LAPORAN SINGKAT KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA RUU TENTANG KEINSINYURAN BADAN LEGISLASI DPR RI KE REPUBLIK FEDERAL JERMAN ------------TANGGAL 17-23 NOVEMBER 2012-------------Assalamu’alaikum Wr.Wb. Salam Sejahtera bagi kita semua. Yth. Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Keinsinyuran Badan Legislasi DPR RI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT – Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat intern Panja pada hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Pertama-tama saya atas nama rekan-rekan Anggota delegasi Panja RUU tentang Keinsinyuran yang melakukan kunjungan kerja ke Republik Federal Jerman menyampaikan terima kasih kepada Panja yang telah menugaskan kami untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka mencari masukan terkait dengan proses penyusunan RUU tentang Keinsinyuran. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Panja sebelumnya, Panja RUU tentang Keinsinyuran pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2012–2013 mengadakan kunjungan kerja ke Jerman. Kunjungan kerja ini diadakan mulai tanggal 17-23 November 2012 dengan pengiriman delegasi sebanyak 9 orang anggota Panja serta didukung 2 orang staf sekretariat dan satu orang tenaga ahli, yaitu:
1
FRAKSI / NO.ANGGOTA
KETERANGAN
F-HANURA/A-12
KETUA DELEGASI/ WAKIL KETUA BALEG
Ir. NANANG SAMODRA, KA., MSc
F-PD/A-537
ANGGOTA
PAULA SINJAL, SH. M.Si.
F-PD/A-555
FERDIANSYAH, SE., MM.
F-PG/A-220
ANGGOTA
Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA
F-PG/A-180
ANGGOTA
KH. Ir. ABDUL HAKIM, MM.
F-PKS/A-57
ANGGOTA
INDRA, SH.
F-PKS/A-64
ANGGOTA
F-PAN/A-112
ANGGOTA
F-HANURA/A-10
ANGGOTA
NAMA
NO. 1.
H. SUNARDI AYUB, SH
2.
ANGGOTA
3. 4. 5. 6. 7. 8.
H. CHAIRUL NAIM, SH., MH.
9.
DJAMAL AZIS, B.Sc., SH.,MH.
10. 11. 12.
LIBER SALOMO SILITONGA AHMAD YANI HARI NUGROHO RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si
-
SEKRETARIAT BALEG SEKRETARIAT BALEG TENAGA AHLI BALEG
Kunjungan kerja Panja RUU tentang Keinsinyuran Badan Legislasi DPR RI ke Republik Federal Jerman dilakukan guna mendapatkan perbandingan terkait keinsinyuran. Dalam kunjungan kerja tersebut dilakukan beberapa pertemuan dan kegiatan, baik dengan Deutsches Institut fur Normung (DIN) e.V., Komite Pendidikan, Penelitian dan Teknologi Parlemen Negara Federal (Bundestag), Komite Ekonomi Parlemen Negara Bagian Brandenburg, dan Kementerian Ekonomi dan Teknologi yang memiliki kaitan langsung maupun tidak dalam konteks penyelenggaraan keinsinyuran di Jerman. Adapun beberapa pertemuan dan kegiatan yang dilaksanakan selama di Jerman adalah sebagai berikut:
2
1. Pertemuan dan Kegiatan di Jerman: a. Dr. Albert Hovel Kepala Departemen Institut Standarisasi Jerman (Deutsches Institut fur Normung (DIN) e.V) b. Dr. Thomas Feist Ketua Komite Pendidikan, Penelitian dan Teknologi Parlemen Negara Federal (Bundestag) (Education, Research and Technology Committee of Germany) c. Dr. Soren Kosanke (SPD) Ketua Komite Ekonomi Parlemen Negara Bagian Brandenburg, Dr. Ralf Christopher Menteri Ekonomi Negara Bagian Brandenburg, dan Dr. Martin Dipl.Ing. (Ketua Assosiasi Insinyur Brandenburg) d. Kementerian Ekonomi dan Teknologi Jerman (Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie/Federal Ministry of Economics and Technology/BMWi) e. Hans Ullrich Kammeyer (Vice President of Bundesingenieurkammer/the Federal Chamber of German Engineers) dan board of the European Council of Engineering Chambers (ECEC).
