SAMBUTAN/PENGARAHAN MENTERI DALAM NEGERI PADA ACARA PEMBUKAAN MUSRENBANG RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021 Palangkaraya, 28 September 2016
Yth. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Yth. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Yth. Sdr. Menteri Agraria dan Tata Ruang; Yth. Sdr. Menteri Perhubungan; Yth. Sdr. Menteri Enregi dan Sumber Daya Mineral; Yth. Sdr. Menteri Perindustrian; Yth. Sdri.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; Yth. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah; Yth. Sdr. Unsur Pimpinan Instansi Vertikal; 1
Yth. Sdr. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Yth. Sdr. Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/Kepemudaan, Akademisi; Para undangan serta Hadirin yang berbahagia. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, dalam keadaan sehat wal-afiat. Forum ini sangat penting, khususnya bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 2
Selain dari pada itu, forum ini mempunyai arti strategis, sebagai wahana antar pemangku kepentingan guna menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD, yang meliputi sebagai berikut: 1. 2. 3.
4. 5.
Penajaman sasaran pembangunan jangka menengah daerah; Penajaman capaian indikator kinerja daerah pada saat ini dan pada akhir periode RPJMD; Penajaman indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan; Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah; dan Membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pembangunan daerah.
Keterlibatan masyarakat dalam penyelarasan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan daerah merupakan salah satu perwujudan dari pendekatan perencanaan partisipatif dalam menentukan arah dan skala prioritas pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun kedepan. Hal ini mengingat RPJMD yang akan dirumuskan dan ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan 3
untuk menghantarkan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan UUD 1945. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, Pembaharuan pemerintahan daerah telah dibingkai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penetapan peraturan pemerintah tersebut ditujukan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. Untuk memastikan perangkat daerah dapat melaksanakan seluruh kewenangan daerah dalam lingkup tugasnya, peraturan pemerintah tersebut mengamanatkan pembagian tugas perangkat daerah diatur berdasarkan pendekatan fungsi sebagaimana diatur di dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urgensi Peraturan Daerah tentang organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian yang akan dimasukan dalam dokumen RPJMD khususnya terkait dengan perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan dibutuhkan untuk penyusunan RKPD sebagai unsur yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan 4
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas 6 (enam) urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah melaksanakan pembangunan guna meningkatkan pemerataan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan maka kementerian atau LPNK melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. 5
Sesuai dengan amanat pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah. Adapun tujuan pemetaan urusan pemerintahan daerah adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh dari kondisi pemerintahan yang ada saat ini dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, untuk menentukan bentuk pemerintahan yang paling efektif dan efisien dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta untuk memperkuat sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada aspek kelembagaan, perencanaan dan penganggaran. Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD) menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, 6
pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Selanjutnya pendekatan politis menekankan bahwa program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon KDH dan wakil KDH terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan RPJMD, dan melalui pendekatan bottomup dan top-down hasilnya diselaraskan melalui musrenbang mulai desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Saudara-saudara Peserta Musrenbang, yang berbahagia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menegaskan bahwa dokumen RPJMD memiliki nilai politis dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya : Pertama, RPJMD merupakan road map (peta arah) pembangunan daerah dalam jangka waktu perencanaan 5 tahun kedepan; Kedua, RPJMD merupakan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
7
