PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENGENAI USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI Dibacakan Oleh : IGNATIUS MULYONO Nomor Anggota : A-103
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera bagi kita semua. Yth. Saudara Pimpinan Sidang, Yth. Para Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya kita sekalian dapat menghadiri rapat yang penting ini dalam keadaan sehat wal afiat dan penuh kebahagiaan. Pada kesempatan yang baik ini, ijinkanlah Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat atas usaha yang keras telah berhasil menyusun usul inisiatif Rancangan Undang-undang ini. 1
Bagi bangsa Indonesia, Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna menghasilkan suatu pemilihan umum yang berkualitas dan memenuhi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya yang terwujud dalam azas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dibutuhkan institusi penyelenggara Pemilu yang memiliki
integritas,
profesional
dan
akuntabel
serta
bersifat
Indonesia
telah
berhasil
nasional, tetap dan mandiri. Kita
bangga,
membuktikan
karena
dirinya
menyelenggarakan
bangsa
sebagai
pemilihan
bangsa
umum
secara
yang
mampu
langsung
dalam
pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan sukses, sehingga
mendapat penghargaan dari berbagai
negara, bahkan mampu memunculkan kekaguman dari berbagai tokoh internasional, meskipun pada kelanjutan terjadi “kecelakaan internal” yang sungguh kita sesalkan bersama, bak susu sebelanga rusak oleh nila setitik.
Kita menghargai setinggi-tingginya prestasi
bangsa Indonesia umumnya
dan para penyelenggara
pemilu
khususnya, meskipun sekali lagi kita juga menyesalkan atas kasus yang terjadi, yang saat ini masih dalam proses di pengadilan. Demokrasi semakin berkembang, dengan penyelenggaraan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah secara langsung, hal mana semakin membuktikan kematangan dan kedewasaan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan tekadnya menghasilkan pimpinan secara
langsung,
transparan
dan 2
tentunya
lebih
berkualitas,
meskipun disana-sini masih ditemukan berbagai kejadian yang tidak diharapkan, namun kita bersama tentunya sadar bahwa semuanya masih relatif baru dan masih membutuhkan perbaikan. Kita sangat berkeinginan peningkatan dari aspek efisiensi dan efektifitas
dalam
berbagai
kegiatan,
termasuk
dalam
penyelenggaraan kegiatan pemilihan di negara kita, oleh sebab itu kita
menyambut
baik
gagasan
untuk
mengoptimalkan
peran
penyelengara pemilu dalam lingkup Pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Saat ini peraturan yang mengatur Penyelenggara Pemilu termuat dibeberapa Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undangundang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi ini sungguh kurang menguntungkan, terutama dalam penataan penyelenggara pemilu sebagai suatu institusi yang harus memiliki sifat nasional, tetap dan mandiri, apalagi juga harus memiliki integritas, profesional dan akuntabilitas, maka sudah saatnya kita harus mampu mewadahi pengaturan tersebut dalam satu Undang-undang. Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati,
3
Setelah
mendalami
sungguh-sungguh
terhadap
konsep
Rancangan Undang-undang yang diajukan, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan pencermatan kita, antara lain : 1.
Penyusunan Rancangan Undang-undang ini yang diambil melalui pencabutan Bab IV Penyelenggara Pemilu Undangundang Nomor 12 Tahun 2003 perlu diantisipasi pengaruh keterikatannya sebagai akibat pencabutan tersebut.
2.
Pemilihan anggota Penyelenggara Pemilu di Daerah harus mendapatkan
seleksi
yang
ketat
mengingat
akar
permasalahan munculnya sebagian besar masih berasal dari daerah. 3.
Guna
menjamin
akurasi
perhitungan
dan
kecepatan
pengumpulan hasil serta menghindarkan atau meminimalisir kecurangan yang mungkin timbul, perlu dipertimbangkan digunakannya peralatan teknologi maju yang saat ini terus berkembang. 4.
