PERBANDINGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS ANTARA FILIPINA SELATAN DAN INDONESIA

PERBANDINGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS ANTARA FILIPINA SELATAN DAN INDONESIA

COMPARISON OF ASSYMETRIC DECENTRALIZATION POLICY BETWEEN SOUTHERN PHILIPPINES AND INDONESIA Hafiza Khaerina Abstrak - Tujuan dari penulisan ini adalah mencoba menjelaskan strategi pemerintah Filipina dalam menyelesaikan permasalahan insurjensi di Filipina Selatan melalui kebijakan desentralisasi. Konflik yang terjadi di Filipina Selatan mengakibatkan adanya minoritas muslim yang menginginkan untuk merdeka. Selain itu penulisan ini mencoba membandingkan dengan kebijakan desentralisasi yang telah dilakukan lebih dulu oleh Indonesia dalam menanggulangi gerakan insurjensi di Aceh. Penulisan ini menggunakan metode penulisan eksplanatif – kualitatif. Metode ini merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan suatu penelitian dan data yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data. Sedangkan untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang berupa dokumen ilmiah, artikel, jurnal ilmiah internasional dan nasional, koran serta internet dengan sumber yang relevan. Selain itu juga penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan pihak – pihak terkait dan yang berwenang memberi keterangan mengenai masalah yang ada. Dalam menganalisa, penulisan ini menggunakan teori desentralisasi asimetris atau yang sering disebut dengan otonomi khusus. Melalui teori ini dapat diketahui perkembangan dari upaya penanggulangan gerakan insurjensi di Filipina Selatan. Konflik di Filipina Selatan telah terjadi selama bertahun-tahun yang berawal dari masa kependudukan Spanyol di Filipina. Konflik semakin berlanjut karena wilayah Mindanao yang di dominasi muslim Filipina justru semakin memburuk dan terjerat persoalan kemiskinan. Faktor kesenjangan kesejahteraan dengan daerah lain tersebut yang membuat gerakan-gerakan insurjensi Filipina Selatan berkeinginan untuk merdeka. Namun melalui upaya desentralisasi asimetris tersebut diharapkan kesejahteraan di Filipina Selatan terpenuhi tanpa harus memisahkan diri dari Filipina. Hasil sementara pada penulisan ini menyimpulkan bahwa desentralisasi asimetris di Filipina Selatan belum terealisasi secara tepat waktu sesuai yang ditetapkan dan belum berjalan efektif seperti yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada wilayah Aceh. Kata Kunci: Gerakan insurjensi, Filipina Selatan, Penanggulangan Insurjensi, Desentralisasi Asimetris Abstract - The purpose of this paper is to try to explain the Philippine government's strategy of solving insurgency problems in Southern Philippines through a policy of decentralization. The conflict in Southern Philippines resulted in a minority of Muslims desiring to be independent. In addition, this paper tries to compare with the policy of decentralization which has been done earlier by Indonesia in tackling the insurgency movement in Aceh. This paper using explanative - qualitative writing method. This method is an attempt to collect, compile and explain an existing research and data, then continued by analyzing the data. As Perbandingan Kebijakan Desentralisasi Asimetris antara Filipina Selatan … | Hafiza Khaerina | 39

for the method of collecting data in this study is by library studies in the form of scientific documents, articles, international and national scientific journals, newspapers and internet with relevant sources. In addition, this study also uses interview method by conducting question and answer with related parties and authorized to give information about the problem. In analyzing, this paper uses the theory of asymmetric decentralization or often referred to as special autonomy. Through this theory, the development of efforts to overcome the insurgency movement in Southern Philippines, can be analyzed. The conflict in Southern Philippines has been going on for many years beginning with the Spanish period of residence in the Philippines. The conflict is continuing because of the dominant territory of Mindanao Filipinese is getting worse and entangled in the problem of poverty. The welfare gap factor with these other regions makes the insurgency ovements of Southern Philippines, who desired to be independent. But through such asymmetric decentralization efforts it is hoped that prosperity in Southern Philippines will be fulfilled without having to separate from the Filipinos. The interim results in this paper conclude that asymmetric decentralization in Southern Philippines has not been realized in a timely fashion as it has been established and has not worked effectively as the Indonesian government did to the Aceh region. Keywords: Insurrency Movement, Southern Philippines, Insurrency Handling, Asymmetric Decentralization

Pendahuluan

B

elum

diculik oleh kelompok yang sebagian besar lama

ini

Indonesia

mendiami

pulau

Jolo,

Basilan

dan

dihebohkan dengan beberapa

Mindanao di Filipina. Kapal tersebut di

kasus

yang

rompak setelah mereka mengangkut 7.000

dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di

ton batu bara. Tidak lama setelah itu pada

Filipina Selatan terhadap beberapa ABK

tanggal 15 April terjadi penculikan kembali

Indonesia. Penculikan yang diduga didasari

yang dialami oleh 4 WNI yang merupakan

oleh faktor ekonomi tersebut tidak hanya

ABK dari kapal tunda TB Henry dan kapal

terjadi satu kali namun beberapa kali. Pada

tongkang Cristi yang baru kembali dari

kasus pertama yang terjadi pada bulan

Cebu, Filipina menuju Tarakan, Kalimantan

Maret terdapat 10 warga negara Indonesia

Utara.

yeng merupakan ABK kapal tunda Brahma

menebus 10 WNI yang disandera, 2016)

penculikan

12 dan kapal tongkang Anand 12, yang

(Pemerintah

pertimbangkan

Untuk ketiga kalinya dalam tiga

dirompak di perairan Tawi-Tawi, Filipina

bulan

terakhir,

Selatan saat berlayar dari Kalimantan

beroperasi di Filipina Selatan. Abu Sayyaf,

Selatan dengan tujuan Filipina pada akhir

diyakini terlibat dalam penyanderaan tujuh

bulan Maret 2016. Ke-10 WNI tersebut

anak buah kapal yang merupakan warga

40 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2

kelompok

bersenjata

negara Indonesia. Menteri Luar Negeri

menelisik

Retno

soal

kronologi terbentuknya gerakan-gerakan

mendapat

insurjen di Filipina Selatan. Selain itu kita

konfirmasi dari beragam pihak di dalam

harus melihat upaya apa saja yang telah

negeri

diupayakan oleh pemerintah Filipina dalam

Marsudi

penyekapan

memastikan

itu

dan

setelah

Filipina.

Dia

mengatakan

kembali

penyanderaan itu terjadi terhadap anak

menyelesaikan

buah kapal tongkang Charles 001 dan kapal

insurjensi tersebut.

tongkang

Robby

152.

Menurutnya

sejarah

permasalahan

Namun

dalam

maupun

kelompok

membahas

penyanderaan tersebut terjadi di Laut Sulu,

permasalahan insurjensi, kita akan selalu

Filipina Selatan pada tanggal 20 Juni 2016,

berhadapan

yaitu pertama sekitar pukul 11.30 (waktu

asimetrik. Hal ini dikarenakan insurjensi

setempat) dan kedua, sekitar 12.45 (waktu

merupakan salah satu kajian dari isu-isu non

setempat). Dia mengatakan pada saat

konvensional yang ada dalam kajian-kajian

terjadi penyanderaan kapal membawa 13

peperangan asimetrik. Strategi maupun

ABK WNI, tujuh orang disandera dan enam

metode yang terdapat pada isu insurjensi

orang lainnya dibebaskan. Saat ini keenam

dinilai

ABK yang dibebaskan dalam perjalanan

peperangan asimetrik dimana peperangan

membawa kapal tongkang Charles 001/TK

asimetrik merupakan peperangan yang

Robby 152 menuju Samarinda. (Abu Sayyaf

dilakukan secara tidak lazim. Kedua hal

Sandera Lagi 7 WNI di Filipina Selatan, 2016)

tersebut sangat sesuai dimana perang yang

Diduga

sesuai

isu

dengan

peperangan

pengertian

penyanderaan

merupakan ancaman bagi negara dan

kelompok-kelompok

strategi yang dilakukan oleh ancaman

insurjensi di perairan Filipina Selatan dalam

insurjensi tidak dilakukan secara terang-

upaya mencari dana untuk membiayai

terangan melainkan dengan memecah

kehidupan

hingga

belah negara melalui beberapa sektor

operasi separatisme yang mereka lakukan.

seperti ekonomi, sosial, politik, ideologi,

Jika berbicara mengenai kelompok Abu

budaya dan lain-lain . Sehingga dalam

Sayyaf atau kelompok-kelompok insurjen

pembahasan kali ini, penulis berpendapat

khususnya di Filipina Selatan kita harus

bahwa isu insurjensi memang merupakan

tersebut

ketiga

dengan

dilakukan

sehari-hari

mereka

Perbandingan Kebijakan Desentralisasi Asimetris antara Filipina Selatan … | Hafiza Khaerina | 41

salah satu ancaman yang bersifat asimetrik,

menunjukan bahwa ancaman insurjensi

mengingat strategi insurjensi ini biasanya

tidak lagi hanya menjadi ancaman Filipina

erat

namun

kaitannya

dengan

adanya

juga

Indonesia.

