KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL FILIPINA DALAM KONTRA-TERORISME

KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL FILIPINA DALAM KONTRA-TERORISME

THE PHILIPPINE NATIONAL SECURITY POLICY IN THE COUNTER TERRORISM Erwin Yusup Sitorus1 ([email protected])

Abstrak - Permasalahan keamanan Filipina terkait dengan terorisme yaitu berasal di Filipina bagian Selatan yang bersumber dari gerakan Muslim Moro yang berusaha memisahkan diri dari Filipina. Jika seluruh serangan terorisme yang terjadi baik itu berasal dari domestik maupun transnasional dikalkulasikan, maka Filipina merupakan negara ASEAN yang paling banyak mengalami insiden terorisme. Pemerintah Filipina mendefinisikan terorisme sebagai tindakan yang ditujukan untuk menciptakan ketakutan dan kepanikan yang meluas dan luar biasa di kalangan penduduk guna memaksa pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka yang tidak seusai dengan hukum. pemerintah Filipina telah mengeluarkan dokumen Kebijakan Keamanan Nasional yaitu periode 2011-2016 yang memfokuskan ancaman terorisme sebagai prioritas keamanan kedua setelah kelompok insurjensi di Mindanao. Kata kunci : Filipina, Kebijakan Nasional, Terorisme. Abstract - Security issues Philippines subscribe with namely terrorism originating in the philippines southern yang sourced of the moro islamic movement sought to separate yourself from philippines. If entire terrorist attacks happens whether it comes from domestic and transnational calculated, then the philippines is gatra ASEAN the most experienced terrorism incident. The Philippine government defines terrorism as acts intended remedy that creates fear and panic the pervasive and extraordinary among residents to force the government to meet the demands of their review its not after the law. The Philippine government has issued a national security policy document that period 2011-2016 the focus threat of terrorism as a priority second only to the security group of insurgency in mindanao. Keywords : Philippines , national policy , terrorism

1

Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Peperangan Asimetris Cohort-4 TA. 2016 Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui email penulis [email protected] Kebijakan Keamanan Nasional Filipina dalam Kontra-Terorisme | Erwin Yusup Sitorus | 25

Pendahuluan

F

Khatolik,

mengalami

teror-teror

dan

ilipina merupakan salah satu

pemberontakan yang dilakukan oleh

negara kepulauan yang besar

bangsa Moro yang notabene bergama

dan terdiri dari lebih 7.000

muslim di bagian negara Filipina Selatan

pulau serta memiliki garis pantai yang

selama berpuluh-puluh tahun yang ingin

km2.

berusaha memisahkan diri dari Filipina.

yang

Sejak tahun 70-an, gerakan insurjensi ini

kepulauan

dipimpin oleh Moro Islamic Liberation

mengakibatkan Filipina hanya memiliki

Front (MNLF), lalu kemudian pada tahun

hanya sedikit luas wilayah daratan, yaitu

80-an didominasi oleh Moro Islamic

mencapai 30.000 km persegi dan juga

Liberation Dront (MILF) yaitu pecahan

tidak memiliki perbatasan darat, dan

dari MNLF yang lebih radikal. Abu Sayyaf

akses

di

Group kemudian muncul akibat dari dari

dominasikan oleh jalur maritim 3. Oleh

sempalan dua gerakan sebelumnya pada

sebab itu, pengawasan perbatasan dan

tahun 90-an4. Dapat juga dikatakan

pengamanan wilayah maritim menjadi

bawah banyaknya serangan terorisme

dua hal yang sangat penting dan menjadi

transnasional yang terjadi di Indonesia

tantangan

berkaitan langsung dengan penyelesaian

sangat

panjang

Keberadaan

negara

merupakan

keluar

yaitu

36.289 Filipina

negara

masuk

di

Filipina

tersendiri

dalam

penanggulangan terorisme di Filipina. Perkembangan Filipina

tidak

jauh

terorisme berbeda

konflik di Filipina Selatan yang berlarutdi

dengan

larut dan juga akibat dari penutupan kamp-kamp insurjensi di Filipina Selatan5.

perkembangan terorisme di Indonesia,

Filipina sendiri mengakui betapa

walupun secara mendasar Indonesia dan

besarnya ancaman organisasi teroris di

Filipina berbeda dari segi suku, ras dan

Filipina

agama.

dinegaranya.

