JUDUL KAJIAN BERDASARKAN USUL PROLEGNAS PRIORITAS DPD-RI TAHUN

DRAFT TOPIK/JUDUL KAJIAN BERDASARKAN USUL PROLEGNAS PRIORITAS DPD-RI TAHUN 2015-2019

No

JUDUL RUU/PROLEGNAS/ SUBSTANSI MATERI

SITUASI PROBLEMATIS &TUJUAN KAJIAN

I

PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN DAN HUKUM (PUSJAKUM)

1

RUU tentang Wawasan Nusantara

Problematic Situation : Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya sebenarnya pernah dirumuskan dalam konteks hukum dan Peraturan Perundang-undangan ketika UUD 1945 belum diamandemen. Konsepsi Wawasan Nusantara pada waktu itu telah diterima dan dirumuskan dalam konstruksi hukum sebagai konsepsi politik ketatanegaraan melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 dan dinyatakan kembali dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1978, serta yang terakhir dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Tujuan Kajian : 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan wawasan nusantara serta cara-cara mengatasinya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara. 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara.

Pengetahuan Yang Dihasilkan

Kajian Latar Belakang Kebijakan (Policy Background Paper )

TOPIK/JUDUL

Kajian Latar Belakang Kebijakan (Policy Background Paper) Wawasan Nusantara sebagai Starategi Pembangunan Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia.

Posisi/Tugas DPD Jenis Kajian

Alat Kelengkapan Pengusul

Pembahas Utama Madya 60 PPUU DPD juta (Maksimal 6 Bulan)

Keterangan

Prioritas tahun 2015, NA ada, RUU sedang Proses

No




2

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

3

RUU tentang Perubahan Evaluasi Problematic Situation : atas UU No.25 tahun 2007 Kebijakan pokok mengenai hukum penanaman modal di Indonesia dimaksudkan untuk menarik jumlah Kebijakan Tentang Penanaman Modal modal asing dengan harapan, usaha ini akan menghasilkan kebangkitan ekonomi nasional. Masih (Policy tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pendapatn perkapita serta lebarnya ketimpangan ekonomi Evaluation ) dan masyarakat menjadi bukti bahwa perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam situasi stagnan. Legal Analysis Hal ini sangat ironis jika dibandingkan dengan potensi sumber daya alam maupun manusia yang besar di negara ini. Penanaman modal diharapkan memainkan peran dengan mengolah potensi ekonomi yang besar menjadi kekuatan ekonomi riil. Peningkatan penanaman modal di Indonesia diharapkan menjadi penting dalam hal m,empercepat pembangunan ekonomi nasional dan perwujudan kedaulatan politik serta ekonomi Indonesia. Tujuan : Adanya regulasi nasional mengenai penanaman modal yang mempertimbang-kan aspek pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai jawaban atas konsep pasar bebas yang tetap berpedoman pada filosofi ekonomi Indonesia yang mengarahkan negara pada bentuk negara kesejahteraan.

Problematic Situation : Dibutuhkan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara serta adanya perlindungan nelayan tradisional yang mencakup hak-hak nelayan tradisional melalui instrumen perlindungan nelayan. Sekitar 90% sumberdaya manusia perikanan terjun pada usaha penangkapan, namun memiliki skala usaha kecil atau subsisten serta berpendidikan rendah. Pada tahun 2006 jumlah sumberdaya manusia yang bekerja menangkap ikan (nelayan) diperkirakan 4 juta orang atau sekitar 4,21% dari total tenaga kerja produktif. Kualitas sumberdaya manusia nelayan masih sangat memprihatinkan karena 70% berpendidikan rendah (tidak tamat SD dan tidak sekolah), 20% tamat sekolah dasar dan hanya 0,03% yang memiliki pendidikan sampai jenjang diploma dan sarjana. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia nelayan diperlukan langkah-langkah strategis melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.Mengingat pada masa mendatang pembangunan perikanan membutuhkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional. Sumberdaya manusia nelayan yang berkualitas dapat mewujudkan pembangunan perikanan bertanggungjawab, keberlanjutan usaha dan peningkatan daya saing produk perikanan baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi di era globalisasi saat ini, persaingan ekonomi akan semakin kompetitif. Oleh karena itu dukungan sumberdaya manusia nelayan yang profesional sangat diperlukan.Profesionalisme sangat penting bukan hanya untuk pengembangan dunia usaha dan industri perikanan di Indonesia tetapi juga memberikan keunggulan dan daya saing bagi sumberdaya manusia itu sendiri karena sumberdaya manusia tersebut akan lebih dibutuhkan dan dihargai, disamping secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan. Tujuan Kajian : 1) Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar nelayan, termasuk keluarga nelayan, yang terdiri atas sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. 2) Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat nelayan dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik. 3) Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (collective action) untuk mencapai tujuan-tujuan individu. 4) Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (resource-based), memiliki pasar yang jelas (market-based), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas lingkungan (environmental-based), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal (local society-based), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (scientific-based). 5) Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman. 6) Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

Socio Legal Analysis

TOPIK/JUDUL



Ikut Membahas Socio Legal Analysis Pengembangan Nelayan Berbasis Kearifan Lokal dan Sustainable Development dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan

Madya 60 Komisi IV DPR juta dan Komite II (Maksimal 6 DPD Bulan)

Kajian Yuridis Empiris Ikut Membahas dan Socio Legal Analysis Kebijakan Penanaman Modal di Daerah guna Penyempurnaan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Madya 60 juta (Maksimal 6 Bulan)

Keterangan

Prioritas tahun 2015 Ada NA dan RUU dari DPD

Long List 2015-2019

No




4

RUU Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Problematic Situation : Setidaknya ada tiga masalah utama yang diidentifikasi dalam pengaturan pertambangan mineral dan batubara yang ada saat ini, yaitu menyangkut konsep ideal bahwa kekayaan alam mineral dan batubara sebagai modal kemakmuran, ambigu persepsi terhadap pengertian “dikuasai” dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan optimasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan alam mineral dan batubara. Tujuan : 1) adanya pengaturan mengenai politik pertambangan dan ekonomi pertambangan. 2) Politik pertambangan harus mencerminkan kedaulatan usaha sesuai jiwa pasal 33 UUD 1945. 3) Pengaturan ekonomi pertambangan harus mencerminkan peningkatan bagian bagian yang imbang (benefit share) bagi bangsa Indonesia.