Kegiatan

pemberontakan atau pertentangan dengan

perdagangan internasional yang dilakukan

pemerintah,

maka

dalam

oleh Indonesia dengan Filipina dalam

menanggulanginya

kita

untuk

sektor batu bara justru menjadi sasaran

perlu

mengetahui situasi dan isu yang akan

empuk

bagi

para

kelompok-kelompok

dihadapi. Serta penulis akan berusaha

insurjensi

menjelaskan hambatan apa saja yang

penyanderaan tersebut mereka meminta

muncul dalam upaya menjalankan strategi

uang

dalam situasi insurjensi kususnya mengenai

Indonesia sebesar 50 juta peso (sekitar Rp

kelompok insurjensi di Filipina Selatan.

14,3 miliar) untuk pembebasan 10 sandera

tersebut.

tebusan

Bahkan

kepada

dalam

pemerintah

Pada awalnya ancaman insurjensi

pada bulan Maret. (Sandera 10 Awak Kapal

yang terjadi di Filipina Selatan hanya

Indonesia, Abu Sayyaf Minta Tebusan Rp

merupakan ancaman nasional bagi Filipina.

14,3 Miliar, 2016) Tidak hanya itu, untuk

Namun saat ini insurjensi yang berkembang

ketiga

telah

ancaman

meminta tebusan kembali atas 7 ABK asal

dengan

Indonesia yang mereka sandera sebesar 20

menjadi

transnasional.

suatu Seiring

berkembangnya

globalisasi

yang

juta

kalinya

ringgit,

kelompok

Abu

dimana

kabar

oleh

keluarga

Sayyaf

tersebut

mengubah percepatan teknologi, informasi

diinformasikan

dan transportasi serta menciptakan kondisi

penculikan. (“Kelompok Militan Abu Sayyaf

borderless

memberikan

Minta Tebusan 20 Juta Ringgit”, 2016)

kegiatan

Padahal selama ini Indonesia selalu menjadi

transnasional, tapi juga dampak negatif

mediator antara Bangsa Moro di Filipina

yaitu kejahatan transnasional. Hal tersebut

Selatan dengan pemerintah Filipina.

dampak

dapat

tidak

hanya

positif

dilihat

penyanderaan

kepada

dari

beberapa

yang

kasus

dilakukan

oleh

Isu

ancaman

korban

keamanan

yang

semakin berkembang di perairan Filipina

kelompok Abu Sayyaf tersebut kepada

Selatan

beberapa

menyebabkan Indonesia mengharuskan diri

ABK.

Kejadian

tersebut

dan


melibatkan

Indonesia

untuk terlibat dalam isu keamanan tersebut

kepentingan Indonesia di beberapa sektor,

serta membentuk kerjasama. Kerjasama

salah satunya yaitu ekonomi Indonesia

transnasional maupun multilateral antara

yang

Indonesia, Filipina serta Malaysia dianggap

terbesar batu bara ke Filipina sempat

sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan

terganggu. Hal ini dikarenakan Indonesia

permasalahan tersebut. Maka dari itu

memberikan moratorium kepada Filipina

ketiga

melakukan

terkait keamanan Sebenarnya, menurut

pertemuan trilateral di Gedung Agung

Panglima, sudah ada moratorium oleh

Yogyakarta yang menghasilkan empat poin

Menteri Perhubungan bahwa kapal-kapal

kesepakatan pada tanggal 5 Mei 2016 lalu.

tidak boleh melintasi perairan itu. Namun

Kesepakatan

dengan

negara

tersebut

tersebut

menyangkut

merupakan

negara

peristiwa

pengekspor

ini,

Gatot

keamanan yang ada di wilayah perairan

mempertanyakan ada kapal yang berlayar.

ketiga negara. Empat poin itu yang

Namun terlepas dari itu, menurutnya,

dihasilkan adalah sepakat untuk melakukan

operasi bersama memang sangat penting.

joint coordinated patrol, sepakat untuk

“Operasi bersama ini diperlukan karena itu

memberikan bantuan sesegera mungkin

adalah jalur ekonomi. Itu jalur ekonomi.

ketika ada orang atau kapal dalam keadaan

Kemudian 96 persen listrik di Manila itu, 96

distress dan memerlukan bantuan, sepakat

persen batubaranya dari Indonesia," kata

untuk membentuk national vocal point,

Panglima. (Panglima TNI Ungkap Alasan

sepakat

Terjadi Penyanderaan ABK Lagi, 2016)

untuk

communication

membuat untuk

hotline

of

mempercepat

Pada dasarnya setiap negara yang

respon ketika ada dalam keadaan darurat.

berdaulat terbentuk dengan memiliki satu

(Pertemuan

misi yang sama yaitu membangun sebuah

Indonesia-Filipina-Malaysia

Hasilkan Empat Kesepakatan, 2016)

negara bersama-sama agar lebih sejahtera.

Faktor-faktor yang telah dijabarkan

Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya

diatas menjadi latar belakang kenapa isi

terkadang terdapat beberapa minoritas

insurjensi di Filipina Selatan menjadi isu

atau beberapa kelompok yang merasa hak

yang penting bagi Indonesia. Selain itu

dan kesejahteraannya tidak terpenuhi. Hal

ancaman tersebut akan mempengaruhi

tersebut menyebabkan munculnya rasa


skeptis terhadap pemerintah yang sedang

menguntungkan semua pihak. Hasil konflik

berkuasa hingga menyebabkan konflik.

dari aksi insurjensi ini bertujuan untuk

Semakin berkembangnya globalisasi saat

merebut kekuasaan atau untuk berpisah

ini juga dapat menjadi faktor, seperti halnya

dengan negara dimana ia berada. Maka dari

terdapat beberapa daerah yang tidak

itu pemerintah dituntut untuk mencari jalan

mampu memanfaatkan globalisasi untuk

penyelesaian dalam menghadapi ancaman

mengembangkan potensi lokalnya dan

keamanan

nasional

merasa adanya kesenjangan dengan daerah

memenuhi

kebutuhan

lain. Selain itu juga perbedaan budaya yang

daerah yang dianggap khusus tersebut.

terdapat di beberapa daerah mengingat

menganut

terkadang

Presidensiil

dari

cukup

banyak

kepulauan yang memiliki cukup banyak

terpusat

suku dan adat istiadat seperti Indonesia

memegang

dan

Filipina.

beberapa

sistem

pemerintahan

memiliki dimana

kekuasaan pemerintah

kewenangan

penuh

yang yang tidak

ini

disiyalir

turut

memberikan kewenangan kepada daerah

munculnya

aktivitas

serta

untuk mengatur sendiri urusannya, namun

dibentuk

oleh

sistem pemerintahan terpusat yang sering

masyarakat minoritas. Perbedaan tersebut

disebut dengan sentralisasi ini memiliki

akan menimbulkan gesekan dimana budaya

beban

yang mereka miliki dirasa tidak sesuai

dijalankan oleh pemerintah pusat. Selain itu

dengan otoritas maupun kebijakan yang

sistem

yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan

sentralisasi

terkadang level gesekan tersebut dapat

menimbulkan gesekan di beberapa negara

meningkat menjadi konflik nasional dan

yang memiliki wilayah yang cukup luas

mengancam keutuhan negara. Sedangkan,

serta memiliki banyak budaya. Hal ini terjadi

strategi insurjensi adalah strategi yang

terhadap

pada umumnya digunakan para kaum

minoritas merasa kebijakan yang diatur

minoritas demi menjatuhkan kekuasaan

secara terpudat tidak dapat memenuhi

mendukung

Hal

dari

dan

Pada umumnya setiap negara yang

luas wilayah negara yang cukup besar dan terdiri

tersebut

gerakan-gerakan

atas

pemerintah

yang

yang

dirasa

berat

karenan

pemerintahan tersebut

Filipina

kurang


segala

urusan

terpusat

atau

dinilai

akan

dimana

terdapat

kebutuhan mereka dan tidak membawa

the supervision of the national government. Promoting economic development opportunities by working with with foreign business enterprises and socio-cultural exchange programs area only two examples. Thus, the decentralization of governmental processes in the context of intergovernmental relations provides unlimited opportunities for promoting local actions in the global environment. ......local administrators can learn to become effective in solving local problems and active in promoting international activities. Centralized governments, in general, respond slowly not only to domestic but also to international problem. (Cheema, 1983)

dampak positif terhadap bagi minoritas. Jong S. Jun dan Deil S. Wright (1996) mempertautkan globalisasi

dan

fenomena

antara

desentralisasi.