Filipina

yang

penduduknya

dan

juga

teroris

Ancaman

asing

utama

yang

didominasi oleh penduduk dengan agama

diwaspadai oleh Filipina terkait dengan

2

teroris

3

Larasati, A. (2015). Kerjasama Keamanan Indonesia - Filipina dalam Mengataasi Masalah Terorisme Tahun 2005-2011. Riau: Universitas Riau. Mendoza, L. R. (2014). Retrieved Juni 22, 2016, from "Transportation Security in the Philippines 6th APEC Transportation Ministerial Meeting": http://www.apectptwg.org.cn/.../Transportation%20Securit y%20Philippines

transnasional

adalah

transfer

pengetahuan dan keterampilan dalam hal melakukan teror kepada kelomopk teroris

4

Eusaquito, M. P. (2004). The Philippine Respon to Terrorism : The Abu Sayyaf Groip. 5 Ibid.

26 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2

lokal

sehingga

bantuan

atau

dapat

memberikan

memfasilitasi

aktivitas

Council

atau

kerja

sama

operasional

diantara kelompok teror. Indonesia negara-negara

dan

menangani

masalah

penanggulangan terorisme di Filipina.

teroris domestik dengan adanya bantuan dana

untuk

Terorisme merupakan kemajuan cara peperangan yang sudah masuk kedalam 4th Generation Warfare, yaitu

Filipina

adalah

berkembang

yang

dimana

tidak

combatan

ada

dan

kejelasan

antara

non-combatan

keduanya terdapat di Asia Tenggara.

menggunakan

Kedua negara ini memiliki kesamaan

asimetris yaitu bahwa perang asimetris

ataupun ciri khas yaitu sama-sama negara

adalah suatu model peperangan yang

kepulauan

daerah

dikembangkan dari cara berpikir yang

perbatasan yang merupakan perairan. Hal

tidak lazim dan diluar aturan peperangan

ini menjadi tantangan keduanya untuk

yang berlaku, dengan spektrum perang

menjaga

yang sangat luas dan mencakup aspek-

negara

yang

memiliki

kedaulatan dari

masing-masing

serangan-serangan

yang

aspek

cara-cara

juga

astagatra

peperangan

(perpaduan

antara

berasal dari dalam maupun dari luar

trigatra : geografi, demografi, sosial, dan

negara

Kesamaan

budaya)6. Peperangan asimetris selalu

lainnya yang dimiliki oleh Indonesia dan

berkaitan dengan si kuat melawan si

Filipina

lemah, namun tidak selalu pihak yang

mereka

adalah

tersebut.

keduannya

organisasi-organisasi

radikal

memiliki yang

mengancam kedaulatan negara mereka. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua

lemah

yang

kalah

karena

cara-cara

asimetris tersebut salah satunya seperti terorisme.

negara ini menjadi penting bagi Indonesia

Filipina

memiliki

dewan

anti

dalam membantu pemerintah Indonesia

terorisme yang membawahi Sekretariat

dalam

penanggulangan

(NICA) dan juga Program Management

terorisme. Filipina memiliki sebuah badan

Center yang memiliki struktur langsung

untuk penanggulangan terorisme yang

kebeberapa institusi yaitu : National

bernama The National Counter-Terrorism

Terrorism

Action Group (NCTAG) yang berdiri sejak

Capability Building Office (CBO), Legal &

2007. Filipina juga memiliki lembaga yang

Internatiol Affairs Office (LIAO), Opn’l

melakukan

Prevention

Office

(NTPO),

lebih besar yaitu dewan Anti-Terrorism 6

Dewan RisetNasional, (2008). Suatu Pemikiran Tentang Perang Asimetris. Jakarta.

Kebijakan Keamanan Nasional Filipina dalam Kontra-Terorisme | Erwin Yusup Sitorus | 27

Readiness Assessment & Monitong Office

mencapai tujuan7. Kata “teroris” dan

(ORACMO) dan juga Office for Special

terorisme berasal dari kata latin “terrere”

Corcerns (OSC).

yang kurang lebih berarti membuat

Penulisan ini akan menggunakan

gemetar atau menggetarkan. Namun

metode kualitatif dalam makalah ini.

hingga pada saat ini belum ada definisi

Metode ini dilakukan dalam memperoleh

mengenai

terorisme

data-data yang diperlukan melalui studi

digunakan

secara

literatur, studi pustaka serta wawancara

perbedaan

pendapat

langsung yang telah dilakukan di kantor

negara

The

belum ada batasan yang jelas untuk

Anti-Terrorism

Management

Council-Program

Center

(ATC-PMC)

di

mengenai

mendefinisikan

yang

dapat

universal

karena

dimasing-masing

definisi

terorisme

terorisme,

dikarenakan

Filipina. Penelitian ini akan membahas

terorisme merupakan pandangan yang

mengenai kerjasama antar institusi yang

subjektif seperti yang dikatakan oleh Prof.

terkait

Brian Jenkins, Ph.d8.

dengan

kontra

terorisme

di

Filipina.

