BAB V PENUTUP
A.
Kesimpulan 1. Konsep keamanan nasional dalam RUU Keamanan Nasional pada dasarnya telah menerapkan konsep keamanan non tradisional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek: a. Origin
of
threats,
asal
datangnya
ancaman
yang
mana
penyelenggaraannya dilakukan dengan upaya ke dalam dan upaya keluar, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) RUU ini; b. The nature of threats, sifat dari ancaman. Pada sistem keamanan nasional telah ada pembagian ruang lingkupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 RUU Keamanan Nasional; c. The response, respon/tanggapan terhadap ancaman. Salah satu kekurangan konsep RUU Keamanan Nasional ini adalah belum adanya
pengaturan
jelas
yang
mengatur
perihal
upaya
penyelenggaraan keamanan nasional dengan pendekatan dari segi ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya; d. The responsibility for providing security, aktor yang bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan. RUU Keamanan Nasional sudah dapat memenuhi tuntutan dari konsep ini, yakni dengan adanya masyarakat yang turut dilibatkan sebagai komponen
90
cadangan dan komponen pendukung untuk menghadapi ancaman militer namun terbatas pada ancaman tidak bersenjata yang membantu unsur utama sesuai kebutuhan dan kemampuan; dan e. Core values of security, inti dari keamanan. Telah dapat pengaturan dalam RUU Keamanan Nasional yang dapat mewujudkan perlindungan terhadap komponen dari keamanan dalam tataran individu maupun global yakni dengan adanya pengaturan perihal ruang lingkup keamanan nasional. 2. Konsep keamanan nasional dalam RUU Keamanan Nasional jika diterapkan maka berimplikasi pada beberapa konsep dalam sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, yakni: a. Adanya pembagian jenis kepentingan nasional menjadi: survival; vital; utama; dan peripheral; b. Ruang lingkup keamanan nasional nantinya akan menjadi lebih luas meliputi keamanan insani, keamanan publik, dan keamanan negara; c. Adanya pengaturan perihal spektrum ancaman, jenis dan bentuk ancaman, serta eskalasi ancaman. Status hukum keadaan keamanan nasional kemudian dapat diubah dengan menggunakan eskalasi ancaman yang merupakan perubahan tingkat ancaman dengan skala rendah dan tinggi; d. Pada aspek penyelenggaraan;
91
-
RUU Keamanan Nasional mengatur bahwa unsur pelaksana dalam penyelenggaraan keamanan nasional meliputi pelaksana pusat, dan/atau daerah, yang dapat bertindak sebagai unsur utama atau unsur pendukung. Masyarakat juga dilibatkan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung untuk menghadapi ancaman militer namun terbatas pada ancaman tidak bersenjata yang membantu unsur utama sesuai kebutuhan dan kemampuan.
-
Dewan Keamanan Nasional (DKN) akan menggantikan Dewan Pertahanan Negara (DPN), yang mana DKN ini menambahkan unsur keanggotaan yang berasal dar menteri yang membidangi urusan keuangan; Kapolri; dan kepala BIN, juga memasukkan elemen masyarakat sebagai anggota tidak tetap sesuai dengan kompetensinya. DKN juga memiliki kewenangan yang lebih banyak daripada DPN. DKN juga nantinya akan dibantu oleh Sekretariat Jenderal.
-
Menteri
dan/atau
pimpinan
kementerian/lembaga
dapat
menetapkan kebijakan dan strategi sesuai fungsinya masingmasing mendasarkan pada kebijakan dan strategi keamanan nasional yang ditetapkan oleh Presiden -
Gubernur diamanatkan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan tata pemerintahan di daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan nasional.
92
-
Dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan strategi
penyelenggaraan
keamanan
nasional
terdapat
pemisahan, yakni antara: bidang operasional militer yang menjadi kewenangan Panglima TNI; dan bidang pemeliharaan keamanan
dan
ketertiban
masyarakat,
perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan Kepala Kepolisian NRI. -
Adanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi ini merupakan wadah untuk menjalin komunikasi unsur keamanan nasional di daerah provinsi, dan bukan berbentuk badan tetapi lebih bersifat fasilitator koordinasi antar unsur keamanan nasional di daerah provinsi, dengan Gubernur sebagai ketuanya.
