Presentasi Rapat Kerja RUU BPJS 7 September 2011
1
Pending Issues yang signifikan 1. 2. 3. 4. 5.
Transformasi Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Jumlah Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Hubungan dengan Lembaga Lain Sanksi
2
PENGATURAN TENTANG TRANSFORMASI
3
TUJUH PRINSIP TRANSFORMASI Sesuai RAKER PANJA RUU BPJS Tanggal 14 Juli 2011 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
Tidak boleh ada ada PHK dan tidak boleh ada pengurangan hakhak normatif dari karyawan ke-4 BUMN. Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di ke-4 BUMN. Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. Satu peserta hanya membayar 1 kali untuk setiap program. Pemerintah diamanatkan untuk menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaannya yang diperlukan terkait transformasi 4 BUMN dengan batasan waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan. Ada kepastian dalam investasi 4 BUMN yang saat ini sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. 4
Transformasi BPJS 1….(1) RUU BPJS disahkan menjadi UU
Ijin prakarsa pembuatan PP & Perpres terkait
Nov 2011
Jan 2012
Penetapan alokasi penyertaan modal Pemerintah dalam APBN 2013
Nov 2012
PT Askes selesai memilah layanan manfaat dasar & manfaat premium
Okt 2012
Perpres seleksi Dewas dan Direksi
Mar 2012
• Perpres Jamkes, termasuk pentahapan kepesertaan • PP PBI
Juni 2012
Penetapan daftar nominatif PBI Jamkes
Penyusunan Data Terpadu Penduduk Miskin
Sept 2012
Agst 2012
5
Transformasi BPJS 1…(2) Inisiasi perubahan: UU43/1999, UU3/1992, UU11/2009, UU Fakir miskin
PP Penyertaan modal Pemerintah ke BPJS 1
Penyiapan infrastruktur BPJS1: menyusun Dbase dan kepesertaan (Sist.Inf.), dll
Jan 2013
Mar 2013
Apr 2013
KAP mulai mengaudit neraca penutupan PT Askes
Agst 2013
Pencabutan status badan hukum PT Askes
RUPSLB PT Askes
Pemilahan aset & liabilitas PT Askes terkait layanan manfaat dasar dan manfaat premium
Des 2013
Nov 2013
Okt 2013 6
Transformasi BPJS 1…(3) •Pengesahan neraca pembukaan BPJS 1 dan Dana Jamsos untuk Jamkes •BPJS1 mulai beroperasi •Pengalihan penyelenggaraan program Jamkesmas ke BPJS1 •Pengalihan program, aset, liabilitas terkait layanan manfaat dasar dan karyawan dari PT Askes ke BPJS1 •Komisaris dan Direksi PT Askes diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 1
• PP Jaminan Kecelakaan Kerja • PP Jaminan Kematian
Pengesahan atas perubahan: UU43/1999, UU3/1992, UU11/2009,UU Fakir Miskin
Jan 2014
Persiapan dan pelaksanaan Program JKK dan JK oleh BPJS 1
Harmonisasi Jamkesda
Persiapan dan pelaksanaan Kepesertaan anggota TNI/Polri aktif pada program Jamkes
Persiapan dan pelaksanaan pengalihan program JPK Jamsostek ke BPJS 1, termasuk mulainya kewajiban menjadi peserta bagi pemberi kerja yang opting out 7
Usulan Pengaturan Transformasi • Pengaturan transformasi mengacu pada tujuh prinsip sesuai dengan RAKER PANJA RUU BPJS Tanggal 14 Juli 2011 • Pengaturan transformasi dirumuskan dalam bab ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
8
POKOK-POKOK YANG AKAN DIATUR DALAM KETENTUAN PERALIHAN
9
Sejak ditetapkannya UU BPJS hingga BPJS I beroperasi …(1) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat;
Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3) Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Askes tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, pensiunan TNI/Polri, veteran, perintis kemerdekaan, beserta keluarga.
10
Sejak ditetapkannya UU BPJS hingga BPJS I beroperasi …(2) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi anggotanya.
Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3) Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamsostek tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua.
11
Sejak ditetapkannya UU BPJS hingga BPJS I beroperasi …(3) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Pemberi Kerja tetap mengikutsertakan Pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan kesehatan yang timbul sejak beroperasinya BPJS 1, dilaksanakan dengan mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS 1.
Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3) Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
12
Tugas Komisaris & Direksi PT Askes sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS I ...(1) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Menyiapkan operasional BPJS I untuk - Tidak boleh merugikan program jaminan kesehatan paket peserta lama yang manfaat dasar bagi peserta PNS, mengikuti program di ke-4 pensiunan PNS, pensiunan TNI/Polri, BUMN. (Prinsip 2) veteran, perintis kemerdekaan, pekerja - Tidak boleh ada program swasta, peserta yang termasuk dalam untuk peserta lama yang kategori fakir miskin dan orang tidak stagnan atau berhenti. mampu, dan masyarakat umum lainnya; Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
13
Tugas Komisaris & Direksi PT Askes sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS I ...(2) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Melakukan sosialisasi kepada seluruh - Tidak boleh merugikan pemangku kepentingan jaminan peserta lama yang kesehatan; mengikuti program di ke-4 BUMN. (Prinsip 2)
- Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
14
Tugas Komisaris & Direksi PT Askes sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS I ...(3) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Melakukan pemilahan program - Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti jaminan kesehatan paket manfaat program di ke-4 BUMN. dasar dan program jaminan (Prinsip 2) kesehatan paket manfaat tambahan; -
Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
-
Satu peserta hanya membayar 1 kali untuk setiap program. (Prinsip 4) 15
Tugas Komisaris & Direksi PT Askes sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS I ...(4) Pengaturan Menyiapkan pengalihan:
Prinsip yang diadopsi -
a) program jaminan kesehatan paket manfaat dasar, aset, pegawai, serta hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Askes yang terkait dengan program jaminan kesehatan paket manfaat dasar kepada BPJS I; dan b) program jaminan kesehatan paket manfaat tambahan, aset, serta hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Askes yang terkait dengan program jaminan kesehatan paket manfaat tambahan kepada perusahaan asuransi milik negara;
Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di ke-4 BUMN. (Prinsip 2) Ada kepastian dalam investasi 4 BUMN yang saat ini sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Prinsip 6)
16
Tugas Komisaris & Direksi PT Askes sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS I ...(5) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Berkoordinasi dengan Kementerian - Tidak boleh merugikan Kesehatan untuk pengalihan peserta lama yang penyelenggaraan program jaminan mengikuti program di ke-4 kesehatan masyarakat ke BPJS I; BUMN. (Prinsip 2)
- Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
17
Tugas Komisaris & Direksi PT Askes sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS I ...(6) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Menyusun laporan posisi keuangan - Ada kepastian dalam penutupan Perusahaan Perseroan investasi 4 BUMN yang (Persero) PT Askes, neraca pembukaan saat ini sedang berjalan BPJS I, dan neraca pembukaan Dana sesuai dengan peraturan Jaminan Kesehatan; perundang-undangan. (Prinsip 6) - Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehatihatian. (Prinsip 7) 18
Tugas Komisaris & Direksi PT Askes sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS I ...(7) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas neraca penutup Perusahaan Perseroan (Persero) PT Askes, neraca pembukaan BPJS I, dan neraca pembukaan Dana Jaminan Kesehatan
Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehatihatian. (Prinsip 7)
19
Tugas Komisaris & Direksi PT Askes sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS I ...(8) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Menyusun sistem dan prosedur Pemerintah diamanatkan operasi yang diperlukan untuk untuk menyelesaikan beroperasinya BPJS I; dan seluruh peraturan pelaksanaannya yang diperlukan terkait transformasi 4 BUMN dengan batasan waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan. (Prinsip 5) 20
Tugas Komisaris & Direksi PT Askes sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS I ...(9) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Melakukan kegiatan lain yang diperlukan bagi: a) persiapan pengalihan: 1) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Askes; dan 2) Penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan; kepada BPJS I. b) persiapan penerimaan peserta baru yang berasal dari pemberi kerja dan pekerja yang belum menjadi peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek dan masyarakat umum.
Poses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehatihatian. (Prinsip 7)
21
POKOK-POKOK YANG AKAN DIATUR DALAM KETENTUAN PENUTUP
22
Mulai Beroperasinya BPJS I Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
BPJS I mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan paket manfaat dasar paling lambat pada bulan Januari 2014.
Pemerintah diamanatkan untuk menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaannya yang diperlukan terkait transformasi 4 BUMN dengan batasan waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan. (Prinsip 5) 23
Pada saat BPJS I mulai beroperasi…(1) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Tidak boleh ada PHK dan tidak boleh ada pengurangan hak-hak normatif dari Untuk pertama kalinya, Direksi PT Askes diangkat karyawan ke-4 BUMN. (Prinsip 1) menjadi Direksi BPJS I selama 2 (dua) tahun. Proses pengalihan Semua pegawai Perusahaan Perseroan (Persero) aset dari 4 BUMN kepada BPJS dan aset PT Askes menjadi pegawai BPJS I. Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. (Prinsip 7)
Untuk pertama kalinya, Dewan Komisaris PT Askes diangkat menjadi Dewan Pengawas BPJS I selama 2 (dua) tahun.
24
Pada saat BPJS I mulai beroperasi…(2) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Dengan mengenyampingkan/mengecualikan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Askes berdasarkan Undang-Undang ini dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Askes menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS I dan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum Dana Jaminan Kesehatan.
Tidak boleh ada ada PHK dan tidak boleh ada pengurangan hak-hak normatif dari karyawan ke-4 BUMN. (Prinsip 1) Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. (Prinsip 7)
25
Pada saat BPJS I mulai beroperasi…(3) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Menteri Negara BUMN selaku rapat umum pemegang saham mengesahkan neraca penutup Perusahaan Perseroan (Persero) PT Askes setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik dan Menteri Keuangan mengesahkan neraca pembukaan BPJS I dan neraca pembukaan Dana Jaminan Kesehatan.
Tidak boleh ada ada PHK dan tidak boleh ada pengurangan hak-hak normatif dari karyawan ke-4 BUMN. (Prinsip 1) Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. (Prinsip 7)
26
Pada saat BPJS I mulai beroperasi…(4) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
• Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat. • Pekerja dan Pemberi Kerja yang belum menjadi peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek wajib menjadi peserta program jaminan kesehatan paket manfaat dasar yang diselenggarakan oleh BPJS I.
Tidak boleh ada ada PHK dan tidak boleh ada pengurangan hak-hak normatif dari karyawan ke-4 BUMN. (Prinsip 1) Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. (Prinsip 7)
27
Pengalihan Program Jaminan yang Telah Ada…(1) Pengaturan Pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian dari PT Jamsostek (Persero) ke BPJS 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pengalihan program layanan kesehatan bagi anggota TNI dan Polri dari Tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Prinsip yang diadopsi Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di ke-4 BUMN. (Prinsip 2) Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3) Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di ke-4 BUMN. (Prinsip 2) Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3) 28
TERIMA KASIH
29