Kedua

penulis ini berpendapat bahwa, globalisasi menjadikan

pelaku-pelaku

ekonomi

bergerak secara langsung masuk ke daerahdaerah dari suatu negara. Globalisasi mendorong terbukanya potensi lokal, yang mendorong

setiap

daerah

untuk

menyelenggarakan otonomi daerah untuk merespon perkembangan global. Dikatakan secara lengkap berikut ini: When country’s political, economic, and development activities become globalized, the national government may no longer be the dominant entity.... Global changes occuring today are creating new, complex, and decentralized system of networks that are radically different from the old centralized system of governance which controlled the process of international activities and decision making. Global changes influence the functions and actions of local administrators. And, as local administrators become more conscious of global influences, they become prepared to take innovative actions without

Oleh karena itu, terdapat beberapa negara

yang

membagi

sebagian

kewenangan negaranya kepada daerah. Hal ini dinilai dapat mempermudah kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena terdapat pembagian kewenangan. Prinsip-prinsip good governance seperti keefektivitasan dan keefisienan tentu akan dapat

terwujud.

kewenangan

Adanya

kepada

daerah

pembagian tersebut

selanjutnya disebut sebagai desentralisasi.


Secara

lebih

jauh,

muncul

istilah

ekonomi,

politik,

kebijakan

fiskal,

desentralisasi asimetris merupakan turunan

kesejarahan, administratif, sampai budaya

atau

dan kearifan lokal. Secara lebih jauh, tulisan

salah

satu

Desentralisasi

jenis

desentralisasi.

asimetris

adalah

ini akan membahas mengenai pengalaman

pemberlakuan kewenangan khusus kepada

dari beberapa negara di dunia yang juga

wilayah‐wilayah

menerapkan

tertentu

dalam

suatu

desentralisasi

asimetris

negara yang dianggap sebagai alternatif

seperti halnya Indonesia. Maka dari itu,

untuk

tulisan ini akan menjelaskan mengenai

menyelesaikan

permasalahan

berbagai

hubungan

antara

desentralisasi

yang

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

pemerintah

Selain

muslim di wilayah Filipina Selatan.

itu,

munculnya

desentralisasi

Filipina

diberikan kepada

oleh

penduduk

asimetris juga karena adanya keunikan dan

Sebelum membahas lebih lanjut

kekhasan dari sebuah daerah. Untuk

mengenai penyelesaian permasalahan isu

mengakui dan melindugi kekayaan yang

insurjensi di Filipina Selatan, sebaiknya kita

ada di daerah tertentu, maka pemerintah

harus mengetahui terlebih dahulu faktor-

pusat memberikan desentralisasi khusus

faktor yang menyebabkan munnculnya

kepada

yang

kelompok-kelompok insurjensi tersebut.

memang dianggap istimewa atau khusus.

Berawal dari suku bangsa Moro yang

Pemberlakuan

asimetris

merupakan sebuah suku yang terdapat di

(assymetric decentralization) atau otonomi

Filipina bahkan Indonesia. Di Indonesia

asimetris

authonomy)

bangsa Moro terebar di Kepulauan Moro

diaktualisasikan melalui pemberian status

Tai Maluku, Kecamatan Moro Kabupaten

otonomi khusus seperti Aceh, Papua, dan

Karimun, Sumatera dan Kepulauan Riau.

Yogyakarta. Penerapan kebijakan tersebut

Sedangkan di Filipina tersebar di beberapa

merupakan sebuah manifestasi dari usaha

wilayah seperti Mindanao, Kepulauan Sulu,

pemberlakuan

istimewa.

Palawan dan Basilan. Namun sebagian

Desentralisasi asimetris diberlakukan di

besar mereka berdiam di Mindanao Filipina.

daerah tertentu yang memuat beberapa

Mindanao merupakan pulau terbesar kedua

hal seperti otonomi khusus dalam hal

di

daerah-daerah

tertentu

desentralisasi

(assymmetric

daerah

Filipina


dimana

memiliki

19

juta

penduduk dan kurang lebih 5 jutanya

hubungan antara muslim Filipina dan

merupakan muslim. Hal ini dikarenakan

negara Timur Tengah semakin kuat. Hal ini

Mindanao yang terletak di wilayah Filipina

disebbkan oleh sejarah proses islamisasi di

Selatan adalah kawasan hunian bersejarah

Filipina Selatan seperti para pedagang Arab

bagi mayoritas kaum muslim.

yang menikahi anak dari orang-orang

Bermula pada tahun 1565 Filipina

tertentu

sehingga

persekutuan

politik

diduduki oleh Spanyol dan mereka telah

dengan kerajaan islam dalam menghadapi

mengetahui bahwa diwilayah tersebut

kristenisasi

sebagian

telah

Filipina dengan Timur Tengah ditandai

Mereka

dengan pengiriman para pelajar Mindanao

mengidentifikasi penduduk tersebut dan

ke Univeristas Al-Azhar Kairo dan semakin

menerapkan politik devide & rule (pecah

banyaknya beasiswa yang disediakan oleh

belah

negara-negara Arab. Kedekatan dengan

penduduk

menganut

&

terhadap

agama

kuasai)

setempat islam.

serta

orang-orang

mission-sacre

penduduk Islam diberi julukan sebagai

keuntungan

terhadap

"Moor" (Moro) yang artinya orang buta

Mindanao dan Sulu. Seperti contoh ketika

huruf, jahat, tidak bertuhan dan tukang

terdapat media massa melaporkan adanya

bunuh. Sejak saat itu julukan Moro melekat

pembantaian kaum muslim, Libya langsung

pada penduduk islam di kawasan Filipina

bereaksi dan berinisiatif membawa kasus

Selatan. Pada saat Spanyol datang, yang

ini ke hadapan OKI (Organisasi KOnferensi

dipimpin

Islam).

menghentikan

Lopez

perkembangan

Legaspi

ini

muslim

muslim

Miguel

Bahkan

Hubungan

komunitas

oleh

islam.

Barat.

memberikan

umat

islam

di

dakwah

Namun pada pertengahan tahun

islam di berbagai kawasan di Filipina

1950 an sekitar satu dekade setelah Filipina

bahkan Manila. Hal ini menyebabkan

merdeka, umat muslim Mindanao masih

terjadinya pertempuran selama berabad-

hidup dibawah garis kemiskinan. Bahkan

abad masa pendudukan Spanyol di Filipina.

Thomas McKenna dalam bukunya yang

Setelah Filipina merdeka pada tahun

berjudul

"Muslim

Rebels

and

Rulers"

1946 dan pulau Mindanao dan Sulu

seorang pensiunan tetara mengatakan

dijadikan bagian dari Republik Filipina,

bahwa semakin kuatnya cengkeraman


penduduk

Kristen

atas

sendi-sendi

Moro National Liberation Front yang

perekonomian membuat muslim Filipina

dibentuk oleh Misuari dengan tujuan

semkain tersisih. Akhirnya pada tahun 1957

membentuk

Pemerintah Filipina membentuk Komisi

perjalanannya MNLF menjadi cikal bakal

Integrasi Nasional (CNI) yang salah satu

yerbentuknya kelompok lain seperti MILF,

proyeknya yang pertama adalah mengirim

BIFF, Abu Sayyaf. (Samosir, 2016)

muslim Filipina dari selatan ke pusat kota

negara

Semakin

sendiri.

banyaknya

Dalam

gerakan-

agar mendapatkan pelajaran agar dapat

gerakan separatis muslim Filipina Selatan

berintegrasi dengan kehidupan nasional.

membuat

Proyek kedua yaitu dengan menyediakan

Marcos akhirnya mendeklasrasikan darurat

program beasiswa pendidikan islam untuk

militer dan menginstruksikan warga sipil

memperkuat iman para muslim Filipina ke

untuk menyerahkan senjatanya kepada

Timur Tengah. (McKenna, 1998)

pemerintah ditahun 1972. Ada saat itu

Tapi

hal

menumbuhkan

itu benih

justru

ternyata

separatis.

