MENUJU PARADIGMA KEAMANAN KOMPREHENSIF BERPERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA DALAM KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA

Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia

MENUJU PARADIGMA KEAMANAN KOMPREHENSIF BERPERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA DALAM KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA Oleh: HERU SUSETYO Fakultas Hukum – Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta Jl. Arjuna Utara Tol Tomang ebun Jeruk, Jakarta 11510 [email protected]

ABSTRACT This paper discusses the problem of national security in Indonesia. In the aftermath of cold war, the Indonesian security problem has been evolved and became more complicated. Embracing not only security in its traditional meaning but also in non traditional meaning. However, the national security policy, particularly Indonesian comprehensive security policy, remained in its old fashion stand. Therefore, this paper offers an alternative paradigm in complementing Indonesian comprehensive security policy by emphasizing the needs to adopt human security paradigm as mentioned by UNDP in 1994. Keywords: Human Security, National Security, Indonesian

sepatutnya

Pendahuluan Pascaperang dingin (cold war), konsep

mereka

dapatkan,”

(Booth

dalam

Anthony, 2004). Pandangan yang beranggapan bahwa ruang

tentang keamanan (security) telah banyak mengaCaballero-Anthony

lingkup keamanan adalah lebih luas dari semata-

(2004) menyebutkan minimal ada tiga pandangan

mata keamanan militer sering disebut sebagai para-

tentang keamanan. Pandangan pertama adalah yang

digma keamanan non tradisional. Pihak lain menye

beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan adalah

butnya paradigma keamanan alternatif (alternatif

lebih luas daripada semata-mata keamanan militer

security)

lami

perkembangan.

Mely

Pandangan kedua adalah me-

Kondisi keamanan nasional Indonesia pada

nentang perluasan ruang lingkup daripada keama-

masa perang kemerdekaan dan setelah perang dingin

nan dan lebih cenderung konsisten dengan status

tentunya tidak stagnan. Karena kondisi sosial politik

quo. Pandangan ketiga tidak saja memperluas ca-

terus berubah. Apalagi memasuki milenium baru ini

kupan bahwa keamanan adalah lebih luas dari

Indonesia telah pula mengalami transisi demokrasi

semata-mata ancaman militer dan ancaman negara,

yang dipacu antara lain oleh gerakan reformasi 1998.

namun juga berusaha untuk memperlancar proses

Berakhirnya

pencapaian emansipasi manusia (human emanci-

Soeharto dengan Orde Baru-nya menandai satu awa

pation). Emansipasi manusia bermakna: “pembeba-

lan transisi demokrasi. Kekuasaan otoriter ala

san manusia, baik sebagai individu maupun bagian

Soeharto memiliki ciri kuatnya pengaruh dan ceng-

dari kelompok) dari keterbatasan fisik dan kema-

kraman militer pada panggung politik dan kekua-

nusiaannya yang menghentikan upaya mereka untuk

saan.

(military security).

memperoleh

kenikmatan

dari

hal-hal

era

kekuasaan

mantan

Presiden

yang

Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008

1


Robin Luckham (dalam Selochan, 2005) menye-

Keamanan Non Tradisional dan Alternatif

butkan bahwa Orde Baru yang dilembagakan oleh

Keamanan (security) adalah bentuk khusus

Soeharto adalah dibangun di atas kontrol militer

dari politik. Semua masalah keamanan adalah masa-

terhadap negara, pembangunan ala kapitalis yang

lah politik. Namun tidak semua konflik politik

bertumpu pada bantuan luar negeri dan bisnis

adalah masalah keamanan. Keamanan menjadi isu

minyak, dan pembakuan posisi anti komunis dengan

utama sengketa politik ketika aktor politik tertentu

ikatan kerjasama militer dan keamanan dengan

mengancam atau menggunakan kekuatan untuk

Amerika Serikat. Pada saat tersebut posisi Indonesia

mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak

telah bergeser dari negara non blok (non-alignment)

lain (Kolodziej, 2005).

menuju kemitraan efektif dengan negara barat dalam era perang dingin (cold war).