Ketiga, RPJMD merupakan penjelasan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih untuk memenuhi janji mensejahterakan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah; Keempat, RPJMD sebagai instrumen bagi mewujudkan pembangunan berkelanjutan; Kelima, RPJMD sebagai instrumen untuk meningkatkan keunggulan utama daerah (core competency). Saudara-saudara Peserta Musrenbang, yang berbahagia, Dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ditegaskan bahwa Rancangan Awal RPJMD disusun sebagai berikut : Pertama, berpedoman pada RPJPD dan RTRW dilakukan dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, dan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Kedua, memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah, kebijakan umum, 8
serta prioritas pembangunan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Ketiga, memperhatikan RPJMD dan RTRW dilakukan melalui penyelarasan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, Beberapa isu strategis pembangunan yang perlu mendapat perhatian di Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain: 1. Konektivitas wilayah, meningkatkan keterkaitan desakota. Keterkaitan (konektivitas) wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. 2. Kedaulatan Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Energi, dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar energi listrik di seluruh wilayah Indonesia, dalam tahun 2015 – 9
2019 direncanakan akan dibangun pembangkit listrik guna meningkatkan kemandirian energi. Selain pembangunan pembangkit, dilakukan pula pengembangan biogas ramah lingkungan dan penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil dan perbatasan. 4. Hutan, merupakan paru-paru dunia yang harus dilindungi. Sebagian besar wilayah Indonesia terdapat hutan lindung, akan tetapi rentan dengan kondisi kebakaran hutan yang terjadi selama ini dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah. Oleh Karena itu perlu dilakukan langkah-langkah preventif dengan mensiagakan aparat keamanan hutan dan mendekteksi titik api yang berpotensi kebakaran hutan. 5. Kemaritiman, wilayah perairan Indonesia memiliki posisi yang cukup strategis baik di koridor regional ASEAN maupun global sehingga banyak sekali potensi di bidang kemaritiman. Hadirin peserta Musrenbang Jangka Menengah yang berbahagia, Agar tercipta konsistensi dan sinkronisasi dokumen rencana dan penganggaran maka beberapa hal perlu menjadi perhatian kita bersama yaitu : 1)
Susun dan tetapkan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
10
dokumen rencana pembangunan daerah sebagaimana amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; 2)
Jabarkan RPJMD ke dalam RKPD secara konsisten guna mendorong terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta terpenuhinya janji politik gubernur, bupati dan walikota sesuai dengan harapan masyarakat yaitu memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.
3)
Lakukan pengendalian dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil seara tepat waktu dan tepat substansi, serta lakukan pelaporan terhadap hasil evaluasi dimaksud; dan
4)
Bangun dan kembangkan komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif agar memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dan holistik tentang perencanaan dan penganggaran.
Hadirin peserta Musrenbang Jangka Menengah yang berbahagia, Penyusunan RPJMD bukan merupakan tujuan akhir dari perencanaan pembangunan daerah, namun yang paling penting adalah bangaimana seluruh arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan lima tahunan yang telah menjadi komitmen bersama dapat dikendalikan dan dievaluasi serta direalisasikan secara konkrit dalam RKPD setiap tahun. Untuk itu, diminta dalam perumusan arah kebijakan dan sasaran 11
pokok harus memiliki indikator yang terukur, mudah dicapai, realistis dan dapat dilaksanakan dalam setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan, agar arah kebijakan dan sasaran pokok yang dirumuskan dalam RPJMD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah terpilih. Oleh karena itu, kepada seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Unsur Pimpinan Instansi Vertikal, Kepolisian, Kejaksanaan, dan TNI, Satuan kerja perangkat daerah kabupaten bersama pemangku kepentingan lainnya harus mampu bersinergi, berkoordinasi, dan memiliki integritas serta komitmen yang tinggi, untuk mencapai seluruh sasaran dari arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Karena, sebagus apapun arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam musrenbang RPJMD tidak akan mempunyai makna apabila kita tidak melaksanakannya secara konsisten dan konsekwen. Hadirin dan peserta Musrenbang yang berbahagia, Demikian beberapa pokok pemikiran dan harapanharapan atas penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021. Mudah-mudahan Musrenbang RPJMD ini mendapat limpahan rakhmat dan ridho Tuhan YME dan dapat 12
menghasilkan rumusan visi, misi dan arah pembangunan lima tahunan yang optimal dan bermanfaat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga dalam lima tahun ke depan kita dapat melihat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi yang jauh lebih maju dan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan nasional. Sekian dan Terima kasih, Wabillahittaufik wal hidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh MENTERI DALAM NEGERI,
TJAHJO KUMOLO
13
