Dibacakan oleh : Ir. Tristanti Mitayani, MT. Nomor Anggota : A-157

www.parlemen.net

PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENJELASAN PENGUSUL ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK Dibacakan oleh : Ir. Tristanti Mitayani, MT.

Nomor Anggota : A-157

Yang Terhormat Pimpinan Beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hadirin yang kami muliakan, beserta segenap bangsa Indonesia yang kami cintai, Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Segala puji bagi ALLAH SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah memperkenankan kita semuanya berada dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walfiat, dan mengemban tugas dan amanat yang insya Allah membawa kebaikan bagi kita semua. Pimpinan Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, Adalah suatu kehormatan bagi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, untuk memberikan tanggapan terhadap usulan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik atau RUU KMIP. Kiranya tanggapan yang akan disampaikan dapat menjadi amunisi baru bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan dan mewujudkan terbentuknya Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Secara subtantif, Rancangan Undang-Undang ini semestinya sudah lama disahkan. Keberadaan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik ini merupakan syarat mutlak dalam meretas berbagai belenggu keterbelakangan baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Dengan semangat reformasi yang telah menempatkan Partai Amanat Nasional sebagai partai terdepan yang mengusung perjuangan reformasi, tujuan dari Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik adalah untuk penegakan hukum, memperbaiki iklim ekonomi dan memajukan demokrasi politik. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tanpa keterbukaan informasi, gerakan informasi akan terhenti dan pembangunan bangsa akan mengalami stagnasi. Pimpinan, Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, Ada sedikitnya 6 alasan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Pertama, bahwa secara filosofis, informasi adalah kebutuhan dasar manusia sebagai mahluk bermartabat, untuk secara bebas belajar, mengembangkan diri dan bergerak maju. Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

Informasi menjadi bentuk hakiki yang diperlukan bagi upaya meningkatkan dan memperluas wawasan pengetahuan. Dengan begitu, manusia akan mewujudkan eksistensi dirinya sebagai mahluk yang memiliki dimensi spiritual, mampu mengembangkan kemampuan daya pikirnya untuk membuat hidupnya bermakna bagi diri sendiri, sesama dan penciptanya. Kedua, saat ini manusia tengah memasuki abad informasi yang terbuka dan bebas. Nyaris tak ada lagi ruang untuk menutup-nutupi ataupun menghalangi seseorang dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Keterbukaan dan kebebasan mendapatkan informasi menjadi modal utama bagi berbagai penanganan aspek-aspek lainnya seperti demokrasi, keadilan dan kesejahteraan secara Iebih global, secara lebih luas. Untuk kepentingan yang Iebih besar dan Iebih luas, informasi adalah bagian vital untuk dapat diperoleh. Ketiga, secara nasional kini kita dihadapkan pada tuntutan perlunya mewujudkan good governance yang ukurannya adalah adanya tranparansi dan kekuasaan yang bertanggungjawab. Tiadanya keterbukaan informasi yang berakar pada praktek kekuasaan otoritarian nyatanya telah memacetkan proses pencerdasan masyarakat, menyuburkan kultur korupsi dan mengerdilkan daya kritis masyarakat. Akibatnya, bangsa ini terjebak dalam berbagai jurang ketidakadilan sosial, kekejaman politik dan masyarakat yang termarjinal. Akibat lebih jauh, berbagai penyakit sosial dan politik seperti korupsi, busung lapar, polio, malaria dan sebagainya sulit diantisipasi sebaliknya terus memakan korban dalam jumlah yang besar. Keempat, secara konstitusional, keterbukaan informasi adalah amanat konstitusi yang tercantum dalam pasal 28-F (perubahan kedua Undang-Undang 1945) bahwa: ... setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi publik untuk mengembangkan pribadi dan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia ... Penegasan ini tentu saja berimplikasi adanya kewajiban negara dan lembaga-lembaga publik untuk menjamin keterbukaan informasi bagi masyarakatnya. Hal itu berarti, siapapun yang tidak dapat menjamin keterbukaan informasi, mereka telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Kelima, keterbukaan informasi mendorong demokratisasi potitik. Wujudnya ialah adanya partisipasi potitik rakyat yang langsung dan kongkrit dalam kehidupan potitik serta ikut terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik. Kami berpandangan bahwa masyarakat yang sarat informasi (well-informed society) akan terpanggil untuk berpartisipasi dan mengambil tanggung jawab dalam memajukan demokrasi. Tanpa keterbukaan informasi, sulit membangun masyarakat yang partisipatif. Mereka akan cenderung bergantung kepada elit penguasa yang implikasinya adalah bahwa kekuasaan bisa berjalan diluar kontrol kritis. Keenam, Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik harus menjadi induk dari berbagai pengecualian dan pembatasan dalam melakukan informasi secara keseluruhan yang muncul dari pemikiran untuk merumuskan Undang-Undang Intelijen ataupun UndangUndang Kerahasiaan Negara. Oleh sebab itu, kepentingan untuk segera memiliki UndangUndang Kebebasan Memperoleh Kebebasan Publik menjadi suatu keharusan dan pertu mendapat prioritas pertama. Rancangan Undang-Undang Intelijen dan Rancangan UndangUndang Kerahasiaan Negara dan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, dapat diperlakukan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan semangat keterbukaan yang menghargai kebebasan. Pimpinan, Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, Atas dasar semangat reformasi dan keinginan untuk terus mendorong demokrasi, Fraksi Partai Amanat Nasional dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan MENYETUJUI usul inisiatif Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

