LAPORAN SINGKAT KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI UNTUK PENYUSUNAN RUU TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KE PROVINSI SUMATERA UTARA TANGGAL 9-11 OKTOBER 2012 Assalamu’alaikum Wr.Wb. Salam Sejahtera bagi kita semua. Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT – Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat Pleno Badan Legislasi pada hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Pertama-tama saya atas nama rekan-rekan Anggota Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utaramenyampaikan terima kasih kepada Pimpinan yang telah menugaskan kami untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka mencari masukan terkait dengan proses penyusunan RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Kunjungan kerja Penyusunan RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Provinsi Sumatera Utara ini dilaksanakan pada tanggal 9-11 Oktober 2012 dengan jumlah anggota tim yang terdiri sebagai berikut: NO.
NAMA
FRAKSI / KETERANGAN NO.ANGGOTA
1.
DR. H.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH., MH., M.Si
F-PPP/A-290
WAKIL KETUA BALEG/KETUA DELEGASI
2.
H. HARRY WITJAKSONO, SH
F-PD/A-478
ANGGOTA
3.
DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, SH., LLM
F-PD/A-486
ANGGOTA
4.
NURUL ARIFIN, SIP.,M.Si
F-PG/A-214
ANGGOTA
5.
IR. AZHAR ROMLI, M.Si
F-PG/A-194
ANGGOTA
6.
FERDIANSYAH, SE., MM
F-PG/A-220
ANGGOTA
7.
DRS. TAUFIK HIDAYAT
F-PG/A-236
ANGGOTA
8.
IRVANSYAH
F-PDIP/A-337
ANGGOTA
9.
K.H. BUKHORI YUSUF, Lc. MA
F-PKS/A-54
ANGGOTA
10.
K.H. AUS HIDAYAT NUR
F-PKS/A-94
ANGGOTA
11.
TASLIM, S.Si
F-PAN/A-106
ANGGOTA
12.
PROF. DR. ISMET AHMAD
F-PAN/A-137
ANGGOTA
13.
K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM
F-PKB/A-171
ANGGOTA
14.
LIBER SALOMO SILITONGGA/ GOL.III
-
SEKRETARIAT BALEG
15.
AHMAD YANI HN / GOL. III
-
SEKRETARIAT BALEG
16.
RIFMA GHULAM DZALJAD, M.Si
-
TENAGA AHLI BALEG
17.
NUR BUDI HARIYANTO, M.Si
-
TENAGA AHLI BALEG
18.
INDRA PAHLEVI, M.Si.
-
PENELITI P3DI
Pertemuan dan Kegiatan di Provinsi Sumatera Utara: 1. Pertemuan dan diskusi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bapak Gatot Pujo dan jajaran Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Kajati, Kapolda, Ketua Pengadilan Tinggi, Kakanwil Kemenkum dan HAM. 2. Pertemuan dan diskusi dengan Rektor Universitas Sumatera Utara dan civitas akademika Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (Unimed).
