www.parlemen.net
PENGANTAR PENYAMPAIAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK
Dibacakan OIeh: Ir. Sayuti Asyathri
Nomor Anggota: A-152
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus yang terhormat, Saudara Menteri Sekretaris Negara yang terhormat, Saudara Menteri Dalam Negeri yang terhormat, Saudara Menteri Hukum dan HAM yang terhormat, Dan hadirin yang berbahagia,
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua. Semoga kita senantiasa dikaruniai kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.
Sidang Dewan yang kami hormati, Partai politik adalah pilar utama demokrasi. Dalam sistem politik demokratis, partai politik merupakan salah satu rumpun kontestan pemilu yang diselenggarakan Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
secara periodik dan berkala. Partai politik memungkinkan
rakyat dapat ikut serta
dalam proses-proses politik dan diperhitungkan dalam proses-proses politik dan diperhitungkan dalam proses-proses tersebut, karena melalui partai politik, individuindividu yang memiliki visi, orientasi, program, dan tujuan yang sama, dapat mengorganisir diri untuk meraih kekuasaan yang berfungsi sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Partai politik merupakan sarana untuk merepresentasikan berbagai kepentingan, pandangan, dan ideologi yang ada dalam masyarakat. Dan partai politik memiliki fungsi-fungsi yang sangat elementer sebagai sarana pendidikan politik, komunikasi politik, rekruitmen politik, dan pengatur konflik. Pendidikan politik merupakan fungsi yang sangat penting dari partai politik. Dengan pendidikan politik, ,partai dapat membangun karakter dan mentalitas warga negara yang menjadi kadernya dengan program, cita-cita, dan ideologi politik yang diyakini untuk diperjuangkan pada dataran politik riil. Sebab pada dasarnya politik adalah medan untuk mengalokasikan nilai-nilai yang dipegang, sehingga setiap kader dituntut untuk menjadikan nilai-nilai sebagai landasan dasar dan acuan dalam menghasilkan setiap kebijakan politik. Dengan pendidikan politik, komitmen dan kepekaan kader partai terhadap kepentingan masyarakat ditempat, sehingga fungsifungsi lain partai politik dapat berjalan secara optimal. Dengan pedidikan politik,kaderkader partai akan memiliki wawasan yang dapat membuat struktur partai dapat berfungsi
sebagai
penyerap
aspirasi
masyarakat,
peka
terhadap
kebutuhan
masyarakat, dan tanggap terhadap potensi-potensi konflik yang ada dalam masyarakat. Karena itu, pendidikan politik harus diberikan kepada setiap individu dalam rnasyarakat dengan menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan, tak terkecuali kesetaraan dan keadilan fender. Dalam hal ini, Fraksi Partai Amanat Nasional menekankan agar perempuan diperhatikan secara sungguh-sungnuh. Realisasi
dari
kesungguhan
tersebut
adalah
dengan
mengupayakan
untuk
menempatkan perempuan dalam 35% posisi di kepengurusan partai di setiap level struktur partai politik. Dengan demikian, perempuan akan terjamin untuk dapat terlibat dalam proses-proses pendidikan politik yang oleh partai karena angka 35% adalah angka signifikan yang dapat mempengaruhi setiap kebijakan. Selain itu, kami juga berpandangan bahwa pendidikan politik yang bersifat generik harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah agar politik dianggap sebagai sesuatu instrument yang luhur dan mulia dalam memekarkan peradaban.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Sidang Dewan yang kami hormati, Pada dasarnya, design partai politik ke depan, di samping harus mengacu kepada efektivitas dan konsolidasi demokrasi, juga harus mempertimbangkan tingkat pencakupan seluruh aspirasi masyarakat. Dengan demikian jumlah partai-partai di masa depan tidak boleh hanya memberikan kesempatan artikulasi kepada kelompok masyarakat yang memiliki dan menguasai sumber daya saja tetapi juga memberikan kesempatan yang seluas seluasnya kepada mereka ang mengalami marginalisasi, baik secara ekonomi maupun budaya, Design jumlah parpol juga didasarkan pada apresiasi kepada inklusifisme dan multikulturalisme. Sebagai sebuah negara bangsa yang besar, Indonesia memiliki keragaman budaya disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Karena keragaman tersebutlah, para founding fathers menjadikan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai semboyan. Secara ideal, dalam kerangka semboyan ini, masing-masing individu dalam kelompok-kelompok yang ada, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia mengagungkan prinsip-prinsip keadilan, kesamaan, kebebasan, dan toleransi, sehingga yang terbangun adalah relasi saling menghormati dan menghargai antara satu kepada yang lain. Eksistensi masing-masing kelompok diakui dan diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Secara. faktual, keberagaman seringkali dihadapkan pada problem minoritas, karena seringkali kaum minoritas tidak mendapatkan kesempatan untuk menge spresikan diri dan mewujudkan keinginan. Kaum minoritas dalam konteks-konteks tertentu tidak hanya butuh pengakuan, tetapi juga butuh keterwakilan dalam strukturstruktur
politik
formal
kenegaraan,
dengan
tujuan
untuk
secara
langsung
memperjuangkan atau memasukkan kepentingan-kepentingan mereka ke dalam produk-produk kebijakan politik.