Publik yang telah diajukan oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi RUU Usul Inisiatif DPR-RI. Kami mengajak seluruh elemen bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa memiliki pandangan yang positif terhadap perlunya Undang-Undang ini. Keterbukaan informasi adalah suatu keniscayaan untuk memajukan bangsa ini. Billahit taufik wal hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP USUL INISIATIF KOMISI I DPR RI MENJADI RANCANGAN UNDANG-UNDANG INISIATIF DPR RI TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK Disampaikan oleh : MADE SUWENDHA

Anggota Nomor : A -187

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna DPR-RI, Yth. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama perkenankan saya mengajak Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu'wataallah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi limpahan kasih, karunia dan rahmat-Nya kepada kita sehingga hari ini kita sernua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam keadaan sehat wal'afiat. Selanjutnya ijinkanlah saya, atas nama Fraksi Partai Golkar, menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para Anggota Komisi I DPR RI yang telah mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Kami percaya Rancangan Undang Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik ini akan memberi kontribusi yang penting bagi kemajuan dan kejayaan Bangsa Indonesia di masa depan, khususnya dalam meletakkan landasan yang kokoh bagi prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam membangun kehidupan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan informasi. Saudara Pimpinan Sidang dan Rekan-Rekan yang kami Hormati Mengawali Pendapat Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Usul Inisiatif Kornisi I DPR RI ini perkenankan saya kembali Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

mengajak Ibu-Bapak Anggota Dewan untuk bersama-sama melihat dan mencermati perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri dalam beberapa tahun terakhir. Usaha dan upaya kita untuk menata dan membangun kembali Indonesia yang demokratis, maju dan modern semakin kokoh Iandasannya dengan terselenggaranya Pemilu yang demokratis tahun 1999, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemilu 2004 khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara Iangsung oleh rakyat. Namun demikian masih panjang jalan kita untuk mematangkan kehidupan demokrasi, menegakkan hukum secara adil dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia. Demikian juga upaya kita dalam memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat masih jauh dari harapan. Yang masih sangat memprihatinkan adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah dan pejabat publik lainnya, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih merajalela. Hal ini antara lain disebabkan karena masih rendah dan terbatasnya partisipasi dan kontrol publik atas proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan publik. Walaupun kebebasan pers sudah demikian pesat perkembangannya, namun partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya dan pembangunan nasional umumnya merupakan sebuah keniscayaan. Masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber informasi di lembaga pemerintahan dan cabang publik lainnya. Berdasarkan hal ini sejalan dengan amanat pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana disebutkan adanya jaminan "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, merniliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Saudara Pimpinan Sidang dan Rekan-Rekan yang kami Cintai Belum terlaksananya amanat pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, selain disebabkan belum siap dan kuatnya civil society juga karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang bagaimana masyarakat mengartikan akses terhadap sumber-sumber informasi di lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga pelayanan publik Iainnya. Kami yakin masyarakat akan turut serta bersama-sama kita membangun dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih bila kepada mereka diberi akses dan payung hukum untuk memperoleh informasi. Hanya dengan SAW kita dapat mewujudkan kehidupan kenegaraan yang transparan, acountabel dan demokratis. Saudara Pimpinan Sidang dan Rekan-Rekan yang kami Muliakan Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar mengharapkan seluruh fraksi-fraksi dewan kiranya kehadiran Undang-Undang ini nanti tidak mengurangi sedikitpun komitmen kita semua untuk menjaga kerahasiaan negara dalam rangka menegakkan kedaulatan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga kita harus menempatkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak bertentangan dengan hak asasi seseorang yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.


www.parlemen.net

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrakhmannirrakhim, Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI : "Menyetujui usul inisiatif Rancangan Undang-Undang Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi yang diajukan oleh Komisi I DPR RI menjadi Usul DPR RI”. Akhirnya, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pengusul dan kami mengajak semua Fraksi untuk membahas RUU ini dengan cermat dan sebaikbaiknya. Dan kepada segenap lapisan masyarakat, Fraksi Partai Golkar membuka diri untuk menerima masukan, saran dan kritik, dalam bentuk apapun demi memperkaya muatan dan materi Rancangan Undang-Undang ini sehingga menjadi Iebih sempurna. Demikianlah pendapat Fraksi Partai Golkar, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya. Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 5 Juli 2005 Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


www.parlemen.net

PENDAPAT FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RI TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK Disampaikan oleh : DRS. ALI MOCHTAR NGABALIN, Msi - Anggota No. A - 12

