasal 335 ayat (2) Pasal 336 ayat (5) Pasal 337 ayat (2) Pasal 338 ayat (4) Pasal 340 ayat (2) Pasal 342 ayat (3) Pasal 343 ayat (2)



UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 ayat (2) Pasal 226 ayat (3) Pasal 228


PAK


NO

JUDUL

98.

RPP tentang Kewenangan Daerah pada wilayah laut, Kepulauan, Kawasan khusus , dan Daerah Perbatasan

99.

RPP tentang Satuan Polisi Pamong Praja

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN 7. Susunan Organisasi dan Perangkat Kecamatan 8. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 9. Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan 10. Kedudukan, Tugas dan Wewenang 11. Perangkat Kelurahan 12. Pendanaan 13. Persyaratan Camat 14. Kecamatan Di Kawasan Perbatasan Antar Negara 15. Tata Kerja dan Hubungan Kerja 16. Perencanaan Kecamatan 17. Pembinaan dan Pengawasan 1. Jenis dan kriteria daerah kepulauan, kawasan khusus, dan daerah perbatasan 2. Kewenangan Pemerintah daerah pada daerah kepulauan, kawasan khusus, dan daerah perbatasan 3. Pedoman Pengelolaan daerah kepulauan, Kawasan Khusus dan daerah perbatasn 4. Pelaksanaan pembangunan pada daerah berciri Kepulauan, Kawasan Khusus dan daerah perbatasan termasuk didalamnya mengatur operator pengelola kawasan khusus 5. Pengawasan 6. Evaluasi 1. Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 2. Wewenang, Hak, dan Kewajiban 3. Organisasi 4. Jabatan 5. Pendidikan dan Pelatihan

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Pasal 229 ayat (1) Pasal 230 ayat (6)

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 360 ayat (1), (4), (5) Pasal 361 ayat (8)


PAK

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 256 ayat (6), (7) Pasal 257 ayat (2)


PAK


NO


JUDUL

Tata Kerja Kerja sama dan koordinasi Penegakan Perda dan Perkada Pendanaan Pembinaan Umum dan Teknis 10. Jabatan Fungsional 11. Satuan Pelindung Masyarakat Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

6. 7. 8. 9.

100.

RPP tentang Standar Pelayanan Minimal

101.

RPP tentang Perkotaan

1. Pedoman dan Standar Pelayanan Perkotaan 2. Perencanaan pengelolaan perkotaan 3. Pelaksanaan pengelolaan perkotaan 4. Pengendalian pengelolaan perkotaan

102.

RPP tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan

103.

RPP tentang Partisipasi Masyarakat dan Pemberian insentif bagi masyarakat

1. Prinsip Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2. Penyelenggaraan Dekonsentrasi 3. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi 5. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tugas Pebantuan 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Pemeriksaan 1. Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Bentuk dan Tata Cara Partisipasi Masyarakat 3. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Penyelenggaraan

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 357 ayat (5) Pasal 359 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 23




PAK


PAK

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 354 ayat (5) (7) Pasal 278 ayat (2)


PAK


NO

104.

JUDUL

RPP tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN Pemerintahan Daerah 4. Kelembagaan dan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5. Dukungan Penguatan Kapasitas Terhadap Kelompok dan Organisasi Kemasyarakatan 6. Pendanaan 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Prinsip, bentuk dan kriteria pemberian insentif 9. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Terhadap Masyarakat dan Sektor Swasta 10. Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Terhadap Masyarakat dan Sektor Swasta 11. Pelaporan dan Evaluasi 12. Pembinaan dan Pengawasan 1. Pedoman tata tertib DPRD Provinsi, tata tertib paling sedikit memuat a. pengucapan sumpah/janji; b. penetapan pimpinan; c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; d. jenis dan penyelenggaraan rapat; e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota; f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan; g. penggantian antarwaktu anggota;

AMANAT UU

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 132 ayat (1) Pasal 145 Pasal 186 ayat (1) Pasal 199

PEMRAKARSA


PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Internal


NO

JUDUL


AMANAT UU

PEMRAKARSA

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

h. pembuatan pengambilan keputusan; i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi; j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; k. pengaturan protokoler; dan l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli. 2. Ketentuan tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi 3. Tata tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota 4. Ketentuan tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota 105.

RPP tentang Pinjaman Daerah

1. persyaratan bagi Daerah dalam melakukan pinjaman; 2. penganggaran kewajiban pinjaman Daerah yang jatuh tempo dalam APBD; 3. pengenaan sanksi dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman; 4. tata cara pelaporan posisi kumulatif

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 302


Penyamapaia n ke harmonisasi


NO

106.

