Aspek Ideologis Undang-undang BPJS : Analisis Nilai, Preferensi dan Interest Anggota DPR Periode 20092014 dalam Penyusunan RUU Dumilah Ayuningtyas Dep. Administrasi & Kebijakan Kesehatan, FKM UI Disampaikan dalam Forum Nasional II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Hotel Horison Makasar, 28 September 2011 Rabu, 28 September 2011
Latar Belakang BPJS merupakan amanat UU SJSN NO.40/2004 Pasal 1 ayat 2 yang tak kunjung terlaksana, melampaui batas waktu yang ditetapkan. Pembahasan RUU tentang BPJS ini tak kunjung selesai dan memperlihatkan kuatnya tarik menarik antara pemerintah dengan DPR atau bahkan di antara anggota/fraksi-fraksi DPR sendiri (P Demokrat VS PDIP) Mendapatkan perhatian “Istimewa” Inpres No. 1 thn 2010 bahwa UU BPJS harus selesai akhir desember 2010. Kedua, menugaskan 8 menteri untuk mengawal proses UU ini.
Rabu, 28 September 2011
Latar Belakang
Proses penetapan kebijakan tidak lepas dari adanya nilainilai, preferensi, kepentingan atau aspek ideologi yang dimiliki oleh para elit yang terlibat (Apter; & Charlotte Bretherton and Geoffrey Ponton Political Behavior & Ideology Amerika Serikat dan Brazil memberikan contoh bagaimana nilai, kepentingan dan pilihan elit mempengaruhi kebijakan yang ada pada negara tersebut termasuk dalam kebijakan jaminan sosial Presiden Lula da Silva : melejitkan kesejahteraan rakyat dengan program-program seperti layanan kesehatan gratis, tunjangan sosial, Bolsa Familia Presiden Barack Obama: UU Reformasi Kesehatan (Jaminan kesehatan: universal coverage, potongan untuk 28 September 2011miskin) Usila, jaminan bagi 30Rabu,juta warga
Pertanyaan & Tujuan Penelitian Bagaimana proses politik, konstelasi & interaksi elit yang terlibat pembahasan RUU BPJS, mengapa berlangsung lama & berlarut-larut, bagaimana aspek ideologis (nilai, preferensi & kepentingan (Anggota DPR Masa Bakti 2009-2014) mempengaruhi proses tersebut
Mengetahui proses politik yang terjadi dalam pembahasan RUU BPJS termasuk konstelasi dan interaksi elit yang terlibat di dalamnya Mengetahui bagaimana aspek ideologis (nilai, preferensi & kepentingan (Anggota DPR Masa Bakti 2009-2014) mempengaruhi Proses Pembahasan RUU BPJS.
Rabu, 28 September 2011
Metode Penelitian
Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksplanatoris. Teknik pengambilan data adalah dengan wawancara mendalam (indepth interview), analisis „statement‟ informan yang diberitakan di media massa, telaah catatan rapat serta observasi jalannya persidangan ( 3(tiga) kali sidang dilakukan sebagai bentuk triangulasi Pengisian „self assessment questionaire‟ oleh anggota Pansus adalah upaya konfirmasi (konfirmatori) untuk mempertajam analisis nilai, preferensi dan kepentingan anggota DPR periode 2009-2014 dalam pembahasan RUU BPJS.
Rabu, 28 September 2011
Tinjauan Teori
Charlotte Bretherton and Geoffrey Ponton falsafah dasar yang menjadi acuan arah & tujuan negara, berangkat dari pemahaman tentang relasi negara dan warganegara, penghormatan & paradigma tentang hakhak individu di satu sisi dengan sistem komunitas dan kesetaraan sosial yang terbangun di sisi lain (pengaturan kontrol negara vs masyarakat/komunitarian dan hak individu vs kesetaraan sosial David Apter pendekatan Behavioralisme, Ideologi merupakan kombinasi dari nilai, interest, dan kepentingan. Allport ( 1937, 1961, 1968) nilai, sikap dan karakter seorang aktor penetap atau pelaku kebijakan dapat mempengaruhi proses formulasi Rabu, 28 September 2011
Kerangka Teori James Anderson empat kategori nilai yang membantu & mengarahkan perilaku para pembuat keputusan Penelitian ini menggunakan pendekatan behavioralisme yakni kajian yang mengkaitkan produk kebijakan dalam sebuah sistem politik dengan pendekatan behavioralisme yang memandang politik dari segi apa adanya (what it is) yang berupaya menjelaskan mengapa gejala politik tertentu terjadi seperti itu, dan kalau mungkin memperkirakan juga gejala politik apa yang akan terjadi.