Saudara Ketua, Saudara Wakil-wakil Ketua, Anggota-anggota Dewan yang kami hormati. Wassalaamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan agenda Rapat Paripurna terbuka hari ini adalah mendengar pendapat FraksiFraksi DPR-RI terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, dan kepada Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi dimintakan pendapatnya tentang Rancangan Undang-Undang dimaksud. Saudara Ketua Saudara Wakil Ketua Anggota Dewan Yang Kami Hormati. Di tengah kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang masih diliputi keprihatinan dengan adanya masalah busung lapar di beberapa wilayah tanah air, kelangkaan BBM, serta kecelakaan kereta api di Pasar Minggu, peristiwa ledakan bom di Poso. Maka Pembahasanan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kebebasan Memperoleh Informasi seperti memperoleh momentum yang hebat untuk digerakkan, apalagi arus globalisasi yang terjadi saat ini membawa implikasi hadirnya informasi yang kadang-kadang begitu vulgar dan melanggar norma-norma budaya serta agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi setelah mempelajari dengan seksama Rancangan UndangUndang Republik Indonesia tentang Kebebasan Memperoleh Informasi dapat memahami dan menerima Rancangan Undang-Undang yang dimaksud, karena kebebasan memperoleh informasi bagi Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi merupakah hak rakyat, dan hak tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Declaration of Human Right, namun demikian ada beberapa hal


www.parlemen.net

berkaitan dengan kebebasan memperoleh informasi yang perlu untuk menjadi bahan perhatian bersama. Pertama : Badan publik sebagai penyelenggara pelayanan publik penyedia informasi harus tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai religi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kedua : Kebebasan memperoleh informasi publik jangan di artikan seolah-olah bebas tanpa pertanggung jawaban kepada publik, bangsa dan negara. Kebebasan informasi yang di peroleh hendaknya dapat di jadikan sebagai penguat persatuan bangsa dan peningkatan harga diri bangsa. Ketiga : Pemanfaatan teknologi canggih dalam bidang pelayanan informasi publik harus benar-benar melalui referensi yang ketat. Pengamatan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi selama ini seringkali tampak hubungan langsung antara penggunaan perangkat teknologi canggih dengan penyalah gunaan fungsi kebebasan memperoleh informasi. Keempat : Perlu diatur batasan-batasan yang jelas dan tegas tentang kriteria yang berhak disebut sebagai pengguna informasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan memperoleh informasi. Saudara Ketua, Saudara Wakil-wakil Ketua, Anggota-anggota Dewan yang kami hormati. Demikian pandangan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Besar harapan kami bahwa hal-hal yang kami sebutkan di atas dapat menjadi perhatian kita semua dalam menyusun Undang-Undang tersebut. Atas perhatian dan kesabaran saudara Ketua, saudara Wakil Ketua, dan Saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat mendengarkannya, kami ucapkan terima kasih. Billah at-Taufiq wa al-Hidayah Wassalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuhu. Jakarta, 5 Juli 2005

Ketua,

PIMPINAN FRASKI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI DPR-RI Sekretaris,

ttd JAMALUDDIN KARIM, S.H.

ttd DRS. IDEALISMAN DACHI


www.parlemen.net

PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF DPR-RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK Juru Bicara : SHIDKI WAHAB Nomor Anggota : A -102 Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, Yang terhormat Para Anggota DPR-RI dan hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua yang hadir dalam Sidang Paripurna DPR-RI ini, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepada kita semua. Perkenankanlah kami, Fraksi Partai Demokrat, memberikan tanggapan dan pendapat terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Anggota DPR-RI untuk menjadi Rancangan Undangundang Usul Inisiatif DPR-RI, sesuai dengan Pasal 128 ayat (6) jo ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR-RI berupa Rancangan Undang-undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati, Dalam kehidupan bernegara, warga negara merupakan salah satu unsur yang sangat fondamental bagi suatu negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan sebaliknya negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, yang dalam implementasinya dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan rasa aman, tenteram, adil, sejahtera dan demokratis. Oleh karenanya, dalam proses kehidupan bernegara kedudukan warga negara harus diatur melalui peraturan perundang-undangan. Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati, Kita sadari bahwa selama ini kita belum memiliki undang-undang tentang kebebasan memperoleh informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola ataupun diterima dari sumber-sumber lain serta informasi yang dalam status penyusunan atau berada di suatu badan publik, baik informasi yang bersifat pribadi ataupun informasi mengenai penyelenggaraan negara, yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu


www.parlemen.net

masalah/sengketa melalui bentuk mediasi atau ajudikasi yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi yang berada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Banyak masalah-masalah yang tidak dapat dituntaskan penyelesaian-nya, disebabkan karena kurangnya informasi. Undang-undang ini bertujuan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka akuntabilitas publik mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, mendorong kwalitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan/informasi bagi pengambil kebijakan, memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati, Berdasarkan pertimbangan dan pendapat sebagaimaha 'tersebut diatas, dengan ini Fraksi Partai Demokrat "menyetujui Usul Inisiatif anggota DPR-RI terhadap Rancangan Undangundang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik menjadi Usul Inisiatif DPR-RI”. Pembahasan disarankan dilakukan oleh Komisi I. Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Terhormat, Demikianlah Pendapat Fraksi Partai Demokrat pada Rapat Paripurna ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan ridho-Nya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jakarta, 5 Juli 2005 PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR-RI


www.parlemen.net

TANGGAPAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP USUL INISIATIF RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK Disampaikan oleh : Suparlan, SH Nomor Anggota : A - 309 Assalamualaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera bagi kita semua, M E R D E K A !!! Yang terhormat Pimpinan Sidang Paripurna; Yang terhormat Anggota Dewan; dan Hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan perlindungan-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dan melaksanakan Sidang Paripurna menjelang berakhirnya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2004-2005 ini. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan tanggapan terhadap Usul Inisiatif Rancangan UndangUndang (RUU) Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yang merupakan usul anggota berdasarkan hak konstitusional dan normatif DPR yang diatur, dalam Pasal 13 huruf a Peraturan Tata Tertib DPR RI. Sidang Dewan yang terhormat, Kita sering mendengar ungkapan yang menyatakan bahwa "information is knowledge, and knowledge is power”. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya informasi bagi kehidupan manusia. Dari terbit matahari sampai beristirahat di peraduan, hidup kita dipenuhi dengan beragam informasi, yang diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia. Informasi yang menyapa kita setiap hari sangat besar manfaatnya bagi kehidupan pribadi maupun lingkungan sosial kita masing-masing. Informasi bukan lagi merupakan kebutuhan tambahan, melainkan sudah merupakan kebutuhan pokok, dan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) seperti dinyatakan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.


www.parlemen.net

Beranjak dari pemahaman akan pentingnya arti informasi bagi kehidupan manusia, maka dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 F telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai implementasi dari ketentuan konstitusi tersebut, Sidang Umum MPR tahun 2001 telah melahirkan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 yang memberikan arah kebijakan bagi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pembentukan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya yang meliputi : (1) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Perlindungan Saksi dan Korban; (3) Kejahatan Terorganisasi; (4) Kebebasan Memperoleh Informasi; (5) Etika Pemerintahan; (6) Kejahatan Pencucian Uang; dan (7) Ombusdman. Bagi Fraksi PDI Perjuangan kebebasan memperoleh informasi merupakan syarat penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan merupakan kata kunci untuk menghentikan sebuah rezim agar tidak menjadi otoriter. Karena rezim otoriter bersifat tertutup dan menganggap segala sesuatu adalah rahasia negara sehingga tidak bisa diakses masyarakat. Itulah yang kita alami selama 30 (tigapuluh) tahun Iebih dan akibatnya telah membawa bangsa ini terpuruk sedemikian jauh. Kebebasan memperoleh informasi bagi masyarakat akan membawa kita pada keadaan di mana segala sesuatu yang dilakukan pemerintah seperti berada dalam ruang kaca, sehingga setiap orang bisa melihat apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah. Setiap warga negara dapat melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah untuk rakyatnya dan kemudian turut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan tersebut. Kebebasan memperoleh informasi menjadi sangat penting, karena semakin terbuka pemerintahan untuk diawasi publik, semakin akuntabel pemerintahan tersebut sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan efisiensi. Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat bahwa hak atas informasi harus meliputi : 1. Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya (right to observe) sebagai bagian dari pengaktualisasian prinsip transparansi; 2. Hak publik untuk mendapatkan/mengakses informasi (public access to information) sebagai cara mewujudkan transparansi, dan partisipasi masyarakat yang berkualitas. Tanpa informasi yang benar, akurat, dan real time partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik menjadi kurang bermakna (meaningless); 3. Hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (right to participate). Partisipasi yang hakiki (genuine public participation) dalam proses pembentukan kebijakan publik sangat penting untuk menghindari kebijakan publik yang tidak mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik; 4. Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dalam kebebasan pers; 5. Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak tersebut di atas diabaikan (right to appeal), baik melalui upaya banding administrasi maupun ajudikasi (menggunakan sarana pengadilan semu, arbitrase maupun pengadilan). Sidang Dewan yang terhormat, Menyadari pentingnya informasi bagi pengembangan demokrasi, maka beberapa negara (demokrasi) di dunia telah memiliki Undang-Undang Kebebasan Memperoleh informasi diantaranya adalah, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Thailand, dan Swedia. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat bahwa sebagai negara demokrasi, Indonesia juga


