DRAFT EVALUASI TARGET PRIORITAS PENCAPAIAN RENSTRA DPR RI TAHUN 2010 – 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN KEDUA (2010 – 2011)
I. Pendahuluan 1. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan kelembagaan demokrasi yang kuat, DPR RI dituntut memiliki visi dan misi yang terangkum dalam suatu dokumen perencanaan. Karena itu DPR RI Periode 2009 – 2014 menyadari arti penting dokumen perencanaan sebagai akuntabilitas publik sehingga disusunlah suatu Rencana Strategis (Renstra) DPR RI 2010 – 2014. Renstra DPR RI 2010 – 2014 merupakan wujud penyempurnaan terhadap berbagai upaya perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa naskah rancangan Rencana Strategis DPR RI telah disusun sampai dengan tahun 2009. Dalam naskah-naskah tersebut telah terkandung berbagai gagasan untuk penguatan kelembagaan DPR RI, peningkatan kinerja dan tugas representasinya. Dokumen tersebut memadukan beberapa gagasan yang dihasilkan pada periode sebelumnya yang dinilai sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan visi Anggota DPR RI periode 2009 – 2014. Renstra DPR RI 2010 – 2014 yang diberlakukan pada DPR RI periode 2009 – 2014 merupakan suatu hal yang baru, karena di era DPR RI sebelumnya tidak memiliki dokumen Renstra. Keberadaan Renstra DPR RI 2010 – 2014 mencerminkan bahwa DPR RI merupakan lembaga negara yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang terdapat dalam dokumen Renstra ini tidak mudah, karena setiap kegiatan yang direncanakan memiliki target penyelesaian yang harus dicapai dan terukur, sementara lembaga DPR RI merupakan lembaga politik yang sangat dinamis. Fokus kegiatan yang dilakukan oleh DPR RI dalam Renstra ini tidak terlepas dari tugas konstitusional yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Renstra DPR RI 2010 – 2014 merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan DPR RI untuk periode 5 (lima) tahun dari 2010 sampai dengan 2014. Renstra ini ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam lingkungan DPR RI untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran selama tiga tahun 2010 – 2012. 1
Selama dua tahun pelaksanaan Renstra DPR RI 2010 – 2014 masih dijumpai berbagai persoalan terhadap implementasinya, terutama pencapaian terhadap target yang telah disusun. Berdasarkan hal di atas maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Renstra DPR RI 2010 – 2014. 2. Tujuan Evaluasi terhadap Renstra DPR RI 2010 – 2014 secara umum bertujuan untuk menelaah realisasi atas perencanaan. Secara khusus evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui atau menyusun: 1. pelaksanaan kegiatan DPR RI yang ditetapkan dalam Renstra DPR RI 2010 – 2014; 2. target pencapaian program prioritas yang ditetapkan dalam Renstra DPR RI 2010 – 2014; 3. target pencapaian dari setiap program dan fungsi DPR RI; 4. hambatan dan tantangan dalam melaksanakan prioritas pencapaian Renstra DPR RI 2010 – 2014; 5. rekomendasi bagi revisi atau perbaikan terhadap Renstra DPR RI 2010 – 2014. II. Evaluasi Terhadap Target Pelaksanaan Program dan Fungsi Renstra DPR RI 2010 – 2014 1. Fungsi Legislasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI selama kurun waktu perencanaan 2010 – 2014 telah dituangkan dalam Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI. Keberhasilan pelaksanaan program ini tidak hanya akan memperkuat peran DPR RI dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tetapi juga momentum peralihan kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR RI. Dengan demikian, penguatan pelaksanaan fungsi ini akan ditentukan oleh sejauh mana DPR RI dapat mengelola Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI secara optimal. Dalam rangka penguatan pelaksanaan program tersebut beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah: a. Pencapaian penetapan RUU yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. b. Masih banyaknya undang-undang yang digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (judicial review). Sampai dengan akhir tahun 2011, jumlah RUU yang telah ditetapkan menjadi undang-undang (undang-undang yang terbentuk) sebanyak 55 undang-undang atau 22 persen dari 248 undang-undang yang menjadi target prolegnas 2010 – 2014.
