JUDUL KAJIAN PUSJAKUM BERDASARKAN USUL PROLEGNAS PRIORITAS DPD-RI TAHUN

DRAFT TOPIK/JUDUL KAJIAN PUSJAKUM BERDASARKAN USUL PROLEGNAS PRIORITAS DPD-RI TAHUN 2015-2019

No

1

JUDUL RUU/PROLEGNAS/ SUBSTANSI MATERI

RUU tentang Wawasan Nusantara

Pengetahuan Yang Dihasilkan

SITUASI PROBLEMATIS &TUJUAN KAJIAN

Problematic Situation : Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya sebenarnya pernah dirumuskan dalam konteks hukum dan Peraturan Perundang-undangan ketika UUD 1945 belum diamandemen. Konsepsi Wawasan Nusantara pada waktu itu telah diterima dan dirumuskan dalam konstruksi hukum sebagai konsepsi politik ketatanegaraan melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 dan dinyatakan kembali dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1978, serta yang terakhir dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Tujuan Kajian : 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan wawasan nusantara serta cara-cara mengatasinya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara. 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara.

Kajian Latar Belakang Kebijakan (Policy Background Paper )

Page 1 of 14

TOPIK/JUDUL

Pelaksanaan Tugas DPD

Kajian Latar Belakang Kebijakan Pembahas Utama (Policy Background Paper) Wawasan Nusantara sebagai Starategi Pembangunan Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia.

Jenis Kajian

Alat Kelengkapan Pengusul

Madya 60 PPUU DPD juta

Keterangan

Prioritas tahun 2015, NA ada, RUU sedang Proses

Usulan Mitra Lembaga Riset

No




2

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

3

RUU tentang Perubahan Problematic Situation : atas UU No.25 tahun 2007 Kebijakan pokok mengenai hukum penanaman modal di Indonesia dimaksudkan untuk menarik Tentang Penanaman Modal jumlah modal asing dengan harapan, usaha ini akan menghasilkan kebangkitan ekonomi nasional. Masih tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pendapatn perkapita serta lebarnya ketimpangan ekonomi masyarakat menjadi bukti bahwa perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam situasi stagnan. Hal ini sangat ironis jika dibandingkan dengan potensi sumber daya alam maupun manusia yang besar di negara ini. Penanaman modal diharapkan memainkan peran dengan mengolah potensi ekonomi yang besar menjadi kekuatan ekonomi riil. Peningkatan penanaman modal di Indonesia diharapkan menjadi penting dalam hal m,empercepat pembangunan ekonomi nasional dan perwujudan kedaulatan politik serta ekonomi Indonesia. Tujuan : Adanya regulasi nasional mengenai penanaman modal yang mempertimbang-kan aspek pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai jawaban atas konsep pasar bebas yang tetap berpedoman pada filosofi ekonomi Indonesia yang mengarahkan negara pada bentuk negara kesejahteraan.

Problematic Situation : Dibutuhkan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara serta adanya perlindungan nelayan tradisional yang mencakup hak-hak nelayan tradisional melalui instrumen perlindungan nelayan. Sekitar 90% sumberdaya manusia perikanan terjun pada usaha penangkapan, namun memiliki skala usaha kecil atau subsisten serta berpendidikan rendah. Pada tahun 2006 jumlah sumberdaya manusia yang bekerja menangkap ikan (nelayan) diperkirakan 4 juta orang atau sekitar 4,21% dari total tenaga kerja produktif. Kualitas sumberdaya manusia nelayan masih sangat memprihatinkan karena 70% berpendidikan rendah (tidak tamat SD dan tidak sekolah), 20% tamat sekolah dasar dan hanya 0,03% yang memiliki pendidikan sampai jenjang diploma dan sarjana. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia nelayan diperlukan langkah-langkah strategis melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.Mengingat pada masa mendatang pembangunan perikanan membutuhkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional. Sumberdaya manusia nelayan yang berkualitas dapat mewujudkan pembangunan perikanan bertanggungjawab, keberlanjutan usaha dan peningkatan daya saing produk perikanan baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi di era globalisasi saat ini, persaingan ekonomi akan semakin kompetitif. Oleh karena itu dukungan sumberdaya manusia nelayan yang profesional sangat diperlukan.Profesionalisme sangat penting bukan hanya untuk pengembangan dunia usaha dan industri perikanan di Indonesia tetapi juga memberikan keunggulan dan daya saing bagi sumberdaya manusia itu sendiri karena sumberdaya manusia tersebut akan lebih dibutuhkan dan dihargai, disamping secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan. Tujuan Kajian : 1) Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar nelayan, termasuk keluarga nelayan, yang terdiri atas sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. 2) Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat nelayan dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik. 3) Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (collective action) untuk mencapai tujuan-tujuan individu. 4) Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (resourcebased), memiliki pasar yang jelas (market-based), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas lingkungan (environmental-based), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal (local society-based), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (scientific-based). 5) Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman. 6) Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

TOPIK/JUDUL


Jenis Kajian


Keterangan

Socio Legal Analysis

Ikut Membahas Socio Legal Analysis Pengembangan Nelayan Berbasis Kearifan Lokal dan Sustainable Development dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan

Madya 60 Komisi IV DPR juta dan Komite II DPD

Prioritas tahun 2015 Ada NA dan RUU dari DPD

Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation ) dan Legal Analysis

Kajian Yuridis Empiris dan Ikut Membahas Socio Legal Analysis Kebijakan Penanaman Modal di Daerah guna Penyempurnaan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Madya 60 juta

Long List 20152019

Page 2 of 14


No




4

RUU Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Problematic Situation : Setidaknya ada tiga masalah utama yang diidentifikasi dalam pengaturan pertambangan mineral dan batubara yang ada saat ini, yaitu menyangkut konsep ideal bahwa kekayaan alam mineral dan batubara sebagai modal kemakmuran, ambigu persepsi terhadap pengertian “dikuasai” dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan optimasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan alam mineral dan batubara. Tujuan : 1) adanya pengaturan mengenai politik pertambangan dan ekonomi pertambangan. 2) Politik pertambangan harus mencerminkan kedaulatan usaha sesuai jiwa pasal 33 UUD 1945. 3) Pengaturan ekonomi pertambangan harus mencerminkan peningkatan bagian bagian yang imbang (benefit share) bagi bangsa Indonesia.

Kajian Yuridis Empiris dan Sosio Legal Analysis

5

RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur

Problematic Situation : Jakarta sebagai Ibukota Negara telah menjadi sebuah kota metropolitan dan sebagai salah satu pusat bisnis dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Luas wilayah Jakarta hanya mencapai 650 km2, namun pertambahan penduduknya dari tahun ke tahun amat cepat, hingga kini tercatat penduduk Jakarta telah mencapai 9 juta jiwa dengan kepadatan 13.667,01 jiwa per km2. Itu pun belum termasuk mobilitas sekitar 2 juta jiwa penduduk dari kota tetangga, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur yang setiap harinya turut melakukan berbagai aktivitas di Jakarta. Tingginya pertambahan penduduk baik secara alamiah maupun migrasi sangat rentan terhadap masalah sosial, ekonomi, dan demografis yang sangat kompleks. Belum lagi dengan minimnya kondisi sumber daya alam wilayah Jakarta. Ada korelasi antara tingginya tingkat kepadatan penduduk kota dengan tingginya tingkat tantangan dan masalah-masalah sosial kota Jakarta dan kota penyangga. Dengan kondisi seperti itu maka sudah dipastikan daya dukung dan daya tampung wilayah Jakarta untuk menopang pembangunan sudah tidak mampu lagi. Untuk itu, diperlukan kebijakan penyatuan dan perencanaan tata ruang kawasan penyangga berupa kawasan terpadu dalam satu kesatuan rencana induk (master plan) yang terintegrasi meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur. Keterlibatan wilayah-wilayah tersebut tetap harus memperhatikan segala aspek dan faktor dalam satu rangkaian yang komprehensif. Karena itu, menyatunya wilayah tersebut dapat dikoordinasikan sebagai satu wilayah terpadu untuk membangun rencana induk (master plan) Megapolitan Jabodetabekjur. Pentingnya wilayah Jakarta baik sebagai Ibukota Negara maupun sebagai kawasan perekonomian nasional sejatinya telah diupayakan pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu. Tujuan Kajian : 1) Dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat lex specialist menjadi payung hukum dalam pengelolaan kawasan Jakarta dan kota-kota penyangganya melalui RUU tentang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (RUU Jabodetabekjur). 2) Perlu peraturan perundang-undangan yang cukup kuat untuk menata kawasan Jakarta sebagaimana layaknya kota-kota metropolitan di dunia. 3) Kompilasi materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kedalam undang-undang yang baru mengingat beberapa kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Puncak, dan Cianjur masih menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan kebijakan dan perencanaan daerahnya.


Page 3 of 14

TOPIK/JUDUL


Jenis Kajian


Keterangan

Ikut Membahas Kajian Yuridis Empiris dan Socio Legal Analisis Kesejahteraan Masyrakat dan Konservasi Lingkungan guna Penyempurnaan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Muda 40 Komisi VII DPR juta dan Komite II DPD

Prioritas tahun 2015 Ada NA+RUU

Kajian Latar Belakang Kebijakan Pembahas Utama dan Socio Legal Analysis Pengaturan Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur)

Muda 40 juta

Long List 20152019


No




6

RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

7

RUU tentang Badan Usaha Problematic Situation : Milik Daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah masih berlaku sampai dengan disahkannya undang-undang penggantinya. Namunsampai saatini belum ada undang-undang pengantinya, sedangkan materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memiliki semangat berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang. Oleh karena itu, dalam implementasinya undang-undang tersebut sudah tidak relevan dan kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD serta tidak dapat menjawab dinamika manajemen perusahaan yang menyangkut berbagi aspek antara lain personil kelembagaan, tata kerja yang tidak dapat mengemban fungsi dan perannya dalam mendukung fungsi perusaha-an sebagai kontributor PAD. Tujuan Kajian : 1) Adanya pengaturan tentang pengelolaan BUMD secara profesional dan sesuai dengan prinsipprinsip good corporate governance serta sesuai dengan tujuan didirikanya sebuah badan usaha yang berorentasi pada profit oriented. 2) Merupakan tuntutan sebagai sebuah badan usaha yang didirikan untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat.

