9 RUU BPJS RUU BPJS di Sahkan Tanpa Final Draf

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

Parlementaria Edisi 88 Tahun XLII 2011 PROLOG

> UU BPJS: Kado DPR Untuk Rakyat

LAPORAN UTAMA > RUU BPJS

SUMBANG SARAN

> RUU BPJS: Kemenangan Rakyat

PENGAWASAN

> Penyelenggaraan Haji Belum Optimal > Revisi UU Minerba

ANGGARAN

> Kenaikan Anggaran Kesehatan

LEGISLASI

> RUU Pemilu > Revisi UU KPK

Laporan Utama

PROFIL

RUU BPJS di Sahkan Tanpa Final Draf

KUNJUNGAN KERJA DPR

9 | RUU BPJS

“Saya menghitung kira kira ada tidak kurang dari 22 cabang ilmu berikut cabang cabangnya itu ada didalam pembahasan RUU BPJS. Jadi memang RUU BPJS ini paling ruwet, paling berat, paling banyak menterinya, paling sensasional, paling lama pembahasannya,” ujar Ferdi. Ferdi yakin BPJS yang diidam-idamkan masyarakat banyak pasti terbentuk. Namun apakah dilaksanakan dengan baik dan benar, masih menjadi pertanyaan. “Itulah yang sebenarnya kami dari Fraksi Partai Golkar sejak awal menanyakan kepada pemerintah bagaimana perencanaannya terhadap transformasi keempat BUMN (PT Taspen, PT Askes, PT Jamsostek dan PT Asabri) baik dari segi aset, kepesertaan,” papar Ferdi.

> Achmad Farial > Kunjungan Kerja Komisi I, II, III, IV, VII, IX dan V DPR RI ke Berbagai Daerah di Indonesia Antara Lain Bangka Belitung Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Solo Jateng, Medan Sumut, NTT dan Kalimantan Selatan.

4 6 26 29 32 34 36 39 41

46

SOROTAN

> DPR Tindak Lanjuti Hasil Evaluasi Pengadilan TIPIKOR di Daerah

LIPUTAN KHUSUS

> DPR Bangga Kesuksesan Sea Games XXVI

PERNIK

> KORPRI Setjen DPR RI

POJOK PARLE > Pak Menteri Ya....

66 68 70 74

Profil Legislasi

39 | Revisi UU KPK Semata-mata Untuk Perbaikan Penegakan Hukum

Tudingan adanya agenda terselubung parlemen dibalik agenda revisi yang tengah disiapkan DPR disampaikan Koordinator Monitoring ICW, Febry Diansyah. Ia menyebut sudah memperoleh catatan terkait draf revisi yang sedang disiapkan DPR. “Memang disebutkan beberapa poin menarik dan seolah-olah ingin memperkuat KPK, seperti kemungkinan KPK jadi penyidik tunggal korupsi dan perekrutan penyidik sendiri. Namun, berapa isu revisi lain kita pandang bisa melemahkan KPK dengan sangat telak.

| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |

41 | Achmad Farial (F-PPP)

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

Pria kelahiran Jakarta, 28 Februari 1957 itu telah menjadi anggota DPR dalam tiga periode sejak tahun 1999 lalu, Periode pertama, ia mewakili daerah pemilihan Bengkulu, yang pada saat itu di Bengkulu posisi suara PPP hanya 2%. “Saya mencoba memulai dari sana, di tempat kelahiran Ayah saya, Rejang Lebong,”terangnya. Awal mula Ia duduk sebagai anggota legislatif, Ia sengaja memilih untuk duduk di Komisi VIII, yang pada saat itu masih membidangi migas. Usahanya di bidang Service Company untuk perusahaan minyak Amerika dan Belanda, tentunya memberikan sedikit banyak pengetahuannya mengenai migas.

SUSUNAN REDAKSI PARLEMENTARIA EDISI 87 TH.XLII 2011 Pengawas Umum Pimpinan DPR RI Penanggung Jawab/ Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si Wakil Ketua Pengarah Achmad Djuned SH, M.Hum Pimpinan Pelaksana Jaka Dwi Winarko Pimpinan Redaksi Djustiawan Widjaya Wakil Pimpinan Redaksi Liber S. Silitonga, Mediantoro SE

Anggota Redaksi Dra. Trihastuti

Nita Juwita, S.Sos, Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Suciati, S.Sos Faizah Farah Diba, Agung Sulistiono, SH

Fotografer Rizka Arinindya Sirkulasi Supriyanto Alamat Redaksi/Tata Usaha Bagian Pemberitaan DPR RI Lt. II Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350, Fax (021) 5715341 Email : [email protected] www.dpr.go.id/berita

!


PROLOG LAPORAN UTAMA

RUU BPJS : Kado DPR Untuk Rakyat Pembahasan RUU BPJS ini penuh dengan dinamika perdebatan yang alot, bahkan menjelang disahkannya RUU ini, sekitar puluhan ribu orang dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menggelar aksi demo di depan DPR. Tuntutan mereka sama, Sahkan RUU BPJS dan transformasi BPJS 1 dan 2 secara serempak. Mereka mengatakan DPR dan pemerintah harus pro rakyat karena mereka dipilih oleh rakyat. Menurut Roni, pengesahan RUU BPJS adalah harga mati. “Ini harga mati, RUU BPJS harus segera disahkan,” katanya.

T

anggal 28 Oktober 2011 menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, sebuah undang-undang yang sangat dinantikan bagi seluruh masyarakat Indonesia akhirnya disahkan di Rapat Paripurna DPR RI. Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang sering disingkat UU BPJS dibahas melalui proses yang sangat panjang. Dapat dikatakan UU ini termasuk UU yang terlama pembahasannya, terrumit dan terbanyak melibatkan jajaran Pemerintah, dimana delapan menteri ditugaskan Presiden untuk melakukan pembahasan RUU ini. Pembahasan RUU BPJS ini penuh dengan dinamika perdebatan yang alot, bahkan menjelang disahkannya RUU ini, sekitar puluhan ribu orang

dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menggelar aksi demo di depan DPR. KAJS menuntut RUU BPJS disahkan. Perwakilan KAJS, Roni Febrianto, kepada wartawan menuturkan, massa yang hadir merupakan gabungan buruh dan karyawan dari Banten, DKI, dan Jawa Barat. Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB di depan gedung DPR membuat kemacetan yang tak terhingga di sekitar gedung Parlemen. Bahkan jalan yang menuju ke arah Grogol ditutup karena depan gedung DPR penuh sesak para pendemo. Tuntutan mereka sama, Sahkan RUU BPJS dan transformasi BPJS 1 dan 2 secara serempak. Mereka mengatakan DPR dan pemerintah harus pro rakyat karena mereka dipilih oleh rakyat.


Menurut Roni, pengesahan RUU BPJS adalah harga mati. “Ini harga mati, RUU BPJS harus segera disahkan,” katanya. Puluhan ribu orang yang melakukan demo bertahan di gedung DPR hingga malam hari sampai UU tersebut disahkan. Pengesahan itu dilakukan setelah semua fraksi di Panitia Khusus BPJS (Pansus BPJS) dan pemerintah sepakat bahwa pembentukan badan hukum BPJS II yang mengelola jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun atau transformasi PT Jamsostek terjadi pada 1 Januari 2014 dan dioperasionalkan paling lama pada Juli 2015. Rapat di tingkat I Pansus dihadiri Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Adapun pihak pemerintah diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Kesepakatan itu terjadi setelah dilakukan lobi antara Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Pansus. Hingga Jumat sore, antar fraksi belum sepakat mengenai mulai beroperasinya BPJS II. Enam fraksi, yakni PDI-P, Golkar, PKS, PPP, Hanura, dan Gerindra, menginginkan BPJS II mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. Adapun tiga fraksi, yakni Partai Demokrat, PKB, dan PAN, sependapat dengan pemerintah bahwa BPJS II mulai beroperasi pada 1 Januari 2016. Adapun pembahasan BPJS I sudah disepakati pekan lalu. Disepakati, BPJS I beroperasi mulai 1 Januari 2014 dan

langsung menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, termasuk menampung pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT Jamsostek (Persero) dan PT Asabri (Persero). Saat pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna, Pramono Anung yang memimpin sidang kembali menanyakan tanggapan fraksi atas RUU BPJS. “Apakah RUU BPJS bisa disahkan menjadi undang-undang?” tanya Pramono. “Setujuuu,” jawab kompak ratusan anggota yang hadir. Dalam pandangan akhir Pemerintah, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan, pengelolaan dana sosial pada kedua BPJS tetap perlu memperhatikan prinsip kehatihatian. Untuk itu, kata dia, pemerintah mengusulkan dibuat katup pengamanan jika terjadi krisis keuangan ataupun kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian. Dengan begitu, tambah Agus, pemerintah dapat mengambil langkah khusus untuk mengamankan dana BPJS. “Tindakan khusus itu dapat berupa penyesuaian besar manfaat, besar iuran, dan usia pensiun,” kata Agus. Dalam laporannya di depan Sidang Paripurna, Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar Shihab berharap,

UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 secara efektif, efisien dan terarah Menanggapi telah disahkannya

demi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Namun dari awal dia mengatakan, undang-undang ini tidak akan mendapat nilai A karena banyak sekali kepentingan. Tidak kurang dari 22 teori yang terjadi dalam pembahasan undang-undang ini dengan

Jajaran Pimpinan DPR RI saat memimpin jalannya Sidang Paripurna pengesahan RUU BPJS

RUU BPJS, mantan Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Ferdiansyah mengatakan, disahkannya RUU tersebut merupakan perjuangan berat anggota Dewan yang berusaha keras menggoalkan RUU tersebut. Semua itu bertujuan

Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar memberikan laporannya mengenai RUU BPJS kepada Pimpinan DPR RI

cabang-cabangnya. Contoh, kesehatan, keuangan, pemasaran, hukum, sosiologi, komunikasi karena harus dilakukan sosialisasi dan ilmu-ilmu lainnya. Menurut Ferdi, pembahasan RUU BPJS ini paling ruwet, paling berat, paling banyak menterinya, paling sensasional, dan paling lama. “Pembahasan RUU ini bisa dikatakan paling semua,” kata Ferdi mengomentari pembahasan RUU tersebut. Sedang mengomentari pasca disahkannya UU ini, Mantan Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Surya Chandra mengatakan, hal terpenting yang harus dilakukan pasca disahkannya UU BPJS adalah mengawasi bagaimana implementasinya di lapangan. Tentunya, kata Surya, dalam hal pengawasan ini DPR akan mengawal UU tersebut agar implementasi di lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan, (tt,sc) ***


LAPORAN UTAMA

UU BPJS :

Berikan Kepastian Hukum Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

S

epanjang masa pembahasannya, RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) banyak mengundang kontroversi. Di satu pihak, RUU ingin dipahami sebagai jaminan sosial negara atas rakyatnya. Oleh karena itu, ada semangat baik yang layak didukung. Namun, di pihak lain, sejumlah persoalan menyangkut implementasi niat baik ini belum juga rampung menemukan kata sepakat. DPR dan pemerintah masih menemukan jalan buntu menyangkut transformasi empat badan usaha milik negara (BUMN) yang kini menjalankan fungsi jaminan

sosial yaitu PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes. Pemerintah menghendaki proses transformasi dilakukan bertahap, sementara DPR ingin transformasi menyeluruh dilakukan segera. Di luar perdebatan itu, ada kelompok lain yang menolak RUU tersebut. Kelompok ini mengkhawatirkan kepentingan asing yang ingin memanfaatkan mobilisasi dana masyarakat Indonesia berada di balik desakan pengesahan RUU tersebut. Kelompok ini juga menganggap RUU tersebut sesungguhnya tak bersahabat dengan kelompok masyarakat kurang mampu


karena setiap orang diwajibkan membayar premi layaknya asuransi untuk bisa mendapatkan jaminan sosial. Perdebatan yang cukup alot ini akhirnya membawa hasil. Bertepatan dengan Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012 pada 28 Oktober yang lalu, Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang BPJS telah berhasil menuntaskan tugasnya dan menyampaikan RUU ini pada Sidang Paripurna. Mantan Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar Shihab mengatakan, pembahasan RUU tentang BPJS ini memang cukup lama, dengan meli-

Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar membacakan laporannya mengenai RUU BPJS di Sidang Paripurna DPR

batkan menteri yang juga paling banyak yaitu Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Budan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pembahasan RUU BPJS bersama DPR. Pansus RUU BPJS dan Pemerintah telah melaksanakan rapat dan pertemuan yang berlangsung selama 1 tahun 28 hari, sejak tanggal 7 Oktober 2010 dan berakhir tanggal 28 Oktober 2011. Selama periode tersebut telah dilakukan pembahasan RUU BPJS tidak kurang dari 50 kali. Pembahasan di tingkat Pansus sebanyak lebih dari 18 kali, pembahasan di tingkat Panja lebih dari 26 kali, pembahasan di tingkat Timus dan Timsin masing-masing 1 kali. Selain itu, pembahasan juga dilakukan melalui 4 kali forum konsultasi, serta 2 kali pertemuan konsultasi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. Nizar menambahkan, panjangnya rentang waktu pembahasan RUU BPJS terkait kompleksnya detil materi, dan

usaha mencari titik temu pemahaman antara pemerintah dan DPR. Dinamika perdebatan yang berlangsung terkait beberapa hal prinsipil sebagaimana yang termaktub dalam RUU BPJS sangat konstruktif dengan mengedepankan semangat rasionalitas dan penuh argumentatif, semua pihak akhirnya dapat mengambil keputusan politik baik dari pihak pemerintah maupun dari DPR yaitu semangat menyelesaikan RUU BPJS tepat pada waktunya sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Nizar menambahkan, penegasan tentang tanggung jawab pemerintah dalam hal kesehatan sangat nyata digambarkan seperti yang tercantum pada UUD 1945 hasil Amandemen ke4 pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa ayat (1): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Dan ayat (3) menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Untuk mengimplementasikan sistem jaminan sosial seperti amanat

UUD 1945 tersebut, maka telah dibuat UU yaitu UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam UU No. 40 ini, selain menggambarkan prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial, juga mengamanatkan untuk membentuk UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai implementasi amanat UUD 1945. Pada dasarnya, Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan usul inisiatif DPR disusun berdasarkan landasan hukum. Dan hakekatnya RUU BPJS dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini, kata Nizar, bukan sekedar keadilan prosedural, tetapi lebih pada keadilan substantif yang berdimensi individual dan sosial. Nizar Shihab menambahkan, proses pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dilaksanakan dalam serangkaian Rapat Kerja Pansus, Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar menemui para pengunjuk rasa di DPR


LAPORAN UTAMA

Pada tanggal 25 Oktober 2010 dan 24 November 2010, Pansus RUU BPJS mengadakan dua kali rapat kerja dengan Pemerintah. Dari dua kali rapat kerja tersebut ditemukan bahwa ada perbedaan konsep yang mendasar antara Pansus dengan Pemerintah mengenai beberapa hal diantaranya adalah apakah RUU BPJS bersifat penetapan saja atau bersifat penetapan dan pengaturan. Selain itu, bagaimana bentuk badan hukum BPJS, apakah BUMN, BUMN khusus atau Badan Hukum Publik dan apakah akan dibentuk satu BPJS yang menjalankan seluruh program jaminan sosial (BPJS tunggal) atau dibentuk beberapa BPJS (BPJS multi). Sementara Rapat Kerja Tanggal 7 April 2011, yang dipimpin bersama Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Pemerintah menyatakan siap membahas RUU BPJS dan menyepakati bahwa RUU BPJS bersifat pengaturan dan penetapan. Selanjutnya, pada tanggal 6 – 8 Juni 2011 antara Pansus RUU BPJS DPR dan Pemerintah menyepakati bebera-

pa point penting yaitu definisi BPJS, jumlah BPJS, Badan Hukum, struktur, transformasi, kepesertaan dan iuran serta ketentuan tentang sanksi. Sampai saat pembahasan RUU BPJS lebih dari 20 kali, akhirnya disepakati prinsip transformasi diantaranya adalah tidak boleh ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak boleh ada penghilangan hak-hak normatif dari karyawan ke-4 BUMN. Pemerintah diamanatkan untuk menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaannya yang diperlukan terkait transformasi 4 BUMN dengan batasan waktu paling lambat 24 bulan. Selain itu, proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada aset BPJS dan aset dana jaminan sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Rapat berikutnya, 29 September 2011, melalui lobby yang dilanjutkan dengan Raker Pansus BPJS dan Pemerintah 4 Oktober 2011 disepakati beberapa hal yaitu operasionalisasi BPJS 1 dan BPJS 2 dilaksanakan secara bersama-sama pada 1 Januari 2014. Adapun BPJS 1 menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan dan BPJS 2 menyelenggarakan Program Jami-

Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar memberikan laporannya mengenai RUU BPJS kepada Pimpinan DPR RI


nan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua dan Program Pensiun. Sementara seleksi Dewan Pengawas BPJS dilakukan fit and proper test oleh DPR. Lebih lanjut Nizar mengatakan, sebelum RUU ini disahkan, beberapa peristiwa penting terkait materi dan sistematika RUU ini telah terjadi. Pemerintah, kata Nizar, menyampaikan 2 (dua) kali Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan RUU BPJS, yaitu pada 24 Oktober 2010 dan tanggal 8 Mei 2011. Pada DIM sebelumnya Pemerintah menyampaikan 201 DIM, substansi yang belum disetujui 194 DIM, 140 DIM menunggu persetujuan DIM No. 11. Namun pada DIM sandingan yang baru, Pemerintah menyampaikan 263 jumlah DIM dengan perincian 18 DIM tetap, 22 DIM penyempurnaan redaksional, 24 DIM perubahan substansi, 55 DIM penambahan substansi dan 143 DIM dihapus. Nizar menjelaskan, beberapa hal substantif yang diatur dalam RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diantaranya adalah Kelembagaan BPJS, tugas pokok, fungsi, organisasi dan mekanisme kerja BPJS dalam mengelola dana amanat, pengumpulan iuran, pembayaran manfaat, pemberian informasi lima program kepada masyarakat, hak dan kewajiban BPJS, pengembangan aset, pelaporan penyelenggaraan kepada Presiden, pengenaan sanksi dan pembuatan kesepakatan dengan asosiasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Nizar berharap, dengan disetujuinya RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan standar kompetensi dan profesionalitas sehingga mampu memperluas cakupan kepesertaan dan meningkatkan manfaat jaminan soaial sebesar-besarnya bagi terpenuhinya kebutuhan dasar hidup rakyat yang layak. (tt,sc)

RUU BPJS Disahkan Tanpa Final Draft Ferdi yakin BPJS yang diidam-idamkan masyarakat banyak pasti terbentuk. Namun apakah dilaksanakan dengan baik dan benar, masih menjadi pertanyaan. “Itulah yang sebenarnya kami dari Fraksi Partai Golkar sejak awal menanyakan kepada pemerintah bagaimana perencanaannya terhadap transformasi keempat BUMN (PT Taspen, PT Askes, PT Jamsostek dan PT Asabri) baik dari segi aset maupun kepesertaan,” papar Ferdi.


LAPORAN UTAMA

P

embahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) merupakan salah satu pembahasan terpanjang suatu undang-undang. Perjalanan panjang pembahasan RUU BPJS berawal dari Paripurna DPR RI 29 Juli 2010 yang telah mengesahkan RUU BPJS sebagai usul inisiatif DPR. Kemudian draft beserta naskah akademik RUU tersebut telah disampaikan kepada Presiden RI tertanggal 9 Agustus 2010. Paripurna DPR RI 31 Agustus 2010 telah pula menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU BPJS bersama pemerintah. Pada awal September 2010 Presiden melalui surat kepada Pimpinan DPR RI menugaskan enam menteri sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU BPJS. kemudian pertengahan September menjadi tujuh menteri, dan terakhir 29 September 2010 menjadi delapan menteri. Ferdiansyah Wakil Ketua Pansus dan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BPJS menceritakan bahwa setelah penunjukkan delapan menteri oleh Presiden, DPR bersama-sama pemerintah mulai membahas RUU BPJS namun tanpa Daftar Inventaris Masalah (DIM). “Pemerintah baru menyerahkan DIM pada awal Desember dan pemerintah waktu itu diwakilkan Patrialis Akbar sebagai Menkumham menyatakan siap membahas,” papar Ferdi. Namun pada kenyataannya saat pembahasan DIM, pembahasan deadlock pada DIM nomor sebelas sampai Februari 2011. Menurut Ferdi saat itu atas desakan pansus dan dibantu Pimpinan Dewan Marzuki Alie dan Priyo Budi Santoso akhirnya pemerintah mengirim DIM baru yang diterima pansus 9 Mei 2011. Dengan dikirimnya DIM baru oleh pemerintah menurut Ferdi, sebenarnya RUU BPJS baru dibahas dua kali masa sidang dan melakukan perpanjangan satu kali masa sidang. “Karena

10

Wakil Ketua Pansus dan Ketua Panitia Kerja (panja) RUU BPJS Ferdiansyah

DIM-nya baru berarti kita membahasnya dari awal,” terang politisi dari Fraksi Partai Golkar. “Makanya kami sebagai pimpinan pansus minta pembahasan diperpanjang karena beranggapan bahwa 9 Mei itu pansus baru menerima DIM baru”, jelas Ferdi. DIM baru yang disampaikan pemerintah berjumlah 263 DIM, kemudian berkembang menjadi 367 DIM. Hal ini terjadi jelas Ferdi disebabkan ketika pembahasan deadlock, dicari solusi akhirnya DIM bertambah. “Penambahan DIM yang cukup banyak ini merupakan salah satu hal yang menarik dari pembahasan RUU ini,” terangnya. “Dalam pembahasan RUU BPJS ini penyelesaiannya di tingkat panja relatif cukup banyak yaitu sekitar 328 DIM, sisanya diputuskan di Rapat Kerja (Raker),” imbuh Anggota Komisi X DPR RI ini. Sebagai Ketua Panja Ferdi merasakan benar betapa beratnya dalam menyelesaikan 328 DIM di tingkat panja. “Sebagian besar yang diputuskan di tingkat raker hanya yang sifatnya substansial saja misalkan tahun, tapi bagaimana menjabarkan tahun itu menjadi tugas panja,” katanya. Ferdi memberikan contoh, misalnya pansus memutuskan bahwa BPJS I adalah bidang kesehatan, dan BPJS II adalah bidang jaminan hari tua dan pensiun. Namun bagaimana implementasinya, diputuskan di panja. “Penjabaran lebih lanjut inilah yang kerap kali menambah jumlah DIM,


yang tadinya lima menjadi delapan. Walaupun memang ada yang terpakai dan ada yang hilang,” papar Ferdi. Dari awal pembahasan Ferdi sudah menyatakan bahwa undang-undang ini tidak akan mendapat nilai A, karena banyak sekali kepentingan. Tidak kurang dari 22 teori yang terjadi dalam pembahasan undang-undang ini beserta cabang-cabangnya. Seperti kesehatan, contoh keuangan, pemasaran, hukum (perdata dan pidana), hukum internasional, akuntansi (akutansi perusahaan dan akutansi negara), Sosiologi, Komunikasi dan lain-lain. “Saya menghitung kira kira tidak kurang dari 22 cabang ilmu berikut cabang cabangnya itu ada didalam pembahasan RUU BPJS. Jadi memang RUU BPJS ini paling ruwet, paling berat, paling banyak menterinya, paling sensasional, paling lama pembahasannya,” ujar Ferdi. Ferdi yakin BPJS yang diidamidamkan masyarakat banyak pasti terbentuk. Namun apakah dilaksanakan dengan baik dan benar, masih menjadi pertanyaan. “Itulah yang sebenarnya kami dari Fraksi Partai Golkar sejak awal menanyakan kepada pemerintah bagaimana perencanaannya terhadap transformasi keempat BUMN (PT Taspen, PT Askes, PT Jamsostek dan PT Asabri) baik dari segi aset, maupun kepesertaan,” papar Ferdi. “Dan bagaimana pelaksanaannya, evaluasinya, dimana peran pemerintah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan BPJS”, tam-

bahnya. Saat ini tinggal tergantung pemerintah, bagaimana pengaturan lebih lanjut tentang BPJS, karena semua diatur dalam peraturan pemerintah. “Saya tinggal berharap dan berdoa saja teman-teman pemerintah yang sekarang ikut membahas masih belum pensiun sehingga menterjemahkannya tidak salah”, kata suami dari Lesmana Sari. Jika BPJS sudah terbentuk dan berjalan, nantinya anggota TNI/Polri bisa berobat di rumah sakit manapun. “Bagi PNS kita minta jangan sampai dirugikan, karena PNS setiap bulannya membayar iuran 2% dimana hasil kumpulan itu diinvestasikan oleh Taspen, hasil investasi ini jangan buat peserta baru tapi untuk peserta yang lama”, imbuh Ferdi. Namun Ferdi juga menginginkan tidak ada PHK dikeempat BUMN nantinya. Sebenarnya banyak aspek yang memang harus didalami dengan baik tapi, Pansus BPJS merasa masih banyak hal yang perlu dicermati. “Menurut saya pribadi undang-undang ini belum mendapatkan nilai A, karena memang dari awal kita yakin tidak akan mungkin dapat nilai A paling B. Jika diibaratkan undang-undang ini relatif bukan bulat utuh tapi bulat telur”, tegas Ferdi.

Saat rapat pleno Pansus RUU BPJS terakhir 27 Oktober 2011 yang berakhir pukul 04.39 WIB menurut Ferdi masih belum ada kata sepakat. Akhirnya pansus memutuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dewan, dan pimpinan dewan memutuskan masalah tersebut akan dibawa ke paripurna. “Terkesan kami (pansus) cukup memaksa karena sebelumnya saya sebagai pimpinan pansus sudah mengatakan hal ini pada rapat Bamus DPR RI satu minggu sebelumnya bahwa RUU BPJS tidak mungkin diselesaikan karena masih ada satu substansi,” papar Ferdi. Terkesan mudah bahwa tinggal satu substansi, tapi sebenarnya pansus belum melakukan pembahasan tentang penjelasan umum, penjelasan pasal-pasal, dan belum melakukan sinkronisasi bab, ayat, dan pasal. Saat rapat paripurna 28 Oktober 2011, sebagai ketua panja Ferdi menyatakan bahwa panja belum melaporkan ke pansus, akhirnya paripurna pun diskors, selama masa skors pansus melakukan rapat pleno dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi pada panja dan panja melaporkan hasil pembahasan kepada pansus. Ferdi menjelaskan bahwa pada

prinsipnya semua fraksi setuju walaupun ada beberapa catatan-catatan. Pemerintah juga mengakui bahwa dalam pembahasan tingkat satu tersebut belum ada final draft yang harus ditandatangani bersama antara perwakilan pemerintah dan perwakilan dewan, dan catatan-catatan tersebut akan diselesaikan pansus sesegera mungkin. Sebab berdasarkan Tata Tertib DPR RI sebuah RUU setelah ditetapkan di paripurna diberikan batas waktu tujuh hari kerja untuk menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian RUU tersebut. “Setiap tahapan ini memang ada berbagai pertanyaan dari teman-teman anggota dewan yang mempertanyakan final draft RUU BPJS karena seyogyanya setiap pembahasan sebuah undang-undang ketika akan disahkan di tingkat paripurna, seluruh anggota harus mendapatkan final draft, ini merupakan sebuah hal yang kurang lazim”, ucap anggota dari Daerah Pemilihan Garut dan Tasikmalaya. Ferdi menerangkan bahwa hal yang kurang lazim adalah walaupun dalam tata tertib dikatakan setiap kedudukan undang-undang itu dapat, dapat itu tidak berarti mutlak, dapat melakukan uji publik tapi kare-

Saat ini tinggal tergantung pemerintah, bagaimana pengaturan lebih lanjut tentang BPJS, karena semua diatur dalam peraturan pemerintah. “Saya tinggal berharap dan berdoa saja teman-teman pemerintah yang sekarang ikut membahas masih belum pensiun sehingga menterjemahkannya tidak salah”, kata suami dari Lesmana Sari. -Ferdiansyah-


11

LAPORAN UTAMA

na ini menyangkut khalayak ramai seharusnya undang-undang ini melalui uji publik terlebih dulu. “Undang-undang BPJS tidak dilakukan uji publik walaupun sifatnya dapat bukan harus”, katanya.

dilakukan ketika masa transisi. Orang lengah akhirnya dibatalkan,” terang Ferdi. Misalkan diajukan Juni 2014 saat orang lengah, wajar saja bagi Anggota DPR yang tidak terpilih kembali

Demontrasi pendukung pengesahan RUU BPJS saat berkumpul di depan Gedung DPR RI senayan Jakarta

Sebagai mantan pimpinan pansus maupun mantan ketua panja Ferdi menyatakan ada beberapa hal yang nampaknya kurang lajim dalam pembahasan RUU BPJS. Prosedur sudah dilalui hanya menjadi kurang lazim, terutama ketika penetapan di paripurna para anggota tidak memegang final draft. “Hal yang lucu masa kita mengesahkan sesuatu tetapi kita tidak tahu apa yang disahkan, idealnya dua hari sebelum paripurna naskah sudah diterima para anggota dewan,” terangnya. Ada sebuah indikasi bahwa jika nanti undang-undang ini sudah jalan beberapa bulan atau mungkin setahun Ferdi memperkirakan Undang-undang ini sudah ada yang mengajukan gugatan. “Tinggal nanti kita lihat saja gugatan itu, saya khawatir gugatan itu dilakukan seperti pada Undang-undang Badan Hukum Pendidikan yaitu

12

tidak terlalu concern, kemudian Juni dibahas di MK, bulan agustus merupakan masa transisi, 1 Oktober sudah pelantikan baru. “Saya khawatir ada sebuah strategi menarik bagi si penggugat, dia melihat kapan pergantian dewan, kapan pergantian pemerintahan. Dan di bulan-bulan itu orang tidak concern,” paparnya. Menjadi catatan pribadi Ferdi bahwa pembahasan RUU BPJS ini merupakan pengalaman panjang, Satu tahun lebih pembahasan dan itu lebih banyak pemerintah yang mengulur-ulur waktu. “Ketika reshufle kabinet kemarin saja, sepuluh hari pansus tidak ada kegiatan dalam konteks RUU BPJS. Itu juga menjadi catatan sehingga harusnya ini juga dipahami oleh pimpinan dewan,” kata Ferdi. Ferdi menyarankan kepada Pimpinan Dewan, saat dewan sedang


membahas RUU Prioritas semestinya Pimpinan Dewan mengawal dan mengawasi. Hal ini agar jangan sampai terjadi kevakuman. Perlu dibuat strategi ulang untuk penuntasan pembahasan RUU di DPR. Walaupun demikian Ferdi dalam konteks melakukan perintah yang diaspirasikan masyarakat menyatakan puas atas hasil yang telah dicapai dalam pembahasan RUU BPJS. Walaupun dalam proses perjalanan pembahasan banyak ketidakpuasan. “Menurut saya paling tidak sebagai wakil ketua pansus dan ketua panja merasa pemerintah belum optimal berkoordinasi satu sama lain,” jelasnya. Pemerintah belum optimal berkoordinasi, bahwa ketika memutuskan sesuatu yang diputuskan itu tidak menyuarakan satu suara pemerintah. Artinya masih ada silang pendapat diantara pemerintah itu sendiri. Silang pendapat itu bukan sekedar silang pendapat yang sekedarnya tapi silang pendapat yang substansi. Silang pendapat substansi seyogyanya kedepan tidak ada lagi. Jika di DPR silang pendapat, diambil voting, kemudian selesai. Atau lewat lobi, kemudian musyawarah lalu selesai. Tapi di pemerintah apakah bisa voting? Jadi kedepan menjadi pelajaran bagi pemerintah ketika membahas undang-undang khususnya di bidang legislasi harus memantapkan koordinasi terlebih dulu. Ada satu hal lagi yang juga menarik dan sempat dipertanyakan dan diperbincangkan, tapi menurut Ferdi, dewan belum mengetahui secara detail terkait dengan hutang reformasi yaitu sebuah jaminan sosial ternyata menggunakan dana hutang 250.000.000 US. “Mudah-mudahan tidak akan terjadi apapun, tapi saya sempat terhenyak juga sebagai dewan, untuk reformasi sebuah jaminan sosial kita harus hutang 250.000.000 US. Agar dicatat apakah ini akan menjadi suatu masalah dikemudian hari?”, ujar ayah dua anak ini. (parle)

Dalam hal transformasi, Surya berjanji transformasi PT Askes dan PT Jamsostek ini tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai-pegawainya. Di sini malahan dibutuhkan banyak pegawai untuk mendata penduduk. “Jadi tidak perlu ada kekhawatiran pegawai Askes dan Jamsostek akan nasib mereka,” tambah Surya. Menurut Surya, salah satu pasal dalam UU BPJS ini juga telah mengatur dalam hal pengawasan. Di sini akan dibentuk Dewan Pengawas yang merupakan wakil dari buruh, wakil dari pengusaha, wakil dari pemerintah. Yang terpenting di luar Pemerintah, DPR juga akan melakukan pengawasan dan semua rakyat juga dapat melakukan pengawasan.