2
Melihat capaian pembentukan undang-undang yang masih jauh dari target prolegnas 2010 – 2014, maka perlu adanya langkah-langkah strategis untuk mendorong upaya pencapaian target prolegnas tersebut. 2. Fungsi Anggaran Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI selama kurun waktu perencanaan 2010 – 2014 telah dituangkan dalam Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI. Dalam pelaksanaan program tersebut target pencapaian relatif sudah baik karena pembahasan APBN umumnya tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran. Namun hal yang perlu dievaluasi adalah terkait dengan penyerapan aspirasi publik dalam proses pembahasan rencana kerja dan anggaran setiap Kementerian/Lembaga. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian politik DPR RI dalam pelaksanaan fungsi anggaran ini adalah upaya DPR RI dalam memastikan bahwa pengalokasian anggaran setiap tahun sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang pro poor, pro growth, pro job dan pro environment. Evaluasi ini akan semakin memperkuat peran DPR RI dalam pengalokasian anggaran negara yang berbasis kinerja dan berdasarkan prinsip bahwa setiap rupiah uang negara harus benar-benar dibelanjakan dalam ruang lingkup anggaran (money follows function). 3. Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI selama kurun waktu perencanaan 2010 – 2014 telah dituangkan dalam Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI. Dalam pelaksanaan program tersebut relatif sudah berjalan. Penguatan pelaksanaan fungsi ini juga dapat dilihat dari dinamika pelembagaan panitia kerja dan tim terhadap sejumlah kebijakan nasional yang menjadi perhatian politik DPR RI. Namun demikian, beberapa pencapaian yang masih dirasakan kurang optimal adalah pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang direspon dan ditindaklanjuti oleh AKD. Pengelolaan pengaduan masyarakat secara baik dan responsif masih dirasakan belum memenuhi keinginan masyarakat sebagaimana ditunjukkan dengan tingginya ketimpangan antara jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dengan yang telah ditindaklanjuti oleh DPR RI. 4. Fungsi Penguatan Kelembagaan 1) 2) 3) 4) 5)
Pimpinan DPR RI Badan Musyawarah Badan Kerja Sama Antar Parlemen Badan Kehormatan Badan Urusan Rumah Tangga 3
III. Evaluasi Terhadap Grand Design Kelembagaan DPR RI (Target Prioritas Pencapaian dalam Renstra DPR RI 2010 – 2014) 1. Penguatan Kelembagaan 1) Pembentukan Badan Fungsional Keahlian Pembentukan BFK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu Pembentukan BFK melalui peraturan DPR setelah dikonsultasikan dengan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, SETJEN diminta untuk menyusun konsep pembentukan Badan Fungsional Keahlian. Selanjutnya untuk menyusun konsep tersebut, BURT meminta SETJEN untuk bekerjasama dengan konsorsium (Akademisi dari UI, UGM dan ITB). Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan konsep pembentukan BFK adalah melakukan FGD dengan Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi-Fraksi, beberapa Anggota, Pejabat Struktural dan Fungsional Sekretariat Jenderal serta Tenaga Ahli AKD dalam rangka meminta masukan dan pandangan terkait rancangan pembentukan BFK. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan tersebut, maka diperlukan tambahan waktu untuk pembentukan BFK. Tahapan-tahapan yang diperlukan sampai dengan terbentuknya BFK adalah: 1) Penyusunan naskah akademis; 2) Penyusunan rancangan peraturan DPR RI tentang BFK; 3) Konsultasi dengan pemerintah tentang BFK; 4) Pembahasan Peraturan DPR RI tentang BFK; 5) Penetapan Peraturan DPR RI tentang BFK; 6) Persiapan pembentukan BFK; 7) Pembentukan BFK. Dengan memperhatikan rangkaian kegiatan yang harus dilalui dalam pembentukan BFK, maka target waktu penyelesaian pembentukan BFK perlu disesuaikan dari semula tahun 2011 menjadi tahun 2014. 2) Pembentukan Unit Pengawasan Internal Sesuai dengan Renstra DPR RI 2010 – 2014, Unit Pengawasan Internal ditargetkan selesai tahun 2011. Namun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa penambahan atau pengurangan unit kerja dalam struktur organisasi K/L harus dikonsultasikan dengan Pemerintah maka saat ini konsep pembentukan Unit Pengawasan Internal yang telah disusun oleh Sekretariat Jenderal dan merupakan satu kesatuan dengan Reformasi Kesetjenan masih menunggu penilaian oleh Pemerintah (Kemenpan dan Reformasi Birokrasi). 4
Tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pembentukan Unit Pengawasan Internal adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan naskah akademis; 2) Penyusunan rancangan peraturan presiden tentang unit pengawasan internal; 3) Pembahasan peraturan presiden tentang unit pengawasan internal; 4) Penetapan peraturan presiden tentang unit pengawasan internal; 5) Persiapan pembentukan unit pengawasan internal; 6) Pembentukan unit pengawasan internal. Dengan memperhatikan rangkaian kegiatan yang harus dilalui dalam pembentukan unit pengawasan internal, maka target waktu penyelesaian pembentukan unit pengawasan internal perlu disesuaikan dari semula tahun 2011 menjadi tahun 2014. 3) Reformasi Kesetjenan Reformasi kesetjenan dalam Renstra DPR RI 2010 – 2014 ditargetkan selesai pada tahun 2011. Proses reformasi kesetjenan ini sudah dimulai sejak adanya rekomendasi Tim Peningkatan Kinerja DPR RI pada tahun 2007 yang kemudian diperkuat melalui agenda prioritas pencapaian Renstra DPR RI 2010 – 2014. Reformasi kesetjenan merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi secara nasional yang harus sesuai dengan Peraturan Menpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Oleh karena petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi baru ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2011 melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi K/L dan Pemerintah Daerah, maka dokumen reformasi kesetjenan baru tersusun pada tahun 2011 dan saat ini dalam proses tahap penilaian dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi. Dokumen reformasi kesetjenan tersebut mencakup delapan area perubahan, yaitu: 1) manajemen perubahan; 2) penataan peraturan perundang-undangan; 3) penataan dan penguatan organisasi 4) penataan tata laksana; 5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; 6) penguatan pengawasan; 7) penguatan akuntabilitas kinerja; 8) peningkatan kualitas pelayanan publik. 5
Reformasi kesetjenan tidak terlepas dari rencana pembentukan Badan Fungsional Keahlian. Sesuai dengan Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 bahwa reformasi kesetjenan secara keseluruhan ditargetkan selesai tahun 2025, maka target waktu penyelesaian reformasi kesetjenan perlu dilakukan penyesuaian.
2. Penguatan Kehumasan DPR RI Penguatan kehumasan DPR RI dapat dimaknai sebagai penilaian aktivitas kehumasan DPR RI yang telah dilaksanakan dan masih terus dilakukan hingga tahun 2012 serta optimalisasinya di masa yang akan datang, dalam rangka menyosialisasikan kinerja Dewan dan meningkatkan kepercayaan serta citra DPR RI di masyarakat. Penguatan kehumasan DPR RI yang dimaksudkan dalam Renstra DPR RI 2010 – 2014 meliputi: a. membangun arus informasi internal DPR RI yang sistematis; b. terintegrasinya penggunaan akses media informasi; c. strategi pengelolaan kehumasan yang sistematis, terintegrasi dan terkoordinasi; dan d. optimalisasi dukungan kehumasan yang dilakukan supporting system DPR RI. Implementasi dari penguatan kehumasan DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Renstra DPR RI, sesungguhnya dapat diidentifikasikan pada aktivitas kehumasan, pemberitaan dan keprotokolan yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi yang diwujudkan melalui: a. Kehumasan 1) Penerimaan Tamu Kunjungan study ke DPR RI 2) Penyaluran Delegasi Apirasi Masyarakat 3) Kegiatan Sosialisasi kedewanan melalui Parlemen Remaja 4) Kegiatan Sosialisasi Kedewanan melalui Parlemen Kampus 5) Kegiatan Sosialisasi Kedewanan melalui Pagelaran Budaya 6) Kegiatan Sosialisasi Kedewanan melalui Seminar Kehumasan 7) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik b. Pemberitaan 1) Informasi aktivitas DPR RI secara tercetak melalui Buletin dan Majalah Parlementaria 2) Penyebarluasan Buletin dan Majalah Parlementaria kepada seluruh pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia 3) Peliputan melalui TV Parlemen dan streaming TV Parlemen pada website DPR RI 4) Penyelenggaraan media gathering 5) Publikasi DPR RI melalui iklan layanan masyarakat di media massa 6) Sosialisasi kegiatan DPR RI melalui relase media dan konfrensi pers 6