Hasil Pertemuan di Provinsi Sumatera Utara: Berdasarkan pertemuan dan diskusi yang dilakukan baik di di kantor Gubernur Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara dapat disarikan beberapa pokok pikiran masukan sebagai berikut: A. Masukan dari Gubernur dan Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi SUMUT 1. Ketua Pengadilan Tinggi SUMUT: a. Berdasarkan Putusan MK No: 102/PUU-VII/2009 tentang DPT, maka selain pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan, dibuka juga pemilih dengan KTP atau identitas lain yang didukung dengan bukti domisili si pemilih. b. Tentang survey dan pengumuman hasil survey pada masa tenang, bahwa: 1). pelaksanaan survey terhadap capres/cawapres sangat mempengaruhi opini/cara pandang dalam penilaian calon oleh masyarakat/pemilih. 2). Survey yang dilakukan terhadap calon tidak dapat menjamin kualitas dari calon karena hal tersebut sangat tergantung pada subjectivitas dari seseorang terhadap calon yang disukai, yang belum tentu sama dengan pihak-pihak lain yang tidak dimintai tanggapannya tentang calon. Dari hal tersebut, maka kami sependapat jika hasil survey dilakukan pada calon, terutama jika hasil survey diumumkan pada masa tenang. c. Pasal 3 ayat (6) UU 42 Tahun 2008 mengatur tahapan sejak penyusunan hingga pengucapan sumpah/janji Presiden. Tahapan tersebut sebaiknya tetap dipertahankan, hanya perlu ditambahkan tenggang waktunya, seperti dalam Pasal 29 ayat (2) pemutakhiran DPT oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota dan PPS paling lama 30 hari ditambah menjadi 60 hari. d. Syarat pengajuan capres/cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan Presiden Treshold 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional (tetap seperti Pilpres 2009). e. Dalam hal kampanye terutama terkait pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye (Pasal 47-58) perlu diatur hanya melibatkan 1 media TV yang ditetapkan bersama untuk dijadikan sarana kampanye. Kemudian tentang dana kampanye (Pasal 94) sebaiknya dikelola pemerintah, bukan dikelola oleh calon/tim kampanye, sehingga dananya dapat dibagi secara berimbang di antara para calon. f. Untuk menghindari kecurangan dalam perhitungan suara yang dilaksanakan di kabupaten dan kecamatan, akan lebih baik jika perhitungan suara dilakukan/dipusatkan di Ibukota Provinsi pada waktu yang sudah ditetapkan. g. Untuk menghindari kekosongan jabatan, akibat capres/cawapres terpilih berhalangan tetap, maka perlu pengaturan dengan memberikan kewenangan kepada Ketua MPR untuk menetapkan salah seorang ketua/pimpinan lembaga tinggi negara untuk mengisi kekosongan tanpa melakukan siding istimewa. 2. Kabidkum POLDA SUMUT: a. Pengaturan tentang survey dan pengumuman di masa tenang? Sesuai Putusan MK, maka Pasal 188 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena itu pengaturan yang ideal tentang pelaksanaan survey dan pengumuman hasil survey adalah boleh dilakukan di masa tenang sepanjang tidak berkaitan dengan rekam jejak atau bentuk lainnya yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta
pilpres. Selain itu, media massa yang mengumumkan hasil survey harus memenuhi kriteria, seperti: survey tidak berdasarkan pesanan, metodologi jelas, telah lulus akreditasi sebagai lembaga survey. b. Untuk penyempurnaan tahapan Pilpres perlu ditambah 1 tahapan baru dalam Pilpres, yaitu tahapan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pilpres. Perlunya tahapan tersebut untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pilpres. Kemudian jangka waktu dimulainya tahapan Pemilu dimulai sekurang-kurangnya 22 bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga akan lebih memadai bagi KPu dalam mempersiapkan seluruh teknis penyelenggaraan Pemilu 2014. c. Pemutakhiran data pemilih dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 1). Melaksanakan sosialisasi dengan memberdayakan semua pihak sampai ke tingkat RT/RW, 2). KPU Provinsi menginstruksikan dan mengawasi KPU Kota/kabupaten untuk memutakhirkan data secermat mungkin dengan bantuan perangkat yang ada, 3). KPU kota/kabupaten mengumumkan DPS Pilpres di setiap lapisan sampai ke tingkat RT/RW, 4). Unsure camat, lurah, RT/RW diminta proaktif dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat sesuai jejaring dan tingkatannya untuk aktif memeriksa apakah dirinya telah terdaftar atau belum, 5). Agar segera mewujudkan program e-KPT dengan database tungga terpusat, sehingga memudahkan data pemilih dan pencoblosan kemanapun pemilih berada. d. Survey dan quickcount harus diposisikan sebagai metode atau alat untuk membaca peta kekuatan dukungan terhadap kandidat-kandidat. Ia merupakan metode ilmiah yang sah dan memiliki argumen teoritik yang jelas dalam ilmu politik, serta didasarkan pada etika. 