RUU PRAKARSA PEMERINTAH DALAM PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016 YANG BELUM SELESAI DIBAHAS (LUNCURAN)

RUU PRAKARSA PEMERINTAH DALAM PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016 YANG BELUM SELESAI DIBAHAS (LUNCURAN) NO.

JUDUL RUU

1.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan

3. 4.

6.

RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

7.

RUU tentang Kepalangmerahan

8.

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RUU tentang Bea Materai

5.

9.

PEMRAKARSA Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Keuangan

10.

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Kementerian Hukum dan HAM

11. 12.

RUU tentang Narkotika dan Psikotropika RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM

KETERANGAN          

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan 2016 Pembahasan Tingkat I di Komisi III DPR Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan 2016 Pembahasan Tingkat I di Komisi XI DPR Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan 2016 Pembahasan Tingkat I di Baleg Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan 2016 Persiapan Pembahasan Tingkat I di Komisi XI DPR Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 Pembahasan Tingkat I di Pansus DPR

      

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 Sudah disampaikan kepada DPR Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 perubahan Sudah disampaikan kepada DPR Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 Sudah disampaikan kepada Presiden Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 perubahan dan 2016 perubahan Sudah disampaikan kepada Presiden Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 perubahan Sudah disampaikan kepada Presiden Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 perubahan

    

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 1

RUU USULAN BARU PEMERINTAH NO. 1.

JUDUL RUU RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Mengganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)

PEMRAKARSA Kementerian Keuangan

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU: 1. Beberapa kelemahan dalam implementasi desentralisasi fiskal seperti: a. Masih terdapat ketimpangan fiskal antar daerah; b. Kualitas pelayanan publik masih belum memadai; c. Terdapat ketimpangan pelayanan publik antar daerah; d. Kualitas belanja daerah masih rendah. 2. Beberapa ketentuan mengenai sumber-sumber keuangan daerah belum diatur dalam UU Perimbangan: a. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau; b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, mengalihkan jenis pajak pusat yang sebelumnya dibagihasilkan yaitu BPHTB, PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah; c. UU APBN menetapkan berbagai jenis dana alokasi ke daerah (selain DBH, DAU, DAK), seperti Dana BOS, Tunjangan Guru, Dana Insentif Daerah; d. UU No. 21 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus yang mengatur dana otonomi khusus.

    

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 Prolegnas usulan perubahan 2016 Sudah ada NA Sudah ada Draft RUU Proses PAK baru dengan adanya perubahan substansi

Tujuan Penyusunan: 1. Penyesuaian dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengingat substansi kedua UU tersebut sangat terkait erat. 2. Isu pokok yang memerlukan adanya perbaikan kebijakan melalui Revisi UU No. 33 Tahun 2004 adalah: 1) Pengendalian pemekaran daerah: 2) Perbaikan pengelolaan keuangan dan kontrol belanja daerah: 3) Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah: 4) Reformulasi sumber pendanaan daerah: Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 2

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

5) Surveillance kinerja keuangan daerah 6) Monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal keuangan

b. Sasaran yang ingin diwujudkan:

- Tersusunnya peraturan perundang-undangan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih sederhana dan komprehensif (mengakomodir pengaturan dalam UU lain dan mengurangi PP yang sifatnya normatif). - Terwujudnya acuan hukum tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jelas, tegas, dan aplikatif. - Terwujudnya kepastian hukum pendanaan bagi daerah. - Terlaksananya pengelolaan sumber daya penyelenggara pelayanan publik yang efektif, tepat guna dan tepat sasaran - Terwujudnya pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

c. Jangkauan dan arah pengaturan:

- Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di dasarkan atas pembagian urusan (money follows function); - pemberian kewenangan yang lebih besar dalam pengenaan pajak dan retribusi dan melakukan pinjaman.; - Pengaturan mengenai dana perimbangan harus sesuai standar pelayanan minimum (SPM); - Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik seperti transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan sejalan dengan pengaturan keuangan negara. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 3

NO. 2.