Departemen Pertahanan Amerika

Rumusan Masalah Berdasarkan

latar

Serikat belakang

diatas,

memberikan

definisi

akan

terorisme yaitu:

penelitian ini hanya terbatas pada ruang

”The Calculated use of violence or the

lingkup yang berkaitan dengan kebijakan

threat of violence to incukcate fear,

keamanan

intended

nasional

Filipina

terhadap

to

coerce

or

intimidate

terorisme dengan pertanyaan penelitian

governments or societties as to the pursuit

sebagai berikut :

of goals that are generally political

Bagaimana kebijakan keamanan nasional

religius,or ideological.”

Filipina terhadap terorisme?

Dalam suatu diskusi antara para

Teori Terorisme Terorisme

akademisi, profesional, pakar, pengamat

merupakan

yang

politik dan keamanan pada tanggal 15

berpendapat bahwa penggunaan cara-

September 2001, memberi kesimpulan

cara

7

kekerasan

dan

paham

menimbulkan

ketakutan adalah caraa yang sah untuk

Syafaat, M. A. (2003). Tindak Pidana Teror Belenggu Baru Bagi Kebebasan dalam “Terorisme, Definisi, Aksi, dan Regulasi”. Jakarta: Imparsial. 8 Adji, I. S. (2003). “Terorisme” Perpu Nomor 1 Tahunn 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana, dalam O.C. Kaligis (Penyusun), Terorisme: Tragedi Umat Manusia. Jakarta: O.C. Kaligis&Associates. Hlm. 35


bahwa terorisme adalah: “Terorisme

mereka sangat rapih dan terorganisir

dapat

dengan baik. Pettiford dan Harding

diartikan

sebagai

tindakan

kekerasan yang dilakukan sekelompok

menyatakan,

orang

untuk

membutuhkan suatu cara kerja yang

memperoleh keadilan, yang tidak dapat

matang dan terinci11. Teknik operasional

dicapai mereka melalui saluran resmi atau

persenjataan atau bom dikuasasi penuh

jalur hukum9.

oleh pelaku. Mereka juga mempunyai

sebagai

jalan

terakhir

Alex Schmid dan Albert Jongman melakukan

terhadap

yang

terorisme

menjadi

pos

ratusan

kegiatan mereka, banyak pos mereka

definisi terorisme dengan tujuan untuk

yang justru berada di luar negeri. Unit

menemukan

definisi

teroris idealnya kecil, karena mudah

terorisme. Terdapat lima elemen kunci

untuk mengaturnya. Di masa lalu, banyak

dengan presentase kemunculan di atas

kelompok teroris termasuk Japanese Red

40% yaitu: kekerasan atau kekuatan

Army di jepang, Baader Meinhorf di

(83,5%), politik (65%), ketakutan atau

Jerman dan Symbionese Liberation Army

teror (51%), ancaman (47%), dan efek

dengan anggota yang hanya delapan

psikologi serta reaksi antisipatif (41,5%).

orang.

Berdasarkan lima elemen kunci tersebut

membutuhkan dana yang juga besar,

maka tindakan terorisme meliputi: (a)

organisasi teroris masa lalu di abad-19

penggunaan kekerasan, kekuatan atau

dapat berjalan relatif tanpa uang, tidak

ancaman,

seperti organisasi teroris sekarang. Uang

tindakan

analisis

markas-markas

bahwa

elemen

(b)

kunci

terutama

politik,

besar

pasti

tersebut didapatkan dari orang-orang

menyebabkan ketakutan atau teror dalam

kaya yang mendukung mereka di dalam

rangka mencapai tujuan, (d) terjadi efek

negeri maupun di luar negeri, maupun

dan reaksi psikologis10.

bank atau bantuan dari pemerintah asing

yang

secara

yang

intens

Karakter

(c)

merupakan

Organisasi

terdapat

pada

yang mendukung kelompok teroris ini

kelompok terorisme dapat dikatakan

melawan

sangat kuat dan menonjol. Cara kerja

kelompok teroris memalsukan uang, yang

9

10

Hendropriyono, A. (2009). Terorisme Fundamentalis Kristen Yahudi Islam. Jakarta: Kompas. Milla, M. N. (2006). Perilaku Terorisme. Anima, Indonesian Psychological Journal.

11

musuh

bersama.

Beberapa

Ibid.


lainnya terlibat dalam pemerasan dan

larut dan juga akibat dari penutupan

penculikan serta bisnis ilegal12

kamp-kamp insurjensi di Filipina Selatan14.