7) Sosialisasi kegiatan DPR RI melalui blocking waktu dan/atau halaman media massa. 8) Membangun hubungan interdependensi dengan wartawan koordinatoriat DPR RI 9) Diskusi mingguan wartawan koordinatoriat DPR RI c. Keprotokolan 1) Pengaturan penerimaan kunjungan delegasi Negara lain ke DPR RI 2) Pengaturan acara atau konfrensi yang diselenggarakan DPR RI 3) Penyelenggaraan acara kenegaraan di DPR RI Implementasi dari wujud kegiatan kehumasan DPR RI sebagaimana telah disebutkan diatas, memang tidak selamanya dapat dilakukan dengan tepat sesuai perencanaan kehumasan. Beberapa kendala penguatan kehumasan DPR RI diantaranya: a. jumlah sumber informasi internal dan potensi beragamnya motif komunikasi atas materi informasi internal DPR RI; b. opini publik yang cenderung dibentuk media massa; c. dinamika aktivitas jurnalistik media massa dalam melakukan interaksi dengan DPR RI; d. tuntutan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik yang sangat beragam; e. penyesuaian terhadap penggunaan media informasi; dan f. dukungan kehumasan yang dilakukan supporting system DPR RI. Namun demikian dalam rangka penguatan kehumasan DPR RI guna terbangunnya strategi pengelolaan kehumasan yang sistematis, terintegrasi dan terkoordinasi sudah dihasilkan: a. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI yang memberikan pengaturan tentang jenis-jenis informasi publik di DPR RI, mekanisme informasi publik, pejabat pengelola informasi dokumentasi (PPID). b. Pedoman Pengelolaan Kehumasan DPR RI yang mengatur tentang tugas dan fungsi Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI, Pimpinan DPR RI sebagai juru bicara DPR RI, dibentuknya Tim Kehumasan DPR RI dengan didukung oleh konsultan kehumasan dan konsultan media massa. c. Peningkatan kualitas maupun kuantitas sosialisasi kegiatan Dewan melalui penerangan kepada pengunjung, parlemen remaja, dan mitra kerja DPR RI. d. Peningkatan kerjasama dengan media massa dalam rangka menyosialisasikan kegiatan Dewan. e. Penyelenggaraan konferensi antar parlemen baik ditingkat regional maupun internasional. 7
f.
Peningkatan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi di DPR RI sehingga bisa dijadikan model pengelolaan keterbukaan informasi publik bagi instansi lain. g. Pelayanan informasi publik melalui sistem online pada laman DPR RI h. Peningkatan kewenangan PPID untuk melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di DPR RI, sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
3. Kemandirian Pengelolaan Anggaran DPR RI Kemandirian pengelolaan anggaran DPR RI yang ditargetkan selesai pada Tahun 2011 belum dapat direalisasikan karena terbentur dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Saat ini sudah terbentuk Rencana Kegiatan Tahunan DPR; Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR dan Arah Kebijakan Anggaran DPR. Ketiga dokumen ini diharapkan dapat sebagai bagian tidak terlepas dari kemandirian pengelolaan anggaran DPR
4. Pengembangan Prasarana Utama Pengembangan prasarana utama yang ditargetkan selesai Tahun 2012, belum dapat direalisasikan dikarenakan adanya sensitivitas publik. Namun DPR telah menyusun dan melakukan sosialisasi Grand Desain Penataan Kawasan DPR RI kepada internal dan eksternal DPR RI.
5. Perpustakaan Parlemen Renstra 2010 – 2014 memprioritaskan pembangunan dan pengembangan perputakaan parlemen pada tahun 2011 sebagai bagian terpadu prasarana parlemen. Namun dengan adanya keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan BURT DPR RI tanggal..... DPR RI tidak melaksanakan pengembangan prasarana utama DPR RI dan menyerahkannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum sehingga pembangunan perpustakaan parlemen yang merupakan bagian terpadu dari pengembangan prasarana utama DPR RI tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, upaya pengembangan perpustakaan parlemen tetap dilakukan dalam bentuk: a. Penetapan Pedoman Umum Pengelolaan Perpustakaan DPR RI; 8
b. Pembuatan laman (website) perpustakan online http://perpustakaan.dpr.go.id; c. Katalog koleksi buku perpustakaan DPR sudah terhubung dengan website http://www.dpr.go.id dapat diakses dari seluruh unit kerja di DPR RI; d. koleksi kliping yang dapat diakses oleh pengguna unit kerja di seluruh DPR RI melalui kliping.dpr.go.id. e. Koleksi peraturan perundang-undangan berlangganan dari pik.kompas.co.id dan hukumonline.com hanya dapat diakses di Perpustakaan DPR RI. f. Koleksi semua terbitan DPR RI (antara lain: buku pedoman, hasil kajian, jurnal, dan sebagainya) yang menjadi ciri khas dari Perpustakaan DPR RI. g. Penambahan koleksi Perpustakaan DPR RI. h. Standard Operation Procedure (SOP) tentang kegiatan layanan Perpustakaan DPR RI. i. Penyusunan abstraksi koleksi Perpustakaan DPR RI.