Cakupan dari masalah politik adalah seluas dan bersamaan dengan sejarah interaksi manusia

Luckham (2005) mensinyalir, pada era

dalam dimensi ruang dan waktu ketika kekuatan

tersebut, tatanan politik di Indonesia dipelihara

atau daya paksa digunakan. Seperti halnya politik,

melalui kerangka negara yang termiliterisasi secara

keamanan adalah fenomena yang diciptakan oleh

kuat. Rezim yang berkuasa mengkondisikan agar

kehendak ataupun tindakan manusia (Kolodziej,

kekuatan sosial yang lain berada dalam kondisi

2005).

termarjinalkan dan terbatas ruang geraknya. Doktrin

Dalam konsepsi klasik, keamanan lebih

Dwi Fungsi ABRI memperkukuh posisi tersebut

diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan

dengan memposisikan ABRI sebagai kekuatan

teritorial negara dari ancaman yang muncul dari luar.

Hankam dan kekuatan Sospol, yang memiliki peran

Konflik antar negara khususnya dalam upaya mem-

dalam pembangunan nasional. Sehingga, pemba-

perluas imperium daerah jajahan membawa definisi

ngunan nasional dalam pandangan doktrin militer

security hanya ditujukan kepada bagaimana negara

ketika itu tak lepas dari kerangka keamanan yang

memperkuat diri dalam upaya menghadapi ancaman

berhubungan secara khusus dengan doktrin anti

militer. Dalam pendekatan tradisional, negara (state)

komunis dan pembasmian pemberontakan (counter

menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar

insurgency).

kepentingan keamanan. Pandangan kelompok ini

Kini, setelah enam puluh dua tahun

menilai bahwa semua fenomena politik dan hubu-

Indonesia merdeka, dengan pergantian kepemim-

ngan internasional adalah fenomena tentang negara.

pinan nasional berulangkali dan perubahan sosial

Dalam alam pemikiran tradisional ini negara

politik yang drastis melalui transisi demokrasi

menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara

pascareformasi 1998, masih relevankah paradigma

(Al Araf & Aliabbas, 2007).

keamanan Indonesia yang memandang keamanan

Perkembangan isu-isu strategis seperti glo-

semata-mata dari ancaman kemiliteran belaka (mili-

balisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan feno-

tary threat),

atau sudah saatnya bergeser menuju

mena terorisme telah memperluas cara pandang da-

paradigma keamanan alternatif berperspektif kea-

lam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan

manan manusia (human security)? 2



mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan.

membuat individu maupun kelompok mendapatkan

Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer

keamanannya (Collins, 2005).

tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial,

Sama halnya dengan negara. Negara yang

ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis.

memberikan kesejahteraan ekonomi dan keadilan

Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian

sosial bagi warganya dapat menciptakan masyarakat

digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan

keamanan tersendiri, sekaligus mengeliminasi ke-

non tradisional. Dalam pendekatan non tradisional,

kuatan bersenjata sebagai sarana pemecahan masa-

konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepen-

lah keamanan. Maka, bagi Critical Security Studies,

tingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (non -

keamanan hadir ketika masyarakat terbebaskan dari

state actors). Konsepsi ini menilai bahwa keamanan

kemiskinan (bebas berkeinginan/ freedom from

tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedau-

want) dan bebas dari ketakutan (freedom from fear).

latan nasional dan kekuatan militer. Konsepsi kea-

Bukan dengan cara memantapkan stabilitas melalui

manan juga ditujukan kepada upaya menjamin

daya paksa dan tata keamanan tertentu yang cende-

keamanan warga negara/ keamanan manusianya (Al

rung membatasi kebebasan masyarakat (Collins,

Araf & Aliabbas, 2007).

2005).

