Transformasi BPJS 2 September 2011
1
Transformasi BPJS 2…(1) RUU BPJS disahkan menjadi UU
Ijin prakarsa pembuatan dan revisi PP terkait JHT dan JP
Proses konsultasi publik terkait harmonisasi JHT dan JP dengan program pensiun, THT, Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Jaminan Sosial Lanjut Usia
Perumusan sistem pesangon dan penghargaan masa kerja yang baru dalam UU Ketenagakerjaan
Perumusan sistem pensiun dan THT baru untuk PNS/TNI Polri
Nov 2011
Perumusan perubahan UU Jamsostek terkait JHT
2
Transformasi BPJS 2…(2) Harmonisasi UU Kessos khususnya ketentuan Jaminan Sosial Lanjut Usia
Implementasi sistem identitas tunggal secara penuh
Pengesahan: • PP JHT • PP JP Termasuk pentahapan kepesertaan
Sosialisasi dan konsultasi mengenai harmonisasi program pensiun swasta
Pengesahan atas perubahan UU 13/2003, UU 3/1992, UU 11/2009, UU 40/2004
Pengesahan atas perubahan UU 11/1969, UU 6/1966 3
Transformasi BPJS 2…(3) PT Jamsostek, PT Taspen & PT Asabri mulai memilah paket manfaat pensiun dasar & JHT dasar dari manfaat pensiun tambahan dan JHT tambahan
Penetapan alokasi penyertaan modal Pemerintah dalam APBN
PT Jamsostek, PT Taspen & PT Asabri selesai memilah paket manfaat pensiun dasar & JHT dasar dari manfaat pensiun tambahan dan JHT tambahan
KAP mengaudit neraca penutupan PT Jamsostek
Penyiapan infrastruktur BPJS2: menyusun Dbase dan kepesertaan (Sist.Inf.), dll
PP Penyertaan Modal Pemerintah ke BPJS2
4
Transformasi BPJS 2…(4) Pemilahan aset & liabilitas PT Jamsostek, PT Taspen, & PT Asabri terkait manfaat pensiun & JHT dasar dan manfaat pensiun & JHT tambahan
RUPSLB PT Jamsostek
Pencabutan status badan hukum PT Jamsostek
• Pengesahan neraca Pengalihan program, aset, liabilitas terkait layanan manfaat dasar Jaminan Pensiun & JHT TNI/POLRI dari PT Asabri ke BPJS2
Pengalihan program, aset, liabilitas terkait layanan manfaat dasar Jaminan Pensiun & JHT PNS dari PT Taspen ke BPJS2
pembukaan BPJS2 dan Dana Jamsos pensiun dan JHT • BPJS2 mulai beroperasi • Pengalihan program, aset, liabilitas terkait layanan manfaat dasar Jaminan Pensiun & JHT dan karyawan dari PT Jamsostek ke BPJS2 5
PRASYARAT IMPLEMENTASI PROGRAM SJSN YANG DIKELOLA BPJS 2 • Implementasi nomor identitas tunggal untuk seluruh penduduk • Pengalihan/penyediaan data base peserta, terutama menyangkut: – Riwayat pekerjaan – Riwayat gaji – Masa kerja
• Mengingat Program SJSN yang akan dikelola oleh BPJS 2 merupakan program jangka panjang, diperlukan adanya sistem administrasi yang baik • Penetapan/pembentukan lembaga penghimpunan iuran dan data • Penyiapan unit yang berkemampuan dalam pemodelan aktuaria terkait Pelaksanaan Program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua • Harmonisasi dengan peraturan lain (antara lain: UU Kesejahteraan Sosial, UU Jamsostek, UU Ketenagakerjaan) • Masyarakat memahami program Jaminan Pensiuan dan Jaminan Hari Tua
6
KETENTUAN – KETENTUAN YANG PERLU DIHARMONISASI • Ketentuan terkait Pensiun dan THT untuk PNS dan anggota TNI/Polri membutuhkan reformasi yang fundamental: – Usia Pensiun – Rumus manfaat harus dikaitkan dengan indeks gaji tahun bukan hanya dari gaji terakhir.