2. Hasil Pertemuan di Jerman: Dalam pertemuan dengan beberapa institusi dan lembaga yang terkait dengan keinsinyuran di Jerman, diperoleh beberapa masukan penting bagi penyusunan RUU tentang Keinsinyuran, yaitu: a. Dalam pandangan Ketua Komite Bundestag: Kerjasama Parlemen JermanIndonesia lebih dilihat sebagai kerjasama Jerman dengan asia (kawasan). Tinggal bagaimana peran Indonesia di dalam konteks kawasan tersebut. b. DIN merupakan asosiasi sektor privat yang meregistrasi standarisasi produk baik jasa maupun barang. Tetapi DIN tidak meregistrasi kompetensi, sebab standarisasi kompetensi (keahlian) pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada Universitas atau Perguruan Tinggi dan negara bagian. Namun DIN diakui oleh pemerintah Jerman sebagai badan nasional standarisasi resmi yang mewakili kepentingan Jerman di tingkat internasional dan Eropa, yang dalam banyak hal sangat berpengaruh terhadap terciptanya produk jasa atau barang yang sesuai standar, baik dalam aspek profesionalitas, perlindungan dan kepuasan pengguna jasa/konsumen, maupun dalam konteks peningkatan ekonomi Jerman. Karena faktualnya standarisasi barang dan jasa memberi peningkatan pertumbuhan ekonomi GDP Jerman sebesar 1%. c. DIN e.V bertujuan mempromosikan perdagangan bebas yang menekankan pentingnya produk jasa dan barang Jerman memenuhi standar Eropa dan Internasional. Di dalam melakukan standarisasi, DIN e.V melibatkan pertimbangan seluruh stakeholders dan state (negara). Selain melakukan standarisasi barang hasil teknologi, DIN e.V juga menstandarisasi jasa, seperti jasa dalam pendidikan yang meliputi: standar kualifikasi staf pengajar, 3
konferensi nasional, standar presentasi, serta yang terkait dengan kesehatan, small and medium-sized enterprises (SME’s), safety engineering, transport chain, e-mobility, offshore wind energy, dan civil security. d. Tidak ada standarisasi kompetensi insinyur di Jerman. Kompetensi seorang insinyur sepenuhnya didapatkan dari otoritas pendidikan di Universitas, baik Dipl. Ing. dari Universitat Technische Hochschule-Technische Universitat (UTH-TU) yang ditempuh selama 4-6 tahun, atau Dipl. Ing. dari Perguruan Tinggi Ilmu Terapan (University of Applied Science/Fachhochschule/FH) pada era 1970-an yang ditempuh selama 4 tahun. Sedangkan saat ini untuk menjadi insinyur, Jerman menganut 2 sistem lulusan, yaitu: mereka yang merupakan output Sekolah Kejuruan/Perusahaan (Berufsfachschule) atau pendidikan tinggi teknologi (Technische Universitat). Dimana seseorang harus menempuh pendidikan selama 10 semester (5 tahun) untuk mendapat gelar Bsc.Ing dan Master Ing. Namun seseorang sudah disebut insinyur sekalipun hanya bergelar Bsc Ing yang menempuh pendidikan selama 6 semester (3 tahun) dengan 1 semesternya (6 bulan) praktikum/magang di bidang keinsinyuran secara konsisten. e. Menurut Bundesingenieur Kammer yang membawahi 16 asosiasi insinyur di Jerman, bahwa berdasarkan evaluasi dari industri maupun evaluasi terhadap kompetensi insinyur dulu dengan gelar Dipl. Ing. dibandingkan dengan insinyur dengan gelar Bsc. Ing pada saat ini, maka ada keinginan kuat untuk mengembalikan pendidikan keinsinyuran seperti dulu, yang ditempuh selama 4 tahun dengan gelar Dipl. Ing. f. Dengan menyadari bahwa perkembangan ilmu dan teknologi begitu pesat dan perbedaan yang cukup mendasar antara lulusan insinyur dulu dengan sekarang, maka setiap 5 tahun sekali dilakukan tes/sertifikasi oleh perusahaan bersangkutan dimana insinyur tersebut bekerja untuk menguji kembali apakah kemampuan insinyur tersebut memadai atau sesuai standar yang dibutuhkan. g. Keinsiyuran merupakan isu strategis baik secara politik maupun ekonomi di Jerman. Karena itu Komite Ekonomi dan Menteri Ekonomi Brandenburg senantiasa membahas persoalan keinsinyuran baik di dalam parlemen maupun dengan asosiasi insinyur Brandenburg. h. Keinsinyuran merupakan hak publik, karena itu peraturan mengenai keinsinyuran diserahkan kepada masing-masing pelaku/stakeholders di negara bagian (Lantag). i. Pengaturan mengenai kegiatan insinyur dilakukan berdasarkan aturan standarisasi yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi teknologi (teknik) 4