www.parlemen.net

sepantasnya mengikuti jejak tersebut dengan membuat Undang-Undang Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi. Perlu kita pahami bahwa Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik harus berangkat dari prinsip "Maximum Access, Minimum Exception" artinya bahwa "Semua Informasi Terbuka Untuk Umum". Pengecualian terhadap prinsip ini harus didasarkan pada : 1. Pengecualian informasi bersifat ketat dan limitatif; 2. Pengecualian informasi dilakukan jika dipertimbangkan bahwa, pembukaan sebuah informasi dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan sebagaimana diatur secara jelas dalam Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (consequential harm test); 3. Informasi yang telah dikecualikan dapat saja dibuka kembali untuk publik jika melalui test tertentu terbukti bahwa pembukaan informasi itu Iebih menguntungkan kepentingan yang lebih besar (balancing public interest test); 4. Pengecualian informasi tidak bersifat permanen. Pimpinan Sidang dan hadirin sekalian yang berbahagia, Berdasarkan pada pertimbangan seperti yang kami uraikan di atas, serta merupakan bagian dari pelaksanaan perintah konstitusi kepada segenap penyelenggara negara, yang sejalan dengan maksud dan tujuan Amandemen UUD 1945 terutama Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah menjadikannya sebagai constitutional rights, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat bahwa Usul Inisiatif Anggota terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) ini untuk dijadikan Usul Inisiatif DPR RI agar dibahas pada Masa Persidangan berikutnya. Demikianlah Tanggapan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini kami sampaikan, dengan harapan pemikiran dan pemahaman kami tentang masalah ini dapat menjadi pemahaman dan pemikiran kita bersama. Pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat Pimpinan dan Para Anggota Dewan, dan kepada yang terhormat Saudara-saudara Para Pengusul, disertai harapan agar kita semua bertekad bersama-sama membahas dan menyempurnakan Rancangan Undang-Undang ini, yang tentunya akan sangat berguna bagi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. M E R D E K A !!! Jakarta, 5 Juli 2005 PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


www.parlemen.net

PENDAPAT FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RI MENGENAI RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK Disampaikan Oleh Nomor Anggota

: John M. Toisuta : A - 418 "Salam Damai Sejahtera, Shalom"

Yang terhormat, Pimpinan DPR RI, Anggota DPR-RI dan Peserta Sidang Paripurna Yang terhormat dan yang kami cintai rekan-rekan wartawan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita bersama-sama menyampalkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menanggapi penyampaian Usul Inisiatif Anggota DPR-RI mengenai Rancangan UndangUndang Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik bersama rancangan penjelasannya, Maka Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR-RI berpendapat, sebagai berikut : I.

Memberikan Layanan Informasi Publik yang Baik Di era reformasi, pemerintah telah memberikan berbagai kebebasan pada masyarakat, mulai kebebasan berpendapat hingga kebebasan memperoleh informasi terutama dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good govermant). Informasi adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data atau segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen, file, laporan, buku, diagram, peta, gambar, foto, film, visual, rekaman suara, rekaman melalui komputer atau metode lain yang dapat ditampilkan (RUU RI mengenai kebebasan memperoleh informasi), randangan undang-undang ini berbicara tentang masalah kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Setiap orang berhak untuk mencari, Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan fasilitas media yang ada. Suatu Iayanan publik harus dapat memenuhi harapan publik. Untuk itu badan publik harus memiliki sumber daya dan sarana yang dapat memenuhi harapan publik dalam memberikan pelayanan. Selain itu, diperlukan pula leadership (kepemimpinan) yang kuat untuk mengarahkan tujuan dan sasaran organisasi serta memastikan semua elemen internalnya terlibat dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, dalam melaksanakan suatu layanan informasi publik, harus memiliki prinsip sebagai berikut : 1. Fokus kepada kepuasan pelanggan. 2. Kepemimpinan untuk menyatukan pemahaman tentang peran dan arah pengembangan pelayanan informasi. 3. Pendekatan proses dengan memperhatikan keterkaitan dengan pemasok informasi. 4. Keterlibatan SDM di semua tingkatan organisasi. 5. Penggunaan pendekatan sistem dalam manajemen. 6. Penerapan perbaikan berkelanjutan. 7. Pengambilan keputusan berbasis fakta, serta 8. Hubungan saling menguntungkan dengan pemasok informasi. Pimpinan DPR RI dan Peserta Sidang Paripurna yang Kami Hormati, II.