13

LAPORAN UTAMA

S

ebuah pekerjaan besar telah dapat diselesaikan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). RUU ini berhasil disahkan di Sidang Paripurna DPR RI, walaupun sebelumnya pembahasan RUU ini melalui pembahasan yang sangat alot antara DPR dengan Pemerintah. Kita patut bersyukur, UU yang telah lama dinantikan oleh masyarakat akhirnya berhasil disahkan, dan keberhasilan ini dipersembahkan untuk seluruh bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Menanggapi telah disahkannya UU BPJS, mantan Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Surya Candra Surapaty mengatakan, tugas selanjutnya yang terpenting adalah mengawasi untuk implementasinya. Dalam hal ini, kata Surya, DPR akan mengawasi keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan UU BPJS. Keluarnya Peraturan Pemerintah ini diperlukan segera agar implementasi UU BPJS dapat segera dilaksanakan. Seperti, peraturan yang mengatur kriteria peserta bantuan iuran, bagaimana mengatur bantuan iuran untuk orang-orang yang tidak mampu, bagaimana pembayaran

14

jaminan kesehatan kepada pihak rumah sakit. “Semua itu yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan BPJS itu sendiri,” kata Surya. Mulai 1 Januari 2014 BPJS Jaminan Kesehatan mulai beroperasi. BPJS Kesehatan atau disebut juga BPJS 1 adalah transformasi dari PT Askes. Transformasi di sini dalam arti, mengubah bentuk Badan Hukum Privat PT Persero BUMN menjadi Badan Hukum Publik. Perbedaannya di sini adalah, kalau Badan Hukum Privat PT Persero mencari keuntungan, keuntungan kalau dapat disetor kepada pemerintah, tapi Badan Hukum Publik tidak mencari keuntungan (nirlaba). Kalaupun ada keuntungan, kata Surya, misalnya dari bunga deposito, keuntungan tersebut harus kembali ke peserta menambah manfaat program atau mungkin juga dapat mengurangi iuran kedepan. Mulai 1 januari 2014 seluruh rakyat Indonesia harus terdaftar menjadi peserta jaminan sosial kesehatan BPJS 1. Sementara untuk BPJS 2 atau BPJS ketenagakerjaan yang meliputi 4 (empat) program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun merupakan transformasi dari PT Jamsostek. BPJS ketenagakerjaan ini mulai


beroperasi sampai paling lambat 1 juli 2015. Dalam hal ini, peserta Jamsostek pindah ke BPJS ketenagakerjaan atau BPJS 2. Badan ini mulai mendata siapapun orang yang bekerja yang punya penghasilan untuk membayar iuran, dia jadi peserta. Para pekerja yang didata bukan hanya pekerja formal, tapi juga pekerja informal seperti, tukang ojek, petani, nelayan atau wiraswastawan yang membuka bisnis on line, dia pun bisa menjadi peserta. Jadi, kata Surya, inilah yang menjadi tugas DPR sekarang. DPR berharap UU ini jangan hanya menjadi macan kertas saja, tapi tidak dilaksanakan.

Perjuangan Seluruh Fraksi

Surya menambahkan, UU BPJS ini berhasil disahkan juga karena berkat perjuangan seluruh fraksi DPR untuk mensejahterakan rakyat. Surya senang, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi dari orang-orang yang anti Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut Surya, ada beberapa nama yang cukup terkenal yang menolak UU BPJS itu disahkan. Seperti mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah dan Sri Edi Swasono (Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia),

Internet/satunews.com

mereka ini termasuk orang yang anti SJSN. Terhadap isi Pasal 17 UU SJSN tentang iuran, Sri Edi Swasono mengatakan, UU tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang diujimaterikan di yudisial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Masih menurut Edi, untuk BPJS, diartikan memasung orang-orang miskin. Surya sendiri tidak mengerti apa arti memasung dalam UU BPJS ini seperti yang disampaikan Sri Edi Swasono. Keputusan Mahkamah Konstitusi menolak uji materi bahwa SJSN tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. SJSN itu memadukan dua model dari social security di dunia yaitu model iuran di Jerman dan model pajak dari Inggris. Di sini memadukan antara orang yang mampu bayar iuran dan yang tidak mampu bayar iuran. Yang tidak mampu mmbayar iuran. iurannya dibayar sama perintah melalui pajak, melalui APBN atau APBD. “Jadi di sini menggabungkan dua model, dan ini tidak bertentangan dengan UUD 45,” kata politisi F-PDI Perjuangan ini. Pajak di sini sangat berperan dalam menunjang pembayaran iuran peserta. Namun sayangnya pembayar pajak kita tahun 2010 saja hanya 7,5 juta orang dari 240 juta penduduk Indonesia. Padahal pajak itu manfaaatnya sangat banyak, termasuk untuk fasilitas umum. Jadi, kalau Pemerintah hanya mengandalkan dari pajak saja juga tidak mungkin., maka juga diperlukan iuran dari para peserta. Jika seseorang menjadi peserta jaminan kesehatan, dimanapun sakit dengan membawa kartu itu akan mendapatkan pengobatan gratis. Jaminan kesehatan yang ditanggung mulai dari penyakit ringan sampai penyakit berat termasuk operasi jantung, cuci darah, kanker, semua itu ditanggung gratis. Portabilitas berlaku lintas daerah, penduduk Jakarta yang datang ke Surabaya tiba-tiba dia sakit di sana, dia dapat menggunakan kartu


tersebut di rumah sakit Surabaya. Jamkesmas yang berlaku sekarang, penduduk Depok mau berobat ke Jakarta, kartu tersebut tidak berlaku di Jakarta. “Tentu saja dengan mobilitas yang tinggi sekarang ini, hal tersebut tentunya menghambat peserta dalam mendapatkan jaminan kesehatan,” katanya. Jadi, kata Surya, dia tidak habis mengerti dengan orang-orang yang menolak UU ini. Padahal UU ini memberikan jaminan kecelakaan kerja ka-

lau dia sudah bekerja, kematian, hari tua, pensiun supaya seseorang tidak jatuh martabatnya jika sudah tidak bekerja. Dengan adanya UU ini, kita tidak mau mendengar lagi orang orang yang tertolak dari rumah sakit, mereka semua harus mendapatkan pelayanan, apalagi rumah sakit pemerintah. Sebagai konsekuensinya, tugas dari Kementerian Kesehatan adalah memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk memperbaiki fasilitas


15

LAPORAN UTAMA

rumah sakit kelas tiga. Ke depan, tambah Surya, tidak ada lagi sebutan kelas. Kalau selama ini rumah sakit membuat kelas, itu karena subsidi silangnya berada di rumah sakit. Kalau sekarang tidak di rumah sakit, subsidi silangnya berada di badan ini,dan rumah sakit tinggal terima, bayar. Surya menegaskan, kalau Sri Edi Swasono mengatakan ini asuransi komersial, pernyataan tersebut tidak benar. BPJS ini adalah asuransi sosial. Dia menambahkan, selama ini PT Askes hanya melayani PNS, TNI/Polri dan keluarganya. Jika dihitung masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan di Indonesia baru sekitar 20 persen saja, 80 persen penduduk Indonesia tidak mempunyai perlindungan sosial. Ke depan, uang BPJS (dana jaminan hari tua, jaminan pensiun) bisa dipinjam oleh pemerintah. Ini berbicara untuk waktu yang panjang sekitar 20 atau 30 tahun lagi, pemerintah tidak perlu pinjam ke dana asing, pemerintah dapat meminjam punya rakyat sendiri. Dan ini terjadi pada tahun 1998 di Malaysia dimana mantan Perdana Menteri Mahatir Muhammad menolak tawaran IMF. Saat itu dia mengatakan bahwa pemerintah Malaysia dapat meminjam dana tabungan rakyat Malaysia, dana pensiun rakyat Malaysia. Demikian juga Negara China juga punya dana tabungan rakyat China.

16

Dikawal Pimpinan DPR

Sebagai mantan Wakil Ketua Pansus RUU BPJS, Surya merasa bangga akhirnya UU ini berhasil disahkan. UU ini merupakan satu satunya undangundang yang dikawal terus oleh seluruh Pimpinan DPR, dari pemerintah dibahas oleh delapan menteri dan dikoordinasi oleh Menteri Keuangan. Dan setiap rapat, baik rapat kerja, rapat panja, rapat pansus, rapat lobi terbuka, semua dilakukan secara terbuka, tidak ada yang tertutup. Jika rapat dilakukan di Hotel pun, rapatnya rapat terbuka yang dapat diliput langsung oleh televisi. Jadi, kata Surya, pembahasan RUU BPJS tidak ada yang rahasia, lobi juga terbuka, yang dapat diikuti terus para insan Pers. UU ini juga satu satunya undang- undang yang tidak melakukan studi banding ke luar negeri, bahkan tidak turun ke daerah. Sistem Jaminan Sosial Nasional memang seharusnya mulai diubah. Dengan sistem pensiun yang diberikan PNS dan TNI/Polri sekarang ini lama kelamaan akan memberatkan APBN kita. Jika semua pekerja dipikirkan jaminan pensiunnya, maka sarjana-sarjana yang baru menamatkan pendidikannya tidak akan berpikir menjadi pegawai negeri, dengan alasan ingin mendapatkan pensiun, karena selain PNS pun nantinya juga mendapatkan pensiun. Surya meyakinkan, iuran yang dibebankan pada pekerja yang memang harus membayar tidak akan memberatkan peserta, tergantung dari kesanggupan peserta. Untuk itulan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini dibentuk untuk mengantisipasi kemunginan terburuk uang peserta dilarikan. Soalnya, jika badan tersebut swasta, kalau terjadi bangkrut bisa saja uang peserta dibawa lari. Surya menggarisbawahi, BPJS 1 dan BPJS 2 itu bukan badan usaha berupa PT Persero, jadi pendapat Sri Edi Swasono salah besar mengatakan BPJS itu asuransi kapitalis liberalis. Karena yang mengelola BPJS


adalah lembaga negara, bukan lembaga swasta. Di sini justru merubah dari lembaga swasta (PT Persero) menjadi badan hukum publik. Pendapat yang salah jika orang mengatakan jaminan sosial itu hanya untuk orang yang tidak mampu. Jaminan sosial ini untuk setiap Warga Negara Indonesia. Karena orang mampu pun jika terkena penyakit serius, bisa jatuh miskin. Terhadap kewajiban petugas BPJS, nantinya para petugas ini bertugas untuk mendatangi tiap-tiap rumah untuk mendata rakyat yang betulbetul tidak mampu yang asuransinya dibayarkan pemerintah. Dalam hal transformasi, Surya berjanji transformasi PT Askes dan PT Jamsostek ini tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai-pegawainya. Di sini malahan dibutuhkan banyak pegawai untuk mendata penduduk. “Jadi tidak perlu ada kekhawatiran pegawai Askes dan Jamsostek akan nasib mereka,” tambah Surya. Menurut Surya, salah satu pasal dalam UU BPJS ini juga telah mengatur dalam hal pengawasan. Di sini akan dibentuk Dewan Pengawas yang merupakan wakil dari buruh, wakil dari pengusaha, wakil dari pemerintah. Yang terpenting di luar Pemerintah, DPR juga akan melakukan pengawasan dan semua rakyat juga dapat melakukan pengawasan. Untuk itu Surya berharap, dengan telah disahkannya UU ini semua dapat ikut mengawasi implementasinya di lapangan, bukan hanya DPR saja yang mengawal UU ini tapi seluruh rakyat. Jika UU ini sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semua diharapkan dapat ikut membantu mensosialisasikannya. Surya juga berharap UU BPJS ini jangan hanya menjadi UU di atas kertas saja, tapi tidak ada pelaksanaannya. Untuk itulah jauh-jauh hari sebelum tanggal operasional 1 Januari 2014, sosialisasi ini harus gencar dilakukan agar masyarakat tahu UU ini. (tt,sc)

Askes Siap Menerima Penugasan Dari Pemerintah Perlu dipahami dengan baik, bahwa tidak pernah ada pernyataan yang menyatakan bahwa PT. Askes paling siap untuk dilebur. Yang benar itu adalah bahwa PT. Askes telah mempersiapkan diri untuk menerima penugasan dari Pemerintah dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Nasional khususnya Jaminan Kesehatan.

H

al substantive yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) salah satunya adalah kelembagaan BPJS. Kelembagaan BPJS terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, BPJS Kesehatan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan yang mulai beroperasi 1 Januari 2014. Sedang BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun. Transformasi BPJS Ketenagakerjaan ini juga dilaksanakan 1 Januari 2014 tetapi mulai beroperasi paling lambat 1 Juli 2015.

Empat BUMN penyelenggara jaminan yang akan dilakukan transformasi adalah PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT Taspen. PT Askes saalah satu penyelenggara jaminan kesehatan yang akan menjadi BPJS Kesehatan dan BUMN lainnya akan ditransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pjs. Direktur Utama PT Askes (Persero) Zulfarman mengatakan, PT. Askes telah mempersiapkan diri untuk menerima penugasan dari Pemerintah dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Nasional khususnya Jaminan Kesehatan. Hal ini sesuai dengan visi PT. Askes (Persero) yang menyatakan “menjadi

spesialis dan pusat unggulan asuransi kesehatan di Indonesia”. Bagaimana menanggapi pasca disahkannya UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terkait lembaganya menjadi salah satu yang ditransformasi. Berikut wawancara Parlementaria dengan Pjs. Direktur Utama PT Askes (Persero) Zulfarman. Rapat Paripurna DPR telah mensahkan RUU BPJS menjadi UU. Bagaimana menurut pendapat bapak dengan disahkannya RUU ini. Perjalanan panjang dari lahirnya Undang-Undang BPJS, mencerminkan bagaimana serius dan maksimal-


17

Internet/skyscrapercity.com

LAPORAN UTAMA

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun kehadiran UU BPJS ini harus segera diikuti oleh upayaupaya lainnya, terutama melengkapi ketentuan perundang-undangan yang dibutuhkan. Kebutuhan akan adanya seperangkat peraturan perundangan sebagai turunan dari UU tersebut, akan menjadi acuan dalam mengimplementasikan program jaminan sosial.

nya semua pihak dalam berupaya melahirkan sebuah Undang-Undang yang akan mengatur kebutuhan hidup dasar dari seluruh penduduk. Hal ini nerupakan sebuah langkah maju yang berhasil dilakukan dalam upaya mengimplementasikan UU 40 tahun

18

Bagaimana menurut bapak keputusan pemberlakuan BPJS I yang mulai beroperasi 1 Januari 2014? Untuk implementasi dari Undang-Undang BPJS masih diperlukan beberapa ketentuan dan peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ini akan mengatur lebih rinci tentang bagaimana program itu dilaksanakan nantinya. Merupakan ketentuan yang akan diacu oleh badan penyelenggara yang akan diberi tugas melaksanakan program ini, seperti Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran, Peratutaran Presiden tentang benefit pelayanan kesehatan, tentang pelayanan kesehatan yang tidak


ditanggung, tentang iuran, tentang tambahan iuran, tentang urun biaya, dan lain-lain. Pemberlakuan BPJS I yang akan melaksanakan Jaminan Kesehatan mulai 1 Januari 2014, berarti ada waktu selama lebih kurang 2 (tahun) yang dimiliki pemerintah untuk menyiapkan semua Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ini. Disamping itu masa yang 2 (dua) tahun ini juga merupakan waktu yang harus dimanfaakan oleh pemerintah untuk mempersiapkan infra struktur pelayanan kesehatan. Dengan pemberlakuan UU BPJS, maka akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan akan meningkat, sehingga kecukupan sarana pelayanan kesehatan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas harus segera dibenahi. Antara lain sarana pelayanan dasar yang harus segera mendapatkan perhatian. Dewasa ini kita ketahui bahwa sebagian dari Puskesmas yang merupakan sarana pelayanan dasar tidak memiliki dokter dan diperlukan adanya sarana rawat inap yang memadai. Demikian juga kondisi beberapa rumah sakit yang berada didaerah memerlukan perhatian dari pemerintah untuk pemberlakuan Undang-Undang BPJS ini. Dengan diberlakukannya BPJS 1 dan BPJS 2, menurut bapak dalam perjalanannya nanti apakah akan timbul permasalahan? PT. Askes (Persero) yang akan bertransformasi menjadi BPJS 1 akan ditugaskan untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan bagi semua penduduk. Pada saat ini program Jaminan Kesehatan juga dilaksanakan oleh PT. Jamsostek, dan institusi lainnya Dengan persiapan yang matang serta dengan pengaturan yang baik rasanya pemindahan program Jaminan Kesehatan dari PT. Jamsostek dan lain tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar. Bagaimana pandangan bapak, apakah UU ini telah mengakomodir jaminan sosial bagi masyarakat

kecil? Undang-Undang BPJS merupakan undang-undang yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang 40 tahun 2004 tentng SJSN. Seperti diketahui bahwa program jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UU 40 tersebut terdiri dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Dengan telah ditetapkannya UU BPJS, berarti kebutuhan terhadap jaminan sosial bagi seluruh masyarakat segera akan dapat dipenuhi. Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu akan ditetapkan ketentuan Pemerintah yang menanggung iuran dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatannya. Pasca disahkannya UU BPJS apakah ada kekhawatiran PT Askes untuk dilebur menjadi dua badan jaminan sosial. Dalam keputusan yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR bahwa akan dibentuk 2 BPJS yaitu PT Askes sebagai BPJS 1 untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan dan PT Jamsostek sebagai BPJS 2 yang akan menyelenggarakan program lainnya. Sesuai dengan jenis-jenis program jaminan sosial, program jaminan sosial dapat bersifat jangka pendek, yaitu program jaminan sosial yang dapat segera dinikmati (misalnya program jaminan kesehatan) dan program jangka panjang, yang baru dinikmati setelah bertahu-tahun jadi peserta (program jaminan pensiun dan hari tua). Dengan mencermati sifat kedua program jaminan sosial itu dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan program jangka pendek, yaitu jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja memerlukan tersedianya dana setiap saat, karena kejadian sakit dan kecelakaan kerja bisa terjadi setiap saat. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan program jangka pendek, peputaran dana sangat cepat untuk membayar santunan jaminan sosial. Disamping itu, juga memiliki resiko kesulitan yang lebih besar diban-

ding penyelenggaraan program jangka panjang, sebab, penyelenggaraan program jaminan kesehatan banyak mengandung resiko kejadian yang sangat sulit diperhitungkan. Misalnya kejadian sakit atau kecelakaan kerja sulit diprediksi kapan terjadinya. Frekwensi/insiden atau prevalensi sakit tergantung banyak faktor, termasuk kebiasaan hidup, genetika, serta kondisi lingkungan, bahkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta teknologi kedokteran itu sendiri. Oleh karena itu, berpedoman kepada pengalaman dibeberapa negara, penyelenggaraan program jaminan kesehatan diselenggarakan tersendiri, agar tidak berdampak buruk terhadap penyelenggaraan program jangka panjang. Kondisi ini sudah diakomodir oleh kebijakan pembentukan BPJS 1 dan BPJS 2. Diantara 4 (empat) BUMN yang akan dilebur, PT. Askes menyatakan paling siap dengan keputusan tersebut. Tanggapan mengenai hal ini? Perlu dipahami dengan baik, bahwa tidak pernah ada pernyataan yang menyatakan bahwa PT. Askes paling siap untuk dilebur. Yang benar itu adalah bahwa PT. Askes telah mempersiapkan diri untuk menerima penugasan dari Pemerintah dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Nasional khususnya Jaminan Kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari visi PT. Askes (Persero) yang menyatakan “menjadi spesialis dan pusat unggulan asuransi kesehatan di Indonesia”. Dengan visi ini PT. Askes (Persero) sudah mempersiapkan diri untuk menjadi sebuah badan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UU 40 tahun 2004. Dengan visinya itu impian yang hendak diwujudkan PT. Askes adalah Jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk. Sehingga pengembangan yang sudah dilaksanakan dan akan tetap dilanjutkan, baik dari aspek program, sistem informasi manajemen, pengembangan SDM dan lain seba-

gainya adalah persiapan untuk melayani seluruh penduduk tersebut. Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam Pandangan Akhir Pemerintah yang disampaikan pada Sidang Paripurna mengusulkan perlunya dibuat katup pengamanan jika terjadi krisis keuangan ataupun kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian. Bagaimana pandangan Bapak terhadap usulan Pemerintah tersebut? Sistem Jaminan Sosial Nasional, selain merupakan sebuah program kesejahteraan sosial, pada dasarnya juga merupakan instrumen mobilisasi dana masyarakat yang mampu membentuk tabungan nasional yang besar melalui mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib. Dengan akumulasi dana yang besar tersebut dapat diperkirakan akan memberikan dampak antara lain : • Penempatan dana yang besar di bank akan berpeluang menurunnya bunga bank sehingga mendorong kegiatan pemberian kredit/investasi. • Dengan terbukanya peluang investasi, berarti membuka perluasan lapangan kerja, mengurangi jumlah sektor non formal sehingga mendorong kepesertaan program jaminan sosial. Dampaknya, penerimaan pajak juga akan meningkat. • Terbentuknya tabungan nasional yang besar juga akan berperan pada kemampuan keuangan negara, kemandirian bangsa dan meningkatnya kemampuan domestik di dalam membiayai pembangunan. Biaya pembangunan, dengan demikian juga relatif murah. • Di sektor kesehatan akan terbuka peluang standarisasi, program peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pengendalian tarif pelayanan serta jumlah/jenis serta harga obatobatan yang beredar. Selain itu, juga berpeluang meningkatnya sarana kesehatan serta peningkatan kemampuan teknologi kesehatan. Agar UU ini implementasinya


19

LAPORAN UTAMA

peraturan yang dibutuhkan tersebut. Persiapan yang harus diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara akan sangat dipengaruhi oleh peraturan yang dimaksud. Disamping itu ada bebarapa hal perlu jadi perhatian agar program Jaminan Sosial ini terutama Jaminan Kesehatan dapat berjalan dengan baik antara lain adalah agar benefit package atau manfaat program betul-betul cukup dapat melindungi dan memberi rasa aman kepada peserta dikala yang bersangkutan membutuhkannya. Dari aspek medis seyogianya manfaat program sama untuk semua peserta, namun dari aspek kenyamanan dimungkinkan untuk disesuaikan dengan kemampuan meng-iur. Selanjutnya pemerintah juga harus mengantisipasi agar ada pengaturan sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan terjadinya upaya penghindaran atau ketidak jujuran dari pemberi kerja dalam memberikan iuran, misalnya dengan mengecilkan gaji atau penghasilan sehingga iuran nya menjadi kecil. Faktor lain yang sangat berpengaruh untuk keberhasilan program ini adalah bagaimana akses peserta kepada pelayanan kesehatan. Apakah semua peserta diseluruh Indonesia dapat memperoleh manfaat program yang dijanjikan secara merata. Sehingga dengan demikian ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan yang cukup diseluruh tanah air akan sangat menentukan keberhasilan dari program ini.


sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, mengingat berlakunya BPJS I dan BPJS II masih cukup lama, apa usulan yang akan disampaikan PT. Askes? Jarak waktu selama 2 tahun semenjak UU ini ditetapkan dengan implementasinya pada 1 Januari 2012 sebetulnya tidak terlalu panjang apabila dibandingkan dengan persiapan

20

yang harus dilaksanakan. Mengingat implementasi dari UU ini masih memerlukan beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, maka yang sangat penting adalah kemauan dan keseriusan pemerintah untuk memepersiapkan semuanya ini. Untuk itu pemerintah perlu segera menyusun agenda yang jelas untuk mempersiapkan semua


Harapan yang akan disampaikan sehubungan dengan telah disahkannya UU BPJS? Untuk tidak mengulangi pengalaman yang lalu, yaitu tertundanya pelaksanaan dari UU 40 tahun 2004, maka sangat dibutuhkan kemauan dan keseriusan pemerintah untuk segera mempersiapkan peraturan perundangan yang diperlukan untuk terlaksananya dengan baik UU BPJS tersebut. (tim parle) ***

Pemerintah Lalai Jalankan UU Nomor 40/2004 A ksi demo yang digelar di depan gedung DPR saat pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 28 Oktober yang lalu, digelar oleh Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS). KAJS yang terdiri dari 54 Organisasi Massa sangat pro aktif mengawal pembahasan RUU BPJS ini sampai disahkan di paripurna. Bahkan, sejumlah aksi demo telah dilakukan untuk menggoalkan RUU BPJS ini, dengan perlawanan ekstraparlemen, mimbar rakyat, mogok nasional dan satu juta petisi rakyat. Begitu gencarnya aksi ini dilakukan KAJS semua itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Data yang bersumber dari DPR menyebutkan 24 juta jiwa di Indonesia yang terlindungi jaminan sosial oleh empat BUMN. Sementara 70 juta jiwa lainnya sudah terdaftar sebagai penerima jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Sisanya, 164 juta jiwa belum terlindungi jaminan apa-apa oleh negara. Bagaimana KAJS menanggapi UU BPJS pasca disahkan di Sidang Paripurna DPR Oktober lalu. Berikut petikan wawancara Parlementaria dengan Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial Indra Munaswar. Tanggal 28 Oktober yang lalu, Rapat Paripurna DPR telah mensahkan RUU BPJS menjadi UU. Bagaimana menurut pendapat bapak dengan disahkannya RUU ini setelah melalui proses yang begitu panjang. Lahirnya UU BPJS ini merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. UU BPJS adalah UU yang berfungsi untuk menegakkan Pasal 34 ayat (2) juncto Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I


21

LAPORAN UTAMA

dilan menghukum mereka dengan hukuman harus menjalankan UU SJSN dengan membentuk UU BPJS beserta peraturan pelaksanaannya. Panjangnya pembahasan RUU BPJS ini adalah bukti lain bahwa Pemerintah tidak sungguh-sungguh menjalankan UUD. Dengan kasat mata, KAJS menyaksikan langsung dalam setiap pembahasan baik di tingkat Pansus maupun Panja, bahwa Pemerintah secara sistematis ingin terus mengulur-ulur waktu (buying time) agar UU BPJS ini tidak dapat selesai sampai batas waktu pembahasan yang ditetapkan oleh UU. Pemerintah atau pejabat Pemerintah yang terkait dengan RUU BPJS ini nampaknya sangat takut kehilangan “ATM” jika ke-4 BUMN (PT Taspen, PT Jamsostek, PT Asabri dan PT Taspen) ditransformasi ke dalam BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS. Ketika ke-BUMN ini ditransformasi ke dalam BPJS, maka mereka akan kehilangan kewenangan untuk mengendalikan atau mengatur segala hal yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan lain, selain keuntungan untuk negara. Uniknya, sejak kelahiran Republik ini, baru kali ini sebuah UU dibahas oleh 8 (delapan) menteri.


ayat (4) UUD. Namun, faktanya, pembentukannya harus diperjuangkan terlebih dahulu oleh rakyat. Pemerintah terbukti telah enggan bahkan telah lalai menjalankan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Terbukti, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 278/PDT.G/ PN.JKT.PST tanggal 13 Juni 2011 atas Gugatan Warga Negara (Citizen Law Siut) yang diajukan oleh KAJS, memutuskan bahwa Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (TERGUGAT I), Ketua DPR RI, Marzuki Alie (TERGU-

22

GAT II), Wakil Presiden RI, Boediono (TERGUGAT III), MenKo Kesra, Agung Laksono (TERGUGAT IV), MenKo Perekonomian, M. Hatta Rajasa (TERGUGAT V), MenKeu, Agus Martowardojo (TERGUGAT VI), MenKum dan HAM, Patrialis Akbar (TERGUGAT VII), MenKes, Endang Rahayu Sedyaningsih (TERGUGAT VIII), MenSos, Salim Segaf Al-Jufri (TERGUGAT IX), Menakertrans, Muhaimin Iskandar (TERGUGAT X) dan MenHan, Purnomo Yusgiantoro (TERGUGAT XI) telah lalai menjalankan UU SJSN yang dibentuk berdasarkan amanat UUD. Karena itu Penga-


Bagaimana menurut bapak keputusan pemberlakuan BPJS I yang mulai beroperasi 1 Januari 2014. Transformasi PT ASKES keseluruhan ke dalam BPJS Kesehatan, berikut JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) PT Jamsostek, Yankes (Pelayanan Kesehatan) TNI/POLRI dan Program Jamkesmas Kemenkes sesungguhnya dapat dilakukan dan langsung beroperasi paling lambat 1 Januari 2013. Transformasi dan operasional pada 1 januari 2014, merupakan deal politik antara Pemerintah dengan DPR RI yang tidak memiliki landasan yang jelas. Dengan pola transformasi (pengalihan), sesungguhnya tidak memerlukan waktu yang panjang. Semua data kepesertaan Askes tidak memerlukan

pemindahan sama sekali, karena kantor PT Askes otomomatis menjadi kantor BPJS Kesehatan (Catatan: bukan BPJS I). Begitu pun semua SDM PT Askes menjadi SDM BPJS Kesehatan tanpa harus ada perampingan. Begitu pun pengalihan data-data kepesertaan dari JPK PT Jamsostek, Yankes TNI/POLRI dan Jamkesmas tinggal mengalihkan data base-nya saja. Sangat ironi jika di jaman ultra IT ini, badan-badan itu tidak memiliki data base yang akurat yang mudah untuk dipindahkan. Sedangkan untuk Audit, atau bahkan untuk Audit forensik jika dianggap perlu, bisa dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan saja. Bagaimana juga menurut Bapak pembentukan badan hukum BPJS II yang mengelola jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun atau transformasi PT Jamsostek terjadi pada 1 Januari 2014 dan dioperasionalkan paling lama pada Juli 2015. Dibanding dengan BPJS Kesehatan, persiapan pengoperasian BPJS Ketenagakerjaan (Catatan: bukan BPJS II) lebih mudah. Karena, yang ditransformasi untuk pertama kali hanya PT Jamsostek. Sehingga tidak akan ada hambatan yang berarti untuk mentransformasi kelembagaan, asset, program, kepesertaan dan SDM dari PT Jamsostek ke dalam BPJS. Karena itu, mestinya BPJS Ketenagakerjaan dapat beroperasi mulai 1 Januari 2013. Sedangkan program Jaminan Pensiun yang merupakan program baru BPJS Ketenagakerjaan tentunya dijalankan tidak dengan seketika untuk semua pekerja/buruh formal maupun informal. Kami tidak mengerti, mengapa Pemerintah begitu ngotot untuk mengoperasikan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015.


orang tidak mampu tidak mati sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara. Karena, para fakir miskin dan orang tidak mampu telah membayar iuran yang dibayar dengan uang negara (APBN) dalam bentuk PBI (Penerimaan Bantuan Iuran), sehingga mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan prinsip EKUITAS (mendapatkan pelayan medis yang sama tanpa pembedaan jenis penyakit atau besaran iuran) dan prinsip PORTABILITAS (dimana pun mereka sakit di dalam wilayah Republik Indonesia) harus mendapatkan pelayanan kesehatan penuh (univeral covered).

