RUU KEAMANAN NASIONAL (RUU KAMNAS) Makassar, 6 November 2012
PERKEMBANGAN RUU KAMNAS KONDISI SAAT INI (MENGAPA)
CIRI RUU KAMNAS (APA YG ESENSI)
ASPEK HISTORIS : - Permasalahan keamanan - UU No. 6/1946 tentang Keadaan Bahaya nasional bukan milik wilayah - UU No. 74/1957 tentang Pencabutan “Regelling of de Staat – Van Oorlog Van Beleg “ dan kementerian/institusi penetapan “Keadaan Bahaya” keamanan, tapi peran integrasi - Perpu No. 23/1959 tentang Keadaan Bahaya semua komunitas nasional. - PP No. 16/1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer - RUU tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) – sudah disetujui DPR tetapi tidak diundangkan/tahun 1999 - Merupakan UU sistem yang Dengan tidak diundangkannya RUU PKB maka Perpu No. 23/1959 tentang Keadaan mengintegrasikan Bahaya dan PP No. 16/1960 secara yuridis masih berlaku. penyelenggaraan Kamnas secara komprehensif. ASPEK LEGAL : 1. UUD NRI 1945 (Pembukaan, Pasal 5, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 - Spektrum permasalahan luas dan Pasal 34) pada skala nasional. 2. Undang-Undang/Perpu yang ada, antara lain : - Bukan UU yang mengatur - Perpu 23/1959 (PP 16/1960) secara teknis tapi merupakan - UU No. 39/1999 tentang HAM arahan strategis. - UU No. 2/2002 tentang Kepolisian - UU No. 3/2002 tentang Hanneg - Ada peran utama masyarakat - UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai subyek dalam - UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah penyelenggaraan kamnas - UU No. 34/2004 tentang TNI sebagai pemberdayaan - UU No. 24/2007 tentang Bencana Alam kekuatan → collective - UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik response to protect country. - UU No. 35/2009 tentang Narkotika - UU No. 36/2009 tentang Kesehatan - Keamanan nasional untuk - UU No. 17/2011 tentang Intelijen. menguatkan kultur - UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. kelembagaan dalam proses 3. Belum ada PUU (Produk Perundang-undangan) yang menjadi integrator lintas sektoral demokratisasi → mengedapanStabilitas Nasional kan kepentingan nasional. ASPEK POLITIK : - Menegaskan perlu adanya - Dalam penanggulangan ancaman pengerahan unsur kamnas sangat tergantung kepada Dewan Keamanan Nasional keputusan politik negara (DKN) - Disisi lain dalam pengambilan keputusan khususnya keadaan darurat PUU yang ada belum melibatkan lembaga politik Bukan lembaga - Belum ada badan yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan politik untuk dapat operasional merespon kondisi keamanan nasional. Kewenangan “PERLU RUU KAMNAS” Presiden
DINAMIKA PROSES LANJUTAN
- Legislasi : • UU No. 27 tahun 2009 ttg MPR, DPR, DPD dan DPRD → Pasal 69, 70, 71 • Kep. DPR RI No : 41A tgl 1 Des 2009 → RUU Kamnas Prolegnas 2010 – 2014 prioritas 2012 (No. 101) • Inpres 2010 • Surat Presiden No. R-28/ Pres/05/2011 tanggal 23 Mei 2011 • Surat Presiden No. R-45/ Pres/05/2012 tanggal 9 Mei 2012
Upaya : • Komunikasi publik • Sosialiasi • Penyempurnaan RUU Kamnas.
- Kesan terhadap RUU Kamnas TNI come back? Reduksi Polri? Rusak kebebasan? “Perlu soliditas persepsi dari jajaran pemerintahan baik di Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian beserta simpul kekuatan nasional lain”
2
Lampiran Proses pemerintah sudah selesai Saat ini memasuki proses legislasi Pemerintah membentuk Tim Legislasi (Tim Loby dan Tim Opini) Ada ruang publik untuk penyempurnaan RUU Kamnas Kronologis kegiatan yang telah dilaksanakan : 1. Rapat penyempurnaan RUU tentang Kamnas tanggal 30 Maret 2011 pimpinan Menko Polhukam untuk disesuaikan arahan Presiden. 2. Surat Permohonan Menhan tanggal 21 April 2011 kepada Presiden untuk penerbitan Surat Presiden ke Pimpinan DPR RI tentang penyampaian RUU Kamnas untuk pembahasan. 3. Surat Presiden tanggal 23 Mei 2011 kepada Ketua DPR RI tentang penyampaian RUU Kamnas untuk dibahas bersama guna mendapatkan persetujuan bersama. Presiden menugaskan Menhan, Mendagri dan Menkumham untuk mewakili Presiden.