Sidang Dewan yang kami hormati, Prinsip
dasar
yang
harus
dipegang
teguh
untuk
mempertahankan
keberagaman ang dimiliki Indonesia adalah multikulturalisme yang merupakan sebuah kerangka
konseptual
untuk
mengeliminir
kejadian-kejadian
konfliktual
akibat
perbedaan-perbedaan yang seharusnya tak perlu diributkan. Dalam perspektif multikulturalisme, perbedaan adalah hukum alam yang tak boleh diingkari. Karena itu jumlah partai politk sebaiknya mampu mencerminkan keberagaman multikultural yang Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
ada dan mendapat jaminan secara konstitusional, agar tidak ada pelanggaran, terutama dalam bentuk penindasan oleh mayoritas atas minoritas. Inilah relevansi konsep negara-bangsa (negaranasional) sebagaimana digagas oleh para founding fathers. Dalam kerangka negara bangsa, aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa, harus terintegrasi dan terekat menjadi satu kesatuan di bawah satu struktur negara yang memberikan perlindungan eksistensi keberagaman itu. Untuk menjamin terakomodasinya kepentingan dan kebutuhan kelompok kelompok minoritas diperlukan sistem politik yang sesuai. Setiap gerakan yang hendak mengarahkan kepada penghilangan keterwakilan masing-masing kelompok .yang merupakan representasi keberagaman harus dianggap
sebagai
gerakan
yang
hendak menghancurkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimanapun, pendirian partai politik harus didasarkan pada tujuan yang mulia. Jangan sampai partai politik dididirikan hanya sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan-kepentingan sempit yang mendistorsi eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang besar. Karena itu, di samping harus memiliki asas, visi, misi dan tujuan yang jelas, sebuah partai politik harus didukung oleh struktur yang memadai di setiap level pemerintahan. Dan untuk menjamin ini, diperlukan sistem verifikasi yang akurat. Tujuannya tidak lain adalah agar eksistensi partai politik benarbenar memberikan memberikan manfaat bagi rakyat dengan terlaksananya fungsifungsi partai politik secara optimal.
Sidang Dewan yang kami hormati, Dengan terepresentasikannya kelompok-kelompok yang ada melalui partai politik, diharapkan tidak ada lagi kecemburuan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menyebabkan
konflik-konflik
antar
kelompok.
Konflik-onflik
tersebut
hanya
menimbulkan efek kontraproduktif dengan upaya untuk membangun Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa yang besar, sejahtera, adil, dan berkemakmuran. Terkait dengan itu, bagaimanapun juga, aspirasi-aspirasi yang disalurkan melalui calon perseorangan harus mendapatkan tempat, karena calon-calon perseorangan tersebut dapat memainkan peran penting dalam mendorong tingkat kompetisi partai politik. Tetapi mengingat paradigma calon perseorangan berbeda dengan paradigma pencalonan melalui partai politik, maka ke depan partai politik harus semakin
menunjukkan
diri
sebagai
pilar
utama
demokrasi
dan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
sarana
www.parlemen.net
pertanggungjawaban kepada rakyat semesta secara jelas, institusional, dan terukur. Maka
kepemimpinan
berbasiskan
calon
perseorangan
jangan
sampai
mengkontraproduksi eksistensi partai sebagai pilar demokrasi yang memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat.
Sidang Dewan yang kami hormati, Untuk dapat memperjuangkan kepentingan rakyat secara optimal, partai politik harus memilliki kemandirian yang mantap. Dengan kemandirian, maka partai politik akan dapat mentransformasikan visi dan misi secara riil, serta dapat menunjukkan keberpihakan kepada kelompok menengah kecil. Karena itu, dalam konteks pendanaan, partai politik jangan sampai tergantung kepada pemerintah. Sebab, sampai kapan pun partai politik adalah partai politik; dan Iembaga negara adalah lembaga negara. Karena itu, negara tidak boleh diberi kesempatan untuk mengintervensi partai politik, sehingga mendistorsi fungsi-fungsi partai politik untuk membela kepentingan rakyat. Harus diakui bahwa salah satu hal krusial dalam membangun partai adalah masalah pendanaan. Secara ideal, partai politik harus didukung oleh kader-kader yang telah dididik melalui sistem pendidikan politik partai, sehingga menjadi kader yang revolusioner dan tulus berkorban, serta pendanaan yang memadai untuk semakin mengoptimalkan mesin partai dalam mengonsolidasikan diri. Namun, seberapa pun penting masalah pendanaan ini, ada dua hal yang harus ditekankan, yaitu dari mana sumber pendanaan dan ke mana dana tersebut dikeluarkan. Dengan demikian, partai politik akan menjadi institusi yang akuntabel. Partai akan terhindar dari sumbangansumbangan illegal atau segelintir donatur yang ingin menumbuhkan oligarki di dalam partai politik. Dengan sumber yang legal transparansi dan sistem pertanggungjawaban aliran pendanaan yang dimiliki partai politik akan mendapatkan kepercayaan dari rakyat.
Sidang Dewan yang kami hormati, Demikian pendapat pengantar Daftar Inventarisasi Masalah dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Ada banyak catatan Iainnya yang akan kami sampaikan secara lebih komprehensif dalam DIM kami. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan kesiapan untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik. Fraksi Partai Amanat Nasional Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
sangat berharap Pemerintah dan semua fraksi di DPR dapat bersinergi dengan baik agar pembahasan RUU ini dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan prinsip mempertahankan substansi-substansi yang baik dan menambahkan substansisubstansi baru yang Iebih baik dengan menghindari rumusan-rumusan yang bersifat trial and error.
Billahittaufiq waI hidayah Fastabiq al-khairat Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 12 September 2007
JURU BICARA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ir.Sayuti Asyathri Nomor Anggota: A-152
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