Problematic Situation : Berbicara masalah tata ruang masih banyak ditemukan permasalahan dan kendala pembangunan, terutama dalam kerangka pembangunan wilayah. Permasalahan umum yang masih ditemukan antara lain : (1) Kesenjangan dalam dan antarwilayah, (2) Keterbatasan akses ke kawasan terpencil/tertinggal dan akses ke pasar, (3) Sistem pembangunan yang masih sentralistik dan sektoral, (4) Lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya, (5) Belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/ sektoral), (6) Pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah, dan (7) Terakumulasi¬nya modal di kawasan perkotaan. Keberhasilan kombinasi beberapa pendekatan seperti ini membutuhkan partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat adat dalam proses penataan ruang dan penentuan kebijakan pengelolaan SDA di wilayah ekosistem. Semakin tinggi partisipasi politik dari pihak-pihak berkepentingan akan menghasilkan rencana tata ruang yang lebih akomodatif terhadap kepentingan bersama yang "intangible" yang dinikmati bersama oleh banyak komunitas yang tersebar di seluruh wilayah ekosistem tersebut, seperti jasa hidrologis. Dalam konteks ini maka membangun kapasitas masyarakat adat yang berdaulat (mandiri) harus diimbangi dengan jaringan kesaling-tergantungan (interdependency) antar komunitas dan antar para pihak. Untuk bisa mengelola dinamika politik di antar para pihak yang berbeda kepentingan seperti ini dibutuhkan tatanan organisasi birokrasi dan politik yang partisipatif demokrasi (participatory democracy). Tujuan Kajian : 1) Memperkuat aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang, khususnya pelanggaran yang terjadi pada masa transisi. Satu dan lain hal, karena selama ini betapa sulitnya menjerat pelaku-pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang. 2) Penyederhanaan proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah, khususnya wilayah kabupaten. Penyederhanaan ini dimaksudkan sebagai upaya mempercepat proses pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah demi percepatan penyelenggaraan pembangunan di daerah.


Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation) dan Legal Analysis

Page 4 of 14

TOPIK/JUDUL


Jenis Kajian

Kajian Latar Belakang Kebijakan Pembahas dan Socio Legal Analysis guna utama Pengaturan Penataan Ruang Berbasis Kerja sama antardaerah

Muda, 40 Juta

Kajian Yuridis Empiris dan Socio Legal Analysis Pengelolaan BUMD secara Profesional guna Penyempurnaan/Penggantian UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Muda 40 juta

Pembahas utama


Keterangan

Long List 20152019


No




TOPIK/JUDUL


8

RUU tentang Partisipasi Masyarakat

Problematic Situation : Sesuai dengan ide negara hukum, maka partisipasi publik dalam penyusunan RUU mesti diatur secara jelas dalam suatu aturan hukum tertentu. Sendi utama negara hukum, menurut adalah hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hukum mempunyai dua pengertian, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hal inilah di Indonesia sudah saatnya partisipasi itu sudah dalam konteks partisipasi otentik, bukan semua sehingga perlu dijamin dalam sebuah undang-undang. Tujuan Kajian : Terciptanya sebuah mekanisme kelembagaan yang menempatkan masyarakat pada posisi yang jelas dan strategis dalam kerangka pembentukan kebijakan pemerintahan dalam sebuah payung hukum.


Kajian Latar Belakang Kebijakan Pembahas Utama dan Socio Legal Analysis Pengaturan Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Partisipasi Masyarakat

9

RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan

Problematic Situation : - Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi Daerah besar dan daerah kecil. Pembagian tersebut pada intinya merupakan implementasi dari desentralisasi teritorial. Sehubungan dengan hal ini, maka ketika pembagian tersebut dilakukan dalam konteks administratif membuka kemungkinan terjadinya terjadinya penggabungan beberapa pulau ke dalam satu provinsi; - Pembagian beberapa pulau dalam satu provinsi saat ini sering menimbulkan berbagai persoalan termasuk keinginan pulau-pulau yang bergabung ini untuk memisahkan diri dengan Provinsi induk (pemekaran);dan - Kehendak untuk memisahkan diri tersebut sering tidak diikuti dengan pengkajian yang mendalam menyangkut keadaan, kemampuan, dan kebutuhan yang rasional. Bahkan hanya semata-mata dilandasi oleh adanya berbagai konflik baik yang bedimensi kultural maupun politis. Tujuan Kajian : 1) Mempertegas kriteria tentang provinsi kepulauan, agar tetap terjaga dalam satu wilayah administratif guna mensinergikan berbagai potensi yang dimiliki; 2) Memperkuat desentralisasi teritorial berbasis kepulauan guna mewujudkan prinsip kenusantaraan; 3) Meningkatkan kemampuan otonomi provinsi kepulauan guna menunjang pembangunan nasional; dan 4) Memperkuat integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Kajian Latar Belakang Kebijakan Ikut Membahas dan Socio Legal Analysis PokokPokok Pengaturan/tata kelola dalam Penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kepulauan