Pemikiran yang kurang lebih sama dikem-

Satu pendekatan lain yang hampir serupa

bangkan oleh pendekatan critical securiy studies

dengan keamanan non tradisional dan merupakan

(studi keamanan kritis). Pendekatan ini menolak

antitesis dari keamanan tradisional adalah keamanan

asumsi bahwa keamanan dicapai melalui akumulasi

alternatif (alternative security). Pendekatan ini men-

kekuatan. Sebaliknya, ia beranggapan bahwa ponda-

jadi rumah bagi tiga pandangan keamanan non tradi-

si dari keamananan adalah keadilan sosial dan

sional yaitu konstruktivisme (constructivism), seku-

kesejahteraan ekonomi (Collins, 2005).

ritisasi (securitization) dan keamanan manusia (hu-

Meminjam pendapat Booth, Collins berar-

man security).

gumen bahwa keamanan tercipta ketika terjadi

Constructivism, securitization dan human

pembebasan manusia dari keterbatasan-keterbata-

security telah cukup lama menjadi perhatian dalam

sannya. Keterbatasan tersebut dapat bersifat struktu-

debat akademik tentang keamanan internasional.

ral yang dipengaruhi oleh sistem internasional, mau-

Human security sedikit lebih maju dalam hal ini

pun keterbatasan yang diciptakan oleh elit-elit poli-

karena telah diadopsi dan menjadi identitas resmi

tik. Pembatasan struktural termasuk misalnya dalam

dalam kebijakan luar negeri di tiga negara maju,

sistem perdagangan internasional yang cenderung

yaitu Kanada, Norwegia, dan Jepang (Tow dalam

memihak negara maju. Keterbatasan yang dicip-

Tan & Boutin, 2001).

takan elit politik misalnya adalah diskriminasi ter-

Pendukung pendekatan constructivism me-

hadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, pen-

nolak gagasan bahwa kapabilitas materiil seperti ke-

capaian kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial,

kuatan (power) dan sumber daya (resources) adalah

melalui penyediaan pendidikan, pengurangan ke-

komponen utama dalam menentukan perang dan

miskinan, kebebasan dari tekanan politik, akan

damai.

Sebaliknya, mereka beranggapan bahwa


3


kekuatan dari perubahan-perubahan sosial lebih

perang dingin seharusnya mengubah juga paradigma

mempengaruhi politik keamanan internasional kon-

keamanan dari keamanan nuklir menuju keamanan

temporer. Institusi-institusi keamanan berkembang

manusia.

dan merupakan ekspresi dari praktek-praktek dan

Badan PBB ini berpendapat bahwa konflik

pengetahuan sosial budaya, daripada sekedar respon

yang terjadi saat ini lebih banyak di dalam negara

terhadap anarkisme regional dan internasional (Tow

(within nations) daripada antar negara (international

dalam Tan & Boutin, 2001).

conflicts). Bagi banyak orang, perasaan tidak aman

Berbeda dengan constructivism, pendeka-

lahir lebih banyak dari kehidupan sehari-hari dari

tan securitization menaruh perhatian pada konsep

pada akibat peristiwa dunia tertentu. Misalnya, apa-

masyarakat keamanan (societal security) daripada

kah mereka memiliki cukup makan? tak akan kehi-

keamanan yang berasal dari kedaulatan negara

langan pekerjaan? Aman berjalan di jalan umum?

(state sovereignty). Gagasan utama dari pendekatan

Akankah mereka menjadi korban karena status

ini adalah menolak dominasi pihak tertentu (apakah

gender-nya? Akankah asal usul agama atau etnis

negara atau masyarakat) dalam menafsirkan dan

mereka akan menyebabkan mereka menjadi korban

menetapkan keamanan. Keamanan dipandang seba-

penyiksaan? Pada analis finalnya, human security

gai dikonstruksikan secara sosial (socially cons-

adalah identik dengan anak-anak yang tidak mati,

tructed) oleh elit tertentu. Keamanan menjadi suatu

penyakit yang tidak menyebar, pekerjaan yang tidak

praktek `self referential`. Suatu isu menjadi isu kea-

dihentikan, konflik etnis yang tidak berujung pada

manan tidak semata-mata karena eksistensi anca-

kekerasan. Human security tidak berurusan dengan

man keamanan yang nyata-nyata terjadi melainkan

senjata. Lebih berurusan pada kehidupan manusia

karena isu tersebut dipersepsikan sebagai ancaman

dan martabatnya (UNDP, 1994).

(Tow in Tan & Boutin, 2001).

Laporan UNDP 1994 menekankan pemaknaan human security sebagai sesuatu yang universal.

