MAKNA TRANSFORMASI BPJS A.A OKA MAHENDRA ASIH EKA PUTRI

MAKNA TRANSFORMASI BPJS A.A OKA MAHENDRA ASIH EKA PUTRI Senin, 5 Maret 2012

MAKNA TRANSFORMASI

(1)

TRANSFORMASI: (KBBI, Edisi Ketiga,2005:1208) Perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi) Linguistik: perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal yang lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya.

Transform: (Oxford English Reference Dictionary, 2003:1530) make thorough or dramatic change in form, outward appearance, character etc.

© PT MARTABAT Prima Konsultindo

2

MAKNA TRANSFORMASI

(2)

TRANSFORMASI adalah perubahan yang cermat atau dramatis bentuk, penampilan dan karakter Contoh transformasi biologis:


3

TRANSFORMASI : APA KATA UU?

(1)

UU No. 40 / 2004 tentang SJSN (Penjelasan Umum alinea kesembilan)

BPJS dalam UU ini adalah:

 TRANSFORMASI dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan….”  Dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.


4


(2)

UU No. 24 / 2011 tentang BPJS

Transformasi adalah perubahan kelembagaan, karakter dan mekanisme kerja badan penyelenggara jaminan sosial dari Persero menjadi BPJS (Badan Hukum Publik)


5


(3)

UU No. 24 / 2011 tentang BPJS Penjelasan Umum alinea keempat

 PELAKSANAAN UU SJSN setelah Keputusan MK atas Perkara No. 007/PUUIII/2005:

 Pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN  PEMBENTUKAN BPJS  TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero) menjadi BPJS.  PENGALIHAN peserta, program, asset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. © PT MARTABAT Prima Konsultindo

6


(4)

UU No. 24 / 2011 tentang BPJS Konsideran menimbang huruf c

“….harus dibentuk BPJS dengan UU yang merupakan TRANFORMASI KEEMPAT BUMN untuk mempercepat terselenggaranya SJSN untuk seluruh rakyat Indonesia.”


7


(5)

UU No. 24 / 2011 tentang BPJS KETEGASAN PENGATURAN TRANSFORMASI PERSERO BERGRADASI:



Pasal 62 ayat (2) : ”Pada saat PT JAMSOSTEK (Persero) BERUBAH menjadi BPJS Ketenagakerjaan…BUBAR.........”



Pasal 60 ayat (3): ”Pada saat BPJS Kesehatan mulai BEROPERASI ….PT ASKES....BUBAR.”



Pasal 65 ayat (1) : ”PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program .....ke BPJS Ketenagakerjaan….”



Pasal 65 ayat (2): ”PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program .....ke BPJS Ketenagakerjaan….”

TEGAS HAMPIR TEGAS

SETENGAH HATI


8


(6)

UU No. 24 / 2011 tentang BPJS (Pasal 67) Untuk pembubaran PT ASKES (Persero) dan PT JAMSOSTEK (Persero)

TIDAK BERLAKU KETENTUAN :  Pasal 142 ayat (2) UU 40/2007 tentang PT (Pembubaran wajib diikuti dengan likuidasi)  Pasal 64 ayat (1) UU 19/2003 tentang BUMN (Pembubaran ditetapkan dengan PP)


9


(7)

SIMULTAN

• PT ASKES PERSERO menjadi BPJS KESEHATAN pada 1 JAN 2014 • BPJS KESEHATAN OPERASIONAL mulai 1 JANUARI 2014

BERTAHAP

• PT JAMSOSTEK PERSERO menjadi BPJS KETENAGAKERJAAN pada 1 JAN 2014 • PENGALIHAN JPK JAMSOSTEK ke BPJS KESEHATAN mulai 1 JAN 2014 • BPJS KETENAGAKERJAAN menyelenggarakan JKK, JP, JHT, JKM selambatnya 1 JULI 2015

TIDAK TRANSFORMASI

• PENGALIHAN PROGRAM TASPEN dan ASABRI kepada BPJS KETENAGAKERJAAN paling lambat TAHUN 2029 • BAGAIMANA NASIB PT ASABRI & PT TASPEN? • Tunggu PP


10

PT (PERSERO) MENJADI BADAN HUKUM PUBLIK

(1)

Filosofi  Pelaksana Penugasan Pemerintah untuk meningkatkan kegairahan bekerja pegawai negeri

 Pemenuhan hak konstitusional setiap orang (WNI) (Pasal 28H (3), 34 (2) UUD NRI 1945)

(Pasal 32 (1) UU No. 43/1999)

Dasar Hukum  UU No.19/2003 : BUMN

 UU No.40/2004 : SJSN

 UU No.40/2007 : PT

 UU No.24/2011 : BPJS

Pendirian / Pembentukan  PP

 UU

 Akta Notaris © PT MARTABAT Prima Konsultindo

11


(2)

Maksud & Tujuan  Profit bagi perusahaan

 Pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan/atau keluarganya

Modal/Modal Awal  Terbagi dalam Saham

 Tidak terbagi atas Saham

Organ  RUPS, Komisaris, Direksi

 Dewan Pengawas, Direksi

 Pengangkatan & Pemberhentian oleh RUPS

 Pengangkatan & Pemberhentian oleh Presiden  Untuk calon anggota Dewan Pengawas selain unsur Pemerintah melalui DPR


12


(3)

Pembubaran/ Perubahan Bentuk  PP

 UU

Tata Kelola  PT (Persero)

 Badan Hukum Publik

 Tidak memiliki kewenangan publik

 Memiliki kewenangan publik

 Pertanggungjawaban kpd RUPS

 Pertanggungjawaban kpd Presiden

Kepailitan  Dapat dipailitkan dengan Per-UU Kepailitan


 Tidak dapat dipailitkan dengan Per-UU Kepailitan

13


(4)

5P Kewenangan Publik BPJS  Penagih iuran  Pengawas kepatuhan Peserta & Pemberi Kerja

 Pemeriksaan kepatuhan Peserta & Pemberi Kerja  Pengena sanksi administrasi kepada Peserta & Pemberi Kerja  Perwakilan NRI sebagai anggota organisasi/lembaga Internasional © PT MARTABAT Prima Konsultindo

14

Ruko Kebayoran Arcade Blok C2/31, Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Pusat Kawasan Niaga, Sektor 7, Tangerang Selatan 15224 Telp. 021. 74870811 Fax. 021. 74870811 ext. 401 E-mail [email protected] Web http://www.jamsosindonesia.com/


15

MAKNA TRANSFORMASI BPJS A.A OKA MAHENDRA ASIH EKA PUTRI

Recommend Documents