Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Puri Imperium Office Plaza UG 11-12 Jl Kuningan Madya Kav 5-6, Jakarta 12980 www.pshk.or.id | www.parlemen.net | www.danlevlibrary.net Tel (+62-21) 83701809 Fax (+62-21) 83701810 Email :
[email protected]
INFO SHEET PROLEGNAS 2010-2014 DAN PROLEGNAS PRIORITAS 2010
A. Dasar Hukum 1. Pasal 15 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “Perencanaan penyusunan UndangUndang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional” 2. Perpres No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional 3. Berdasar Pasal 6 Perpres No. 61 Tahun 2005, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ditetapkan untuk jangka waktu panjang, menengah, dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Keputusan DPR No. 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR 4. Pasal 106 ayat (6) Keputusan DPR No. 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara
B. Profil Singkat B.1. Definisi dan Muatan Berdasar Pasal 1 angka 9 UU No. 10 Tahun 2004, Pasal 1 angka 1 Perpres No. 61 Tahun 2005, dan Pasal 1 angka 8 Keputusan DPR No. 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR, Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas memuat program pembentukan Undang-Undang dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pokok materi dimaksud meliputi (i) latar belakang dan tujuan penyusunan, (ii) sasaran yang akan diwujudkan, (iii) pokok-pokok pikiran, lingkup, atau obyek
1
yang akan diatur; serta jangkauan dan arah pengaturan (Pasal 4 Perpres No. 61 Tahun 2005). B.2. Pihak-pihak yang Terlibat - Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (Badan Legislasi – Baleg) sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004, Pasal 102 ayat (1) huruf b UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 2 Perpres No. 61 Tahun 2005, Pasal 60 huruf b, dan Pasal 103 ayat (1) Keputusan DPR No. 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR - Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (Baleg) sesuai Pasal 16 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004, Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf (c) UU No. 27 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (1) Perpres No. 61 Tahun 2005, Pasal 60 huruf a dan huruf c, dan Pasal 103 ayat (2) Keputusan DPR No. 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR - Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Peraturan Perundangundangan (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM – Menhukham) sesuai Pasal 16 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2004 dan Pasal 6 ayat (2) Perpres No. 61 Tahun 2005 - DPD dapat ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai Pasal 224 ayat (1) huruf i UU No. 27 Tahun 2009 B.3. Proses yang Dilalui Proses penyusunan Prolegnas berada pada 3 (tiga) wilayah kerja, yaitu: - Lingkungan DPR (Pasal 8 dan Pasal 9 Perpres No. 61 Tahun 2005, Pasal 61, dan Pasal 104 dan Pasal 105 Keputusan DPR No. 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR) - Lingkungan Pemerintah (Pasal 11 s/d Pasal 19 Perpres No. 61 Tahun 2005) - Forum bersama antara DPR dan Pemerintah (Pasal 20 s/d Pasal 24 Perpres No. 61 Tahun 2005 dan Pasal 106 ayat (1) s/d ayat (9) Keputusan DPR No. 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR) B.4. Penetapan Prolegnas - Pasal 25 Perpres No. 61 Tahun 2005 dan Pasal 106 ayat (10) Keputusan DPR No. 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR menyatakan bahwa hasil penyusunan Prolegnas antara DPR (Baleg) dan Pemerintah (Menhukham) dilaporkan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan penetapan, yang rencananya akan diselenggarakan pada Selasa, 1 Desember 2009*
Salah satu agenda Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 1 Desember 2009 adalah . Laporan pimpinan baleg DPR RI mengenai penetapan prolegnas tahun 2010-2014 dan prolegnas RUU Prioritas tahun 2010 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan *
2
-
Prolegnas 2010-2014 dan Prolegnas Prioritas 2010 ditetapkan dengan Keputusan DPR (Pasal 106 ayat (11) Keputusan DPR No. 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR)
C. Deskripsi Umum Perbandingan Prolegnas Periode 2005-2009 dan Periode 20102014
Prolegnas 2005-2009 (284 RUU)
47%
Prolegnas 2010-2014 (247 RUU)
53%
Perbandingan Prolegnas Prioritas 2005 dan Periode 2010
Prolegnas Prioritas 2005 (55 RUU) 50%
50%
Prolegnas Prioritas 2010 (55 RUU)
Komposisi Pembagian Sumber Usulan RUU Prolegnas 2010-2014
41%
Usulan DPR dan Pemerintah (107 RUU) Usulan DPR (101 RUU)
43%
Usulan Pemerintah (39 RUU)
16%
3
Komposisi Pembagian Sumber Usulan RUU Prolegnas 2005-2009 Ket: Daftar RUU Prolegnas 2005-2009 tidak mencantumkan secara rinci usul inisiatif dari setiap RUU yang ada dalam daftar. Baru pada 2007, dalam daftar RUU Prioritas Prolegnas Tahun Anggaran, keterangan mengenai siapa yang akan mempersiapkan RUU, apakah DPR atau Presiden, tercantum dalam daftar tersebut. Namun demikian, dari RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang bisa diketahui apakah undang-undang tersebut diusulkan oleh DPR atau Presiden, yaitu:
50%
RUU Usul Inisiatif DPR (96 RUU) RUU Usul Inisiatif Pemerintah (97 RUU)
50%
Pembidangan Substansi Prolegnas Periode 2005-2009 Sektor Politik, Hukum, dan HAM (159 RUU)
57%
Sektor Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan (78 RUU) 28% 15%
Sektor Kesejahteraan Rakyat (42 RUU)
Pembidangan Substansi Prolegnas Periode 2010-2014 Sektor Politik, Hukum, dan HAM (63 RUU)
26% 42%
Sektor Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan (78 RUU) Sektor Kesejahteraan Rakyat (106 RUU)
32%
4
Pembidangan Substansi Prolegnas Prioritas 2005
Sektor Politik, Hukum, dan HAM (19 RUU) 29%
35% Sektor Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan (20 RUU) Sektor Kesejahteraan Rakyat (16 RUU)
36%
Pembidangan Substansi Prolegnas Prioritas 2010 Sektor Politik, Hukum, dan HAM (20 RUU) 31%
36% Sektor Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan (18 RUU) Sektor Kesejahteraan Rakyat (17 RUU)
33%
Sebagai pembanding, berikut deskripsi statistik target dan capaian Prolegnas Periode 2005-2009:
5
Terdapat kekeliruan dalam menghitung daftar Prolegnas 2005-2009 yang berjumlah 284 RUU. Sesungguhnya terdapat 3 (tiga) RUU yang tertulis secara ganda yakni RUU tentang Perkreditan Perbankan, RUU tentang Badan Hukum Pendidikan, dan RUU tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil Political Rights (ICCPR). Dengan demikian total jumlah RUU dalam Prolegnas 2005-2009 adalah 281 RUU.
6