Salah

Presiden

Filipina,

Ferdinand

MNLF merupakan satu-satunya organisasi dengan ideologi yang kuat dan dapat

satunya yaitu Nur Misuari yang mengikuti

memasok

program beasiswa CNI untuk belajar di

mendapatkan pasokan senjata dan amunisi

University of the Philippines. Setelah ia

dari negara-negara muslim yang memiliki

lulus, ia mengajar dan menjadi salah satu

kedekatan. Tidak lama setelah darurat

penggagas Liga Muslim News. Tulisan-

militer

tulisan

meninggalkan

yang

dihasilkan

oleh

Misuari

senjata.

Diduga

dilaksaknakan, Filipina

MNLF

Misuari Selatan

dan

menginspirasi para pemuda muslim Filipina

mengontrol MNLF dari Manila dan Libya.

dengan

pemahamam

pemberontakan

MNLF dijalankan melalui dua sayap yaitu

senjata.

Konflik

berkepanjangan

melalui sayap politik dan sayap militer.

yang

akhirnya terjadi kurang lebih selama 4

Pada awalnya MNLF yang bertujuan

dekade dan membawa Filipina Selatan ke

untuk membentuk negara sendiri berubah

jurang kemiskinan. Tidak hanya itu, konflik

ketika

didukung oleh maraknya persenjataan yang

bernegosiasi dengan MNLF pada 1975.

diorganisasi oleh MNLF. MNLF merupakan

Setahun berselang, kesepakatan tercapai

pemerintah


Filipina

mulai

yang disebut dengan kesepakatan Tripoli

untuk bergabung dalam wilayah otonomi

yang ditanda tangani pada tanggal 23

muslim yang terbagi menjadi 4 yaitu

Desember 1976. Kesepakatan tersebut

Manguindanao, Lana del Sur, Sulu dan

berisi pembentukan pemerintahan otonomi

Tawi-Tawi yang seluruhnya dipimpin oleh

di Filipina Selatan yang mencakup 13

Misuari. (Siapa yang Bertarung di Selatan

provinsi. Otonomi penuh diberikan pada

Filipina, 2016)

bidang

pendidikan

dan

pengadilan,

Belum cukup sampai disitu, terdapat

sementara bidang pertahanan dan politik

beberapa sebagian pejuang muslim yang

luar negeri tetap menjadi wewenang

tidak

pemerintahan pusat di Manila. Namun

kesepakatan tersebut dan membentuk

dalam

kesepakatan

kelompok baru bernama Moro Islamic

Tripoli dikhianati oleh Ferdinand Marcos

Liberation Front (MILF). MILF dipimpin oleh

dengan mengadakan referendum di 13

seorang

provinsi

dalam

mengelaborasi MILF dengan mengadopsi

kesepakatan Tripoli. Referendum tersebut

ajaran Mujahidin dan memiliki objektifitas

sebenarnya digunakan untuk membatalkan

dalam berjihad untuk meninggikan firman

kesepakatan Tripoli secara halus. Maka dari

Alllah dan mendirikan negara islam. Setelah

itu

bertahun-tahun angkat senjata, pada 1997

perkembangannya

yang

timbul

perjuangan

tercantum

kembali bersenjata

konflik yang

hingga dilakukan

MILF

merasa

puas

bernama

akhirnya

dengan

Salamat

menyepakati

hasil

yang

perjanjian

MNLF. Sadar bahwa referendum tersebut

gencatan perang dengan pemerintah di

justru

akhirnya

bawah pimpinan Presiden Fidel V. Ramos.

penduduk muslim di Filipina Selatan hanya

Namun hanya berselang 3 tahun, pada

dapat

tahun

memperkeruh

konflik

menjadi mayoritas di kawasan

2000

Pesiden

Joseph

Estrada

otonomi ARMM (Autonomous Region in

membatalkan perjanjian gencatan senjata,

Muslim

dibentuk

namun keadaan kembali membaik pada

pemerintah Filipinapa da tahun 1989.

masa pemerintahan Gloria Arroyo yang

Dalam kesepakatan antara MNLF dan

membentuk sebuah pembicaraan damai

pemerintah

penduduk

dan gencatan senjata. Beberapa tahun

pilihannya

berselang muncul aksi-skasi teror dan

Mindanao)

diperbolehkan

Filipina

yang

ini

menyatakan


pengeboman di berbagai tempat di Filipina,

bergabung. Lahirnya entitas baru tersebut

kejadian ini diduga dilakukan oleh MILF dan

nantinya akan disahkan dalam landasan

disinyalir terlibat dengan aliran dana Osama

akta hukum Bangsamoro Basic Law (BBL)

Bin Laden dan Jamaah Islamiah Asia

yang harus disetujui terlebih dahulu oleh

Tenggara

Al-

Kongres Filipina. Namun hingga kini, BBL

Qaidah. Iqbal pun akhirnya menyodorkan

tak kunjung disahkan karena masih ada

formula baru perjanjian, yaitu pendirian

beberapa elemen yang menurut Kongres

semacam negara bagian seperti di Amerika

harus direvisi. Hingga kini, pemerintah dan

Serikat,

dari

MILF masih terus mendesak agar Kongres

pemerintah pusat. Pihak MILF mengatakan

segera meloloskan BBL. (MILF Akhirnya

bahwa

Tandatangani Pakta Perdamaian, 2012)

yang

tak

berafiliasi

sepenuhnya

MILF

bukan

dengan

lepas

meminta

suatu

kemerdekaan melainkan kebijakan khusus

Menyerahnya pemimpin MILF dalam

yang menjadikan wilayah tersebut menjadi

memperjuangkan

negara

justru membuat MILF terbelah. Tepat

bagian

dan

tidak

memiliki

kemerdekaan

kewenangan atas pertahanan nasional,

setelah

kebijakan luar negeri dan mata uang yang

menandatangani

sudah dikontrol pemerintah pusat. Namun,

Umbra Kato memimpin kontingen MILF

negara bagian ini akan memiliki pasukan

dari kubunya untuk menyerang warga-

bersenjata untuk keamanan internal.

warga sipil. Desember 2010, Kato akhirnya

Berbekal draf tersebut, perundingan damai

antara

pemerintah

dan

MILF

MILF

dan

penuh,

MOA-AD

pemerintah pada

2008,

memisahkan diri dari MILF dan bersama dengan para pendukungnya melanjutkan

akhirnya membuahkan perjanjian damai

perjuangan

pada 2012, disebut Framework Agreement

penuh di bawah bendera Bangsamoro

of the Bangsamoro (FAB). Kedua perjanjian

Islamic Freedom Fighters (BIFF). Beberapa

tersebut

media melansir, Kato mengaku bahwa BIFF

merupakan

embrio

lahirnya

mendapatkan

sebuah entitas baru bernama Bangsamoro

memiliki

dengan

dan

pemerintah mengatakan bahwa BIFF hanya

kemungkinan perluasan jika 10 persen

memiliki kekuatan 300 orang. MILF baru

warga di sekitar daerah tersebut ingin

mengetahui mengenai keberadaan BIFF

wilayah

utama

ARMM

lima


ribu

kemerdekaan

personel.

Namun,

pada Agustus 2011 dan mengatakan bahwa

tubuh BIFF. Seorang komandan BIFF,

kelompok

Mohammad

pecahan

tersebut

hilang

Ali

Tambako,

akhirnya

komando. Pada 2012, BIFF pun menolak

membentuk kelompok sempalan di bawah

penandatanganan perjanjian kerja sama

bendera Justice for Islamic Movement.

dan bertekad untuk terus melanjutkan

Merujuk pada laporan Terrorism Research

perjuangan. Ketika pada Januari 2014 FAB

and

benar-benar disahkan, pasukan bersenjata

merupakan penyedia tempat berlindung

Filipina melancarakan Operasi Kuda Hitam

bagi beberapa teroris terkemuka di Filipina,

melawan

termasuk Basit Usman. (Justice For Islamic

BIFF.

Tentara

berhasil

Analysis

Consortium,

mengepung markas besar BIFF di Barangay

Movement

Ganta, Maguindanao, yang diperkirakan

separatis sibuk mencari cara memisahkan

menampung

Sebulan

diri dari pemerintahan Filipina, kelompok

kemudian, salah satu komandan MNLF,

Ansar Khalifah Filipina (AKP) muncul dan

Habib Mujahab Hashim, mengonfirmasi

mendeklarasikan

bahwa

dengan

tangan ISIS untuk membangun khilafah di

kelompoknya. Kato sendiri tewas pada

Asia Tenggara. Dengan kaitan dengan

April 2015, karena sakit. Raga boleh mati,

beberapa kelompok militan lawas, seperti

tapi semangat Kato terus hidup dalam BIFF.