3. Kanwil Hukham: a. Putusan MK terkait dengan pengumuman hasil survey di masa tenang dibolehkan apabila dilakukan secara tertutup oleh penyelenggara survey, dan digunakan secara terbatas untuk maksud dan kegunaan oleh pelaksanaannya. Selain itu dibuat aturan yang tegas dan sanksi yang berat bagi penyelenggara survey yang melanggar. b. Untuk penyempurnaan tahapan Pilpres, perlu: a). infrastruktur penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu perlu diperkuat dan menjadi badan yang permanen di semua tingkatan. b). peningkatan kapasitas SDM penyelenggara Pemilu, c). perkuat elemen masyarakat untuk menciptakan pemilu yang demokratis. c. Penentuan Presiden Treshold secara politik didasarkan agar memiliki legitimasi yang kuat di parlemen dan memiliki elektabilitas yang tinggi di masyarakat. Karena itu Presiden Tresholdnya tetap 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mengukuhkan sistem presidensial. d. Pemutakhiran data pemilih: dilakukan secara manual dan elektronik satu pintu oleh KPU dengan mengandeng BPS dan melibatkan penyelenggara pemilu dari pusat hingga RT/RW. Kemudian waktu pemutakhiran data lebih lama paling tidak 60 hari. e. Selain yang terdaftar, sesuai putusan MK, WNI dapat menggunakan hak pilihnya dengan KTP dilakukan ditempat alamat KTPnya dan dilengkapi dengan Kartu Keluarga. f. Kampanye bukan sekedar pencitraan harus dibenahi untuk pendidikan politik. Tim kampanye yang terdaftar diatur secara tegas dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh tim yang tidak terdaftar. Selain itu diatur tentang pengumpulan dana kampanye, bentuk kampanye melalu media massa, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye yang dilakukan oleh bawaslu. g. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos.
h. Mekanisme perhitungan suara di tingkat PPs desa/kelurahan dihilangkan dalam Pilpres 2009, dan perhitungan suara untuk rekapitulasi dilakukan mulai di tingkat PPK kecamatan, yang prinsipnya tidak mengurangi kewenangan PPS, karena dalam perhitungan di tingkat PPK dilakukan bersama-sama dengan PPS, PPK, panwas kecamatan, saksi, dan dilakukan secara terbuka untuk umum. perlunya terobosan penggunaan E-voting dan E-counting seperti di negara maju i. Penetapan pasangan calon terpilih apabila berhalangan dilakukan melalui mekanisme pemilihan di MPR untuk waktu tertentu sampai dilaksanakannya pemilihan ulang. j. Dalam hal Survey/quickcount perlu kepastian hukum tentang independensi lembaga survey, waktu pelaksanaan survey dan pengumuman hasil quickcount, serta transparansi mengenai metode yang digunakannya satu kapabilitas lembaga survey tersebut, apakah perlu diverifikasi. 4. DR. Noor Rochmad/Kajati SUMUT: a. Putusan MK terkait Pengumuman hasil survey pada masa tenang adalah khusus sepanjang tidak terkait rekam jejak kandidat atau bentuk lain yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon, karena MK telah membatalkan Pasal 188 ayat 92) dan ayat (3). b. Redesain Tahapan Pilpres dilakukan dengan memperbaiki kualitas daftar pemilih. Meningkatkan jumlah pemilih, mengatur survey dan quickcount secara tepat. Kemudian penguatan peran Bawaslu, Dewan Kohormatan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tahapan penyelenggaran Pilpres, metode pemberian suara. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa Pilpres, kampanye, persyaratan pasangan capres/cawapres, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan ketentuan pidana. c. Presiden Treshold diminimalisir angkanya, sebab tidak perlu risau dengan semakin banyak calon/alternatif pilihan. DPR harus membuka dan member peluang munculnya calon-calon pemimpin terbaik. Pemimpin terbaik dapat muncul dari kelompok maupun golongan parati kecil, seperti terlihat dalam Pilgub DKI, karena masyarakat menghendaki figure terpilih. Tingginya perolehan suara partai politik, tidak otomatis akan menghasilkan figure terbaik sebagai pemimpin nasional. Dengan memperhatikan sistem presidensial, kekhawatiran capres/cawapres terpilih yang hanya memiliki dukungan sedikit di parlemen akan mendapat hambatan politik dalam proses pemerintahan, tidak sepenuhnya tergantung dukungan kursi parlemen, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan komunikasi politik Presiden/Wapres terpilih dengan partai politik yang ada maupun di dalam parlemen, serta didukung kinerja positif yang dicapainya bagi negara. d. Penyusunan daftar pemilih yang tidak akurat akan menjadi masalah paling besar dalam Pilpres, karena itu diperlukan system yang terencana dalam penyusunan DPT dan adanya keterbukaan informasi publik dan mudah diakses publik. e. Pengaturan mengenai tim kampanye bukan hanya yang terdaftar tertulis tetapi juga yang aktif dalam kegiatan selama proses Pilpres. Demikian halnya pengumpulan dana kampanye yang tidak sah harus dapat diartikan sebagai pelanggaran/kejahatan,bahkan penyitaan dana yang tidak sah tersebut. Karena itu perlu pelaporan dan audit dana kampanye. Selain itu, perlu pembatasan biaya kampanye (limit spending). Sebab jika tidak calon terpilih ditentukan oleh kekuatan besar uang. Kemduian masa kampanye yang dipendek sangat diperlukan agar energy tidak terfokus pada prose kampanye. Kampanye melalui media harus dilakukan secara berimbang dan tidak berpihak dan disertai ancaman dengan sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran yang dilakukan.