4. Surat Mensesneg tanggal 23 Mei 2011 tentang penunjukkan Wakil Pemerintah: satu Menteri Pertahanan, dua Menteri Dalam Negeri, tiga Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Kamnas dengan arahan Presiden : a. Menteri saling berkoordinasi mempertahankan substansi yang telah menjadi kesepakatan pemerintah. b. Apabila terdapat usulan pembahasan dari DPR RI terhadap substansi atau terhadap hal krusial, agar para Menteri melaporkan kepada Presiden melalui Mensesneg sebelum mengambil keputusan. c. Para Menteri dapat melibatkan antara lain : Kapolri, Panglima TNI serta Kementerian/Lembaga Non Kementerian yang tugas fungsinya terkait substansi RUU Kamnas. 5. Surat Menhan tanggal 18 Oktober 2010 kepada Presiden tentang selesainya pembahasan tingkat Pantardep dan harmonisasi tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Kemkumham dan usulan kepada Presiden penerbitan Surat Presiden ke DPR RI. 6. Surat Menhan kepada Menko Polhukam tanggal 23 Nopember 2011 tentang permohonan koordinasi guna memberikan dukungan suksesnya pembahasan RUU Kamnas. 7. Surat Menhan kepada Panglima TNI dan para Ka Staf Angkatan tanggal 1 Desember 2011 untuk suksesnya pembahasan RUU Kamnas.
8.
Berdasarkan surat Wakil Ketua DPR RI Nomor : PW.01/03896/DPR RI/2012 tanggal 11 April 2012, DPR meminta agar Pemerintah menyempurkan draft RUU tentang Kamnas.
9.
Sebagai tindak lanjut surat Ketua DPR RI tersebut, Kemhan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membahas permintaan tersebut di Setneg pada tanggal 12 April 2012, yang hasilnya adalah kesepakatan agar draft tersebut dikirim kembali kepada DPR untuk dibahas terlebih dahulu. Draft disampaikan kembali oleh Pemerintah kepada DPR RI dengan surat Presiden Nomor: R-45/PRES/05/2012 tanggal 9 Mei 2012. Selanjutnya Wakil Ketua DPR RI membalas surat tersebut dengan surat Nomor: G.01/07195/DPR RI/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 bahwa RUU Kamnas akan dibahas.
10. Pemerintah melakukan lobby dengan Komisi I DPR RI yang menghasilkan kesepakatan bahwa draft RUU Kamnas perlu disesuaikan substansinya dengan UU tentang PKS, UU tentang Intelijen dan UU tentang Bencana Alam. 11. Setelah RUU Kamnas selesai disesuaikan dengan ketiga UU tersebut selanjutnya Pemerintah permohonan harmonisasi melalui surat Menhan Nomor: B/991/M/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang disampaikan kepada Menkumham. 12. Setelah dilaksanakan harmonisasi sebanyak 4 (empat) kali di Kementerian Hukum dan HAM, yang dihadiri pejabat instansi terkait termasuk pejabat Polri, diperoleh draft RUU Kamnas yang substansinya disepakati oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait, pada tanggal 13 September 2012.
13. Berdasarkan hasil harmonisasi tersebut Kemkum dan HAM menerbitkan surat Nomor: M.HH.PP.02.03-48 tanggal 25 September 2012 yang dialamatkan kepada Menhan dengan tembusan antara lain Kemenkopolhukam bahwa RUU tentang Kamnas telah selesai diharmonisasikan. 14. Selanjutnya Menhan dengan Surat Nomor: B/1358/M/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012, meneruskan hasil harmonisasi tersebut kepada Menkoplhukam disertai permohonan agar Menkopolhukam dapat mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian/instansi terkait guna mendapatkan persetujuan (paraf) atas RUU Kamnas dimaksud.
1. LEGALITAS PROSES KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA
PEM
BALEG PEM DI KOORD BPHN-KUMHAM
BALEG DPR RI
DPR RI
SIDANG PARIPURNA KESEPAKATAN PROLEGNAS 247 RUU USULAN PEM/DPR RI
5 RUU KUMULATIF TERBUKA
DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DPR RI NOMOR : 41A/DPR RI/I/2009-2010 TANGGAL 1 DESEMBER 2009 PROLEGNAS 2010 - 2014 RUU KAMNAS NO. URUT 101 PROLEGNAS 2010 - 2014 PROLEGNAS PRIORITAS 2012
-
USULAN : FRAKSI-FRAKSI KOMISI ANGGOTA DPR ANGGOTA DPD
2. INTELEKTUALITAS – DEMOKRASI Tidak boleh paranoid Berpikir komprehensif Negarawan Tantangan reformasi di era demokrasi harus dihadapi dengan pikiran yang cerdas dan komprehensif atas nama negara : Tidak segmentasi pikiran → kita bukan saya Tidak paranoid
3. CONTENT Arahan Strategis