Perlu perumusan yang jelas, pihak mana saja yang diberikan kepercayaan untuk penyelenggaraan audit dan pengawasan terhadap para pelaksana, serta aspek mana saja yang tepat untuk
menerima
pelaporan
pertanggung
jawaban
penyelengaraan pemilihan umum. Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati, Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat menyampaikan tanggapan atas Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Anggota DPR-RI tentang Energi sebagai berikut : 4
1.
Pada saat ini belum ada undang-undang yang menjadi acuan kebijakan terhadap energi, sedangkan undang-undang yang ada seperti Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 sudah tidak relevan lagi dengan semangat otonomi daerah, Undangundang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dibatalkan serta Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk direvisi.
2.
Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penggunaan sumber daya
energi
yang
merupakan
kekayaan
alam
harus
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perlunya
pemanfatan
dan
pengembangan
energi
secara
terpadu perlu diatur di dalam suatu undang-undang, hal ini disebabkan hampir semua energi primer (minyak bumi, gas bumi, batu bara, panas bumi tenaga air, tenaga surya dan lain sebagainya) adalah merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai oleh negara, agar dapat pemanfaatnnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian juga dengan sumber energi yang langsung di konsumsi oleh masyarakat seperti minyak tanah dan listrik hingga saat ini subtitusinya belum tersedia secara memadai. Pada bagian lain peta tentang kebijakan energi nasional belum tampak begitu jelas, baik jenis-jenis sumber energi baik yang sumber energi yang dapat diperbaharui maupun sember energi yang
tidak
dapat
diperbaharui,
jumlah/kapasitas
maupun
perencanaan terhadap penggunaan energi tersebut ke depan. Hal 5
ini adalah salah satu sebab terjadinya kelangkaan energi BBM dan terjadinya black out listrik pada beberapa waktu belakangan yang lalu yang sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Kebijakan yang terpadu di bidang energi diperlukan juga mengingat adanya keterkaitan yang erat antara sumber daya primer dengan energi final (listrik dan BBM) yang secara langsung dibutuhkan masyarakat. Keterkaitan tersebut terlihat dari adanya hubungan tingkat harga yang saling mempengaruhi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemakaian dan alokasi dari setiap jenis energi, misalnya minyak bumi sering dijadikan bench mark untuk menentukan harga dari jenis energi lainnya. Secara ekonomi keterkaitan tersebut bisa bersifat substitisional (misalnya gas, dan panas bumi dapat mengurangi peran minyak bumi di sektor pengakitan listrik) maupun komplemeter (misalnya BBM dan tenaga surya untuk jenis kendaraan hybrid). Di samping memberikan pemanfaatan secara ekonomi bagi masyarakat,
secara
fisik
proses
kegiatan
penambangan
dan
pengembangan dari semua jenis sumber daya energi primer selalu mempunyai dampak terhadap kegiatan lingkungan hidup, demikian juga dalam proses pemanfaatan dan konsumsi dari semua jenis energi,
selalu
menghasilkan
polutan
yang
dapat
merugikan
masyarakat. Dampak negative terhadap lingkungan harus ditangani secara terencana agar kerugiannya seminimal mungkin. Sidang Dewan yang terhormat, Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Fraksi Partai Demokrat berpendapat : 6
“Menyetujui dengan perubahan-perubahan yang diperlukan terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Anggota DPR-RI
tentang
Penyelenggara
Pemiihan
Umum
dan
Rancangan Undang-undang Ususl Inisiatif Anggota DPR-RI tentang Energi untuk menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR-RI”.
Demikian Pendapat Fraksi Partai Demokrat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya kepada kita semua, agar dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan sebaik-baiknya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 14 November 2005 PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR-RI KETUA
SEKRETARIS
H. SOEKARTONO HADIWARSITO No. A-105
Drs. H. SUTAN BHATOEGANA, MM No. A - 85
7
8
