www.parlemen.net
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN ACEH Dibacakan Oleh: Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS
No. Anggota: A-134
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi da Informasi, dan Mensesneg yang kami hormati; Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur ke hadlirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita semua.
Semoga kita senantiasa dikaruniai kekuatan dan
kemudahan dalam menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.
Sidang Dewan yang kami hormati, Kita patut lega dan bahagia, karena pembahasan Rancangan UndangUndang tentang Pemerintahan Aceh telah selesai. Kita semua berharap hasilhasilnya ini akan memenuhi harapan seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Aceh yang sangat mengharapkan hasil yang optimal untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan permanen bagi masyarakat Aceh. Sebagaimana laporan pimpinan Pansus yang disampaikan tadi, DPR telah bekerja keras melahirkan RUU ini, yang kalau kita tilik dengan cermat terdiri atas 198.171 karakter (huruf), 29.988 kata, 2.824 paragraf, 5.261 baris, 40 Bab, dan 273 Pasal. Kita telah berusaha semaksimal mungkin melakukan diskusi dan mengakomodasi masukan-masukan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, terutama elemen masyarakat Aceh yang mempunyai kompetensi dan menaruh simpati dan empati kepada bumi Serambi Makkah. Fraksi kami dan Fraksi-fraksi lain bersama Pemerintah telah terlibat secara aktif dalam pembahasan yang intensif dan kritis dalam rapat-rapat Pansus dan Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Panja yang kemudian dirumuskan oleh Tim Perumus dengan berpedoman pada prinsip mengabadikan perdamaian di Aceh,
prinsip meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, prinsip menumbuhkembangkan keadilan politik dan demokrasi, prinsip mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, prinsip memperkuat sendi-sendi pelaksanaan syariat Islam, adat istiadat, dalam kerangka Konstitusi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fraksi kami mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi atas kerjasama dan saling pengertian yang amat sangat mendalam, sehingga semua substansi dalam RUU ini dapat diputuskan secara musyawarah, penuh kebersamaan, tanpa perlu pemungutan suara. Walau sebelumnya pandangan politik tiap fraksi terhadap usaha perdamaian di Aceh, terhadap RUU yang diajukan, terhadap substansi tertentu yang dianggap krusial, tidaklah seirama atau sebangun. Sebuah prestasi politik yang patut dicatat dalam sejarah bangsa ini.
Sidang Dewan yang kami hormati, RUU Pemerintahan Aceh ini mengatur banyak aspek pemerintahan. Mulai dari pengaturan kewenangan antara Pemerintahan Aceh; pengaturan urusan pemerintahan, DPRA dan DPRK, lembaga penyelenggaran pemilihan umum, ruang bagi calon perseorangan, dan tentang parpol lokal, pengaturan mengenai keberadaan lembaga Wali Nanggroe,
MPU, MAA; pengaturan
pengangkatan
mukim
Sekretaris
Daerah,
keberadaan
dan
gampong,
pengaturan mengenai pelaksanaan syari’at Islam dan Mahkamah Syar’iyah; pengaturan mengenai perekonomian Aceh, pengelolaan minyak dan gas bumi, Kawasan Sabang, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara; pengaturan mengenai tenaga kerja, kesehatan, sosial; pengaturan mengenai TNI, kepolisian, dan kejaksaan; pengaturan mengenai kependudukan, pertanahan, pendidikan; pengaturan mengenai hak asasi manusia, pembentukan dan pengujian qanun; pengaturan, mengenai bendera, lambang, dan himne. Beberapa pengaturan yang kami sebutkan tadi akan soroti sebagai bagian dari sikap fraksi PAN di DPR RI.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Sidang yang kami hormati, Pengaturan kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Aceh serta hubungan kewenangan di antara keduanya menjadi salah satu masalah yang sangat penting. Pada dasarnya, kewenangan yang dimiliki Aceh sangat luas, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama, yang menjadi kewenangan Pemerintah. Dengan konstruksi kewenangan yang dinisbahkan kepada Aceh dalam RUU ini, diharapkan Aceh dapat mengembangkan dirinya menjadi sebuah model daerah khusus yang mampu mengembangkan kekhususannya dalam kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang diberikan kepada Aceh bukanlah sesuatu yang berlebihan, tetapi lebih tepat disebut sebagai bentuk rasionalisasi dari pengaturan kembali kewenangan yang memang seharusnya dimiliki oleh Aceh. Dengan upaya tersebut, kita telah mendekonstruksi kembali mitos-mitos kewenangan yang selama ini kering dari elaborasi tapi kaya dengan bahasa phobia. Dengan dikembalikannya kewenangan kepada Pemerintah Aceh, akan terjadi pola hubungan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh secara sehat dan saling menguntungkan. Fraksi Partai Amanat Nasional mengingatkan agar jangan ada penafsiran yang berpotensi menjadi pasal karet. Misalnya Pasal 11 ayat (1) yang mengatur; Pemerintah Pusat menetapkan standar, norma, dan prosedur, serta melakukan pengawasan terhadap urusan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota. Dalam hal ini harus dipastikan bahwa Pemerintah tidak lagi mencampuri urusan-urusan yang di luar kewenangannya terhadap Aceh. Oleh karenanya, mengikut ketentuan dalam Pasal 8, maka setiap kebijakan administratif untuk Aceh haruslah dikonsultasikan dan meminta pertimbangan dari Pemerintah Aceh.
