SIARAN PERS
Jelang Agenda Prolegnas 2016 Kemitraan Serahkan Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu Kantor Kemitraan – Jakarta, 29 September 2015
[Jakarta, 29 September 2015] Pelaksanaan Pemilu di Indonesia belum berhasil menciptakan Sistem Presidensial yang efektif. Hal ini terbukti dengan berbagai permasalahan yang terjadi baik sebelum, saat maupun pasca pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Terlebih, berbagai permasalahan yang terjadi menjelang pelaksanaan Pilkada pada Desember 2015 ini, menunjukkan mendesaknya evaluasi dan perbaikan dalam sistem pemilihan umum di tanah air. Sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi aktif organisasi masyarakat sipil untuk mencapai demokrasi Indonesia yang lebih baik, Kemitraan melakukan penyerahan “Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil” kepada perwakilan Badan Legislasi, Komisi II, dan fraksi-fraksi DPR RI. Hal ini sebagai bentuk komitmen Kemitraan untuk membantu penguatan dan reformasi bagi tata pemerintahan di Indonesia. Penyerahan ini dimaksudkan untuk mendukung Badan Legislasi DPR untuk terus berkomitmen memasukkan gagasan Kitab Hukum Pemilu dalam Prolegnas 2016, serta mendesak DPR dan Pemerintah untuk membahas Kitab Hukum Pemilu pada 2016 dan disahkan selambat-lambatnya pada awal 2017. Kemitraan memandang penting untuk mengintegrasikan empat Undang-Undang Pemilu menjadi satu Undang-Undang, yaitu Kitab Hukum Pemilu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas Pemilu di Indonesia dan menciptakan sistem presidensial yang efektif. Sejak bulan Januari 2015, Kemitraan telah menginisiasi kajian dan penulisan Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu ini bekerjasama dengan pegiat kepemiluan dan akademisi dari berbagai universitas di Indonesia. Koordinator peneliti dan penyusun Naskah Akademik dan draft RUU Kitab Hukum Pemilu ini adalah Prof. Ramlan Surbakti. Audiensi resmi dengan pimpinan Baleg DPR RI dan beberapa fraksi telah dilakukan Kemitraan pada bulan Juni 2015. Bertempat di Kantor Kemitraan, Senior Advisor on Election Kemitraan Prof. Ramlan Surbakti didampingi oleh Wahidah Suaib (Advisor Kemitraan bidang Pemilu), menyatakan pokok penting dari isi Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu tersebut, mencakup 1) Reformasi partai politik; 2) Reformasi Sistem Perwakilan politik; 3) Pembaharuan KPU; 4) Bawaslu sebagai penegak hukum; 5) Partisipasi masyarakat dengan pembiayaan Negara; 6) DKPP hanya di tingkat Nasional saja; dan 7) Proses penyelenggaraan pemilu berdasarkan delapan parameter pemilu demokratik. Kitab Hukum Pemilu secara signifikan dapat membantu mewujudkan misi UU Pemilu yaitu terciptanya derajat keterwakilan yang tinggi, mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial, penyederhanaan sistem kepartaian, meningkatkan partisipasi publik dan meningkatkan keterwakilan perempuan. Senada dengan gagasan di atas, Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo, saat audiensi Kemitraan pada bulan Juni 2015 yang lalu, menyatakan bahwa Gagasan Kitab Hukum Pemilu ini 1
memiliki urgensi untuk mengatasi permasalahan overlaping antar-UU yang kerap terjadi dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Selain itu, Kitab UU Pemilu juga diharapkan dapat mengatasi kelemahan praktek demokrasi elektoral kita selama ini seperti politik uang. Perwakilan Tenaga Ahli Fraksi dan Komisi II DPR RI, dalam diskusi ini juga menyampaikan bahwa naskah akademik draft RUU Kitab Hukum Pemilu ini sangat komprehensif dan membantu proses perumusan undang-undang di DPR.