Mujahidin Indonesia Timur (MIT), AKP yang

Abu

BIFF

juga disokong oleh Justice for Islamic

tidak

Movement, Khalifah Islamiyah Mindanao,

500

BIFF

Misri

mengatakan

militan.

beraliansi

selaku bawa

juru

bicara BIFF

n.d.)

sebagai

melakukan perlawanan bersenjata sampai

kekuatan dengan perekrutan pemuda di

mendapatkan kemerdekaan. Hingga kini

Mindanao. Bahkan pada Desember 2015,

BIFF merupakan salah satu kelompok yang

angkatan bersenjata Ansar Khalifah Filipina

masih aktif menebar teror di selatan

(AKP) menewaskan setidaknya sembilan

Filipina.

orang, termasuk satu pelatih Indonesia

Freedom

Fighters [BIFF], n.d.) Sedangkan pada November 2013, terjadi gonjang-ganjing kepemimpinan di

terus

perpanjangan

dan

Islamic

Sayyaf

Sementara

membutuhkan BBL lagi dan akan terus

(Bangsamoro

Abu

(JFIM),

Tambako

membangun

bernama Ibrahim Ali Sucipto dari kelompok teror Mujahidin Indonesia Timur

dan

beberapa lainnya merupakan siswa berasal


dari Cotabato, Filipina. (Ansar Al-Khilafah In

yang total populasinya mencapai 100 juta

The Philippines: Name Change Rather Than

jiwa. Menurut jadwal pakta perdamaian,

Game Changer – Analysis, 2015)

aturan itu diharapkan bakal diloloskan

Jalan damai melalui otonomi khusus

parlemen

sebenarnya telah disepakati pada masa

memberi

pemeritahan Presiden Benigno Aquino

menempatkan pemerintah daerah sebelum

dalam upaya mengakhiri pemberontakan

enam tahun masa jabatannya berakhir pada

pada masa pemerintahannya ia telah

pertengahan 2016. Setelah undang-undang

mengirimkan kepada

usulan

baru itu diloloskan, warga setempat harus

undang-undang yang memberi otonomi

memberikan persetujuan lewat referendum

kepada minoritas Muslim,. Pengajuan ke

yang

kongres itu dilihat sebagai hal signifikan

depan.

karena berarti Aquino dan Moro Islamic

menyerukan kepada MILF untuk melucuti

Liberation Front (MILF) telah mencapai

senjata

kesepakatan, setelah perundingan penuh

internasional.

ketegangan selama berbulan-bulan, terkait

Otonomi Khusus, 2014)

parlemen

landasan hukum otoritas pemerintahan

sebelum

akhir

Aquino

dijadwalkan

Pakta

waktu

berlangsung

Perjanjian

di

tahun

ini

secara

bawah (Muslim

untuk

tahun terpisah

pengawasan Filipina

perdamaian

dengan

itu

menjadi

Mindanao. Aquino yang pada saat itu masih

sebuah

menjabat sebagai Presiden menyerukan

Mindanao, namun Aquino pekan lalu

diterimanya aturan yang ia usulkan itu

menggambarkannya

“sesegera

akan

“percobaan gagal“ karena korupsi besar-

MILF

besaran dan kemiskinan yang memburuk.

luasnya

Rencana otonomi baru di wilayah ini akan

mencapai sepersepuluh daratan Filipina. Ia

menggantikan yang lama. Selain itu potensi

mengatakan langkah ini akan memperbaiki

penentangan dari kelompok politisi Katolik

kehidupan jutaan umat Islam Filipina yang

dan para pimpinan bisnis. Rancangan

termasuk diantara penduduk termiskin di

otonomi khusus ini harus mendapatkan

negara berpenduduk mayoritas Katolik

persetujuan dari parlemen nasional Filpina

yang

memungkinkan

para

memerintah

wilayah

di

pemimpin yang

wilayah


bagi

Diberi

Muslim di bagian selatan negara itu,

mungkin”

landasan

2015,

otonomi

terbentuknya khusus

sebagai

di

sebuah

yang didominasi para politisi Katolik.

(asymmetric

Namun bagaimanapun, para pemimpin

desentralisasi asimetris menjadi hal yang

MILF,

pengamat

menarik karena memang istilah ini tidak

independen telah memperingatkan bahwa

begitu jamak digunakan dalam berbagai

jalan menuju perdamaian masih penuh

wacana dan kajian. Dimensi terminologinya

dengan hambatan, dan penandatangan

menjelaskan jika desentralisasi asimetris

kesepakatan tidak menjamin berakhirnya

dapat

konflik. Pernyataan tersebut didukung oleh

kewenangan khusus yang hanya diberikan

pernyataan Direktur Eksekutif sementara

kepada daerah tertentu dalam rangka

Anti-Terrorism

menjaga eksistensi daerah dalam NKRI.

pemerintah

dan

Council-Program

decentralization).

diartikan

sebagai

transfer

Management Center (ATC-PMC), AED Oscar

Desentralisasi

F. Valenzuela saat sesi tanya jawab dengan

decentralization)

penulis pada kuliah umum di Kantor

kewenangan biasa yang berbentuk transfer

Kepresidenan Filipina Malacanang Palace.

kewenangan khusus yang hanya diberikan

Ia mengatakan bahwa "hingga saat ini jalan

kepada daerah-daerah tertentu. Secara

terbaik yang dapat ditempuh pemerintah

empirik merupakan strategi komprehensif

Filipina adalah dengan melanjutkan strategi

pemerintah pusat guna merangkul kembali

desentralisasi

dan

daerah-daerah yang hendak memisahkan

memberikan otonomi khusus karena lokasi

diri dari pangkuan ibu pertiwi. Dia mencoba

mereka yang cukup jauh dari pemerintah

mengakomodasi tuntutan dan identitas

pusat". (Valenzuela, 2016)

lokal ke dalam sistem pemerintah lokal

di

Filipina

Selatan

asimetris

Istilah

bukanlah

(asymmetric pelimpahan

Dalam menganalisis permasalahan

yang khas. Dengan begitu diharapkan

yang terjadi di Filipina Selatan tersebut,

perlawanan terhaap pemerintahan nasional

program desentralisasi masih dianggap

dan

menjadi kunci dalam penyelesaian. Namun

dieliminasi lewat sistem pemerintahan lokal

dalam

yang spesifik seperti yang dipraktikkan di

perkembangannya

desentralisasi

keinginan

untuk

negara

merdeka

antara

lain

dapat

tidak begitu saja berdiri tunggal. Ada dan

beberapa

wilayah

dimunculkan varian lain dari pelaksanaan

Quebeq di Kanada, Mindanao di Filipina,

desentralisasi, yaitu desentralisasi asimetris

Bougainville di Papua New Gunie, dan


Bosque di Spanyol. Mereka misalnya, boleh

merata diseluruh Provinsi di Indonesia.

punya bendera, bahasa, partai politik lokal

Desentralisasi asimetris menjadi alternatif

dan bagi hasil sumber-sumber pendapatan

dari konsep desentralisasi yang salah

yang lebih besar. (Huda, 2014)

satunya diterapkan di Daerah Khusus

Sedangkan

cara

pemberiannya

Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Otonomi

berbeda-beda tergantung tendensi masing-

Khusus (Otsus) Papua, Daerah Istimewa

masing daerah yang pertama adalah soft

Yogyakarta (DIY), dan Nanggroe Aceh

approach,

Darussalam (NAD). (Mandasari, 2014)

misalnya

untuk

Indonesia

terdapat pada Daerah Istimewa Yogyakarta

Desentralisasi Asimetris Suku Moro

dan DKI Jakarta, kedua melalui hard

di Filipina Selatan sempat dilakukan dengan

approach, misalnya Aceh dan Papua yang

bantuan beberapa lembaga internasional

tekanan sparatis dan konfliknya tinggi. Ada

dengan 4 negara perwakilan yaitu Jepang,

beberapa hal yang patut digaris bawahi dari

Inggris, Turki, dan Saudi Arabia serta

pemaknaan dari desentralisasi asimetris ini.

adanya negara fasilitator (Malaysia), pada

Desentralisasi asimetris diberikan sebagai

akhirnya disetujuilah kerangka perjanjian

jalan tengah dari potensi negatif (konflik

damai antara MILF dengan pemerintah

SARA,

sosial,

Filipina. Kerangka perjanjian damai yang

masalah pemerataan pembangunan) yang

diumumkan kepada dunia internasional

berkembang

sosio-kultural

oleh Presiden Benigno Aquino III tersebut

masyarakat setempat. Pola pelaksanaan

hanyalah merupakan awal kesepakatan

pemerintahan lokal ini yang sedikit tidak

atau titik terang awal. Meskipun demikian,

mainstream,

dalam

sebelum ada pembicaraan yang lebih jelas

penggunaan istilah daerah khusus, otonomi

dan kesepakatan final pada tahun 2016

khusus

istilah

(bersamaan dengan habisnya masa bakti

digunakan.