JUDUL RUU RUU tentang Perubahan Harga Rupiah

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

Kementerian Keuangan

a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU: Pada saat ini rupiah memiliki jumlah digit yang dinilai terlalu banyak, sehingga menyebabkan inefisiensi dalam transaksi ekonomi maupun dalam hal pencatatan perbukuan, yang memerlukan sebuah kebijakan melalui penyerdehanaan jumlah digit pada denominasi uang rupiah tanpa mengurangi nilai tukarnya, harga maupun nilai Rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa;

    

Sudah ada NA Sudah selesai Penyelarasan NA Sudah ada Draft RUU Sudah selesai PAK Sudah selesai Harmonisasi

b. Sasaran yang ingin diwujudkan: - Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah akan menjangkau dan mengikat seluruh lapisan masyarakat terkait dengan penyederhanaan jumlah digit uang dan kewajiban atau larangan yang harus dipatuhi.Dapat menjadi suatu cara untuk meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang rupiah; - Mendorong kredibilitas dengan negara lainnya, khususnya di kawasan Asia, terkait dengan nilai rupiah; - Mencegah terjadinya kendala teknis akibat jumlah digit yang besar; - Dapat menjadi kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan akibat nilai transaksi yang melampaui jumlah digit yang dapat ditolerir oleh infrastruktur sistem pembayaran dan sistem pencatatan transaksi, dan Meningkatkan efisiensi transaksi perekonomian.

c. Jangkauan dan arah pengaturan:

- Menyusun kebijakan yang mendukung efisiensi perekonomian untuk meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa menuju masyarakat adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945. - Memberikan dasar hukum pengaturan untuk penyebutan rupiah dalam harga atau nilai barang dan/atau jasa; pencatatan transaksi; peraturan perundang-undangan; keputusan pengadilan; perjanjian, surat berharga; akta; dokumen Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 4

NO. 3.

JUDUL RUU

RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia

PEMRAKARSA

Kementerian Keuangan

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

keuangan; bukti pembayaran dan dokumen lainnya. a. Latar Belakang dan Tujuang Penyusunan RUU: Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan industri jangka panjang tidak dapat selalu bergantung APBN, karena keterbatasan APBN yang sangat tergantung pada pendapatan pajak. Kondisi infrastruktur indonesia yang rendah tidak terlepas dari masalah pendanaan. Berdasarkan proyeksi Bappenas untuk Rencana Pemerintah Jangka Menengah 2015-2019, kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia mencapai Rp. 5.519 triliun. Realitanya, belanja infrastruktur Pemerintah Indonesia setiap tahun rata-rata hanya mencapai 3-4% dari total Growth Domestic Bruto (GDP), dan masih bergantung pada dana APBN dan APBD, sedangkan peran swasta belum signifikan. Sebagai contoh, belanja infrastruktur dari APBN pada tahun 2013 hanya berkisar 2,3% dari GDP atau sebesar Rp203 triliun. Sedangkan pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari APBD sebesar Rp96 triliun, BUMN sebesar Rp77 triliun, dan dari sektor swasta hanya Rp60 triliun. Secara keseluruhan total anggaran untuk pembiayaan infrastruktur dari berbagai sumber pendanaan APBN, APBD, BUMN, dan swasta (perbankan dan non perbankan) adalah sebesar 4,72% dari GDP atau sebesar Rp438 triliun. Kondisi ini masih jauh dari yang diharapkan Tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia tidak terlepas dari karakteristik investasi di sektor infrastruktur, yaitu: (1). Proyek infrastruktur yang sifatnya jangka panjang (long term loan) antara 10 sampai dengan 40 tahun, sehingga perlu pertimbangan yang sangat mendalam bagi investor/financier untuk melakukan investasi di sektor infrastruktur; (2). Risiko yang lebih tinggi (high risk) dibandingkan investasi lainnya dan risiko yang berada di luar kendali investor seperti kegagalan konstruksi; (3). Rendahnya internal rate of return (IRR) dimana umumnya tarif ditentukan oleh pemerintah sehingga minat investor untuk berinvestasi rendah; (4). Kebutuhan pendanaan atas suatu proyek yang besar (capital intensive)

     

Prolegnas usulan perubahan 2016 Sudah ada NA Sudah selesai Penyelarasan NA Sudah ada Draft RUU Sudah selesai PAK Proses Harmonisasi