Press Contact Retno Widyastuti Consultant Researcher Assistant AIESP Mobile Number: 081 2278 3543 Telp: (021) 727 99566 Ext. 168
Catatan: •
• •
Tim Penyusun Rancangan Kodifikasi UU Pemilu (Rancangan Kitab Hukum Pemilu) Kemitraan dikoordinir Prof. Ramlan Surbakti. Anggota Tim terdiri atas akademisi di bidang Hukum dan Politik (Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Samratulangi dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri) serta aktivis pemilu. Tim penyusun ini memiliki pengalaman praktikal di bidang kepemiluan (pernah terlibat langsung di KPU Provinsi, Bawaslu Nasional, dsb) Audiensi Kemitraan ke Badan Legislasi DPR RI telah dilaksanakan pada 24 Juni 2015. Materi singkat tentang Kitab Hukum Pemilu usulan Kemitraan, terlampir
2
LAMPIRAN KITAB HUKUM PEMILU Oleh: Prof. Ramlan Surbakti1
Mengapa Hukum Pemilu dan Kepastian Hukum sangat penting dalam Pemilu? a. Untuk Membedakan Pemilu Demokratis dari Pemilu Otoritarian. b. Semua Stakeholders Memahami dan Menggunakan Ketentuan yang Sama. c. Untuk Menjamin KPU yang Independen: KPU yang Independen menyelenggarakan Pemilu semata-mata Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Penggabungan UU macam apakah yang akan Digunakan: Unifikasi ataukah Kodifikasi? UU apa sajakah yang diintegrasikan menjadi satu UU? a. Bukan sekedar Penyatuan sejumlah Undang-Undang melainkan Pengintegrasian sejumlah Undang-Undang menyangkut Pemilu berdasarkan Asas, Tujuan, dan Paramater yang Sama dan dengan Sistimatika tertentu. b. Pengintegrasian sejumlah Undang-Undang yang Menyangkut Pemilu ini akan Dinamai Kitab Hukum Pemilu. c. Empat Undang-Undang akan Diintegrasikan: UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU tentang Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota, dan UU tentang Penyelenggara Pemilu. d. UU tentang Partai Politik dan UU tentang MD3 tidak termasuk yang Diintegrasikan. Kedua UU ini harus disesuaikan dengan Kitab Hukum Pemilu.
Mengapa Kodifikasi UU (Kitab Hukum) Pemilu sekarang? •
Agar Kitab Hukum Pemilu disusun berdasarkan Pengalaman Setelah Melaksanakan Keempat UU tersebut sehingga Isi Kitab Hukum Pemilu akan lebih Demokratik dan Lebih Menjamin Kepastian Hukum.
•
Agar Kitab Hukum Pemilu akan Bertahan Lama.
1
Prof. Ramlan Surbakti adalah Senior Adviser Kemitraan (Partnership for Governance Reform).
3
Mengingat lingkup cakupan keempat UU Pemilu begitu luas, apakah penggabungan empat UU Pemilu dapat dilakukan? •
Sangat Mungkin Diintegrasikan karena Tiga UU Pemilu memiliki Lebih Banyak Persamaan daripada Perbedaan.
•
Tiga UU Pemilu mengatur Enam Aspek yang Sama: Asas Pemilu, Daftar Pemilih, Tiga Fase Pemilu, Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Sistem Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu, dan Penyelenggara Pemilu.
•
Ketiga jenis Pemilu Diselenggarakan oleh badan Penyelanggara Pemilu yang Sama (UU tentang Penyelenggara Pemilu).
•
Ketiga UU Pemilu Berbeda dalam Empat Aspek: Penyelenggara Negara yang Dipilih, Sistem Pemilu yang Digunakan, Peserta Pemilu dan Sejumlah Ketentuan Khusus yang hanya Berlaku di sejumlah Daerah.
Lingkup dan Cakupan Kitab Hukum Pemilu (1)
Asas dan Tujuan Pemilu
(2)
Tujuh Penyelenggara Negara yang Dipilih
(3)
Empat Sistem pemilu
(4)
Empat Jenis Peserta Pemilu
(5)
Tiga Penyelenggara Pemilu
(6)
Tiga Fase Pemilu: Fase PraPemilu (Persiapan), Fase Pemilu (Proses Penyelenggaraan Pemilu), dan Fase PascaPemilu (Evaluasi dan Rekomendasi)
(7)
Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
(8)
Sistem Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu
(9)
Sejumlah Ketentuan Khusus untuk Berbagai Daerah.
Sistematika Rancangan Kitab Hukum Pemilu Direncanakan sbb. (a)
Rancangan ini akan terdiri atas Naskah Akademik, dan Tujuh Buku.
(b)
Setiap Buku akan terdiri atas Beberapa Bab, setiap Bab akan terdiri atas Beberapa Paragraf, dan setiap Paragraf akan terdiri atas sejumlah Pasal dan ayat.