Terorisme di Filipina

Jumlah terorisme di Filipina hampir

Perkembangan terorisme di Filipina tidak

mencapai 600 insiden tahun 1969 hingga

jauh berbeda dengan perkembangan

200915.

terorisme di Indonesia, walaupun secara

menyatakan bahwa korban dari serangan

mendasar Indonesia dan Filipina berbeda

kelompok-kelompok ekstrimis islam yang

dari segi suku, ras dan agama. Filipina

terdapat di Filipina sejak tahun 2000

yang

oleh

hingga tahun 2007 telah mencapai lebih

agama

Khatolik,

dari 1.700 orang16. Filipina merupakan

teror-teror

dan

penduduknya

penduduk mengalami

dengan

didominasi

negara

Human

ASEAN

Right

yang

Watch

paling

juga

banyak

pemberontakan yang dilakukan oleh

mengalami insiden penyerangan oleh

bangsa Moro yang notabene beragama

kelompok

muslim di bagian negara Filipina Selatan

sebelum tragedi 9/11, terorisme yang

selama berpuluh-puluh tahun yang ingin

dialami Filipina terdiri dari berbagai

berusaha memisahkan diri dari Filipina.

macam jenis, mulai dari

Sejak tahun 70-an, gerakan insurjensi ini

target-target lunak, pembajakan pesawat,

dipimpin oleh Moro Islamic Liberation

penyerangan instalasi militer dan juga

Front (MNLF), lalu kemudian pada tahun

penculikan. MNFL merupakan pelaku

80-an didominasi oleh Moro Islamic

teror yang paling banyak melakukan

Liberation Dront (MILF) yaitu pecahan

serangan meskipun kelompok MILF dan

dari MNLF yang lebih radikal. Abu Sayyaf

ASG yang dianggap paling ekstrim dan

Group kemudian muncul akibat dari

14

sempalan dua gerakan sebelumnya pada tahun 90-an13. Dapat juga dikatakan bawah banyaknya serangan terorisme transnasional yang terjadi di Indonesia berkaitan langsung dengan penyelesaian konflik di Filipina Selatan yang berlarut12

Wittaker, D. J. (2003). The terrorism Reader. London: Routledge. 13 Eusaquito, M. P. (2004). The Philippine Respon to Terrorism : The Abu Sayyaf Group.

terorisme,

bahkan

sejak

pengeboman

Ibid. Chalk, A. R. (2012). Non-Traditional Thresats and Maritime Domain Awareness in Tri-border Are of Shoutheast Asia : The Coast Watch System of The Philippines. Retrieved june 23, 2016, from http://www.rand.org/content/dam/rand/p ubs/occasional_papers/2012/RAND_OP372 .pdf 16 Permatasari, A. (2013). Penerapan Strategi Penggentaran dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Singapura, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Retrieved june 23, 2016, from http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334951T33026Anggalia%20Putri%20Permatasari.pdf 15


berbahaya17.

Dalam

era

globalisasi

theory (RSCT). Dua dasar pikiran dari

sekarang ini, ancaman bagi pemerintah

nasional security, yaitu19:

Filipina bukan hanya kepada terorisme



lokal saja tetapi juga kelompok terorisme

didefinisikan dalam pendekatan “radically

transnasional yang harus diwaspadai.

constructivist” yang menyatakan bahwa

Keamanan Nasional

ancaman

Pada dasarnya keamanan nasional adalah

threats are socially constructer. Artinya

merupakan kepentingan nasional yang

adalah meskipun secara militer tidak

paling hakiki yang dimiliki setiap bangsa,

dianggap mengancam keamanan, namun

dengan kata lain keamanan nasional

jika secara sosial dianggap mengancam

adalah

untuk

keamanan, maka yang bersangkutan

melindungi nilai hakiki negara terhadap

dapat dikenakan tindakan security. Jadi

berbagai ancaman dari dalam maupun

buzan melihat keamanan dalam konteks

luar negeri. Keamanan nasional dalam hal

“obyektif” dari “ancaman yang riil”,

ini

melainkan secara subjektif.

suatu

memiliki

kemampuan keselamatan

kemampuan

pertimbangan pertahanan negara

dan

dalam negara, kepastian

hukum.



Securitization.

mempunyai

Sekuritisasi

makna

social-

Sectoral analysis. Analisis sektoral

memahami bahwa security melampaui makna politik-militer, namun mencakup

Menurut Glenn Snyder, keamanan

pula ekonomi, sosiak dan lingkungan.

nasional menyangkut dua konsep yaitu

Meski tidak dianggap sebagai ancaman

penangkalan (deterrence) dan pertahanan

langsung, namun berpotensi mengarah

(defence)18. Menurut Buzan, Ole Weaver

kepada ancaman militer. Analisis sektoral

dan Jaap de Wilde, menyebutkan ada dua

digunakan untuk mensimplifikasi proses

dimensi pemahaman nasional security,

analisis dengan melihat suatu ancaman

yaitu classical security Complex Theory

sebagai kesatuan holistik yang dilihat

(CSCT) dan regional security comple

dalam sistem dan sub-sistem dimana ancaman tersebut mungkin berkembang. 19

17 18

Op.cit Viotti, D. J. (1985). The Defense Policies of Nations : A Comparative Study. Baltimore: The John Hopkins University.

