Yth. Sdr. Pimpinan Pansus dan Rekan-rekan Anggota Pansus ; Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri beserta Staf ; Para hadirin sekalian yang kami hormati,

www.parlemen.net

PENDAPAT FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI DPR RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD Disampaikan oleh JAMALUDDIN KARIM, SH - Anggota No.A-11 Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu ‘alaikum Wr. WB. Yth. Sdr. Pimpinan Pansus dan Rekan-rekan Anggota Pansus ; Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri beserta Staf ; Para hadirin sekalian yang kami hormati, Pada kesempatan penyampaian pendapat Fraksi ini perkenankan kami mengajak seluruh hadirin dalam Sidang yang mulia ini untuk menghaturkan puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan ridho, perlindungan dan bimbingan-NYA kepada kita dalam mengemban tugas - tugas konstitusional sebagaimana diamanahkan rakyat Indonesia., serta mohon ampunan atas segala kesalahan kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Semoga Allah SWT. senantiasa meridhoi perjuangan kita dalam membangun tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berlandaskan hukum guna mewujudkan cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Sebelumnya, Fraksi BPD DPR memberi 'apresiasi' kepada Pemerintah yang telah mempersiapkan empat_ naskah RUU Paket Politik dan menyerahkannya kepada DPR serempak. Atas itikad dan kerja keras Pemerintah, sekali lagi, Fraksi BPD DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih, meski dalam suasana ketersediaan waktu yang relatif pendek. dalam mengemukakan pendapat ini F-BPD memilah antara RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

1. RUU tentang Partai Politik Sebagai penyempurnaan atas UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik maka prinsip dasar yang harus dipenuhi adalah amanat konstitusi. Di mana, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya merupakan kemerdekaan bagi rakyat yang ditetapkan dengan undang-udang. Di samping itu pula bahwa , bentuk perkumpulan yang dalam arti lebih lanjut kita sebuat sebagai partai politik adalah INSTRUMEN MEMILIH WAKIL RAKYAT melalui Pemilihan Umum. Hal ini berarti bahwa semangat yang harus dikedepankan adalah adanya ruang yang diberikan kepada segenap rakyat yang berhimpun dalam partai poilitik ikut serta dalam Pemilihan Umum. Meskipun

demikian,

sebagai

sebuah

regulasi

yang

bertujuan

pada

penyempurnaan, beberapa batasan dalam muatan-muatan RUU ini dapat kita sepakati. Karenanya, Fraksi BPD DPR RI memberi penekanan perhatian terhadap RUU tentang Partai Politik ini kepada 3 (tiga) hal, yaitu: Sistem Kepartaian, Pembentukan Partai Politik dan Kemandirian Partai Politik. Sistem

kepartaian

yang

dikandung

semangatnya

dalam

RUU

ini

adalah

PENYEDERHANAAN. Prinsipnya, seperti kami sebutkan sebelumnya, FBPD sepakat. Namun, meskipun bentuk penyederhanaan itu adalah diperketatnya aturan pembetukan partai baru, perlu dipahami bahwa PLURALITAS ADALAH REALITAS yang harus kita hadapi. Karenanya, pengetatan persyaratan menjadi standar utama baik pada tingkatan Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Peluang pembentukan parpol baru secara teoretis sangatlah demokratis, ada semangat baru untuk tidak menutup hak warga negara mendirikan parpol. Di sinilah semangat penyederhanan yang kita sepakati. Terkait Pembentukan Partai Politik, perlu merasionalkan beberapa hal dalam beberapa hal syarat-syarat pendiriannya. Pertama, jumlah pendiri tidak perlu sebanyak 250 orang, bila ingin tetap ditetapkan persyaratan jumlah 100 orang bisa menjadi anternatif. Kedua, batasan usia warga negara yang dipersyaratkan berusia 21 tahun, menurut F-BPD