Kajian Yuridis Empiris dan Sosio Legal Analysis

5

RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur

Problematic Situation : Jakarta sebagai Ibukota Negara telah menjadi sebuah kota metropolitan dan sebagai salah satu pusat bisnis dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Luas wilayah Jakarta hanya mencapai 650 km2, namun pertambahan penduduknya dari tahun ke tahun amat cepat, hingga kini tercatat penduduk Jakarta telah mencapai 9 juta jiwa dengan kepadatan 13.667,01 jiwa per km2. Itu pun belum termasuk mobilitas sekitar 2 juta jiwa penduduk dari kota tetangga, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur yang setiap harinya turut melakukan berbagai aktivitas di Jakarta. Tingginya pertambahan penduduk baik secara alamiah maupun migrasi sangat rentan terhadap masalah sosial, ekonomi, dan demografis yang sangat kompleks. Belum lagi dengan minimnya kondisi sumber daya alam wilayah Jakarta. Ada korelasi antara tingginya tingkat kepadatan penduduk kota dengan tingginya tingkat tantangan dan masalah-masalah sosial kota Jakarta dan kota penyangga. Dengan kondisi seperti itu maka sudah dipastikan daya dukung dan daya tampung wilayah Jakarta untuk menopang pembangunan sudah tidak mampu lagi. Untuk itu, diperlukan kebijakan penyatuan dan perencanaan tata ruang kawasan penyangga berupa kawasan terpadu dalam satu kesatuan rencana induk (master plan) yang terintegrasi meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur. Keterlibatan wilayah-wilayah tersebut tetap harus memperhatikan segala aspek dan faktor dalam satu rangkaian yang komprehensif. Karena itu, menyatunya wilayah tersebut dapat dikoordinasikan sebagai satu wilayah terpadu untuk membangun rencana induk (master plan) Megapolitan Jabodetabekjur. Pentingnya wilayah Jakarta baik sebagai Ibukota Negara maupun sebagai kawasan perekonomian nasional sejatinya telah diupayakan pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu. Tujuan Kajian : 1) Dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat lex specialist menjadi payung hukum dalam pengelolaan kawasan Jakarta dan kota-kota penyangganya melalui RUU tentang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (RUU Jabodetabekjur). 2) Perlu peraturan perundang-undangan yang cukup kuat untuk menata kawasan Jakarta sebagaimana layaknya kota-kota metropolitan di dunia. 3) Kompilasi materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kedalam undang-undang yang baru mengingat beberapa kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Puncak, dan Cianjur masih menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan kebijakan dan perencanaan daerahnya.


TOPIK/JUDUL



Kajian Yuridis Empiris Ikut Membahas dan Socio Legal Analisis Kesejahteraan Masyrakat dan Konservasi Lingkungan guna Penyempurnaan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Muda 40 Komisi VII DPR juta dan Komite II (Maksimal 4 DPD Bulan)

Kajian Latar Belakang Pembahas Utama Kebijakan dan Socio Legal Analysis Pengaturan Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur)

Muda 40 juta (Maksimal 4 Bulan)

Keterangan

Prioritas tahun 2015 Ada NA+RUU

Long List 2015-2019

No




6

RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

7

RUU tentang Badan Usaha Problematic Situation : Evaluasi Milik Daerah Kebijakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah masih berlaku sampai dengan (Policy disahkannya undang-undang penggantinya. Namunsampai saatini belum ada undang-undang pengantinya, sedangkan materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Evaluation) dan memiliki semangat berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang. Oleh karena itu, dalam Legal Analysis implementasinya undang-undang tersebut sudah tidak relevan dan kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD serta tidak dapat menjawab dinamika manajemen perusahaan yang menyangkut berbagi aspek antara lain personil kelembagaan, tata kerja yang tidak dapat mengemban fungsi dan perannya dalam mendukung fungsi perusaha-an sebagai kontributor PAD. Tujuan Kajian : 1) Adanya pengaturan tentang pengelolaan BUMD secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance serta sesuai dengan tujuan didirikanya sebuah badan usaha yang berorentasi pada profit oriented. 2) Merupakan tuntutan sebagai sebuah badan usaha yang didirikan untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat.

Problematic Situation : Berbicara masalah tata ruang masih banyak ditemukan permasalahan dan kendala pembangunan, terutama dalam kerangka pembangunan wilayah. Permasalahan umum yang masih ditemukan antara lain : (1) Kesenjangan dalam dan antarwilayah, (2) Keterbatasan akses ke kawasan terpencil/tertinggal dan akses ke pasar, (3) Sistem pembangunan yang masih sentralistik dan sektoral, (4) Lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya, (5) Belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/ sektoral), (6) Pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah, dan (7) Terakumulasi¬nya modal di kawasan perkotaan. Keberhasilan kombinasi beberapa pendekatan seperti ini membutuhkan partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat adat dalam proses penataan ruang dan penentuan kebijakan pengelolaan SDA di wilayah ekosistem. Semakin tinggi partisipasi politik dari pihak-pihak berkepentingan akan menghasilkan rencana tata ruang yang lebih akomodatif terhadap kepentingan bersama yang "intangible" yang dinikmati bersama oleh banyak komunitas yang tersebar di seluruh wilayah ekosistem tersebut, seperti jasa hidrologis. Dalam konteks ini maka membangun kapasitas masyarakat adat yang berdaulat (mandiri) harus diimbangi dengan jaringan kesaling-tergantungan (interdependency) antar komunitas dan antar para pihak. Untuk bisa mengelola dinamika politik di antar para pihak yang berbeda kepentingan seperti ini dibutuhkan tatanan organisasi birokrasi dan politik yang partisipatif demokrasi (participatory democracy). Tujuan Kajian : 1) Memperkuat aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang, khususnya pelanggaran yang terjadi pada masa transisi. Satu dan lain hal, karena selama ini betapa sulitnya menjerat pelaku-pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang. 2) Penyederhanaan proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah, khususnya wilayah kabupaten. Penyederhanaan ini dimaksudkan sebagai upaya mempercepat proses pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah demi percepatan penyelenggaraan pembangunan di daerah.