Purwawidada, F. (2014, november 7). Kontra Terorisme Indonesia. Retrieved june 23, 2016, from Merumuskan UU Keamanan Nasional: http://analisishankamnas.blogspot.co.id/s earch?updated-max=2014-12-17T19:47:0008:00&max-results=7&start=3&bydate=false


Menurut Riant Nugroho dalam

satu program studi di bawah Fakultas

merumuskan keamanan nasional, hal

Strategi

yang paling utama harus dilakukan adalah

Pertahanan Indonesia. Prodi ini adalah

membangun pemikiran atau kerangka

program studi S2 yang mempelajari

berpikir perumusan kebijakan keamanan

tentang konsep, strategi dan jenis-jenis

nasional. pendekatan yang digunakan

perang

adalah sekuensi : pengumpulan kembali

mengembangkan

informasi,

menciptakan

peperangan asimetris yang mengarah

untuk

Pertahanan

Universitas

asimetris.

Prodi ilmu

ini

dibidang

pemahaman,

baru

kemudian

pada pencegahan dan penanggulangan

mengembangkan

kerangka

kebijakan

ancaman terhadap keamanan nasional.

yang lebih mantap20.

Ilmu yang dipelajari diantaranya tentang

Menurut La Ode “Konsep National Security lebih memuat makna yang mencakup ancaman

penanggulangan bagi

kelangsungan

hidup

dari

luar”21.

Apa

yang

Peperangan Cyber, dan

Insurgensi (pemberontakan)22.

atas

negara, baik yang datang dari dalam maupun

Terorisme,

Peperangan digambarkan dimana

asimetris

sebagai

pihak-pihak

dapat

suatu yang

konflik

berkonflik

memiliki sumber daya dan cara yang

dikemukakan oleh La Ode tentang adanya

berbeda.

ancaman dari dalam dan dari luar akan

sesungguhnya sudah dimulai semenjak

membantu

membagi

perang itu ada. Manakala terdapat dua

keamanan nasional ke dalam dua makna,

kekuatan yang tidak sama, maka salah

yaitu makna antara keamanan (untuk

satu

ancaman dari dalam) dan pertahanan

menggunakan cara-cara nonconvensional

(untuk ancaman dari luar).

war,

Studi Peperangan Asimetris

peperangan. Perang asimetries menurut

Program Studi Peperangan Asimetris

Dewan Riset Nasional (DRN), adalah

(Asymmetric Warfare) merupakan salah

suatu

kita

untuk

Peperangan

dari

yang

dalam

model

asimetris

berperang

rangka

akan

memenangkan

peperangan

yang

dikembangkan dari cara berpikir yang 20

21

Nugroho, R. D. (2004). Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi). Jakarta: Elex Media Komputindo. Ode, M. D. (2006). Peran Militer dalam Ketahanan Nasional; Studi Kasus Bidang Hankam di Indonesia Tahun 1967 – 2000. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

22

Pertahanan, U. (2014, march 4). Peperangan Asimetris. Retrieved June 23, 2016, from http://idu.ac.id/index.php/fakultas/fakulta s-strategi-pertahanan/prodi/peperanganasimetris


tidak lazim, dan di luar aturan peperangan

banyak dari aksinya25. Hal ini juga

yang berlaku, dengan spektrum perang

termasuk

yang sangat luas dan mencakup aspek-

teknologi, nilai-nilai, organisasi-organisasi

aspek

dan perspektif waktu atau kombinasi dari

astagatra

(perpaduan

antara

metode

yang

berbeda,

trigatra; geografi, demografi, dan sumber

hal-hal tersebut.

daya alam, dan pancagatra; ideologi,

Hasil Analisis Dan Pembahasan

politik, ekonomi, sosial, dan budaya).