JUDUL

RPP tentang Label dan Iklan Pangan

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahunanggaran berjalan; 5. persyaratan penerbitan obligasi Daerah serta pembayaran bunga dan pokok obligasi; dan 6. pengelolaan obligasi Daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi serta pelunasan dan penganggaran dalam APBD. 1. Label Pangan a. Bagian utama label b. Nama produk pangan c. Daftar bahan yang digunakan d. Isi bersih dan bobot tuntas e. Nama dan alamat pihak yang memproduksi dan mengimpor f. Pangan halal yang dipersyaratkan g. Tanggal dank ode produksi h. Tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa i. Nomor izin edar j. Asal usul bahan pangan tertentu k. Informasi nilai gizi l. Keterangan pangan iradiasi m. Keterangan pangan organic n. Keterangan tentang pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah o. Keterangan lain pada label tentang pangan olahan tertentu p. Keterangan tentang pangan yang mengandung allergen q. Keterangan tentang Bahan

AMANAT UU

UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 102 ayat (4) Pasal 103 Pasal106 ayat (7) Pasal 107 Pasal 112

PEMRAKARSA

Badan Pengawas Obat Dan Makanan

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Selesai PAK


NO

107.

JUDUL

RPP tentang Keamanan Pangan

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN Tambahan Pangan 2. Iklan Pangan a. Iklan yang berkaitan dengan pangan halal b. Iklan pangan yang berkaitan dengan klaim tertentu c. Iklan tentang pangan untuk kelompok orang tertentu d. Iklan yang berkaitan denga asal dan sifat bahan pangan e. Iklan tentang minuman berakohol 3. Pengawasan 4. Sanksi 1. Penyelenggaraan Keamanan Pangan 2. Persyaratan keamanan pangan 3. Pedoman cara budidaya tanaman, budidaya ternak, budidaya ikan, pengelolaan pakan dan penangkapan ikan yang baik. 4. Bahan Tambahan Pangan 5. Pangan Produk Rekayasa Genetik 6. Iradiasi Pangan 7. Kemasan Pangan 8. Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan 9. Ekspor dan Impor Pangan 10. Pengawasan 11. Surveilan dan Kesiapan Kedaruratan 12. Pembinaan Pelaku Usaha 13. Pembinaan Pengawas Pangan 14. Peran serta masyarakat

AMANAT UU

UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 31 ayat (5) Pasal 37 ayat (2) Pasal 66 Pasal 71 ayat (3) Pasal 72 ayat (3) Pasal 75 ayat (2) Pasal 76 ayat (3) Pasal 77 ayat (4) Pasal 78 ayat (2) Pasal 79 ayat (3) Pasal 81 ayat (3) Pasal 83 ayat (3) Pasal 85 ayat (3) Pasal 86 ayat (6) Pasal 87 ayat (3) Pasal 88 ayat (4) Pasal 94 ayat (3) Pasal 112

PEMRAKARSA

Badan Pengawas Obat Dan Makanan

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016

Penyampaian Ke HArmonisasi


NO

108.

JUDUL

RPP Tentang Penelitian, Pengembangan, dan Rekayasa meteorology, klimatologi, dan geofisika

POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN 1. Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrative terhadap hasil rekayasa tidak memenuhi standar sarana yang ditetapkan 2. Uji operasional dan tata cara memperoleh persetujuan tertulis terhadap hasil penelitian yang digunakan untuk penyelenggaraan MKG 3. Pengembangan industry MKG

AMANAT UU

PEMRAKARSA

Pasal 131 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pasal 72 (3), Pasal 73 (2), Pasal 76 (2) dan Pasal 79

Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika

PRIORITAS

Posisi

2014 2015 2016 Harmonisasi

Catatan : 19:

: 19 RPP diusulkan untuk tidak diluncurkan pada Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017


RPP HASIL INVENTARISASI AMANAT UU YANG AKAN DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2017 NO. JUDUL 1. RPP tentang Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat

2.

RPP tentang Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat

3.

RPP tentang Modal dan Aset Tabungan Perumahan Rakyat

4.

RPP tentang Pengawasan pemberian perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

MATERI MUATAN 1. Kewajiban Peserta 2. Kewajiban Pemberi Kerja 3. Hak Peserta 4. Berakhirnya kepesertaan 5. Besaran Simpanan dan Mekanisme Penyetoran Simpanan 6. Sanksi administratif 1. mekanisme dan tingkat hasil pemupukan Dana Tapera 2. Pemupukan produk keuangan dengan prinsip Konvensional 3. Pemupukan produk keuangan dengan prinsip syariah 4. Sanksi administratif 1. Besaran modal awal tapera 2. Sumber dan penggunaan aset. 3. Sanksi administratif

1. Tata cara Pemantauan, pelaporan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

AMANAT UU / PP Undang-Undang No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Pasal 16 Pasal 17 (2) Pasal 72 (2)

PEMRAKARSA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KETERANGAN 2 tahun setelah diundangkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

2 tahun setelah diundangkan

Diundangkan pada : 24 Maret 2016

Undang-Undang No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Pasal 21 (5) Pasal 72 (2)

Undang-Undang No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Pasal 34 (2) Pasal 62 (3) Pasal 72 (2) UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam Pasal 70 ayat (5)

Saran BPHN Disatukan menjadi RPP tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menggabungkan 3 RPP dimaksud

Diundangkan pada : 14 April 2016

RPP Hasil Inventarisasi Amanat UU | 1

NO. JUDUL 5. RPP tentang Pelaksanaan atas UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

6.