TOPIK/JUDUL

Kajian Latar Belakang Kebijakan dan Socio Legal Analysis guna Pengaturan Penataan Ruang Berbasis Kerja sama antar-daerah



Keterangan

Pembahas utama Muda 40 juta (Maksimal 4 Bulan)

Kajian Yuridis Empiris Pembahas utama dan Socio Legal Analysis Pengelolaan BUMD secara Profesional guna Penyempurnaan/Pengga ntian UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah


Long List 2015-2019

No




TOPIK/JUDUL


8

RUU tentang Partisipasi Masyarakat

Problematic Situation : Sesuai dengan ide negara hukum, maka partisipasi publik dalam penyusunan RUU mesti diatur secara jelas dalam suatu aturan hukum tertentu. Sendi utama negara hukum, menurut adalah hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hukum mempunyai dua pengertian, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hal inilah di Indonesia sudah saatnya partisipasi itu sudah dalam konteks partisipasi otentik, bukan semua sehingga perlu dijamin dalam sebuah undang-undang. Tujuan Kajian : Terciptanya sebuah mekanisme kelembagaan yang menempatkan masyarakat pada posisi yang jelas dan strategis dalam kerangka pembentukan kebijakan pemerintahan dalam sebuah payung hukum.


Kajian Latar Belakang Kebijakan dan Socio Legal Analysis Pengaturan Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Partisipasi Masyarakat

Pembahas Utama Pendek 25 Juta (Maksimal 2 Bulan)

9

RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan

Problematic Situation : - Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi Daerah besar dan daerah kecil. Pembagian tersebut pada intinya merupakan implementasi dari desentralisasi teritorial. Sehubungan dengan hal ini, maka ketika pembagian tersebut dilakukan dalam konteks administratif membuka kemungkinan terjadinya terjadinya penggabungan beberapa pulau ke dalam satu provinsi; - Pembagian beberapa pulau dalam satu provinsi saat ini sering menimbulkan berbagai persoalan termasuk keinginan pulau-pulau yang bergabung ini untuk memisahkan diri dengan Provinsi induk (pemekaran);dan - Kehendak untuk memisahkan diri tersebut sering tidak diikuti dengan pengkajian yang mendalam menyangkut keadaan, kemampuan, dan kebutuhan yang rasional. Bahkan hanya semata-mata dilandasi oleh adanya berbagai konflik baik yang bedimensi kultural maupun politis. Tujuan Kajian : 1) Mempertegas kriteria tentang provinsi kepulauan, agar tetap terjaga dalam satu wilayah administratif guna mensinergikan berbagai potensi yang dimiliki; 2) Memperkuat desentralisasi teritorial berbasis kepulauan guna mewujudkan prinsip kenusantaraan; 3) Meningkatkan kemampuan otonomi provinsi kepulauan guna menunjang pembangunan nasional; dan 4) Memperkuat integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Kajian Latar Belakang Ikut Membahas Kebijakan dan Socio Legal Analysis PokokPokok Pengaturan/tata kelola dalam Penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kepulauan

Pendek 25 Juta (Maksimal 2 Bulan)


Keterangan

Long List 2015-2019

Long List 2015-2019

No


10 RUU tentang Ekonomi Kreatif


Problematic Situation : Dalam rencana strategis pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia 2012-2014, yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, telah ditegaskan bahwa Kemenparekraf akan mengembangkan 15 subsektor industri kreatif yang dikelompokkan sebagai 9 kelompok sektor ekonomi kreatif sesuai dengan pembagian tugas serta fungsi unit kerja dalam Kemenparekraf, meliputi: 1. Desain yang meliputi: desain komunikasi visual, desain produk, desain kemasan, desain grafis, dan desain industri; 2. Arsitektur, meliputi: arsitektur bangunan, lansekap, interior, dan arsitektur kota; 3. Media konten, meliputi konten: permainan interaktif, periklanan, audio dan video, tulisan fiksi dan nonfiksi, animasi dan komik, web dan mobile; 4. Fesyen, meliputi: busana, alas kaki, dan aksesoris; 5. Perfilman, meliputi: film layar lebar, film iklan, film animasi, video, dan film TV, 6. Seni pertunjukan, meliputi tari, sastra, teater, dan musik; 7. Seni rupa, meliputi: seni instalasi, seni keramik, kriya, seni patung, seni lukis, fotografi, dan seni grafis; 8. Industri musik; dan 9. Kuliner sebagai bagian dari pariwisata. Dengan begitu luasnya wilayah/cakupan ekonomi kreatif dan begitu besarnya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi kreatif ini maka sewajarnya Indonesia memberi perhatian yang besar terhadap eknomi kreatif ini. Salah satu bentuk pengembangan ekonomi kreatif itu adalah dengan membuat regulasi yang tegas yang mengatur kegiatan tersebut dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Tujuan Kajian : 1) Supaya ada payung hukum yang tegas untuk mengatur kegiatan yang berhubungan dengan kreatifitas di Indonesia. 2) Agar regulasi yang terpisah dan berada dalam berbagai Undang-Undang lain bisa menjadi satu. 3) Agar bisa pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia bisa dilaksanakan dengan landasan hukum yang kuat, terstruktur secara baik dan memiliki penangggung jawab yang jelas.