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 5

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

sehingga kesulitan dalam mencari investor untuk pembiayaan proyek dan juga dukungan modal dari pemerintah terkendala dari keterbatasan kapasitas fiskal pada APBN atau APBD. b. Sasaran yang ingin diwujudkan: - Adanya kejelasan dukungan permodalan, penjaminan serta fasilitas lainnya yang diberikan pemerintah, khususnya pembiayaan di sektor-sektor dimana lembaga keuangan bank dan bukan bank tidak dapat melakukan pembiayaan. - Membentuk sebuah lembaga pembiayaan yang mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam pembangunan nasional, terutama pada sektor infrastruktur dan industri, antara lain:  mengurangi exposure/beban yang harus ditanggung APBN dalam mencapai tujuan pembangunan nasional; dan  menjadi katalisator pembiayaan pembangunan, sehingga menarik minat lembaga keuangan lainnya untuk memberikan pembiayaan pada pembangunan nasional. c. Jangkauan dan Arah Pengaturan: - Subyek pembiayaan dari LPPI akan menjangkau pembiayaan terhadap badan usaha, pelaku usaha, pemerintah daerah, yang fokus dalam pembangunan infrastruktur dan industri. - Pada sisi sektoral, pengaturan dalam Undang-Undang ini akan mencakup pembiayaan terhadap infrastruktur dan industri di berbagai sektor. Sektor-sektor pada bidang infrastruktur terkait, antara lain infrastruktur transportasi, jalan, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur air minum dan infrastruktur pengolahan persampahan. Sektor-sektor pada bidang industri terkait, antara lain Industri Pangan, Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka dan Industri Alat Transportasi 4.

RUU tentang Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan

a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU; - Adanya perluasan peran dan tanggung jawab Direktorat

 Sudah ada NA

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 6

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA HAM

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

Jenderal Pemasyarakatan yang sebelumnya peran dan tanggung jawabnya terbatas pada lembaga pemasyarakatan, kemudian bergeser mengelola lembaga-lembaga baru yang merupakan perintah dari KUHAP seperti Lembaga Rutan, lembaga Rupbasan dan Lembaga Bapas yang bergerak sejak tahap pra adjudikasi hingga purna adjudikasi, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan, daya kerja dan pengorganisasian sendiri yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan. Mengingat lembagalembaga baru ini tidak berada dibawah lembaga pemasyarakatan karena memiliki tujuan, daya kerja dan organisasi yang berbeda. - Dengan adanya sub-sub system tersebut, yang sudah berperan mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi, mengakibatkant perubahan atas definisi sistem pemasyaraktan.

 Sudah ada Draft RUU  Sudah selesai PAK  Proses Harmonisasi

b. Sasaran yang ingin diwujudkan; - Mewujudkan penegasan kewajiban negara dalam memenuhi,menghormati dan melindungi. - Menegaskan kedudukan pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu/Criminal Justice System (Posisi pemasyarakatan tidak hanya diakhir, tetapi dimulai dari fase pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi) - Menegaskan pemasyarakatan sebagai satu kesatuan sistem. - Menjamin efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. c. Jangkauan dan arah pengaturan: Dalam UU No. 12 Tahun 1995, pemasyaraktan hanya diartikan terbatas pada lembaga pemasyarakatan yang berada pada fase terakhir (post adjudikasi) dari proses penegakan hukum namun dengan kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian yang integral dari sistem peradilan Pidana maka akan menemui perluasan peran dan tanggungjawab. Oleh karena itu subsistem pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem dalam peradilan pidana dimulai dari Pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi. Pada awalnya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 7

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

hanya mengatur Lapas dan Bapas sekarang meluas hingga Rupbasan, Rutan. 5.

RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Kementerian Hukum dan HAM

a. Latar Belakang Penyusunan Perkembangan tranaksi modern menghendaki adanya transaksi lebih cepat, pengurangan penggunaan uang kartal, dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi dengan akurat.

   

Sudah ada NA Sudah ada Draft RUU Sudah selesai PAK Sudah selesai Harmonisasi

b. Sasaran Terwujudnya transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, cepat, modern dan tercatat dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran serta mendorong terwujudnya less cash society. Pengaturan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempersempit ruang gerak penggunaan transaksi tunai untuk mencegah pencucian uang hasil tindak pidana, misalnya korupsi, narkoba dan lain sebagainya.

6.