Hasil Analisis

Perang

melibatkan

Hasil penelitian ini meliputi tentang

peperangan antara dua aktor atau lebih,

bagaimana kebijakan kemanana nasional

dengan ciri menonjol dari kekuatan yang

negara Filipina dalam kontra terorisme

tidak seimbang23.

yang didapatkan dari hasil penelitian

asimetris

selalu

Perang asimetris dilakukan oleh

selama satu minggu di Filipina serta

pihak yang berada pada posisi lemah

pengumpulan informasi secara online.

melawan pihak yang berada di posisi kuat

Negara filipina masih berada dalam tahap

untuk

awal

menghasilkan

pengaruh

yang

pengembangan

kapasitas

dan

mendalam pada semua level peperangan

kemampuan dalam hal penanggulangan

baik taktis maupun strategis dengan

terorisme.

mengerahkan keunggulan yang dimiliki

Terrorism Council-Program Management

atau mengeksploitasi kelemahan pada

Center di Office of The President of

pihak lawan yang lebih kuat 24. Selain itu,

Philippine, Malacanang Palace, bahwa

peperangan asimetris juga merupakan

negara Filipina telah memiliki struktur

tindakan, mengorganisir, dan berpikir

oganisasi,

yang berbeda dengan lawan dengan

undangan dan juga bagan koordinasi

tujuan

yang memadai antar institusi dalam hal

untuk

kelebihannya

yang

mengeksploitasi memperoleh memperoleh

memaksimalkan

Menurut

presentasi

peraturan

Anti

perundang-

dia

miliki,

penanggulangan terorisme yang menjadi

kelemahan

lawan,

kebijakan nasional Filipina, namun ketiga

keuntungan

atau

hal tersebut belum dapat dimaksimalkan

lebih

lantaran Filipina masih belum memiliki

kebebasan

yang

sumber daya manusia yang mencukupi 23

24

Dewan RisetNasional, (2008). Suatu Pemikiran Tentang Perang Asimetris. Jakarta. Thornton, R. (2007). Asymmetric Warfare. UK: Polity Press.

25

Metz, Steven (2001). Asymmetry and U.S Strategy: Definition, Background, and Strategy Concepts. . US Army Strategic Studies Institute.


untuk ikut bergabung dan mengurusi

dari gerakan Muslim Moro yang berusaha

persoalan tentang terorisme.

memisahkan diri dari Filipina. Jika seluruh

Bagan koordinasi ini menjadi salah

serangan terorisme yang terjadi baik itu

satu bukti bahwa pemerintah Filipina

berasal

serius dalam menanggulangi terorisme di

transnasional dikalkulasikan, maka Filipina

negaranya, namun belum dapat berjalan

merupakan negara ASEAN yang paling

secara

banyak mengalami insiden terorisme26.

manksimal

diharapkan.

Menurut

seperti ketua

yang

dari

domestik

maupun

NCTAG,

Kurangnya sumber daya yang

bahwa pemerintah Filipina masih terus

dimiliki oleh pemerintah menyebabkan

belajar dengan sekutunya Amerika dan

program-program dan peraturan hukum

juga dengan negara Indonesia dalam

yang dibuat menjadi tidak maksimal, dan

penanggulangan terorisme.

respon

Pembahasan

terorisme selama ini cenderung lebih

Seperti yang sudah dijelaskan di Bab 2

bersifat ad hoc dan

bahwa permasalahan keamanan Filipina

strategis dan decisive27.

pemerintah

Filipina

terhadap

reaktif, bukan

terkait dengan terorisme yaitu berasal di Filipina bagian Selatan yang bersumber

26

Eusaquito, M. P. (2004). The Philippine Respon to Terrorism : The Abu Sayyaf Group. 27 Ibid. 34 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2

Pemerintah Filipina mendefinisikan terorisme

sebagai

tindakan

internasionalnya, temasuk JI 28. Menurut

yang

pemerintahan sebelumnya yaitu Presiden

ditujukan untk menciptakan ketakutan

Aquino III, ada tiga arahan besar untuk

dan kepanikan yang meluas dan luar biasa

menanggulangi terorisme di Filipina yaitu:

dikalangan penduduk guna memaksa

 Security

pemerintah untuk memenuhi tuntutan

untuk

mereka yang tidak seusai dengan hukum.

potensial. Dalam hal ini intelijen

Pemerintah Filipina percaya bahwa cara

memiliki peran yang sangat besar.

countermeasure: melindungi

 Menjalankan

mengalahkan kelompok terorisme adalah dengan mencegah adanya peluang untuk

yaitu

target-target

law

enforcement

untuk penanggulangan terorisme.  Pencegahan

melangsungkan serangan atau mengatasi

rekruitmen

warga

kerentanan negara terhadap terorisme.

negara Filipina menjadi anggota

Menurut Philippine National Police bahwa

kelompok

intelijen dan penanganan target-target

memperhatikan kebutuhan sosial-

yang rentan merupakan penangkalan di

ekonomi

tingkat taktis dan harus dilakukan adalah

yang dianggap rentan.