RPP tentang Pengalihan hak dan paten sebagai objek jaminan fidusia

7.

RPP tentang Biaya Paten

MATERI MUATAN 1. Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi 2. Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan 3. Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif 4. Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas 5. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas, serta partisipasi Penyandang Disabilitas 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi 12. Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi

AMANAT UU / PP UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 27 Ayat (3) Pasal 36 Ayat (2) Pasal 42 Ayat (8) Pasal 43 Ayat (2) dan ayat (4) Pasal 54 Ayat (2) Pasal 55 Ayat (4) Pasal 86 Ayat (2) Pasal 96 Pasal 104 Ayat (4) Pasal 108 Pasal 109 Ayat (4) Pasal 113 Pasal 114 Ayat (2) Pasal 116 Ayat (2)

PEMRAKARSA Kementerian Sosial

 Ketentuan syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten  Ketentuan syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia Berisi ketentuan pengecualian pembayaran

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten


KETERANGAN 2 tahun setelah diundangkan

Saran BPHN

Diundangkan pada : 15 April 2016

2 tahun setelah diundangkan Diundangkan


NO.

JUDUL

8.

RPP tentang besaran bagian premi untuk pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan RPP tentang penghapusbukuan dan penghapustagihan

9.

10. RPP tentang Penanganan Fakir Miskin

11. RPP tentang Besaran Dan Tata Cara Pembayaran Iuran Selain Program Jaminan Kesehatan Ada PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, PP Nomor 45 tahun 2015 dan PP Nomor 46 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun

MATERI MUATAN biaya tahunan meliputi biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya Ketentuan mengenai besaran bagian premi untuk pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan

AMANAT UU / PP

UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

PEMRAKARSA

KETERANGAN pada : 26 Agustus 2016

Saran BPHN


1 tahun setelah diundangkan

Sudah mulai proses penyusunan (Koordinasi dengan BKF)

Ketentuan mengenai tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan. 1. Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal 2. Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan 3. Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan 4. Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 5. Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil Ketentuan mengenai Besaran Dan Tata Cara Pembayaran Iuran Selain Program Jaminan Kesehatan

UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Kementerian Sosial

Pasal 26

UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Diundangkan pada : 15 April 2016 1 tahun

Ada Izin Prakarsa

Diundangkan pada : 18 Agustus 2011

Kementerian Tenaga Kerja

Tetap perlu diklarifikasi apakah seluruh besaran dan tata cara pembayaran iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5)

1 tahun

Kooordinasikan dengan pemrakarsa

Diundangkan pada : 25 November 2011


NO.

JUDUL

MATERI MUATAN

AMANAT UU / PP

2015

12. RPP tentang Tata Cara Pengalihan Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Program Pembayaran Pensiun Dari PT ASABRI (Persero) Dan Pengalihan Program Tabungan Hari Tua Dan Program Pembayaran Pensiun Dari PT TASPEN (Persero) Ke BPJS Ketenagakerjaan 13. RPP tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Termasuk Pembebasan Bea Masuk dan Pajak, jaminan, Pendanaan dan/atau Pembiayaan Industri Pertahanan 14. RPP tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pinjaman Dalam Negeri untuk Penjualan Produk Industri Pertahanan 15. RPP tentang mengenai perencanaan, pengadaan dan peningkatan mutu, penempatan dan pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa

PEMRAKARSA UU ini sudah termuat semua dalam PP dimaksud

KETERANGAN

Kementerian Tenaga Kerja

2 tahun

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengalihan Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Program Pembayaran Pensiun Dari PT ASABRI (Persero) Dan Pengalihan Program Tabungan Hari Tua Dan Program Pembayaran Pensiun Dari PT TASPEN (Persero) Ke BPJS Ketenagakerjaan

UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Termasuk Pembebasan Bea Masuk dan Pajak, jaminan, Pendanaan dan/atau Pembiayaan Industri Pertahanan

UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Fasilitas Pinjaman Dalam Negeri untuk Penjualan Produk Industri Pertahanan

UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Pasal 60 ayat (2)


1. Perencanaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa 2. Pengadaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa 3. Peningkatan Mutu sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa 4. Penempatan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa 5. Pendayagunaan sumber daya manusia di

UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa


Diundangkan pada : 25 November 2011

Pasal 66


Pasal 43 (9)

Pasal 44

Saran BPHN

18 Bulan Diundangkan pada : 5 Oktober 2012 18 Bulan Diundangkan pada : 5 Oktober 2012 1 tahun

Diundangkan pada : Waktu 7 Agustus 2014 penyusunan Progsun untuk 2016 statusnya RPP Hasil Inventarisasi Amanat UU | 4

NO.

JUDUL 6.

