www.parlemen.net DAFTAR INVENTARISASI MASALAH PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI YUDISIAL NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN
1.
RANCANGAN
Tetap
-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......TAHUN...... TENTANG KOMISI YUDISIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2.
Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-
Saran rumusan, dibahas TIMUS.
a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.
b. bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer, memerlukan hakim agung yang harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan
Saran rumusan, dibahas TIMUS.
b. bahwa keberadaan Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung yang transparan dan partisipatif serta pengawasan terhadap hakim guna
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
berpengalaman di bidang hukum.
USUL PERUBAHAN menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim
4.
c. bahwa untuk pencalonan Hakim Agung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pengawasan terhadap para hakim dalam pelaksanaan tugasnya, dilaksanakan oleh Komisi Yudisial sebagai satu lembaga yang mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Saran rumusan, dibahas TIMUS.
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undangundang;
5.
d. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Komisi Yudisial tersebut perlu diikutsertakan dan diatur partisipasi masyarakat dengan tetap menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman;
− Saran dihapus, dan diganti dari huruf e.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Yudisial;
6.
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk UndangUndang. tentang. Komisi Yudisial
Tetap
7.
Mengingat:
Tetap
− Saran rumusan, dibahas TIMUS.
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24 A, Pasal 24 B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Saran rumusan, dibahas TIMUS.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN
Indonesia Tahun 1999 Nomor 147; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879); 8.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
9.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Saran rumusan, dibahas TIMUS.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
Tetap
dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 10.
MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
Tetap
KOMISI YUDISIAL, 11.
BAB I KETENTUAN UMUM
12. Dalam dengan: 13.
Pasal 1 Undang-Undang ini
Tetap Tetap
yang
dimaksud
1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Frasa "yang bersifat mandiri" dihilangkan, karena bersifat substansi.
1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
14.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16.
4. Hakim Agung adalah Hakim Anggota pada Mahkamah Agung.
17.
5. Hakim adalah hakim pada semua badan peradilan di lingkungan peradilan.
Berdasarkan angka 5 ini, pemerintah berpendapat bahwa pengertian Hakim adalah termasuk Hakim Agung. Oleh karena itu pemerintah menyarankan perubahan rumusan angka 5.
18.
6. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan-pengadilan khusus yang berada dalam salah satu lingkungan peradilan tersebut.
Dihapus, sudah dimasukkan dalam angka 5.
19.
7. Hari adalah hari kerja.
Substansi tetap dan menjadi angka 6
20.
BAB II KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
USUL PERUBAHAN
Tetap
Kata "Republik Indonesia" dihilangkan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tetap
− Untuk kejelasan sistematika, beberapa materi RUU disarankan disatukan dalam bab ini sehingga judulnya diubah.
5. Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN Bagian Kesatu
Beberapa materi tersebut yakni :
Kedudukan Bagian Kedua Susunan
− Pasal 15, 16,17, dan Pasal 18 RUU (menjadi Bagian Kedua tentang Susunan); − Pasal 29, 30, 31, dan 32 RUU (menjadi Bagian ketiga tentang Hak Keprotokolan, Keuangan dan Tindakan Kepolisian);
Bagian Ketiga Hak Keprotokolan, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian
− Pasal 35 dan 36 RUU (menjadi Bagian Keempat tentang Sekretariat 3enderal). 21.
Pasal 2 Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.
22. (1).
23.
24.
(2).
Bagian Keempat Sekretariat Jenderal
− Saran penambahan "Bagian Kesatu" “Kedudukan".
Bagian Kesatu Kedudukan
− Saran perubahan rumusan Pasal 2.
Pasal 2 Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.
Pasal 3 Komisi Yudisial berkedudukan di. Ibukota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wilayah kerja KY tentunya meliputi seluruh wilayah NKRI, karena itu tidak perlu ditegaskan lagi.
Apabila dipandang perlu, Komisi Yudisial dapat membentuk Perwakilan Komisi Yudisial di daerah yang wilayah kerjanya meliputi satu atau lebih daerah provinsi.
Wilayah kerja perwakilan KY di daerah sebaiknya diatur dalam keputusan pembentukannya sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan riil yang dihadapi. − Berasal dari Pasal 15 RUU (lihat DIM No.97). − Sekretariat Jenderal menurut Pemerintah tidak termasuk Susunan KY, karena itu
(1).
(2).
Pasal 3 Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Apabila dipandang perlu Komisi Yudisial dapat membentuk Perwakilan Komisi Yudisial di daerah. Bagian Kedua
Susunan Pasal 4 Komisi Yudisial terdiri atas Pimpinan dan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM disarankan dikeluarkan.
USUL PERUBAHAN Anggota.
− Saran, frasa "terdiri dari" diganti "terdiri atas". 25.
− Berasal dari Pasal 16 RUU − Substansi Tetap
26.
27.
28.
Pasal 5 Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota.
− Berasal dari Pasal 17 RUU. Rumusan dipecah menjadi dua ayat.
(1).
− Perlu dipertimbangkan apakah jumlah 7 (tujuh) orang anggota sudah mencukupi.
(2).
Pasal 6 Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang Anggota. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
− Disarankan penambahan ayat (3) yang mengatur mengenai komposisi keanggotaan KY, untuk menghindari kemungkinan tidak mewakili kepentingan yang beragam.
(3).