Meta Study Analysis dan Socio Legal Analysis

TOPIK/JUDUL


Ikut Membahas Meta Study Analysis dan Socio Legal Analysis Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal



Keterangan

Long List 2015-2019

No


11 RUU Tentang Pendapatan Asli Daerah (RUU Tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah)


Problematic Situation : a. Otonomi daerah terbagi atas otonomi provinsi dan kabupaten/kota, namun disisi lain pemerintahan desa juga diberikan sebagian kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga dari aspek pendapatan asli daerah dan desa sering mengalami permasalahan antara batas kewenangan dalam pengelolaan PAD. b. Pendapatan asli daerah adalah salah satu dari berbagai sumber pendapatan daerah namun seharusnya lebih besar dibanding bagi hasil dari pemerintah pusat sebab akan mencerminkan kapasitas keuangan daerah dalam berotonomi. namun kenyataannya sebagian besar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,masih sangat kecil kontribusi PAD dalam pendapatan daerah. apakah karena pembagian kewenangan pengelolaan PAD atau SDM dan sarana prasarana yang kurang memadai sehingga potensi mungkin saja besar namun belum menghasilkan PAD yang signifikan bagi daerah. c. Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak sumber PAD yang seharusnya dikelola oleh daerah, namun masih dikelola pemerintah pusat sehingga jenis‐jenis sumber PAD berkurang. misalnya PBB pertambangan dan migas, yang potensinya cukup besar justru di pungut pusat dan pemerintah daerah hanya menerima bagi hasil dari pemerintah pusat. disisi lain pajak bbm misalnya dipungut berulang antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. bahkan masih juga tarik menarik kewenangan antara pemerintah. d. Menemukan kesenjangan antara potensi pendapatan dengan hasil yang dicapai dalam mendukung alokasi belanja pada APBD, sehingga dapat dirumuskan peraturan perundangan‐undangan yang secara tegas memperjelas potensi PAD antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan yang dimilikinya. Tujuan Kajian : 1) Menemukan kesenjangan antara potensi pendapatan dengan hasil yang dicapai dalam mendukung alokasi belanja pada APBD. 2) Merumuskan peraturan perundangan‐undangan yang secara tegas memperjelas potensi PAD antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan yang dimilikinya.



TOPIK/JUDUL


Ikut Membahas Socio Legal Analysis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian daerah

Singkat 10 juta (Maksimal 1 Bulan)


Keterangan

Usulan Wakil Ketua Komite IV

No




12 RUU Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Problematic Situation : a. PAJAK DAERAH adalah sumber utama pendapatan asli daerah,namundalam berbagai peraturannya sangat tergantung pada pemerintah pusat,bahkan pengesahan PERDA juga oleh pemerintah pusat. Pemisahan antara kewenangan di bidang pajak nasional dan pajak daerah, cenderung ditentukan sepihak oleh pemerintah pusat.Seharusnya dalam membagi jenis pajak yang dikelola pusat dan daerah, dimusyawarahkan dengan baik bahkan daerah dapat diberikan kewenangan menentukan jenis pajak yang dapat dipungut sepanjang tidak tumpang tindih dengan pajak nasional. b. Pengelolaan PAJAK yang menggunakan system self assessment (Penghitungan dan pembayaran sendiri), disatu sisi sangat baik dalam kaitan transparansi pengelolaan pajak namun dalam aspek akuntabilitasnya masih lemah sebab kejujuran wajib pajak masih harus dievaluasi setiap saat. c. Penerimaan negara dan daerah dari sektor pajak masih kurang dibanding dengan potensi yang ada. Masalahnya selalu dikaitkan dengan SDM, Sarana Prasarana serta kesadaran wajib pajak. d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),digagas akan dihapus oleh pemerintah pusat padahal menjadi sumber utama PAD Kabupaten/Kota. Apakah ada jenis pajak lain yang dapat menjadi pengganti PBB yang diserahkan pada daerah pengelolaannya sehingga sumber utama PAD bagi Kabupaten/Kota tidak berkurang, jika perlu makin memberi peluang daerah makin meningkatkan pendapatannya. Tujuan Kajian : Mengkaji kewenangan pengelolaan perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah, potensi dan masalah pengelolaan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan sehingga dapat menjadi bahan rumusan RUU oleh DPD RI.


13 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang

Problematic Situation : Kondisi politik pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang selama ini berjalan perlu dielaborasi secara mendalam agar tercapai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan aspirasi dan keinginan daerah. Tujuan : Terbentuknya payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan daerah.

Kajian Yuridis Empirik dan Sosio Legal Analysis

TOPIK/JUDUL


Memberi Socio Legal Analysis Pertimbangan Sistem Pengelolaan Perpajakan Nasional guna Perubahan Kelima atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Kajian Yuridis Empiris Ikut Membahas dan Socio Legal Analysis mekanisme Pemilihan Kepala Daerah berlandaskan prinsipprinsip demokrasi guna Penggantian/Penyempur naan atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU



Singkat 10 Komisi II DPR juta

Keterangan


Prioritas tahun 2015 Ada NA+RUU

No




TOPIK/JUDUL


14 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD / RUU tentang DPD.

Problematic Situation : UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (UU MD3) yang terbit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan menggantikan UU No. 27 Tahun 2009, memuat ketentuan Pasal-pasal yang mereduksi, menegasikan, bahkan mengikis kewenangan konstitusional DPD sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk UU MD3 nyata-nyata tidak menghargai putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 tersebut. Kondisi yang demikian ini jelas-jelas tidak memberikan teladan bagi rakyat Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum, karena justru Lembaga Negara setingkat pembentuk UU juga tidak mengindahkan keputusan lembaga yang diberi kewenangan konstitusi untuk memutuskan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945, yakni Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan MK tersebut, DPD berpandangan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap UU MD3 terutama kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan kelembagaan DPD serta mekanisme pelaksanaan pembahasan legislasi yang konstitusional. Tujuan Kajian : 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dalam proses legislasi khususnya dalam rangka mengemban visi dan misi memperjuangkan kepentingan daerah dalam penentuan kebijakan nasional; 2) Merumuskan permasalahan hukum yang terkait dengan penentuan norma-norma hukum kewenangan DPD sebagaimana telah ditegaskan dalam UUD 1945 yang kemudian didelegasikan ke undang-undang pelaksanaannya, yaini UU MD3; 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.