5.
6.
7.
8.
9.
f. Hak pilih bisa dilakukan berdasarkan data DPT atau bagi yang tidak terdaftar dengan KTP, passport, dll g. Penerapan e-counting dalam perhitungan suara agar lebih transparan. h. Penetapan pasangan capres/cawapres terpilih yang berhalangan tetap sebelum pelantikan, dengan pertimbangan efesiensi dan efektifitas diserahkan kepada partai pengusung pemenang pasangan capres/cawapres terpilih. i. Survey dan quiccount didasarkan metodologi ilmiah bukan untuk kepentingan politik tertentu Pdt Ferdinandus: a. Kunci pelaksanaan Pilpres haruslah kejujuran b. DPT harus clear dan hak pemilih harus dapat dilaksanakan digunakan E-KTP c. Survey sebagai alat politik harus dilarang d. Masa tenang harus benar2 masa tenang e. Yang memalsukan dan menayalahgunakan DPT harus ditindak tegas Biller/PG a. Minggu tenang tidak boleh ada kegiatan apapun b. Pilpres dan PIleg disatukan bersamaan c. Jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden lepaskan jabatan pimpinan Parpol Syahrul Efendi Siregar/PDIP: a. Larangan survey di masa tenang b. PT 30% agar lebih efektif dan efesien c. Anggaran untuk KPU harus dapat tercukupi dengan baik, agar pelaksanaan pemilu dan Pilres lancar sesuai jadwal d. KPU harus pro aktif e. KPPS diberikan aturan yang memungkinkan untuk pemilih dapat memilih meski tidak sesuai alamat KTPnya f. Sanksi terhadap KPU Ustad Hidayat/PKS: a. Jangan menonjolkan kepentingan kelompok, tetapi harus didasari tujuan membangun negara Warisun Sinaga/PG: a. Masa tenang hanya terkait evaluasi internal b. Survey harus independen c. Batas maksimum sumbangan untuk pilpres dan sumbernya
B. Masukan dari civitas akademika I. MASUKAN DARI ARMANSYAH SH, MHUM (KETUA DEP. HTN USU) 1. Mengenai ketentuan Presidensial Treshold, ketentuan pada Pasal 9 cukup baik. Dengan demikian paling banyak 4 pasangan calon dan kemungkinan Pilpres hanya satu putaran dapat menghemat dana yang tidak sedikit. Apabila persyaratanya adalah partai politik atau partai politik yang memperoleh 3,5% kursi di DPR, dapat memunculkan pasangan calon presiden lebih dari lima pasangan dan terbuka kemungkinan putaran kedua. Apabila persyaratannya 25% dari kursi DPR atau 30% suara sah nasional, maka angka ini terlalu timggi, dan hanya dapat memunculkan 3 pasangan. 2. Pemutakhiran data pemilih. Sesuaikan dengan UU No 8 Tahun 2012. 3. Kampanye
Badan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi harus mengerti tugas yang diembanya, mulai dari PPS, pengawas Pemilu lapangan, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas pemilu Provinsi, sampai Badan Pengawas Pemilu. 4. Dalam hal pasangan capres dan cawapres berhalangan tetap sebelum pelantikan: a. Dengan memperhatikan Pasal 159 ayat (3) maka capres dan cawapres dipilih kembali oleh rakyat secara langsung. b. Apabila cawapres berhalangan tetap, maka capres dilantik menjadi presiden, sedangkan wakil presiden dapat dipilih oleh MPR yang calonya diusulkan oleh Presiden terpilih dengan mengajukan dua orang calon. Ketentuan ini berdasarkan pada Pasal 8 UUD 1945.