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

c. Arah dan Jangkauan Seluruh transaksi yang dilakukan setiap orang atau badan hukum di dalam dan dari wilayah Indonesia. Pengecualian diberikan terhadap transaksi tunai yang berdasarkan APBN dan/atau APBD serta transaksi yang bersifat intensive cash. Adapun arah pengaturannya adalah penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan di sektor keuangan, untuk mewujudkan efisiensi transaksi serta membangun rezim anti pencucian uang yang efektif. a. Latar Belakang dan Tujuang Penyusunan RUU:  Prolegnas usulan perubahan 2016 Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam  Sudah ada NA bertujuan untuk menjaga kawasan hutan dan lingkungannya agar  Sudah ada Draft awal RUU (Belum PAK) fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Sebagai kawasan yang berperan sebagai pertahanan terakhir pelestarian biodiversitas dan ekosistem di Indonesia, kawasan konservasi atau KPH-Konservasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 8

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

merupakan kawasan dimana fungsi 3P Pemanfaatan dan Pengawetan) diprioritaskan.

(Perlindungan,

b. Sasaran yang ingin diwujudkan: - Meningkatkan kualitas fungsi dan kelestarian hutan konservasi serta keanekaragaman hayati di dalamnya. - Meningkatkan 10% jumlah populasi dari 25 species terancam punah dengan tahun dasar 2013. - Terbentuknya KPHK sebanyak 50 unit. - Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai keekonomian KEHATI. - Menyempurnakan panduan mengenai langkah-langkah untuk pengelolaan dan pemanfaatan KEHATI secara berkelanjutan. - Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati (KEHATI) dan jasa lingkungan secara berkelanjutan untuk sumber bahan baku dari sandang pangan, papan, obat-obatan, kosmetik, energi alternatif, dan ekowisata. - Termanfaatkannya produk hasil keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. - Terwujudnya peluang untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi pada kegiatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan secara berkelanjutan. - Meningkatnya jumlah kerja sama jasa lingkungan untuk meningkatkan nilai transaksi dan penerimaan negara dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan khususnya dari jasa lingkungan air, karbon, pariwisata alam, dan bioprospecting untuk produksi obat-obatan, kosmetika dan bahan makanan - Meningkatnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor tanaman dan satwa liar serta bioprospecting.

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 9

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

c. Jangkauan dan Arah Pengaturan: - memberikan kewenangan dan keleluasan bagi pengelola kawasan Hutan Konservasi di tingkat tapak untuk melindungi kawasan Hutan Konservasi, meningkatkan kualitas habitat Hutan Konservasi, mengawetkan spesies serta sumber daya genetik dan mendorong terselenggaranya pemanfaatan jasa lingkungan Hutan Konservasi sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan di dalam kawasan Hutan Konservasi. - Selain itu disempurnakan dengan memasukkan beberapa aturan prinsip dimana kebijakan pengelolaan kawasan konservasi harus memberikan ruang pada keterlibatan Pemerintah Daerah secara lebih substantif, dan peran Pemerintah Pusat diarahkan sebagai fasilitator - peran serta masyarakat yang genuine, akses informasi, pengakuan dan jaminan atas hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, pengakuan dan penghargaan terhadap institusi-institusi lokal dan pelibatan institusi tersebut di dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta penegakan hukum. 7.

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU: Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, mengingat banyak hal yang belum diatur, susunan ketentuan yang tidak teratur dan perlu penjelasan lebih lanjut. b. Sasaran yang ingin diwujudkan: Menyempurnakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang seringkali menjadi persoalan dalam pelaksanaan, seperti: 1. Definisi “hubungan luar negeri” yang terlampau luas dan definisi “politik luar negeri” yang sempit; 2. Organisasi, tata kerja dan struktur Perwakilan Republik Indonesia; Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 10

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

3. Mekanisme keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional; 4. Pengaturan pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian; 5. Pengaturan pendirian lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi dan lembaga atau badan Indonesia; 6. Ruang lingkup “kekebalan”, “hak istimewa” dan “pembebasan”; 7. Perlindungan Warga Negara Indonesia; 8. Pengaturan fungsi kekonsuleran; 9. Pengaturan mengenai pengangkatan Duta Besar; dan 10. Status Pejabat Dinas Luar Negeri dalam tataran sistem kepegawaian pemerintah. c. Jangkauan dan Arah Pengaturan: 1. Redefinisi “hubungan luar negeri”; 2. Pengaturan yang jelas mengenai tugas, pokok dan fungsi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 3. Kewenangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan hubungan luar negeri oleh daerah; 4. Mekanisme keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional; 5. Mekanisme keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional; 6. Pengaturan pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian; 7. Pengaturan pendirian lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi dan lembaga atau badan Indonesia; 8. Pengaturan mengenai “kekebalan”, “hak istimewa” dan “pembebasan”; 9. Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri; 10. Pengaturan fungsi kekonsuleran; 11. Pengaturan mengenai pengangkatan Duta Besar; dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 11

NO.