Ikut Membahas Socio Legal Analysis Fungsi Representasi DPD RI untuk Penyempurnaan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3

Singkat 10 juta

15 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan

Problematic Situation : Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-X/2012 beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan yang lain dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang telah diputuskan oleh MK (unconstitutional conditional/tidak konstitusional bersyarat). Beberapa ketentuan yang diputus oleh MK tersebut adalah terkait dengan perencanaan pembentukan undang-undang (prolegnas), pengajuan rancangan undang-undang, dan pembahasan rancangan undang-undang. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan dan masuk ke dalam program legislasi nasional sebagai RUU kumulatif terbuka akibat adanya putusan MK. Tujuan Kajian : 1) Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-X/2012 terkait dengan dinyatakan tidak bmempunyai kekuatan hukum mengikat dan pertentangan bersyarat dengan UUD 1945 beberapa ketentuan dalam UU 12/2011; 2) Mengatur lebih lanjut mekanisme pelaksanaan pembentukan undang-undang antara DPR, Presiden, dan DPD sesuai dengan UUD 1945 melalui perubahan UU 12/2011; dan 3) Menyerap aspirasi masyarakat dan stakeholders penyelenggara negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 4) Sasaran yang diharapkan tercapai dengan adanya penyusunan RUU ini adalah terwujudnya hubungan Presiden, DPR, dan DPD dalam pembentukan undang-undang yang sesuai dengan UUD 1945 sebagaimana diputuskan oleh MK.

Evaluasi Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) dan Legal Analysis

Ikut Membahas Legal Analysis Mekanisme Pengawasan Pembentukan UndangUndang dari Agenda Setting sampai Implementasi Kebijakan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 92/PUUX/2012 tanggal 27 Maret 2013

singkat 10 Juta


Keterangan

Long List 2015-2019

No


16 RUU tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan/Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia serta Mantan Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia.



Evaluasi Problematic Situation : Kebijakan Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif (Policy Pimpinan dan Anggota Lembaga tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Penggantian ini dikarenakan perkembangan dan perubahan ketatanegaraan Evaluation ) dan seiring dengan adanya amandemen UUD 1945, maka perlu disesuaikan dengan kondisi kekinian. Legal Analysis Dalam hal ini penyebutan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara juga telah diubah menjadi Lembaga Negara. Tujuan Kajian : Pelaksanaan amandemen UUD 1945 telah membawa konsekuensi pada pembentukan lembagalembaga negara baru. Sehubungan dengan hal tersebut perlunya dibentuk sebuah payung hukum yang mengatur mengenai pemenuhan Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara.

TOPIK/JUDUL


Kajian Yuridis Empiris Ikut Membahas Hak-Hak Keuangan/Administratif Pimpinan/Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia serta Mantan Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Good Governance untuk Penggantian UU No.12 Tahun 1980



Keterangan

Long List 2015-2019

No




TOPIK/JUDUL



Keterangan

17 RUU tentang Pemerintahan Problematic Situation : Evaluasi Otonomi Khusus Bagi Kebijakan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan satu langkah maju Provinsi di Tanah Papua (Policy yang diambil oleh Pemerintah RI dalam rangka melindungi hak ulayat orang Papua akan tanah, air, dan kekayaan alam Papua lainnya. Di dalam perkembangannya, keberlangsungan otonomi khusus di Papua Evaluation) dan ternyata belum dapat dikatakan berhasil, bila diukur dari 4 (empat) bidang pokok yang menjadi sasaran Legal Analysis yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur pada kenyataannya masih ditemukan beberapa kekurangan. Dari berbagai permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua memiliki alasa-alasan untk dilakukan perubahan sebagai berikut: - Bahwa UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat; - Bahwa telah terjadi perubahan tata pemerintahan di Provinsi Papua dengan adanya Provinsi Papua Barat; - Adanya DPRP dan MRP di Provinsi Papua Barat; - Perkembangan konteks, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat di Papua; dan - Mengakomodir kewenangan bidang lain yang diperluas untuk diatur dalam RUU tentang Otonomi Khusus Papua. Tujuan Kajian : Terwujudnya sebuah kepastian hukum dalam kerangka menciptakan masyarakat Papua yang adil dan sejahtera, dengan meiningkatkan pembangunan disektor pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur.

Pembahas Utama Kajian Yuridis Empiris dan Socio Legal Analysis Kelembagaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam rangka Perubahan dan Penyempurnaan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua


Long List 2015-2019

18 RUU tentang Provinsi Bali

Kajian Yuridis Empiris Pembahas Utama dan Socio Legal Analysis Penataan Ulang Kelembagaan Usaha dan Investasi di Provinsi Bali, NTB dan NTT untuk Kesejahteraan Masyarakat

Madya 60 juta (Maksimal 6 Bulan)

Long List 2015-2019

Problematic Situation : 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

khusus dalam kerangka regulasi nasional. pariwisata, keadilan dalam perimbangan keuangan sampai dengan kebutuhan “one island, one management” dalam mengatasi problem Bali. Tujuan : 1) Terwujudnya pembangunan yang berlandaskan budaya Bali dan berwawasan lingkungan. 2) Terwujudnya pengakuan, penghormatan, dan pemberdayaan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak asal usul untuk memperkokoh ketahanan sosial. 3) Terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pengembangan budaya Bali sebagai warisan budaya bangsa.

Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation) dan Legal Analysis

No




TOPIK/JUDUL



Keterangan

19 RUU tentang Perubahan Evaluasi Problematic Situation : atas UU No.25 tahun 2007 Kebijakan pokok mengenai hukum penanaman modal di Indonesia dimaksudkan untuk menarik jumlah Kebijakan Tentang Penanaman Modal modal asing dengan harapan, usaha ini akan menghasilkan kebangkitan ekonomi nasional. Masih (Policy tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pendapatn perkapita serta lebarnya ketimpangan ekonomi Evaluation) dan masyarakat menjadi bukti bahwa perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam situasi stagnan. Legal Analysis Hal ini sangat ironis jika dibandingkan dengan potensi sumber daya alam maupun manusia yang besar di negara ini. Penanaman modal diharapkan memainkan peran dengan mengolah potensi ekonomi yang besar menjadi kekuatan ekonomi riil. Peningkatan penanaman modal di Indonesia diharapkan menjadi penting dalam hal m,empercepat pembangunan ekonomi nasional dan perwujudan kedaulatan politik serta ekonomi Indonesia. Tujuan : Adanya regulasi nasional mengenai penanaman modal yang mempertimbang-kan aspek pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai jawaban atas konsep pasar bebas yang tetap berpedoman pada filosofi ekonomi Indonesia yang mengarahkan negara pada bentuk negara kesejahteraan.