II. MASUKAN DARI ZAKARIA TAHER (PD I FISIP USU) 1. Ada tiga alasan pokok UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu direvisi atau diubah: 1) Melihat tuntutan zaman dan perkembangan masa depan. 2) Melihat masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan Pilpres yang lalu (2009). 3) Melihat regulasi tentang Pemilu ( UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD). 2. Tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 1) Putusan MK terhadap Pasal 28 UU No 42/2008 sangat tepat untuk menjawab kekurangan dan kelemahan DPT. Karena itu, utusan tersebut perlu dimasukan dalam RUU. Selain itu, perlu perubahan Pasal 108 ayat (2) mengenai penambahan surat suara yang dicetak dari 2% menjadi paling sedikit 7,5% dari jumlah DPT. 2) Putusan MK terhadap Pasal 245 ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 282, dan Pasal 307 UU No 42/2008 mengenai survei atau jajak pendapat, quick count, maka kami secara pribadi menolak dengan alasan budaya politik dan sosio-kultur masyarakat Indonesia. a. Pertama, persoalan kekuatan independensi suatu lembaga survey. b. Kedua, persoalan deviasi dan akurasi hasil survey dan penghitungan cepat (quick count). Setiap hasil survey sudah dipastikan memiliki tingkat kesalahan atau penyimpangan yang dapat ditolerir, tapi penghitungan hasil Pemilu tidak boleh salah atau tidak ada angka toleransi. c. Ketiga, persoalan hasil penghitungan cepat menjadi sesuatu yang sudah final. d. Keempat, persoalan budaya dan perilaku politik masyarakat yang mengambang dan tergantung pada agen atau elit politik sangat mudah untuk direkayasa dan dieksploitasi. Namun, jika putusan MK hanya dapat dibatalkan oleh MK saja, maka mau tak putusan MK dimasukan dalam RUU ini. 3. Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 1) Jarak waktu pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dengan penetapan hasil Pemilu DPR minimal berjarak 2 (dua) bulan. Dengan demikian, cukup waktu bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk membahas, menetapkan bakal pasangan capres dan cawapres yang diusung untuk didaftarkan ke KPU. Oleh karena itu, penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dipercepat.
2) Waktu pengusulan pasangan calon pengganti perlu ditambah waktunya dari 7 (tujuh) haris menjadi 15 (lima belas) hari. Alasanya, prosedur pencalonan yang dilakukan di partai politik sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1), persyaratan pencalonan sebagaimana dalam Pasal 14, dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dalam Pasal 15 dapat terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik. 4. Daftar Pemilih 1) DPT Pilpres berasal dari DPT Pemilu DPR, DPD, DPRD, perlu pemutakhiran secara cemat. 2) Pemutakhiran data oleh PPDP, Pantarlih, PPS, PPK perlu ditingkatkan kinerja dan kualitas kerja, serta intensifnya. 3) Waktu untuk pemutakhiran DPT Pileg menjadi DPS dan DPT Pilpres perlu ditambah. 4) Anggota masyarakat dan peserta Pemilu harus berperan aktif pada masa pendaftaran pemilih. 5. Kampanye 1) Pengaturan dan pembatasan tentang kampanye perlu disederhanakan dan tegas, serta jelas indikatornya. 2) Perlu penguatan terhadap pengawas pemilu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye. 6. Pemungutan Suara 1) WNI yang dibolehkan memberikan suara adalah yang sudah terdaftar dalam DPR. Bagi yang tidak terdaftar dalam DPT dengan menunjukan KTP dan KK. 2) Dalam proses pemungutan suara sebaiknya digunakan contreng karena resiko contreng lebih kecil disbanding mencoblos. 7. Penghitungan Suara 1) Penghitungan suara dilakukan di tingkat TPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. 2) Perkuat dan perketat pengawasan dan penjagaan perpindahan kotak suara yang berisi hasil penghitungan dan berita acara penghitungan dari TPS ke PPK dan di PPK. 3) Penghitungan di PPK dilakukan 1 (satu) hari setelah pemungutan suara. 8. Survei/Quick Count 1) Perlu dibuat kode etik tentang pelaksanaan dan pengumuman survey/quick count. 2) Pelaksanaan survey/quick count boleh dilakukan, tapi pada masa tenang dan pemungutan suara dalam pelaksanaan pemilu dihentikan sementara dengan tujuan untuk menghormati berlangsungnya masa tenang dan pemungutan suara. 9. Isu-Isu lain Persyaratan capres dan cawapres pada Pasal 5 huruf p, diusulkan berpendidikan paling rendah sarjana.