PERLINDUNGAN PRIVACY (PRIVACY PROTECTION) Kebebasan memperoleh informasi ini, kemudian mulai timbul permasalahanpermasalahan baru menyangkut hak melindungi informasi pribadi (personal privacy). Masalah privasi sering muncul karena mudahnya mendapatkan informasi di internet. Sebagai contoh, seseorang yang meletakan fotonya di website dapat dengan mudah untuk diperbanyak bahkan foto tersebut dimanipulasi/diubah menjadi gambar yang tidak kita inginkan misalnya foto tersebut "ditelanjangi", dll. Satu hal yang harus diingat bahwa tidak ada kebebasan yang benar-benar mutlak seperti yang dikatakan beberapa filsuf "there is no absolute freedom", kebebasan untuk memiliki dan mengelola informasi memang penting tetapi lebih penting lagi untuk menghargai hak dan privasi orang lain. Batasan-batasan untuk memperoleh informasi sangat diperlukan agar kebebasan memperoleh informasi ini tetap dapat dilaksanakan dengan tetap menghormati privasi semua orang, dilain pihak batasan ini juga merupakan salah satu cara untuk melindungi privasi seseorang. Selain memiliki prinsip tersebut, Lembaga Layanan Informasi juga harus mampu memenuhi persyaratan umum yaitu: 1. Mengidentifikasikan proses sistem manajemen mutu yang diperlukan serta menerapkannya ke seluruh organisasi. 2. Menentukan interaksi dan urutan dari proses tersebut. 3. Menetapkan kriteria dan metoda untuk menjamin efektifitas operasi dan pengendalian proses tersebut. 4. Menjamin ketersediaan sumber daya dan informasi untuk mendukung operasi dan monitoring proses tersebut. 5. Melaksanakan pemantauan, penilaian, dan analisis kinerja proses tersebut, serta 6. Melaksanakan tindakan untuk menjamin pencapaian rencana dan perbaikan berkelanjutan. Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

Melalui penerapan standar tersebut diharapkan masyarakat akan semakin mudah memperoleh informasi tentang aktivitas dan kebijakan dari berbagai badan publik. Pimpinan DPR RI dan Peserta Sidang Paripurna yang Kami Hormati, Berkaitan dengan usul inisiatif Badan Legislasi DPR-RI terhadap Rancangan UndangUndang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR-RI berpendapat dan memutuskan untuk mendukung sepenuhnya pembahasan RUU tersebut agar segera disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan catatan pembahasan RUU tersebut harus dikaji secara mendalam dan dibahas secara komprehensif agar warga negara mengetahui dengan pasti aturan, hak-hak dan kewajiban sebagai warga bangsa yang baik. Dan semoga Undang-Undang akan bermanfaat sepenuhnya bagi seluruh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pandangan dan sikap Fraksi Partai Damai Sejahtera kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi kita semua. Damai Negeriku, Sejahtera Bangsaku, Jakarta, 5 Juli 2005

Ketua,

PIMPINAN FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I Sekretaris,

Ir. Apri Hananto Sukandar M.Div No. Anggota A-419

Carol Daniel Kadana, SE, MM No. Anggota A-413


www.parlemen.net

PENDAPAT FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI TERHADAP RUU USUL INISIATIF ANGGOTA DPR RI MENJADI RUU DPR RI TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK Dibacakan oleh juru bicara FKB DPR RI : H. Imam Nahrawi, S.Ag. Anggota Nomor : A - 224

Assalamu'alaikum Wr Wb Yang terhormat Pimpinan Sidang Yang Kami hormati Anggota Dewan Hadirin dan Para Undangan yang berbahagia Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas karunia-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini, Kita masih diberikan kekuatan untuk menghadiri Sidang Paripurna Dewan yang terhormat. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang utusan Allah, yang diutus memberikan keteladanan untuk melindungi hak-hak dasar ummat manusia, baik sebagai hamba Allah maupun khalifah-Nya dimuka bumi ini. Pimpinan dan Hadirin yang Kami Hormati, Amandemen kedua Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan momentum lahirnya hak masyarakat atas informasi yang dijamin oleh konstitusi. Jelas dinyatakan dalam konstitusi kita khususnya Pasal 28 F bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Jika kita cermati, ternyata konstitusi negara kita tidak hanya menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi, karena lebih jauh dari itu, konstitusi juga menjamin hak warga negara untuk menyampaikan informasi yang dimilikinya itu kepada publik. Perubahan yang sangat fundamental ini, tentunya sebuah kemajuan yang luar biasa dalam proses transisi demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang selama ini hanya dapat mengkonsumsi informasi hasil "olahan” penguasa, melalui jaminan konstitusi diatas, masyarakat tidak hanya dalam posisi menerima "olahan" tersebut, akan tetapi diberikan ruang Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