Konsep” black box of policy making process “ dapat dilihat sebagai gambaran pola perilaku manusia menyangkut aspek behavioralisme lainnya yaitu berupa kekuasaan, konflik, dan fungsionalisme.Secara singkat faktor-faktor tersebut dianggap pula sebagai penentu partisipasi politik.
Rabu, 28 September 2011
Hasil Penelitian Terbagi menjadi bagian : 1. Evaluasi peran negara dalam kewajiban pemenuhan jaminan sosial 2. Proses & konstelasi politik (peta kekuatan & „kubu-kubu‟ yang ada) 3. Aspek ideologis (nilai, preferensi dan kepentingan) dalam pembahasan RUU BPJS. Rabu, 28 September 2011
Beberapa Temuan Penelitian
Rabu, 28 September 2011
Evaluasi Peran Negara Di Mata Elit Dalam Kewajiban Pemenuhan Jaminan Sosial jawaban normatif para informan tentang peran negara dalam pemenuhan kewajibannya (masih sangat minim & belum optimal) :“ .. sangat bergantung pada konstelasi politik yang ada, kan ada beragam kepentingan, nilai dan pilihan yang sangat mempengaruhi” .
Rabu, 28 September 2011
Peran Negara Pada Kewajiban Penjaminan Sosial konfirmatori : Jawaban Ekstrim Sangat Setuju & sangat Tidak Setuju
No.
Pertanyaan
35
Kegagalan negara dalam menyediakan jaminan sosial seharusnya menjadi dasar pengajuan impeachment pada pemerintah
Ideologi pengaturan kontrol negara VS masyarakat/komunitarian dan hak individu VS kesetaraan sosial No.
Pertanyaan
1
Setiap warga negara berhak untuk hidup sehat dan sejahtera, karena itu adalah tugas pemerintah menjamin agar setiap anggota masyarakat hidup layak.
6
Masyarakat miskin karena tidak memiliki cukup akses terhadap pendidikan, kesehatan dan perekonomian
7
Negara berkewajiban memberdayakan masyarakat miskin untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial, kesehatan dan perekonomian yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
9
Negara menanggung beban ekonomi yang sangat berat karena hutang luar negeri yang sangat besar, harga minyak dunia yang semakin melonjak tajam, beban subsidi yang tinggi, angka pengangguran yang tinggi dan angka kemiskinan yang tinggi sementara pertumbuhan ekonomi semakin sulit. Adalah wajar jika pemerintah tidak bisa memberikan jaminan kesehatan
Konstelasi Politik “...Kubu di pemerintah terbagi dua. Nomor satu kubu yang ditunjuk adalah Menkeu, sehingga bercerita tentang fiskal. Sedangkan objek yang akan diatur adalah menteri BUMN. Dua menteri ini tidak mungkin. Bertemu dengan Kubu Menteri BUMN, yang mengatakan bahwa Depkes juga mau mengelola Jamkesmas. Polisi juga mengatakan bisa mengelola BPJS.
“... Kubu di DPR dan kubu
pemerintah. Kubu DPR setalah lama tahu, sebenarnya kalau mau bilang ideologi, akhir-akhir ini tidak ada masalah. Dua kubu berargumentasi, Perekatnya adalah uang, di sini tidak ada uang sama sekali. “( Wawancara dengan N dari F-PD, Anggota Pansus Rabu, 28 September 2011 RUU BPJS)
Tidak ada yang berani secara eksplisit menyatakan menolak RUU ini. Jelas itu, tapi memang jelas terlihat kubu-kubu. Ada yang pro, kontra, dan yang ditengah-tengah. Partai pemerintah, pemenang, oposan dan selainnya.”(Wawancara dengan L dari F-PKS, Anggota Pansus RUU BPJS
Nilai Pribadi, Partai, Politik, “ kami ini, khususnya Kebijakan “... alhamdulillah di pansus tdk lagi mempermasalahkan partai apa. Kami melepaskan baju partai dan baju fraksi. Kami berterimakasih kepada Setgab, teman fraksi lain bahkan ditekan oleh pimpinan, mereka siap jika PAW. ...” Terlalu kecil jika ini ditarik menjadi kepentingan PDIP. Sebenarnya persoalan yang meluas bukan soal PDIP, tapi soal tanggung jawab negara (R dari F-PDIP),
Demokrat, tentu ada arahan kebijakan, pertimbangan kapasitas fiskal, kemampuan negara. Tetapi kami merasa, kesehatan ini perlu. Ini bagus, fungsinya begitu bagus, menjadikan saya termotivasi terus menerus.”(wawancara dengan N dari F-PD,)
Rabu, 28 September 2011
Nilai
“....Pemerintah menganggap no point di dalam UU SJSN ini; mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Bertanya pada menteri, menjawab no point. Bertanya kepada yang lebih tinggi dari menteri, kenapa bapak tidak lakukan ini? Jawabnya? Tidak ada orang yang mengerjakan. Artinya, pemerintah melihat bahwa tiada point di sini.” (wawancara dengan N, FPD, Ketua Pansus RUU BPJS)
“.... Di pansus ini walaupun ada kecenderungan mengikuti arahan partai, tapi anggota pansus lebih bisa membawa suara pribadi tanpa ada arahan khusus dr partai karena kami merasa hal ini memang perlu diperjuangkan. “ (Wawancara dengan L dari F-PKS, Anggota Pansus RUU BPJS
Rabu, 28 September 2011
Personal Values No.