16. RPP tentang Pelaksanaan atas UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. 2. 3. 4. 5. 6.

17. RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Rehabilitasi dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik

MATERI MUATAN bidang Kesehatan Jiwa Pembinaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pelaksanaan Pengangkatan Anak Syarat dan tata cara penunjukan wali Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyelenggaraan Perlindungan Anak Lintas Sektor Restitusi Anak

Ketentuan tata cara pelaksanaan tindakan berupa kebiri kimia, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

AMANAT UU / PP

UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 33 (5) 38A 41A 71C 71D (2)

PEMRAKARSA KETERANGAN masih internal, K/L minta di drop Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

73A (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81A (4), 82 (A)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Saran BPHN

6 bulan Diundangkan pada : 17 Oktober 2016 Disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR tanggal 12 Oktober 2016


DRAFT PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2017

NO

JUDUL

MATERI MUATAN

1.

Rperpres Tentang Lembaga Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

2.

Rperpres Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Dalam Pengelolaan Sampah

3.

Rperpres Tentang Badan Ketahanan Pangan

Melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan

4.

Rperpres Tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci

1. Batasan keadaan tertentu sebagai syarat Pemerintah untuk dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci 2. Kewajiban penyedia teknologi dalam proyek putar kunci untuk melakukan alih teknologi kepada pihak domestik 3. Pembiayaan pengadaan proyek putar kunci 4. Pengelolaan proyek putar kunci

1. 2. 3. 4. 5. 1.

Pembentukan Susunan Keanggotaan Tugas dan Kewenangan Kedudukan dan Tanggung Jawab Tata Cara Pelaksanaan Tugas Lembaga Kebijakan dan program pengurangan dan penanganan sampah 2. Upaya pengurangan timbunan sampah 3. Penentuan prioritas jenis sampah 4. Kurun waktu yang ditentukan untuk penanganan sampah

DELEGASI / PRIORITAS KEKUASAAN PEMRAKARSA 2014 2015 2016 PEMERINTAHAN UU No. 18 Tahun 2013 Kementerian tentang Pencegahan Lingkungan Hidup dan dan Pemberantasan Kehutanan Perusakan Hutan Pasal 55 ayat (6) PP No. 81 Tahun 2012 Kementerian tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sampah Rumah Kehutanan Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2012 Kementerian Pertanian Tentang Pangan Pasal 28 ayat (4) Pasal 37 ayat (2) Pasal 43 Pasal 45 ayat (3) Pasal 48 ayat (2) Pasal 52 ayat (2) Pasal 54 ayat (3) Pasal 65 ayat (3) Pasal 112 Pasal 131 UU No. 3 Tahun 2014 Kementerian tentang Perindustrian Perindustrian Pasal 39 ayat (3)

Harmonisasi

PAK

internal

PAK

Draft Program Penyusunan Perpres Tahun 2017 | 1

NO

JUDUL

5.

Rperpres Tentang Kebijakan Industri Nasional

6.

Rperpres Tentang Industri Yang Memiliki Keunikan Dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa Dan Industri Menengah Tertentu Yang Dicadangkan

7.

Rperpres Tentang Pasar Lelang Komoditas

8.

Rperpres Tentang Barang Yang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Lingkungan Hidup

MATERI MUATAN Arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, antara lain memuat: 1. Sasaran pembangunan industri 2. Fokus pengembangan industri 3. Tahapan capaian pembangunan industri 4. Pengembangan sumber daya industri 5. Pengembangan sarana dan prasarana 6. Pengembangan perwilayahan industri 7. Fasilitas fiskal dan nonfiskal 1. Kriteria dan perizinan 2. Perlindungan dan pelestarian 3. Pemberdayaan 4. Pemberian fasilitas. 5. Pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional 6. Peran serta masyarakat 7. Pengawasan dan pengendalian 8. Penyelesaian sengketa 1. Pelaku pasar lelang 2. Komoditi yang diperdagangkan dalam pasar lelang 3. Tata cara transaksi 4. Revitalisasi pasar lelang 5. Lembaga yang menangani pasar lelang komoditas 1. Jenis barang atau produk yang termasuk sebagai barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang dimaksud pada RPerpresini tidak termasuk makanan, minuman, obat,

DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 ayat (5)

PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016


harmonisasi

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 103 ayat (4)


PAK



Harmonisasi

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 34


PAK


NO

JUDUL

9.

Rperpres Tentang Barang Dan/Atau Jasa Yang Dilarang Atau Dibatasi Perdagangannya

10.

Rperpres Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Sektor Perdagangan

11.

Rperpres Tentang Kampanye Pencitraan Indonesia

12.

Rperpres Tentang Pembentukan

MATERI MUATAN kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), alat kesehatan, dan barang kena cukai 2. Pendaftaran barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup 3. Tata cara penghentian dan penarikan barang yang tidak didaftar menurut ketentuan yang berlaku 1. Jenis barang yang dilarang untuk diperdagangkan 2. Jenis barang yang dibatasi untuk diperdagangkan 3. Tata cara penetapan barang yang dilarang maupun barang yang dibatasi untuk diperdagangkan 4. Lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pelarangan dan pembatasan barang yang diperdagangkan 5. Barang dalam pengawasan yang diperdagangkan 1. Pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran 2. Kerja sama dengan pihak lain yang dianggap mampu memberikan progres bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah 1. Strategi kampanye dan promosi produk dan jasa dalam negeri 2. Pembiayaan pelaksanaan kebijakan kampanye pencitraan Indonesia 3. Jenis produk dan jasa unggulan 4. Koordinasi pusat dan daerah Pembentukan Tim Perunding Perjanjian

DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN

PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 101 ayat (3)


PAK



Harmonisasi



Harmonisasi

UU No. 7 Tahun 2014

Kementerian

Harmonisasi


NO

13.