Jaminan Kesehatan ini pun akan dapat dinikmati oleh para prajurit TNI/Anggota POLRI. Selama ini, ketika prajurit TNI/Anggota POLRI atau keluarganya menderita sakit harus berobat hanya di RS-RS TNI/POLRI. Padahal RS-RS tersebut sangat terbatas jumlah di seantero negeri ini. Jangankan bagi mereka yang bertugas di perbatasan laut, perbatasan hutan, atau di perbatasan negara, bagi mereka yang bertugas di kota-kota saja sangat sulit untuk berobat. Apabila mereka berobat di RS umum apalagi RS swasta, mereka harus membayar sendiri tanpa mendapatkan penggantian dari negara.

Menurut Bapak, apakah UU ini telah mengakomodir jaminan sosial bagi masyarakat kecil. Setidaknya, ketika BPJS Kesehatan telah beroperasi, maka secara pasti akan jauh berkurang fakir miskin dan


23

LAPORAN UTAMA

“ Justru, kalau ke-4 BUMN ini tidak ditransformasi ke dalam BPJS, akan sulit untuk mengontrol tentang kehati-hatian pengelolaan Dana Jaminan Sosial ini, karena di dalam ke-4 BUMN tersebut Dana Jaminan Sosial BUKAN dana amanat dan bukan dana titipan peserta. Di dalam ke-4 BUMN itu, kekuasaan yang paling besar berada pada Meneg BUMN (Pemerintah) bukan pemilik dana jaminan sosial.“ Presidium Komite Aksi Jaminan Sosia Indra Munaswar

Begitu pula bagi kaum pekerja/ buruh – terutama yang berpenghasilan sebatas UMP/UMK; dengan diundangkannya UU BPJS, maka mereka berhak mendapatkan Jaminan Pensiun. Selama ini Jaminan Pensiun hanya dinikmati oleh Pegawa Negeri saja (PNS, Prajurit TNI/Anggota POLRI). Dengan UU BPJS ini, pemberi kerja/ pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja/buruhnya ke dalam program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, yang iurannya ditanggung bersama oleh pemberi kerja/pengusaha dan pekerja/buruh. Apa yang dikritisi dari UU tersebut. Kritik yang paling utama adalah sebagaimana telah terurai dalam jawaban No. 2 dan No. 3 di atas. Dengan disahkannya UU tersebut, untuk pertama kalinya menjadi sejarah DPR memiliki badan jaminan sosial dan tentunya ini bukan pekerjaan mudah untuk menggoalkan RUU tersebut. Bisa dikatakan ini sebuah prestasi DPR untuk

24

memperjuangkan nasib rakyat. Bagaimana menurut bapak? Dalam pandangan kami, setidaknya ada kejujuran dari DPR sebagai institusi yang mengakui telah ikut lalai tidak mengawasi pelaksanaan UU SJSN, yang berakibat UU BPJS hingga lewat limit waktu yang diamanatkan UU SJSN pada 19 Oktober 2009, UU BPJS belum juga terbentuk. Sebagai penebus dosa, DPR RI berinisiatif merancang RUU BPJS. Sedangkan Pemerintah, bukan saja tidak mempersiapkan rancangan RUU BPJS, tapi juga sangat berusaha untuk menggagalkan RUU BPJS ini menjadi UU. Pansus RUU BPJS DPR RI telah bekerja dengan keras untuk menggoalkan UU BPJS ini. Sebagian besar dari anggota Pansus telah berani melepaskan atribut-atribut fraksinya untuk berjibaku bersama dalam setiap pembahasan RUU BPJS ini. Hanya segelintir anggota Pansus saja yang mungkin dia lupa kalau dia itu anggota DPR RI, sehingga dalam setiap pembahasan lebih menempatkan diri sebagai unsur Pemerintah (di DPR). Mungkin, karena sebelum


menjadi anggota DPR, adalah pegawai negeri, jadi bisa hilang ingatannya akan statusnya sebagai anggota DPR...(mungkin begitu.......). Ada juga fraksi yang punya ketakutan tinggi partainya akan kehilangan kadernya sebagai menteri, sehingga anggota Pansus dari fraksi tersebut lebih banyak berperan sebagai “penganut aliran kebatinan” – banyak diam ketimbang berpendapat. Dalam pandangan akhir pemerintah, Agus mengatakan, pengelolaan dana sosial pada kedua BPJS tetap perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pemerintah mengusulkan dibuat katup pengamanan jika terjadi krisis keuangan ataupun kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian. Bagaimana pandangan Bapak terhadap usulan Pemerintah tersebut. Tanpa adanya omongan Agus Martowardoyo itu pun, memang sudah seharusnya Dana Jaminan Sosial yang merupakan Dana Amanat Peserta yang dititipkan pada BPJS dikelola dengan prinsip kehati-hatian seba-

gaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d UU BPJS junto Pasal 4 huruf d dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Justru, kalau ke-4 BUMN ini tidak ditransformasi ke dalam BPJS, akan sulit untuk mengontrol tentang kehati-hatian pengelolaan Dana Jaminan Sosial ini, karena di dalam ke-4 BUMN tersebut Dana Jaminan Sosial BUKAN dana amanat dan bukan dana titipan peserta. Di dalam ke-4 BUMN itu, kekuasaan yang paling besar berada pada Meneg BUMN (Pemerintah) bukan pemilik dana jaminan sosial. Agar UU ini implementasinya sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, mengingat berlakunya BPJS I dan II masih cukup lama, apakah KAJS tetap akan mengawasi pelaksanaan dari UU tersebut. Rakyat tidak boleh kecolongan lagi seperti UU SJSN yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah hingga lewat tenggat waktu 5 tahun sejak diundangkan. Karena itu, untuk me-

ngawasi pelaksanaan UU BPJS ini, KAJS membentuk BPJS Watch. Langkah awal telah dilakukan KAJS sebelum RUU BPJS diundangkan. Bersama dengan ICW (Indonesian Corruption Watch) telah melakukan pemantauan terhadap asset PT Jamsostek yang akan ditransformasi ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Karena asset PT Jamsostek adalah milik pekerja/buruh yang menjadi peserta perlu diawasi agar jelas fisik dan keberadaannya. Dalam tahun pertama sejak diundangkannya UU BPJS ini, KAJS akan mengawasi pembentukan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Ada 18 (delapan belas) Ketentuan dalam UU SJSN dan UU BPJS yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan terdapat 15 (lima belas) Kententuan dalam UU SJSN dan UU BPJS yang harus diatur dengan Peraturan Presiden, guna dapat beroperasinya kedua BPJS tersebut. Pengawasan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan

Presiden menjadi sangat penting, agar tidak terjadi penyimpangan dan/atau lebih rendah kualitasnya dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang menjalankan ke-4 BUMN, yang dapat merugikan peserta lama. KAJS juga akan ikut mengawasi RUPS PT Jamsostek pada Februari 2012 dan RUPS PT Askes pada Februari 2013. Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamsostek dan PT Askes yang terpilih dalam RPUS tersebut haruslah orang-orang yang mempunyai moralitas dan kredibilitas yang baik. Ini sangat penting, karena mereka yang terpilih dalam RUPS tersebut akan menjadi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS selama 2 (dua) tahun terhitung sejak beroperasinya BPJS. KAJS akan melakukan perlawanan kepada Pemerintah (Meneg BUMN) jika memilih Direksi dan Dewan Komisaris yang telah nyata-nyata menentang RUU BPJS dan memecah belah gerakan buruh. (sc,tt) ***



25

SUMBANG SARAN

RUU BPJS T Kemenangan Rakyat RUU BPJS memperbaiki nasib pekerja (formal dan informal), memperbaiki jaminan sosial pekerja, dan memberi porsi pengawasan lebih besar kepada pekerja atas dana mereka di BPJS. Kok, ada serikat pekerja yang menolak? Hasbullah Thabrany

anggal 28 Oktober 2011 sebuah ukiran sejarah baru Indonesia telah hadir. Pada hari bersejarah itu, di luar gedung DPR ribuan aktivis Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) melakukan unjuk rasa yang kesekian kalinya menuntut diundangkannya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah tertunda satu kali masa sidang. Pada hari itu, sesungguhnya prinsip-prinsip pengaturan BPJS yang telah dituntut pekerja lebih dari 20 tahun sudah disepakati. Yang masih mengganjal adalah waktu mulai beroperasinya BPJS Ketenaga Kerjaan, transformasi dari PT (Persero) Jamsostek. Pemerintah masih “ngotot” bahwa BPJS Ketenagakerjaan, yang kini mengendalikan uang pekerja sebesar Rp 110 Triliun, memulai beroperasi Januari 2016; sementara pihak DPR menuntut BPJS tersebut mulai beroperasi Januari 2014. Ada apa? Hanya Pihak Pemerintah yang tahu. Pada sore hari yang sama, Wakil Presiden Boediono memimpin rapat bersama ketua-ketua Partai Koalisi untuk memutuskan menerima atau menolak RUU BPJS. Jika saja tidak ada unjuk rasa yang menutup jalan tol dan melumpuhkan Jakarta pada hari itu, mungkin persetujuan Pleno DPR dan Pemerintah atas RUU BPJS masih ditunda lagi. Perjuangan panjang pemilik dana Jaminan Sosial untuk memiliki suara dan kendali atas dana miliknya akhirnya disepakati.

Mengapa Harus ada Transformasi?

Di seluruh dunia, semua negara menengah dan maju memiliki Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang kuat. Itulah tujuan didirikannya sebuah negara, menjamin rakyatnya mendapat kepastian memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Perintah untuk pengembangan Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat sudah dikeluarkan MPR tahun 2001 dan menjadi amandemen keempat UUD di tahun 2002. Untuk menjalankan amar UUD tersebut, UU nomor 40/2004 tentang SJSN telah ditanda-tangi Presiden

26


Megawati pada tanggal 19 Oktober 2004. Akan tetapi Pemerintah SBY enggan menjalankan UU tersebut sampai saat ini. Sesungguhnya Indonesia telah menyelenggarakan program jaminan sosial lebih dari 40 tahun yang kini dikelola oleh 4 BUMN PT Persero yang oleh UU SJSN dan diperkuat oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Agustus 2005 harus diubah menjadi BPJS, yang bukan lagi berbadan hukum BUMN. Akan tetapi, sampai batas waktu 19 Oktober 2009 Pemerintah tidak menyelesaikan tugasnya mentransformasi keempat BUMN menjadi BPJS. Maka, DPR mengambil hak inisiatif menyusun RUU BPJS. Mengapa harus ada transformasi? Pengelolaan program jaminan sosial oleh keempat BUMN yang dilakukan Indonesia sejak hampir 20 tahun lalu itu salah konsep yang menyebabkan tidak optimalnya jaminan sosial. Di seluruh dunia, penyelenggaraan jaminan sosial tidak dikelola oleh perusahaan (for profit) yang mencari dana untuk pemegang saham, meskipun pemegang sahamnya Pemerintah. Inilah ‘keajaiban dunia” ciptaan manusia Indonesia di jaman Orde Baru. Pemerintah mengambil keuntungan dari pungutan wajib pekerja, untuk proteksi masa depannya, sehingga proteksi pekerja (rakyat) menjadi lemah. Di banyak negara, bahkan biaya manajemen jaminan sosial dibiayai Pemerintah, tidak diambil dari iuran pekerja dan atau hasil pengembangan dana amanat pekerja. Konsep dasar jaminan sosial adalah iuran wajib. Iuran wajib yang berupa pungutan paksa dari prosentasi tertentu gaji sama dengan pajak penghasilan perorangan. Karenanya iuran wajib dan pajak tidak pantas dikelola oleh sebuah perusahaan. Akibat dari salah konsep yang diterapkan Indonesia, kinerja penyelenggaraan tidak baik dan tidak optimal. Kepercayaan publik atas kinerja PT ASABRI, PT Askes, PT Jamsostek, dan PT Taspen rendah. Sampai tahun ini, jumlah pe-

kerja formal yang dilindungi oleh PT Jamsostek hanya sekitar 30% dari seluruh pekerja formal atau hanya sekitar 9% dari seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Perlindungan (jaminan) kesehatan oleh PT Jamsostek mencakup kurang dari 7% pekerja formal atau kurang dari 2% pekerja Indonesia. Rendahnya kinerja program Jamsostek yang diatur dengan UU Nomor

Indonesia termasuk negara menengah atas. Rata-rata kontribusi dana jaminan sosial di negara-negara kelas menengah atas sudah mencapai 5,6% PDB. Jumlah dana pekerja untuk jaminan hari tua di Jamsostek kini hanya Rp 110 Triliun, jika digabungkan dengan dana jaminan hari tua pegawai negeri bisa mencapai Rp 200 Triliun untuk 237 juta penduduk. Tampaknya

3/1992 tidak lepas dari bentuk badan hukum yang salah konsep tersebut. Jika ditinjau dari belanja jaminan sosial atau dana yang terhimpun dari program jaminan sosial, Indonesia berada pada urutan terbelakang. Tidak berbeda dengan urutan tingkat tata kelola pemerintahan yang bersih. Gambaran negara terkorup Indonesia juga tergambar dari penyelenggaraan program jaminan sosial yang juga tergolong “korup” dalam artian penyelenggaraannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang diterapkan di berbagai negara lain. Sampai dengan tahun 2011, belanja jaminan sosial Indonesia tidak sampai 1% Produk Domestik Bruto (PDB), sementara rata-rata negara miskin dunia kontribusi jaminan sosial sudah mencapai 1,1%. Jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan Indonesia yang kini sudah mencapai USD 3.400,

banyak. Namun, jumlah dana jaminan sosial di Malaysia, yang penduduknya hanya 30 juta jiwa, sudah hampir mencapai Rp 1.500 Triliun. Ketertinggalan Indonesia tidak disadari oleh banyak pihak. Bahkan banyak pejabat tinggi Pemerintah tidak memahami dan tidak menyadari ketertinggalan itu. Banyak diantara mereka salah persepsi dengan menilai bahwa program jaminan sosial membebani fiskal negara. Aneh! Wong negara dibentuk untuk melindungi rakyat, kok pendanaan untuk melindungi rakyat dikatakan “membebani”? Sesungguhnya program jaminan sosial adalah seember berlian yang dananya dapat digunakan untuk penciptaan lapangan kerja baru, investasi prasarana, sekaligus memupuk dana kesejahteraan rakyat. Jika kita memiliki program jaminan sosial yang kuat, kita tidak perlu meminjam uang dari


27

SUMBANG SARAN

lembaga internasional untuk membangun negeri ini.

Inti Perubahan dan Pengaturan BPJS

Awalnya Pemerintah ‘ngoto’ agar UU BPJS hanya berisi penetapan, yang intinya tetap menjadi bangsa aneh, BPJS adalah BUMN. Tekanan publik, khususnya gerakan di luar Parlemen yang dikoordinir KAJS memang mengubah sikap Pemerintah. Alhamdulillah perjuangan rakyat dan wakil-wakil rakyat menghasilkan kesepakatan RUU BPJS yang disetujui Pleno DPR untuk ditanda-tangani Presiden. Dalam RUU BPJS yang siap ditanda-tangani, rakyat akan menikmati manajemen program jaminan sosial yang transparan, dikelola oleh profesional dan diawasi oleh wakil rakyat. Kedua lembaga, badan hukum publik, yang bukan lagi BUMN tetapi juga bukan birokrasi Pemerinah bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bentuk badan hukum publik, bukan perusahaan memastikan bahwa kedua BPJS adalah lembaga nirlaba seperti Bank Indonesia. Namun demikian, surplus harus dicari sebesar-besarnya. Hanya saja, hasil surplus tidak dibagi kepada pemegang saham seperti dalam perusahaan. Sur-

28

plus akan “dibagikan” kepada peserta (pemegang saham sesungguhnya) dalam bentuk manfaat jaminan sosial yang lebih baik. Kedua BPJS (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) merupakan badan semi Pemerintah/ Semi Swasta akan dipimpin Direksi dan Dewan Pengawas yang dipilih secara terbuka melalui uji kelayakan dan kepatutan. Sebagai mana KPK dan berbagai Komisi lain, pemilihan pimpinan BPJS dilakukan secara terbuka. Untuk mendukung manajemen yang bersih dan keterbukaan yang baik, maka disiapkan 7 (tujuh) orang Dewan Pengawas (Dewas) untuk tiap BPJS. Dewas terdiri dari unsur Pemerintah dua orang, wakil pekerja dua orang, wakil pemberi kerja dua orang dan unsur ahli satu orang. Sepuluh orang calon anggota Dewas dari unsur non Pemerintah yang lolos seleksi panitia secara terbuka, akan diseleksi lagi oleh DPR. Dengan proses yang terbuka, maka kans BPJS dikelola baik menjadi sangat besar. Hal ini berbeda dengan dewan komisaris BUMN yang hanya dipilih oleh Pemerintah dan terkesan hanya bagi-bagi rejeki kepada pejabat Pemerintah dan orang-orang dekatnya. Inilah kemenangan rakyat me-


lalui kerja keras wakil rakyat di DPR. Tetapi, masih ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan transformasi BPJS dan mengancam akan menarik dana JHT di PT Jamsostek. Secara legal, ancaman tersebut tidak mungkin bisa dilakukan. Penolakan oleh sebagian serikat pekerja sangat mencurigakan ada yang ‘menunggangi”. Sebab RUU BPJS bertujuan memperbaiki nasib mereka, memperbaiki jaminan untuk mereka, dan memberi porsi lebih besar pengawasan atas dana merea di BPJS. Kok, diberi perbaikan malah menolak. Sebagian lagi mengancam akan menguji materi UU BPJS untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ancaman oleh sebagian kecil pimpinan dan anggota serikat pekerja kemungkinan besar adalah “pesanan” dari pihak-pihak yang tidak suka transformasi dan reformasi demi perbaikan nasib rakyat. Dalam demokrasi memang hal ini sah-sah saja, tetapi mereka harus sadar bahwa upaya-upaya mereka hanya menunda perbaikan kesejahteraan rakyat yang oleh Pemerintahan SBY telah ditelantarkan selama tujuh tahun. Semoga kita menjadi rakyat yang konsisten membangun bangsa dan tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek kelompok. Kini UU SJSN dan RUU BPJS sebagai perwujudan amanat UUD pasal 34 ayat 2 sudah lengkap. Uji materi UU SJSN oleh Mahkamah Konstitusi sudah dilakukan dua kali dan Mahkamah Konstitusi menolak perubahan substansial UU SJSN. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah “menghukum” Pemerintah untuk menjalankan UU SJSN dan UU BPJS. Maka, seharusnya tidak ada lagi kontroversi atau penolakan. Seharusnya kita jadi bangsa yang taat hukum. Taat hukum merupakan keharusan dalam sebuah negara demokrasi. Namun pengawasan, BPJS watch, harus tetap diperkuat, agar apa yang telah diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS dijalankan dengan konsisten. Jika tidak, kita akan menjadi bangsa yang terus tertinggal di dunia. Semoga!

Internet/anneahira.com

PENGAWASAN PENGAWASAN


29

PENGAWASAN

kecewa saat melihat di Mina ada sekitar 200 orang jamaah haji Indonesia yang sakit Diare karena makanan (nasi) yang tersedia itu makanan yang sudah basi. “Tapi sangat disayangkan pemerintah Indonesia oke-oke saja, tidak ada tindakan, itu ‘kan tidak benar juga,” jelasnya dengan nada kecewa.

M

enurutnya, kekurangankekurangan yang harus diperbaiki adalah masalah pemondokan, transportasi, katering makanan, MCK, dan persoalan

30

manajemen. Ia memberi contoh, seperti pemondokan kalau dilihat dari segi fisiknya sudah bagus, hanya ada pemadatan dipemondokan. “Pemondokan yang seharusnya di isi 6 orang tetapi di isi 8-10 orang dengan ukuran kamar 4 M2. Jadi pemadatan dipemondokan itu masih terjadi walaupun dari segi fisik pemondokannya sudah bagus-bagus,” kata Chairunnisa. Dia menambahkan, belum lagi masalah tenda di Mina yang diisi oleh jemaah haji China dan Afrika, dimana seharusnya tenda jamaah haji Indonesia tidak ditempati oleh jamaah haji lain. “Ini ‘kan sudah jelas yang namanya tenda nomor 17 di Mina itu adalah tendanya jamaah haji Indonesia, koq bisa jamaah haji lain mengisinya. Sedangkan jamaah haji kita malah keleleran di luar tenda,” ujarnya. Berarti panitia kita ini lemah, mestinya panitia kita itu harus bilang “ini tenda jamaah haji Indonesia tolong dong jangan diisi,” jelasnya. Terkait dengan masalah katering makanan, Chairunnisa menjelaskan, sesungguhnya sudah ada kesepakatan di Pleno Komisi VIII DPR bahwa untuk Armina (Arafah dan Mina) katering makanannya memakai boks, akan tetapi kenyataannya kemarin disana itu masih prasmanan, dimana dalam pengaturan prasmanan ini juga masih


kurang baik. Karena para jamaah haji kita untuk mendapatkan makanan harus antre panjang dengan membawa piring kosong masing-masing yang makanannya diambilkan oleh petugas makanan. “Jadi tidak mengambil sendiri, inikan ironis sekali, semacam tahanan saja yang menunggu antre makanan,” tuturnya. Chairunnisa lebih kecewa lagi saat melihat di Mina ada sekitar 200 orang jamaah haji Indonesia yang sakit Diare karena makanan (nasi) yang tersedia itu makanan yang sudah basi. “Tapi sangat disayangkan pemerintah Indonesia oke-oke saja, tidak ada tindakan, itu ‘kan tidak benar juga,” jelasnya dengan nada kecewa. Jadi masalah antre mengantre bukan hanya di katering makanan saja tapi di MCKnya juga begitu, mengantrenya sampai panjang. “Harusnya panitia komplain dong, wong kita bayar sama pemerintah Arab Saudi, bukannya tidak bayar. Kita harus komplain kalau kita mempunyai sebuah keinginan penyelenggaraan haji itu lebih baik dan melindungi jamaah haji kita, kasihan jamaah haji kita, masa dari zaman tahun kapan sampai tahun sekarang MCKnya tetap seperti itu terus,” sindirnya. Menurutnya, itu memang urusan pemerintahan Arab Saudi, bukan uru-

sannya pemerintah Indonesia, apalagi kita tidak mempunyai bargaining power dengan pemerintah Arab Saudi jadi posisi Indonesia lemah dimata Arab Saudi.

Persoalan Transportasi

Terkait transportasi dalam penyelenggaraan ibadah haji, lanjutnya, DPR menyoroti persoalan transportasi yang seringkali telat melakukan antar jemput jamaah haji Indonesia. Yang dikatakan Taradudi yaitu pengangkutan jamaah haji dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina harusnya jamaah haji kita di Musdalifah itu setelah tengah malam (jam 12 malam) diberangkatkan ke Mina, tetapi sampai jam 12 malam lewat masih banyak jamaah haji kita yang belum terangkut. “Ini bagaimana bisa terjadi, jamaah haji kita ‘kan bayar Dam,” kata Chairunnisa seraya menambahkan memang agak repot karena sistemnya adalah sistem pemerintahan Arab Saudi dan bargaining power pemerintah Indonesia sangat lemah. Menurutnya, kalau namanya Taradudi mestinya pemerintah Arab Saudi harus menyediakan kendaraan busnya lebih banyak sehingga para jamaah haji kita yang belum terangkut dapat terangkut, tidak ada lagi yang terbengkalai. Jadi kelemahan pemerintahan Indonesia sesungguhnya soal manajemen. Penyelenggaraan ibadah haji ini bukan hanya semata persoalan beribadah haji saja tetapi lebih daripada itu. Jadi manajemen penyelenggaraan ibadah haji harus diperbaiki, tegasnya. Pertama, jelasnya, adalah pemisahan regulator dengan operator. “Jadi yang terjadi sekarang ini regulator pemerintah, operator pemerintah, semua oleh pemerintah,” kata Chairunnisa. Oleh karena itu, lanjutnya, DPR akan merevisi UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Menurutnya, mau tidak mau UU Haji tersebut harus direvisi, karena undang-undang ini sudah tidak relevan lagi dimana regulasi dan operasi

itu tetap oleh pemerintah, tambahnya. Kedua, lanjutnya, DPR mengusulkan segera dibentuk Badan Khusus Penyelenggaraan Ibadah Haji, kalau perlu Kementerian Khusus Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Wakaf seperti kementerian yang ada di Arab Saudi, yaitu Kementerian Haji dan Wakaf. “Komisi VIII DPR sudah sepakat untuk membentuk sebuah Badan,” katanya. Dia menambahkan, penyelenggaraan ibadah haji ini belum maksimal karena masih ada kekurangankekurangan yang harus diperbaiki. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa tetapi memang masih ada kekurangan yang harus dievaluasi. “Jadi ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan perlu perbaikan kedepannya,” imbuhnya. Sementara Adang Ruchiatna Puradiredja (F-PDI Perjuangan) ditempat terpisah mengatakan, Kementerian Agama tidak boleh lagi berperan ganda sebagai regulator, eksekutor dan sekaligus supervisor dalam pelayanan ibadah haji. “Tanggungjawab penyelenggaraan ibadah haji sangat berat dan komplek sehingga tidak bisa lagi ditangani hanya Kementerian Agama,” tegasnya. Menurutnya, tanpa adanya evaluasi secara total dan komprehensif,

maka persoalan-persoalan yang sama akan selalu muncul dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji di masamasa mendatang. Dia menambahkan, pengelolaan ibadah haji ini bukan semata persoalan beribadah haji saja, tetapi lebih merupakan persoalan manajemen. Bagaimana me-“manage” seluruh kegiatan dari Tanah Air ke Saudi Arabia, dan kembali lagi ke Tanah Air berjalan dengan baik sesuai dengan harapan para jamaah haji. Dalam penyelenggaraan haji memang diperlukan sistem manajemen yang baik, penanganan yang cermat, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan amanah, tutur Adang. Selain itu, lanjutnya, dalam pelaksanaan haji harus mengedepankan prinsip-prinsip yang mengedepankan para jamaah haji, sehingga dalam melaksanakan ibadah haji tidak terganggu. “Sebaiknya Kementerian Agama hanya fokus menempatkan diri sebagai regulator dan pengawas ibadah haji saja. Begitu juga dengan UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai dasar dan payung hukumnya perlu direvisi untuk menunjang pelaksanaan ibadah haji kedepannya lebih baik,” himbuhnya.(iw)


31

PENGAWASAN

Internet/ariefgeo.blogspot.com

Revisi UU Minerba Kedepankan Kepentingan Nasional

Salahsatu Tambang Batubara

S

Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsudin

aat ini, Komisi VII DPR tengah menggodok revisi UU Minerba, bahkan belum lama ini juga Komisi VII mengadakan kunker Panja Minerba ke berbagai daerah dalam

32

rangka melakukan evaluasi UU Minerba No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Bahkan Partai Golkar secara eksplisit mengutarakan keinginannya mengadakan perubahan terhadap UU tersebut karena memang dinilai sudah tidak implementatif. UU No 4 tahun 2009 tersebut memunculkan celah kelemahan pemerintah yang cukup siginifikan sehingga perlu direvisi segera. “Ketidakjelasan dalam UU Minerba mencakup arah perencanaan, pengelolaan, kebijakan, dan strategi pertambangan nasional yang menjadi visi ke depan,”jelas Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin.