6. Penguatan Sarana Representasi Penguatan sarana representasi yang seharusnya diwujudkan dalam pembentukan rumah aspirasi sesuai Tata Tertib DPR RI dan ditargetkan selesai pada Tahun 2012, belum dapat direalisasikan karena: a. Belum adanya kesatuan pandangan diantara Anggota dan Fraksi mengenai konsep rumah aspirasi tersebut; b. Resistensi publik terhadap rencana pembentukan rumah aspirasi; c. Hasil sosialisasi merekomendasikan untuk membentuk program aspirasi. Namun untuk memperkuat sarana representasi Anggota tersebut sudah dilakukan melalui peningkatan jumlah kunjungan kerja Anggota dan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
7. Pengembangan e-Parliament Pengembangan e-parliament yang dimaksudkan dalam Renstra DPR RI meliputi sistem komunikasi yang aksesibel melalui teknologi informasi yang menjangkau masyarakat secara luas yang ditargetkan selesai Tahun 2011. Pengembangan e-parliament tersebut telah dilaksanakan melalui: a. Sistem pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat dengan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat. b. Penyusunan dan penetapan Pedoman Umum Pengelolaan Teknologi Informasi DPR RI. c. Sistem sosialisasi kegiatan DPR RI melalui LCD TV dan Big Screen LED di lingkungan Gedung DPR RI. d. Pembangunan 24 (dua puluh empat) sistem aplikasi 9
Perencanaan sistem aplikasi dalam kurun waktu 2010 – 2011 adalah terciptanya penggunaan 24 sistem aplikasi dan pengembangan/ pemeliharaan sistem jaringan komputer yang dikelompokan dalam: i. Internet : 1) website http://www.dpr.go.id 2) E-mail http://mail.dpr.go.id 3) Pengaduan http://pengaduan.dpr.go.id 4) PPID http://ppid.dpr.go.id 5) LPSE http://lpse.dpr.go.id 6) Perpustakaan http://perpustakaan.dpr.go.id 7) SMS Aspirasi http://pengaduan.dpr.go.id/kirim/sms 8) TV Streaming http://www.dpr.go.id/id/serba-serbi/tv-parlemen 9) Mobile Website http://m.dpr.go.id 10) Kiosk Informasi 10 kiosk informasi di Gedung DPR RI ii. Intranet : 1) Sistem Informasi Tenaga Ahli dan Asisten Anggota (Sitanang) 2) Sistem Tata Persuratan 3) Koleksi Perundang-undangan 4) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) 5) Analisa BPK/DPD 6) Sistem Informasi Keuangan Akuntansi (Siska) 7) SMS Gateway DPR RI 8) SMS Gateway Setjen RI 9) Piket Monitoring Server 10) Administrasi Keanggotaan Dewan (Minangwan) 11) Ticketing helpdesk Local Area Network (LAN) 12) Sistem Informasi Pegawai (Simpeg) 13) Publikasi hasil kajian 14) Pusat data share
IV. Rekomendasi a. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian target prioritas Renstra DPR RI 2010 – 2014 maka perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. Penguatan Kelembagaan: 1) Perlu mengintensifkan pembahasan rancangan Pembentukan BFK. Kemudian dengan memperhatikan kondisi pembahasan selama ini, maka target waktu pencapaian Pembentukkan BFK direvisi target penyelesaiannya pada akhir periode perencanaan (Tahun 2014) dengan indikator terbentuknya Peraturan DPR tentang Pembentukan BFK. 10
2) Pembentukan Unit Pengawasan Internal didorong melalui kerangka Reformasi Kesetjenan (Reformasi Birokrasi) dengan revisi target penyelesaian menjadi pada akhir periode perencanaan (2014). 3) Reformasi Kesetjenan harus terus didorong dengan percepatan area perubahan organisasi dengan tujuan agar sejalan dengan Pembentukan BFK dan Unit Pengawasan Internal. Untuk tahun 2014, sistem, aturan dan mekanisme kerja untuk reformasi kesetjenan sudah terbangun. b. Penguatan kehumasan DPR RI pada masa yang akan datang perlu dilakukan dengan memberikan penekanan pada: 1) direalisasikannya dukungan dari konsultan kehumasan dan konsultan media untuk membantu kerja tim kehumasan dalam membangun opini publik, analisis isi media dan menyusun media treatment. 2) diselesaikannya pembahasan dan pengesahan pedoman peliputan media massa di DPR RI. 3) dimaksimalkannya peran Pimpinan AKD untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan AKD yang perlu disampaikan kepada publik, sebagaimana diamanatkan di dalam Tatib DPR RI. 4) optimalisasi dukungan kehumasan kepada Pimpinan DPR RI sebagai juru bicara DPR RI 5) peningkatan kerjasama dengan media massa dalam rangka menyosialisasikan kinerja dan peningkatan citra DPR RI di masyarakat. Untuk penguatan kehumasan DPR RI, maka implementasi peraturan atau pedoman mengenai keterbukaan informasi publik di DPR RI, Pengelolaan kehumasan DPR RI, dan peliputan media massa di DPR RI perlu dimaksimalkan dengan didukung oleh ketersediaan anggaran, sarana, dan prasaran kehumasan yang memadai. c. Kemandirian Pengelolaan Anggaran DPR RI difokuskan pada penyusunan kajian yang komprehensif. d. Pengembangan prasarana utama diarahkan kepada optimalisasi pemanfaatan prasarana utama dan pencapaiannya diarahkan kepada program dan kegiatan rutin. e. Perpustakaan Parlemen tetap harus menjadi prioritas dengan penajaman pada program dan kegiatan rutin. f. Penguatan Sarana Representasi diarahkan pada penyusunan konsep tentang Program Aspirasi.