8.

JUDUL RUU

RUU tentang Rahasia negara

PEMRAKARSA

Kementerian Pertahanan

MATERI YANG DIATUR 12. Status Pejabat Dinas Luar Negeri dalam tataran sistem kepegawaian pemerintah 13. Penanganan sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah Indonesia di lembaga peradilan asing maupun internasional; dan 14. Peranan dan penyelenggaraan kerja sama teknis sebagai tool of foreign policy. a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU: Dengan mempertimbangkan hak asasi setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, maka RUU tentang Rahasia Negara membatasi jenis rahasia negara dalam bidangbidang tertentu, sehingga pejabat publik tidak dapat menetapkan sendiri rahasia tanpa berdasarkan ketentuan undang-undang. Pembatasan jenis rahasia negara dengan aturan yang lebih ketat dan penetapan jadwal retensi rahasia negara yang diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku diberbagai negara dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi pengelolaan rahasia negara dan meringankan tugas dan tanggung jawab pejabat publik.

KETERANGAN

     

Prolegnas usulan perubahan 2016 Sudah ada NA Sudah selesai Penyelarasan NA Sudah ada Draft RUU Sudah selesai PAK Selesai Harmonisasi

b. Sasaran yang ingin diwujudkan: Tersusunnya pengaturan tentang Rahasia Negara yang komprehensif, kejelasan dan ketegasan, batasan antara mana yang menjadi domain publik dan mana yang harus dirahasiakan demi kepentingan bangsa. Kepastian hukum tersebut juga berarti memperkecil/mempersempit daerah abu-abu (grey area) antara informasi publik dan rahasia.

c. Jangkauan dan arah pengaturan:

- Memberikan kepastian dan kejelasan dalam menentukan informasi yang rahasia atau informasi yang bukan rahasia; - Memberikan perlakuan dantindakan yang sama atas suatu informasi berdasarkan kesepakatan antara negara dan masyarakat; Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 12

NO.

9.

JUDUL RUU

RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan

PEMRAKARSA

Kementerian Pertahanan

MATERI YANG DIATUR - Pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan suatu kerahasiaan berfokus pada akibat yang ditimbulkan apabila Rahasia Negara tersebut bocor; a. Latar Belakang Permasalahan pertahanan sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang menangani pertahanan saja, melainkan juga tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah.

KETERANGAN

    

Sudah ada NA Sudah selesai Penyelarasan NA Sudah ada Draft RUU Sudah selesai PAK Proses Harmonisasi

    

Prolegnas usulan perubahan 2016 Sudah ada NA Sudah ada Draft RUU Sudah selesai PAK Sudah selesai Harmonisasi

b. Sasaran yang ingin diwujudkan : Terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip pembedaan perlakuan terhadap kombatan dan nonkombatan, serta untuk penyederhanaan pengorganisasian upaya bela negara.

c. Jangkauan dan arah Pengaturan

10.

RUU tentang Desain Industri

Kementerian Hukum dan HAM

- Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara - Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, sarana dan prasaranan nasional, baik sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung. a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU: - Menyesuaikan lebih lanjut terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan perjanjian internasional lainnya yang akan diratifikasi (Hague Agreement); - Menyesuaikan dengan perkembangan di tingkat internasional yang dapat diterapkan di Indonesia; - Mengatasi kendala dalam pelaksanaan.

b. Sasaran yang ingin diwujudkan: -

untuk memajukan industri di Indonesia yang mampu bersaing baik dalam lingkup perdagangan nasional maupun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 13

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

internasional. - agar tujuan ini dapat tercapai, maka perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual; - Peningkatan Perlindungan terhadap Pemegang Hak Desain Industri; - Terbentuknya UU tentang Desain Industri yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan standar internasional.