Human Security dan Comprehensive Security

Relevan dengan semua manusia dimanapun. Karena

Salah satu paradigma keamanan alternatif

ancaman keamanan dalam human security bersifat

yang juga bersifat non tradisional adalah human se-

umum. Dimanapun terjadi tak memandang tapal

curity (keamanan manusia). Paradigma ini sering-

batas negara. Human security memusatkan perhatian

kali diposisikan berpasangan dan senafas dengan

pada manusia (people-centered) dan bukan negara

comprehensive security, sebagai pendekatan yang

(state-centered), dengan memaknai keamanan pada

memandang keamanan tidak semata-mata dari pers-

tujuh wilayah yaitu: keamanan ekonomi (economic

pektif kemiliteran namun juga non militer.

security), makanan (food security), kesehatan

Konsep human security muncul antara lain

(health security), lingkungan (environmental securi-

melalui laporan badan PBB UNDP (United Nations

ty), pribadi/ individu (personal security), komunitas

Development Program) pada tahun 1994. Pemiki-

(community security) dan politik (political security).

ran utama dari konsep ini adalah bahwa berakhirnya

Konsep ini juga mengidentifikasi enam ancaman terhadap human security yaitu: pertumbuhan pendu-

4



duk yang tak terkendali, disparitas peluang-peluang

terjadi karena alam maupun karena peran manusia

ekonomi, tekanan migrasi penduduk, degradasi ling-

yang mengorbankan nyawa manusia, dan menghan-

kungan, perdagangan narkotika, dan terorisme

curkan properti milik rakyat maupun negara.

internasional (Smith, 2002). Konsep Comprehensive Security, di sisi

Konsepsi Keamanan Indonesia

lain, adalah konsep keamanan yang paling banyak digunakan di Asia Pasifik.

Dalam melacak konsepsi keamanan nasio-

Konsepsi ini pertama

nal Indonesia, paling tidak dapat dilakukan dengan

kali diperkenalkan oleh Jepang pada tahun 1970-an.

mengetahui doktrin dan perundang-undangan yang

Premis utama dari dari comprehensive security

menjadi landasan. Doktrin utama dari keamanan na-

adalah bahwa keamanan harus dimaknai dalam

sional adalah ketahanan nasional (national resi-

pengertian yang holistik (holistic way), mencakup

lience).

baik ancaman militer maupun ancaman non militer.

Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi

Tafsir Jepang terhadap comprehensive security

dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan

adalah bahwa kekuatan militer saja tak cukup untuk

serta keuletan dan kemampuan untuk mengem-

menjamin keamanan nasional. Maka, Jepang mene-

bangkan kekuatan nasional dalam menghadapi

kankan pula pada perluasan kebijakan non militer

segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, ham-

seperti pendayagunaan sumber daya politik, eko-

batan dan gangguan baik yang datang dari dalam

nomi, dan diplomatik. Salah satu wujud comprehen-

maupun luar, secara langsung maupun yang tidak

sive security ini adalah ketika pada tahun 1986

langsung yang mengancam dan membahayakan

pemerintah PM Yasuhiro Nakasone membentuk De-

integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan

wan Keamanan Nasional. Dewan ini ditugaskan un-

negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan

tuk menjamin kesiapsiagaan militer namun pada

perjuangan nasional.

saat bersamaan juga berurusan dengan penanggula-

Doktrin ketahanan nasional mencakup

ngan situasi darurat non militer seperti bencana

organisasi dan implementasi dari suatu keseim-

alam (Capie & Evans, 2002).

bangan antara keamanan dan kesejahteraan dalam

Kebijakan yang hampir sama terdapat di

kehidupan bangsa, yang secara holistik meliputi

Pada section (4) dari Thailand Civil

semua aspek yang berlandaskan filosofi bangsa,

Defence Act tahun 1979, pengertian civil defence

ideologi negara, konstitusi dan identitas nasional

(pertahanan sipil) adalah operasi yang dilaksanakan

melalui metode ASTAGATRA.