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

usia ini, agar konsisten dengan Bab tentang Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota (Pasal 11) RUU ini, serta dalam RUU Pemilu, sebaiknya disamakan yaitu berusia 17 tahun. Terkait dengan Kemandirian Partai Politik, beberapa hal yang menjadi catatan F-BPD DPR RI, yaitu: tentang keuangan, dan sengketa partai politik. Dalam hal keuangan partai politik, prinsip dasar yang harus kita pahami bersama adalah PEMASUKAN, PROSES DAN PENGELUARAN UANG pada suatu partai politik haruslah memenuhi aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas. Karenanya, sistem pencatatan keuangan partai yang sesuai dengan Standard Operation Procedure-nya KPU dan IAI menjadi hal yang harus dilengkapi dalam RUU yang diajukan Pemerintah ini. Karenanya pula menjadi penting untuk mempertimbangkan batasan nilai sumbangan seseorang atau badan hukum kepada Partai Politik. Sebatas kriteria di atas dapat terpenuhi maka LIMITASI NILAI SUMBANGAN menjadi tidak relevan, dan kemungkinan partai politik MEMILIKI BADAN USAHA YANG PROFITABLE dapat dipertimbangkan untuk diadopsi. Meskipun, Fraksi BPD DPR RI sepakat untuk memberi batasan atas sumber dana, khususnya asing terkait dengan integritas sebagai bangsa.

2. RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Sebagai penyempurnaan atas UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dipakai setelah Pemilu tahun 2004 yang lalu, Fraksi BPD DPR RI memberi beberapa catatan penyempurnaan. Pertama, tentang Majelis Permusyawaratan Rakat (MPR). Fraksi BPD, sesuai amanat Konsitusi dan melihat perjalanan 3 tahun MPR, melihat bahwa sebaiknya keberadaan MPR benar-benar seperti semangat yang dikandung dalam Konstitusi, menjadi lembaga yang hadir karena adanya JOINT SESSION antara DPR dan DPD saja. Karenanya, TIDAK PERLU ADA JABATAN KETUA (Pimpinan) MPR apalagi sekretariat MPR yang DIPERMANENKAN. Bila diperlukan is eksis saat digelar sidang

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

bersama. Kedua, tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bagi Fraksi BPD, semangat membuka pintu pada bikameral menjadi keniscayaan. Namun, melihat praktik yang berkembang dan tuntutan yang disampaikan terhadap eksistensi lembaga ini, perlu mempetimbangkan keanggotaan DPD yang bukan saja berasal dari perorangan non-parpol tapi membuka pintu bagi calon yang berasal dari Partai Politik. Hal ini dimungkinkan karena di samping praktik yang telah berjalan dan kenyataan bahwa terjadi asosiasi yang pada gilirannya berinduk pada kecenderrungan kekuatan-kekuatan partai politik di parlemen. Ketiga, Komposisi Pimpinan. Terkait hal ini pola penentuan komposisi pimpinan sebaiknya mengacu pada electoral threshold. Artinya komposisi pimpinan (MPR, DPR) ditentukan jumlahnya sesuai dengan keberadan partai yang memiliki perwakilan yang melampaui

batasan

electoral

threshold.

Karenanya,

jumlahnya

akan

sangat

menggambarkan keterwakilan unsur-unsur yang ada dalam lembaga tersebut. Keempat, hal lainnya. Terkait dengan ini, beberapa catatan F-BPD DPR RI dalarn hal RUU Susduk ini adalah perlunya meneguhnya keberadaan supporting system terhadap eksistensi anggota, fraksi, dan lembaga. Supporting system dimaksud di antaranya: Tenaga Ahli, Sekretaris Pribadi dan fasilitas penunjang. Dalam hal Tenaga Ahli sudah saatnya masing-masing Anggota DPR RI memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Tenaga Ahli di samping Tenaga Ahli yang telah disediakan bagi pendukung masing-masing fraksi. Demikian pendapat Fraksi BPD DPR RI terhadap Rancangan UndangUndang, Partai Politik dan Susduk yang diajukan Pemerintah. Pembahasan lebih intensif dan segerat menjadi hal yang harus diprioritaskan ke depan. Ke depan, F-BPD DPR RI berharap kita mampu melahirkan udang-udang yang tidak

setiap

periode

kita

perbaharui. Tapi lebih mendapat ruang untuk beradaptasi, sekurang-kurangnya 2 periode

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

pelaksanaan Pemilu. Dan semangat yang kita bangun dalam penyempurnaan setiap regulasinya adalah perbaikan atas hal-hal yang dianggap kurang terhadap undangudang sebelumnya. Sehingga kita mampu menciptakan sistem politik dan lembaga negara yang lebih stabil.

Yth. Sdr. Pimpinan Pansus dan Rekan-rekan Anggota Pansus ; Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri beserta Staf ; Para hadirin sekalian yang kami hormati, Pokok - pokok pikiran kami tersebut hendaknya menjadi perhatian kita dalam membahas RUU tentang Partai Politik dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

Wabillahittaufiq Walhidayah. Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 11 Juli 2007 PIMPINAN FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net