c. Jangkauan dan arah pengaturan: -

-

-

pengaturan mengenai definisi Desain Industri agar lebih sederhana dan jelas; penyempurnaan lingkup kreasi yang dapat dimintakan perlindungan; penyempurnaan pengaturan pengertian sama atau mirip dengan pembanding yang sudah ada; penyempurnaan pengaturan mengenai lingkup pemegang hak; penambahan pengaturan mengenai kriteria pelanggaran hak; penyempurnaan pengaturan pembatasan lingkup Desain Industri; penambahan ketentuan yang mengakomodasikan mekanisme pengajuan permohonan pendaftaran Desain Industri di tingkat internasional; penambahan ketentuan yang memungkinkan penambahan jangka waktu perlindungan; pengaturan mengenai Pemeriksaan Pendahuluan Desain Industri yang mencakup pemeriksaaan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan moralitas, fungsi teknis (engineering design), kemudahan kreasi, dan Desain Industri yang telah diajukan; pengaturan mengenai mekanisme pengajuan keberatan terhadap penolakan atau pendaftaran hak Desain Industri melalui Majelis Banding; Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 14

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

-

11.

RUU tentang Bahan Kimia

Kementerian Perindustrian

pengaturan mengenai pembatasan hak untuk mencegah kemungkinan timbulnya konflik antara pemegang hak Desain Industri dengan pemegang HKI lainnya; - penyempurnaan pengaturan mengenai penetapan sementara dengan memasukkan hukum acara. a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU: Latar Belakang: - Bahan kimia merupakan bahan strategis, memiliki nilai tambah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Pengelolaan dan penggunaan bahan kimia yang salah (misuse) serta penyalahgunaan bahan kimia (abuse) berisiko terhadap keselamatan dan keamanan. - Pengaturan tentang pengelolaan bahan kimia selama ini tersebar dalam berbagai instrumen hukum. - Harmonisasi simbol/label dan pengelolaan bahan kimia pada setiap simpul daur hidup sesuai kaidah Internasional (GHS & SAICM). - Amanah DPR RI agar RUU Bahan Kimia masuk dalam “Prolegnas 2010-2014”.

     

Prolegnas usulan perubahan 2016 Sudah ada NA Sudah selesai Penyelarasan NA Sudah ada Draft RUU Sudah selesai PAK Sudah selesai Harmonisasi

Tujuan Pembentukan: - Mewujudkan sistem klasifikasi dan komunikasi Bahan Kimia secara harmonis. - Mengoptimalkan nilai tambah Bahan Kimia. - Mencegah dan mereduksi risiko. - Mewujudkan industri kimia hijau, berdaya saing, dan berkesinambungan.

b. Sasaran yang ingin diwujudkan:

- Pengaturan tentang Pengelolaan bahan kimia dimaksudkan pula untuk mendorong terciptanya program hilirisasi industri kimia baik bahan kimia yang bersumber terbarukan maupun tidak terbarukan, sebagaimana dituangkan dalam program Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 15

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). - Mendorong penguasaan Riset dan Teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk kimia dan daya saing industri serta mewujudkan industri hijau yang berkelanjutan.

c. Jangkauan dan arah pengaturan:

12.

RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

Kementerian Komunikasi dan Informatika

a. -

-

-

- Sistem klasifikasi, komunikasi bahaya dan risiko, serta kemasan bahan kimia. - Pengelolaan bahan kimia pada setiap simpul daur hidup. - Keselamatan dan keamanan kimia pada setiap simpul daur hidup. - Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. - Riset dan pengembangan. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU : Data pribadi merupakan hak dasar manusia yang harus dilindungi keberadaannya (Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Perlindungan data pribadi di sektor keuangan, sektor telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, dan demografis yang memadai akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan data dan informasi pribadi tanpa takut disalahgunakan atau dilanggar haknya Tidak adanya suatu UU yang secara komprehensif mengatur mengenai privasi atas data pribadi, sedangkan perlindungan privasi lainnya sudah tersebar dalam berbagai Peraturan perundang-undangan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya melindungi privasi.

   

Sudah ada NA Sudah ada Draft RUU Sudah selesai PAK Proses Harmonisasi

b. Sasaran yang ingin diwujudkan : Memberikan dasar hukum bagi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha terkait perlindungan data pribadi warga negara. c. Jangkauan dan Arah Pengaturan : Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 16

NO.

13.