menghilangkan

Dalam

sebagai

daya

tarik

senjata

mengendalikan

terorisme

politik

untk

massa

dengan

menggunakan rasa takut. Dalam terorisme,

hal

mengeluarkan

komunitas-komunitas

hal di

dengan

penanggulangan

Filipina,

pemerintah

menggunakan militer sebagai basis utama meskipun menurut pemerintah Filipina

penanggulangan

pemerintah

terorisme

teroris

Filipina

adalah

Awalnya

memang

persepsi

kriminal.

penanggulangan

Kebijakan

terorisme di lakukan oleh kepolisian

Keamanan Nasional yaitu periode 2011-

namun kemudian dipindahkan ke militer

2016

ancaman

karena skala ancaman teradap terorisme

terorisme sebagai prioritas keamanan

dipandang membesar sehingga kepolisian

kedua setelah kelompok insurjensi di

hanya diberi mandat untuk mendukung

Mindanao. Kelomopok terorisme yang

militer dalam penanganan insurjensi dan

menjadi

teroris. Namun apabila diliat dari sistem

yang

dokumen

telah

terorisme

memfokuskan

ancaman

terbesar

menurut

Filipina adalah kelompok Abu Sayyaf Group

(SAG)

dan

jaringan

teroris

28

Philippines, A. F. (2010). Internal Peace and Security Plan. Retrieved from http://www.afp.mil.ph/pdf/IPSP%20Bayanih an.pdf


kelembagaan, pemerintah mengeluarkan aturan

implementasi

mengatur militer

kemitraan

dalam

bersama

yang

kepolisian

dan

menjalankan

c. Manajemen insiden. Sistem pertahanan merupakan hal yang

paling

utama

dalam

berbagai

penanggulangan terorisme yaitu pada

operasi keamanan internal29. Aturan ini

penguatan intelijen, pengamanan target

menjadi

rentan dan penguatan respon serta

penting

dalam

keamanan

nasional

mengatasi

celah

kebijakan

karena hukum

untuk diantara

pemulihan pasca serangan. Pemerintah Filipina

melakukan

strategi

peraturan yang lebih tinggi dan lebih

dinamakan

rendah dalam hal kerja sama militer dan

dengan cara memperketat keamanan di

kepolisian

sekitar target. Pengerasan target yang

dalam

penanggulangan

pengerasan

yang

dilakukan

militer untuk menanggulangi terorisme

sebagai salah satu kebijakan keamanan

adalah

nasional terhadap terorisme adalah di

menjalankan

pertempuran strategi

kelompok-kelompok

yaitu

mengisolasi teroris

dan

menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan

penerbangan,

Filipina

maritim,

transportasi publik, dan infrastruktur kritis.

terorisme

Oleh sebab itu, pemerintah Filipina

istilah

mengeluarkan UU Otoritas Keamanan

intelligence-driven combat operation. Di

Transportasi Filipina yang mendirikan

sisi yang lain, kepolisian mengambil peran

Kantor Keamanan Transportasi atau OTS

dan

lebih

di bawah departemen Transportasi dan

menekankan kepada anti terorisme atau

Komunikasi. Lembaga ini merupakan

langkah-langkah

terhadap

satu-satunya lembaga yang bertanggung

teroris. Sistem pertahanan yang dianut

jawab atas keamanan transportasi di

oleh kepolisian Filipina adalah pertahanan

Filipina

tiga lapis, yaitu:

menyusun, mengimplementasikan dan

a. Intelijen;

mengawasi penerapan standar-standar

b. Pengerasan target;

Organisasi

yang

kelompok

sektor

pemerintah

yaitu

terorisme. Strategi yang digunakan oleh

strategi

oleh

target

dinamakan

strategi

dengan

tersendiri

defensih

yang

yang

memiliki

tugas

Penerbangan

untuk

Sipil

Internasional (ICAO). 29

Philippine National Police (2006). Handbook on PNP : Three-tiered defense system against terrorism.

Selain melakukan


itu,

pemerintah

pengetatan

kontrol

juga dan

pengelolaan perbatasan. Hal ini dilakukan

sifatnya luar biasa dan sekaligus dapat

karena akses keluar masuknya Filipina

menjadi keamanan nasional).

hanya

dapat

menggunakan

dilakukan kapal

atau

dengan

Upaya penanggulangan terorisme

pesawat.

di Indonesia didominasi oleh aktivitas

Mengingat Filipina merupakan negara

penegakan

kepulauan, perbatasan laut Filipina dinilai

pidana terorisme. Strategi Indonesia lebih

sangat mudah ditembus karena kondisi

kepada

geografis negara ini yang terdiri dari

penyelidikan,

banyak pulau dan kapasitas pengawasan

pemidanaan terhadap pelaku teror. Dapat

dan penegakan hukum pemerintah pusat

dikatakan bahwa upaya penanggulangan

masih sangat terbatas.