Kajian Yuridis Empiris Ikut Membahas dan Socio Legal Analysis Pengembangan Kerjasama Kawasan guna Penyempurnaan Tata Kelola dalam Perubahan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal


Long List 2015-2019

20 RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan

Problematic Situation : Pembangunan di provinsi berciri kepulauan berjalan sangat lamban dibandingkan dengan provinsi berciri daratan karena dalam penetapan DAU dan DAK tidak memperhi-tungkan luas lautan pedalamannya dan laut teritorialnya. Tujuan : mengakomodir konsep pembangunan kontinental yang berorientasi kelautan dan kepulauan yang mendorong kesejahteraan masyarakat lokal melalui instrumen pendayagunaan sumberdaya maritim dalam suatu wilayah provinsi atau kabupaten/kota berbasis maritim.


Kajian Latar Belakang Kebijakan dan Socio Legal Analysis Strategi Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kepulauan dalam RUU Pengembangan Daerah Kepulauan


Long List 2015-2019

21 RUU tentang Pertanahan

Problematic Situation : • Adanya dualisme adminstrasi pertanahan antar sektor, khususnya instansi pertanahan dan instansi kehutanan • Memberi tuntutan kebutuhan dasar yang kuat untuk pengadministrasian tanah ulayat. • Menyelesaikan masalah pertanahan secara lebih berkeadilan dan cepat • Pengaturan yang baik tentang hak-hak warga Negara yang terkait dengan bidang pertanahan. Tujuan Kajian : 1) Pengejawantahan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam bidang pertanahan. 2) Memperkuat kedudukan hak-hak masyarakat, redistribusi tanah, dan penyelesaian konflik pertanahan dengan mengedepankan keadilan.

Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation ) dan Legal Analysis

Ikut Membahas

Socio Legal Analysis Hak Ikut Membahas Tanah Ulayat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria untuk Perubahan dan Penyempurnaan UU Pertanahan

Singkat 10 Komisi II DPR juta (Maksimal 1 Bulan)

Prioritas tahun 2015, Ada NA+RUU

No




TOPIK/JUDUL


22 RUU tentang Perkoperasian Problematic Situation : Evaluasi Kebijakan Permasalahan utama dari UU No 17 Tahun 2012 yang menjadi landasan MK membatalkannya yakni (Policy frasa koperasi adalah “badan hukum” bertentangan dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, jaminan kepastian hukum, asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Bahwa Evaluation) dan pengertian “Koperasi adalah Badan Hukum” sesungguhnya hanya kontinum dari pengertian UU No 25 Legal Analysis Tahun 1992 yang berlaku sebelumnya yang menyebut pengertian koperasi sebagai “Badan Usaha”. Koperasi bukanlah Badan Hukum atau Badan Usaha, tapi Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang dan/atau organisasi rakyat. Definisi koperasi tersebut juga selaras dengan gerakan koperasi dunia, International Co-operative Alliance (ICA). Sebab itu, koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang bermuatan sosial. Sebagai suatu sistem ekonomi sosial, koperasi terbangun dari bottom up process kelembagaan ekonomi, sehingga Koperasi menjadi instrumen kesejahteraan pada kebijakan pro growth, pro poor, pro job dan pro green atas hasil usaha para anggotanya. Tujuan Kajian : 1) secara filosofis: mengisi kekosongan ruang hukum pengaturan tentang Koperasi yang selaras dengan amanat UUD RI Tahun 1945 Pasal 33; 2) secara empiris: memberikan Arah Kebijakan Koperasi yang selaras dengan jati diri Koperasi Indonesia berdasarkan kekhasan daerah dan wilayah yang mengutamakan kuasa manusia (kesejahteraan anggota) diatas kuasa modal (kesejahteraan pemilik modal); 3) secara strategis: menjadi rujukan pengembangan Koperasi Indonesia guna memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Kajian Yuridis Empiris Ikut Membahas dan Socio Legal Analysis Perumusan Payung Hukum Koperasi Menuju Koperasi Yang Maju dan Modern sebagai Pengganti UU No.17 Tahun 2012.


23 APBN dan APBNP

Analisis Legal Efektivitas Pertimbangan DPD RI kepada DPR RI dalam Pembahasan APBN dan APBNP serta Persepsi Masyarakat Terhadap Anggaran DPD RI


Evaluasi Problematic Situation : Kebijakan a. Wewenang, hak dan Kewajiban DPD R I dibidang anggaran menurut UUD NRI 1945 yang telah (Policy dituangkan dalam UU SUSDUK serta ditindaklanjut dengan TATIB DPD RI beserta PEDOMAN MEKANISME KERJA, nampaknya belum dapat dipahami secara jelas dan meluas oleh masyarakat, Evaluation) dan sebab yang diketahui dan dilihat adalah HAK ANGGARAN DPR dengan kewenangan menetapkan Legal Analysis Undang‐Undang APBN dan APBN Pokok. DPD RI, kurang terekspose kinerjanya dalam pembahasan anggaran, apalagi karena hanya memberikan PERTIMBANGAN yang sifatnya tidak mengikat bahkan mungkin saja tidak diperhatikan oleh DPR RI. Apakah karena kewenangan yanglemahatausubstansipertimbanganyangtidaktajam. b. PERTIMBANGAN DPD RI ditujukan kepada DPR RI, sedangkan anggota DPR adalah wakil‐wakil partai yang dipilih juga langsung oleh rakyat bersama anggota DPD RI, sehinggaaktualisasidiridalampenentuanalokasianggaransangatditonjolkanperan dan fungsi DPR. Dengan demikian DPD RI, tidak diberi peluang yang juat untuk aktualisasi diri dan kelembagaan. Apakah karena persasingan aktualisasi diri atau batasan kewenangan dalam undang‐undang yang secara sengaja dan sistemik dibuat demikian rupa ( Ketika penetapan Undang‐Undang oleh DPR), agar DPD tidak keliatan fungsi dan peran penganggarannya. Disisi lain, publik hanya mengetahui selalu dari hasil keputusan,bukan prosesnya. c. PERTIMBANGAN DPD RI, diasumsikan tidak FOKUS pada kewenangan yang dimiliki sehingga tidak menarik bagi DPR RI untuk menjadi masukan dalam pembahasan. Karena itu DPD RI, harus juga memberikan masukan pada pemerintah melalui pokok‐pokok pikiran dalam penyusunan RENCANA KERJA TAHUNAN PEMERINTAH (RKP, RENJA K/L) DAN PENYERAPAN USULAN PRIORITAS Pemerintah Daerah ke pemerintahpusatyangdihimpunolehDPD RI. Tujuan Kajian : diperlukan adanya kajian atas pertimbangan DPDRI di bidang anggaran untuk mengetahui efektivitasnya terhadap pembahasan APBN oleh DPR bersama pemerintah sehingga menjadi perbaikan di tahun – tahun berikutnya.