dan mengikuti kode etik insinyur Eropa (Code of Conduct for European Chartered Engineers). j. Code of Conduct for European Chartered Engineers secara umum mengatur mengenai prinsip umum sebagai insinyur Eropa, tindakan memahami klien, tindakan memahami kolega, kualifikasi professional, penerapan dan pengawasan atas kode etik, dan aksesabilitas. Dimana kode etik tersebut didasarkan pada upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup, perlindungan publik, keselamatan, kesejahteraan, perlindungan terhadap lingkungan, kemajuan teknologi dan keberlanjutan pembangunan, serta kepedulian insinyur terhadap budaya dan kemajuan bangsa. k. Jerman tidak mengenal adanya ijin kerja bagi insinyur. Yang penting dia punya sertifikat/ijazah insinyur dari perguruan tinggi teknik, maka seorang insinyur dapat bekerja secara profesional. Seorang yang lulus dari perguruan tinggi teknik dan mendapat gelar insinyur dapat langsung bekerja. Mereka tidak memerlukan ijin kerja sebagaimana advokat maupun dokter. l. Asosiasi Insinyur Jerman banyak macamnya, ada asosiasi yang dibentuk berdasarkan wilayah geografis pemerintahan, seperti Asosiasi Insinyur Negara Bagian Brandenburg ataupun Asosiasi Insinyur berdasarkan kejuruan tekniknya, seperti: VDI (The Association of German Engineers), VDE (The Association of Electrical, Electronic & Information Technologies), VDEh (The Steel Institute), STG (The German Society of Maritime Technology), GDCh (The German Chemical Society), DAI – German Association of Architects and Engineering Organisations), the Insititute of Civil Engineers (ICE), dan lainlain. m. Pada setiap bidang di Jerman, terdapat asosiasi atau kamar. Demikian halnya Jerman mengatur pembinaan insinyur berdasarkan kamar/chamber baik di tingkat federal maupun negara bagian. Dalam banyak hal Komite Pendidikan, Penelitian dan Teknologi Bundestag menyarankan Badan Legislasi DPR dapat berkomunikasi lebih lanjut dengan KADIN Jerman di Indonesia yang salah satu kamarnya mempromosikan insinyur Jerman. n. Jerman sesuai dengan konstitusinya (Basic Law for the Federal Republic of Germany) pada Pasal 9 tentang Kebebasan Berserikat menegaskan tentang bebasnya warga negara Jerman memilih bergabung dalam suatu asosiasi atau tidak. Karena itu, tidak semua insinyur Jerman bergabung dalam asosiasi insinyur Jerman. Sekalipun setiap orang bebas menentukan sikapnya, namun setiap insinyur diharapkan menjadi anggota asosiasi. Hal ini penting untuk memastikan kompetensinya, juga untuk memudahkan setiap individu dalam menjalankan kompetensinya atau melakukan praktek keinsinyuran. 5
o. Asosiasi Insinyur di Jerman memiliki fungsi dan tugas menjaga kualitas insinyur agar tetap terjaga kompetensinya, serta melakukan pelatihan atau upaya lain bagi peningkatan kualitas insinyur Jerman. Setiap anggota baru asosiasi akan diuji lagi komptensi keinsinyurannya. Selain itu, diakui oleh Komite Ekonomi Brandenburg, bahwa di Jerman pun didapati ada sebagian insinyur yang kompetensinya kurang, dan itu menjadi tugas asosiasi untuk membinanya. Lebih dari itu menurut Menteri Ekonomi Brandenburg, keberadaan asosiasi insinyur penting untuk menjamin kualitas insinyur Jerman di tingkat Eropa maupun Internasional. p. Keberadaan asosiasi insinyur juga penting dalam mengontrol pendidikan insinyur di Jerman agar tidak melenceng dari standarisasi yang telah ditetapkan. q. Menurut Komite Pendidikan, Penelitian dan Teknologi Bundestag: tidak ada hubungan khusus antara the Deutscher Verband TechnischWissenschaftlicher Vereine (DVT), the Zentralverband der Ingenieurvereine (ZBI), ataupun asosiasi yang lebih kecil seperti the Verein