Sidang yang kami hormati, Melalui Undang-Undang ini, setelah disahkan ini hari, Insya Allah, mulai tahun 2008, Aceh akan menerima sejumlah dana tambahan. Dana tambahan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
berorientasi kepada kesejahteraan rakyat yang diutamakan untuk enam bidang yang sudah ditentukan, yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana tambahan tersebut merupakan instrumen yang sangat strategis untuk mengejar ketertinggalan maupun ketimpangan kemajuan pembangunan baik antar sektor maupun antar kabupaten kota di seluruh Aceh. Kita tahu, penggunaan dana ini haruslah direncanakan dengan baik dan diharapkan nantinya sebahagian besar, lebih dari 80% semata-mata untuk kepentingan publik. Tersedia waktu lebih dari satu tahun untuk membuat perencanaan yang matang dan mantap, sehingga pihak Pemerintah Aceh mampu melahirkan blue print pembangunan Aceh setidaknya untuk masa 20 tahun ke depan. Fraksi kami yakin dan optimis, dengan bantuan berbagai pihak, sumber daya manusia di Aceh yang ada sekarang mampu melakukan itu.
Sidang yang kami hormati, Mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi, telah dicapai sebuah jalan tengah yang menguntungkan, yakni pengelolaan sumber daya migas dilakukan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh dalam status yang seimbang, artinya Pemerintah tidak lagi berada dalam posisi penentu mutlak, tanpa melibatkan Pemerintahan Aceh. Terkait dengan bagian Aceh yang lebih besar daripada Pemerintah dalam perimbangan pendapatan dari sumber minyak dan gas bumi, fraksi kami memandang ini tidaklah berlebihan. Ketentuan seperti ini sudah pernah kita atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, penguatan dalam UndangUndang ini semakin diperlukan karena Aceh dipandang sangat membutuhkan dana besar untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik yang panjang dan bencana tsunami yang berdampak sangat luas terhadap banyak aspek kehidupan, terutama ekonomi masyarakat.
Sidang Dewan yang kami hormati,
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Dalam hal penegakan Hak Asasi Manusia, Fraksi Partai Amanat Nasional memandang bahwa UUD 1945 Pasal 28 A-J, dan Undang Undang tentang HAM berlaku universal untuk semua kawasan di Indonesia. Dan mengingat pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dilakukan oleh bukan satu pihak saja, maka Fraksi PAN memandang bahwa jika mampu memaafkan tetapi tidak melupakan adalah sebuah pilihan terbaik. Memaafkan adalah kearifan tertinggi untuk menciptakan perdamaian abadi. Dan dengan tidak melupakan, maka akan diambil pelajaran-pelajaran berharga agar di masa depan kejadian-kejadian yang sama tidak lagi terulang. Memang lembaga Pengadilan HAM yang akan dibentuk di Aceh tidak diberi beban mengadili perkara pelanggaran HAM di masa lalu. Tetapi sama sekali tidak benar adanya anggapan bahwa pelanggaran HAM masa lalu tidak dapat diadili melalui pengadilan HAM. Pengadilan HAM yang sudah dibentuk sebelum ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tetap berlaku untuk Aceh khususnya
untuk
semua
kasus
pelanggaran
HAM
sebelum
lembaga
Pengadilan HAM di Aceh terbentuk nantinya. Masih dalam konteks penegakan HAM, pembahasan RUU PA telah melahirkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh, sebuah lembaga yang untuk menegakkan Hak Asasi Manusia eksistensinya tak terpisahkan kebutuhannya. KKR di Aceh mempunyai ciri tersendiri, dengan dibukanya ruang bagi kearifan lokal dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM
dengan
tetap
mendahulukan
ditemukannya
kebenaran
sebelum
dipastikan rekonsiliasi (islah) antar pihak.