4
Mengapa Mengintegrasikan Keempat UU Pemilu ini menjadi Satu Kitab Hukum Pemilu? 1)
Berbagai Kontradiksi antar UU Pemilu;
2)
Berbagai Duplikasi ketentuan antara UU Pemilu dengan UU Penyelenggara Pemilu;
3)
Belum Ada Standarisasi Proses Penyelenggaraan Pemilu, seperti tahapan, pemilih dan daftar pemilih, dan Pidana Pemilu;
4)
Proses Penyelenggaraan Pemilu belum disusun berdasarkan Parameter Pemilu Demokratik yang Lengkap;
5)
Ditemukan Sembilan Kelemahan dalam UU Pemilu tersebut.
Tujuh Parameter Pemilu Demokratik (1)
Kesetaraan antar Warga Negara: DPT, Equal Representation, dan Every Vote Count Equally.
(2)
Hukum Pemilu berisi penjabaran Hak-Hak Politik Warga Negara yang berkaitan dengan Pemilu, Pemilu Berintegritas, dan Pemilu Berkeadilan; dan Kepastian Hukum.
(3)
Persaingan yang Bebas dan Adil antar Peserta Pemilu.
(4)
Partisipasi Berbagai Unsur Masyarakat dalam Pemilu.
(5)
Penyelenggara Pemilu yang Independen, Kompeten/Profesional, Berintegritas dan Kepeminpinan yang Efektif.
(6)
Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu yang Berintegritas.
(7)
Sistem Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Adil dan Tepat Waktu.
Sembilan Kelemahan UU Pemilu: 1)
Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD merupakan sistem pemilihan umum paling kompleks di dunia sehingga sukar dipahami oleh pemilih pada umumnya.
2)
Result Management System (khususnya sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara) merupakan sistem yang paling panjang di dunia (empat tingkat untuk DPRD Kabupaten/Kota, lima tingkat untuk DPRD Provinsi, dan enam tingkat untuk DPR);
3)
Sistem Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Tidak Efektif baik dalam mencapai Keadilan maupun dalam Ketepatan Waktu; 5
4)
Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD memberi Insentif kepada Calon, Pemilih, dan Petugas untuk melakukan Transaksi Jual-Beli Suara;
5)
Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD mengandung Enam Kontradiksi antar berbagai unsur sistem pemilihan umum;
6)
Partisipasi Pemilih pada umumnya hanya terbatas sebagai ‘tukang coblos.’
7)
Memperlemah Partai Politik sebagai Institusi Demokrasi tetapi Memperkuat Ketua Umum dan orang dekat sekitarnya; Partai Politik belum berperan sebagai Penggerak Demokrasi Perwakilaan dan Pemerintahan Demokratis; dan Jumlah Partai Politik di DPR dan DPRD masih terlalu banyak;
8)
Sistem Perwakilan Politik yang kurang jelas (unikameral atau bicameral, siapa yang mewakili Dapil: anggota DPR/D ataukah Partai Politik Peserta Pemilu yang Mempunyai Kursi di DPR dan DPRD, akuntabilitas anggota Dewan atau keterwakilan Rakyat, model representasi delegasi ataukah trustee;
9)
Pemerintahan Presidensial dan Pemerintahan Daerah yang Belum Efektif, antara lain Hasil Pemilu dalam Sistem Multipartai selalu menghasilkan Pemerintahan Terbelah sehingga Kepala Pemerintahan selalu mengalami kesukaran dalam mendapatkan dukungan solid dari DPR/D.
Apa Tujuan Pengintegrasian Keempat UU Pemilu ini menjadi Satu Kitab Hukum Pemilu? (a)
Menjamin Hukum Pemilu yang Demokratis dan Kepastian Hukum;
(b)
Standaridisasi Berbagai Aspek Proses Penyelenggaraan Pemilu;
(c)
Menyederhanakan Sistem Pemilu sehingga mudah dipahami oleh Pemilih pada umumnya;
(d)
Menyederhanakan ‘Electoral Results System’ sehingga Hasil Pemilu tidak hanya Berintegritas tetapi juga Tepat Waktu;
(e)
Menciptakan Sistem Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Efektif.
(f)
Penyusunan Proses Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Tujuh Parameter Pemilu Demokratik;
(g)
Membangun Model Partisipasi Politik Warga Negara Sebagai: Anggota Partai Politik, Pemilih, Konstituen, dan Pembayar Pajak;
(h)
Memperkuat Institusi Partai Politik: Secara Internal Dikelola secara Demokratik, Sumber Keuangan yang Seimbang dari Negara, Partai dan Masyarakat; Mampu Melaksanakan
6
Dua Fungsi Utama Partai Poltik dalam Menggerakkan Demokrasi Perwakilan dan Pemerintahan Demokratis; dan Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat; (i)
Mempertegas Sistem Perwakilan Politik: Partai Politik dikenal/dipilih karena ‘ideologi’ (pola dan orientasi kebijakan publik dalam berbagai isu publik), P4 yang Memiliki Kursi di DPR/D sebagai Representasi Dapil;
(j)
Menghasilkan Pemerintahan Presidensial dan Pemerintahan Daerah yang Efektif.
