LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN
DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL NO 1.
URAIAN Pembinaan kelembagaan masyarakat. Kewenangan gampong untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan dan kemasyarakatan lokal berskala gampong serta kerja sama antar gampong.
2.
Pengelolaan aset gampong. Kewenangan gampong untuk mengelola barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli milik gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau peroleh hak lainnya yang sah.
3.
Pengembangan peran masyarakat gampong Kewenangan gampong untuk membentuk lembaga/ organisasi kemasyarakatan lokal berskala gampong, melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam membangun gampong.
4.
Pengelolaan meunasah gampong Kewenangan gampong untuk membangun dan memelihara meunasah gampong. Keberadaan meunasah sebagai pusat kebudayaan bagi masyarakat gampong. Fungsi Meunasah tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan keagamaan saja (tempat ibadah dan pengajian), melainkan juga berfungsi sebagai tempat berkumpul, musyawarah bagi warga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan gampong, tempat/lokasi untuk membagikan bantuan/ sumbangan, pelaksanaan perayaan hari besar keagamaan dan adat istiadat.
5.
Pembinaan dan lembaga hukum adat Kewenangan gampong untuk membentuk lembaga kemasyarakatan yang berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.
BUPATI BIREUEN, ttd RUSLAN M.DAUD
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN
DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG NO
URAIAN
1.
Penyelenggaraan pemerintahan gampong. a) penetapan dan penegasan batas gampong; b) pengembangan sistem administrasi dan informasi gampong; c) pengembangan tata ruang dan peta sosial gampong; d) pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja gampong; e) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; f) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; g) pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; h) pembentukan Tuha Peut; i) penetapan perangkat gampong; j) penetapan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); k) penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); l) penetapan Qanun gampong; m) penetapan kerja sama antar-gampong; n) pendataan potensi gampong; o) pemberian izin hak pengelolaan atas tanah gampong; p) penetapan Gampong dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala gampong; q) pengelolaan arsip gampong; r) penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat gampong; s) pendataan Gampong dan penyusunan Profil gampong; t) penyelenggaraan musyawarah gampong; u) penyelenggaraan perencanaan gampong; dan v) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan gampong.
2.
Pembangunan gampong. a) pelayanan dasar gampong; 1) pengembangan pos kesehatan gampong dan Polindes; 2) optimalisasi pemanfaatan tenaga kesehatan gampong; 3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: i. layanan gizi untuk balita; ii. pemberian imunisasi lengkap; iii. pemeriksaan ibu hamil; iv. pemberian makanan tambahan; v. penyuluhan kesehatan; vi. gerakan hidup bersih dan sehat; vii. penimbangan bayi; viii. gerakan sehat untuk lanjut usia;
ix. pembinaan kader kesehatan gampong; x. pembinaan tim peduli kesehatan ibu/anak; xi. pembinaan Kelompok Kerja Posyandu; xii. pemanfaatan rumah tunggu persalinan gampong; xiii. operasional Komite Kesehatan Gampong (KKG); dan xiv. Desa Siaga Aktif 4) pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB); 5) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 6) pembinaan kemitraan Bidan dan dukun beranak (Mablien); 7) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang di gampong; 8) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; 9) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan gampong; dan 10) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar, kelompok pengajian dan majelis taklim di gampong. b) sarana dan prasarana gampong; 1) pembangunan dan pemeliharaan kantor Keuchik dan balai gampong; 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan gampong; 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 4) pembangunan dan pemeliharaan jalan perkebunan; 5) pembangunan dan pemeliharaan embung gampong; 6) pembangunan energi baru dan terbarukan; 7) pembangunan dan pemeliharaan meunasah gampong; 8) pembangunan dan pemeliharaan jembatan gampong; 9) pembangunan dan pemeliharaan talud/tembok penahan tanah; 10) pengelolaan pemakaman gampong; 11) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 12) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala gampong; 13) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 14) pembangunan dan pemeliharaan lapangan gampong; 15) pembangunan dan pemeliharaan taman gampong; 16) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; 17) pengembangan sarana dan prasarana produksi di gampong; 18) pembangunan dan pemeliharaan sarana penerangan jalan gampong; dan 19) pembangunan dan pemeliharaan kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). c) pengembangan ekonomi lokal gampong. 1) pembangunan dan pengelolaan pasar dan kios gampong; 2) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik gampong; 3) pengembangan usaha mikro berbasis gampong; 4) pengembangan kelompok industri Rumah Tangga; 5) pendayagunaan keuangan mikro berbasis gampong; 6) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 7) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan gampong; 8) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan gampong; 9) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 10) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 11) pengembangan benih lokal; 12) pengembangan ternak secara kolektif; 13) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 14) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong;
15) penguatan permodalan Badan Usaha Milik Gampong 16) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 17) pengembangan wisata Gampong di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota; 18) pengelolaan balai benih ikan; 19) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan 20) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. 1) komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain: pasir kuarsa, batu kapur, batu kali, batu besar (material penahan ombak); 2) komoditas tambang batuan; giok, potensi tambang batuan lainnya; 3) pelestarian lingkungan hidup meliputi; penghijauan, pembuatan terasering, penanaman dan pemeliharaan hutan bakau, pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, perlindungan terumbu karang; dan 4) pengembangan destinasi wisata yang islami. 3.
Pembinaan kemasyarakatan gampong. a) membina kehidupan masyarakat gampong yang islami, berbudaya, bersih dan berwibawa; b) membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat gampong; c) membina kerukunan warga masyarakat gampong; d) memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong; e) membina dan mengembangkan kehidupan adat dan adat istiadat; f) melestarikan dan mengutamakan musyawarah masyarakat gampong; dan g) melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat gampong.
4.
Pemberdayaan masyarakat gampong. a) pengembangan seni budaya lokal; b) melakukan analisis kemiskinan; c) pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; d) fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya; dan kelompok masyarakat lain di gampong; e) pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin dan anak yatim; f) fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan disabilitas; g) fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat gampong; h) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; i) pembentukan dan fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat j) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; k) peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi gampong; l) pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan m) peningkatan kapasitas masyarakat melalui: a) Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong; b) kelompok usaha ekonomi produktif; c) kelompok perempuan; d) kelompok tani; e) kelompok nelayan; f) kelompok pengrajin; g) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
h) i) j) k) l) m) n)
karang taruna gampong; kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; kader Bina Keluarga Balita; kader Desa Siaga; kader Keluarga Berencana; kelompok sanggar belajar dan seni lokal; dan kelompok lainnya.
BUPATI BIREUEN, ttd RUSLAN M.DAUD