Pertanyaan
3
Saya mempunyai nilai-nilai keyakinan yang jelas dan menjadi dasar untuk menentukan tujuan hidup sehingga membuat saya berjuang sungguh-sungguh untuk mencapainya.
18
Eksistensi seorang manusia ditentukan oleh kekuasaannya.
19
Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
21
Kedudukan dan jabatan tak pernah didapat cuma-cuma melainkan harus dikejar dan diperjuangkan dengan bersungguh-sungguh.
22
Jabatan dan kedudukan adalah kekuasaan yang harus dipertahankan, diperkuat dengan segala cara untuk kelanggengannya.
Organizational Values No
Pertanyaan
8
Jabatan yang saya emban mengharuskan saya mendahulukan tujuan atau arahan kebijakan partai tempat saya bekerja dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.
26
Nilai-nilai dan kebijakan partai selalu menjadi arahan bagi saya dalam bersikap, termasuk dalam konteks penyusunan RUU BPJS ini.
29
Persetujuan atau penolakan terhadap RUU BPJS didasari oleh pertimbangan peningkatan jumlah pemilih partai pada pemilu mendatang Saya tetap mendukung atau menolak UU BPJS meskipun tidak sesuai dengan kebijakan partai saya.
37
Nilai Politik & Kebijakan: No 2 4
5 14
Pertanyaan Dari masa ke masa selalu ada perbedaan kelas sosial ekonomi di masyarakat, maka perbedaan adalah wajar dan harus diterima. Banyak orang di masyarakat kita yang sibuk memikirkan diri atau kelompoknya sendiri dan tidak begitu peduli dengan kepentingan kebanyakan. Hanya orang yang bekerja keras yang akan hidup cukup, kemiskinan adalah bukti dari kemalasan. Menerapkan prinsip bisnis dalam lembaga pemerintahan dan menjalankannya seperti selayaknya entitas bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Kepentingan Secara umum informan mengakui bahwa kepentingan baik itu kepentingan politik maupun ekonomi mempengaruhi proses pembahasan RUU BPJS di DPR RI.
Pertarungan kepentingan bahkan menjadi penyebab berlarutlarutnya proses pembahasan RUU BPJS.
“Ada satu menteri yang mengatakan bahwa konsep dari DPR ini seperti “menggorok” menteri. BUMN uangnya begini banyak, kementerian perlu dana mendadak untuk menyehatkan BUMN yang kecil. Jadi ada banyak kepentingan. pada saat yang sama. .Ada buruh-buruh yang tidak mau ada BPJS., ada yang demo mendukung, ini semua soal kepentingan (N dari F-PD DPR RI, Ketua Pansus BPJS) Rabu, 28 September 2011
“...Birokrasi harus direformasi, tarik-menarik kepentingan membuat proses ini berlarutlarut. Ada perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan legislative. Ada ketakutan pada pihak yang BUMN yang menangani jaminan kesehatan askes, taspen, dll.”( L dari FPKS, Anggota Pansus RUU BPJS)
Interest No Pertanyaan 27
Dalam politik setiap individu tidak dapat terlepas dari kepentingan pribadi dan kelompoknya.
30
Berlarut-larutnya penyusunan RUU BPJS terjadi karena perbedaan kepentingan antara DPR, Pemerintah , dan kepentingan industri termasuk farmasi dan badan penyelenggara perasuransian sebelumnya.
31
Dalam penyusunan undang-undang selalu ada benturan kepentingan, jika terjadi kebuntuan (dead lock) harus diselesaikan dengan Lobby, dan pendekatan persuasif serta langkah politis lainnya.