seluas-luasnya untuk mengkritisi dan/atau menoIak informasi yang disampaikan oleh penguasa, sesuai dengan kenyataan yang ada dan terjadi. Pimpinan Sidang yang Kami Hormati, Dalam konteks penyelenggaraan negara, kebebasan mendapatkan informasi, akan menjadi kontrol yang sangat efektif bagi publik terhadap para pejabat negara yang menggunakan jabatannya, dan/atau kekuasaannya untuk memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri, dan/atau kelompoknya (abuse of power). Kebebasan memperoleh informasi, juga dapat meminimalkan kerugian-kerugian yang akan diderita oleh masyarakat dimasa yang akan datang. Misalnya akses masyarakat terhadap hasil Amdal (Analisa Dampak Lingkungan) atas pendirian sebuah perusahaan, yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, dapat dijadikan panduan bagi masyarakat untuk meminimalkan jatuhnya korban. Apa yang terjadi di teluk buyat, Minahasa, merupakan akibat dari masyarakat tidak diberikan akses sama sekali atas hasil Amdal yang ada. Kesalahan penenetuan kebijakan pembangunan bagi sebuah Daerah, akses informasi kepada masyarakat, terhadap draf rencana pembangunan oleh Pemerintah, juga akan dapat diminimalisir. Karena ruang bagi berpartisipasi dalam merencanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhannya terbuka.

melalui pemberian yang telah disusun masyarakat untuk kepentingan dan

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Hormati, Informasi yang terbuka dan dapat diakses secara langsung oleh publik, juga dapat mengurangi tingkat konflik dan/atau amuk massa yang sering terjadi di dalam masyarakat. Ketertutupan dan/atau keterbatasan akses terhadap informasi, menyebabkan ruang bagi para provokator dan/atau penghasut, untuk menebarkan rasa permusuhan dan kebencian antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya menjadi sangat mudah. Masih berlarut-larutnya konflik yang terjadi di beberapa Daerah di Indonesia, tanpa bermaksud mengesampinkan faktor yang lainnya, menurut kami, juga dipicu dari dominasi orang-orang tertentu dalam kelompok masyarakat yang berkonflik, sebagai rujukan informasi masyarakatnya. Sehingga akses informasi masyarakat yang berasal dari sumber dan/atau pihak yang tidak terikutkan konflik menjadi sangat terbatas atau bahkan tertutup sama sekali. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan rasa permusuhan diatara mereka tidak pernah bisa dipadamkan. Pimpinan Sidang yang Kami Hormati, Namun demikian, kebebasan mendapatkan dan menyampaikan informasi yang sebebasbebasnya kepada publik, juga dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi publik dan/atau beberapa pihak. Karena kebebasan ini, bisa saja digunakan untuk mencitrakan seseorang dalam citra yang buruk, dan/atau untuk menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Untuk itu, maka dalam RUU ini, kiranya perlu dirumuskan sistem dan polanya, yang pada satu sisi tidak mengurangi hak warga negara untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi, namun disisi yang lain mampu menjamin hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A; Pasal 28E Ayat (2) dan (3); Pasal 28G; Pasal 28I Ayat (1); dan Pasal 28J. Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Hormati, Dernikianlah pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI disampaikan. Demi untuk menjaga keberlangsungan proses transisi demokrasi di Indonesia dan untuk lebih menjamin dan melindungi hak masyarakat atas informasi, kami menyetujui RUU inisiatif anggota DPR RI tentang Kebebasan Memperoleh informasi Publik menjadi RUU DPR RI. Selanjutnya, agar lebih efektif, kami mengusulkan pembahasan RUU ini dilaksanakan melalui Komisi 1 DPR RI. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang menjadi keputusan bersama ini. Amien. Wallahul Muwafiq Ilaa Agwamith Thorieq Wassalamu'alaikum Wr Wb Jakarta, 05 Juli 2005.


www.parlemen.net

TANGGAPAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RI MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPR-RI, Selasa, 5 Juli 2005 Oleh Juru Bicara F-PPP DPR-RI: H. ANDI M. GHALIB, SH, MH Anggota DPR-RI Nomor : A-67 Assalamualaikum Wr. Wb. Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang Paripurna, Yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan, Yang terhormat rekan-rekan pengusul, Hadirin yang berbahagia. Marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridha dan rahmat-NYA, kita dapat berkumpul dalam sidang yang mulia ini dalam rangka menjalankan tugas konstitusional yang diamanatkan kepada kita dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi Allah penutup zaman pembawa pelita bagi kesejahteraan seluruh umat manusia dunia dan akhirat, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita menjadi pejuang penegak ajarannya yang istiqomah dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan pengusul atas inisiatif dan upayanya dalam menyusun dan menyiapkan usul inisiatif ini. Semoga inisiatif dan upaya rekan-rekan pengusul akan dicatat sebagai amal ibadah dan akan dibalas oleh Allah SWT. Sidang Dewan yang terhormat, Adalah sebuah fakta yang tak terpungkiri bahwa hingga saat ini hak masyarakat untuk memperoleh informasi belum memperoleh pengakuan yuridis. Masyarakat selama ini senantiasa kesulitan dalam memperoleh informasi yang menjadi haknya atau yang dibutuhkan karena katup informasi selalu tertutup rapat. Dalam kaitan ini, status masyarakat dalam memperoleh informasi senantiasa sebagai "pemohon" , pada posisi di bawah serta tanpa alas Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