Keterangan


No




TOPIK/JUDUL



Keterangan

24 RUU Perubahan atas UU Evaluasi Problematic Situation : No. 41 Tahun 1999 tentang Sesuai Pasal 12 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa perencanaan kehutanan meliputi Kebijakan Kehutanan (Policy inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelola hutan, penyusunan rencana kehutanan. Evaluation) dan Perencanaan yang banyak menimbulkan masalah di bidang kehutanan adalah pengukuhan kawasan Legal Analysis hutan dimana kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan adalah tempat pemukiman, ibu kota kabupaten dan lain-lain. Selama ini pengukuhan kawasan hutan tidak melibatkan pemerintah daerah, oleh karena itu perlu ada beberapa perubahan menyangkut ketentuan tentang pengukuhan kawasan hutan dengan melibatkan pemerintah daerah. Selain itu pelaksanaan UU No. 41 tahun 1999 juga telah menimbulkan beberapa dampak negatif, diantaranya (1) Ketidakjelasan, ketidakpastian hakdan kewajiban/ tanggung jawab serta ketidakamanan dalam pengurusanhutan; (2) Berkurangnya akses masyarakat terhadap hutan; (3) Adanya ketimpangan alokasi hutan yang dikelola masyarakat, perusahaan swastadan negara; dan (4) Tumpang tindihnya status kawasan. Tujuan : 1) Diakuinya hak dan keterlibatan masyarakat lokal secara tegas dalam pengelolaan hutan. 2) Peran pemerintah daerah semakin kuat dalam rangka pengukuhan kawasan hutan.

Ikut Membahas Kajian Yuridis Empiris dan Socio Legal Analysis Penataan Kelembagaan dan Tata Kelola guna Penyempurnaan/ Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Singkat 10 Juta

Long List 2015-2019

25 RUU Perubahan atas UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan

Kajian Yuridis Empiris Ikut Membahas dan Socio Legal Analysis Kebijakan Rehabilitasi dan Pembangunan Infrastruktur guna Penyempurnaan/ Perubahan atas UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan


Long List 2015-2019

Evaluasi Problematic Situation : Kebijakan Kewenangan pengambil kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak (Policy tegas khususnya dalam pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pemanfaatan jalan menyebabkan terjadinya tumpang tindih. Disamping itu formula dalam pengaturan mengenai jalan khususnya jaminan Evaluation) dan peningkatan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembangjuga masih belum jelas. Begitu Legal Analysis juga standar konstruksi jalan yang memadai baik untuk jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keseluruhan permasalahan ini merupakan permasalahan pelaksanaan UU tentang jalan yang perlu diperbaiki. Tujuan : Perlunya kejelasan dan ketegasan wewenang antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pemberian izin, dispensasi dan pemanfaatan jalan serta adanya standar konstruksi yang memadai baik untuk jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

No




TOPIK/JUDUL



Keterangan

BIRO PERSIDANGAN II II

KOMITE IV

1 RUU tentang

Perkoperasian

• Terjadi overlapping pelaksanaan undang-undang tentang perkoperasian, serta kuatnya ego-sektoral dan tarik menarik kepentingan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Analisis Legal

• Diperoleh hasil evaluasi kebijakan perkoperasian di Indonesia

2 RUU tentang

Perkoperasian

• Landasan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 yakni frasa koperasi adalah “badan hukum” bertentangan dengan tujuan negara

Evaluasi Kebijakan

• Teridentifikasinya permasalahan hukum dan praktik perkoperasian di negara-negara Eropa dan Asia

Analisis Legal Peraturan Perundang-undangan tentang Perkoperasian

Ikut Membahas

Pendek 25 juta Kajian selama 1 bulan

Komite IV

1.Penyajian hasil telaah dalam matriks dan laporan administratif 2.Artikel Jurnal 3.Hasil kajian menjadi bahan masukan tambahan bagi Tim Ahli RUU

Evaluasi Kebijakan Perbandingan Hukum dan Praktik Koperasi di NegaraNegara Eropa dan Asia

Ikut Membahas

Pendek 25 juta (paling lama 2 bulan)

Komite IV

1. Penyajian hasil telaah dalam matriks dan laporan administratif 2. Artikel Jurnal 3. Hasil kajian menjadi bahan masukan tambahan bagi Tim Ahli RUU

3 RUU tentang Perubahan

Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Perubahan ketentuan formal perpajakan menjadi sangat relevan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yang dominan dalam penerimaan negara

Kajian Latar Belakang Kebijakan

Kajian Latar Belakang Kebijakan Reformasi Regulasi Perpajakan di Indonesia

Memberi Pertimbangan


Komite IV

No


4 RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

SITUASI PROBLEMATIS &TUJUAN KAJIAN • UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan peraturan induk dari ketentuan formal perpajakan, yang meliputi juga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Ketentuan formal perpajakan tersebut menjadi sangat penting bagi daerah karena terdapat penerimaan daerah yang diperoleh dari bagi hasil PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Karyawan

5 RUU tentang Perubahan

Struktur perpajakan pusat dan daerah diupayakan kondusif bagi dunia usaha dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi

6 RUU tentang

• Otonomi daerah pada hakikatnya bertujuan mendorong kemandirian daerah dalam memaksimalkan potensi PAD sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah

atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah


TOPIK/JUDUL



Kajian Latar Belakang Kebijakan

Kajian Latar Belakang Kebijakan Korelasi Perubahan Ketentuan Formal Perpajakan dengan Fiskal Daerah