e. Penyelenggaraan
keamanan
nasional
dilaksanakan
melalui
tahapan-tahapan yang mana hal ini tidak diatur dalam sistem pertahanan negara; f. Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan nasional nantinya turut melibatkan peran aktif penyelenggara Intelijen negara yang diguakan untuk menentukan bentuk dan sifat ancaman. Pengerahan unsur pelaksana keamanan nasional merupakan tanggungjawab Presiden berdasarkan perkembangan dan eskalasi ancaman, juga memiliki kewenangan bertindak pada kondisi negara dalam keadaan memaksa. Dan dalam keadaan bencana alam diatur bahwa
93
bantuan kemanusiaan yang berasal dari militer asing berada di bawah kendali operasional dan koordinasi TNI setelah mendapat ijin dari pemerintah RI; g. Pengendalian penyelenggaraan keamanan nasional yang tanggung jawabnya bersifat hirarkis dan terkait; h. Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem keamanan nasional dilakukan secara berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan konsentrik sesuai kaidah pengamanan demokratis, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi pengawasan melekat; pengawasan eksekutif; pengawasan legislatif; dan pengawasan publik; dan i. Sumber pembiayaan tetap sama berasal dari APBN. Dan sumbersumber lain hanya dimungkinkan untuk penanggulangan bencana alam. Pelaksanaan tugas pelibatan sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan administrasi dan logistik menjadi tanggung jawab unsur utama, yang dikoordinasikan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai penanggung jawab fungsi. 3. Keuntungan dari penerapan konsep dalam RUU Keamanan Nasional ini antara lain karena adanya pengaturan baru tentang: pembagian jenis kepentingan nasional; perluasan fungsi keamanan nasional; pembagian ruang lingkup keamanan nasional yang lebih meluas; pengaturan tentang ancaman keamanan nasional, jenis dan bentuk ancaman, serta
94
eskalasi
ancaman;
penambahan
unsur
pelaksana
dalam
penyelenggaraan keamanan nasional; pelibatan masyarakat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung; Dewan Pertahanan Negara diganti dengan Dewan Keamanan Nasional; pengaturan tentang bantuan kemanusian yang berasal dari militer asing; pengendalian penyelenggaraan keamanan nasional yang tanggung jawabnya bersifat hirarkis dan terkait; pengawasan yang berlapis dan konsentrik; dan pengaturan yang lebih detail mengenai koordinasi pendanaan sistem keamanan nasional. Sedangkan kerugian yang dapat ditimbulkan dari penerapan RUU ini adalah tidak adanya batasan kewenangan BIN yang dapat menjamin hak-hak rakyat; fungsi DKN terlalu banyak berorientasi pada negara dalam pengertian kehidupan bernegara secara makro; dan mekanisme pengambilan Keputusan Sidang DKN belum dapat memberikan alur birokrasi yang efektif dan efisien. B.
Saran Dari hasil penelitian terhadap RUU Keamanan Nasional yang meliputi penelitian terhadap konsep keamanan nasional; implikasinya terhadap sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia; serta keuntungan dan kerugian dari konsep RUU Keamanan Nasional jika diterapkan terhadap pemerintahan dan segala aspek kehidupan bangsa, maka berikut saran yang penulis ajukan terhadap untuk perbaikan RUU Keamanan Nasional: 1. RUU ini belum dapat menggambarkan upaya penyelenggaraan
95
keamanan yang komprehensif menyangkut seluruh aspek kehidupan bangsa tidak hanya keamanan dari segi militer atau pertahanan negara, walaupun pengaturan dari segi pertahanan negara ini sudah terdapat banyak perbaikan yang menjadi kelebihan RUU Keamanan Nasional ini, sehingga perlu adanya pengaturan jelas yang mengatur perihal upaya penyelenggaraan keamanan nasional dengan pendekatan dari segi ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Perlu pemaparan lebih detail perihal ancaman keamanan nasional yang tidak hanya mencakup ancaman militer namun juga ancaman non militer. Juga diperlukan pengaturan tentang bagaimana cara menanggulangi ancaman
non
militer
tersebut.