Presiden Benigno Aquino III) tercapai, MILF

tersebut

spartisme,

di

kesenjangan

dalam

terbungkus

dan

daerah

yang

istimewa,

jamak

Desentralisasi asimetris muncul sebagai

menolak

menyerahkan

solusi atas kenyataan bahwa penerapan

Meskipun demikian, pada akhirnya lagi-lagi

desentralisasi di masing-masing daerah

kesepakatan

ternyata tidak dapat dilaksanakan secara


atau

senjatanya.

pemberian

daerah

khusus tersebut dinilai belum mampu

ekonomi di Indonesia sejak tahun 1998

menjawab segala keinginan suku Moro.

adalah sebuah inspirasi yang jelas untuk

Saat ini pemerintahan Filipina telah

Duterte, menurut beberapa penasihatnya;

digantikan oleh Rodrigo Duterte yang telah

sebelum akhir rezim Suharto, Indonesia

memenangkan pemilu pada pertangahan

adalah salah satu negara yang paling

2016 lalu. Pada kampanyenya, Duterte telah

terpusat di wilayah ASEAN. Hari ini,

bersumpah untuk bersikap keras pada

Indonesia merupakan salah satu negara

kejahatan, seperti yang ia lakukan pada

yang paling federalized di Asia Tenggara,

saat menjabat sebagai walikota Davao. Dia

dan negara-negara lain di wilayah ASEAN

berjanji akan mengubah sistem politik

seperti Myanmar yang juga sedang melihat

Filipina untuk mengurangi kekuatan elit

Indonesia

yang telah mengakar di pemerintahan.

desentralisasi. Ditulis dalam catatan artikel

Selain

baru

itu

keamanan

ia

menawarkan

yang

menanggulangi berlangsung

kebijakan

bertentangan,

sebagai

Wall

model

Street

Journal,

potensial

Duterte

dalam

bermaksud untuk mengubah konstitusi

ancaman yang sedang

untuk mengubah Filipina menjadi negara

dari

kelompok-kelompok

yang

lebih

federal,

mengusulkan

militan di Filipina Selatan. Rodrigo Duterte

referendum nasional untuk ini perubahan

merupakan Presiden pertama yang berasal

konstitusi

dari Filipina Selatan dimana ia menjabat

menghadapi

sebagai walikota Davao selama puluhan

karena dapat

tahun. Duterte secara jelas berniat untuk

Filipina

mengakhiri perang puluhan tahun dengan

mendorong melalui perubahan konstitusi.

pemberontak selatan dan militan komunis

Namun, ide desentralisasi ini dinilai masuk

pusat pemerintahannya. Dia juga jelas

akal di negara majemuk Filipina dan

melihat

desentralisasi telah berjalan cukup efektif

kebutuhan

desentralisasi

untuk

rintangan dilihat

sebelumnya

Duterte yang

akan

signifikan

bahwa Presiden belum

mampu

di Indonesia dalam membina sistem politik

untuk

dan mempromosikan daya saing ekonomi.

mengakhiri pemberontakan di selatan.

Duterte juga secara jelas bahwa ia berniat

Desentralisasi

untuk

kekuatan

elit

kekuasaan

baik

2019.

untuk

mengurangi

asimetris,

dilakukan

pada

dan

politik

dan

meneruskan

kebijakan

ekonomi


pemerintahan

Aquino,

yang

harus

Desentralisasi

politik

bertujuan

meyakinkan kepada investor dalam dan

untuk memberikan warga dan perwakilan

luar negeri. Bagaimanapun pemerintahan

lokal

Duterte,

berharap

menggeser

Federalisme dalam kekuasaan pengalihan

ekonomi

Filipina

cara

yang

tanggung jawab untuk keputusan tertentu

membawa pertumbuhan yang lebih luas.

dari tingkat nasional ke tingkat sub-

Duterte telah berjanji untuk menggunakan

nasional seperti pemerintah daerah atau

kekuasaannya

negara. Dalam memutuskan sejauh mana

untuk dengan

untuk

pertumbuhan

yang

mendorong tidak

hanya

mereka lebih banyak kekuatan.

desentralisasi,

organisasi

memperluas ekonomi tetapi membantu

biasanya

mengurangi

keragaman sebagai tolak ukur. Semakin

Filipina

pendapatan

yang

ketimpangan

tinggi.

Menurut

besar

menggunakan

manajemen

ukuran

dan

semakin

besar

keragaman,

strategi seperti itu termasuk mendorong

desentralisasi. Di sebagian besar negara,

investasi di selatan dan daerah terpencil

komposisi

lainnya,

didasarkan pada pembentukan sejarah atau

perekonomian

dalam

seringkali

alam. Di Filipina, daerah menjadi dasar

manufaktur,

alami untuk federalisme atau desentralisasi.

ketimbang konsumsi. Saat ini ia mencatat,

Bahkan, desentralisasi atau regionalisasi

ekonomi sangat tergantung pada kegiatan

sudah diterima sebagai fakta oleh para

konsumsi dan tidak menciptakan cukup

pembuat keputusan. Sebagai contoh, tidak

lapangan kerja, terutama mengingat angka

ada tingkat upah minimum nasional yang

kelahiran yang tinggi di Filipina. Pemerintah

ditetapkan pada tingkat yang berbeda

juga rupanya berencana untuk membuat

secara regional. Ini adalah penerimaan yang

zona ekonomi khusus baru, yang dirancang

ada pertimbangan ekonomi yang berbeda

untuk menarik investasi, di daerah lain

antara daerah yang berbeda. Tingkat

selain Metro Manila dan Luzon Tengah.

pertumbuhan

(Philippines: Duterte’s Policies Take Shape,

(PDB) mungkin merupakan tujuan yang

2016)

dapat diterima. Karena Filipina adalah

pertanian

bergantung

negara

tingkat

pada

ekspor

lebih

membuat

geografis

besar

dan

penasihat ekonomi Duterte, Ernesto Pernia

dan

semakin

ukuran

dan


Produk

Domestik

Bruto

sebuah negara yang terlalu terpusat dalam

kesehatan, pendidikan serta pertanian di

setiap aspek - politik, ekonomi, sosial,

daerah

budaya - setiap masalah Metro Manila

berkesinambungan

mengambil persepsi menjadi isu nasional.

Desentralisasi di Filipina akan berhasil jika

Sementara itu, masalah yang menimpa

kebijakan

daerah lain, di mana mayoritas orang

dengan

Filipina hidup, menjadi masalah sekunder.

dibandingkan dengan sentralisasi. Bahkan

Jika

akan ada kasus di mana itu akan menjadi

perencanaan

ekonomi

menjadi

harus

cepat

kombinasi

ada

desentralisasi.

untuk

perencanaan

terpusat. Jelas, akan selalu ada kebutuhan untuk

kebijakan

moneter

dan

fiskal

jika

tersebut

desentralisasi, ini tidak berarti bahwa tidak kebutuhan

dipastikan

didesentralisasi.

dapat

dan

keduanya

saling

terlaksana

lebih

efisien

sentralisasi

dan

Federalisme sebagai desentralisasi, bukan

hanya

sebagai

model

politik,

terpusat. Namun, keragaman ekonomi dan

mungkin cara terbaik untuk memulai

geografis bangsa membutuhkan rencana

perdebatan tentang federalisme di negeri

pembangunan ekonomi daerah yang harus

ini (Federalism as decentralization, 2016)

dilaksanakan juga secara regional daripada secara

nasional.

pandangan

telah lebih dulu mengalami ancaman

bahwa satuan pemerintah dapat digunakan

insurjensi dan mengambil desentralisasi.

menjadi kendaraan untuk merealisasikan

Maka dari itu Indonesia dianggap sebagai

desentralisasi. Namun dalam tidak semua

role of model bagi beberapa negara di

tugas

ASEAN

harus

Terdapat

Jika dibandingkan, Indonesia justru

didesentralisasikan.