“Menurutnya, salah satu klausul yang tidak implementasi adalah sejumlah pemegang kontrak pertambangan menolak iiniiik mematuhi amanat UU terkait retribusi daerah dan mendesak agar poin kontrak yang ditandatangani bersama pemerintah pusat dihormati,” katanya. Tak cuma itu, dalam banyak aspek, UU Minerba juga cenderung memuat ketentuan yang bersifat sangat umum dan tidak operasional. Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam renegosiasi kontrak pertambangan. “Payung hukum harus kuat, sehingga pemerintah tidak akan melakukan salah langkah, jangan sampai kemudian hari berbuah gugatan arbitrase internasional.”jelasnya.

Internet/batumineral.co.cc

Azis menambahkan, renegosiasi diharapkan bisa menjadi titik balik pengelolaan sektor pertambangan nasional yang lebih pro rakyat. Sesuai amanat konstitusi, kata dia, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, katanya. “Untuk itu. Partai Golkar akan mengkaji kembali pasal demi pasal dalam Undang-Undang Minerba untuk penyempurnaan. Golkar berharap implementasi Undang-Undang Minerba benar-benar mampu mewujudkan pengelolaan sektor penambangan mineral dan batubara yang berkeadilan sosial, sehingga bisa menciptakan iklim investasi yang ramah dan fair,” tandasnya. Sementara Anggota Komisi VII DPR Nur Yasin (F-KB) mengatakan, terkait minerba kalau kita urut satupersatu harus difinalisasi perubahannya mulai dari kewenangan Pemda di level Bupati, Provinsi dan Pusat tersebut. “kewenangan level pemerintahan tersebut menyebabkan tumpang tindihnya area minerba karena masing bupati bisa mengeluarkan konsensi baru. dan tumpang tindah satu dengan yang lain. disitu juga mengakibatkan pemerintah secara langsung dirugikan dari sisi pajak,”tandasnya. Menurutnya, pemerintah tidak punya data yang jelas siapa yang harus membayar royalti pajak. Hal lainnya yang harus diperhatikan wilayah kerja pertambanganyang belum final. “Harus ada yang difinalkan yang disebut clear and clean ini yang sudah diteliti oleh Dirjen Minerba Kementerian SDM bahwa ijinnya jelas daerahnya jelas dan tidak bentrok satu sama lain,”katanya. Akibat tidak adanya kejelasan tersebut menyebabkan pebisnis kecil dan menengah kebingungan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Karena memang masih kurang jelas berkaitan dengan wilayah kerja pertambangan. “Jadi banyak persoalan tambang ini berkaitan dengan wilayah konsesi dan ijin-ijin khususnya serta

kaitannya dengan tata guna hutan itu yang memang sangat berat mengurusnya dan mahal,”jelasnya. Kedepan diharapkan BUMN ataupun Pemda harus memiliki semacam smelter, yaitu pengolahan tambang dari bahan baku menjadi setengah jadi. “pada tahun 2014 itu tidak boleh lagi pemda tidak siap untuk mengolahnya kalau tidak logikanya tambang akan distop jika tidak sanggup bikin smelter,”tegas wakil rakyat dari Dapil Jatim IV. Terkait Kontrak karya, jelasnya, hal tersebut merupakan bagian yang harus dilakukan pemerintah untuk mengevaluasi kontrak pertambangan yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. khusus wilayah yang konflik antara pemilik tanah dengan konsensi harus segera ditemukan solusi kompromi artinya hak rakyat tidak boleh dirampas kalau memang akan dieksploitasi harus seijin pemilik. Contohnya, seperti kasus pertambangan di NTT dan Maluku. apapun jenis pembangunanya tidak boleh merugikan masyarakat jika merugikan seharusnya diberhentikan dahulu masyarakat dipindah atau dijamin tidak terkena efek negatif dari limbah tersebut. Menurutnya, Revisi UU Minerba menyangkut banyak kepentingan apapun yang menyangkut banyak kepentingan selalu tidak mudah apalagi pemerintah kita tidak tegas. “Pemerintah tidak tegas mengeluarkan aturan turunannya dari Minerba,siapa konsensinya. artinya kepastian buat usahanya tidak ada. jadi wajar saja pengusaha mengalihkan usahanya di

malaysia karena memang tidak ada kepastian usaha. UU Minerba harus segera direvitalisasi dengan memprioritaskan pengusaha lokal dibandingkan pengusaha asing. Selain itu, pemerintah harus mengedepankan prinsip manajemen usaha yang lajim dilakukan di dunia bisnis. jadi kalau kasus Freeport bayar royalti satu persen itu tidak jelas aturannya. “ kalau tidak tertib susah kita, kalau masalah berkaitan dengan produksi batubara itu sebaiknya di moratorium saja, yang diperuntukkan untuk ekspor yang tidak jelas itu sebaiknya dihentikan,”jelasnya. Selain itu, kewenangan Pemda harus ditinjau, hak untuk memberikan pertambangan itu harus diambil lagi kepusat, sementara daerah tidak bisa dengan menggunakan sistem sekarang ini. “Saya tidak melihat dengan diserahkan kedaerah dapat lebih sejahtera, bahkan PAD meningkat itu sebanding dengan kerusakan lingkungannya. jika tambang tidak jelas peruntukkannya itu distop saja itu juga tidak rugi berada di bumi Indonesia,”katanya. Dia mencontohkan, Amerika Serikat itu membeli minyak BBM bukan karena kurang minyak mereka banyak persediaan minyaknya di Texas, New meksiko, namun cadangannya itu buat masa depan mereka. “Indonesia tidak pernah berpikir kearah depan. saya tidak yakin pemerintah SBY bisa berhasil membenahi itu semua. saran saya UU harus dirubah secara signifikan,”jelasnya. (si) ***


33

ANGGARAN

Kenaikan Anggaran Diperuntukkan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan

Internet/zona-banjarmasin.com & soloraya.net

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2011, Kementerian Kesehatan hanya mendapatkan 2,3 persen dari total RAPBN yang besarnya Rp 1.418 triliun. Angka itu masih jauh dari amanat UU Kesehatan yang mengharuskan anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN.

P

ada pengajuan anggaran Indikatif RAPBN 2012 sebesar Rp. 29 Triliun, dari APBN 1400an Triliun. Jika kita melihat patokan WHO seharusnya anggaran kesehatan mencapai Rp 60 triliun, atau 5-15 persen dari APBN. Melihat dari jumlah Penduduk Indonesia sebesar 240 juta orang, hanya ada 161.000 kamar rumah sakit baik swasta/negeri. Kelas III hanya 45 ribu, namun semuanya dikeroyok Jamkesmas, Jamkesda. Artinya pelayanan kesehatan dan perawatanpun tidak akan maksimal bagi masyarakat. “Total kenaikan dari tahun lalu sebenarnya dari representasi APBN tidak mengalami kenaikan signifikan, namun secara nominal pada tahun

34

2011 anggarannya sebesar Rp. 27 T, sekarang untuk 2012 sebesar Rp. 29 T, tetapi dari APBN tidak naik karena memang APBN lebih dari 1400 Triliun,”kata Anggota DPR dari Partai Demokrat Zulmiar Yanri kepada Parlementaria di ruang kerjanya. Menurutnya, anggaran Kementerian Kesehatan diperuntukkan untuk sarana dan prasarana kesehatan di seluruh Indonesia, misalnya untuk puskesmas, RS tipe B, C, dan A dengan menggunakan sistem rujukan artinya memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat dan tentu saja dengan pengadaan fasilitas peralatannya. “Anggaran Jamkesmas hampir sebesar Rp. 5.5 T, sementara Jampersal Rp. 1.3 Triliun yang telah di-


kucurkan untuk pelayanan dasar tersebut,”tandas anggota Badan Anggaran Komisi IX DPR ini. Menurutnya, data kemiskinan memang validitas datanya seringkali bermasalah. Jika menggunakan angka standar kesehatan BPS yang mendapatkan Jamkesmas sebesar 76 juta orang, dan sekarang kita naikkan hampir 80 juta orang. Namun dilapangan ada warga yang kurang mampu masih aja tidak mendapatkan fasilitas Jamkesmas. “Jika dilapangan masih ada deviasi ataupun penyimpangan seringkali berada pada tingkat bawah seperti kabupaten, kota, kecamatan inilah yang kadang-kadang penyimpangan yang terjadi. BPS memberikan kriteria siapa yang miskin yang diten-

Internet/puskesmaskutasatu.com

Internet/blogs.unpad.ac.id

Keberadaan Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat

tukan mulai dari bawah kelurahan, RT ,RW bahkan camat ini kadang-kadang asal saja memasukkannya,”katanya. Dia menambahkan, pelayanan Jamkesmas itu memberikan pelayanan dasar melalui proses Puskesmas ataupun RS pemerintah rujukan kelas tiga. “Itu semua gratis sekarang pelayanannya sudah cukup bagus misal saja cuci darah dan operasi itu dibiayai oleh Jamkesmas,”paparnya. Dia melihat saat kunjungan sering melihat banyak pasien cuci darah dibiayai full oleh pemerintah. Artinya kalau sudah terdaftar sebesar 74 juta, maka databasenya berada di Kementerian Kesehatan jadi kalau punya data kartu Jamkesmas tidak ada persoalan tetap dilayani. Karena banyaknya data yang simpang siur, lanjut Zul, Kemenkes akhirnya akan mengadakan sensus sendiri. pasalnya, seringkali terjadi perbedaan data mengenai kemiskinan dari BPS dengan yang lainnya. “kadang-kadang data dari BPS itu berbeda dan itu membutuhkan waktu pada tahun 2012 data Jamkesmas mau di update validitasnya,”katanya. Kita tentu mengharapkan datanya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Menanggapi anggaran yang timpang di Kemenkes, Zulmiar mengatakan, di struktur Kemenkes saat ini terdapat satu direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK), yang

mengurusi puskesmas sampai rumah sakit, jamkesmas dari anggota keseluruhan sebesar Rp. 29 Triliun, Direktorat tersebut mendapatkan Rp. 17 triliun atau hampir 62 persen dari anggaran kesehatan. “Itu artinya masih terdapat ketimpangan, kenapa fungsi tersebut semuanya dikonsentrasikan pada Dirjen BUK,”jelasnya. Padahal terdapat Dirjen lainnya yang menyelenggarakan fungsi Promotif dan preventif yaitu direktorat Bina kesehatan ibu dan anak. Program di Kementerian terebut diantaranya mengadakan program gizi keluarga sehat. Terdapat program gizi keluarga sehat sejak 2009 lalu. “Bahkan ada dana BOK bantuan operasional kesehatan yang hampir sama dengan BOS,”paparnya. Menurutnya, dana BOK diberikan tergantung daerahnya tetapi rata-rata setiap puskesmas mendapatkan 100 juta pertahun yang diperuntukkan bagi seluruh puskesmas diIndonesia. “Jadi sudah kita galakkan semua ini. Untuk BOK sudah berjalan selama 2 tahun. Tahun pertama baru daerahdaerah tertentu, untuk mencari unit kost. 2010 sudah semua puskesmas di setiap kecamatan rata-rata 100 juta,”katanya. Menyinggung pengawasan anggaran kesehatan, Lanjut Zul, penyelenggaraan program memang ada positif dan negatifnya, misalnya

dari pusat dikatakan tiap puskesmas dapat 75 juta pertahun hanya untuk program promotif preventif namun kebijakan daerah seringkali dikocok ulang. Artinya ada Puskesmas yang mendapat lebih dan kurang dari 75 juta. “Ini tidak boleh terjadi karena kebijakan pusat sudah ada petunjuk teknisnya. Dengan program ini maka bergeraklah kader kesehatan dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan termasuk KB, gizi, jadi tidak hanya mengobati, tetapi preventif,”katanya. Terkait UU BPJS, Zul mengharapkan. Pelayanan kesehatan dapat maksimal dan terkonsentrasi berada dalam satu lembaga yaitu BPJS Kesehatan. Karena prinsipnya BPJS itu gotong royong, artinya yang mampu wajib membayar premi untuk membantu yang lemah. sekarang seperti karya-wan yang bekerja dikelola jamsostek itu masuk ke BPJS kesehatan artinya ada premi kesehatan, APBN tetap, namun masyarakat mampu mensubsidi yang tidak mampu. “Pada prinsipnya yang di BPJS kita sadar bila dibeban-kan kepada negara itu tidak mungkin kalau tidak ada subsidi kita butuh 23 triliun tiap tahun dengan jamkesmas kita mengeluarkan 6-7 triliun karena itu kita mengharapkan program jamkesmas sudah mencoverage pelayanan kesehatan dasar pada 2015,” tandasnya. (si) ***


35

LEGISLASI

Pemilu Serentak Wacana Baru Dalam RUU Pemilu Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai pemilu serentak bisa menyederhanakan atau memperpendek proses demokrasi yang terjadi sekarang.

Anggota DPR RI, Ahmad Muzani (F-Gerindra)

36


Internet/matanews.com

P

elaksanaan pemilihan umum (pemilu) diusulkan agar dilaksanakan serentak dalam dua tahap, yakni pemilu nasional dan lokal. Pada tahap pemilu nasional dilaksanakan pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD. Sedangkan, tahap pemilu lokal mencakup pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan Walikota) serta anggota DPRD. Usul pemilu serentak tersebut dianggap cukup positif. Selain menghemat biaya, pemilu serentak bisa menciptakan efektivitas pemerintahan dan menyehatkan demokrasi. Sebab, koalisi yang terbentuk adalah koalisi ideologis, bukan pragmatis. Dengan demikian, terbangun koalisi yang solid, baik pendukung pemerintah maupun oposisi. Gagasan pemilu serentak tersebut disampaikan sejumlah anggota Pansus RUU Pemilu Legislatif saat pembahasan Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif) oleh Pansus RUU Pemilu Legislatif dan pemerintah di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (23/11). Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai pemilu serentak bisa menyederhanakan atau memperpendek proses demokrasi yang terjadi sekarang. Dampaknya, bisa mengefisiensikan biaya dan energi. Alasan lainnya dapat menyederhanakan koalisi, dimana koalisi menjadi permanen sejak pemilu presiden. Hal itu karena partai-partai koalisi bisa mengusung calon presiden yang sama. Implikasinya kata Muzani bisa menciptakan konsistensi dari presiden dan partai di DPR dalam menawarkan program ke rakyat. Maka sistem presidensil menjadi kuat. “Kami dukung penuh pemilu serentak itu,” tegasnya. Sementara itu, anggota Pansus RUU Pemilu Legislatif dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pemilu serentak diusulkan atas dasar asas efektif dan efisien. Dengan pemilu serentak diharapkan bisa menghemat biaya, baik dari biaya para kontestan

maupun dana dari negara untuk penyelenggaraan pemilu. Pemilu serentak juga digelar agar tidak terjadi pemilukada yang berlangsung tiap hari seperti terjadi sekarang. Dengan pemilu serentak berarti hanya ada dua tahapan pemilu dalam lima tahun. “Itu sangat efisien dan efektif. Selain itu untuk menghindari kebosanan publik yang terus meningkat sebagaimana terjadi belakangan ini,” katanya. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif dari Fraksi Partai Golkar, Taufiq Hidayat juga mengatakan gagasan tersebut sudah lama tercetus dalam pembahasan UU Pemilu. Jika memang akan dibahas, lanjutnya, maka harus ditentukan kerangka waktu kapan pemilu tersebut dilakukan serentak di dalam draft RUU Pemilu yang sedang dibahas. “Tentu bukan 2014, yang paling mungkin itu 2019,” cetusnya. Menurut dia, pilihan modifikasi penggabungan pun perlu dikaji mendalam. Misalnya, penggabungan pemilu pusat dan lokal yang dikatakan bisa mengangkat isu-isu lokal. Namun, tetap mengandung konsekuensi perubahan undang-undang. Meski begitu, pihaknya mengakui bahwa masalah utama Pemilu 2009 adalah pemilu yang rumit dan mahal. Rumitnya sistem pemilu ini berakibat pada jenuhnya pemilih terhadap cara memilih. Terlebih lagi, saat datang ke TPS pemilih dihadapkan

Suasana Pemilu 2009

Anggota Pansus RUU Pemilu Legislatif, Nurul Arifin

pada proses pemilihan anggota legislatif, baik DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Belum lagi pemilu untuk memilih Presiden, Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Walikota. “Menimbang persoalan tersebut, Fraksi Partai Golkar akan memperjuangkan modifikasi sistem pemilu menjadi lebih sederhana dan merupakan poin baru yang akan dimasukkan kedalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi guna dibahas di Pansus. Poin krusial yang dapat diupayakan terkait ide penyederhanaan itu adalah dengan melaksanakan pemilu secara serentak,” katanya. Dijelaskannya, modifikasi pemilu


37

LEGISLASI

yang dimaksud ada dua. Pertama, adalah dengan membedakan pelaksanaan pemilu lokal dan nasional (mandat terpisah). Pemilu nasional, dilakukan untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan pemilu lokal akan memilih Gubernur, DPRD provinsi, Bupati/Walikota, serta DPRD Kabupaten/ Kota. Kedua, adalah pelaksanaan pemilu nasional dengan memilih eksekutif; Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, serta yang kedua adalah pemilu dengan memilih DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu kerangka waktu. “Modifikasi dua sistem ini akan mendorong terciptanya koalisi yang lebih rapi, stabil dan permanen dari pusat hingga daerah. Gilirannya, penataan politik akan lebih efisien dan efektif,” ujarnya. Sisi positif lainnya adalah mendorong koalisi berbasis kesamaan ideologis. Sedangkan dalam hal pembarengan pilkada, tujuannya adalah mengurangi ketegangan politik di tingkat lokal. Hanya saja Fraksi Partai Golkar memperkirakan, penyederhanaan sistem Pemilu bisa dilaksanakan pada Pemilu 2019. “Pilihan tahun tersebut mempertimbangkan perlunya persiapan yang matang, mengingat pelaksanaan pemilu tahun 2014 sudah semakin dekat. Persiapan tersebut menyangkut taha-

38

pan pemilu serta sinkronisasi masa jabatan kepala daerah sebelum Pilkada dilakukan serta keharusan adanya landasan hukum sampai RUU Pemilu ini termodifikasi,” ujar Taufiq Hidayat. Di samping itu pihaknya juga menyesalkan wacana tentang RUU Pemilu Legislatif di media massa yang hanya mengerucut pada kenaikan parliamentary threshold (PT). Padahal, penyempurnaan sistem Pemilu yang menjadi grand tema dari RUU Pemilu sejatinya tidak melulu berbicara tentang PT. “Terlebih perdebatan tentang PT menjadi bias ketika muncul kecurigaan dari beberapa kalangan yang menyebut kenaikan PT sebagai rencana buruk partai-partai besar untuk menggusur partai lain yang ada di DPR,” kata Taufiq Hidayat dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (23/11). Sementara itu, Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif, Arif Wibowo mengatakan, seluruh fraksi di Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah telah sepakat bahwa pembahasan RUU Pemilu sebagai Perubahan atas UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 akan diselesaikan pada akhir Maret 2012. Meski demikian, Ketua Poksi PDIP di Komisi II dan Baleg DPR ini mengaku tidak terlalu yakin bahwa pembahasan RUU ini bisa diselesaikan dan disahkan pada akhir Maret 2012, mengingat


banyaknya isu strategis dan isu-isu sensitif seperti penetapan PT, daerah pemilihan dan cara perhitungan kursi. “Tiga isu ini adalah isu sensitif yang akan menimbulkan tarik-menarik kepentingan antara partai politik. Karena itu, Pansus Pemilu akan menyelesaikan dulu isu-isu yang bisa segera disepakati oleh fraksi-fraksi. Strategi yang ditempuh menyelesaikan dulu soal-soal yang saya kira bisa segera dapatkan kesepakatan,” katanya, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (24/11). Selain itu, lanjutnya, Pansus Pemilu akan melakukan pembahasan yang intensif atas RUU Pemilu Legislatif ini. “Kita usulkan kita rapatkan intern tentang penggunaan waktu di seluruh waktu yang ada di DPR. Jadi misalnya hari Senin, Selasa waktu komisi tapi kita minta bisa digunakan pansus untuk bahas. Kalau perlu sampai hari Minggu dan termasuk jadwal reses dikurangi kunjungan kerja untuk rapat. Kita menggunakan waktu sebanyak mungkin dan seintensif mungkin. Dan itu sudah kita sampaikan ke pimpinan DPR,” katanya. Terkait hal itu, Arif melanjutkan, iklan kampanye partai politik juga akan diatur secara spesifik dalam RUU Pemilu Legislatif. Harapannya, tidak ada lagi media yang memiliki modal besar dapat mengiklankan partainya di media cetak maupun elektronik secara besar-besaran. “Mau partai yang kaya maupun miskin, perlakuan sama,” katanya. Arif menjelaskan, iklan parpol di media cetak akan diatur besar iklan, halaman, dan lainnya. Adapun di media elektronik, akan diatur durasi, jumlah tayang dalam sehari, jam tayang, dan lainnya. “Di undang-undang sebelumnya belum diatur,” katanya. Karena itu, pihaknya akan meminta pandangan para pimpinan media cetak dan elektronik mengenai iklan partai politik. Pandangan media penting agar aturan yang dibuat nantinya tidak merugikan media dari segi finansial. Selain itu, kata Arif, akan ditetapkan waktu masa kampanye.(nt)

Internet/pdk.or.id

Revisi UU KPK Semata-mata untuk Perbaikan Penegakan Hukum

S

etelah menyelesaikan agenda uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK, salah satu agenda penting Komisi III DPR RI yang juga menjadi fokus perhatian publik adalah revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian pengamat menilai ada agenda terselubung dibalik upaya parlemen melakukan peninjauan kembali undang-undang yang mengatur institusi garda paling depan dalam memenangkan perang melawan kejahatan korupsi di negeri ini. “Saya kira komitmen kita bagaimana melakukan perubahan untuk membawa perbaikan dalam konteks penegakan hukum artinya kalau semangatnya dalam upaya pemberantasan korupsi saya kira tidak ada yang akan melakukan penolakan, tanpa ada kepentingan yang melatarbelakangi dibalik revisi itu. Jadi ini semata-mata

untuk perbaikan penegakan hukum saja,” kata Syarifudin Sudding anggota Komisi III dari FPHanura kepada Parle di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Proses revisi menurutnya sampai saat ini masih mematangkan draf yang disiapkan oleh jajaran staf ahli di bagian hukum Setjen DPR. Tudingan adanya agenda terselubung parlemen dibalik agenda revisi yang tengah disiapkan DPR disampaikan Koordinator Monitoring ICW, Febry Diansyah. Ia menyebut sudah memperoleh catatan terkait draf revisi yang sedang disiapkan DPR. “Memang disebutkan beberapa poin menarik dan seolah-olah ingin memperkuat KPK, seperti kemungkinan KPK jadi penyidik tunggal korupsi dan perekrutan penyidik sendiri. Namun, berapa isu revisi lain kita pandang bisa melemahkan KPK dengan

sangat telak. Kami menilai, poin-poin tersebut adalah upaya menyerang jantung KPK,” ujarnya. Ia memaparkan sampai saat ini KPK sudah memproses 42 orang wakil rakyat di Senayan yang tersangkut delapan kasus korupsi. Jika kedelapan kasus ini diproses hingga tuntas, ICW memperkirakan ada lebih dari 100 anggota DPR terjerat. Ketua Komisi III Benny K. Harman membantah pandangan miring terkait revisi undang-undang 30/2002 tentang KPK. “Revisi UU KPK tidak dalam asas untuk melemahkan kewenangan KPK. Revisi Undang-undang KPK merupakan bagian dari agenda politik hukum kita” tegasnya. Ia lebih jauh menyampaikan sepuluh poin penting revisi yang menurutnya dapat dikritisi publik. Pertama, berkaitan dengan kewenangan KPK untuk melakukan rekruitmen terhadap penyidik dan penuntut.


39

LEGISLASI

“Kita ingin itu menjadi kewenangan KPK. Selama ini diusulkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Nanti KPK sendiri yang harus memilih penyidik dan penuntut umum,” jelas Benny. Kedua, berkaitan dengan fokus agenda pemberantasan korupsi harus dipertegas. Ada beberapa agenda yaitu koordinasi, supervisi, penindakan, menyusun agenda reformasi birokrasi. Ketiga soal penyadapan. Apakah yang sekarang perlu dipertahankan atau dirubah. Keempat, soal laporan harta kekayaan pejabat negara. Sekarang sifatnya deklaratif tidak konstitutif. Tidak ada sanksi kepada pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaan. Kelima, kewenangan melakukan penyitaan dan penggeledahan. “Se-

Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman

lama ini kewenangan itu terlalu luas. Apakah harus izin pengadilan atau tidak,” lanjut politisi dari Partai Demokrat ini. Masalah keenam yang perlu ditinjau ulang adalah kewenangan untuk menerbitkan SP3. “Dipertahankan atau tidak.” Poin berikutnya adalah yang berkaitan dengan prinsip kolektif kolegial. Apakah prinsip ini diberlakukan sejak dilakukannya pengangkatan, seleksi, pemilihan dan penetapan pimpinan KPK atau tidak. Pengisian jabatan PAW harus diberlakukan kolektif kolegial. Dengan ada permasalahan PAW pimpinan KPK, prinsip kolektif kolegial menjadi terganggu.

40

Anggota Komisi III DPR RI, Syarifudin Sundding

Selanjutnya yakni soal politik hukum pemberantasan korupsi kedepan. “Perlu dicari jawaban tegas kita mengutamakan pencegahan atau penindakan. Harus dipertegas disitu. Sebelumnya belum jelas fokusnya. KPK harus fokus. Kalau fokus ke penindakan perlu lembaga baru. Tapi kalau fokus ke pencegahan, biar penindakan dilakukan lembaga hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Kalau dua-duanya dijalankan terlalu overloaded,” demikian Benny. Masalah kesembilan, fokus penindakan untuk kasus besar atau tidak. “Sekarang-kan minimal satu miliar, muncul wacana angka ini perlu ditingkatkan,” tambahnya. Poin revisi terakhir adalah penekanan terhadap fokus kerja KPK menyelamatkan uang negara atau mau menghukum orang. “Selama ini masih kepada niatan untuk menghukum dan mengkriminalisasi orang daripada menyelamatkan uang negara,” kata wakil rakyat dari dapil NTT ini. Syarifudin Sudding memberikan catatan tambahan soal kewenangan penyadapan yang saat ini dimiliki KPK. “Masalah penyadapan misalnya supaya diatur lebih konkrit lagi agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi,” jelasnya. Ia memberikan contoh ketika KPK membocorkan hasil pen-


yadapan mantan anggota DPR dari FP3 Al Amin Nur Nasution yang terjerat kasus korupsi alih fungsi hutan di Bintan. Dalam persidangan majelis hakim memutar rekaman pembicaraan pribadinya yang tidak terkait kasus. Dampaknya terdakwa dipermalukan dan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya. Terkait ketiadaan Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3) di KPK, Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil menilai kondisi ini bertentangan dengan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Ini dilema memang, kalau kita meniadakan SP3 itu artinya kita melawan KUHAP,” jelasnya. Baginya diberlakukannya SP3 dapat mengakomodir tugas penyidik untuk tidak memaksakan penanganan perkara dugaan korupsi. “Apalagi kasus-kasus korupsi belakangan ini lebih disebabkan persaingan politik, bukan murni pelanggaran hukum,” imbuhnya. Politisi PKS ini memperkirakan pembahasan revisi UU KPK baru akan berlangsung sekitar bulan Maret 2012 mendatang. “Ini masih harus diharmonisasi di Baleg. Lalu dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah) untuk dijadwalkan diparipurna selanjutnya disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Setelah itu baru bisa dimulai pembahasannya,” jelas Nasir. (iky)

PROFIL

Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial

Hobi Berburu, Mimpikan UU yang Komprehensif Awal mula nya ia di DPR, ia mendedikasikan dirinya di Komisi VIII, yang pada saat itu masih membidangi migas. “Saya memilih komisi VIII karena memang saya kurang lebih banyak tahu mengenai migas, karena bisnis yang saya jalani sangat erat kaitannya dengan migas, ujarnya yang berbisnis di bidang service oil company.


