DISKUSI PUBLIC NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG MEREK TIM PENYUSUSNAN NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG MEREK Ketua: Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, SH.,MP.
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Jakarta, 4 Oktober 2012 Hotel Sofyan Betawi
A. Latar Belakang Perkembangan kegiatan perdagangan barang & jasa mengalami peningkatan yang cukup tinggi Penyesuaian terhadap pelayanan konvensi-konvensi di bidang Merek Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Pemohon Merek), memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan & investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang Masih terdapatnya kendala-kendala dalam implementasi UU Merek Maraknya pelanggaran di bidang Merek mengakibatkan kerugian negara di sektor perekonomian & perdagangan Maraknya pelanggaran & pemalsuan Merek sudah semakin membahayakan kesehatan & keselamatan jiwa manusia
B. Identifikasi Masalah 1. Merumuskan peraturan tentang Merek yang mencakup revisi UU No. 15/2001 Tentang Merek untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan & investasi dalam menghadapi perekonomian dunia pada masa mendatang 2. Acuan dalam revisi UU No. 15/2001 Tentang Merek sebagai materi muatan RUUM. 3. Landasan filosofis, sosiologis & yuridis pembentukan RUUM. 4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan & arah pengaturan pembentukan RUUM.
C. Tujuan & Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Memutuskan: 1. Peraturan tentang Merek yang mencakup revisi UU No. 15/2001 Tentang Merek yang dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan & investasi dalam menghadapi perekonomian dunia pada masa mendatang. 2. Hal-hal yang dapat dijadikan acuan dalam revisi UU No. 15/2001 Tentang Merek sebagai materi muatan RUUM. 3. Landasan filosofis, sosiologis & yuridis pembentukan RUUM. 4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan & arah pengaturan pembentukan RUUM.
D. Kajian Teoritis dan Praktek Empiris Perlindungan Merek a. Kajian teoritis. b. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. c. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat sehubungan dengan implementasi UU No. 15/2001 Tentang Merek. d. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUUM terhadap aspek kehidupan masyarakat & dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kerangka Teoritis Law as aTool of Social Engineering (Roscue Pound) Jangkauan teritorial perlindungan Merek: -„the zone of octual market penetration‟, -„the zone of reputation‟ dan -„the zone of natural expansion‟‟. Jaminan perlindungan Merek dan barang produksinya (Robert S. Smith). Bisnis dan persaingan pasar (James E. Inman). Reward, recovery, incentive, risk (Robert M. Sherwood).
E. Kelemahan UU No. 15/2001 Tentang Merek 1. Aspek Substansi a. Lingkup Perlindungan Merek harus diperluas mencakup - “Non Traditional Marks” dalam bentuk tiga dimensi, suara, aroma & hologram (apabila pemerintah Indonesia meratifikasi Singapore Treaty). b. Permohonan pendaftaran Merek Internasional (Apabila Pemerintah Indonesia meratifikasi Madrid Protokol). 2. Aspek Prosedur/Administratif a. Lamanya sistem pemeriksaan permohonan Merek. b. Belum diterapkannya persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran Merek. c. Tidak dapat dilakukannya perbaikan atas permohonan terhadap penulisan nama dan/atau alamat pemohon dan kuasanya. d. Tidak dapat dilakukannya perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek/Pengalihan Hak Merek pada saat proses permohonan pendaftaran Merek. e. Tidak diperbolehkannya permohonan perbaikan terhadap Sertifikat Merek (untuk perbaikan nama dan alamat pemilik Merek) yang disebabkan oleh kesalahan pemohon. f. Permohonan jangka waktu perlindungan perpanjangan Merek terdaftar hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya masa perlindungan Merek. g. Belun diakomodasinya ketentuan mengenai pembatalan Merek yang sama dengan Indikasi Geografis. h. Pengumuman permohonan Merek hanya dilakukan dalam berita resmi Merek. 3. Aspek Implementasi Penegakan Hukum a. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi. b. Alasan larangan sehubungan dengan penghapusan pendaftaran MErek oleh Ditjen HKI. c. Mengenai Merek Terkenal. d. Ketentuan Perdata Belum ada ketentuan gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. e. Ketentuan Pidana Belum ada ketentuan pidana bagi pelanggaran dan permasalahan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
F. Peraturan Terkait UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
UU No. 17/2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10/1995 Tentang Kepabeanan UU No. 24/2000 Tentang Perjanjian Internasional. UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. PP No. 41/2007 Tentang Waralaba Peraturan Mahkamah Agung No. 4/2012 Tentang Penangguhan Sementara. Peraturan Mahkamah Agung No. 5/2012 Tentang Penetapan Sementara.
G. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
1. Landasan Filosofis a. RUUM memiliki makna dan bermanfaat bagi kepentingan nasional. b. Melindungi kepentingan pemilik Merek yang sesungguhnya dan yang memiliki itikad baik. c. Keseimbangan dan adil dalam mengimp;ementasikan sistem Merek. d. Memperhatikan kepastian hukum dalam penegakan hukum. 2. Landasan Sosiologis a. Merek - hak eksklusif b. Merek - karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi - meningkatkan nilai tambah (added value)/daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. c. UU Merek - melindungi individu (pemilik Merek) atau anggota masyarakat dalam pergaulannya dengan masyarakat secara umum. 3. Landasan Yuridis a. UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Merek. b. UU No. 7/1994 Tentang Agreement Establishing the World Trade Organization. c. Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Keppres No. 15/1997). d. Trademark Law Treaty (Keppres No. 17/1997) e. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks f. Nice Agreement. g. Singapore Treaty.
KESIMPULAN
UU No. 15 tahun 2001 harus direvisi, ditinjau dari : A. Aspek Substansif 1. Diperluasnya definisi Merek. 2. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dengan menggunakan Protokol Madrid. B. Aspek Prosedur/Administrasi 1. Dipercepatnya sistem pemeriksaan permohonan. 2. Diterapkannya persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran Merek. 3. Diperbolehkannya perbaikan atas permohonan terhadap penulisan nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. 4. Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek/Pengalihan Hak Merek dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran Merek. 5. Diperbolehkannya permohonan perbaikan terhadap Sertifikat Merek (untuk perbaikan nama dan alamat pemilik Merek) yang disebabkan oleh kesalahan pemohon. 6. Permohonan jangka waktu perlindungan perpanjangan Merek terdaftar (<6 bulan atau >6 bulan). 7. Diakomodasinya ketentuan mengenai pembatalan Merek yang sama dengan indikasi geografis. 8. Pengumuman permohonan Merek dilakukan juga melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya. C. Aspek Implementasi Penegakan Hukum 1. Segera diterbitkannya peraturan pemerintah mengenai lisensi dan Merek terkenal. 2. Diakomodasinya ketentuan Tindak Pidana Merek (mengancam kesehatan dan/atau keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup). 3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan RUUM. 4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan RUUM.
PENGKAJIAN & PENELITIAN YANG MENDALAM TELAH DITUANGKAN DALAM NASKAH AKADEMIK
1. Pengaturan tentang Merek yang mencakup revisi UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek: a. Dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat - khususnya pemohon Merek. b. Memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi - dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia masa mendatang. 2. Hal-hal yang dapat dijadikan masukan dalam revisi UU No. 15 tahun 2001 sebagai materi muatan RUUM. 3. Pertimbangan/landasan filosfis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUUM. 4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan RUUM.
Terima Kasih