14.

JUDUL Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional Rperpres Tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Secara Unilateral Kepada Negara Kurang Berkembang Rperpres Tentang Perubahan Perpres No. 39 Tahun 2012 Tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

15.

Rperpres Tentang Perubahan Atas Peraturan Presidennomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

16.

Rperpres Tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak

MATERI MUATAN Perdagangan Internasional Mengatur mengenai tata carapemberian preferensi perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang 1. Kinerja penganggaran kementerian/lembaga yang belum optimal sehingga perlu suatu alat untuk memacu kinerja penganggaran, salah satunya dengan memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan kinerja KL yang bersangkutan 2. Melalui Perpres ini, diharapkan dapat memacu/ memotivasi kementerian/lembaga dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja penganggaran meningkat 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 2. Rencana struktur ruang 3. Rencana pola ruang 4. Arahan pemanfaatan ruang 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Pengawasan pemanfaatan ruang kawasan 7. Kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaan 1. Langkah dan strategi pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan kabupaten/kota layak anak 2. Pembagian peran para pihak dalam

DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN tentang Perdagangan Pasal 97 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 87

PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016

Perdagangan Kementerian Perdagangan

Harmonisasi

UU No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Pasal 17


PAK

PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 19)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Tidak melapor

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

internal


NO

JUDUL

MATERI MUATAN pengembangan kabupaten/kota layak anak Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir

17.

Rperpres Tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir

18.

Rperpres Tentang Rencana Induk Riset Nasional

Rancangan kebijakan strategis nasional pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2015-2019

19.

Rperpres Tentang Dewan Insinyur Indonesia

20.

Rperpres Tentang Tata Kelola Gas Bumi

21.

Rperpres Tentang Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

Mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen, dan jumlah anggotaserta pendanaan Memberikan pengaturan yang dapat mensinkronisasikan kebijakan pasokan gas bumi, konsep agregasi, dan pengaturan kegiatan usaha gas bumi yang dapat mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi di Indonesia Kebijakan pelak sanaan pembangunan jaringan distrib usi gas bumi untuk rumah tangga melipu ti: 1) Rencana tahap an pelaksanaan pembangunan jaringan distribu si gas bumi untuk rumah tangga 2) Alokasi gas bumi bagi jaringan distribu si gas bumi untuk rumah tangga 3) Harga jual gas bumi dari kontraktor kontrak kerja sama atau badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi untuk jaringan distrib usi gas bumi

DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN Pasal 21 ayat (6) Perpres 83 tahun 2014 tentang Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir Pasal 22 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 18 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 35 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Pasal 8 PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PAK

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PAK

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PAK

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Harmonisasi

PAK


NO

JUDUL

MATERI MUATAN


PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016

untuk rumah tangga

4) Penugasan pelaksana pembangunan

jaringan distrib usi gas bumi untuk rumah tangga dengan skema pengelolaan aset barang milik negara berupa Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) 1. Pengalihan saham secara tertahap kepada peserta Indonesia 2. Aspek ekonomi, social dan ekologi pada luasan lahan

22.

Rperpres Tentang Pengalihan Saham Dan Luasan Saham Dalam Pemanfatan Pulau Pulau Kecil Dan Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

23.

Rperpres Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

1. Perencanaan dan implementasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil 2. Pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Tata cara hasil penelitian dan pengembangan 4. Pengaturan penelitian asing di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

24.

Rperpres Tentang Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

1. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Kerja sama dengan berbagaipihak, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional

25.

Rperpres Tentang Persyaratan

Persyaratan dan tata cara serta jumlah

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 26A Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 42,Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 PP No. 39 Tahun 2012


PAK


PAK


Tidak lapor

Kementerian Sosial


NO

JUDUL Dan Tata Cara Serta Jumlah Pemberian Uang Tunai

26.

27.

28.

MATERI MUATAN pemberian uang tunai

Rperpres Tentang Persyaratan Persyaratan dan tata cara serta besaran Dan Tata Cara Serta Besaran tunjangan berkelanjutan bagi perintis Tunjangan Berkelanjutan Bagi kemerdekaan dan keluarga pahlawan Perintis Kemerdekaan Dan Keluarga Pahlawan Rperpres Tentang Sistem 1. Tujuan, prinsip dan sasaran sistem Penguatan Kesetiakawanan Sosial penguatan kesetiakawanan sosial Nasional nasional 2. Strategi dan jalur penguatan 3. Upaya penguatan 4. Mekanisme 5. Penyelenggara dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten/Kota 6. Kelembagaan, koordinasi, sarana dan prasarana 7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 8. Pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan 9. Ketentuan peralihan dan penutup Rperpres Tentang Strategi 1. Strategi Nasional Percepatan Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) memuat arah (STRANAS PPDT) 2015-2019 kebijakan dan strategi dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional 2. STRANAS PPDT dijadikan pedoman di dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 12 ayat (4) PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 14 ayat (5) PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 8 ayat (2)

PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016

Kementerian Sosial

PAK

Kementerian Sosial

Tidak lapor

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tidak melapor


NO

JUDUL

29.