41

PROFIL

Demi menyalurkan hobi menembak dan berburu dilakoninya hingga terbang sampai ke benua afrika

P

olitisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Farial memulai karier politiknya pada tahun 1998. Awal mulanya ia sama sekali tidak berfikir untuk mendedikasikan dirinya di kancah politik, tetapi berkat dukungan ayahnya yang seorang senior di Partai Persatuan Pembangunan, Syaiful Anwar Husein akhirnya membuat ia ikut terjun ke dunia politik. Berbekal ilmu yang biasa dilihatnya dari sosok sang ayah, ia memulai mencalonkan dirinya dari daerah pemilihan Bengkulu, tempat kelahiran Ayahnya yang akhirnya membawa dirinya sebagai Anggota DPR RI pada periode 1999-2004. “Pada masa reformasi, ayah saya menyuruh saya untuk mencoba mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, awalnya saya kurang begitu tertarik karena selama ini saya adalah seorang pengusaha. Tetapi saya paham betul mengenai politik, karena dirumah pun keseharian ayah saya selalu berbicara mengenai politik,”jelasnya. Atas dorongan ayahnya itu, menjadikan motivasi tersendiri baginya untuk terjun langsung ke dunia politik. “Setelah dilantik menjadi anggota DPR RI, saya diajak berfoto bersama dengan ayah saya diatas Gedung kura-kura,”kenangnya. Karena pada

42

saat yang bersamaan ayahnya pun terpilih untuk menjadi anggota DPR RI. Awal mula nya ia di DPR, ia mendedikasikan dirinya di Komisi VIII, yang pada saat itu masih membidangi migas. “Saya memilih komisi VIII karena memang saya kurang lebih banyak tahu mengenai migas, karena bisnis yang saya jalani sangat erat kaitannya dengan migas,”ujarnya yang berbisnis di bidang service oil company. Setelah pelantikannya pada tahun 1999, suami dari Afifah ini mulai banyak belajar mengenai politik. Ia banyak bertukar ide dan pandangan dari rekan-rekan sesama anggota DPR maupun dari Ayahnya. “Karena pada tahun 1999 itu awal reformasi, sehingga banyak juga politisi-politisi baru yang duduk sebagai anggota DPR, jd saya tidak begitu minder untuk banyak belajar mengenai dunia perpolitikan,”katanya. Hari berganti hari, bulan,berganti bulan, tahun berganti tahun, politik menjadi sesuatu yang menarik bagi Ahmad Farial. Ia semakin haus akan ilmu-ilmu politik yang ia dapati di kursi DPR. Tidak hanya itu, pengalaman ayahnya yang lebih dahulu menjadi politisi pun banyak memberikan masukan-masukan pollitik dikehidupannya, hingga tahun 2000, Ayah tercinta


meninggal dunia. “Pada saat itu menjelang bulan Puasa, ayah saya sakit dan pada akhir Januari 2000 ayah saya meninggal dunia. Hal ini membuat saya berpikir, apakah harus meneruskan atau tidak untuk terjun di politik ini. Dan saya memutuskan untuk menjalankan sebagai kadernya di sini,”kenangnya. Banyak kenangan-kenangan yang ayahnya tinggalkan pada semasa hidupnya. Ayah yang juga merupakan guru politiknya pernah mengandaikan jika berpolitik itu sama seperti seniman. “Di dalam politik ini tidak ada lawan abadi dan tidak ada kawan yang abadi karena semua ini kepentingan. Kau juga bisa saja senyum di depan kotoran tetapi bisa juga kau marah di depan bunga yang indah dan wangi,”kenangnya sambil menirukan perkataan ayahnya. Achmad Farial merepresentasikan pepatah tersebut, dalam dunia politik harus berhati-hati dan ada sesuatu yang memang pahit tetapi harus dikatakan tetapi ada juga yang indah tetapi lebih baik untuk tidak dikatakan.

Tiga Periode

Pria kelahiran Jakarta, 28 Februari 1957 itu telah menjadi anggota DPR dalam tiga periode sejak tahun 1999 lalu, Periode pertama, ia mewakili daerah pemilihan Bengkulu, yang pada saat itu di Bengkulu posisi suara PPP hanya 2%. “Saya mencoba memulai dari sana, di tempat kelahiran Ayah saya, Rejang Lebong,”terangnya. Awal mula Ia duduk sebagai anggota legislatif, Ia sengaja memilih untuk duduk di Komisi VIII, yang pada saat itu masih membidangi migas. Usahanya di bidang Service Company untuk perusahaan minyak Amerika dan Belanda, tentunya memberikan sedikit banyak pengetahuannya mengenai migas. “Saya memilih komisi VIII yang pada saat itu mengurusi migas, karena memang saya kurang lebih banyak tahu mengenai migas, karena bisnis yang saya jalani sangat erat kaitannya dengan migas,”ujarnya.

Pada Periode kedua, tahun 20042009 ia mewakili daerah Pemilihan Jambi, dan di Periode selanjutnya, tahun 2009-2014 ia mewakili daerah pemilihan Jawa Barat V. Menurutnya, ia sengaja berpindah-pindah daerah pemilihan karena ia ingin mewakili masyarakat Indonesia di daerah manapun. Selama 3 periode ia menjabat sebagai anggota DPR, ia tetap berkonsentrasi di Komisi yang membidangi masalah migas. Menurut Ketua harian PPP ini, dirinya sengaja aktif di bidang migas, karena Ia memiliki pengalaman pada bidang tersebut, dan tentunya ia mempunyai cita-cita kedepannya untuk membuat Undang-undang migas yang “tanpa turunan”. Karena menurutnya jika undang-undang yang dilahirkan dengan turunan seperti Peraturan Presiden (PP) akan membuat undang-undang yang awalnya tegas menjadi kurang tegas. “Cita-cita saya, ingin membuat undang-undang yang tanpa peraturan turunan lagi. Jika undang-undang tersebut disahkan, undang-undang yang lama dihapuskan dengan mengambil pasal yang mungkin masih layak dipergunakan. Setiap pasal diperjelas maksud dan tujuannya dan ditambah dengan penjelasannya yang detail. Ini dimaksudkan agar Pemerintah kita memiliki Undang-undang yang benar-benar dihargai oleh investor-investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan begitu Pemerintah mempunyai “harga diri” melalui Undang-undang ini, jangan sampai ketentuan turunannya bertentangan dengan undang-undang yang dimaksud,”tegasnya.

zaman itu belum ada permainan, jadi saya biasa diajak oleh teman untuk berburu, dan karena masih banyak lahan kosong sehingga letak untuk berburu pun jaraknya tidak jauh dari rumah,”katanya. Ia biasanya memulai perburuannya sejak Jam 4 sore dan pulang sebelum jam 10 malam, dengan memakai stelan yang berwarna gelap agar tidak terlihat oleh hewan buruannya. “Awalnya saya hanya ikut saja, lama-lama tertarik sampai akhirnya saya beli senjata untuk menembak dan sampai-sampai saya membeli kendaraan untuk menunjang hobby

saya,”lanjutnya. Dalam berburu ini memang harus dilatih kesabaran dan konsentrasi yang kuat, karena jika tidak, akan susah untuk mendapatkan hewan buruan. Untuk menyalurkan hobby berburunya, ayah tiga orang anak ini bahkan bisa sampai terbang ke Afrika untuk memuaskan hobby berburunya. “Saya pertama kali berburu ke Afrika diajak oleh Yapto pada tahun 1993 selama 27 hari saya disana, tahun 1997 saya berangkat kesana lagi, disana kita melihat perbedaan berburu di Indonesia dan di Afrika Ia menceritakan, jika di Afrika,

Hobi Berburu

Selain dikenal sebagai seorang politisi, Achmad Farial juga dikenal sangat suka berburu, hal tersebut ditunjukan dengan pernah tergabungnya ia sebagai anggota di organisasi Persatuan Pemburu Sedunia (SCI). “Berburu merupakan hobi saya sejak SMP karena ketika saya kecil dulu saya hidup di Palembang dan pada Masih dibenua afrika untuk berburu binatang Zebra


43

PROFIL

berburu diperbolehkan Negaranya dan dianggap sebagai masuknya devisa melalui pariwisata. “Seperti Tanzania menerima devisa dari para pemburu hampir 3 miliar dolar Amerika per tahun. Dan di sana diadakan pengaturan waktu, yaitu 6 bulan untuk waktu berburu dan 6 bulan lagi tertutup untuk berburu. Berburu di sana berbeda dengan di Indonesia, jika mendapatkan ijin untuk berburu dengan jenis binatang yang telah ditentukan dan menembak diluar ke-

kelahiran 1957 ini. Terkait bagi waktu soal Reses Dapil, Lanjut Farial, kita pergi ke dapil, bisa juga dengan ditemani keluarga, dan tidak perlu berlama-lama, dengan dana reses yang telah dialokasikan yang ditujukan untuk mengadakan pertemuan di dapil, tentunya dapat ditangani langsung oleh anggota atau melalui DPC. “Sebenarnya alokasi dana itukan diperuntukkan kepada daerah pemilihan anggota sendiri, maka kita kembalikan saja kepada

Buaya tidak luput dari bidikan seorang Achmad Farial yang memang sangat menyukai hobi menembak ini

tentuan maka dikenakan denda yang harus dibayar. Ketentuan itu sangat keras diterapkan. Berbeda dengan di Indonesia,”jelasnya.

Keluarga dan Pekerjaan

Meskipun disibukkan dengan pekerjaannya sebagai anggota Dewan, ternyata dirinya masih mampu membagi waktunya dengan keluarga besarnya. Pasalnya, menurutnya waktu luang yang ada itu sebenarnya banyak, hanya saja bagaimana memanfaatkan dan mengaturnya dengan baik. “Jika rapat selesai jam 2 siang, lalu dilanjutkan rapat pada malam harinya, jika dijadwalkan lebih baik selebihnya pulang saja ke rumah. Tetapi saya lebih banyak menggunakan Sabtu dan Minggu untuk keluarga,”kata Pria

44

mereka, dan diadakan pertemuan per DPC, PAC atau lainnya yang tujuannya untuk menyerap aspirasi,”jelasnya. Dia mencontohkan, apabila di suatu daerah, anggota mendapat laporan mengenai jalan yang buruk entah itu jalan kabupaten, jalan propinsi atau jalan negara. Jika jalan itu merupakan jalan kabupaten, maka alokasi dana ada pada Gubernur. Tapi seringkali rakyat mengeluh kepada dewan mengenai kondisi jalan di wilayahnya, jadi yang bisa dilakukan adalah menyerahkan kepada pemerintah daerah, ataupun komisi terkait bila memang bukan wewenangnya. Ayah 3 orang anak yang semuanya perempuan ini, mengaku meskipun sebagai salah satu Pimpinan Komisi VII DPR, bahkan bisa dibilang


sudah mencapai posisi karir yang sukses sebagai Wakil Ketua Komisi, ternyata juga pernah mengalami masa sulit yang berat dihadapi oleh dia dan keluarganya. “Saya dulu pernah mengalami masa sulit, bahkan sampai pernah menjual perhiasan kawin untuk kebutuhan sehari-harinya,”kenangnya kepada Parlementaria. Namun ditengah kesulitan tersebut, ternyata bosnya yang orang asing itu, dan tinggal di Filipina, memberikan dia kontrak pekerjaan migas. “Bos saya itu meminta saya bertahan sampai bulan Oktober, untuk menandatangani proyek di Filipina, Manila,”katanya mengenang saat-saat sulitnya mendapatkan pekerjaan. Saat itulah, setelah dia mendapatkan proyek itu, Farial langsung melunasi semua hutangnya termasuk ruko yang digadaikan ke Bank. Selang beberapa lama, dia juga membeli rumah di bilangan Jaksel berikut rumah disekitarnya hingga akhirnya dia memiliki tanah sampai luas keseluruhan kurang lebih sebesar 8300 m2. “Saya membeli rumah saya sebelum menjadi anggota DPR. Sementara untuk rumah yang lain boleh ditempati oleh kerabat saya dengan tetap atas nama saya sebagai pemilik,”ujarnya. Kompleks rumah pertama Farial merupakan rumah kenangan dia bersama keluarganya dikala sulit saat itu, karena berartinya nilai sejarah rumah tersebut, Fahrial tetap membiarkan rumah itu dalam bentuk aslinya bahkan jika ada perbaikan dirinya tetap menyisahkan rumah tersebut seperti sebelumnya. “Jika ada perbaikan, tidak untuk rumah yang pertama saya beli. Bahkan untuk kamar tidur saya tidak ada yang berubah sama sekali,tetap sama,”paparnya.

Harapan bagi Indonesia

Selaku pimpinan Komisi VII DPR sekaligus anggota Dewan dirinya memiliki cita-cita ideal yang ingin dicapai Indonesia kedepannya, khususnya di sektor Ristek, lingkungan hidup, energi dan ESDM. Misalnya saja pada

bidang pertambangan khususnya Migas. Dia mengharapkan Pertamina bisa menjadi perusahaan yang mampu mensupport minyak untuk Indonesia dan bertujuan mensejahterakan rakyat selain itu tidak lagi terbebani oleh biaya-biaya yang dibantu oleh negara (subsidi). “Cita-cita atau keinginan saya, jika Indonesia ingin maju, Pemerintah bisa menjual Migas sesuai dengan harga pasar dan masyarakat mampu untuk membeli. Dana yang selama ini dibebankan untuk subsidi bisa dipergunakan untuk pembangunan di bidang lainnya,”harapnya. Dia juga memimpikan, masyara-

kat dapat lebih menghargai dan menghormati wakil Rakyat sebagai warga terhormat yang mewakili lebih dari 220 juta penduduk di Indonesia. “Jadi saya mengharapkan janganlah selalu dicaci maki atau dihujat karena DPR itu pilihan dari rakyat atau konstituen,”katanya. Maksudnya, kita sebagai anggota Wakil Rakyat memang sepatutnya harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu memperbaiki kondisi yang ada di Indonesia, bukan untuk memperbaiki kepentingan sendiri atau partai politik. Namun dia menyayangkan masih banyak anggota yang mementingkan

DAFTAR RIWAYATJUMLAH HIDUP

RIWAYAT PENDIDIKAN 1. 2. 3.

SMA III Palembang 1975 Oxford College London 19751976 Akademi Pat UNSRI Palembang 1980-1981

NEGARA Nama

H. Achmad Farial

Tempat /Tanggal Lahir

Jakarta, 28-Februari-1957

Agama

Islam

Jabatan

1. 2. 3.

Nomor Anggota

A – 313

Alamat Kantor

Gedung DPR/MPR RI, Nusantara I Lt. 15 Ruang 1511 Jalan Gatot Subroto No. 6 Senayan, Jakpus 10270 Telp/fax. 021-5755 503/504, 021-5756 008/009/020

Nama Istri

Afifah Amirah Farial

Anak

3 (tiga) orang anak

RIWAYAT PEKERJAAN 1. 2. 3. 4.

Kontraktor Pertamina 1981-1983 PT Kramayudha Tiga Berlian 1985 PT Mijahan Karya Utama 19881991 Dirut PT Pendawa Mas Jakarta 1991-1999

PENGALAMAN/JABATAN PADA ORGANISASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

kepentingan politik partai dan golongannya saja. “Jika memang Wakil Rakyat pilihannya tidak berbuat apa-apa maka jangan dipilih lagi di pemilu mendatang tapi yang telah berbuat banyak, tolong dihargai. Itu keinginan saya,”paparnya. Sebenarnya cita-cita Farial yang belum terjawab, dan sangat politis sekali, yaitu sulitnya menyatukan kepentingan dan kata mulai dari pimpinan sampai kepada anggota khususnya dalam memperbaiki hukum dan perundang-undangan (tanpa turunan) kedepannya. (ra/si) ***

Komisi VII (Wakil Ketua) DPR RI Fraksi PPP DPR RI Panitia Anggaran DPR RI

Perbankin Sumsel 1978-1983 Orari Daerah DKI Jaya Perbakin Jaya Persatuan Pemburu Sedunia (SCI) Syariat Islam Indonesia Wakil Sekjen PARMUSI 2003-Skrg Ketua PHP DPP PPP 2003-Skrg Pengkaderan PPP Tingkat Jakarta Pusat


45

KUNJUNGAN KERJA

Komisi I Dukung profesionalisme TNI

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung profesionalisme TNI, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelenggarakan pembinaan kekuatan dan pembinaan territorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat, laut dan udara, serta menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

M

Tim Kunker Komisi I DPR Ri saat mengadakan pertemuan dengan Danrem 045/Jaya, Danlanal Babel, dan Danlanud Belitung di Lanal Babel, Provinsi Bangka Belitung

asa reses persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri dan Komunikasi informasi, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah. Kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung peran Komando Resor Militer (Korem) 045/Garuda Jaya dalam pembangunan kekuatan pertahanan di Wilayah Bangka Belitung. “Komisi I akan membahas aspirasi Danrem 045/Garuda Jaya dalam Rapat Kerja dengan Kemenhan dan Panglima TNI, termasuk dukungan anggaran,” kata Anggota Komisi I Yahya Sacawirya . Dalam Kunjungan Kerja Komisi

46

DPR bidang Pertahanan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman (F-PD), mengadakan pertemuan dengan Danrem 045/Jaya, Danlanal Babel, dan Danlanud Belitung, di Lanal babel, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (9/11). Berbicara hakekat ancaman, Yahya Dewan dari Fraksi Demokrat yang juga Mayjen TNI Purnawirawan mengatakan dulu konsep kita menitikberatkan pada masalah sosial politik, sehingga prediksi ancaman dari dalam, maka wilayah bangka belitung aman. Namun sekarang harus dipandang dari TNI sebagai fungsi pertahanan maka harus lebih banyak melihat sistem pertahanan nasional dihadapkan kepada hakekat ancaman yang datang dari luar. Wilayah Bangka Belitung merupakan corong Barat, konsep perta-


hanan bukan berarti akan menghadapi situasi perang tapi kita harus mempunyai efek getar. Yahya memandang perlu dipersiapkan alutsista dengan tidak melupakan kesejahteraan. Wilayah Babel telah mempunyai Korem, dari 7 Kabupaten/kota, maka minimal harus ada penambahan 2 Kodim di bangka dan 1 kodim di belitung, sehingga dia dapat mempersiapkan kekuatan wilayah darat. Komandan Korem 045/Garuda Jaya Kolonel Gunung Sarasmoro memaparkan bahwa Korem 045/Gaya terbentuk sejak 15 Juni 2010 dengan membawahi Kodim 0413/Bangka dan Kodim 0414/Belitung, serta Tim Intel Korem yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemenuhan personel semikian dengan personel Makorem. Sekalipun terdapat beberapa

kendala seperti personel, materiil, pangkalan sarana Kodal dan dukungan logistik, Gunung mengatakan jajaran Komando Korem telah berupaya secara maksimal mewujudkan tugas pokok yang diembannya. “Pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Korem 045/Garuda Jaya pada TA 2011 dapat dilaksanakan walaupun dengan kondisi yang masih belum optimal,” ungkapnya. Selanjutnya, secara umum Danrem menjelaskan kondisi Satuan Korem 045/Gaya ditinjau dari persiapan operasional meliputi bidang operasi, personel, materiil, Pangkalan dan piranti lunak masih sangat kurang bila dihadapkan pada kesiapan operasional kesatuan. “Perlu diusulkan dibentuknya Kodim Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur,” kata kol Gunung. Selain itu, Kol Gunung memberikan masukkan kepada Komisi Pertahanan DPR RI, dengan dibentuknya Korem 045/Gaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dibentuk Badan Pelaksana Aju Korem seperti Ajenrem, Denbekang, Denkes, dan pendukung lainnya. Kebutuhan lainnya yang sangat mendesak saat ini adalah pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana air bersih yang ada di Makorem, dikarenakan tidak layak dikonsumsi dengan Ph air 2,7. Lainnya adalah mohon dukungan adanya penambahan kendaraan operasional di Makorem 045/Gaya dan pemenuhan pemenuhan atas keterbatasan perumahan Makorem secara kualitas. Dislokasi Makorem 045/Garuda Jaya perlu pertimbangan menjadi satuan Tempur seperti Batalyon Infanteri, agar tidak menghampat koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas pokok.

Anggaran Perumahan

Dalam Kunjungan Komisi I di Provinsi Sulawesi tengah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan Komisi I siap membantu anggaran perumahan bagi prajurit TNI

dan kendaraan operasional bagi TNI Angkatan Darat di Sulawesi Tengah. Berdasarkan informasi, baru 40% prajurit TNI AD di Sulawesi Tengah yang mempunyai rumah, sementara 60% sisanya belum memiliki rumah tinggal sendiri. Hal itu mengemuka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI dengan Komandan Korem 132/Tadulako Kolonel (Inf) Muslimin Akib, Komandan Lanal Palu Kolonel Laut (P) Budi Utomo dan Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Kolonel PNB Palito Sitorus. Pertemuan berlangsung di Markas Korem 132/Tadulako. “DPR telah menyetujui alokasi anggaran untuk perumahan dan kendaraan operasional TNI pada APBN 2012,” ungkapnya. Tubagus mengatakan prajurit TNI tidak boleh berbisnis dan tidak boleh berpolitik serta harus profesional. Untuk itu konsekwensinya negara harus menjamin kesejahteraannya dan seluruh perlengkapan persenjataannya. Tubagus mengungkap tidak hanya persoalan perumahan yang masih kurang di Sulteng, kendaraan operasional pun sangat kurang. “Bagaimana mobilisasi prajurit

TNI bisa cepat ke lokasi kejadian jika kendaraan operasional tidak ada,” tukasnya. Tubagus mengatakan Sulawesi Tengah di samping wilayahnya yang luas, potensi konflik pun cukup besar, untuk itu dirinya meminta agar pihak Korem 132/Tadulako dapat memberikan masukan secara tertulis mengenai berbagai kebutuhan prajurit di lapangan dalam menjalankan tugas. Anggota Komisi I DPR RI Sidharto Danusubroto (F-PDIP) mengungkapkan keprihatinannya mengenai kondisi alutsista yang dimiliki TNI yang sangat tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga. “Kita sering diprovokasi oleh militer negara tetangga, hal ini tidak akan terjadi jika alutsista kita lebih baik,” ungkapnya. Sidharto menambahkan, kekuatan TNI Angkatan Laut kita harus diperkuat terutama untuk menjaga wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. “Marine power kita harus diperkuat,” tegasnya. Selain melakukan pertemuan, Tim Komisi I DPR juga meninjau perumahan milik anggota TNI dan mengunjungi Batalyon Infantri (Yonif) 711/Raksatama serta pengkalan TNI Angkatan Laut. (tim-parle) ***


47

KUNJUNGAN KERJA

Komisi II DPR Apresiasi Stikerisasi Pendataan Pemilih di Sulsel Komisi II DPR RI memuji kinerja KPU Sulsel terkait pandataan pemilih. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufiq Effendi (F-PD) pada rapat koordinasi antara tim Komisi II DPR RI dengan KPU Sulsel, (1/11).

Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan berdialog dengan KPUD Sulsel

Pimpinan rombongan Komisi II DPR RI Taufiq Effendi (kiri)

P

endataan dengan sistem menempelkan stiker pada rumahrumah penduduk dianggap suatu terobosan sederhana namun membawa dampak besar. “Ini kelihatannya kecil namun sangat berarti apalagi di stiker itu tercantum tanggal pemilu, sehingga ini bisa menjadi jaminan bahwa pemilih tidak menggunakan suaranya karena tidak tahu jadwal,” ungkap Taufiq Effendi yang memimpin langsung rombongan

48

Komisi II DPR RI dalam Kunjungan Kerja reses persidangan kali ini. Pertemuan dan dialog antara tim Komisi II DPR RI dan KPUD Sulsel di antaranya membahas evalusi pelaksanaan Pemilu tahun 2009 dan persiapan pemilukada Gubernur/ Wakil Gubernur. Pada kesempatan tersebut, ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas banyak membeberkan kendala serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu. Salah satunya terkait


daftar pemilih tetap (DPT). Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mempertanyakan masalah penanganan perselisihan dan kerusuhan terkait pemilu. Menurut nya, Sulsel sangat identik dengan kerusuhan jika terjadi pemilu. “Bagaimana peran KPU terkait pemilu yang rusuh, dan bagaimana pula upaya yang dilakukan selama ini untuk menyelesaikan riak pemilu yang terjadi itu,” ucap Kyai Aus Hidayat mempertanyakan. Menganggapi hal pertanyaan anggota dewan, Jayadi mengatakan kerusuhan yang biasa terjadi itu setelah adanya pengumuman sehingga KPU tidak ada kaitannya secara langsung. Namun Jayadi juga membeberkan, sejak 2010 sudah ada 15 anggota KPU di Kab/Kota yang dipecat karena persoalan kerusuhan yang terjadi akibat pemilu. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Hanura, Akbar Faizal tidak ingin membahas mengenai mekanisme dan masalah yang dihadapi KPU selama ini. Ia justru memberi semangat. Katanya, orang-orang yang duduk di KPU merupakan manusia yang sangat berjasa. “Anda-anda ini merupakan manusia luar biasa karena pemerintahan akan berjalan selama lima tahun ke depan berkat anda. Pemilu sebagai pilar demokrasi harus tetap kita jaga bersama, sehingga ini bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, sehingga pemilu bisa menghasilkan pemerintah yang berkompeten dalam memajukan bangsa,” ungkapnya memberi semangat. (parle)

Minta Pemkot Solo Selesaikan Sengketa Tanah Sriwedari

Komisi II DPR RI, Komisi yang membidangi masalah pertanahan dan agraria dalam Kunjungan Kerjanya ke prov. Jawa Tengah, meminta agar Pemkot Solo segera menyelesaikan kasus sengketa kepemilikan tanah antara pemerintah Kota Surakarta dengan ahli waris Raden Tumenggung Wirjoyoningrat di lokasi Taman Sriwedari.

H

al itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, yang juga Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo (F-PDIP) saat pertemuan di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) kota Solo, Rabu (2/11). Ganjar mengatakan, penyelesaian sengketa Sriwedari antara Pemkot dan ahli waris sebaiknya dilakukan secara musyawarah. Komisi II DPR juga bersedia menjadi mediator antara dua pihak tersebut. “Sebaiknya kedua belah pihak duduk satu meja dan membicarakan secara kekeluargaan,” sarannya. Ganjar mengaku heran karena keputusan pengadilan sudah ada, tapi tidak dilaksanakan. Dalam kesempatan kunjungannya ke Solo kali ini, tim Komisi II DPR juga akan mencari data di lapangan dari berbagai sumber, baik dari segi sejarah maupun sisi hukumnya. Diharapkan, Komisi II DPR bisa menjadi penengah untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah yang sudah berlangsung puluhan tahun itu. Wakil Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo mengemukakan, salah satu masalah pertanahan di kota Solo adalah Benteng Vastenburg. Kawasan yang menjadi salah satu obyek wisata sejarah di kota Solo ini, Hak Guna Bangunan (HGB) nya akan habis pada tahun 2012 mendatang. Kepada tim Komisi II DPR, FX. Hadi meminta agar mendorong Kementerian Pendidikan & Kebudayaan atau Kementerian Pariwisata & Industri Kreatif segera menentukan status benteng peninggalan Belanda tersebut sebagai Kawasan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo

Cagar Budaya (KCB). “Dengan kehadiran Komisi II DPR ke Solo ini, aspirasi masyarakat Solo sudah kami sampaikan,” tuturnya kepada wartawan usai pertemuan. Ketua Tim Komisi II Ganjar Pranowo mengatakan ada banyak kepentingan dalam permasalahan pengelolaan kawasan benteng peninggalan pemerintah kolonial Belanda itu. Perlunya sikap bijak dan kehati-hatian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. “Ada problem cagar budaya, problem ekonomi, mapun politik. Sehingga dalam mengambil keputusan jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ucapnya. Ganjar menilai, letak benteng Vastenburg memang sangat strategis dan berada di tengahtengah kota. “Saya harap persoalan dapat diselesaikan dengan musya-

warah, juga aspek cagar budaya dan aspek ekonomi dapat berjalan tanpa harus melawan tata ruang yang ada,” katanya. Anggota Komisi II, Alex Litaay (FPDIP) mengapresiasi kinerja BPN Solo karena saat ini 96 % bidang tanah sudah bersertifikat. Alex mengingatkan BPN Kanwil Jawa Tengah, agar lebih arif dalam menghadapi beberapa kasus konflik tanah terutama 3 tahun terakhir, di mana terdapat 343 sengketa. Di samping kasus sengketa tanah Sriwedari antara pemerintah Kota Surakarta dengan ahli waris, kasus yang cukup menarik perhatian adalah sengketa tanah di wilayah Kecamatan Bulus Pesantren Kab. kebumen antara Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan dengan pihak TNI Angkatan Darat.


49

KUNJUNGAN KERJA

Kakanwil BPN Jawa Tengah Dodi Imron Cholid mengakui bahwa sebagian besar kasus sengketa tanah berakhir di pengadilan, namun BPN Jawa tengah juga sudah mulai berusaha melakukan mediasi di lapangan antara pihak-pihak yg bersengketa. Dodi menambahkan dalam 3 tahun terakhir, BPN sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian yang paling baik.

annya terkadang beberapa alat harus dikanibalisasi. Wakil Walikota Surakarta FX Hadi Rudyanto kepada tim Komisi II mengatakan, pihaknya sudah melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada pemerintah pusat. Hal senada

Peralatan e-KTP Masih Kurang

Dalam Kunjungan Kerja ke Kota Surakarta (Solo), provinsi Jawa Tengah, Komisi II DPR RI menemukan adanya kekurangan peralatan untuk mengoperasikan pelayanan KTP elektronik (e-KTP) Selasa (1/11). Ketua Tim Komisi II DPR yang juga Wakil Ketua Komisi , Ganjar Pranowo mengatakan, semestinya pemerintah pusat menyediakan 29 set alat. Namun saat ini yang diterima oleh Pemkot hanya 10 set. Pihak Pemkot menginformasikan, dari 10 set peralatan yang diterima ternyata tidak bisa dioperasikan semuanya, karena ada beberpa yang rusak, jadi dalam pengoperasi-

50


Internet/edorusyanto.wordpress.com

komplek Taman Sriwedari Solo, Jawa Tengah

dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Mamik. Dia akui mesin e-KTP banyak yang rusak hingga sering dilakukan kanibalisasi. Kini yang ditakuti adalah target penyelesaian yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Desember tidak dapat dipenuhi, karena seluruh mesinnya belum sampai. Seperti diketahui, pelaksanaan e-KTP di 197 Kabupaten/Kota ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2011. Komisi II DPR mengakui bahwa animo masyarakat cukup bagus untuk mendaftar e-KTP, namun akhirnya pengerjaan harus sebatas undangan karena keterbatasan alat. Melihat kondisi tersebut, pihak Kementerian Dalam Negeri yang turut mendampingi Komisi II dalam kunjungan kerja kali ini menyatakan, Kemendagri segera mengirimkan sisa alat pada tanggal 12 November 2011. Selain mengunjungi Surakarta, Komisi II juga melanjutkan kunjungan kerja ke kota Salatiga, Jawa Tengah untuk memantau pelaksanaan e-KTP di daerah tersebut. (tim-parle) ***

Pelayanan pembuatan e-KTP di kota Solo, Jawa Tengah

Kejaksaan Diminta Independen Dalam Tangani Korupsi Kepala Daerah Penyelesaian kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap, Walikota Medan, Sumut dinilai berlarut-larut. Pasalnya sejak ditetapkan menjadi tersangka korupsi setahun lalu belum ada tindak lanjut pengembangan perkara ini.