terorisme

Terkait dengan penanggulangan

hukum

terhadap

bagaimana

di

tindak

penangkapan,

penuntutan

Indonesia

dan

masih

lebih

bersifat reaktif dibandingkan strategis.

terorisme di negara Filipina, adanya

Indonesia

kesamaan dengan Indonesia yang masih

terorisme belum dapat menciptakan efek

sangat membutuhkan sumber daya untuk

jera

penanggulangan terorisme. Luas wilayah

hukuman

yang besar dan jumlah penduduk yang

terorisme, hal ini juga terkait dengan Hak

banyak di Indonesia tidak diimbangi

Asasi Manusia yang selalu didengung-

dengan kapasitas negara yang memadai

dengungkan oleh sekelompok orang atau

dalam

dan

beberapa komunitas yang menganggap

yang

bahwa hukuman terhadap pelaku tindak

merupakan

pidana terorisme harus juga berdasarkan

hal

pengawasan

penyelenggaraan efektif.

pemerintahan

Indonesia

juga

penduduk muslim terbesar di Asia dan hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik bagi terorisme transnasional. Sama Indonesia

halnya juga

dengan

Filipina,

menekankan

kerentanannya sebagai target serangan terorisme transnasional dan juga bagi Indonesia dan Filipina bahwa terorisme merupakan kejahatan (kriminal, meskipun

yang

dalam

cukup yang

penanggulangan

berarti diberikan

terhadap kepada

Hak Asasi Manusia. Daftar Pustaka Adji, I. S. (2003). In "Terorisme” Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana, dalam O.C. Kaligis (Penyusun), Terorisme : Tragedi Umat Manusia. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates. Chalk, A. R. (2012). Non-Traditional Thresats and Maritime Domain Awareness in Tri-border Are of Shoutheast Asia : The Coast Watch System of The Philippines.


Retrieved june 23, 2016, from http://www.rand.org/content/dam /rand/pubs/occasional_papers/2012 /RAND_OP372.pdf Eusaquito, M. P. (2004). The Philippine Respon to Terrorism : The Abu Sayyaf Groip. Metz, Steven (2001). Asymmetry and U.S Strategy: Definition, Background, and Strategy Concepts. . US Army Strategic Studies Institute. Larasati, A. (2015). Kerjasama Keamanan Indonesia Filipina dalam Mengataasi Masalah Terorisme Tahun 2005-2011. Riau: Universitas Riau. Mendoza, L. R. (2014). Retrieved Juni 22, 2016, from "Transportation Security in the Philippines 6th APEC Transportation Ministerial Meeting": http://www.apectptwg.org.cn/.../Transportation%20 Security%20Philippines Nasional, D. R. (2008). Suatu Pemikiran Tentang Perang Asimetris. Jakarta. Nugroho, R. D. (2004). Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi). Jakarta: Elex Media Komputindo. Ode, M. D. (2006). Peran Militer dalam Ketahanan Nasional; Studi Kasus Bidang Hankam di Indonesia Tahun 1967 – 2000. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Permatasari, A. (2013). Penerapan Strategi Penggentaran dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Singapura, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Retrieved june 23, 2016, from http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20 334951-T33026Anggalia%20Putri%20Permatasari.p df Pertahanan, U. (2014, march 4). Peperangan Asimetris. Retrieved June 23, 2016, from

http://idu.ac.id/index.php/fakultas/ fakultas-strategipertahanan/prodi/peperanganasimetris Philippines, A. F. (2010). Internal Peace and Security Plan. Retrieved from http://www.afp.mil.ph/pdf/IPSP%2 0Bayanihan.pdf Police, P. N. (2006). Handbook on PNP : Three-tiered defense system against terrorism. Purwawidada, F. (2014, november 7). Kontra Terorisme Indonesia. Retrieved june 23, 2016, from Merumuskan UU Keamanan Nasional: http://analisishankamnas.blogspot .co.id/search?updated-max=201412-17T19:47:00-08:00&maxresults=7&start=3&by-date=false Syafa'at, M. A. (2003). Tindak Pidana Teror Belenggu Baru Bagi Kebebasan dalam "terrorism, definisi, aksi dan regulasi" . Jakarta: Imparsial. Thornton, R. (2007). Asymmetric Warfare. UK: Polity Press. Viotti, D. J. (1985). The Defense Policies of Nations : A Comparative Study. Baltimore: The John Hopkins University. Wittaker, D. J. (2003). The terrorism Reader. London: Routledge.


KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL FILIPINA DALAM KONTRA-TERORISME

Recommend Documents