• Ketentuan tentang Ketenagakerjaan perlu ditinjau kembali, khususnya ketentuan pesangon • Ketentuan tentang Program Jamsostek harus dihentikan bila Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, dan Program Jaminan Kesehatan SJSN mulai berlaku • Ketentuan mengenai jaminan sosial lanjut usia 7
Dampak Fiskal dan Ekonomi Implementasi Jaminan Pensiun • Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya Rp 1.300 triliun dalam rangka perubahan sistem pembiayaan pensiun PNS dan TNI/Polri dari Pay As You Go menjadi Fully (Partially Funded) • Mengingat saat Jaminan Pensiun untuk sektor swasta formal masih sukarela, adanya implementasi jaminan Pensiun yang bersifat wajib akan menambah beban Pengusaha dan pekerja akan bertambahnya biaya produksi 8
Operasional BPJS 2 • Sebelum BPJS 2 beroperasi perlu dilakukan: – Pemenuhan persyaratan implementasi program yang kelola – Harmonisasi ketentuan-ketentuan terkait – Penyiapan anggaran untuk perubahan sistem pembiayaan pensiun – Kajian kesiapan pemberi kerja dan pekerja terkait implementasi Jaminan Pensiun
• Mengingat hal-hal tersebut diatas maka untuk mengoperasionalkan BPJS 2 pemerintah membutuhkan tambahan waktu persiapan. • Untuk itu operasionalisasi BPJS 2 diusulkan diatur dalam Undang-undang tersendiri atau dalam Peraturan Pemerintah. 9
POKOK-POKOK YANG AKAN DIATUR DALAM KETENTUAN PERALIHAN 10
Sejak ditetapkannya UU BPJS hingga BPJS 2 beroperasi …(1) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asabri tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Santunan Pensiun dan Santunan Hari Tua bagi TNI dan Polri
Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3) Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taspen tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi PNS
11
Sejak ditetapkannya UU BPJS hingga BPJS 2 beroperasi …(2) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamsostek tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan hari tua bagi pekerja swasta
Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3) Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
Pemberi Kerja tetap mengikutsertakan Pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
12
Tugas Komisaris & Direksi PT Jamsostek sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS 2 ...(1) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Menyiapkan operasional BPJS 2 untuk - Tidak boleh merugikan menyelenggarakan program jaminan peserta lama yang pensiun dan jaminan hari tua mengikuti program di ke-4 BUMN. (Prinsip 2)
- Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
13
Tugas Komisaris & Direksi PT Jamsostek sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS 2 ...(2) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Melakukan sosialisasi kepada seluruh - Tidak boleh merugikan pemangku kepentingan jaminan pensiun peserta lama yang dan jaminan hari tua bekerja sama mengikuti program di ke-4 dengan pemerintah BUMN. (Prinsip 2)
- Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
14
Tugas Komisaris & Direksi PT Jamsostek sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS 2 ...(3) Pengaturan Menyiapkan pengalihan:
Prinsip yang diadopsi -
a) program jaminan hari tua paket manfaat dasar, aset dan kewajiban, pegawai, serta hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamsostek yang terkait dengan program jaminan hari tua paket manfaat dasar kepada BPJS 2; dan b) Program jaminan hari tua paket manfaat tambahan, aset dan kewajiban, serta hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamsostek kepada perusahaan asuransi atau dana pensiun apabila ada.
Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di ke-4 BUMN. (Prinsip 2) Ada kepastian dalam investasi 4 BUMN yang saat ini sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Prinsip 6)
15
Tugas Komisaris & Direksi PT Jamsostek sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS 2 ...(4) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Menyusun neraca penutupan - Ada kepastian dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT investasi 4 BUMN yang Jamsostek, neraca pembukaan BPJS 2, saat ini sedang berjalan dan neraca pembukaan Dana Jaminan sesuai dengan peraturan Pensiun dan neraca pembuakan Dana perundang-undangan. Jaminan Hari Tua (Prinsip 6) - Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehati16 hatian. (Prinsip 7)
Tugas Komisaris & Direksi PT Jamsostek sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS 2 ...(5) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas neraca penutup Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamsostek, neraca pembukaan BPJS 2, neraca pembukaan Dana Jaminan Pensiun dan neraca pembukaan Dana Jaminan Hari Tua
Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehatihatian. (Prinsip 7)
17
Tugas Komisaris & Direksi PT Jamsostek sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS 2 ...(6) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Menyusun sistem dan prosedur Pemerintah diamanatkan operasi yang diperlukan untuk untuk menyelesaikan beroperasinya BPJS 2 seluruh peraturan pelaksanaannya yang diperlukan terkait transformasi 4 BUMN dengan batasan waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan. (Prinsip 5) 18
Tugas Komisaris & Direksi PT Jamsostek sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS 2 ...(7) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Melakukan kegiatan lain yang diperlukan bagi: a) persiapan pengalihan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamsostek kepada BPJS 2. b) persiapan penerimaan peserta baru yang berasal dari pemberi kerja dan pekerja yang belum menjadi peserta program jaminan hari tua Jamsostek dan masyarakat umum.