P

ublik dapat menilai tekanan politiklah yang membuat aparat kejaksaan tidak berani bertindak karena walikota adalah Pembina Partai Demokrat, Sumatera Utara. ”Kalau kita lihat daerah lain Bupati Tegal, tiga bulan setelah ditetapkan tersangka langsung ditahan itu dari PDI Perjuangan. Nah kalau Rahudman Harahap, Walikota Medan, diakan Dewan Pembina Partai Demokrat di Sumut ini, apa karena itu aparat kejaksaan belum ada tindak lanjut pengembangan kasus?,” tanya anggota Komisi III dari FPDIP Trimedya Panjaitan dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Sumut di Kantor Kajati, Medan, Sumut, Senin (31/10). Ia juga memaparkan tindakan cepat aparat kejaksaan terhadap mantan Bupati Tobasa, Sumut yang juga terjerat kasus korupsi. Walaupun telah mengembalikan uang yang menjadi kerugian negara, ia tetap diadili dan divonis 2 tahun penjara. “Apa hukum ini dikendalikan kekuasaan. Kami dari Komisi III berharap kejaksaan dapat meningkatkan kinerja, menjaga independensi, paling tidak mendekati kinerja KPK,” lanjut Trimed. Lebih jauh wakil rakyat dari dapil Sumut II ini mengkritisi laporan Kajati yang menyebut ada 12 Kejari yang ternyata nihil kasus korupsi. “Ini karena benarbenar tidak ada kasus korupsi, atau karena tidur?” Dalam pertemuan yang merupakan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumut ini, anggota Komisi III dari FPAN Yahdil Abdi Harahap menyoroti laporan Kajati yang tidak me-

Pertemuan Komisi III DPR RI dengan Jajaran Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Sumut di Kajati, Medan

nyebutkan kasus illegal logging yang telah ditangani di Sumatera Utara. “Kenapa masalah illegal logging tidak disebutkan disini. Ini kejahatan serius yang terorganisir dan bersifat masif bukan masyarakat biasa yang mencuri kayu. Kasus ini banyak terlihat di dapil saya Sumut 2, yang bermasalah siapa, kehutanan, kepolisian atau kejaksaan,” tandasnya. Sementara itu Edi Ramli Sitanggang anggota Komisi III dari FPD menyoroti tidak berjalannya hirarki dalam organisasi kejaksaan. Ada kecendrungan Jaksa Tinggi tidak memiliki kewibawaan terhadap Kejari. “Ini akibat sentralistik yang masih berlangsung di Kejaksaan, penetapan kepala seksi saja masih dari Kejagung,” katanya. Berbeda dengan institusi Kepolisian dan Pengadilan yang sudah berhasil mendelegasikan sebagian

kewenangan, seperti Kapolres sudah dapat diusulkan Kapolda. Pengadilan juga sudah mulai membaik, pejabat di Pengadilan Negeri diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. “Seharusnya Kajati bisa mengusulkan Kajari, dipecat apabila tidak berhasil atau promosi kalau dinilai bagus.” Menjawab hal ini Ketua Kejaksaan Tinggi Sumut, A.K. Basyuni Masyarif menyatakan proses penetapan Walikota Medan sebagai tersangka korupsi dilakukan oleh pejabat sebelumnya. “Kalau keputusan itu terburuburu memang itu faktanya,” paparnya. Sebelum melimpahkan ke pengadilan ia berprinsip semua harus memenuhi syarat formil dan materil. Sejauh ini menurutnya kondisi itu belum dapat dipenuhi. “Semua sekarang menyalahkan saya tapi sementara ini bukan pekerjaan saya. Jadi posisinya seperti


51

KUNJUNGAN KERJA

mundur kena maju kena.” Kondisi ini menurutnya telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung. Bahkan tim dari KPK secara khusus juga sudah melakukan supervisi terhadap kasus ini. Ia meminta segenap pihak bersabar menunggu seluruh proses dapat dilengkapi. Saat ini menurutnya kejaksaan sedang meminta BPKP melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kerugian negara dalam kasus kredit bermasalah yang mencapai Rp. 5 milyar. “Saya harus menata ulang administrasi perkara yang memenuhi syarat formal dan materil,” tekannya. Ketua Komisi III Benny K. Harman yang memimpin jalannya pertemuan meminta kejaksaan serius menuntaskan perkara dugaan korupsi Walikota Medan. Ia juga meminta diperlihatkan bukti surat permohonan izin pemeriksaan kepala daerah yang telah diajukan kepada presiden. “Kami pernah dibohongi habis-habisan, pernah dijelaskan ada surat nomor sekian, tahu-tahu surat itu tidak pernah ada. Ini pernah terjadi tapi saya tidak mau sebut propinsinya,” imbuhnya. Ia memberi apresiasi setelah su-

rat tersebut ternyata dapat ditunjukkan oleh Kajati. Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini juga meminta aparat kejaksaan tidak ragu untuk menindak politisi bermasalah termasuk dari partai berkuasa. “Partai Demokrat tidak ada maksud, tidak punya niat melindungi, tidak ada. Gubernur, menteri saja tidak dilindungi apalagi walikota begitu. Jadi kejaksaan bangkitlah, bergeraklah. Itu ajakan kami, terlalu lama kita tidur lelap,” tegas Benny K. Harman.

Ruang Biologis Rutan Polda Sumut

Kebijakan Kapolda Sumut untuk menyediakan ruang biologis bagi para tahanan mendapat sorotan anggota Komisi III DPR RI. Apabila tidak diterapkan dengan hati-hati kebijakan tersebut dinilai akan membawa dampak negatif, seperti penjara dianggap bukan lagi dianggap sebagai tempat orang yang dihukum sehingga upaya memberikan efek jera menjadi tidak efektif. “Ruang biologis ini bisa mengundang orang semakin banyak masuk tahanan, ini soal yang selalu menim-

Komisi III DPR RI saat mengunjungi markas Direktorat Polisi Air Polda Sumut di kawasan pelabuhan Belawan.

52


bulkan perbedaan pendapat apakah pantas?” tanya anggota Komisi III Martin Hutabarat saat pertemuan dengan Kapolda Sumut dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Selasa (1/11/11). Menjawab hal ini Kapolda Sumut Irjen Wisjnu Amat Sastro menjelaskan kebijakan menyediakan ruang biologis bagi para tahanan semata-mata memperhatikan masalah HAM. Apalagi hasil penilitian yang dilakukan oleh Kemkumham menemukan 70 persen tahanan cendrung melakukan tindakan yang dilarang karena kebutuhan seks mereka terhambat. “Ini kebijakan yang baru berjalan 3 bulan yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Kita akan evaluasi apabila ternyata lebih banyak jeleknya, kita akan tutup,” kata Kapolda.

Tinjau Polisi Air di Belawan

Dalam kunjungan ke markas Direktorat Polisi Air Polda Sumut di kawasan pelabuhan Belawan, anggota Komisi III mendapat penjelasan minimnya sarana pendukung patroli untuk mengatasi tindakan kejahatan di laut seperti illegal fishing dan penyeludupan. “Kita perlu mendukung pengadaan armada kapal patroli yang saya nilai masih jauh dari memadai. Tapi itu baru dapat kita perjuangkan dalam pembahasan APBN-P nanti,” kata anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Jamil, usai mendengar paparan Direktur Ditpolair Polda Sumut, Kombes Ario Gatut Kristianto. Menurut Ario setidaknya ada tiga tantangan Polair dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan di perairan yaitu, kondisi wilayah yang luas, pantai yang terbuka lebar, serta terbatasnya sarana pendukung dan SDM. “Kita masih mengoperasikan kapal patroli kayu yang tentu kalah cepat dengan kapal penjahat,” tandasnya. Masalah lain adalah belum tuntasnya batas wilayah di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia. Yang terkena dampaknya adalah nelayan Indonesia, mereka ditangkap karena

didakwa beroperasi di wilayah laut Malaysia. Peralatan dan ikan hasil tangkapan mereka disita, kondisi yang jelas memberatkan mereka.

Lapas Over Kapasitas

Tim Kunjungan Kerja (kunker) Komisi III DPR RI – Banten yang dipimpin Tjatur Sapto Edy mengkritisi padatnya penghuni Lapas Serang. Hal ini disampaikan pada pertemuan dengan Kanwil Kemenkumham Banten Senin, 31/10 yang dilaksanakan di ruang serbaguna DR. Sahardjo, Lapas Serang, Banten. Masalah over kapasitas ini ditanggapi oleh Kakanwil Kemenkumham Imam Santoso yang mengatakan bahwa Banten telah mempersiapkan Lapas Cilegon yang direncanakan selesai awal 2012, serta adanya lahan untuk pembangunan LP Narkoba di Serang yang rencananya di juga akan dibangun Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) dan Rumah Sitaan Negara yang sampai saat ini masih menumpang di gedung rumah tahanan negara Serang. “Kami menunggu penyerahan secara resmi dari pemerintah daerah dan sementara itu kami mengusulkan untuk penyediaan anggaran fisiknya untuk tahun 2012 melalui usulan anggaran yang dikoordinir oleh Setjen Kemenkumham tembusan Ditjen pemasyarakatan” jelas Imam. Secara keseluruhan Tim Kunker Komisi III –Banten ini memberikan apresiasi pada kondisi Lapas Serang khususnya di bidang kebersihan dan kerapihan. Ketika menyangkut adanya blok khusus yang ada di Lapas Serang, Anggota Tim Kunker Syarifuddin Sudding mempertanyakan penempatan penghuni pada Blok Santri yang ditengarai belum mempunyai kriteria yang jelas. “Apakah disini ada perlakuan diskriminatif dengan penempatan orang-orang di blok khusus atau blok yang lain. Karena pada dasarnya para narapidana ini harus diperlakukan sama”, ujarnya. Diharapkan lebih lanjut Kepala Lapas dapat menentukan Regulasi yang tegas dan berkriteria adil dalam penempatan penghuni lapas.

komisi III DPR RI saat mengadakan pertemuan dengan jajaran pengadilan se-wilayah Banten

Kemerdekaan Hakim

Hakim harus memiliki kemerdekaan dalam memutus sebuah perkara. Jangan hanya gara - gara banyak orang perpendapat maka hakim akan terpengaruh dan mengikuti pendapat tersebut. “Pendapat orang banyak belum tentu benar! Keadilan bukan didasari kepentingan banyak pihak. Keadilan itu datang dari Allah SWT dan hati nurani yang bersih” Hal ini disampaikan Tjatur dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan jajaran pengadilan se – wilayah provinsi Banten pada Selasa, 1/11 di Kantor Pengadilan Tinggi Banten. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Soemarno, menyampaikan pemaparannya mengenai pengawasan di Pengadilan Tinggi Banten. Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan pengawasan ke Pengadilan Negeri se-wilayah Banten 2 kali dalam setahun dalam rangka tertib administrasi dan tidak tertutup kemungkinan dilakukan lebih dari dua kali. Selain melakukan hal tersebut, evaluasi juga menjadi satu hal penting yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten, evaluasi dilakukan kepada satuan kerja di Pengadilan Tinggi Banten dan juga satuan kerja yang berada di pengadilan negeri yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Banten. Evaluasi yang

sedang digalakkan oleh Pengadilan Tinggi Banten yaitu mengenai perkara yang belum diputus lewat dari enam bulan. Kalau ada majelis yang belum memutus perkara lebih dari enam bulan maka akan mendapat teguran dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten. “Tapi kami tidak sekedar menegur, melainkan juga meneliti dan menanyakan alasannya mengapa dan apa kendalanya putusan tersebut belum putus dalam jangka waktu lebih dari enam bulan. Selanjutnya akan diberikan apa solusinya” ujarnya. Sementara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten menekankan pemaparannya pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten. “ Seluruh satuan kerja sudah mengembangkan website dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun” ujar Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Tharir Hasan. “Hal ini merupakan langkah nyata yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam mengimplemetasikan Tranparansi Putusan di Pengadilan” sambungnya lagi. Keberadaan sarana website juga dimanfaatkan oleh para satuan kerja pengadilan agama se – wilayah Banten untuk memuat laporan penggunaan dan pengelolaan PNBP. (ry/iky)


53

KUNJUNGAN KERJA

DPR Dukung Program CTI di Sulawesi Utara

Komisi IV DPR RI mendukung program Coral Triangle Initiative (CTI) di provinsi Sulawesi Utara. Hal itu mengemuka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dengan jajaran Pemprov. Sulawesi Utara dan Kementerian Kalautan dan Perikanan (KKP) di Kota Manado (31/10).

K

Ketua Tim Komisi IV DPR RI, Hj. Anna Muawanah

etua Tim Komisi IV DPR RI, Hj. Anna Muawanah (F-PKB) dalam sambutannya menjelaskan, Komisi IV pada tahun anggaran 2011, telah menyetujui anggaran untuk pembangunan gedung Sekretariat Regional CTI di Manado sebesar 25 milyar Rupiah. Namun dirinya mempertanyakan serapan anggaran yang baru mencapai 10 milyar. “Pada APBN 2011 kita anggarkan 25 M untuk CTI, tetapi kenapa baru terserap 10 M,” ucapnya mempertanyakan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menambahkan, untuk APBN tahun 2012 pemerintah dan DPR telah menganggarkan sebesar 48,2 M untuk program CTI. Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara , Djouhari Kansil dalam sambutannya menyatakan, kebanggaan dan terima kasihnya atas terpilihnya Manado sebagai tempat berdirinya kantor sekretariat regional CTI. Sejak penandatanganan Deklarasi Para Pe-

54

mimpin negara Anggota Coral Triangle Initiative pada CTI Summit 15 Mei 2009 yang lalu di Manado, pemprov telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung program CTI tersebut. “Kami bangga sebagai warga Sulut, karena kantor sekretariat CTI ada di wilayah kami,” ungkapnya. Wagub menambahkan, pemerintah dan masyarakat Sulut siap menyukseskan program-program CTI. Eko Rudianto, Direktur Tata Ruang laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pemaparannya mengatakan, inisiatif Segitiga Karang Dunia (Coral Triangle Initiative) mulai dikemukakan oleh delegasi Indonesia pada APEC Leaders Summit di Australia 8-9 September 2007 lalu. “Realisasinya pada CTI Summit di Manado 2009 lalu,” ungkapnya. Anggota CTI adalah : Indonesia, Malaysia, papua New Guinea, Philippines, Solomon


Islands, Timor Leste. Dengan mitra : USA, Australia, ADB, TNC, CI, dan WWF. Lebih lanjut Eko menjelaskan, di dunia saat ini ada tiga zona konservasi, yakni hutan (Amazon), Flora dan Fauna (Kongo-Afrika Barat), Kelautan (CTI) yang dikenal dengan Segitiga Karang Dunia, di mana terdapat lebih dari 500 spesies karang, lebih besar dari Great Barrier Reef di Australia. “Ada 300 lebih spesies ikan, 7 spesies penyu dari 8 yang ada di dunia berada di kawasan ini,” ungkapnya. “betapa kayanya wilayah ini dalam keanekaragaman dunia, bahkan wilayah ini menjadi tempat bertelurnya sejumlah spesies ikan tuna,” tambahnya. CTI tidak hanya bicara terumbu karang, tetapi juga perikanan dan ketahanan pangan. Terkait serapan anggaran, Eko menjelaskan, pada tahun 2010 hanya 5M dari Kemenkeu dan baru terpakai 2,5M, karena ada beberapa item yang tidak disetujui oleh Kemenkeu mengingat waktu lelang sudah selesai dan tidak boleh dengan penunjukan langsung. Sementara itu, dalam bidang pertanian anggota Komisi IV Siswono Yudo Husodo (F-PG) menyatakan dukungannya terhadap program Pulau Bumu atau Spice Island, karena potensinya sangat besar di Sulawesi Utara. Di samping itu, Sulut yang dahulu dikenal dengan sebutan “nyiur melambai” perlu mengembalikan kejajayaan mas lalunya, dengan hasil budidaya kelapa. “VCO atau Virgin Coconut Oil dan sabut kelapa untuk bahan jok mobil pasarnya sangat bagus di dunia, juga vanilla dari Sulut

adalah salah satu yang terbaik di dunia,” ungkapnya. Pihak Kementerian Pertanian terutama Direktorat Pengolahan Hasil dan Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian perlu lebih berperan untuk mengembangkan hasil-hasil produk pertanian. “Anggaran direktorat selalu kita naikkan setiap

tahun tapi kami belum melihat hasil yang nyata,” ujarnya. Menanggapi pertanyaan anggota dewan, pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan prov. Sulut mengemukakan, salah satu alasan terus menurunnya produksi kelapa di Sulut adalah karena 20% pohon kelapa yang ada sudah tua dan

tidak produktif, di samping itu ada beberapa perusahaan mebel dan furnitur menggunakan bahan baku dari batang pohon kelapa, hal ini berakibat semakin berkurangnya populasi pohon kelapa di samping lambatnya program peremajaan. (parle)

Minta RTRW Kabupaten Raja Ampat Dibenahi

S

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah daerah provinsi Papua Barat dan Pemkab Raja Ampat segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah – Provinsi (RTRW-P) Papua Barat, mengingat banyak yang menyalahi peruntukan.

ebagaimana diketahui 80% wilayah Kab. Raja Ampat adalah berupa hutan lindung dan kawasan konservasi perairan dan kelautan yang diakui secara internasional. Hal itu dikemukakan ketua tim Komisi IV DPR RI, E. Herman Khairon saat pertemuan dengan Bupati Raja Ampat beserta jajarannya yang berlangsung di kantor Bupati Raja Ampat (1/11). Herman Khaeron mengatakan, banyak bangunan milik pemerintah daerah, kantor-kantor dinas kabupaten dan kawasan perumahan milik pemerintah daerah dan DPRD Kab. Raja Ampat berdiri di atas lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan lahan konservasi. “Situasi keterlanjuran ini kan perlu diselesaikan, jangan sampai pembangunan menyalahi aturan dan menambrak RTRW,” ujar Herman saat memberi sambutan. Kepada pihak Pemprov Papua Barat dan Pemkab. Raja Ampat serta Kementerian Kehutanan, Herman sudah mengingatkan untuk mengatur kembali RTRW-P, apakah masih memungkinkan perubahan status atau alih fungsi untuk kepentingan pemda dan rakyat. “Mempertahankan lahan untuk hutan lindung dan konservasi itu penting, tetapi jangan sampai mengorbankan kesejahteraan rakyat,” tukasnya menegaskan. Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan

Tim Komisi IV DPR RI saat mengunjungi objek wisata Raja Ampat di Provinsi Papua Barat

dan Perikanan, Sudirman Saad dalam keterangannya mengatakan, Kab. Raja Ampat di Papua Barat masuk dalam tiga zona penting konservasi dunia setelah dikukuhkannya sebagai salah satu wilayah segitiga terumbu karang dunia atau “World Coral Triangle”, disamping hutan Amazon di Brazil, dan konservasi flora dan fauna di Kongo Afrika Barat . “Presiden RI saat konferensi di Rio de Jeneiro, menegaskan komitmen Indonesia untuk mengkonservasi 20 juta hektar laut kita pada tahun 2020, termasuk di dalamnya kawasan perairan Raja Ampat,” ungkapnya. Usai pertemuan dengan Bupati Raja Ampat Drs. Marcus Wanma, M.Si, rombongan tim Komisi IV DPR RI

melanjutkan peninjauan ke kampung wisata Arborek, distrik Meos Mansar Kep. Raja Ampat yang berjarak 2 jam perjalanan dengan speedboat dari ibukota kabupaten, untuk melihat dari dekat pelaksanaan program Cormep II, yakni program konservasi sumberdaya laut yang melibatkan masyarakat Raja Ampat. Turut serta pada kunjungan kerja kali ini, anggota Komisi IV DPR RI Hj. Iti Octavia Jayabaya, Sri Hidayati, dan Anton Sukartono Suratto (F-PD), Robert Joppy Kardinal, Adi Sukemi, dan Capt. Anthon Sihombing (F-PG), I Made Urip dan Honing Sanny (F-PDIP), H. Ma’mur Hasanudin (F-PKS), Peggi Patricia Pattipi (F-PKB), dan HA. Murady Dharmansyah (F-Hanura). (tim-parle)


55

KUNJUNGAN KERJA

DPR Nilai Produksi Migas Belum Optimal

Tujuan kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Maluku ini dalam rangka menyerap aspirasi dan mendapatkan informasi tentang perkembangan dan masalah yang dihadapi serta apa yang dibutuhkan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Maluku, khususnya terkait dengan bidang tugas Komisi VII.

H

Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Achmad Farial

al ini diungkapkan Ketua Tim Komisi VII, Achmad Farial (FPP) saat pertemuan dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, di kantor kegubernuran Maluku, Senin (31/10). Menurut Farial, di bidang energi kita masih menghadapi tantangan utama, berupa peningkatan kebutuhan dan konsumsi yang tidak diimbangi secara proporsional oleh peningkatan pasokan dan ketersediaan. “Peningkatan produksi pertambangan mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi belum dapat dilaksanakan dengan optimal,” ujarnya. Saat ini Komisi VII sedang melaksanakan proses perubahan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kata Farial seraya menambahkan perubahan dimaksud untuk

56

memperbaiki tatakelola minyak dan gas bumi kita. Sementara, lanjutnya, di bidang pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Komisi VII telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Minerba yang secara khusus melakukan telaah dan evaluasi tentang pengelolaan pertambangan Minerba dan ketaatannya terhadap UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Tentunya hal ini sangat berkaitan erat dan perlu mendapat perhatian, mengingat Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi, dan terdapat juga pertambangan mineral yang cukup besar,” ujarnya. Terkait dengan sektor ketenagalistrikan, Farial menjelaskan, bahwa kita juga masih dihadapkan pada per-


soalan keterbatasan pasokan yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan. Terlebih lagi di Provinsi Maluku yang juga masih terdapat masalah pemenuhan kebutuhan listrik. “Padahal provinsi ini juga memiliki sumber energi yang dapat dikembangkan,” kata Farial. Begitu juga dengan bidang lingkungan hidup serta riset dan teknologi (ristek) perlu mendapatkan perhatian yang serius, khususnya terkait dengan kerusakan dan upaya konservasi lingkungan hidup, serta pengembangan ristek sebagai upaya untuk peningkatan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang kita miliki. Farial berharap, kunjungan kerja ini dapat mencapai tujuan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan dukungan terhadap program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Sementara Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu dalam paparannya mengatakan, salah satu potensi minyak dan gas bumi yang saat ini mendapatkan penanganan kami di Provinsi Maluku adalah Lapangan Abadi Blok Masela yang terletak di Wilayah Kerja pertambangan (WKP) Provinsi Maluku. Selain potensi gas dan minyak bumi, jelasnya, Provinsi Maluku juga memiliki potensi energi tenaga listrik berupa tenaga panas bumi dan tenaga air. Untuk energi tenaga listrik panas bumi memiliki potensi sebesar 268 Mwe, sedangkan untuk energi listrik tenaga air memiliki potensi kurang

lebih sebesar 191 kilo watt, ujarnya. PT. PLN telah beroperasi di Provinsi Maluku dan telah melaksanakan pemasangan listrik dengan ratio elektrifikasi sekitar 60 persen, tambahnya. Kendala yang dihadapi PT. PLN saat ini, jelasnya, adalah mengenai penggunaan bahan bakar MFO untuk pembangkit 25 megawatt di Hative Kecil, karena harus dipasok dari Makassar, sedangkan ada terminal Pertamina di Waiame. Ia berharap adanya dukungan pemerintah pusat melalui Komisi VII DPR untuk membantu terealisasinya upaya-upaya dimaksud. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Maluku terdiri atas 15 orang anggota, rombongan tim dipimpin Achmad Farial (F-PP) dan sejumlah anggota lintas fraksi, Milton Pakpahan, Siti Romlah, I Wayan Gunastra, dan Achmad Syafi’i dari FPD; Arsyadjuliandi Rachman, Syamsul Bachri, dan Halim Kalla dari F-PG; Daryatmo Mardiyanto, Isma yatun, dan Dewi Aryani Hilman dari F-PDI Perjuangan; Agus Sulistiyono dan Nur Yasin dari F-PKB; Pius Lustrilanang dari Fraksi Partai Gerindra; dan M. Ali Kastella dari Fraksi Partai Hanura.

Prihatin Dijatahi BBM 1 Persen

Komisi VII DPR merasa prihatin Provinsi Maluku dijatahi BBM 1 persen dari kuota nasional karena 90 persen wilayahnya adalah laut. “Saya merasa sedih Provinsi Maluku dijatahi BBM 1 persen dari kuota nasional,” kata Daryatmo Mardiyanto dari F-PDI Perjuangan saat berdialog dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu dalam rangka kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Maluku, Senin (31/10). Menurut Daryatmo, memang tidak pernah ada data yang sama antara Pemda, BPH Migas dan Pertamina serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Saya sampai binggung, koq bisa data ini dimanipulasi seperti ini,” herannya. Jadi kalau ada data yang sama kami berharap men-

jadi pegangan bagi Pemda untuk data yang standar tentang nelayan, budidaya ikan maupun transportasi laut bagi daerah ini, tambahnya. Karena, lanjutnya, Kementerian ESDM sebelumnya menyebutkan dengan amat sangat pasti bahwa harga BBM di Papua sampai ke puncak gunung harganya Rp 4.500,-/liter. Kenapa harga bensin di kabupaten Maluku Barat Daya mencapai Rp 20.000,/liter, kata Daryatmo dengan rasa heran. “Berarti Kementerian ESDM berbohong, karena mengatakan di seluruh wilayah harga BBM Rp 4.500,/liter,” tegasnya. Daryatmo menambahkan, UU No.22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan energi sebagai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Karenanya kalau ada harga BBM yang berbeda itu amat menyakitkan, tambahnya. Untuk itu, saya dapat diberikan angka finalisasi yang tepat atas sebuah data yang standar tentang nelayan, budidaya ikan maupun transportasi laut yang memerlukan bahan bakar solar itu supaya jelas, dan disitulah kita bisa menelusuri masalah ini. “Nanti setelah pulang dari Maluku, Komisi VII akan memperdalam masalah ini dan akan kita kejar habis, jangan sampai orang paling timur justru paling menderita. Salah-salah nanti Maluku lepas juga dari NKRI, tapi kami tidak menginginkan untuk itu, karena kami cinta Maluku,” himbunya. Sementara Gubernur Provinsi Maluku, Karel Albert Ralahalu juga merasa heran dengan sikap pemerintah pusat. Betapa tidak, Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Provinsi Maluku hanya dijatahi 1 persen dari kuota nasional. “Saya baru tahu hari ini bahwa kita di Maluku hanya mendapatkan jatah minyak 1 persen dari kuota nasional,” ujar Karel. Jatah BBM yang hanya 1 persen untuk Provinsi Maluku dari kuota nasional terungkap saat PT. Pertamina menyampaikan hal itu dalam pertemuan tersebut.

Karel mengatakan, jatah ini sangat tidak masuk akal bila dibandingkan dengan wilayah Maluku. Karena, lanjutnya, di Maluku ada ratusan kapal ikan yang melakukan operasi. “Coba kita lihat di laut Arafura, laut Banda, berapa banyak kapal yang beroperasi, terus dari mana mereka memperoleh jatah BBM,” tegasnya. Menurutnya, jatah 1 persen dari total minyak nasional untuk Provinsi Maluku tidak cukup untuk Maluku. Apalagi wilayah Maluku terdiri dari pulau-pulau yang membutuhkan banyak BBM. “Berapa banyak kapal ikan yang melayari laut di Maluku, itu ‘kan membutuhkan BBM yang tidak sedikit jumlahnya,” paparnya. Ia berjanji dalam waktu dekat akan memperjuangkan jatah BBM untuk Maluku di pemerintah pusat, terutama Pertamina untuk dinaikan. “Kita akan perjuangkan jatah untuk Maluku. Masa jatah Maluku hanya 1 persen dari total kuota BBM nasional. Ini ‘kan sangat tidak masuk akal,” jelas Karel dengan rasa keheranannya. Sementara Ketua Komisi B DPRD Maluku, Melky L. Frans meminta kepada Pertamina untuk melakukan distribusi bahan bakar secara merata di seluruh kabupaten/kota di Maluku. Akibat pendistribusian yang tidak merata membuat sejumlah kabupaten/kota di Maluku mengalami kekurangan jatah BBM. Coba bayangkan, kata Melky, harga bensin di kabupaten Maluku Barat Daya mencapai Rp 20.000,-/liter. “Ini ‘kan sangat menyengsarakan rakyat,” tegasnya. Bahkan, lanjutnya, untuk mendistribusikan BBM ke kabupaten/kota di Maluku, masyarakat atau pengusaha harus menggunakan kapal-kapal penumpang yang resikonya cukup berat untuk keselamatan kapal dan penumpangnya. “Kami sudah bertemu dengan BP Migas meminta perhatian mereka terkait dengan distribusi BBM di Maluku. Distribusinya harus merata dan harus menggunakan sarana transportasi yang layak, sehingga tidak berpengaruh terhadap harga jual,” himbuhnya.