Page 5 of 14

Jenis Kajian


Keterangan

Pendek 25 Juta

Long List 20152019

Pendek, 25 Juta

Long List 20152019


No


10 RUU tentang Ekonomi Kreatif



Problematic Situation : Dalam rencana strategis pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia 2012-2014, yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, telah ditegaskan bahwa Kemenparekraf akan mengembangkan 15 subsektor industri kreatif yang dikelompokkan sebagai 9 kelompok sektor ekonomi kreatif sesuai dengan pembagian tugas serta fungsi unit kerja dalam Kemenparekraf, meliputi: 1. Desain yang meliputi: desain komunikasi visual, desain produk, desain kemasan, desain grafis, dan desain industri; 2. Arsitektur, meliputi: arsitektur bangunan, lansekap, interior, dan arsitektur kota; 3. Media konten, meliputi konten: permainan interaktif, periklanan, audio dan video, tulisan fiksi dan nonfiksi, animasi dan komik, web dan mobile; 4. Fesyen, meliputi: busana, alas kaki, dan aksesoris; 5. Perfilman, meliputi: film layar lebar, film iklan, film animasi, video, dan film TV, 6. Seni pertunjukan, meliputi tari, sastra, teater, dan musik; 7. Seni rupa, meliputi: seni instalasi, seni keramik, kriya, seni patung, seni lukis, fotografi, dan seni grafis; 8. Industri musik; dan 9. Kuliner sebagai bagian dari pariwisata. Dengan begitu luasnya wilayah/cakupan ekonomi kreatif dan begitu besarnya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi kreatif ini maka sewajarnya Indonesia memberi perhatian yang besar terhadap eknomi kreatif ini. Salah satu bentuk pengembangan ekonomi kreatif itu adalah dengan membuat regulasi yang tegas yang mengatur kegiatan tersebut dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Tujuan Kajian : 1) Supaya ada payung hukum yang tegas untuk mengatur kegiatan yang berhubungan dengan kreatifitas di Indonesia. 2) Agar regulasi yang terpisah dan berada dalam berbagai Undang-Undang lain bisa menjadi satu. 3) Agar bisa pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia bisa dilaksanakan dengan landasan hukum yang kuat, terstruktur secara baik dan memiliki penangggung jawab yang jelas.

Meta Study Analysis dan Socio Legal Analysis

Page 6 of 14

TOPIK/JUDUL


Meta Study Analysis dan Socio Ikut Membahas Legal Analysis Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal

Jenis Kajian

Pendek 25 Juta


Keterangan

Long List 20152019


No




TOPIK/JUDUL


11 RUU Tentang Pendapatan Asli Daerah (RUU Tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah)

Problematic Situation : a. Otonomi daerah terbagi atas otonomi provinsi dan kabupaten/kota, namun disisi lain pemerintahan desa juga diberikan sebagian kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga dari aspek pendapatan asli daerah dan desa sering mengalami permasalahan antara batas kewenangan dalam pengelolaan PAD. b. Pendapatan asli daerah adalah salah satu dari berbagai sumber pendapatan daerah namun seharusnya lebih besar dibanding bagi hasil dari pemerintah pusat sebab akan mencerminkan kapasitas keuangan daerah dalam berotonomi. namun kenyataannya sebagian besar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,masih sangat kecil kontribusi PAD dalam pendapatan daerah. apakah karena pembagian kewenangan pengelolaan PAD atau SDM dan sarana prasarana yang kurang memadai sehingga potensi mungkin saja besar namun belum menghasilkan PAD yang signifikan bagi daerah. c. Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak sumber PAD yang seharusnya dikelola oleh daerah, namun masih dikelola pemerintah pusat sehingga jenis‐jenis sumber PAD berkurang. misalnya PBB pertambangan dan migas, yang potensinya cukup besar justru di pungut pusat dan pemerintah daerah hanya menerima bagi hasil dari pemerintah pusat. disisi lain pajak bbm misalnya dipungut berulang antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. bahkan masih juga tarik menarik kewenangan antara pemerintah. d. Menemukan kesenjangan antara potensi pendapatan dengan hasil yang dicapai dalam mendukung alokasi belanja pada APBD, sehingga dapat dirumuskan peraturan perundangan‐undangan yang secara tegas memperjelas potensi PAD antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan yang dimilikinya. Tujuan Kajian : 1) Menemukan kesenjangan antara potensi pendapatan dengan hasil yang dicapai dalam mendukung alokasi belanja pada APBD. 2) Merumuskan peraturan perundangan‐undangan yang secara tegas memperjelas potensi PAD antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan yang dimilikinya.