hak, sedang pemerintah karena tidak adanya kewajiban, posisinya di atas dan dapat bersikap subyektif dalam menentukan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak. Akses publik untuk memperoleh informasi sejatinya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Karenanya hak publik atas informasi merupakan nilai universal yang harus diimplementasikan dan dikembangkan di semua negara, di semua masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 F mengamanatkan bahwa masyarakat memiliki hak atas informasi yang harus dipenuhi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Ini merupakan penegasan dari pasal 20 dan 21 ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, pengakuan normatif (normative recognition) tentang perlunya perlindungan hak kebebasan memperoleh informasi telah diakui dalam beberapa undang-undang sektoral, seperti; Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Seluruhnya ada 17 undang-undang sektoral yang telah menegaskan hak publik atas informasi. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat menyadari berbagai produk hukum tersebut tak cukup kuat sebagai landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dikelola lembaga publik. Justifikasi atas kebebasan informasi tak cukup hanya melalui pengakuan secara filosofis tetapi harus diatur secara tegas dalam undang-undang tersendiri. Sidang Dewan yang terhormat, Dalam pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ruh kebebasan memperoleh informasi adalah bahwa seluruh informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang. Dari landasan tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menegaskan pengaturan tentang kebebasan memperoleh informasi haruslah dapat menjamin pelaksanaan hak untuk mengetahui informasi (right to know), hak untuk melihat informasi (right to inspect), hak untuk mendapatkan salinan (copy) informasi (right to obtain), hak untuk mendapatkan informasi tanpa didasarkan pada permintaan (right to be informed) melalui pengembangan akses proaktif, dan hak untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak tersebut ditolak (right to appeal). Selain juga akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi harus bersifat sederhana, murah, cepat, dan tepat waktu. Regulasi terhadap kebebasan memperoleh informasi publik, selain merupakan pengakuan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi dalam keyakinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan serta partisipasi masyarakat. Dalam kajian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, regulasi tentang kebebasan memperoleh informasi publik, akan mendorong terwujudnya akuntabilitas pemerintah dalam rangka terbentuknya good governance yang memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat. Pemerintah yang transparan, bersih, dipercaya dan didukung masyarakat akan memberi nuansa positif bagi negara/pemerintah dalam pergaulan internasional politis maupun ekonomis.


www.parlemen.net

Yang tak kalah pentingnya, kebebasan memperoleh informasi publik dalam keyakinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga bisa berfungsi sebagai katup pengaman terhadap keresahan masyarakat yang bersifat masal yang sering menimbulkan ekses. Ini terutama karena tersedianya mekanisme bagi masyarakat untuk memperoleh akses informasi. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berkeyakinan informasi yang memadai dan tepat waktu akan mampu meredam gejolak yang mungkin berkembang dalam masyarakat. Selain mengatur "serba hak masyarakat" dan "serba kewajiban pemerintah" dalam konteks hubungan informasi, agar terjadi keseimbangan maka peraturan perundangan yang mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi juga harus secara jelas dan tegas mengatur tentang kewajiban masyarakat dan tentang informasi yang bersifat rahasia atau informasi yang dikecualikan. Dalam keyakinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dengan memperhitungkan manfaat dan mudharatnya, beberapa informasi dapat dikategorikan rahasia atau dikecualikan, seperti informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan proses penegakan hukum, strategi pertahanan dan keamanan nasional, keselamatan pribadi atau kelompok, kerahasiaan pribadi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta perlindungan dari persaingan bisnis yang tak sehat. Namun demikian, agar tidak kontra produktif bagi kebebasan memperoleh informasi, kerahasiaan atau kekecualian harus berpegang pada azas maximum access and limited exemption. Pengecualian informasi harus dilakukan secara jelas, ketat, dan terbatas, serta setelah melalui sebuah rangkaian pengujian. Saudara Pimpinan Sidang, Rekan-rekan Anggota Dewan, Rekan-rekan pengusul, Hadirin sekalian yang berbahagia. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan secara mendalam dan seksama usul inisiatif RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, dengan mengucap bismillahirahmanirahim Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dapat menyetujui usul inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik menjadi RUU DPR-RI dan dibahas pada tingkat pembicaraan berikutnya. Demikianlah tanggapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR-RI terhadap Usul Inisiatif Rancangan Undang-undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Atas perhatian dan kesabaran rekan-rekan anggota Dewan dan saudara-saudara sekalian dalam mendengarkan tanggapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini, kami ucapkan terima kasih. Wabillahitaufiq walhidayah Wassalamualaikum Wr. Wb.


Dibacakan oleh : Ir. Tristanti Mitayani, MT. Nomor Anggota : A-157

Recommend Documents