57

KUNJUNGAN KERJA

Ia mengusulkan kepada Komisi VII agar ada penambahan kuota bagi daerah Maluku dan perbesar BBM bersubsidi. Karena minyak di daerah perbatasan Maluku Barat Daya yang pulau-pulau kecil itu harganya di atas Rp 20.000,-/liter, itu pun untuk mendapatkannya juga sangat sulit. “Ini ‘kan ironis sekali dengan masyarakat disana yang sudah miskin sulit pula untuk mendapatkan minyak,” tuturnya.(iw)/foto:iw/parle.

Siap Bantu Maluku

Perjuangan Pemerintah Provinsi Maluku, baik eksekutif maupun legislatif untuk mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen terkait dengan pengelolaan Blok Migas Abadi Masela hingga saat ini belum juga menunjukan titik temu. Bahkan upaya untuk mendapatkan hak tersebut terancam hilang, dengan munculnya klaim dari Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan PT. Pertamina yang ingin mendapatkan PI tersebut. “Saya memberi aspresiasi yang positif kepada pemerintah provinsi dan rakyat Maluku yang begitu gigih untuk memperjuangkan PI tersebut. Oleh karena itu saya selaku anggota Komisi VII DPR bersama te-

man-teman yang hadir disini, siap membantu untuk memperjuangkan hal tersebut kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM,” ujar Milton Pakpahan Politisi dari Fraksi Partai Demokrat, Milton mengatakan, masalah yang saat ini muncul terkait dengan pengelolaan Blok Migas Masela yakni klaim mengklaim batas wilayah Blok Masela. “Saya kira permasalahan yang terjadi saat ini adalah klaim mengklaim batas wilayah yang dipersoalkan oleh Provinsi Maluku dan Provinsi NTT. Maka Komisi VII DPR dalam hal ini siap membantu pemerintah provinsi dan rakyat Maluku untuk mendapatkan 10 persen tersebut,” jelasnya. Apalagi sampai saat ini PI 10 persen belum ditandatangani oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tambahnya. Menurut Milton, Blok Masela yang memiliki kandungan Migas yang cukup besar memiliki persoalan yang sangat unik. Masalah ini cukup unik, kata Milton. Untuk itu, lanjutnya, kita akan mendorong hal ini untuk dibicarakan dengan Kementerian ESDM, sehingga masalah pengelolaan PI 10 persen Blok Masela dapat terselesaikan, tuturnya. Syamsul Bachri anggota Komisi

Anggota Komisi VII DPR RI, Milton Pakpahan

58


VII dari Fraksi Partai Golkar juga memberi dukungan yang sama terkait dengan masalah Blok Masela ini. “Komisi VII setelah kembali ke Jakarta akan mengundang Kementerian ESDM untuk meminta penjelasan terkait dengan belum ditandatanganinya PI 10 persen tersebut,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Provinsi Maluku, Karel Albert Ralahalu dalam pertemuan itu mengakui, bahwa hingga saat ini pemerintah pusat belum memastikan siapa yang akan mengelola PI 10 persen Blok Migas Masela. “Jadi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku saat ini adalah belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait dengan siapa yang memiliki hak mengelola Blok Masela,” jelasnya. Menurutnya, sesuai dengan undang-undang, Blok Masela masuk dalam wilayah Republik Indonesia yang ada di Provinsi Maluku. Karena masuk dalam wilayah Provinsi Maluku sehingga sebagai wilayah penghasil, maka Provinsi Maluku berhak mendapatkan PI 10 persen itu, himbuhnya. Ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku, Melky L. Frans, menambahkan hak pengelolaan PI itu adalah hak daerah penghasil. Karena berada dalam Provinsi Maluku maka dia bagian dari kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang, dan tidak ada alasan untuk secepatnya Kementerian ESDM menerbitkan itu kepada provinsi sebagai wujud tanggungjawabnya sebagai ibu atas daerah ini, kata Melky. Dia berharap dengan kehadiran Komisi VII DPR ke Provinsi Maluku kiranya dapat membantu daerah Maluku dan mendorong agar Kementerian ESDM yang baru ini dapat mempercepat SK-nya. “Kami sebagai wakil rakyat Maluku tidak mau mengecewakan hati rakyat Maluku, untuk itu kami minta kepada Komisi VII DPR untuk ikut berpartisipasi memperjuangannya,” pintanya.(tim-parle)

Komisi VII DPR RI Minta Sumber Energi Lokal Dimanfaatkan Optimal

Tantangan yang kita hadapi di sektor energi saat ini adalah pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri yang meningkat cepat. Menghadapi kondisi demikian, upaya yang mesti dilakukan adalah mengutamakan pemanfaatan sumber energi lokalsecara optimal bagi peningkatan dan pemerataan kemampuan supply energi.

H

al tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI (Tim Kunker) ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Azwir Dainitara saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim di ruang rapat Istana Gubernuran Sumbar, Padang, beberapa hari lalu. Azwir mengatakan, kemampuan supply tersebut tidak hanya dari sisi pasokan, namun juga dari sisi infrastruktur untuk pendistribusian energi. Dengan adanya potensi air yang cukup besar di Sumbar, menurut Azwir pemanfaatan potensi air merupakan suatu langkah yang tepat dan perlu terus ditingkatkan kapasitasnya. “Berdasarkan data yag ada pada kami, potensi tenaga air di Sumbar diperkirakan dapat mencapai 1200 MW namun baru dimanfaatkan sekitar 40%,” ujar politisi dari Fraksi Golkar ini. “Kami juga terus memonitor pembangunan PLTU berkapasitas 2x112 MW di wilayah Teluk Sirih Sumbar, yang merupakan bagian dari program pembangunan PLTU 10.000 MW Tahap I,” tambahnya. Pembangunan PLTU Teluk Sirih menurutnya sangat strategis, mengingat kemampuan produksi listrik dari PLTA maupun PLTM yang ada saat ini di Sumbar berada jauh di bawah kapasitas terpasangnya akibat penurunan debit air terutama di musim kemarau. “Upaya-upaya seperti ini patut didukung dalam rangka percepatan pemerataan aksesmasyarakatterhadap energi,” papar Azwir.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI (Tim Kunker) mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Pemda Sumbar) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diberikan peranan dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya sektor energi dan mineral. “Dalam rangka meningkatkan PAD Sumbar, saya mengusulkan bagaimana caranya agar BUMD bisa ikut berperan dari sektor kelistrikan,” papar Bobby saat pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim di Istana Gubernuran di Padang Sumatera Barat, beberapa hari lalu. Di Sumatera Barat menurut Bobby terdapat 45 lokasi yang berpotensi

bagi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dan baru 10 lokasi yang sudah dimanfaatkan. Masih ada potensi PLTMH di 35 lokasi. “Bagaimana caranya agar BUMD diberikan peran dalam pengusahaan PLTMH tersebut. Jika BUMD memerlukan riset, DPR bisa minta anggaran pada Dirjen Kelistrikan,” kata politisi dari Partai Golkar. Selain pada sektor Kelistrikan, Bobby mengusulkan agar BUMD juga diberikan peranan dalam distribusi BBM atau LPG di Sumatera Barat. “Pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas akan dilakukan pada 2012 melalui pembagian paket tabung gas. Dalam hal ini BUMD bisa dilibatkan dalam distribusi BBM atau LPG.” tambah Bobby. (tim-parle)

Usul BUMD Berperan meningkatkan PAD

Bobby Adhityo Rizaldi Anggota


59

KUNJUNGAN KERJA

Komisi IX Minta RSUD berikan Pelayanan Jamkesmas Gratis

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesmas secara gratis.

P

Tim Kunker Komisi IX DPR RI saat kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur

ermintaan itu, tersirat dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawsi Tenggar Kendari, pada masa reses persidangan I tahun sidang 20112012 Komisi IX DPR RI, Komisi yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan dan kependudukan, serta bermitra dengan Kementrian Kesehatan, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasi-

60

onal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) PT. ASKES dan PT. Jamsostek. Komisi IX DPR meminta Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tidak boleh menarik biaya kepada peserta Jamkesmas, disisi lain, Rumah sakit harus memberikan pelayanan yang maksimal terhadap perserta Jamkesmas. “Peserta Jamkesmas harus mendapatkan pelayanan Rumah Sakit dan obat generik secara gratis,” Kata Anita Yacoba Gah dari Partai Demokrat saat Kunjungan Kerja Komisi


IX DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dipimpin Charles Maesang (F-PG), saat mengunjungi RSUD Atambua, Selasa (1/11), Kabupaten Belu. Anggota dari Fraksi Partai Demokrat Asal NTT, Anita mengingatkan kepada Bupati Belu dan KepalaRSUD bahwa Pelayanan Peserta Jamkesmas gratis. jika ada dokter yang mengutip biaya pelayanan atau menjual obat kepada peserta pasien Kepala RSUD diminta untuk menindak tegas. Anita mengharapkan perhatian

dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan memberikan fasilitas alat kesehatan O2 Central, yang sangat dibutuhkan bagi menunjang pelayanan kesehatan RSUD Atambua, dan pengembangan pembangunan gedung. Bupati Belu Joachim Lopez memaparkan realisasi APBN 2011 bidang kesehatan yang dialokasikan sebesar Rp.22,2 Milyar, namun hingga saat ini hanya terealisasi 16% atau Rp.2,66 Milyar, dengan rincian yakni Alokasi Dana Bansos yang berasal dari Jamkesmas dan Jampersal sebesar Rp.4,94 Milyar, terealisasi hanya Rp.1,47 Milyar atau 30 persen. Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk BOK dan RSUD Atambua sebesar Rp.17,25 Milyar, namun yang terealisasi hanya Rp.2,18 Milyar atau 13 persen. Selanjutnya dana dekonsentrasi gizi terealisasi 100% yakni Rp.14,2 Milyar. Lebih lanjut Joachim Lopez memberikan masukan kepada Tim Kunker Komisi IX agar Kabupaten Belu mendapatkan penambahan biaya untuk operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas,serta jaringannya. Selain itu, diperlukan penambahan pengadaan logistik pelayanan, penambahan dan perbaikan sistem sarana dan prasarana pelayanan, pembiayaan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, pemberian tunjangan perbatasan bagi tenaga kesehatan, penambahan dan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan terutama sistem pelayanan daerah perbatasan termasuk surveilance perbatasan. Tim Kunker di Provinsi Sulawesi Tenggara (30 Oktober-3 November 2011). Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Drs. H.Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP), dengan anggota Prof. Dr. A. Dinajani H. Mahdi,SpPD, KAI, SPKL, FINASIM, SH (F-PD), Dhiana Anwar (F-PD), Dr.Verna Gladies Merry Inkiriwang (F-PD), H. Budi Supriyanto, SH, MH (F-GOLKAR), Ir. Rudianto Tjen (F-PDIP), Dra. Sri Rahayu (F-PDIP), Drs. H.Imam Suroso, MM (F-PDIP), Drs. M.Martri Agoeng (F-PKS), Dra. Mardiana Indraswati (F-PAN), Hj. Gitalis Dwi

Natarina (F-PKB) dan H. Alamuddin Dimyati Rois (F-PKB). Wakil ketua komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfizd mengatakan hasil peninjauan yang ditemui dalam kunjungan kerja di provinsi Sulewesi Tenggara, yaitu diantara nya masih kurangnya tenaga dokter untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang lemah akses transportasinya dan di daerah-daerah yang memerlukan pelayanan langsung tenaga dokter. Irgan berharap Kementrian Kesehatan dapat dengan segera mengirimkan tenaga dokternya kedaerah-daerah yang terpencil, melihat banyaknya pasien-pasien yang belum terlayani, sementara pelayanan puskesmas yang belum memadai. Tim Komisi IX juga melihat banyak pasien yang tidak mendapat pelayanan yang memadai karena sedang dilaksanakan proyek pengembangan rumah sakit provinsi. “Bahwa banyak sekali pasienpasien yang belum terlayani secara maksimal, tingkat penginapan rumah sakitnya yang tinggi sekali presentasinya. Itu artinya bahwa di masyarakat membutuhkan pertolongan pertama tidak menjadikan rumah sakit menjadi puskesmas besar. Semua penyakit larinya ke rumah sakit provinsi, semen-

tara sesungguhnya bisa ditangani di puskesmas, katakanlah puskesmas rawat inap,” ujar Irgan memaparkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Irgan mengatakan perlu pembenahan di balai ketenagakerjaan, bahwa masih banyak program yang belum berjalan secara maksimal baik dan alatalat yang belum tersedia, serta sarana prasarana yang kurang mendukung. Irgan mengharapkan, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, upaya menekan tingkat laju pengangguran dapat terus dilakukan. Dalam kunjungan kerja kali ini, Komisi IX juga menyoroti permasalahan kependudukan yang relatif lebih bagus, tetapi kondisi kesehatan masyarakat masih belum terlayani dengan baik. Ketua tim Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfidz mempersoalkan kurang maksimalnya program KB di daerah-daerah, akibat ketidakjelasan struktur organisasi, kurangnya perhatian Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana, dan pusat Konseling yang belum terdistribusi dengan baik. Ketua Tim Kunjungan Kerja Kendari Komisi IX DPR Irgan Chaerul juga menambahkan masalah asuransi Jamsostek, dikatakan bahwa hampir diseluruh Indonesia masih banyak para perusahaan yang belum


61

KUNJUNGAN KERJA

mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta Jamsostek, sehingga masih banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan. Padahal program Jamsostek atao Social Security Program, merupakan satu-satunya program perlindungan tenaga kerja dinegara ini yang sesungguhnya harus sudah dinikmati oleh masyrakat diseluruh tumpah darah negara Indonesia tercinta ini. Bagaimana kondisi tersebut apabila jumlah perusahaan yang belum menjadi peserta Jamsostek, kemudian jumlah perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek dengan hanya mendaftarkan sebagaian tenaga kerjanya sebagai peserta program Jamsostek. “Ditambah lagi ada beberapa daerah yang belum memberikan insentif kepada semua pihak yang terkait dengan masalah ini, dan sepulang dari kunjungan kerja ini, kami akan melakukan pertemuan dengan mitra kerja, menyampaikan apa yang kita dapatkan di prov. Sulawesi Tenggara” kata Irgan menambahkan.

BLK Harus Bermanfaat

Pada kunjungan di Provinsi NTT, Komisi IX mendapati Balai Latihan Kerja yang memiliki perlengkapan dan peralatan yang cukup mendu-

62

kung dan memadai namun tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja masyarakat. Komisi IX DPR sangat menyayangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Kupang tidak dimanfaatkan dengan maksimal untuk melatih dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Masyarakat. Mereka menemukan peralatan las maupun pertukangan yang dimiliki melalui dana APBN maupun APBD,tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Temuan tersebut, saat Komisi IX DPR yang membidangi Tenaga Kerja mendatangi BLK Kupang, dalam rangka Kunjungan Kerja untuk melakukan fungsi pengawasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dipimpin Charles Maesang (F-PG) Selasa (3/11), Kupang. Melihat realitas yang ada tersebut, Anggota Komisi IX Karolin Margret Natasa menyatakan perlu adanya evaluasi terhadap BLK dan manfaat adanya BLK. Karena menurutnya banyak BLK diberbagai daerah terlantar dan kurang bermanfaat. “Kita harus evaluasi bermanfaat atau tidak BLK dengan sistem yang sudah ada sekarang, lalu dibuat simulasi, dibandingkan biaya operasional dengan tenaga


terampil yang dipersiapkan untuk dapat bersaing dalam dunia kerja,” jelasnya. Dengan dilakukannya evaluasi tersebut maka akan terlihat mengenai ketersesuaian biaya operasional yang telah dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. “Mempergunakan dana puluhan milyar tapi tenaga kerja terampil yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berarti hal tersebut tidak efektif dan tidak efisien. coba di evaluasi,” tegas Karolin. Politisi wanita dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengutip pernyatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang berbicara mengenai revitalisasi BLK dan pemberdayaan BLK, tapi menurutnya sampai saat ini Karolin belum melihat ke arah mana dia (Kemenakertrans) mau membawa BLK ini. Dia meminta kepada Kemenaker agar menghentikan BLK baru, dan kemudian melakukan evaluasi terhadap BLK yang ada, dan hasilnya akan dikaji antara DPR dan Pemerintah untuk menentukan strategi dan kebijakan yang akan dikembangkan terkait dengan penyiapan dan pengembangan kemampuan tenaga kerja Indonesia. “Agar ini menjadi evaluasi yang menyeluruh terhadap BLK,” katanya. Karoline menegaskan BLK sekarang adalah bersifat pasif, sehingga setelah dilakukan evaluasi diharapkan ditemukan kebijakan terhadap BLK sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Kritikan bagi BLK juga ditegaskan Zulmiar Yanri yang juga kecewa dengan kondisi yang ditemuinya, menurutnya Pengembangan dan pemanfaatan BLK diperlukan kreativitas. “BLK dapat bekerjasama dengan perusahaan atau swasta, atau dapat dalam bentuk pelatihan pembantu rumah tangga atau bekerjasama perusahan PJTKI,” katanya. Dengan adanya kreativitas, BLK dapat mencapai tujuan visi dan misinya, sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan SDM dalam menghadapi daya saing dunia kerja. (as/spy)

Kunjungan Kerja Komisi X DPR Soroti Pariwisata dan Profesionalitas Guru Dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, banyak menyoroti potensi wisata sungai yang kurang dimanfaatkan sebagai wisata unggulan. Komisi X meminta Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadikan sungai sebagai destinasi wisata utama di kawasan Kalimantan Selatan.

D

emikian disampaikan anggota Komisi X DPR Hetifah Sj. Siswanda saat pertemuan dengan Gubernur Kalsel dan jajarannya dalan serangkaian kunjungan kerja Komisi X yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Mahyuddin dan Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur serta diikuti 12 anggota lainnya. Selain Ke Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi X DPR menurunkan dua tim lainnya yaitu ke Provinsi Jambi dipimpin Wakil Ketua Komisi X Rully Chairul Azwar dan Provinsi Sulawesi Utara dipimpin Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto. Hetifah memprihatinkan sudah sejak lama peradaban sungai di Indonesia sangat diabaikan, padahal sebetulnya budaya Asia mulainya dari sungai. Dia mencontohkan, seperti negara China sangat pandai memanfaatkan sungai menjadi destinasi wisata utama, demikian juga dengan Singapura. Namun sangat disayangkan, jika melihat sungai di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan daerah-daerah lainnya dia melihat sungai itu hanya sebagai tempat pembuangan, tempat polusi bukan sebagai water front city seperti dinegara negara lain. Untuk itu, Hetifah meminta tahun 2012 Dinas Pariwisata setempat mengembangkan destinasi dan budaya yang berbasiskan sungai menjadi prioritas. Sementara itu, Anggota Komisi X lainnya Itet Tridjajati Sumarijanto membenarkan Dinas Pariwisata kurang memanfaatkan sungai menjadi tujuan utama wisata daerahnya. Menurut Itet, wisata sungai di Kalsel

Tim Komisi X DPR RI saat pertemuan dengan Gubernur Kalsel dan Jajarannya

ini banyak yang bisa dipromosikan, seperti adanya pasar terapung. Hanya saja sayangnya, pasar terapung yang dia lihat tidak punya nilai jual yang tinggi sebagai kawasan pariwisata unggulan. Itet mencontohkan, kapal-kapal yang dipakai penjual di pasar terapung sangat tidak menarik, sudah jelek dan tidak ada daya tariknya. Seharusnya Pemda setempat membantu meremajakan kapal-kapal tersebut sehingga menjadi kapal yang indah dan sangat diminati bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Itet kembali mencontohkan, seperti di Thailand, wisata sungainya sangat menarik dengan sarana perahu yang indah siap membawa wisatawan berkeliling sungai. Ternyata, kata Itet,

wisata sungai di negara ini dapat menarik banyak wisatawan untuk menikmati pemandangan di sekitar sungai. Sebetulnya, tambahnya, jika wisata sungai ini digarap lebih serius, dia yakin potensi sungai yang ada di Indonesia tidak kalah menariknya dibandingkan dengan negara-negara lain. Untuk menambah kawasan sungai tersebut menjadi kawasan yang menarik, Itet juga mengusulkan agar dibuatkan tempat persinggahan, dimana di tempat tersebut dapat dibuat kios-kios suvenir yang menjual oleholeh khas Kalimantan Selatan yang terkenal dengan batu-batunya dan kain Sasirangan. Itet juga meminta Dinas Pariwisata Kalsel untuk lebih gencar lagi mempromosikan daerahnya menjadi


63

KUNJUNGAN KERJA

salah satu tujuan wisata di Indonesia. “Saya menilai gaung pariwisata di daerah ini masih kurang, seharusnya Dinas Pariwisata setempat lebih aktif memberikan informasi daerahnya,” kata politisi F PDI Perjuangan ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Mohandas S. mengatakan, terkait wisata sungai ini, pihaknya telah mengusulkan peningkatan kualitas destinasi dalam Wilayah Kota Banjarmasin (Budaya Pasar Terapung) agar tidak punah. Usulan ini telah masuk dalam RIPPNAS. Dinas Pariwisata juga telah mengusulkan untuk peningkatan kualitas destinasi dalam Wilayah Pengembangan Strategis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berupa Objek Kawasan Wisata Loksado. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan pengembangan baru obyek wisata yaitu obyek wisata terumbu karang Pantai Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Teluk Tamiyang di Kabupaten Kotabaru dan pengembangan obyek wisata Atraksi Kerbau Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tingkatkan Kreasi Pengrajin

Masih menyoroti sektor pariwisata, Komisi X DPR RI meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mem-

bantu meningkatkan daya kreasi para pengrajin asesoris di Martapura. Menurut salah seorang anggota Komisi X DPR Itet Tridjajati Sumarijanto, Dinas Pariwisata setempat perlu mendatangkan designer agar dapat memberikan pengetahuan untuk dapat menciptakan desain-desain yang indah. Cahaya Bumi Selamat merupakan kawasan belanja terkenal di Martapura untuk mendapatkan berbagai cindera mata khas daerah Kalimantan Selatan seperti perhiasan dari batu, kain khas Kalsel Sasirangan, lampit, makanan khas daerah ini, bahkan sampai berlian bisa didapatkan di sini. Dalam peninjauan di kawasan tersebut Itet mengatakan, potensi batu-batuan yang dijadikan perhiasan di daerah ini sangat luar biasa. Namun hendaknya pemerintah setempat memberikan perhatian serius untuk lebih memajukan para pengrajin itu menciptakan berbagai macam kreasi. Menurut Itet, jika seseorang memakai gelang atau cincin dari batu, tidak hanya sekedar memakai saja, tapi harus ada sentuhan seninya sehingga dapat menciptakan karya seni yang indah. Itet melihat model-model perhiasan yang dijual di sana modelnya masih monoton, tidak banyak perubahan model yang dilakukan para

Salah satu toko cinderamata di kawasan Martapura, Kalimantan Selatan

64


pengrajin itu. “Jika Dinas Pariwisata setempat mengundang designer perhiasan untuk memberikan pengetahuan bagi pengrajin itu saya yakin karya yang dihasilkan para pengrajin itu jauh lebih bagus dan lebih menarik,” katanya. Perbaikan disain ini menurut Itet sangat penting, karena jangan sampai wisatawan tertarik hanya membeli batu-batuannya saja, dan untuk urusan model dibawa kenegaranya untuk dibuat di sana. Nilai tambah ini juga perlu didorong terus, bahwa wisatawan itu tidak hanya sekedar membeli batu, tapi membeli sesuatu yang indah untuk dikenakan. Disinilah Sumber daya Manusianya yang harus ditingkatkan dari segala level, dari pendidikan formal, pendidikan kreatif, dan itu yang harus diutamakan. Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Mohandas S. menyampaikan banyak permasalahan yang dihadapi terkait pariwisata di daerahnya diantaranya, aspek kebudayaan sampai saat ini masih lebih menonjolkan kepada pemanfaatan dan pengembangan budaya untuk kepariwisataan sementara pembinaan yang menyentuh kepada pembangunan penguatan jati diri dan karakter bangsa (Character building) belum optimal dilakukan. Selain itu, kualitas SDM seni dan budaya serta kepariwisataan belum menerapkan prinsip-prinsip sapta pesona dengan baik. Pihaknya, kata Mohandas, telah mengusulkan kepada Pemda untuk meningkatkan kualitas Destinasi dalam Wilayah Banjarbaru dan Martapura berupa peningkatan objek wisata Pendulangan Intan dan Pasar Batu Permata, serta Pembangunan Gedung Taman Permata. Untuk itu dia mengusulkan dukungan anggaran pada Pemerintah Pusat untuk kegiatan yang dapat menunjang peningkatan SDM guna pengembangan Seni dan Budaya di Daerah. Selain itu juga untuk membiayai pemeliharaan Benda Cagar Budaya, Situs, Kawasan Cagar Budaya dan Museum.

Pertanyakan Status Profesionalitas Guru

Dalam kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Sulawesi Utara, Komisi X mempertanyakan status profesional yang dimiliki ribuan guru di Sulut yang kini mulai dipertanyakan kredibilitas-nya. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto (F-PDIP) secara tegas menyebutkan saat ini kebanyakan guru profesional hanya mengejar tunjangan sertifikasi untuk peningkatan status sosial diri secara pribadi dan bukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. “Pak kadis, bagaimana dengan guru-guru penerima sertifikasi di Sulut? Kami lihat kebanya-kan guruguru sekedar dapat uang dan tidak ada peningkatan kualitas atau etos kerja para guru itu. Kebanyakan hanya mengejar uang saja,” kata Utut di hadapan Plt Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Dik-nas) Sulut. Tidak hanya Utut, sejumlah personil Komisi X lainnya pun ikut menyorot hal yang sama, di antaranya Dedi Gumelar (F-PDIP) dan Harpia (F-PG) meminta pemerintah untuk tegas dengan lebel profesional yang dimiliki seorang guru. “Tunjangan sertifikasi diberikan untuk meningkatkan kinerja guru dalam memberi

komisi X DPR RI saat meninjau salahsatu sekolah dasar di Provinsi Sulawesi Utara

pelajaran kepada anak didik di kelas, sekarang banyak guru yang justru semakin malas bekerja atau malah memberi uang kepada guru lain untuk menyelesaikan tugasnya. Semoga di Sulut, tidak ada guru yang demikian,” kata Dedi. Selain membahas soal tunjangan sertifikasi guru, rombongan Komisi X yang datang berjumlah 12 orang juga sempat membahas soal ketersediaan guru di daerah, peningkatan kualitas guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), fasilitas belajar, pengelolaan perpustakaan di daerah, serta pandangan Diknas Sulut terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Seperti diketahui, jumlah guru di Sulut saat ini mencapai 25.691 guru yang terbagi 93 guru SLB, 1.443 guru TK, 14.210 guru SD, 5.914 guru SMP, 2.759 guru SMA dan 1.272 guru SMK. Meski demikian, Sulut masih kekurangan 7.210 orang guru, yaitu 72 guru SLB, 723 guru TK, 3.502 guru SD, 1.918 guru SMP, 764 guru SMA, dan 231 guru SMK. Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulut Star Wowor menjelaskan hasil pendidikan terhadap Human Development Indeks (HDI), jumlah siswa, kondisi ruang belajar dan kebutuhan sarana pembelajaran di setiap kabu-

paten/kota, angka sisa melek huruf di Sulut, perkembangan hasil UN, serta sejumlah permasalahan yang ditemui untuk diteruskan Komisi X ke pemerintah pusat. “Sejumlah permasalahan yang kami temui seperti terbatasnya fasilitas pembelajaran yang multi media, adanya daerah yang belum dapat mengakses fasilitas pemerintah secara gratis dengan tidak tersedianya fasilitas infrastruktur di daerah, masih belum meratanya penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas professional, dan lain sebagainya,” jelas Wowor. Dalam kesempatan yang sama, Komisi X memberi pujian kepada Wowor atas kelengkapan data yang disiapkan. “Dari sejumlah daerah yang kami kunjungi, data paling lengkap ada di Sulut. Dan terima kasih atas kesiapannya,” puji Utut. Sebelumnya Komisi X sempat melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah di antara-nya PAUD di kleak, SMP 7 Manado, SMAN 8 Manado, dan SMA Kr YPKM Manado. “Kami minta Diknas Sulut terbuka mengenai hal-hal apa saja yang perlu kurang dan perlu diperbaiki sehingga kami dapat memperjuangkannya di pusat,” harap Utut. (tt,nt)


65

SOROTAN KUNJUNGAN KERJA

DPR Siap Tindak Lanjuti Hasil Evaluasi Pengadilan Tipikor di Daerah

“Pembentukan Pengadilan Tipikor diseluruh ibukota provinsi adalah amanat undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR. Seharusnya ada analisa kesiapan daerah sebelum membentuk pengadilan tipikor bersamaan di seluruh Indonesia. Martin Hutabarat

A

nggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat geram bukan kepalang, matanya masih tertuju pada berita media yang dibacanya pagi itu. Headline besar dihalaman depan surat kabar nasional nyata tertulis hakim pengadilan tipikor di salah satu daerah, kembali menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa korupsi. Ia menilai kondisi ini merupakan dampak dari penyelesaian undang-undang tanpa pertimbangan matang.

66

“Pembentukan Pengadilan Tipikor diseluruh ibukota provinsi adalah amanat undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR. Seharusnya ada analisa kesiapan daerah sebelum membentuk pengadilan tipikor bersamaan di seluruh indonesia. Saya kira DPR dan pemerintah memutuskan ini dulu didasari semangat emosional yang tinggi saja, tidak dengan pertimbangan matang,” paparnya kepada Parle di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.