Socio Legal Analysis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian daerah

12 RUU Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Problematic Situation : a. PAJAK DAERAH adalah sumber utama pendapatan asli daerah,namundalam berbagai peraturannya sangat tergantung pada pemerintah pusat,bahkan pengesahan PERDA juga oleh pemerintah pusat. Pemisahan antara kewenangan di bidang pajak nasional dan pajak daerah, cenderung ditentukan sepihak oleh pemerintah pusat.Seharusnya dalam membagi jenis pajak yang dikelola pusat dan daerah, dimusyawarahkan dengan baik bahkan daerah dapat diberikan kewenangan menentukan jenis pajak yang dapat dipungut sepanjang tidak tumpang tindih dengan pajak nasional. b. Pengelolaan PAJAK yang menggunakan system self assessment (Penghitungan dan pembayaran sendiri), disatu sisi sangat baik dalam kaitan transparansi pengelolaan pajak namun dalam aspek akuntabilitasnya masih lemah sebab kejujuran wajib pajak masih harus dievaluasi setiap saat. c. Penerimaan negara dan daerah dari sektor pajak masih kurang dibanding dengan potensi yang ada. Masalahnya selalu dikaitkan dengan SDM, Sarana Prasarana serta kesadaran wajib pajak. d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),digagas akan dihapus oleh pemerintah pusat padahal menjadi sumber utama PAD Kabupaten/Kota. Apakah ada jenis pajak lain yang dapat menjadi pengganti PBB yang diserahkan pada daerah pengelolaannya sehingga sumber utama PAD bagi Kabupaten/Kota tidak berkurang, jika perlu makin memberi peluang daerah makin meningkatkan pendapatannya. Tujuan Kajian : Mengkaji kewenangan pengelolaan perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah, potensi dan masalah pengelolaan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan sehingga dapat menjadi bahan rumusan RUU oleh DPD RI.


Memberi Socio Legal Analysis Sistem Pertimbangan Pengelolaan Perpajakan Nasional guna Perubahan Kelima atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Page 7 of 14

Ikut Membahas

Jenis Kajian


Keterangan

Singkat 10 juta

Usulan Wakil Ketua Komite IV

Singkat 10 juta



No




13 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang

Problematic Situation : Kondisi politik pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang selama ini berjalan perlu dielaborasi secara mendalam agar tercapai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan aspirasi dan keinginan daerah. Tujuan : Terbentuknya payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan daerah.

Kajian Yuridis Empirik dan Sosio Legal Analysis

14 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD / RUU tentang DPD.

Problematic Situation : UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (UU MD3) yang terbit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan menggantikan UU No. 27 Tahun 2009, memuat ketentuan Pasal-pasal yang mereduksi, menegasikan, bahkan mengikis kewenangan konstitusional DPD sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk UU MD3 nyatanyata tidak menghargai putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 tersebut. Kondisi yang demikian ini jelas-jelas tidak memberikan teladan bagi rakyat Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum, karena justru Lembaga Negara setingkat pembentuk UU juga tidak mengindahkan keputusan lembaga yang diberi kewenangan konstitusi untuk memutuskan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945, yakni Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan MK tersebut, DPD berpandangan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap UU MD3 terutama kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan kelembagaan DPD serta mekanisme pelaksanaan pembahasan legislasi yang konstitusional. Tujuan Kajian : 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dalam proses legislasi khususnya dalam rangka mengemban visi dan misi memperjuangkan kepentingan daerah dalam penentuan kebijakan nasional; 2) Merumuskan permasalahan hukum yang terkait dengan penentuan norma-norma hukum kewenangan DPD sebagaimana telah ditegaskan dalam UUD 1945 yang kemudian didelegasikan ke undang-undang pelaksanaannya, yaini UU MD3; 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.


Page 8 of 14

TOPIK/JUDUL


Ikut Membahas Kajian Yuridis Empiris dan Socio Legal Analysis mekanisme Pemilihan Kepala Daerah berlandaskan prinsipprinsip demokrasi guna Penggantian/Penyempurnaan atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Socio Legal Analysis Fungsi Representasi DPD RI untuk Penyempurnaan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3

Ikut Membahas

Jenis Kajian


Keterangan

Singkat 10 Komisi II DPR juta

Prioritas tahun 2015 Ada NA+RUU

Singkat 10 juta

Long List 20152019


No




TOPIK/JUDUL


Jenis Kajian

15 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan

Problematic Situation : Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-X/2012 beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan yang lain dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang telah diputuskan oleh MK (unconstitutional conditional/tidak konstitusional bersyarat). Beberapa ketentuan yang diputus oleh MK tersebut adalah terkait dengan perencanaan pembentukan undang-undang (prolegnas), pengajuan rancangan undang-undang, dan pembahasan rancangan undang-undang. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan dan masuk ke dalam program legislasi nasional sebagai RUU kumulatif terbuka akibat adanya putusan MK. Tujuan Kajian : 1) Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-X/2012 terkait dengan dinyatakan tidak bmempunyai kekuatan hukum mengikat dan pertentangan bersyarat dengan UUD 1945 beberapa ketentuan dalam UU 12/2011; 2) Mengatur lebih lanjut mekanisme pelaksanaan pembentukan undang-undang antara DPR, Presiden, dan DPD sesuai dengan UUD 1945 melalui perubahan UU 12/2011; dan 3) Menyerap aspirasi masyarakat dan stakeholders penyelenggara negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 4) Sasaran yang diharapkan tercapai dengan adanya penyusunan RUU ini adalah terwujudnya hubungan Presiden, DPR, dan DPD dalam pembentukan undang-undang yang sesuai dengan UUD 1945 sebagaimana diputuskan oleh MK.

Evaluasi Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) dan Legal Analysis

Ikut Membahas Legal Analysis Mekanisme Pengawasan Pembentukan Undang-Undang dari Agenda Setting sampai Implementasi Kebijakan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 92/PUU-X/2012 tanggal 27 Maret 2013

singkat 10 Juta

16 RUU tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan/Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia serta Mantan Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia.