Thailand.

oleh otoritas pertahanan sipil dalam rangka melin-

Astagatra terdiri dari delapan aspek yang

dungi ataupun memberikan bantuan dalam terja-

terbagi atas Pancagatra (lima aspek sosial) dan Tri-

dinya bencana publik, ancaman udara ataupun sabo-

gatra (tiga aspek alamiah). Pancagatra adalah inte-

tase, baik sebelum, selama, dan sesudah terjadinya

grasi dari faktor-faktor dinamis : (1) ideologi (2) po-

bencana, termasuk evakuasi manusia dan fasilitas

litik (3) ekonomi (4) sosial budaya dan (5) pertaha-

pemerintahan. Bencana publik adalah bencana yang

nan dan keamanan. Trigatra berfokus pada relasi

datang dari api, badai, maupun banjir baik yang Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008

5


antara tiga aspek alamiah Indonesia yaitu: (1) ke-

tenteraman, yang mengandung kemampuan mem-

istimewaan geografis Indonesia; (2) sumber daya

bina serta mengembangkan potensi dan kekuatan

alam; (3) potensi dan kemampuan rakyat

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan me-

Doktrin ketahanan nasional lebih meman-

nanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan

dang ke dalam (inward-looking), atau tertuju pada

bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat mere-

bangsa Indonesia sendiri. Tujuan utamanya adalah

sahkan masyarakat.

pencapaian identitas dan karakter nasional melalui ketahanan pribadi. Hal ini tidak berarti bahwa

Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Perta-

bangsa Indonesia menerapkan nasionalisme yang

hanan Negara

sempit atau mengisolasi diri dari pergaulan interna-

Pasal 1 ayat (1)

sional. Karakteristik memandang ke dalam (in-

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk

ward-looking) berjalan searah dengan pemeliharaan

mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wila-

hubungan internasional (Anwar, 2000).

yah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari

Mantan presiden Soeharto menyebutkan bahwa ketahanan nasional adalah satu-satunya ja-

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

waban terhadap tantangan konflik di dunia saat ini,

Menurut Undang-Undang Pertahanan Ne-

karena ketahanan nasional meliputi : (1) ketahanan

gara, sistem pertahanan negara adalah sistem per-

ideologis; (2) ketahanan ekonomi; (3) ketahanan so-

tahanan yang bersifat semesta yang melibatkan

sial; dan (4) ketahanan militer.

seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya

Dari sisi perundang-undangan, konsepsi

nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh

keamanan Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

pemerintah dan diselenggarakan secara total, ter-

Undang-Undang No. 2/ 2002 tentang Kepolisian

padu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan ke-

Negara RI

daulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan

Pasal 1 ayat (1)

segenap bangsa dari segala ancaman.

Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang

Menurut Edy Prasetyono (dalam M.Riefqi

ditandai dengan terjaminnya Kamtibmas, tegaknya

Muna, 2002), Undang-Undang No. 3/ 2002 meng-

hukum, serta terselenggaranya perlindungan, peng-

identifikasi

ayoman, dan pelayanan kepada masyarakarat.

Indonesia dengan posisi geografis yang terbuka ber-

bahwa

sumber

ancaman

terhadap

sifat kompleks, tidak hanya dalam bidang militer, Menurut Undang-Undang Kepolisian Ne-

melainkan juga dalam bidang non militer, baik dari

gara, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah

dalam maupun dari luar. Yang paling signifikan

suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu

adalah bahwa batas antara sumber ancaman yang

prasyarat terselenggaranya proses pembangunan

berasal dari dalam dan dari luar menjadi semakin

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional

kabur karena keterkaitan internasional, penyebaran

yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, keter-

nilai-nilai demokrasi, kemajuan dan penyebaran

tiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ke-

teknologi informasi dan sebagainya. Masalah eko-

6



nomi, lingkungan hidup, konflik sosial dan budaya,

poverty). Saat ini, lebih dari satu milyar penduduk

kejahatan internasional (transnacional crimes) dan

bumi (dari total enam milyar) hidup hanya dengan

terorisme internasional tidak dapat dibendung se-

pendapatan setara satu dollar per hari.

mata-mata dengan menggunakan kekuatan militer.

Penelitian dari Peace Research Institute

Karena itu kebijakan pertahanan negara harus ber-

(PRIO) Oslo dan Uppsala Conflict Data Program

sifat komprehensif.