11
g. Pengembangan e-Parliament tetap harus menjadi prioritas dengan penajaman pada program dan kegiatan rutin. h. Perlu dilakukan penyesuaian kegiatan, indikator, dan target pencapaian dalam setiap program dan kegiatan. i.
Dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran pelaksanaan fungsifungsi Dewan, perlu dilakukan pengkajian tentang penggabungan alokasi anggaran untuk Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam satu nomenklatur anggaran, sehingga pengelolaannya dapat lebih fleksibel.
j.
Secara keseluruhan Renstra DPR RI 2010 – 2014 perlu dilakukan penyempurnaan baik secara substansi maupun redaksional.
12
LAMPIRAN Indikator Pelaksanaan Renstra E-Parlemen Prosentase unit kerja yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi data dan informasi online dengan kelengkapan data yang terkini (up to date), akurat dan aman. 1) Integrasi Unit Kerja dalam jaringan komunikasi data dan informasi, berdasarkan : a) unit kerja : - Seluruh unit kerja yaitu 64 Bagian/Bidang 100 % sudah terintegrasi dalam jaringan komunikasi data dan informasi dan system /aplikasi. - Tiap unit kerja sudah terintegrasi dalam jaringan komunikasi data dan informasi, satu unit kerja sudah terintegrasi minimal dalam 14 system / aplikasi dari 24 sistem yang - Jumlah integrasi data dan informasi menunjukkan banyaknya system/aplikasi yang terkait sesuai kewenangan unit kerja sebagai administrator /pengelola, user /pemakai maupun sebagai penyedia sarana dan prasarana b) system / aplikasi : - Seluruh system /aplikasi sudah dimanfaatkan oleh unit kerja sesuai kewenangan sebagai administrator /pengelola maupun user /pemakai system/aplikasi - Jumlah unit kerja terkait menunjukkan banyaknya unit kerja yang terkoneksi dalam system/aplikasi sesuai kewenangan sebagai administrator /pengelola maupun user /pemakai 2) Kelengkapan data yang uptodate dan akurat : a) uptodate data ke dalam system /aplikasi dilaksanakan oleh unit kerja sesuai kewenangan unit kerja sebagai administrator /pengelola b) akurasi data dilakukan oleh unit kerja terkait sebagai administrator /pengelola , sebagai contah : - Adinistrator website (system /aplikasi/statik /LPSE/Email) adalah Bidang Data dan Informasi dengan unit kerja terkait; - Adinistrator berita /TV streaming/foto adalah Bag. Pemberitaan; - Adinistrator Jadwal /agenda/laporan singkat adalah Set AKD; - Adinistrator RUU adalah Unit kerja terkait RUU. - Administrator Sitanang Data Anggota DPR R adalah Bagian Minangwan; - Administrator data Tenaga Ahli & Asisten adalah Bagian TA & Asisten Anggota; dan user terkait yaitu Bag.Adms Keuangan dan Bag. Yankes 13
3) Keamanan Data dan Informasi - Keamanan data server dilakukan dan dikelola oleh Bidang Data dan Sarana Informasi - Keamanan data entry dilakukan oleh unit kerja sebagai administrator/pengelola
14