Memperjelas
perihal
amanat
kewenangan yang diberikan mengenai batasan dan arah kerja dari unsur penyelenggara keamanan nasional seperti kekuasaan eksekutif, kementerian, lembaga pemerintah non departemen, dan kekuasaan tertentu dalam upaya penyelenggaran keamanan nasional dari segi ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. 2. Untuk perbaikan sistem keamanan nasional yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, penulis memberikan saran perbaikan pada beberapa hal: 1) Pada konsep sistem keamanan nasional telah ada pembagian ruang lingkup yang meliputi: keamanan insani; keamanan publik; dan keamanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 RUU Keamanan Nasional, namun perlu adanya
96
penjelasan lebih mendetail tentang hal-hal apa saja yang diupayakan keamanannya dalam seluruh ruang lingkup keamanan tersebut agar tidak terjadi multitafsir, dan agar adanya jaminan dari pemerintah pada aspek-aspek keamanan tersebut karena kontrol masyarakat yang terkait dengan aspek keamanan tersebut dapat terlaksana
serta pertanggungjawabannya dapat terhitung jika
aspek-aspek keamanan dijelaskan dengan lebih merinci. Sebagai contoh, pada ruang lingkup keamanan insani yang berupa upaya perlidungan terhadap warga negara dari wabah penyakit yang cepat datang, perlu dijelaskan seperti apa indikator wabah pernyakit yang cepat datang tersebut yang menjadi domain tanggungjawab pemerintah untuk menjamin keamanannya, dan siapa unsur pelaksana yang diberikan kewenangan, sehingga masyarakat dapat menuntut hak atas jaminan tersebut diimbangi dengan kontrol dari unsur masyakarat yang terkait; 2) Aspek-aspek keamanan dalam RUU Keamanan Nasional belum dapat memberikan jaminan keamanan HAM yang merinci, sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28G, yang meliputi jaminan keamanan dalam hak mulai dari hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, hingga hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan hak memperoleh suaka politik dari negara lain;
97
3) Perlu adanya pembatasan jelas jaminan HAM tiap individu dalam praktek pelaksanaan sistem keamanan nasional ini nantinya, karena banyaknya campur tangan pemerintah dalam urusan individu di satu sisi menjadi negatif jika tidak diimbangi dengan pembatas dari kewenangan
pemerintah
tersebut
terhadap
hal-hal
privasi
masyarakat yang tidak dapat disentuh oleh pemerintah, terutama dalam hal pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dapat melakukan tindakan yang luar biasa dalam kondisi negara yang darurat; 4) Perlu pengaturan lebih lanjut perihal penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan strategi penyelenggaraan keamanan nasional
di
luar
bidang
operasional
militer
dan
bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Yakni pengaturan keamanan nasional pada bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial-budaya sebagaimana teori keamanan non tradisional yang kini berkembang seiring dengan arus globalisasi; 5) Diperlukan batasan yang jelas pada pemberian kewenangan BIN agar tetap menjamin hak-hak asasi rakyat dan bukan justru berbalik menyerang keselamatan bangsa 6) Dibutuhkan pengaturan yang memberikan batasan kewenangan Presiden
dalam
hal
mengerahkan
instrumen
koersif
saat
menanggulangi ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil, agar
98
tidak memungkinkan
adanya penggunaan
wewenang yang
berbenturan dengan kepentingan umum, dan perlu adanya mekanisme checks and balances; 7) Pada fungsi Dewan Keamanan Nasional, diperlukan pengaturan fungsi DKN yang berorientasi pada urusan pemerintahan mikro yang bersinggungan langsung dengan rakyat, sehingga upaya penyelenggaraan keamanan nasional tidak hanya berfokus pada urusan keamanan negara dalam pengertian kehidupan bernegara secara makro; dan 8) Perlu adanya pengaturan mekanisme Sidang Dewan Keamanan Nasional dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan tahap penindakan dalam upaya penyelengggaraan keamanan nasional. Mekanisme siding hendaknya dibuat alur birokrasi dan negosiasi di internal DKN yang dapat mengakomodir semua kepentingan namun tetap dapat diambil keputusan yang tepat dan cepat, serta mengutamakan kepentingan umum. 3. Setelah mempertimbangkan keuntungan dan kekurangannya, RUU Keamanan Nasional ini cukup mendesak dan peneliti menyarankan untuk segera disahkan setelah dilakukan perbaikan seperti pada poinpoin yang telah disebutkan di atas, karena peraturan perundanganundangan yang telah ada belum dapat mengakomodir kebutuhan akan keamanan nasional yang kini telah berkembang. Sistem keamanan nasional menjadi penting karena dibutuhkan upaya penyelenggaraan
99
keamanan
nasional
untuk
menghadapi
segala
ancaman
yang
menghambat negara dan bangsa dalam menjalankan kehidupan bernegaranya dalam rangka mencapai cita-cita nasional. Namun, perlu adanya beberapa perbaikan pada RUU Keamanan Nasional agar pembentukkannya benar-benar sejalan dengan ideologi bangsa dan tidak justru menciderai tujuan nasional.