(2002) menyebutkan bahwa perang sipil (civil wars)

Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI

ataupun konflik internal (internal conflict) di suatu

Pasal 1 ayat (5)

negara menyebabkan kematian lebih banyak dari-

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mene-

pada konflik bersenjata antara negara (armed forces)

gakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutu-

dengan pemberontak ataupun gerakan separatis.

han wilayah NKRI dan melindungi keselamatan se-

Berbanding 1000 kematian per tahun untuk perang

genap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap

sipil dengan 25 kematian per tahun untuk konflik

keutuhan bangsa dan negara disusun dengan mem-

vertikal antara negara dengan pemberontak ataupun

pertahankan kondisi geografis Indonesia sebagai ne-

gerakan separatis. Di antara sebab tidak langsung

gara kepulauan.

terjadinya perang sipil adalah kemiskinan, kelaparan, ketimpangan distribusi pendapatan, maupun pemin-

Menurut Undang-Undang TNI, tugas po-

dahan paksa (forced displacement)

kok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,

Toms dan Ron (2007) menyebutkan bahwa

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesa-

kemiskinan nasional berpengaruh sebagai sebab

tuan Republik Indonesia yang berdasarkan Panca-

terjadinya konflik. Data statistik menyebutkan

sila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

konflik berpotensi lahir di negara dengan Gross

Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap

Domestic Bruto (GDP) per kapita rendah. Logika

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari

dari asumsi ini adalah bahwa negara miskin kurang

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa

memiliki angkatan bersenjata yang efisien dan taat

dan negara.

hukum. Angkatan bersenjata-nya malah seringkali memerangi gerakan oposisi. Negara miskin juga

Problem Keamanan Kontemporer di Indo-

cenderung lemah dalam pelayanan sosial namun

nesia

sebaliknya memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Masalah keamanan dan ketidakamanan

tidak identik dengan ancaman fisik ataupun kemi-

Menyebabkan lahirnya diskriminasi dan ketidaksetaraan (inequality) antar rakyat.

literan belaka. Paul Hoffman (2004) menyebutkan

Kemiskinan dan kelaparan memang bukan

bahwa bagi ratusan juta penduduk dunia saat ini,

penyebab utama terjadinya konflik. Sedikit sekali

salah satu sebab timbulnya ketidakamanan (inse-

penelitian ilmiah yang membuktikan korelasi antara

curity) hidup mereka adalah bukan semata-mata

keduanya. Namun, bahwa kemiskinan dan kelaparan

terorisme, namun kemiskinan berlebihan (extreme

adalah sebab tidak langsung terjadinya konflik, tak diragukan lagi. Penelitian PRIO Oslo dan Uppsala


7


(2002) menghadirkan relasi yang jelas antara ke-

ketika mati.

makmuran nasional dengan perdamaian. Hanya satu

Padahal kelaparan dan kemiskinan adalah

dari tiga puluh negara terkaya di dunia yang meng-

peristiwa yang sangat serius. Persatuan Bang-

alami konflik. Sebaliknya, pada saat yang sama

sa-Bangsa (PBB) dalam Millenium Development

tujuh belas dari tiga puluh satu negara termiskin

Goals (MDGs) –nya yang diluncurkan pada tahun

mengalami konflik.

2000 menetapkan sasaran pertama dari delapan

Asumsi ini dapat membantu menjelaskan

sasaran MDGs adalah mengurangi kemiskinan dan

sebab terjadinya konflik di Indonesia. Sebagian be-

kelaparan yang berlebihan (eradicate extreme

sar konflik yang terjadi sepuluh tahun terakhir

poverty and hunger).

(1998 – 2008) di Indonesia adalah bukan konflik

Prestasi Human Development Index (HDI)

bersenjata antara negara (TNI/ POLRI) dengan ge-

Indonesia di tahun 2007 juga tak terlalu menggem-

rakan separatis, namun lebih bersifat konflik inter-

birakan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia yang

nal ataupun perang sipil antar pihak dalam masya-

dikeluarkan UNDP (2008) dengan indikator antara

rakat. Seperti yang terjadi di Poso-Sulteng, Maluku,

lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi

Sambas-Kalbar,

Sanggau

tersebut, Indonesia menempati ranking ke 107.