Evaluasi Problematic Situation : Kebijakan Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif (Policy Pimpinan dan Anggota Lembaga tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Penggantian ini dikarenakan perkembangan dan perubahan ketatanegaraan Evaluation ) dan seiring dengan adanya amandemen UUD 1945, maka perlu disesuaikan dengan kondisi kekinian. Legal Analysis Dalam hal ini penyebutan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara juga telah diubah menjadi Lembaga Negara. Tujuan Kajian : Pelaksanaan amandemen UUD 1945 telah membawa konsekuensi pada pembentukan lembagalembaga negara baru. Sehubungan dengan hal tersebut perlunya dibentuk sebuah payung hukum yang mengatur mengenai pemenuhan Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara.

Kajian Yuridis Empiris Hak-Hak Ikut Membahas Keuangan/Administratif Pimpinan/Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia serta Mantan Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Good Governance untuk Penggantian UU No.12 Tahun 1980

Singkat 10 Juta

Page 9 of 14


Keterangan

Long List 20152019


No




17 RUU tentang Pemerintahan Problematic Situation : Evaluasi Otonomi Khusus Bagi Kebijakan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan satu langkah Provinsi di Tanah Papua (Policy maju yang diambil oleh Pemerintah RI dalam rangka melindungi hak ulayat orang Papua akan tanah, air, dan kekayaan alam Papua lainnya. Di dalam perkembangannya, keberlangsungan otonomi Evaluation) dan khusus di Papua ternyata belum dapat dikatakan berhasil, bila diukur dari 4 (empat) bidang pokok Legal Analysis yang menjadi sasaran yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur pada kenyataannya masih ditemukan beberapa kekurangan. Dari berbagai permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua memiliki alasa-alasan untk dilakukan perubahan sebagai berikut: - Bahwa UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat; - Bahwa telah terjadi perubahan tata pemerintahan di Provinsi Papua dengan adanya Provinsi Papua Barat; - Adanya DPRP dan MRP di Provinsi Papua Barat; - Perkembangan konteks, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat di Papua; dan - Mengakomodir kewenangan bidang lain yang diperluas untuk diatur dalam RUU tentang Otonomi Khusus Papua. Tujuan Kajian : Terwujudnya sebuah kepastian hukum dalam kerangka menciptakan masyarakat Papua yang adil dan sejahtera, dengan meiningkatkan pembangunan disektor pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur. 18 RUU tentang Provinsi Bali Problematic Situation : Evaluasi Kebijakan (Policy Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Evaluation) dan Legal Analysis khusus dalam kerangka regulasi nasional. pariwisata, keadilan dalam perimbangan keuangan sampai dengan kebutuhan “one island, one management” dalam mengatasi problem Bali. Tujuan : 1) Terwujudnya pembangunan yang berlandaskan budaya Bali dan berwawasan lingkungan. 2) Terwujudnya pengakuan, penghormatan, dan pemberdayaan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak asal usul untuk memperkokoh ketahanan sosial. 3) Terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pengembangan budaya Bali sebagai warisan budaya bangsa.

Page 10 of 14

TOPIK/JUDUL


Jenis Kajian


Keterangan

Pembahas Kajian Yuridis Empiris dan Utama Socio Legal Analysis Kelembagaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam rangka Perubahan dan Penyempurnaan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua

Muda 40 Juta

Long List 20152019

Kajian Yuridis Empiris dan Pembahas Socio Legal Analysis Penataan Utama Ulang Kelembagaan Usaha dan Investasi di Provinsi Bali, NTB dan NTT untuk Kesejahteraan Masyarakat

Madya 60 juta

Long List 20152019


No




19 RUU tentang Perubahan Problematic Situation : atas UU No.25 tahun 2007 Kebijakan pokok mengenai hukum penanaman modal di Indonesia dimaksudkan untuk menarik Tentang Penanaman Modal jumlah modal asing dengan harapan, usaha ini akan menghasilkan kebangkitan ekonomi nasional. Masih tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pendapatn perkapita serta lebarnya ketimpangan ekonomi masyarakat menjadi bukti bahwa perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam situasi stagnan. Hal ini sangat ironis jika dibandingkan dengan potensi sumber daya alam maupun manusia yang besar di negara ini. Penanaman modal diharapkan memainkan peran dengan mengolah potensi ekonomi yang besar menjadi kekuatan ekonomi riil. Peningkatan penanaman modal di Indonesia diharapkan menjadi penting dalam hal m,empercepat pembangunan ekonomi nasional dan perwujudan kedaulatan politik serta ekonomi Indonesia. Tujuan : Adanya regulasi nasional mengenai penanaman modal yang mempertimbang-kan aspek pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai jawaban atas konsep pasar bebas yang tetap berpedoman pada filosofi ekonomi Indonesia yang mengarahkan negara pada bentuk negara kesejahteraan. 20 RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan

Problematic Situation : Pembangunan di provinsi berciri kepulauan berjalan sangat lamban dibandingkan dengan provinsi berciri daratan karena dalam penetapan DAU dan DAK tidak memperhi-tungkan luas lautan pedalamannya dan laut teritorialnya. Tujuan : mengakomodir konsep pembangunan kontinental yang berorientasi kelautan dan kepulauan yang mendorong kesejahteraan masyarakat lokal melalui instrumen pendayagunaan sumberdaya maritim dalam suatu wilayah provinsi atau kabupaten/kota berbasis maritim.