JUDUL RUU

RUU tentang Pajak Penghasilan

PEMRAKARSA

Kementerian Keuangan

MATERI YANG DIATUR - Definisi yang jelas mengenai data pribadi, - Prinsip-prinsip Perlindungan Data dan Informasi Pribadi, - Pengecualian Terhadap Perlindungan Data dan Informasi Pribadi, - Hak-hak Pemilik Data dan Informasi Pribadi, - Kewajiban Pengelola Data dan Informasi Pribadi, - Komisi Perlindungan Data dan Informasi Pribadi, - Perbuatan yang dilarang, Transfer data dan Informasi Pribadi, (Kerjasama Internasional), (Ketentuan denda dan pidana), (Ketentuan Penutup) a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU: Pertumbuhan perekonomian domestik dan ekonomi global telah memicu beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia. Perubahan ekonomi domestik dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar yaitu: (1) perubahan yang disebabkan oleh pembentukan entitas baru berdasarkan undang-undang dan perubahan yang disebabkan oleh perkembangan transaksi ekonomi. Perubahan yang disebabkan oleh pembentukan badan/entitas baru berdasarkan undangundang misalnya pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Desa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Perubahan yang disebabkan oleh perkembangan transaksi ekonomi misalnya on-line transaction, e-money. Halhal tersebut merupakan hal baru yang selama ini belum diakomodasi dalam peraturan perpajakan Indonesia, khususnya instrumen pajak penghasilan. (2). Perubahan perekonomian domestik apabila tidak disikapi dengan perubahan peraturan, baik terkait subjek pajak akibat terbentuknya entitas-entitas baru maupun objek pajaknya terkait perkembangan transaksi baru, dapat menyebabkan loss penerimaan pajak yang pada akhirnya menyebabkan tax ratio Indonesia tetap rendah.

KETERANGAN

 Prolegnas usulan perubahan 2016  Sudah ada NA  Sudah ada Draft RUU

b. Sasaran yang ingin diwujudkan: Dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 17

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

kondisi masyarakat serta untuk mewujudkan sistem perpajakan di bidang Pajak Penghasilan yang harmonis agar dapat lebih memberikan keadilan, kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini.

14.

RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Kementerian Keuangan

c. Jangkauan dan Arah pengaturan Secara garis besar beberapa muatan pengaturan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan perlu diharmonisasikan antara lain mengenai definisi, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, konsep biaya, dan hal-hal yang terkait dengan perpajakan internasional (khususnya terkait General Anti Avoidance Rules dan Specific Anti Avoidance Rules).  Prolegnas usulan perubahan 2016 a. Latar Belakang Dalam memenuhi target penerimaan PPN di masa yang akan  Sudah ada NA datang, Pemerintah akan menghadapi tantangan-tantangan yang  Sudah ada Draft RUU tidak ringan. Selain karena tingginya angka penerimaan yang hendak dicapai, pengenaan PPN juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan bisnis baik regional maupun internasional. Perkembangan ekonomi global yang sangat pesat telah menghilangkan batas-batas yuridiksi yang sebelumnya menjadi penghambat dalam transaksi bisnis antar negara. Selain itu, penggunaan dan perkembangan e-commerce telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang sama sekali berbeda dengan jenis dan pola yang ada sebelumnya. Lebih lanjut, hal lain yang juga harus mendapatkan perhatian yang besar adalah penerapan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kesederhanaan.

b. Sasaran yang ingin diwujudkan :

- Terwujudnya VAT Efficiency Ratio yang optimal dalam rangka menunjang penerimaan negara dari sektor pajak. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 18

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

- Terwujudnya sistem administrasi PPN yang handal, terpercaya, efektif, dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi terkini. - Terwujudnya peraturan PPN yang mengakomodasi perkembangan transaksi global, teknologi terkini, dan keadilan atas hak dan kewajiban Wajib Pajak.

c. Jangkauan dan arah Pengaturan - Penyempurnaan terkait Pengusaha Kena Pajak. - Penyempurnaan terkait objek Pajak Pertambahan Nilai. Penyempurnaan terkait Objek PPN dilakukan dengan cara:  penyederhanaan objek PPN;  perluasan objek PPN: penegasan atas objek PPN terkait transaksi jasa keuangan;  penyempurnaan lainnya terkait dengan objek PPN  Penyempurnaan terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai  Penyempurnaan terkait Faktur Pajak  Penyempurnaan terkait mekanisme Pajak Pertambahan Nilai lainnya

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 19

RUU YANG AKAN DIUSULKAN KE DALAM PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 2015-2019 NO. 1.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