Pada

dalam

menyelesaikan

konflik

umumnya permasalahan baru justru dapat

insurjensi di negaranya. Dalam perspekstif

terjadi

desentralisasi,

historis, Aceh yang dikenal pula dengan

seperti keputusan atau tugas apa yang

sebutan Serambi Mekah juga mempunyai

dapat didesentralisasikan. Maka dari itu

catatan yang kurang begitu harmonis

pemerintah harus menetapkan tujuan serta

dengan NKRI. Bukti historis tersebut dapat

mengatur strategi dalam mencapai tujuan

disebutkan dalam beberapa konflik yang

tersebut.

seperti

telah terjadi di Aceh sejak sebelum 1949

perawatan

oleh Daud Bereuh, kemudian Kartosuwiryo

dalam

pertahanan

kebijakan

Beberapa

persoalan

nasional,


dengan Negara Islamnya hingga yang

ekonomi, menggali dan memberdayakan

terakhir dengan Gerakan Aceh Merdeka

sumber daya alam dan sumber daya

(GAM).

menegakkan

manusia,

syariat Islam di atas hukum dan konsensus

prakarsa,

nasional, bahkan dibeberapa sisi cenderung

meningkatkan peran serta masyarakat,

berdampak distruktif seiring munculnya

menggali dan mengimplementasikan tata

disintegrasi didalamnya. Berbagai upaya

bermasyarakat yang sesuai dengan nilai

deliberatif atau menggunakan soft power

luhur

dengan cara diplomasi hingga operasi

memfungsikan

militer melalui penetapan Daerah Operasi

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam

Militer

untuk

memajukan penyelenggaraan pemerintah

meredam konflik serta guna menjaga

di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan

keutuhan NKRI. Setidaknya pergolakan di

mengaplikasikan

Aceh

kehidupan

Tuntutan

(DOM)

dengan

untuk

telah

ditempuh

sparatismenya

menjadi

menumbuhkembangkan kreativitas

kehidupan

dan

demokrasi,

masyarakat

secara

optimal

syariat

Islam

bermasyarakat.

Aceh, DPRD

dalam (Huda,

potensi besar bagi perpecahan NKRI dan

Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian

yang pastinya melelahkan bagi pemerintah

Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus

pusat dalam upaya holistiknya. Terlepas

dan Otsus, 2014, pp. 238-239)

dari perihal konflik yang melekat selama ini,

Selain yang telah disebutkan di atas,

eksistensi Aceh memang harus tetap dijaga

sebagai penunjang pelaksanaan otonomi

dengan cara apapun. Secara yuridis perihal

daerah di Aceh dibentuklah Wali Naggroe

keistimewaan Aceh diatur melalui UU RI

dan Tuha Nanggroe yang merupakan

No.8 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

lembaga adat yang mengiringi kehidupan

Bagi

Aceh

adat di Aceh. Sebagai penguat dari UU

Aceh

No.8 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Provinsi

Sebagai

Daerah

Provinsi

Istimewa

Nanggroe

Darussalam. Hal yang medasar dari UU ini adalah

bagi

Provinsi

Sebagai

Daerah

Provinsi

Istimewa

Nanggroe

Aceh Aceh

pemberian kesempatan yang lebih luas

Darussalam maka dikeluarkanlah UU No.11

untuk mengatur dan mengurus rumah

Tahun 2006. Namun ada hal menarik yang

tangga sendiri termasuk sumber-sumber

terjadi

dalam


sejarah

Aceh

hingga

mendapatkan identitas kesitimewaan yang

dan

diberikan oleh pemerintah pusat. Presiden

Aceh. Hal ini yang dianggap oleh pengkaji

Soekarno

Aceh

pernah

menyebutkan

Aceh

persetujuan

sebagai

kepala

pemerintahan

penanda

sebagai “Daerah Modal” bagi perjuangan

bargaining

mencapai kemerdekaan Indonesia. Kenapa

pemerintah pusat. (Pratama, 2016)

demikian,

tersebut

Aceh

dimata

berkenaan

Pelaksanaan desentralisasi sebagai

sebagai

asas pelaksanaan otonomi daerah adalah

pengembang dalam bidang bahasa dan

sebuah konsekuensi logis dari penerapan

budaya yang ketika itu memang efektif

demokrasi di Filipina dan Indonesia yang

untuk membangun intergrasi nasional.

selalu menuntut perubahan kearah bentuk

Dengan akulturasi tata adat setempat

yang dianggap selalu ideal. Desentralisasi

dengan syariat Islam yang begitu kental

asimetris di Indonesia datang dengan

dari awal republik ini berdiri hingga

bentuk

yang

sekarang, Aceh adalah

sebuah

sistem

dengan

perihal

position

meningkatnya

sumbangan

Aceh

provinsi

satu-

“istimewa”

memberikan

berbagai

kewenangan

satunya di Indonesia yang menjalankan

dengan pemerintah pusat yang bertujuan

syariat Islam sebagai norma masyarakat

untuk menjaga eksistensi daerah tersebut.

secara penuh. Setidaknya otoritas serta

DKI Jakarta, DIY (Yogyakarta), NAD (Aceh),

kewenangan inilah yang secara spesifik

dan Papua yang diberikan “keistimewaan”

tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2006.

memang dirasa perlu juga tidak lepas dari

Lebih lanjut dan spesifik terdapat beberapa

kekurangan dalam pelaksanaannya. DKI

aspek kehidupan yang didasarkan atas

Jakarta dengan impian kota bertaraf

syariat Islam, antara lain partai politik lokal,

internasionalnya sehingga pembangunan

penerapan syariat Islam di bidang ibadah,

begitu intens ternyata telah menciptakan

muamalah, ahwal aslsyakshiyah, jinayah,

kepadatan penduduk yang luar biasa

qadha’, dan dakwah. Selain itu, melalui UU

sebagai

No.11 Tahun

kebanyakan

2006 dinyatakan bahwa

dampak

dari

orang

harapan untuk

besar mencari

pemerintah pusat tidak dapat leluasa

kesejahteraan di Jakarta. Desentralisasi

memberikan

yang diraih dengan bayaran heroik untuk

kebijakan

administratif

berkaitan dengan Aceh tanpa konsultasi

menurunkan

pemerintahan

yang


sentralisitik, disisi lain bermaksud positif

sangat jamak dipraktekkan di berbagai

namun disisi lain juga berdampak kurang

negara,

baik, disatu daerah dapat menuai hasil yang

multikulturalisme,

baik sedangkan di daerah lain masih belum

segregasi, maupun desain nasional untuk

mampu

menjawab

membawa

perubahan

positif,

baik

karena solusi

tantangan

alasan

atas

gerakan

pengembangan

disatu sisi membawa kesejahteraan namun

ekonomi dan globalisasi. Secara garis besar

disisi lain juga berpotensi memelihara

desain

konflik. Inilah pelaksanaan desentralisasi

dikembangkan atas dua motivasi dasar

asimetris

dampaknya

yaitu, motivasi politik untuk peredam

sebagai sistem yang selalu membawa

gejolak pemisah daerah dan pengakuan

tujuan integrasi bangsa.

atas

dengan

segala

Namun berbeda dengan Indonesia, desentralisasi

asimetris

merupakan salah satu

di

Filipina

alternative dari

desentralisasi

multikulturalisme

asimetris

dan

motivasi

ekonomi yaitu untuk penguatan kapasitas pemerintahan lokal dan pengembangan kawasan-kawasan

ekonomi

tertentu.

logika simetris dan uniformitas yang gag

Namun dalam merancang desentralisasi

al. Selain itu Filipina merupakan salah

asimetris harus dikembangkan kategori

satu negara dengan aneka ragam suku,

yang jelas, dan berbasis kategori model-

adat

model desentralisasi asimetris ini bisa

istiadat,

aspek satu

agama

geografi negara

wilayah,

cultur.

merupakan yang

baik

salah

memiliki darat

Dari

luas

maupun

dikembangkan.