21 RUU tentang Pertanahan

Problematic Situation : • Adanya dualisme adminstrasi pertanahan antar sektor, khususnya instansi pertanahan dan instansi kehutanan • Memberi tuntutan kebutuhan dasar yang kuat untuk pengadministrasian tanah ulayat. • Menyelesaikan masalah pertanahan secara lebih berkeadilan dan cepat • Pengaturan yang baik tentang hak-hak warga Negara yang terkait dengan bidang pertanahan. Tujuan Kajian : 1) Pengejawantahan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam bidang pertanahan. 2) Memperkuat kedudukan hak-hak masyarakat, redistribusi tanah, dan penyelesaian konflik pertanahan dengan mengedepankan keadilan.

TOPIK/JUDUL


Jenis Kajian


Keterangan


Kajian Yuridis Empiris dan Socio Ikut Membahas Legal Analysis Pengembangan Kerjasama Kawasan guna Penyempurnaan Tata Kelola dalam Perubahan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pendek, 25 juta

Long List 20152019


Kajian Latar Belakang Kebijakan Ikut Membahas dan Socio Legal Analysis Strategi Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kepulauan dalam RUU Pengembangan Daerah Kepulauan

Pendek, 25 juta

Long List 20152019

Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation ) dan Legal Analysis

Socio Legal Analysis Hak Tanah Ikut Membahas Ulayat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria untuk Perubahan dan Penyempurnaan UU Pertanahan

Page 11 of 14

Singkat 10 Komisi II DPR Juta

Prioritas tahun 2015, Ada NA+RUU


No




22 RUU tentang Perkoperasian Problematic Situation : Evaluasi Kebijakan Permasalahan utama dari UU No 17 Tahun 2012 yang menjadi landasan MK membatalkannya yakni (Policy frasa koperasi adalah “badan hukum” bertentangan dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, jaminan kepastian hukum, asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Bahwa Evaluation) dan pengertian “Koperasi adalah Badan Hukum” sesungguhnya hanya kontinum dari pengertian UU No Legal Analysis 25 Tahun 1992 yang berlaku sebelumnya yang menyebut pengertian koperasi sebagai “Badan Usaha”. Koperasi bukanlah Badan Hukum atau Badan Usaha, tapi Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang dan/atau organisasi rakyat. Definisi koperasi tersebut juga selaras dengan gerakan koperasi dunia, International Co-operative Alliance (ICA). Sebab itu, koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang bermuatan sosial. Sebagai suatu sistem ekonomi sosial, koperasi terbangun dari bottom up process kelembagaan ekonomi, sehingga Koperasi menjadi instrumen kesejahteraan pada kebijakan pro growth, pro poor, pro job dan pro green atas hasil usaha para anggotanya. Tujuan Kajian : 1) secara filosofis: mengisi kekosongan ruang hukum pengaturan tentang Koperasi yang selaras dengan amanat UUD RI Tahun 1945 Pasal 33; 2) secara empiris: memberikan Arah Kebijakan Koperasi yang selaras dengan jati diri Koperasi Indonesia berdasarkan kekhasan daerah dan wilayah yang mengutamakan kuasa manusia (kesejahteraan anggota) diatas kuasa modal (kesejahteraan pemilik modal); 3) secara strategis: menjadi rujukan pengembangan Koperasi Indonesia guna memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Page 12 of 14

TOPIK/JUDUL


Ikut Membahas Kajian Yuridis Empiris dan Socio Legal Analysis Perumusan Payung Hukum Koperasi Menuju Koperasi Yang Maju dan Modern sebagai Pengganti UU No.17 Tahun 2012.

Jenis Kajian

Singkat 10 Juta


Keterangan


No


23 APBN dan APBNP



TOPIK/JUDUL


Analisis Legal Efektivitas Pertimbangan DPD RI kepada DPR RI dalam Pembahasan APBN dan APBNP serta Persepsi Masyarakat Terhadap Anggaran DPD RI

24 RUU Perubahan atas UU Evaluasi Problematic Situation : No. 41 Tahun 1999 tentang Sesuai Pasal 12 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa perencanaan kehutanan meliputi Kebijakan Kehutanan (Policy inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelola hutan, penyusunan rencana kehutanan. Evaluation) dan Perencanaan yang banyak menimbulkan masalah di bidang kehutanan adalah pengukuhan kawasan Legal Analysis hutan dimana kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan adalah tempat pemukiman, ibu kota kabupaten dan lain-lain. Selama ini pengukuhan kawasan hutan tidak melibatkan pemerintah daerah, oleh karena itu perlu ada beberapa perubahan menyangkut ketentuan tentang pengukuhan kawasan hutan dengan melibatkan pemerintah daerah. Selain itu pelaksanaan UU No. 41 tahun 1999 juga telah menimbulkan beberapa dampak negatif, diantaranya (1) Ketidakjelasan, ketidakpastian hakdan kewajiban/ tanggung jawab serta ketidakamanan dalam pengurusanhutan; (2) Berkurangnya akses masyarakat terhadap hutan; (3) Adanya ketimpangan alokasi hutan yang dikelola masyarakat, perusahaan swastadan negara; dan (4) Tumpang tindihnya status kawasan. Tujuan : 1) Diakuinya hak dan keterlibatan masyarakat lokal secara tegas dalam pengelolaan hutan. 2) Peran pemerintah daerah semakin kuat dalam rangka pengukuhan kawasan hutan.