Ledo-Kalbar dalam kurun waktu 1998 – 2003. Di

dengan indeks 0.728. Masih di bawah Malaysia

antara penyebab konflik sipil di tempat-tempat

(yang tergolong ber –HDI tinggi), Thailand,

tersebut adalah tidak semata-mata perseteruan etnis

Philippina, dan Vietnam. Bahkan Palestina (Occu-

ataupun agama belaka. Namun bercampur dengan

pied Palestinian Territory) masih sedikit lebih baik

kepentingan politik, kemiskinan dan rendahnya pen-

dari Indonesia. Di Asia Tenggara, Indonesia hanya

didikan, serta ketidakpuasan dalam hal distribusi

lebih unggul dari Laos, Myanmar, Cambodia, dan

pendapatan. Frances Stewart (in Dewi Fortuna

Timor Leste.

Sampit-Kalteng,

dan

Anwar,et.al., 2005 : 183) menyebutkan : ”although every

situation

is

unique,

there

are

some

predisposing cultural, political and economic condition that are conducive to conflict.”

Menuju Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Sejatinya, doktrin ketahanan nasional di

Kemiskinan dan kelaparan adalah problem

Indonesia dengan metode ASTAGATRA-nya dan

yang amat serius di Indonesia. Di awal tahun 2008

UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

ini ada anak SD yang bunuh diri karena kelaparan di

sudah mendekati paradigma keamanan alternatif

Magetan. Ibu hamil tua dan anak ketiganya tewas

dengan bentuk keamanan komprehensif (compre-

karena kurang gizi di Makassar. Lima warga NTT

hensive security). Dewi Fortuna Anwar (ISEAS,

meninggal karena busung lapar. Tiga peristiwa di

2000) menyebutkan : “…this concept is very similar

bulan Februari-Maret 2008 ini mungkin bukan

to the doctrine of comprehensive security in its

tergolong peristiwa luar biasa di Indonesia. Banyak

multidimensional approach to security. Security is

orang kelaparan di negeri ini, kendati tidak banyak

not merely seen in military terms, but encompass a

yang kemudian mati. Ataupun tak terberitakan 8



much wider spectrum, including economic, political,

tahun 1960-an. Tidak lama setelah berkuasanya

and social aspects…”

pemerintahan Orde Baru.

Kendati demikian, dalam pengejawan-

Robert Cribb (dalam Dewi Fortuna Anwar,

tahan di lapangan, paradigma komprehensif dalam

et.al., 2005) menyebutkan : “…New order had been

ketahanan nasional ini nyatanya tidak terlalu terlihat.

founded in a welter of anti-communist violence and

Tetap saja dominasi pendekatan kemiliteran lebih

that the New Order was characteristically harsh in

terasa.

its treatment of dissent and brutal in its response to

Mutthiah Alagappa (1988) menyebutkan

bahwa : “National resilience doctrine in Indonesia

rebellion.”

represented, among other things, its military domi-

Terkait dengan peran militer di masa Orde

nated …regime`s quest for legitimacy and survival

Baru, Riwanto Tirtosudarmo (dalam Dewi Fortuna

in the face of domestic competition for political

Anwar, et.al, 2005) menyebutkan :

power,” (Alagappa, 1988).

During the New Order, economic development thus

Dalam nada yang hampir sama, Mely Caballero-Anthony (2004) menyebutkan bahwa :

joined harmony and national integration as the favourite buzzwords used by military elites. While

At least three states in the region –

the latter perceived their mission as facing the

Indonesia, Malaysia, and Singapore- have develop-

`perceived threats` to national unity and integra-

ped their own versions of comprehensive security,

tion…meanwhile, the military successfully enshrined

Indonesia`s for example, has been expressed in the

the `dual function of the military (dwi fungsi ABRI)

idea of Ketahanan Nasional (national resilience),

that legitimized their involvelment in social and

which also became its security doctrine starting

political affairs.