III. Masukan dari Tim Universitas Negeri Medan (Dr. Benny Setiawan dan Liber) 1. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Sebenarnya, pengaturan sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) bahwa ‘’hasil survey atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang’’, sangat sesuai dengan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Namun, jika putusan MK Registrasi Nomor 98/PUU-VII/2009 yang membatalkan Pasal 188 ayat (2) tetap dilaksanakan dan dalam RUU ini harus disesuaikan, maka perlu pengaturan: 1) Lembaga survey yang mengumumkan harus diaudit sumber keuanganya. 2) Kredibiltas dan penggunaan kaidah keilmuan lembaga survey yang bersangkutan. 3) Independensi lembaga survey yang bersangkutan dijamin tidak mempunyai tujuan dan kepentingan tertentu untuk memenangkan pasangan calon dan atau merugikan pasangan calon yang lain. 2. Presidensial Treshold (Persyaratan pengusulan calon Presiden/Wakil Presiden) Persyaratan calon Presiden/Wakil Presiden yang ideal adalah 25% dari jumlah kursi DPR atau 30% dari suara sah nasional. Dengan alasan agar terjadi keseimbangan eksekutif dan lembaga legislative (check and balances). Atau dengan persyaratan partai politik yang memperoleh suara terbanyaklah yang berhak mengajukan caprescawapres. 3. Survei/Quick Count Beberapa hal yang harus diperhatikan: 1) Pengawasan oleh Bawaslu agar lebih efektif. 2) Independensi survey/quick count perlu diatur lebih lanjut dalam RUU ini. 3) Perlu pengaturan mengenai audit keuangan lembaga survey. 4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1) Memperbaiki Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) menjadi data pertama yang akan dijadikan data utama pemilih pada Pemilu 2014 atau dasar pembentukan DPT, yang kemudian menghasilkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). 2) Menjamin penyelesaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sedang dijalankan Kemendagri. Data e-KTP dapat membantu proses pemutakhiran data yang dilakukan KPU dalam mempersiapkan DPT Pemilu 2014. Oleh karena itu, program e-KTP dapat diperpanjang sampai 2013. 3) Mendukung putusan MK tentang penggunaan KTP (e-KTP) sebagai syarat bagi pemilih di TPS. IV. UNIMED (Fernanda) 1. Presidensial Treshold Presidensial Treshold tidak perlu ada pembatasan seperti sekarang. Jika ada pembatasan lebih baik sama seperti di Pemilihan Legislatif, yaitu setiap partai politik
yang memperoleh 3,5% kursi di DPR dapat mengajukan capres-cawapres, sehingga dapat menghasilkan calon yang terbaik. Semakin banyak calon semakin baik. 2. Kampanye Masa kampanye diperpendek saja. Demikian laporan singkat dari kunjungan kerja Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke Provinsi Sumatera Utara, Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Jakarta, 16 Oktober 2012 KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI,
DR. H. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H.,M.H., MSi A-290