Kajian Yuridis Empiris dan Socio Legal Analysis Penataan Kelembagaan dan Tata Kelola guna Penyempurnaan/ Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Problematic Situation : a. Wewenang, hak dan Kewajiban DPD R I dibidang anggaran menurut UUD NRI 1945 yang telah dituangkan dalam UU SUSDUK serta ditindaklanjut dengan TATIB DPD RI beserta PEDOMAN MEKANISME KERJA, nampaknya belum dapat dipahami secara jelas dan meluas oleh masyarakat, sebab yang diketahui dan dilihat adalah HAK ANGGARAN DPR dengan kewenangan menetapkan Undang‐Undang APBN dan APBN Pokok. DPD RI, kurang terekspose kinerjanya dalam pembahasan anggaran, apalagi karena hanya memberikan PERTIMBANGAN yang sifatnya tidak mengikat bahkan mungkin saja tidak diperhatikan oleh DPR RI. Apakah karena kewenangan yanglemahatausubstansipertimbanganyangtidaktajam. b. PERTIMBANGAN DPD RI ditujukan kepada DPR RI, sedangkan anggota DPR adalah wakil‐wakil partai yang dipilih juga langsung oleh rakyat bersama anggota DPD RI, sehinggaaktualisasidiridalampenentuanalokasianggaransangatditonjolkanperan dan fungsi DPR. Dengan demikian DPD RI, tidak diberi peluang yang juat untuk aktualisasi diri dan kelembagaan. Apakah karena persasingan aktualisasi diri atau batasan kewenangan dalam undang‐undang yang secara sengaja dan sistemik dibuat demikian rupa ( Ketika penetapan Undang‐Undang oleh DPR), agar DPD tidak keliatan fungsi dan peran penganggarannya. Disisi lain, publik hanya mengetahui selalu dari hasil keputusan,bukan prosesnya. c. PERTIMBANGAN DPD RI, diasumsikan tidak FOKUS pada kewenangan yang dimiliki sehingga tidak menarik bagi DPR RI untuk menjadi masukan dalam pembahasan. Karena itu DPD RI, harus juga memberikan masukan pada pemerintah melalui pokok‐pokok pikiran dalam penyusunan RENCANA KERJA TAHUNAN PEMERINTAH (RKP, RENJA K/L) DAN PENYERAPAN USULAN PRIORITAS Pemerintah Daerah ke pemerintahpusatyangdihimpunolehDPD RI. Tujuan Kajian : diperlukan adanya kajian atas pertimbangan DPDRI di bidang anggaran untuk mengetahui efektivitasnya terhadap pembahasan APBN oleh DPR bersama pemerintah sehingga menjadi perbaikan di tahun – tahun berikutnya.

Page 13 of 14


Ikut Membahas

Jenis Kajian


Keterangan

Singkat 10 Juta


Singkat 10 Juta

Long List 20152019


No


25 RUU Perubahan atas UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan



Evaluasi Problematic Situation : Kebijakan Kewenangan pengambil kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak (Policy tegas khususnya dalam pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pemanfaatan jalan menyebabkan terjadinya tumpang tindih. Disamping itu formula dalam pengaturan mengenai jalan Evaluation) dan khususnya jaminan peningkatan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembangjuga Legal Analysis masih belum jelas. Begitu juga standar konstruksi jalan yang memadai baik untuk jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keseluruhan permasalahan ini merupakan permasalahan pelaksanaan UU tentang jalan yang perlu diperbaiki. Tujuan : Perlunya kejelasan dan ketegasan wewenang antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pemberian izin, dispensasi dan pemanfaatan jalan serta adanya standar konstruksi yang memadai baik untuk jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

TOPIK/JUDUL

Kajian Yuridis Empiris dan Ikut Membahas Socio Legal Analysis Kebijakan Rehabilitasi dan Pembangunan Infrastruktur guna Penyempurnaan/ Perubahan atas UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan

Berdasarkan Pagu Definitif 2015 dan APBN-P tahun 2015 jumlah Kajian/Penelitian Pusjakum sebagai berikut :

Jenis Kajian/Penelitian

Pagu Definitif 2015

APBN-P 2015

Total Kajian

Penelitian Madya

3

1

4

Penelitian Muda

4

1

5

Penelitian Pendek

3

2

5

Penelitian Singkat

6

5

11

Total Kajian

16

9

25 Kajian

Page 14 of 14


Jenis Kajian

Singkat 10 juta


Keterangan

Long List 20152019


JUDUL KAJIAN PUSJAKUM BERDASARKAN USUL PROLEGNAS PRIORITAS DPD-RI TAHUN

Recommend Documents