from the Suharto era in the mid- 1960s. Ketahanan

Justifikasi dari pendekatan keamanan kom-

Nasional was presented as a comprehensive view of

prehensif yang condong aspek kemiliteran ini terli-

security to include political, economic, socio- cul-

hat juga pada pengertian keamanan pada Un-

tural, and military aspects covering both the

dang-Undang Pertahanan Negara tahun 2002 dan

domestic and the international environments. In-

Undang-Undang TNI Tahun 2004. Kedua Un-

ward-looking in orientation, the concept placed

dang-Undang tersebut memandang keamanan nasio-

emphasis on the survival of the regime, which at

nal dari sisi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah

that time proved vulnerable to domestic problems

secara geografis dari segala ancaman dan gangguan.

stemming from such threats as communism and

Perkembangan sosial politik dan pertaha-

economic recession.

nan keamanan kontemporer menghendaki pengembangan paradigma keamanan nasional yang tak ber-

Deviasi ini dapat dipahami dari kenyataan

pusat pada keamanan militer dan teritorial saja.

bahwa doktrin Ketahanan Nasional memang dikem-

Ancaman yang menganggu stabilitas dan integrasi

bangkan oleh militer Indonesia sebagai suatu dok-

nasional kini lebih banyak berasal dari dalam negeri

trin keamanan holistik sebagai respon terhadap

dengan sebab-sebab yang tak melulu kemiliteran.

konflik politik dan keamanan dalam negeri di akhir

Maka, perlu memperluas paradigma keamanan


9


nasional dari keamanan komprehensif (comprehen-

Acharya, Amitav & Steve Smith, “The Concept of

sive security) ala ketahanan nasional yang bertumpu

Security Before and After September 11”,

pada keamanan militer (military security) menuju

Institute of Defence and Strategic Studies,

keamanan komprehensif yang bertumpu pada kea-

Singapore, 2002.

manan manusia (human security).

Asian Perspective, Vol. 28 No. 3, 2004. security)

Collins, Alan, “The Security Dilemmas of Southeast

menjadi pilihan karena konsep ini secara kompre-

Asia”, Institute of Southeast Asian Studies,

hensif mampu menjembatani kepentingan keama-

Singapore, 2000.

Keamanan

manusia

(human

nan antara kepentingan keamanan militer dengan

Collins, Alan, “Security and Southeast Asia.

keamanan ekonomi, pangan, energi, pribadi, politik,

Domestic, Regional, and Global Issues”,

komunitas, dan keamanan lingkungan. Norwegia,

Viva Books Private Limited, New Delhi,

Canada dan Jepang, Norwegia, adalah di antara

2005.

negara yang telah menerapkan human security

Da Cunha, Derek, “Southeast Asian Perspectives on

dalam kebijakan keamanannya. Dan ketiga negara

Security”, Institute of Southeast Asian

tersebut terbukti memiliki keamanan nasional yang

Studies, Singapore, 2000.

relatif solid dan skor Human Development Index (HDI) yang sangat tinggi, masing-masing di urutan 2, 4, dan 8 pada tahun 2007 (UNDP, 2008).

Human

Rights

Quarterly

29,

John

Hopkins

University, 2007. International Security, Vol. 26 No. Fall 2001. Muna, M. Riefqi, “Likuidasi Komando Teritorial

Daftar Pustaka

dan Pertahanan Nasional”, The Ridep

Al Araf & Anton Ali Abbas, et.al, “TNI-POLRI di

Institute, Jakarta, 2005.

Masa Perubahan Politik”, Program Magister Studi

Pertahanan

Institut

Teknologi

Traditional Security Issues in Southeast Asia”, Select Publishing for Institute of

Bandung, 2008. Acharya, Amitav, “Human Security : East versus West?”, Working Paper, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore, 2001. Anwar, Dewi Fortuna, et.al, “Violent Internal

10

Tan, Andrew & J.D, Kenneth Boutin, “Non-

Defence and Strategic Studies, Singapore, 2001. Uberoy, Virinder, “Threat Perception for National Security”, UBSPD, New Delhi, 2004.

Conflicts in Asia Pacific. Histories, Politi-

United Nations Development Program, “Human

cal Economies and Policies”, Yayasan Obor

Development Report 2007”, www.undp.org,

Indonesia, Jakarta, 2005.

diakses tanggal 20 April 2007.


MENUJU PARADIGMA KEAMANAN KOMPREHENSIF BERPERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA DALAM KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA

Recommend Documents