Sidang Dewan yang kami hormati, Hasil pembahasan RUU PA juga memberikan perubahan signifikan dalam bidang politik. Salah satu hasil pembahasan RUU PA adalah diterimanya kehadiran partai lokal dalam perpolitikan lokal dan dibolehkannya calon perseorangan dalam Pilkada. Meskipun calon perseorangan dalam Pilkada hanya berlaku untuk Pilkada pertama sesudah Undang-Undang ini disahkan, kita berharap peristiwa ini akan memberi nilai tersendiri dalam proses tumbuh
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
kembangnya demokrasi di tanah air. Parpol lokal di Aceh ketentuannya dapat dikatakan setara dengan ketentuan mengenai partai politik nasional, hanya skalanya lokal. Parpol lokal juga dapat berafiliasi dengan parpol nasional, dan keanggotaan parpol lokal dapat dirangkap dengan keanggotaan parpol nasional. Ketentuan ini merupakan kearifan yang membuka ruang bagi partisipasi politik yang interaktif dan tidak isolatif, sehingga lembaga penyalur aspirasi politik rakyat di Aceh mempunyai saluran yang tepat dalam lingkup politik nasional. Karena itu pula, kami nyatakan partai politik nasional tidak perlu cemas, jika dalam Pemilu tahun 2009 yang akan datang bisa terjadi pemilih di Aceh akan memilih parpol lokal untuk mewakilinya di parlemen lokal. Parpol lokal akan berkompetisi dalam Pemilu untuk parlemen lokal dan pemilihan kepala pemerintahan setempat, sementara parpol nasional juga mempunyai wilayah kompetisi yang sama, ditambah kompetisi untuk pemilu parlemen nasional dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Hal lain yang telah dicapai adalah penguatan DPRD. Satu kemajuan penting yang dicapai adalah adanya pengeloaan otonomi anggaran untuk kebutuhan DPRD Aceh. Fraksi kami sejak awal memperjuangkan otonomi anggaran ini dengan pertimbangan bahwa apabila pengelolaan anggarannya tidak luwes, maka DPRD Aceh akan kesulitan menjalankan tugas-tugas pengawasan. Dalam hal ini, yang diperlukan adalah pembatasan pemakaian anggaran, pengelolaan yang akauntabel, transparan, agar tidak terjadi penyelewengan. Dengan adanya kewenangan otonomi anggaran, diharapkan DPRD Aceh di masa yang akan datang dapat menjalankan fungsinya lebih baik, efektif, dan efisien. Dengan optimalnya fungsi pengawasan DPRD Aceh, maka demokrasi akan bisa berlangsung secara sehat. Prinsip checks and balances akan bisa terlaksana untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah nyata-nyata merugikan kehidupan rakyat. Dalam konteks ini, Aceh akan menjadi daerah yang berpotensi besar dalam menciptakan good governance and clean government.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Pemerintahan yang bersih dengan landasan hukum baru itu kita harapkan akan segera terwujud. Tak lama lagi, setelah RUU PA ini disahkan, akan ada 20 pemilihan kepala pemerintahan baik tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota yang akan diselenggarakan secara serentak. Pemilihan 19 kepala pemerintahan lokal di Aceh tersebut akan tercatat dalam sejarah sebagai pemilihan kepala daerah terbesar karena berlangsung serentak. Pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan yang akan melahirkan pemerintahan definitif sangat diperlukan karena pemerintahan di Aceh saat ini memiliki keterbatasan kewenangan. Makin cepat kepala daerah definitif diperoleh, maka akan semakin memantapkan upaya pemerintahan di daerah Aceh.
Sidang yang kami hormati, Harapan kami, hasil-hasil yang telah dicapai itu nantinya bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat menjadi landasan konstitusional bagi Aceh di masa depan untuk membangun hubungan saling percaya antara masyarakat dan pemerintah Aceh dengan Pemerintah pusat, sehingga kehidupan dalam suasana kedamaian bisa terlaksana dengan baik dan berlangsung abadi, selamanya. Akhirnya, kami sadar benar bahwa bila nanti RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang PA, tentu bukanlah Undang-Undang yang paling lengkap, paling komprehensif, dan integral. Tetapi harus diakui bahwa Undang-Undang ini akan menjadi Undang-Undang terbaik yang pernah dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah untuk Aceh dan Indonesia. Karena itu diperlukan kearifan dalam memandangnya. Sebuah Undang-Undang harus tetap dipandang sebagai proses untuk menjadi. Mari kita berikan kesempatan kepada Aceh untuk segera memiliki dan melaksanakan Undang-Undang ini dengan berhasil dan selamat. Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa membimbing kita sekalian untuk bersama-sama,
tolong-menolong
untuk
menciptakan
Indonesia
sebagai
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amiin Ya Rabbal Alamin. Tidaklah berlebihan, jika Fraksi PAN menyatakan dengan Undang-Undang ini, terbuka
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
luas kesempatan bagi untuk kembali ke masa depan yang indah, makmur, sejahtera. Memang bertepuk tangan untuk kesuksesan masa lalu tidak dilarang, tetapi menyia-menyiakan kesempatan meraih masa depan adalah sebuah kutukan dari generasi yang akan datang. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada fraksi-fraksi lain dan pemerintah yang telah intensif melakukan kajian terhadap RUU PA ini. Juga terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada elemen-elemen masyarakat yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga bagi pembahasan RUU PA ini. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada petugas sekretariat Pansus yang dengan cermat melakukan tugas, pagi, siang, dan malam.
Sidang PANSUS RUU Pemerintahan Aceh yang kami hormati, Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim,
Fraksi
Partai
Amanat
Nasional
menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh disahkan menjadi Undang-Undang. Billahittaufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 11 Juli 2006 PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ketua,
Sekretaris,
Abdillah Toha
Muhammad Najib
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