Desain

dirancang

menjawab

untuk

asimetrisme tantangan

globalisasi dan tidak hanya menjangkau

laut yang sangat luas. Memiliki sejarah

masalah-masalah

tata

yang

kebutuhan nasional. Selain menemukan

terbentuk

basis kategori asimetrisme sebagaimana

sebelum terbentuknya negara Indonesia

dipaparkan di atas, tantangan dalam

dan bahkan

kelola

bahkan

memiliki

pemerintahan sudah

beberapa

struktur

lokal,

namun

juga

daerah

telah

penataan desain desentralisasi ke depan

pemerintahan

yang

meliputi: pertama, memastikan agar spirit

sama dengan negara federal. Asimetrisme

asimetrisme

dalam pengaturan hubungan pusat-daerah

sektoral dan teritorial (kewilayahan) serta


bisa

menjangkau

dimensi

menjadi paradigma dalam tiga rezim (rezim

secara

desentralisasi, rezim sektoral, dan rezim

cakupan asimetrisme yaitu, apakah untuk

keuangan). Kedua, menemukan jangka

pemerintahan lokal (kabupaten/kota) atau

waktu pelaksanaan asimetrisme apakah

pemerintahan regional (provinsi). Pilihan

bisa bersifat permanen ataupun bersifat

cakupan tersebut ditentukan oleh seberapa

sementara (transisional), tergantung pada

luas implikasi yang akan diperoleh atau

motivasi kebijakan dan tensi yang harus

masalah yang harus dijawab, dan desain

dihadapi dalam hubungan nasional-sub

dasar titik berat otonom yang ditentukan.

nasional. Berkaitan dengan hal ini, sejumlah negara

mengembangkan

pola

layak.

Keempat,

Sedangkan desentralisasi

dalam

asimetris

menemukan

model penuh,

ini

setiap

desentralisasi asimetris untuk jangka waktu

daerah diperlakukan secara berbeda-beda

tertentu sebagai bagian dari transisi untuk

karena mengasumsikan adanya pluralitas

mencapai kondisi tertentu.

yang sangat ekstrim yang harus direspon

Ketiga,

instrumen

oleh pemerintah nasional. Level daerah

finansial

yang didefinisikan sebagai asimetris pun

ataukah fungsional. Asimetris finansial

juga tidak sama. Sangat ditentukan oleh

ditandai dengan kebijakan pemerintah

entitas daerah seperti apa asimetrisme

nasional

untuk

diberikan.

sumber

keuangan

asimetris,

merumuskan

apakah

berbentuk

menyediakan tambahan

berjalannya

fungsi-fungsi

tanpa

harus

sumberbagi

pemerintahan

Model

ini

memang

bisa

menjawab keragaman daerah, namun juga berpotensi

menghasilkan

anarkhisme

mengintervensi

dalam hubungan pusat daerah. Prasyarat

penyelenggaraan pemerintahan di lokal.

pengembangan model ini adalah kapasitas

Desain ini dikembangkan untuk menjawab

nasional yang sangat kuat dalam supervisi

kebutuhan wilayah yang spesifik secara

desentralisasi.

geografis,

yang

menuntut

kebutuhan-

Memang disadari pembentukan ot

kebutuhan yang spesifik pula. Penguatan di

onomi khusus tidak saja harus memenuhi

sisi input ini juga dimaksudkan untuk

aspek

mendorong equalisasi antar wilayah dalam

aspek

hal terpenuhinya pelayanan masyarakat

dihadirkan (aspek visibilitas dan veability)

kelayakan penting

namum

untuk otonomi khusus


menjadi

bagian

yang sangat penting. Oleh karena itu bagi penulis tidak ada kata terlambat bagi daerah

lain

jika

ingin

berinovasi dalam mengelola pemerintaha n. Ruang pengelolan kekuasaan pada saat ini

sangat terbuka bagi semua aktor

strategis di daearah untuk ikut dalam

mengelola

Bukan

saatnya

serta

pemerintahannya. lagi

mengelola

pemerintahan yang sangat terpusat. Daftar Pustaka Buku Cheema, D. A. (1983). Decentralization and Development: Policy Implementations in Developing Countries. London: Sage. Huda, N. (2014). Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otsus. Bandung: Nusa Media. McKenna, T. M. (1998). Muslim Rulers and Rebels. Los Angeles: University of California Press. Jurnal Mandasari, Z. (2014, Oktober 18). Desentralisai Asimetris Dalam NKRI. Kajian Terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Pratama, A. Y. (2016). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi. Retrieved from journal.um.ac.id/index.php/jppk/arti cle/view/5434/2019. Website "Kelompok Militan Abu Sayyaf Minta Tebusan 20 Juta Ringgit". (2016, Juni

22). Retrieved from Regional Kompas.com: http://regional.kompas.com/read/20 16/06/22/18351281/.kelompok.militan .abu.sayyaf.minta.tebusan.20.juta.ri nggit.?utm_source=RD&utm_mediu m=inart&utm_campaign=khiprd Abu Sayyaf Sandera Lagi 7 WNI di Filipina Selatan. (2016, Juni 24). Retrieved from VOA Indonesia: http://www.voaindonesia.com/a/ab u-sayyaf-sandera-lagi-7-wni-difilipina-selatan/3390435.html Ansar Al-Khilafah In The Philippines: Name Change Rather Than Game Changer – Analysis. (2015, November 29). Retrieved from Eurasia Review: http://www.eurasiareview.com/2911 2015-ansar-al-khilafah-in-thephilippines-name-change-ratherthan-game-changer-analysis/ Bangsamoro Islamic Freedom Fighters [BIFF]. (n.d.). Retrieved from Global Security: http://www.globalsecurity.org/milita ry/world/para/biff.htm Federalism as decentralization . (2016, Juni 09). Retrieved from Philstar: http://www.philstar.com/opinion/20 16/06/09/1591121/federalismdecentralization Justice For Islamic Movement (JFIM). (n.d.). Retrieved from Terrorism Research & Analysis Consortium: http://www.trackingterrorism.org/gr oup/justice-islamic-movement-jfim MILF Akhirnya Tandatangani Pakta Perdamaian. (2012, Oktober 15). Retrieved from DW: http://www.dw.com/id/milfakhirnya-tandatangani-paktaperdamaian/a-16306316 Muslim Filipina Diberi Otonomi Khusus. (2014, September 10). Retrieved


from DW: http://www.dw.com/id/muslimfilipina-diberi-otonomi-khusus/a17911959 Panglima TNI Ungkap Alasan Terjadi Penyanderaan ABK Lagi. (2016, Juni 24). Retrieved from Nasional News Viva: http://nasional.news.viva.co.id/news /read/790018-panglima-tni-ungkapalasan-terjadi-penyanderaan-abklagi Pemerintah pertimbangkan menebus 10 WNI yang disandera. (2016, Maret 31). Retrieved from BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/berit a_indonesia/2016/03/160330_indone sia_tebusan_abusayyaf Pertemuan Indonesia-Filipina-Malaysia Hasilkan Empat Kesepakatan. (2016, Mei 06). Retrieved from Tribun Jogja: http://jogja.tribunnews.com/2016/05 /06/pertemuan-indonesia-filipinamalaysia-hasilkan-empatkesepakatan Philippines: Duterte’s Policies Take Shape. (2016, Juni 05). Retrieved from The Diplomat: http://thediplomat.com/2016/06/phil ippines-dutertes-policies-takeshape/ Samosir, H. A. (2016, Januari 13). Mengurai Akar Konflik Filipina, dari Separatis Hingga ISIS. Retrieved from CNN Indonesia: http://www.cnnindonesia.com/inter nasional/20160112104302-106103678/mengurai-akar-konflikfilipina-dari-separatis-hingga-isis/ Sandera 10 Awak Kapal Indonesia, Abu Sayyaf Minta Tebusan Rp 14,3 Miliar. (2016, Maret 29). Retrieved from Nasional Kompas.com:

http://nasional.kompas.com/read/20 16/03/29/09191801/Sandera.10.Awak. Kapal.Indonesia.Abu.Sayyaf.Minta.T ebusan.Rp.14.3.Miliar Siapa yang Bertarung di Selatan Filipina. (2016, Januari 13). Retrieved from CNN Indonesia: http://www.cnnindonesia.com/inter nasional/20160112151747-106103767/siapa-yang-bertarung-diselatan-filipina/ Teror ISIS, Mendoktrin Anak dari Usia Sekolah. (2016, Januari 13). Retrieved from CNN Indonesia: http://www.cnnindonesia.com/inter nasional/20160106144705-106102617/teror-isis-mendoktrin-anakdari-usia-sekolah/ Wawancara Valenzuela, O. F. (2016, Juni 16). Decentralization Way in South Philippines. (H. Khaerina, Interviewer).


PERBANDINGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS ANTARA FILIPINA SELATAN DAN INDONESIA

Recommend Documents