Data yang dihimpun Parle memang pantas membuat Martin atau siapapun yang peduli keadilan menggelengkan kepala. Tercatat sudah 40 terdakwa kasus korupsi yang dibebaskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) di daerah, pasca lahirnya UU Pengadilan Tipikor. Terdakwa korupsi yang divonis bebas tersebut terdiri dari 14 orang di Pengadilan Tipikor Samarinda, 1 orang di Pengadilan Tipikor Semarang, 21 orang di Pengadilan Tipikor Surabaya, dan 4 orang di Pengadilan Tipikor Bandung. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD bersuara lebih lantang, mengusulkan pembubaran Pengadilan Tipikor di daerah. “Sekarang ini kita kan kecewa, Pengadilan Tipikor di tingkat daerah kecenderungannya membebaskan para koruptor dan justru lebih jelek dari pengadilan umum. Oleh sebab itu, menurut saya, sesudah melihat perjalanan ini lebih baik bubar saja karena justru semakin mengacaukan sistem hukum,” tandas. Bagi anggota Komisi III dari FPDIP Eva Kusuma Sundari majelis hakim tipikor tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena peran aparat penegak hukum lain juga menentukan lahirnya sebuah putusan. Ia menyebut lemahnya penuntutan Jaksa, yang tidak lepas dari lemahnya suply data dari aparat kepolisian. “Karena data fakta lemah, penuntutan salah dan menjadi lemah dan akhirnya hakim memberikan pembebasan, aku melihat siklusnya seperti itu,” paparnya. Kasus ini menurutnya pembelajaran betapa pentingnya capacity building bagi para aparat penegak hukum. Ia menenggarai penyebabnya karena anjloknya anggaran pendidikan dan

latihan karena dialihkan untuk program remunerasi di Kejaksaan dan Kepolisian. Pendapat ini langsung dibantah oleh Didi Irawadi Syamsudin anggota Komisi III dari FPD. “Hakim itu memutuskan dengan pertimbangan keadilan, ia bisa menggali lebih jauh dalam persidangan. Kalau ada kekurangan tentu hakim harus menggali rasa keadilan, menggali benar-benar proses itu. Sehingga rasa keadilan itu bisa dicapai, menggali sedalam-dalamnya. Jadi jangan ada excuse mengatakan tuntutan jaksa masih lemah,” paparnya. Putra menkumham ini meminta Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan perlu segera mengambil langkah. Hakim yang diduga tidak maksimal perlu dievaluasi, lakukan langkah penyegaran, mengganti atau memberi sanksi hakim yang memutuskan perkara tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko kepada wartawan menyebut sudah melakukan evaluasi terhadap putusan bebas hakim pengadilan tipikor di beberapa daerah. Hasilnya telah ditemukan kesalahan yang bersifat teknis, namun ia menolak menjelaskan lebih jauh. “Kesimpulan itu tidak akan diumumkan, putusan hakim juga tetap berlaku sampai perkaranya putus di tingkat kasasi,” imbuhnya. Ter-

kait dugaan suap atau pelanggaran kode etik yang mungkin saja dilakukan menurutnya kewenangan berada pada instansi seperti KPK dan Komisi Yudisial. Sebenarnya cacat pengadilan tipikor sudah terlihat sejak institusi ini dilahirkan. Ketua MA Harifin Tumpa menyebut biang sengkarut muncul karena minimnya biaya seleksi 244 hakim pengadilan tipikor yang hanya berjumlah Rp2,5 milyar. Kalau boleh dibandingkan angka ini jauh berbeda dengan anggaran seleksi 1 orang pimpinan KPK yang mencapai Rp1 milyar rupiah. Pada akhirnya jaring seleksi hakim tipikor banyak yang bolong dan setelah terpilih dan bekerja barulah terbuka borok hakim satu persatu, ada yang pernah terjerat kasus korupsi, atau yang tersangkut hutang piutang. Data yang dilangsir Komisi Yudisial menunjukkan banyak hakim karir yang memperkuat pengadilan tipikor bukanlah hakim terbaik. Ini dikarenakan Mahkamah Agung tidak mau melepas hakim terbaik mereka. Beban yang melilit semakin menyesakkan, karena masalah anggaran beberapa hakim pengadilan tipikor di daerah ternyata belum memperoleh gaji. Bagi Martin Hutabarat benang kusut pengadilan tipikor di daerah harus diurai satu persatu, tapi opsi pembubaran jelas bukan termasuk

dalam kotak solusi. Baginya langkah itu dapat dimulai DPR dengan meminta hasil evaluasi yang telah dilakukan MA. “Secara resmi Fraksi Gerindra akan meminta hasil evaluasi MA dalam rapat konsultasi yang akan segera dilaksanakan,” tegasnya. Dari hasil evaluasi itulah DPR mengambil sikap, pilihannya bisa beberapa seperti mendukung penghentian sementara pengadilan tipikor di setiap daerah dan memindahkannya ke beberapa provinsi pada regional tertentu. Misalnya di Medan bisa menampung kasus di Aceh dan Riau, Palembang untuk kasus korupsi di Jambi dan Bengkulu. Ia mengaku tidak setuju kalau peradilan tipikor hanya berlangsung di Jakarta saja. “Ini kan tidak efisien, karena kasus korupsi itu sudah semakin banyak, sudah meluas. Kalau kasus-kasus di daerah yang jauh diadili di Jakarta akan memakan anggaran sangat tinggi dalam peradilannya karena harus menghadirkan saksisaksi yang tidak hanya 5 – 6 orang tapi bisa berpuluh orang dengan pengawalan. Ini-kan menyulitkan, dimana tempatnya, berapa lama menunggu, dan kadang bisa menghambat persidangan kalau saksi sulit didatangkan,” paparnya. Lebih jauh menurut Martin apabila pilihan itu bermuara pada revisi UU Pengadilan Tipikor, ia menyebut DPR harus siap menindaklanjutinya. (iky)

|| PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA || Edisi Edisi 88 88 TH. TH. XLII, XLII, 2011 2011 || 67 67

LIPUTAN KHUSUS LIPUTAN KHUSUS

DPR Bangga

Kesuksesan Sea Games XXVI

P

elaksanaan SEA Games (SEAG) XXVI Palembang-Jakarta telah usai. Kesuksesan ganda ditorehkan Indonesia, sebagai tuan rumah sekaligus juara umum. Indonesia berhasil menggelar seluruh pertandingan dengan lancar yang berlangsung 11 hari, sejak pergelaran yang bergulir 11 Nopember 2011 hingga 22 Nopember 2011. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bangga Indonesia tidak hanya sukses sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan SEA Games XXVI 2011, tetapi juga sukses meraih prestasi menjadi Juara Umum. Komisi DPR RI yang membidangi Pendidikan, Pariwisata dan Olah Raga, mengharapkan para atlet dapat meningkatkan kemampuannya sehingga dapat terus berprestasi dan meng-

68

Internet/gbr gabungan dari: ayoindonesiabisa.com , bacain.com & bicarabola.com

harumkan Indonesia di dunia Internasional, Pemerintah juga harus terus melakukan pembinaan kepada para atlet dan terus menciptakan bibit-bibit atlet yang berprestasi. “Atas nama Komisi X DPR RI, kami bangga dengan sukses terselenggaranya SEA Games XXVI dan Prestasi kontingen Indonesia menjadi Juara Umum,” ungkap Wakil Ketua Komisi X Rully Chairul Azwar. Dia juga salut atas dukungan luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia. Kontingen Indonesia berhasil meraih sebagai Juara Umum dengan perolehan medali 182 emas, 151 perak, dan 143 perunggu. Prestasi sebagai Juara Umum ini adalah yang terbaik bagi Indonesia dalam 14 Tahun terakhir, sejak menobatkan diri sebagai juara umum pada Sea Games XIX 1997. Selama Sea Games 2011 berlang-


sung, terjadi pemecahan 19 rekor Sea Games, 12 diantaranya di cabang renang, 6 di angkat besi, dan 1 atletik. Prestasi para atlet Indonesia langsung dibalas dengan pemberian bonus, seperti yang dijanjikan Pemerintah. Paraih medali emas mendapatkan Rp.200 juta, perak Rp.50 juta, dan perunggu Rp.30 juta. Pelatih yang atletnya meraih emas pun mendapatkan bonus Rp.50 juta, perak Rp.30 juta, dan perunggu 15 juta. Mengenai peningkatan kesejahteraan atlet, telah dibicarakan berulang-ulang di tingkat komisi dengan kemenpora, “Atlet yang berprestasi, yang kemudian tidak dapat bertanding lagi jangan disia-siakan begitu saja,” tegas Rully. Dalam jangka pendek Atlet yang berprestasi diberikan bonus, tetapi

berperan dalam mendukung prestasi atlet. Seorang atlet yang sukses dalam suatu cabang olah raga dapat menarik iklan yang luar biasa. Namun sampai sekarang indistri olahraga dirasakan belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menurutnya selama industri olah raga belum dikondisikan dengan baik oleh pemerintah. “Prestasi tergantung pada APBN, kalaupun ada masyarakat swasta memberikan perhatian namun tidak bersifat continue,” paparnya. Terkait pembibitan, pemerintah tengah memulai sistem baru, tidak lagi menggunakan sistem Pelatnas, namun Kemenpora sekarang menggunakan sistem prima, tetapi yang penting pembibitan harus dibangun dari bawah, bertingkat dari daerah sampai pusat. Pembinaan dengan program PPID dan PPLM sangat bagus, namun anggaran kemenpora selalu tidak dapat dimantabkan seperti yang diharapkan, karena ada anggaran tambahan seperti penyelanggaraan PON atau event internasional lainnya. (as)

Ketua DPR RI Marzuki alie saat menghadiri pembukaan Sea Games XXVI di Palembang

yang lebih penting dari itu pada mereka yang berprestasi yang sekaligus mengharumkan nama baik bangsa mendapatkan insentif. Kesulitannya Pemerintah tidak sanggup untuk memberikan standar kesejahteraan, namun Rully tetap mengusulkan atlet diberikan sesuatu yang bersifat langgeng, yang sedang dipikirkan saat ini adalah pemberian penghargaan dan pekerjaan tetap, kalau diberikan cepat habis. Selain itu, dunia industri juga dapat Wakil Ketua komisi X Rully Chairul Azwar

Negara

Emas

Perak

Perunggu

Indonesia

182

151

143

Thailand

109

100

120

Vietnam

96

92

100

Malaysia

59

50

81

Singapura

42

45

73

Filipina

36

56

77

Myanmar

16

27

37

Laos

9

12

36

Kamboja

4

11

24

Timor Leste

1

1

6

Brunei Darussalam

0

4

7

Total

554

549

704


69

PERNIK

Korpri Setjen DPR Sedang Berjuang Untuk Mensehjahterakan Anggotannya Hingga saat ini Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal DPR masih terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, antara lain sedang mengupayakan mata anggaran KORPRI dianggarkan dari anggaran APBN sampai sekarang Pengurus KORPRI Setjen DPR sedang berusaha agar disetujui oleh Menteri Keuangan.

D

emikian yang dikatakan oleh Sekretaris KORPRI Setjen DPR (yang setara dengan jabatan Kepala Biro) Nunu Nugraha Khuswara, SH, MM., peryataan ini disampaikan di ruang kerjanya di lantai 6 Gedung Sekretariat jenderal DPR Seyanan Jakarta, Senin (28/11). Dikatakan bahwa, selama ini KORPRI hanya mendapat anggaran dari anggotanya yang dipotong melalui gaji, sedangkan besar potongannya adalah disesuaikan dengan pangkat dan golongan yang setiap bulannya dirasa kurang karena KORPRI juga mempunyai banyak progam yang harus dilaksanakan. Nunu Khuswara juga menambahkan bahwa Pengurus KORPRI juga

70

sedang berusaha mensejahterakan anggotanya antara lain memberikan penyaluran sumbangan sosial kepada anggota yang sakit dan dirawat di rumah sakit, anggota KORPRI yang melahirkan anak pertama, serta mengurus perawatan jenazah bagi anggota yang meninggal dunia sampai kepemakamannya. Sekretaris KORPRI yang baru saja dilantik Nunu Nugraha menjelaskan bahwa selain menyalurkan sumbangan social untuk pegawai yang sakit, melahirkan, serta perawatan bagai anggota yang meninggal juga memberikan santunan kepada pegawai yang sudah purnabakti, juga memfasilitasi pengajuan bea siswa bagi putra-putrinya yang berprestasi


di KORPRI Pusat. Nunu juga menambahkan selain dalam rangka peduli social juga telah memberikan bantuan perlindungan dan bantuan hukum bagi para pegawai yang mendapatkan masalah kedisiplinan atas permintaan Ketua Tim Disiplin Sekretariat Jenderal DPR. Masalah hukum yang melibatkan peran KORPRI adalah kasus yang menimpa seseorang karyawan Setjen DPR, KORPRI telah memberikan pandangan/pendapat hukum baik berkaitan dengan aspek pidana maupun administrasi atas kasus yang bersangkutan. Disamping itu, secara kelembagaan KORPRI Sekretariat Jenderal DPR telah dilengkapi dengan perangkat organisasi Badan Pembina Olah Raga (BAPOR) yang telah menaungi 13 cabang olah raga. Porseni 3 lembaga MPR/DPR/DPD setiap dalam rangka memperingati HUT RI 17 Agustus, adalah merupakan ajang unjuk bakat dan kemampuan serta sportivitas tahunan para pegawai dilingkungan Setjen MPR/DPR dan DPD. Sekretaris KORPRI Nunu Nugraha juga menatakan bahwa baru-baru ini KORPRI Setjen DPR telah mengikut sertakan karyawannya mengikuti pertandingan Bola Voli di Solo Jawa Tengah, dalam rangka merebutkan Piala menpora selama lima hari, dan tahun ini juga KORPRI telah telah mengikuti lomba Futsal yang diikuti

oleh seleruh Kementerian dan Lembaga kementerian yang diselenggarakan oleh Departemen Perhubungan dengan merebut juara ke dua. Selain itu, ditahun-tahun yang lalu KORPRI Sekretariat Jenderal DPR juga telah berpartisipasi aktif dalam ternamen-turnamen pada tingkat KORPRI Pusat melalui antara lain cabang futsal, tennis meja putra dan putri, sepakbola, gerak jalan, Bulu tangkis, bola basket, catur, tennis lapangan dan senam kesegaran jasmani diantara lomba yang diikuti tersebut, dan hasilnya juga cukup memuaskan mendapat juara II tingkat nasional. Sekretaris KORPRI Nunu Nugraha juga menambahkan dalam bidang kerohanian telah melaksanakan lebih dari 50 kali kegiatan pengajian setiap Selasa ba’da Dhuhur di Masjid Baiturahman, dan kegiatan kaum muslimat yang dilaksanakan setiap Jum’at di Mushola lantai 3 Gedung Sekretariat Jenderal DPR. Dikatakan juga bahwa para penceramahnya berasal dari kalangan kaum Muslimin yang berkopetemsi di bidang pendidikan agama Islam, bahkan setiap bulan romadhon KORPRI bekerjasama dengan TV Parlemen mrnyrlrnggarakan “Cahaya Ramadhan” secara aktif dalam memperingati hari besar Islam. Pada momentum PHBI juga pernah menyelenggarakan pengajian akbar yang melibatkan umat muslim 3 Lembaga MPR,DPR dan DPD dengan narasumber kondang Dr.Ary Ginanjar pendiri Lembaga ESQ yang pembukaannya disampaikan oleh Pimpinan DPD. Nunu juga menambahkan, selain bidang kerohanian juga KORPRI telah menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan pelepasan calon jemaah haji pegawai maupun para pensiunan. Pembekalan ibadah haji tersebut pernah disampaikan oleh Ustadz M. Nagib LC Pimpinan Pondok Pesantren Al-Barriyah Condet Jakarta Timur, sedangkan sambutan disampaikan oleh Sekretaris jenderal DPR Dra. Hj.Nining Indra Shaleh.

Dibidang Seni dan Budaya, Nunu Nugraha juga ,emegaskan, bahwa pembinaan dalam menyalurkan bakat seni, anggota KORPRI DPR telah mempunyai kelompok paduan suara antara lain Seni Karawitan Jawa, Group Band, dan musik Keroncong. Peralatan musik yang telah dimiliki adalah satu set Peralatan Band sumbangan dari PT Adhi Karya, Peralatan Keroncong lengkap dengan Sound Systemnya, dan dua perangkat Gamelan Jawa, satu perangkat merupakan sumbangan dari

PT PP yang diserahkan pada tanggal 29 Nopember 2010 yang bertepatan dengan Ulang Tahun Korpri. Nunu menguraikan, bahwa Paguyuban Karawitan Seni Jawa “Duta Budaya” DPR, merupakan identitas dan nama kelompok pencinta karawitan di Sekretariat jenderal DPR. Latihannya secara rutin dilakukan setiap Minggu sekali dan saat ini telah menarik minat para pegawai baru yang telah mulai rutin latihan setiap Jum’at pagi. Karawitan Duta Busata sering

Sekretaris KORPRI DPR RI, Nunu Nugraha Kuswara, SH, MM.


71

PERNIK

melakukan event atau penampilan yang telah dilaksanakan oleh paguyuban Karawitan Duto Budoyo antara lain mengisi acara pada saat ada Pagelaran Wayang kulit dalam memperingati HUT DPR,MPR dan DPD, mengisi pada acara resepsi pernikahan keluarga anggota Anggota DPR, Pejabat DPR dan keluarganya (apabila diminta), juga mengisi acara program PRESIASI Budaya Jawa/ Mana Suka gending-gending jawa yang disiarkan secara langsung oleh RRI Pro 4 Jakarta. Senikarawitan tersebut adalah murni anggota Kropri dengan pembimbingnya oleh KRT Hartono Dipuro yang telah mendedikasikan keahliannya selama kurang lebih 25 tahun, oleh karena itu kika bertepatan dengan HUT KORPRI beliau selalu diberikan penghargaan dari pengurus KORPRI atas jasa-jasanya memajukan seni karawitan, sementara beliau hanya diberi imbalan uang transport sebesar Rp.750.000,- per bulan. Seiring dengan pertumbuhan minat Pegawai Setjen DPR Pengurus KORPRI juga berupaya menghidupkan musik band dan kelompok

72

band tersebut juga telah dilengkapi dengan seperangkat alat musik band secara rutin juga melakukan latihan, disamping itu, juga ada kesenian musik keroncong juga pernah hadir dan pernah berjaya pada masa lalu diman KORPRI sudah memiliki seperangkat alat musik keroncong yang cukup memadai, namun karena ketiadaan perawatan dan pembinaan maka beberapa alat musik tersebut sudah mulai rusak, serta tidak lengkapnya pemain musik keroncong, namun pengurus tetap berusaha agar musik keroncong tersebut tetap berjalan. Dikatakan juga, dalam kepengurusan periode 2010-2015 ini, Pengurus KORPRI bertekad meningkatkan sosialisai untuk mengajak para anggota khususnya PNS Setjen DPR, yang berminat agar aktif dan bergabung dalam kegiatan seni budaya dan paduan suara, karena sebuah tim paduan suara memerlukan personil anggota yang relative banyak karena lomposisi paduan suara memerlukan jenis suara sopran, alto, tenor fan bass (SATB). Nunu mengatakan kembali,


mengingat komposisi suara sebagaimana dikatakan diatas, semua ini belum terpenuhi secara memadai dan konsisten, maka aktivitas paduan suara di likungan Setjen DPR masih bersifat insidentil, artinya paduan suara dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban mengisi acara sere,onial pada saat apel upacara bendera seperti peringatan HUT Korpri, HUT MPR, DPR dan DPD dan hari-hari besar lainnya. Dikatakan juga bahwa Korpri Setjen DPR juga secara aktif mrngikuti berbagai pertemuan dan rapat-rapat nasional dan sosialisasi baik di Korpri Pusat maupun di Dewan Penguurus Korpri kementerian/Lembaga. Masalah structural, Sekretaris Korpri yang setara dengan Kepala Biro Nunu Nugraha menjelaskan, pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ini berdasarkan adanya Kepres Nomor. 24 Tahun 2010 tentang pengesahan anggaran dasar KORPRI Keppres itu salah satu Keputusannya adalah bahwa di dalam KORPRI itu bisa dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ini diberikan tunjangan jabatan struktural yang bersumber dari APBN ataupun APBD. Nunu Nugraha mengatakan bahwa sebenarnya Sekretariat KORPRI yang sekarang ini baru pertama kali baru pertama yang pertama kayanya yang terbentuk dipusat ini karena kita sudah mendapatkan Surat Keputusan Menpan, No.31/M.PAN/ Tahun 2008 dan itu tentang eselonisasi jabatan struktural dilingkungan Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI kemudian yang untuk KORPRI Sekretariat Jendralnya sendiri. Lebih lanjut Nunuk mengatakan bahwa ada surat dari Menpan tentang penataan organisasi dilingkungan Sekretariat Jendral DPR, surat Menpan ini adalah persetujuan penambahan unit kerja dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR diantaranya yaitu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal DPR,

atas dasar surat persetujuan dari Menpan maka dibentuk peraturan Sekjen Nomor.02 Peraturan Sekjen 2011 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Sekretariat Jenderal DPR mempunyai struktur organisasi, yaitu bagian umum dan kerjasama kemudian bagian pelayanan program itu dijabat oleh eselon 3, ya bagian umum dan kerjasama dibantu oleh sub bagian administrasi umum dan keuangan dan juga sub bagian kerjasama sedangkan bagian pelayanan program itu dibantu oleh sub bagian pelayanan program 1 dan Sub Bagian Pelayanan Program 2, tugas pokoknya membantu melayani dan memberikan dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal DPR RI, itu tugas pokoknya jadi kepengurusan yang lama seperti Pak Toto terus ibu Yayuk Wakilnya itu masih tetap ada kita hanya membantu melaksanakan program programnya. Sekretaris KORPRI Nunu Nugraha menjelaskan kembali bahwa pegurusnya sendiri ada keanggotaannya ada bidang usaha ada bidang kesejahteraan ada bidang kelembagaan kemudian ada bidang pelayanan dan bantuan hukum bidang olahraga bidang pemberdayaan perempuan, kemudian bidang kerohanian bidang seni budaya. Nunu mengatakan kenapa selama ini yang disebut oleh karyawan Koperasi bukan Korpri, karena koperasi itu bergerak dibidang usaha, akan tetapi pertama kali yang berdiri adalah KORPRI, kemudian baru Koperasi, kemudia baru ada kesepakatan kalau untuk bidang mental spiritual kesejahteraan pembinaannya oleh KORPRI, sedangkan usaha kita serahkan ke bidang koperasi supaya tidak saling tumpang tindih atau saling bersaing, kegiatan KORPR cukup banyak, ada bidang kerohanian, dan setiap hari hari besar kita selalu laksanakannya seperti Peringatan Maulid Nabi, Idul Adha, dan solat Idul Fitri.

Dalam penyalurah daging kurban tahun ini, KORPRI berkerjasama dengan pengurus masjid, KORPRI dengan pengurus masjid mencoba untuk mengelola 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing, itu ada kurang lebih 1000 kupon kemudian kita sebarkan baik untuk karyawan disini maupun masyarakat umum. Program yang terdekat ini sebagai, sebagai katakanlah yang utamanya SOP ini bisa selesai tahun inilah SOP ini bisa selesai tahun ini dan kita melaksanakan program program kerjanya pengurus, ya diantaranya yang tahun ini ini kemarin ada porseni, ini masih berlangsung itu melibatkan KORPRI MPR dan DPD juga kemudian kemarin ada donor darah, donor darah itu kita kerjasama dengan PMI, dan dharma wanita lumayan itu dapat 218 orang pendonor untuk tahun ini, kemudia kedepan juga akan mengadakan khitanan masal bagi anak-anak karyawan untuk golongan I dan II atau yang dianggap kurang mampu. Nunu Nugraha juga berharap, agar semua karyawan kalau ada kegiatan yang bersifat social maupun secara rutin agar didukung, karena tanpa adanya dukungan dari temen temen pastinta tidak akan berjalan dengan mulus atau sukses, dicontohkan kemarin Pengurus Korpri

mengadakan seminar KDRT itu ya karyawan karyawan yang berminat kayanya kurang, padahal acara seminar semacam itu cukup bagus, tapi juga alhamdulilah kita melakukan hal ini ada kerjasama dengan dinas yang selama ini pelaksanaan program kerja KORPRI selalu didukung dan itu yang harapan harapan kedepannya tetap dibantu. Nunu Nugraha mengatakan, masih banyak tugas KORPRI kedepan menjadi tugas berat kita itu gimana caranya nanti mungkin dari Kementrian Keuangan ini bisa mendukung keberadaan KORPRI ini. Saya berharap mungkin di Undang-Undang Kepegawaian atau Undang-Undang yang sedang dibahas menyangkut masalah Kepegawaian KORPRI itu dimasukan kedalam salah satu pasalnya bahwa Pegawai Negri Sipil (PNS) terhimpun dalam satu wadah yang disebut KORPRI sudah 40 tahun, berjuangnya gimana caranya salah satunya mungkin ada pengurus yang sering ikut serta dalam pembahasan pembahasan RUU kita mencoba memberikan masukan-masukan seperti itu ya mereka juga memperjuangkan, ya memperjuangkannya melalui jalur jalur dengan anggota DPR mungkin dari Komisi 2 mudahmudahan berhasil. (Spy). ***


73

POJOK PARLE

Pak Menteri Ya……….. Baru-baru ini, Ketua DPR RI Marzuki Alie melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Jawa Tengah. Daerah-daerah yang dikunjungi Ketua DPR yaitu Cilacap, Banyumas, Tegal, Purbalingga dan Banjarnegara.

K

unjungan ke beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah ini dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-66 tahun yang diisi dengan rangkaian acara Seminar Nasional yang berlangsung tiga hari 19 – 21 Nopember. Gedung PGRI atau Pendopo Kabupaten/Kota tempat pelaksanaan selalu dipenuhi oleh para guru yang sebagian besar datang dengan sera-

gam PGRI. “Kalau menyangkut guru, saya selalu berusaha hadir memenuhi undangan karena tanggung jawab membentuk bangsa ini ada di tangan guru,” kata Ketua DPR yang didaulat mengenakan seragam batik PGRI dalam setiap seminar. Acara tersebut juga dihadiri Ketua Umum PB. PGRI Sulistyo yang hadir sebagai pembicara yang menyampaikan masukan terkait rencana pemerin-

tah melakukan moratorium pengangkatan PNS. Ia secara khusus meminta kebijakan itu tidak berlaku pada guru. Perjalanan berikutnya yang menjadi tujuan Ketua DPR adalah Kota Tegal. Tegal yang tidak jauh dari kota telur asin Brebes ini punya pesona akan wisata kulinernya. Jika seseorang memasuki kota Tegal orang akan tertarik untuk mencari Sate Kambing. Selain Sate Kambing yang tak kalah lezatnya adalah “Soto Tegal”. Dua nama masakan tersebut memang selalu menggugah selera orang yang melintasi jalur Pantura untuk singgah di kota Bahari dan menyantap makannan tersebut. Begitu pula halnya dengan Ke-

Ketua DPR RI berhenti sejenak untuk singgah diwarung sate sederhana milik pak Ahmad yang memang sudah terkenal di Tegal, Jawa Tengah

74


Mobil Dinas yang digunakan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie saat parkir di depan warung sate sederhana Pak Ahmad di Tegal, Jawa Tengah

tua DPR, saat perjalanan memasuki Kota Tegal pukul 01.00 WIB dinihari. Rombongan yang terdiri dari 3 mobil dikawal 1 mobil foreder kepolisian membelah jalanan kota Tegal yang mulai sepi. Mendadak mobil yang membawa Marzuki terlihat menepi kepinggir dan berhenti di depan sebuah Warung Sate. Begitu mendadaknya mobil yang dinaiki Ketua DPR berhenti, sampaisampai iringan dibelakang terkejut, mobil foreder kepolisianpun yang berada di depan bablas, meninggalkan rombongan. Dalam benak mereka pasti timbul pertanyaan “ kenapa tiba-tiba berhenti?” Rombongan yang mengikuti iringan tersebut tidak menyangka Pak Marzuki akan singgah di Warung Sate sederhana. Ahmad pemilik warung

yang mulai terkantuk-kantuk pagi dinihari itu tersentak kaget. Bagaimana tidak, didepan warungnya berhenti mobil sedan dengan nomer plat polisi RI 6. Begitu Pak Marzuki dan pengawalnya memasuki warung tersebut, Ahmad dengan wajah masih menyisakan kantuk segera menyambut dengan senyum lebar: “Wah, Pak Menteri ya………………..,” sapanya. Ketua DPR terlihat tersenyum mendapat sambutan polos Ahmad pemilik warung sate :” Oh…….. bukan Pak, saya bukan menteri, saya Ketua DPR,” jawabnya. Ahmad tersipu malu, sadar tebakannya salah. Sambil menggosok matanya ia kembali bicara :” Wah maaf pak…….. iya ya saya sering melihat bapak di televisi,” katanya lagi.

Anggota rombongan Ketua DPR juga segera menambahkan,” Hehe.. ngantuk Pak ya, ini Pak Marzuki Ali, ketua DPR.” Kunjungan mendadak rombongan Ketua DPR pukul 01.00 dinihari itu membuat Ahmad dan karyawannya kelabakan. Ia segera menyiapkan seluruh karyawan yang sebagian sudah terkantuk-kantuk untuk melayani rombongan tamu dinihari itu. Sambil mengipas satenya Ahmad bercerita, “Nggak nyangka pagi-pagi begini dapat tamu penting hehe... Warung saya memang pernah dikunjungi artis, Syahrini, Ray Sahetapi. Kalau pejabat.. yang lewat pakai foreder di depan warung sering. Tapi yang berhenti makan baru ini, Pak Marjuki,” katanya dengan logat Tegal yang kental. (tt/iky)


75

POJOK PARLE

76


9 RUU BPJS RUU BPJS di Sahkan Tanpa Final Draf

Recommend Documents