(k)
Menciptakan UU Pemilu yang Dapat Bertahan Lama (tidak lagi mengalami perubahan setiap menjelang Pemilu);
(l)
Kitab Hukum Pemilu pada akhirnya akan menunjang Konsolidasi Demokrasi: menjadikan demokrasi as the only game in town (demokrasi sebagai satu-satunya aturan main dalam ranah publik).
Apa Kerangka Teori yang Digunakan dalam menyusun Rancangan Kitab Hukum Pemilu ini? Enam Unsur Sistem Pemilu ===ÎSistem Politik Demokrasi (Model Partisipasi Politik Warga Negara, Partai Politik dan Sistem Kepartaian, dan Sistem Perwakilan Politik) ===ÎPemerintahan Presidensial dan Pemerintahan Daerah yang Efektif.
Faktor Konteks baik Koersif maupun NonKoersif menjadi ‘pesaing’ bahkan ‘pengganjal’ konsekuensi disain Sistem Pemilu.
Naskah Akademik dipersiapkan oleh Prof. Ramlan Surbakti, PhD. Senior Advisor tentang Pemilu pada Kemitraan, berdasarkan masukan dari Tim Penyusun Rancangan Kitab Hukum Pemilu. Rancangan Kitab Hukum Pemilu dipersiapkan oleh sebuah Tim Penyusun Rancangan Kitab Hukum Pemilu yang beranggotakan 12 orang yang diketuai oleh Prof. Ramlan Surbakti. Dua belas orang tersebut merupakan gabungan Ilmuwan Politik yang mendalami Pemilu dan Ahli Hukum Tata Negara yang mendalami Pemilu. Mereka berasal dari: 7
o Universitas Indonesia (1 orang), o Universitas Airlangga (2 orang), o Universitas Diponegoro (2 orang), o Universitas Gadjah Mada (1 orang), o Universitas Andalas (2 orang), o Universitas Sam Ratulangi (1 orang), o Institut Pendidikan Dalam Negeri (1 orang), o Konsultan Pemilu (1 orang), o Kemitraan (1 orang).
Kedua-belas anggota dibagi menjadi empat SubTim: o SubTim 1 untuk Sistem Pemilu (3 orang), o SubTim 2 untuk Aktor Penting Proses Penyelenggaraan Pemilu (3 orang), o SubTim 3 untuk Proses Penyelenggaraan Tahapan Pemilu (3 orang), dan o SubTim 4 untuk Sistem Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu (3 orang). Sistem Pendukung Sekretariat dari Kemitraan: 6 Orang. Legal Drafting: Sonny Maulana (FH-UI). Tim Reviewer: o Prof. Saldi, o Prof. Topo Santoso, o Prof. Syamsuddin Harris, dan o Prof. Ramlan Surbakti.
Naskah Akademik dan Rancangan Kitab Hukum Pemilu menggunakan Hasil Kajian Kemitraan sejak 2011 sampai dengan 2015: 1.
Empat Belas Nomor Seri Demokrasi Elektoral dengan Tim Kajian dan Penulis: Prof. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Prof. Topo Santoso, dan Hasyim Asy’hari.
2.
Kajian tentang Pelanggaran Pemilu, Kekerasan Pemilu dan Penyalah-gunaan Uang dalam Pemilu dengan Peneliti: Prof. Ramlan Surbakti, Dr Ari Soedjito, Dr Kris Nugroho, dan Hari Fitrianto.
3.
Pola Pengeluaran Partai Politik di Sulawesi Selatan, KOPEL Makassar.
8
4.
Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye Pilkada di Jawa Barat dan Jawa Timur, Institute Strategic Study Jakarta.
5.
Prof. Ramlan Surbakti, Peta Permasalahan Keuangan Partai Politik Indonesia.
6.
Prof. Ramlan Surbakti, Roadmap Penataan Keuangan Partai Politik Indonesia.
7.
Kajian tentang Dana Kampanye Pemilu oleh KOPEL Makassar.
8.
Kajian tentang Ketentuan Pidana Pemilu oleh LBH UIN Sunan Kalijaga.
9.
Hasil Pemantauan Pemilu 2014 di Lima Provinsi.
9