 Diluar Prolegnas jangka Menengah 2015-2019 Berakhirnya masa transisi 10 (sepuluh) tahun dalam pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik bagi guru dan dosen  Sudah ada NA yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Sudah ada draft RUU Guru dan Dosen akan menyebabkan banyaknya jabatan guru dan dosen berakhir dan/atau dialihungsikan ke dalam jabatan lain. Selain itu, kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti : peningkatan kualifikasi akademik guru dan dosen, kebiakan mengenai sertifikasi guru, pengangkatan guru dan dosen, peningkatan profesionalisme guru melalui reformasi tunangan profesi, beban kerja guru, hari guru, dan organisasi profesi dirasakn tidak lagi sesuai dengan tuntutan pendidikan yang berkualitas.

a. Latar Belakang

b. Sasaran yang ingin diwujudkan : Menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen serta terencana, terarah, dan berkesinambungan.

c. Jangkauan dan arah Pengaturan - Sertifikat pendidik - tanggung awab Pemerintah dan pemerintah daerah, tunjangan profesi, beban kerja hari guru nasional, organisasi profesi guru, dan masa transisi pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik.

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 20

NO. 2.

JUDUL RUU RUU tentang Ketenaganukliran

PEMRAKARSA Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

 Diluar Prolegnas jangka Menengah 2015-2019 Perjalanan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran selama 20 (dua puluh) tahun, masih diliputi  Sudah ada NA dengan beberapa permasalahan antara lain belum secara  Sudah ada draft RUU menyeluruh mengatur siklus ketenaganukliran, kebutuhan perlindungan kepada masyarakat, dan potensi keadian terkait keselamatan dan keamanan nuklir. Dalam kaitannya dengan keamanan nuklir, sebagian besar dunia internasional

a. Latar Belakang

b. Sasaran yang ingin diwujudkan Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta tercapainya kemampuan penguasaan teknologi nuklir.

c. Jangkauan dan arah Pengaturan

3.

RUU tentang Sanitasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mempertegas dan memberikan kejelasan dalam hal kewenangan penelitian dan pengembangan serta pemanfaaran dan pengawasan, sekaligus mengoptimalkan pengawasan yang ditujukan untuk lebih meningkatkan keselamatan nuklir.  Diluar Prolegnas jangka Menengah a. Latar Belakang 2015-2019 Belum optimalnya pelayanan Sanitasi di Indonesia, hal ini tercermin dari peringkat Indonesia yang berada di urutan ke 6  Sudah ada NA dari 9 negara di Asia Tenggara (Sumber: Data BAPPENAS Tahun  Sudah ada Draft RUU 2005), Pelayanan Sanitasi yang belum optimal tersebut berdampak terhadap kerugian ekonomi yang di perkirakan sekitar 42,3 (Empat Puluh Dua Koma Tiga) Triliun/tahun atau 2% (Dua Persen) dari Gross Domestic Product (GDP) (Sumber: Studi ADB tahun 2008). Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan air limbah domestik dan drainase untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 21

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

b. Sasaran yang ingin diwujudkan - Pengelolaan Air Limbah Domestik:  meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi yang baik;  mengendalikan kualitas air limbah sebelum dibuang ke lingkungan dengan cara:  tidak membuang air limbah langsung ke lingkungan; dan  tidak mencampur air limbah dan air hujan.  mengembangkan potensi pemanfaatan air limbah domestik. -

Penyelenggaraan Sistem Drainase:  meningkatkan kondisi sumber daya air baik dari segi kuantitas dan kualitas;  mengurangi wilayah perkotaan yang mengalami genangan baik sementara maupun permanen ditinjau dari sisi frekuensi, luasan, lama, maupun kedalaman genangannya;  menjaga kualitas lingkungan hidup; dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Jangkauan dan arah Pengaturan RUU tentang Sanitasi mengatur mengenai pengelolaan air limbah domestik dan drainase untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. - Ruang Lingkup:  Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman;  penyelenggaraan sistem drainase;  tugas dan wewenang;  kerjasama dan kemitraan;  pembiayaan;  insentif dan disinsentif;  hak dan kewajiban; Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 22

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

MATERI YANG DIATUR

KETERANGAN

 peran serta masyarakat; dan  ketentuan pidana. -

Objek yang diatur:  air limbah domestik  drainase.

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017_Usulan Pemerintah| 23