Rperpres Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) 2015-2019

30.

Rperpres Tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional

MATERI MUATAN 3. STRANAS PPDT menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyusunan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten daerah tertinggal dalam rangka mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah 1. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) memuat rencana program dan kegiatan quick wins dan prioritas dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal di tingkat nasional 2. RAN PPDT dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait di tingkat Pusat setiap tahunnya, yang merupakan penjabaran dari strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal 3. RAN PPDT dijabarkan ke dalam rencana pendanaan jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan antarwilayah 1. Kategori dan Kriteria Jabatan Fungsional


PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016



Tidak melapor

PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi


internal


NO

JUDUL Indonesia

31.

32.

Rperpres Tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Rperpres Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi

33.

Rperpres Tentang Perubahan Atas Perpres 25 Tahun 2008 Tentang Kependudukan Dan Catatan Sipil

34.

Rperpres Tentang Tunjangan Profesi Arsiparis

35.

Rperpres Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

MATERI MUATAN 2. 3. 4. 5.

Jenis Jabatan Fungsional Jenjang jabatan fungsional Tunjangan jabatan fungsional Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional 6. Pembinaan jabatan fungsional 7. Jabatan dan pangkat Jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 1. Tata cara pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi di dalam lembaga 2. Tata cara pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi di luar lembaga 1. Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran 2. Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk 3. Persyaratan dan tata cara pencatatan sipil 4. Penetapan denda administratif dan biaya pelayanan 1. Jabatan Arsiparis sebagai profesi 2. Urgensi tunjangan profesi Arsiparis 3. Besarnya tunjangan profesi 4. Tata cara pemberian tunjangan profesi 1. Urgensi tunjangan jabatan fungsional Arsiparis 2. Besarnya tunjangan jabatan Arsiparis 3. Tata cara pemberian tunjangan 4. Pencabutan ketentuan yang mengatur tunjangan jabatan fungsional Arsiparis sebelumnya

DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN Prajurit TNI Pasal 31

PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 94 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 90 ayat (2)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

internal

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (3)


internal

PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 27 1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 30 2) PP No. 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional

Arsip Nasional RI

internal

Arsip Nasional RI

internal

PAK


NO

JUDUL

MATERI MUATAN

36.

Rperpres Tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

37.

Rperpres Tentang Komite Akreditasi Nasional

38.

Rperpres Tentang Badan Standardisasi Nasional

39.

Rperpres Tentang Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

40.

Rperpres Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang

1. Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika nasional 2. Visi dan misi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika 3. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika 4. Kebijakan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika 5. Strategi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika 6. Peta rencana strategis penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika 7. Pengawasan dan pengendalian 8. Ketentuan penutup 1. Pembentukan Komite 2. Struktur Keanggotaan 3. Fungsi dan Kewenangan 4. Pembiayaan 5. Kedudukan dan Tanggung Jawab 1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 2. Susunan Organisasi 3. Tata Kerja 4. Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian 5. Pendanaan Mengenai pembentukan, fungsi, tugas, wewenang, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 1. Penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) 2. Penetapan baseline emisi GRK

DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN PNS

PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016

UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pasal 7 ayat 4

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

harmonisasi

UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 8 ayat (4)

Badan Standardisasi Nasional

PAK

Badan Standardisasi Nasional

PAK

UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 50 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Basarnas (Badan Pencarian dan Pertolongan) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

harmonisasi


NO

JUDUL Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

41.

Rperpres Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komite Industri Nasional

42.

Rperpres Tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia

43.

Rperpres Tentang Pengesahan Protocol 7 ASEAN Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit: ASEAN Customs Transit System

44.

Rperpres Tentang Rencana Tata

MATERI MUATAN nasional. 3. Penetapan target penurunan emisi GRK nasional. 4. Pengukuran, pelaporan dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim nasional. 1. Kedudukan, tugas dab fungsi Komite Industri Nasional; 2. Sususan organisasi Komite Industri Nasional; 3. Tata Kerja Komite Industri Nasional; 4. Penganggaran dan hak keuangan Tugas, susunan keanggotaan, tata kerja dan pendanaan otoritas nasional

Protokol 7 adalah salah satu agenda implementasi AFAFGIT berfungsi sebagai sistem kepabeanan yang mengatur tentang prosedur transit barang dan alat transportasi yang melewati satu atau lebih negara ASEAN, sebagai bagian dari keseluruhan perjalanan, dengan berada di bawah pengawasan administrasi pabean. Implementasi protocol ini diharapkan dapat membentuk sistem angkut transit yang efektif, efisien, dan terintegrasi di ASEAN, melakukan pendeteksian dan pencegahan pelanggaran, serta meningkatkan keamanan barang-barang transit guna mendukung perdagangan bebas dan meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN seperti ditetapkan pada Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi

DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016

UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 112 ayat (4)


harmonisasi

UU No 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia Pasal 16 Kekuasaan Pemerintahan


PAK


internal

Kementerian Agraria

PAK

PP No 26 Tahun 2008


NO

JUDUL

MATERI MUATAN

Ruang Kawasan Timika 2. 3. 4. 5.