Komite IV

Policy Research

Policy Research Rekonstruksi Pembahas Utama Struktur Pajak Pusat dan Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Sumber Penerimaan Pajak Daerah


Komite IV

Socio Legal Analysis Kebijakan Ikut Membahas Dana Perimbangan khususnya DAU dalam rangka mendorong Peningkatan PAD


Komite IV

Ikut Membahas


Komite IV


• Daerah cenderung lebih menggantungkan pendanaan pembangunan dari dana transfer daerah (dana perimbangan, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan)

Keterangan

Ada NA dan RUU dari DPD RI

• Peningkatan PAD dirasakan menjadi disinsentif bagi daerah karena dengan meningkatnya PAD justru akan mengurangi pengalokasian DAU (kapasitas fiskal daerah meningkat) • Diperoleh hasil kajian reformulasi kebijakan dana perimbangan khususnya DAU, dalam Upaya mendorong peningkatan PAD • Terbentuknya UU sebagai dasar hukum bagi optimalisasi PAD

7 RUU tentang Perubahan atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

8 RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

9 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

• RPJM Daerah yang merupakan visi dan misi Kepala Daerah seringkali tidak sinergis dengan RPJM Nasional

Policy Research

Policy Research Sinergitas RPJM Nasional dan RPJMD Daerah

Policy Research

Policy Research Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Percepatan Pembangunan


Pendek 25 juta Komite IV (paling lama 2 bulan)

Policy Evaluation

Policy Evaluation Penguatan Struktur Perbankan Nasional



• Terjadinya sinergi RPJM Daerah dan RPJM Nasional dalam upaya sinkronisasi program dan kesinambungan pembangunan • Masih banyak potensi PNBP pada K/L yang belum tergali • Terciptanya peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi PNBP pada K/L

• Saat ini jenis perbankan terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perlu dikembangkan bank khusus (konvensional maupun syariah) yang usahanya fokus pada pembiayaan sektor tertentu • Terciptanya pengawasan terhadap perbankan yang lebih efisien dan fokus, serta terwujudnya stabilitas sistem keuangan

Ada NA dan RUU dari DPD RI

No


10 RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

11 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia


SITUASI PROBLEMATIS &TUJUAN KAJIAN • Kondisi krisis dapat berpotensi terjadinya moral hazard oleh oknum tertentu dalam penggunaan dana fasilitas pembiayaan darurat • Peningkatan fungsi pengawasan terhadap perbankan agar tidak terjadi moral hazard, terciptanya akuntabilitas dan transparansi kebijakan

serta

• Dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK maka terjadi peralihan peran pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank (mikroprudensial) kepada OJK. Namun, UU Bank Indonesia (BI) yang berlaku saat ini belum menyesuaikan dengan perubahan tersebut

TOPIK/JUDUL



Policy Background Paper /Kajian Latar Belakang Kebijakan

Policy Background Paper Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan


Policy Evaluation

Policy Evaluation Reformulasi Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral


Policy Background Paper /Kajian Latar Belakang Kebijakan

Policy Background Paper Peningkatan Kapasitas Penjaminan Kredit bagi UKM di Daerah


• Terciptanya peraturan perundang-undangan yang lebih mengoptimalkan peran BI

12 RUU tentang

• Saat ini belum ada payung hukum bagi pelaksanaan penjaminan kredit daerah bagi UKM

Penjaminan

• Terciptanya regulasi tentang penjaminan kredit daerah sebagai salah satu bentuk komitmen dan keberpihakan kepada UKM

Keterangan

Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (14 Desember 2012)

No




TOPIK/JUDUL



Keterangan

III BUDGET OFFICE (BO) 1

Membangun model simulasi potensi penerimaan pajak dalam APBN

Policy Research

Policy Research Penyusunan Model Simulasi Potensi Pajak dalam APBN

Madya 60 Budget Office juta (Maksimal 6 Bulan)

Lembaga Peneliti dari Universitas

Policy Evaluation

Policy Evaluation Studi Penyusunan Model Ekonomi untuk Indikator Makro Ekonomi Indonesia



Policy Research

Policy Research Konsep Pembangunan Otonomi Daerah yang Sustainable terkait dengan Kemampuan Potensi Ekonomi, Sosial dan kualitas Lingkungannya



Policy Evaluation

Policy Evaluation Peranan Investasi Infrastruktur untuk Daerah dalam rangka Meningkatkan Daya Saing (Studi Kasus Pulau Sumatera)



Policy Research Penguatan Pangan Berbasis Kewilayahan



- Untuk mengetahui dampak perubahan potensi penerimaan perpajakan nasional terhadap perubahan asumsi-asumsi makro ekonomi dalam APBN

2

Merumuskan Model Ekonomi untuk melakukan peramalan terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar dalam asumsi makro ekonomi Indonesia - Merumuskan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar dalam asumsi makro ekonomi Indonesia pada RAPBN 2016

3

Pembangunan berkelanjutan menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka panjang. - Konsep tersebut menuntut adanya solidaritas antar generasi. - Dalam konteks Indonesia, pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, selain untuk meminimalisir kerusakan sumber daya alam dan lingkungan

4

Investasi infrastruktur merupakan salah satu prasayarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan - Ketersediaan infrastruktur mencerminkan adanya investasi dan investasi yang merata mencerminkan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai dan mampu melayani pergerakan ekonomi.

5

Menyediakan informasi tentang permasalahan dan isu strategis tentang kedaulatan dan ketahanan Policy Research pangan di setiap wilayah. - Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman Budget Office DPD RI tentang Strategi, kebijakan, dan program pembangunan penguatan kedaulatan pangan dengan memperhatikan keragaman daerah. - Mengembangkan informasi sebagai acuan dan rujukan bagi Budget Office DPD RI dalam memberikan pertimbangan kepada DPD RI tentang Strategi kebijakan, dan program pembangunan penguatan kedaulatan pangan dengan memperhatikan keragaman daerah.

JUDUL KAJIAN BERDASARKAN USUL PROLEGNAS PRIORITAS DPD-RI TAHUN

Recommend Documents