Deutscher Ingenieure (VDI) dengan Bundestag, kecuali ada masalah tertentu terkait engineering yang perlu diberitahukan kepada Bundestag. r. Ingenieurgesetz hanya mengatur mengenai lama pendidikan dan title atau gelar siapa yang disebut insinyur. Gelar insinyur di Jerman merupakan pengakuan secara umum, sedang pengaturan terperincinya diserahkan kepada masing-masing negara bagian, perguruan tinggi teknik, dan asosiasi teknik masing-masing. Negara Federal tidak mengatur mengenai keinsinyuran, semuanya diserahkan kepada negara bagian. Karena itu, UU tahun 1971 hanya mengatur tentang perkumpulan. Dimana disebutkan bahwa sebuah perkumpulan minimal terdiri dari 7 orang anggota. Terlebih jika melihat kriteria insinyur saat ini yang terlalu luas, sebab ahli kimia akan lebih senang disebut chemical ketimbang insinyur, dan lain sebagainya. s. Dalam hal terjadi kegagalan proyek atau praktek keinsinyuran, maka diselesaikan di pengadilan. Pengadilan dalam memutus perkara akan meminta pendapat dari ahli atau asosiasi. Jika terbukti insinyur tersebut melakukan pelanggaran, maka asosiasi dapat mencabut keanggotaannya dari asosiasi. Jika dia bukan anggota asosiasi, maka perusahaan dimana dia bekerja yang akan menghukumnya atau jika dia bekerja sendiri, maka masyarakat tidak akan percaya lagi dengan kemampuannya, dan itu artinya dia tidak akan dapat bekerja lagi secara professional sebagai insinyur di Jerman. t. Untuk menghindari kegagalan atau penyimpangan dalam kegiatan keinsinyuran, selain kontrol dari asosiasi, perusahaan dan masyarakat 6
pengguna, kontrol ketat terutama dilakukan ketika baru dimulai tahap perencanaan dalam pembangunan. u. Dalam hal terjadi kegagalan atau penyimpangan dalam kegiatan keinsinyuran, insinyur dan pemberi kerja akan dikenakan sanksi sesuai peran masing-masing. Sementara itu, asosiasi akan menjatuhkan sanksi berupa penegakkan kode etik dan mengeluarkan insinyur bersangkutan dari keanggotaan dalam asosiasi. v. Dalam kegiatan atau praktek keinsinyuran, seorang insinyur dapat menambahkan sesuatu yang lain yang dianggap baik selain ketentuan yang ada dalam standarisasi. w. Menurut Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie di Jerman saat ini 8% anak muda menganggur, sedang di Uni-Eropa sebesar 28%. Jumlah pendudukan Jerman cenderung menurun, berbeda dengan di Indonesia yang penduduknya cenderung meningkat. Karena itu, dalam perencanaan pembangunan Jerman, apakah memungkinkan mengimpor tenaga ahli dari Indonesia untuk dilibatkan dalam proyek pembangunan di Jerman, mengingat Jerman pun kekurangan tenaga ahli. x. Secara ringkas dapat disarikan mengenai keinsinyuran di Jerman dalam tabel berikut: G E R M A N Y
Central Body Umbrella Body (DVT/ZBI)
Short Cycle Baccalaureate or equivalent 2-4 University or College
Long Cycle B: 5+U
Requirement for Title degree
Accreditation
Register
University Control
None
Register Body -
Bac. plus over 5 years University education
Professional Title Dipl. Ing (U)long
Legislation Title protected by law
Dipl. Ing (FH)short
Pimpinan dan Anggota Panja Yang Terhormat Secara lengkap masukan dan hasil kunjungan kerja Panja RUU tentang Keinsinyuran Badan Legislasi DPR RI ke Republik Federal Jerman dapat dilihat pada
dokumen
terlampir
(berupa
UU,
yaitu:
Gesetz
zum
Schutz
der
Berufsbezeichnungen Ingenieurin und Ingenieur (Ingenieurgesetz-IngG) Vom 29 Januari 1971 (GVBI. S. 323), Brandenburgisches Ingenieurgesetz (BbgIngG) Vom 29 Juni 2004, dan Niedersachsisches Ingenieurgesetz (NingG) Vom 12 Juli 2007 (Nds. GVBI. S. 324).
7
Demikian laporan singkat hasil kunjungan kerja Panja RUU tentang Keinsinyuran Badan Legislasi DPR RI ke Republik Federal Jerman. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Jakarta, 26 November 2012 Delegasi Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Keinsinyuran Badan Legislasi DPR RI ke Republik Federal Jerman K e t u a,
H. Sunardi Ayub, SH. A-12
8