45.

46.

47.

48.

Rperpres Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Toraja Dan Sekitarnya

Rperpres Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Rperpres Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang Dan Purwodadi.

Rperpres Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jantung

6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

penataan ruang Rencana struktur ruang Rencana pola ruang Arahan pemanfaatan ruang Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pengelolaan KSN Peran masyarakat Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Rencana struktur ruang Rencana pola ruang Arahan pemanfaatan ruang Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pengelolaan KSN Peran masyarakat Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Rencana struktur ruang Rencana pola ruang Arahan pemanfaatan ruang Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pengelolaan KSN Peran masyarakat Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Rencana struktur ruang Rencana pola ruang Arahan pemanfaatan ruang Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pengelolaan KSN Peran masyarakat Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 71)

PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016

dan Tata Ruang

PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 58)


PAK



harmonisasi



harmonisasi

PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata


PAK


NO

JUDUL Kalimantan

49.

Rperpres Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Gunung Rinjani

50.

Rperpres Tentang Cadangan Penyangga Energi

51.

Rperpres Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Energi Yang Bersifat Lintas Sektoran

52.

Rperpres Tentang Hak Keuangan Anggota Badan Amil Zakat Nasional

53.

Rperpres Tentang Perubahan

MATERI MUATAN 2. 3. 4. 5.

Rencana struktur ruang Rencana pola ruang Arahan pemanfaatan ruang Arahan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Pengelolaan KSN 7. Peran masyarakat 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 2. Rencana struktur ruang 3. Rencana pola ruang 4. Arahan pemanfaatan ruang 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Pengelolaan KSN 7. Peran masyarakat Pengaturan mengenai Jenis, Jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energi 1. Obyek pengawasan didasarkan pada poin kebijakan sebagaimana diatur dalam PP no 79 tahun 2014 yang meliputi kebijakan utama dan pendukung 2. Mekanisme dan tindak lanjut kegiatan pengawasan yang diatur dengan mengacu pada kode etik dan tata tertib DEN Besaran Hak Keuangan anggota badan amil zakat nasional

1. Pembentukan

Tim

Koordinasi

DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 44)

PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016



PAK

Melaksanakan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi


PAK

Melaksanakan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi


PAK

PP 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan atas UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 68 ayat 3 PP Nomor 39 Tahun

Kementerian Agama

PAK

Kementerian Sosial

HArmonisasi


NO

JUDUL Keppres No. 40 Tahun 1983 Tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

54.

Rperpres Tentang Pelaksanaan Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi

55.

Rperpres Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Organisasi Nonprofit

MATERI MUATAN Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis 2. Pelaksanaan Tim 3. Tugas & Tanggungjawab 4. Monitoring & evaluasi 1. Tim koordinasi dan integrasi 2. Penyelenggaraan transmigrasi 3. Pembentukan, kedudukan, dan tugas tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi nasional 4. Keanggotaan tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi nasional 5. Kelompok kerja 6. Kesekretariatan 7. Tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi 8. Provinsi dankabupaten/kota 9. Hubungan kerja dan tata kerja 10. Pelaporan 11. Pendanaan 1. Ruang Lingkup Non Profit Organisasi 2. Pendaftaran Non Profit Organisasi 3. Kewajiban penyampaiann laporan keuangan tahunan Non Profit Organisasi 4. Ketentuan mengenai prinsip mengenali donator dan pihak penerima donasi 5. Dokumentasi 6. Penyampaian laporan ke PPATK

DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016

PP No 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Pasal 129 ayat (3)


Tidak melapor

Untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada non profit organization (NPO) atau organisasi nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan


Harmonisasi


NO

JUDUL

56.

Rperpres Tentang Penjabat Sekretaris Daerah

57.

Rperpres Tentang Pakaian Dan Seragam Resmi

58.

Rperpres Tentang Tata Pakaian Upacara

59.

Rperpres Tentang Pemberian Suaka Kepada Orang Asing

60.

Rperpres Tentang Tata Cara Dan Pengesahan Perjanjian Internasional

61.

Rperpres Tentang Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Melanesian Spearhead Group Dengan Status Sebagai Associate Member

MATERI MUATAN

1. Struktur organisasi pembantuan 2. Tata Kerja Pengaturan mengenai tata pakaian dan seragam resmi yang digunakan dalam acara kenegaraan/resmi Pengaturan mengenai tentang pakaian upacara non-upacara bendera dalam acara kenegaraan/resmi 1. Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri 2. Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktik internasional. 1. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. 2. Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkanoleh perjanjian internasional tersebut. 1. Status keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional harus disahkan melalui UU atau Perpres. 2. Sebagaimana tertuang dalam Statuta MSG, MSG merupakan organisasi yang bertujuan meningkatkan kerja sama ekonomi, sosial dan budaya.

DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 214 ayat (5) UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 23 (4) UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 29 ayat (2) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 25 ayat (2).

PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016


internal


Tidak melapor


internal


internal

UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional


internal

UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional


internal


NO

JUDUL

62.

Rperpres Tunjangan Dan Fasilitas Pegawai Aaparatur Sipil Negara Yang Ditempatkan Pada Perwakilan RI

63.

Rperpres Pembentukan Badan Pemberian Bantuan Teknik (Single Agency For Technical Cooperation)

64.

Rperpres Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir Dan Radiasi

65.

Rperpres Tentang Perubahan Perpres No 4 Tahun 2015 Tentang

MATERI MUATAN 3. Mengingat sebagai Associate Member, Indonesia memiliki hak dan kewajiban terbatas. Pengaturan tentang pemberian tunjangan dan fasilitas bagi SDM yang ditempatkan pada Perwakilan RI (termasuk di Perwakilan RI yang berstatus sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya) Untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional sebagai capaian strategis penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri diperlukan dukungan pendanaan bagi operasionalisasi sumber daya manusia di Perwakilan RI. 1. Pengaturan kegiatan pemberian bantuan teknik Indonesia kepada Negara Asing dengan mempertimbangkan RPJMN 20152019 yang menyebutkan bahwa Kerja Sama Selatan-Selatan merupakan salah satu prioritas di bidang politik luar negeri. 2. Koordinasi antarkementerian dalam praktik pemberian bantuan teknik Indonesia. 1. Penetapan Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi 2. Fungsi Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi 3. Rincian Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi 1. Sistem Perencanaan 2. Sistem Penganggaran


PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016

UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara


internal

UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri


internal

UU No. 10 Tahun 1997 Badan Pengawas Tenaga tentang Nuklir Ketenaganukliran

UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Tidak melapor

Lembaga Kebijakan Pengadaan


NO

JUDUL Perubahan Keempat Atas Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

MATERI MUATAN 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Organisasi Pengadaan Sistem Pembayaran dan Perpajakan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pekerjaan Terintegrasi Peningkatan Peran Lembaga Penelitian Metode Evaluasi Jasa Konsultan Sistem Pengadaan Yang Inovatif

DELEGASI / KEKUASAAN PEMERINTAHAN Perbendaharaan Negara

PEMRAKARSA

PRIORITAS 2014 2015 2016

Barang/Jasa Pemerintah

Catatan: 5 RPerpres diusulkan untuk tidak diluncurkan pada Program Penyusunan Perpres Tahun 2017 dengan pertimbangan selama 2 tahun atau lebih p enyusunan masih di internal pemrakarsa;


RPERPRES HASIL INVENTARISASI AMANAT UU YANG AKAN DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2017 NO. JUDUL 1. RPerpres tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Usaha Peikanan dan Usaha Penggaraman

2.

MATERI MUATAN 1. Pemberian subsidi berupa a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan; b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat Ikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil; dan c. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Petambak Garam Kecil. 2 Besaran subsidi 3 Mekanisme penyaluran

RPerpres tentang tata cara pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

AMANAT UU / PP Pasal 24 ayat (3) UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

PEMRAKARSA Kementerian Kelautan dan Perikanan

KETERANGAN 2 tahun setelah diundangkan Diundangkan pada : 14 April 2016


2 tahun setelah diundangkan Diundangkan pada : 26 Agustus 2016

3.

RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau

4.

RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 2. Rencana struktur ruang 3. Rencana pola ruang 4. Arahan pemanfaatan ruang 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Pengelolaan KSN 7. Peran masyarakat 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 2. Rencana struktur ruang 3. Rencana pola ruang 4. Arahan pemanfaatan ruang 5. Arahan pengendalian pemanfaatan

PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 123 ayat (4) dan Lampiran X No. 11




Drat Program Penyusunan Perpres Tahun 2017 | 1

NO.

JUDUL

5.

RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara

6.

RPerpres tentang Penetapan Daerah Tertinggal

MATERI MUATAN ruang 6. Pengelolaan KSN 7. Peran masyarakat 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 2. Rencana struktur ruang 3. Rencana pola ruang 4. Arahan pemanfaatan ruang 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Pengelolaan KSN 7. Peran masyarakat 1. Penetapan kabupaten daerah tertinggal di tingkat nasional berdasarkan kriteria, indikator dan sub indikator ketertinggalan daerah 2. Penetapan kabupaten daerah tertinggal dilakukan setiap 5 (lima) tahun, yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden

AMANAT UU / PP

PEMRAKARSA





KETERANGAN

Drat Program Penyusunan Perpres Tahun 2017 | 2

TANGGAPAN, MASUKKAN, SERTA USULAN PROGRAM DAPAT DIAJUKAN MELALUI SURAT RESMI KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ. KEPALA BPHN PADA SAAT RAPAT PEMBAHASAN TAHUNAN

NO. JUDUL RUU PEMRAKARSA KETERANGAN

Recommend Documents