Poses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehatihatian. (Prinsip 7)
19
Tugas Komisaris & Direksi PT Taspen sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS 2 ...(1) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Melakukan sosialisasi kepada seluruh - Tidak boleh merugikan pemangku kepentingan jaminan pensiun peserta lama yang dan jaminan hari tua bekerja sama mengikuti program di ke-4 dengan pemerintah BUMN. (Prinsip 2)
- Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
20
Tugas Komisaris & Direksi PT Taspen sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS 2 ...(2) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Melakukan pemilahan program - Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti jaminan pensiun dan jaminan hari program di ke-4 BUMN. tua paket manfaat tambahan untuk (Prinsip 2) peserta PNS -
Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
-
Satu peserta hanya membayar 1 kali untuk setiap program. (Prinsip 4) 21
Tugas Komisaris & Direksi PT Taspen sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS 2 ...(3) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Menyiapkan pengalihan program - Tidak boleh merugikan jaminan pensiun dan jaminan hari peserta lama yang tua paket manfaat dasar, aset dan mengikuti program di kewajiban, pegawai, serta hak dan ke-4 BUMN. (Prinsip 2) kewajiban Perusahaan Perseroan - Ada kepastian dalam (Persero) PT Taspen yang terkait investasi 4 BUMN yang dengan program jaminan pensiun saat ini sedang berjalan dan jaminan hari tua paket manfaat sesuai dengan dasar kepada BPJS 2 peraturan perundangundangan. (Prinsip 6) 22
Tugas Komisaris & Direksi PT Asabri sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS 2 ...(1) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Melakukan sosialisasi kepada seluruh - Tidak boleh merugikan pemangku kepentingan jaminan pensiun peserta lama yang dan jaminan hari tua bekerja sama mengikuti program di ke-4 dengan pemerintah BUMN. (Prinsip 2)
- Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
23
Tugas Komisaris & Direksi PT Asabri sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS 2 ...(2) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Melakukan pemilahan program - Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti jaminan pensiun dan jaminan hari program di ke-4 BUMN. tua paket manfaat tambahan bagi (Prinsip 2) peserta TNI/Polri -
Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3)
-
Satu peserta hanya membayar 1 kali untuk setiap program. (Prinsip 4) 24
Tugas Komisaris & Direksi PT Asabri sejak ditetapkannya UU BPJS hingga beroperasinya BPJS 2 ...(3) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Menyiapkan pengalihan program - Tidak boleh merugikan jaminan pensiun dan jaminan hari peserta lama yang tua paket manfaat dasar, aset dan mengikuti program di kewajiban, pegawai, serta hak dan ke-4 BUMN. (Prinsip 2) kewajiban Perusahaan Perseroan - Ada kepastian dalam (Persero) PT Asabri yang terkait investasi 4 BUMN yang dengan program jaminan pensiun saat ini sedang berjalan dan jaminan hari tua paket manfaat sesuai dengan dasar kepada BPJS 2 peraturan perundangundangan. (Prinsip 6) 25
POKOK-POKOK YANG AKAN DIATUR DALAM KETENTUAN PENUTUP 26
Pada saat BPJS 2 mulai beroperasi…(1) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Mulai beroperasinya BPJS 2 untuk menyelenggarakan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Untuk pertama kalinya, Dewan Komisaris PT Tidak boleh ada PHK dan tidak Jamsostek diangkat menjadi Dewan boleh ada pengurangan hak-hak normatif dari karyawan ke-4 Pengawas BPJS 2 BUMN. (Prinsip 1) Untuk pertama kalinya, Direksi PT Proses pengalihan aset dari 4 Jamsostek diangkat menjadi Direksi BPJS 2 BUMN kepada BPJS dan aset Semua pegawai Perusahaan Perseroan Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. (Persero) PT Jamsostek menjadi pegawai (Prinsip 7) BPJS 2 27
Pada saat BPJS 2 mulai beroperasi…(2) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Dengan mengenyampingkan/mengecualikan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamsostek berdasarkan Undang-Undang ini dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamsostek menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS 2 dan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum Dana Jaminan Pensiun dan Dana Jaminan Hari Tua.
Tidak boleh ada ada PHK dan tidak boleh ada pengurangan hak-hak normatif dari karyawan ke-4 BUMN. (Prinsip 1) Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. (Prinsip 7)
28
Pada saat BPJS 2 mulai beroperasi…(3) Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Menteri Negara BUMN selaku rapat umum pemegang saham mengesahkan neraca penutup Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamsostek setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik dan Menteri Keuangan mengesahkan neraca pembukaan BPJS 2 dan neraca pembukaan Dana Jaminan Pensiun dan neraca pembukaan Dana Jaminan Hari Tua
Tidak boleh ada ada PHK dan tidak boleh ada pengurangan hak-hak normatif dari karyawan ke-4 BUMN. (Prinsip 1) Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepada BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. (Prinsip 7)
29
Pengalihan Program Jaminan yang Telah Ada Pengaturan
Prinsip yang diadopsi
Pengalihan program Jaminan hari tua dari PT Jamsostek (Persero) ke BPJS 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah
Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di ke-4 BUMN. (Prinsip 2)
-
Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3) Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di ke-4 BUMN. (Prinsip 2)
Pengalihan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS dan anggota TNI dan Polri diatur dengan Peraturan Pemerintah
Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti. Pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti. (Prinsip 3) 30
Terima Kasih
31