32
Biaya politik dalam penyusunan undang-undang lazim terjadi biasanya diperoleh dari kelompok yang menginginkan atau tidak menginginkan disusunnya sebuah undang-undang.
Preferences (Pilihan)
Dari penelitian yang “...Ini bukan sanggup tidak dilakukan ditemukan bahwa sanggup, tapi soal political will, sebenarnya menyegerakan bukan kebijakan charity tapi RUU BPJS pada akhirnya merupakan pilihan dari sisi pada kebijakan yang berbasis policy maker. konstitusi.”(R dari F-PDIP, Anggota Pansus RUU BPJS) “..... Dan banyak ketakutan- “... Sebenarnya dalam ketakutan yang sebenarnya pembahasan UU BPJS ini, bisa dijawab. Semakin dikaji anggota pansus bersepakat semakin membuka jalan bahwa memang ini bisa dalam satu titik bahwa ini dilaksanakan. Misalnya hitung- memang harus hitungan tentang fiscal, sebenarnya ini tidak masalah, diperjuangkan. Ini menjadi kesadaran dan kesepakatan bisa. Hanya masalahnya mau atau tidak.”( L dari F-PKS, bersama, pada akhirnya ”( L Anggota Pansus RUU BPJS) dari F-PKS, Anggota Pansus Rabu, 28 September 2011 RUU BPJS)
Peran Pressure Group Civil Society
Selain peran penting aspek ideologis pada elit dalam hal ini nilai, kepentingan dan pilihan dalam proses penentapan kebijakan, ada faktor lain yang cukup berperan dalam proses pembahasan RUU BPJS ini, yakni peran kelompok penekan (pressure group) dalam kasus ini diwakili oleh gerakan ekstraparlementer atau fraksi balkon. Hal ini dikemukan oleh salah satu informan. “... Saya analisa bagaimana ada BPJS, bagaimana buruh mendukung ini, pada moment ini kita lihat konsensus yg terjadi tidak hanya di parlemen tapi juga di ektsra parlementer. Buruh berjuang tidak hanya untuk buruh tapi juga untuk rakyat. Ini suatu hal yg mengharukan sekali.” (wawancara dengan R dari F-PDIP, Anggota Pansus RUU BPJS) “... Tdk ada UU yang dikawal 8 menteri, tidak ada UU lain yg dikawal publik seperti ini, ada fraksi balkon. Dan itu bukan perjalanan yang gampang untuk membangun konsolidasi sperti itu.”(wawancara dengan R dari F-PDIP, Anggota Pansus RUU BPJS)
Rabu, 28 September 2011
Kesimpulan
Proses pembahasan RUU BPJS dipengaruhi oleh bagaimana ideologi termasuk nilai, kepentingan dan pilihan yang ada pada elit yang terlibat dalam pembahasan RUU BPJS ini. Kejelasan ideologi sebagai dasar memandang relasi antara negara dan warganegara, pemerintah dan rakyat amat menentukan kebijakan jaminan sosial dalam berbagai bentuk dan aplikasinya. Kejelasan ideologi ini juga mempengaruhi komitmen politik pemerintah Perbedaan nilai, kepentingan dan pilihan dapat mencapai titik temu, (resolusi dan konsensus) bila terdapat sebuah kepentingan umum yang berlaku universal Civil society (active citizen) dan hadirnya gerakan LSM sebagai pressure group berperan penting dalam penetapan kebijakan untuk mengontrol terakomodasinya kepentingan rakyat banyak. Komunikasi politik dan terbangunnya jaringan yang melibatkan bernagai pihak yang berkepentingan menjadi langkah penting dalam penetapan kebijakan . Rabu, 28 September 2011
Daftar Referensi
Charlotte Bretherton and Geoffrey Ponton (ed), Global Politics: An introduction (Cambridge, Massachussetts : Blackwell Publishers, 1996 David E Apter, Introduction to Political Analysis, Prentice Hall. Winthtop Publisher, Amerika Serikat. 1978:236-
James Anderson, Public Policy Making (2nd Edition) ( New York : Holt, Renehart and Winston, 1969)
Theda Skocpol, Negara dan Revolusi Sosial : Suatu Analisis Komparatif Tentang Perancis, Rusia, dan China (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1991), hlm 25 RamlanSurbakti. Memahami Ilmu Politik. Gramedia, Jakarta.1992:132-3. Rabu, 28 September 2011
TERIMA KASIH
Rabu, 28 September 2011