− Berasal dari Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) RUU. Rumusan ayat (2) ditambah frasa "ketentuan mengenai .
(1).
− Substansi tetap.
(2).
− Berasal dari Pasal 29 dan Pasal 30 RUU karena masih berkaitan dengan kedudukan KY sebagai lembaga negara maka disatukan dalam bab ini.
Bagian Ketiga Hak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian
− Rumusan disederhanakan, dengan tetap mempertahankan substansi.
Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mantan Hakim, praktisi dan akademisi hukum serta anggota masyarakat, Pasal 7 Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dan oleh Anggota Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.
Pasal 8 Kedudukan protokoler dan hak keuangan Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial berlaku ketentuan peraturan perundang-
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN undangan bagi pejabat negara.
29.
− Berasal dari Pasal 31 RUU. Rumusan disederhanakan. − Substansi pokok tetap dipertahankan.
30.
Pasal 9 Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
− Berasal dari Pasal 32 ayat (1) RUU. − Substansi tetap.
(1).
Pasal 10 Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden kecuali dalam hal
31.
Berasal dari . Pasal 32 ayat (1) huruf a RUU. Substansi tetap.
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
32.
Berasal dari Pasal 32 ayat (1) huruf b RUU. Substansi tetap.
b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
33.
−
Berasal dari Pasal 32 ayat (2) RUU. Konsisten penggunaan frasa "dalam waktu paling lama".
−
Substansi tetap.
−
Berasal dari Pasal 35 ayat (1) RUU.
−
Substansi tetap.
34.
(2).
Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung. Bagian Keempat
(1).
Sekretariat Jenderal Pasal 11 Komisi Yudisial dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal yang dipimpin
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN oleh seorang Sekretaris Jenderal.
35.
36.
37.
38.
BAB III WEWENANG DAN TUGAS
−
Berasal dari Pasal 35 ayat (2) RUU.
−
Rumusan diperbaiki, substansi tetap.
−
Berasal dari Pasal 36 ayat (1) RUU.
−
Rumusan tetap.
−
Berasal dari Pasal 36 ayat (2) RUU.
−
Rumusan disempurnakan, substansi tetap.
disederhanakan,
substansi
Tetap
(2).
(1).
(2).
Sekretaris Jenderal dijabat pejabat Pegawai Negeri Sipil.
oleh
Pasal 12 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial, Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden. BAB III WEWENANG DAN TUGAS
Bagian pertama Wewenang
Bagian Kesatu Wewenang
39.
Pasal 4 Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
40.
a. mengusulkan pengangkatan kepada DPR; dan
41.
b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Hakim
Tetap Penyesuaian nomor pasal dibahas TIMSIN. Agung
Pasal 13 Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
Tetap − Pasal 24B UUD 1945 menentukan bahwa KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai "kewenangan lain" dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
b. melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat Hakim dan peradilan.
− Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah berpendapat bahwa yang perlu dinormakan adalah "kewenangan lain", dan dengan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN
mengingat tujuan yang hendak dicapai maka kewenangan dimaksud adalah melakukan pengawasan. 42.
Bagian Kedua Tugas
43.
Pasal 5 (1).
44.
45.
Tetap
Bagian Kedua Tugas
− Substansi tetap.
Pasal 14
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
− Kata "bakal" dihapus.
a. melakukan pendaftaran Hakim Agung;
− Substansi tetap.
bakal
calon
b. melakukan seleksi terhadap bakal calon Hakim Agung;
(1).
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas a. melakukan pendaftaran Hakim Agung;
− Kata "bakal" dihapus. − Substansi tetap.
calon
b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
− Kata "bakal" dihapus. − Disarankan penjelasan disesuikan dengan perkembangan terakhir dengan beralihnya fungsi KPKPN ke KPK.
46.
c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
Tetap
47.
d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
Tetap
48.
49.
(2).
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterima pemberitahuan dari Mahkamah Agung adanya lowongan Hakim Agung.
− Disarankan perubahan rumusan.
(2).
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.
(3).
Dalam hal lowongan Hakim Agung disebabkan masa jabatan berakhir,
− Apakah waktu 3 bulan sudah dianggap cukup. Atau apabila hendak dipertahankan, apakah dapat diperpanjang.
Dalam sudah
keadaan tertentu, lowongan Hakim dapat diketahui waktunya, seperti
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN
memasuki usia pensiun. Untuk mencegah/mengurangi kekosongan hakim yang lama, perlu dipertimbangkan, perlunya ketentuan yang mewajibkan MA untuk memberitahukan kepada KY mengenai Hakim Agung yang akan memasuki usia pensiun. 50. (1).
Pasal 6 Komisi Yudisial melakukan pendaftaran bakal calon Hakim Agung dengan meminta pengajuan nama bakal calon dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan mengundang partisipasi masyarakat
Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut
− Penyesuaian nomor pasal dibahas TIMSIN. − Saran perubahan rumusan.
(1).
− Dalam rangka pendaftaran, perlu ditegaskan perlunya dilakukan pengumuman penerimaan calon Hakim Agung. − Pengumuman tersebut harus jelas kapan dilakukan dan berapa lama. − Karena sudah diumumkan, KY tidak perlu "meminta" dan "mengundang" siapa-siapa. Namun perlu ditegaskan, bahwa MA, Pemerintah, masyarakat dapat mengajukan calon. Perlu dijelaskan masyarakat dapat mencalonkan dirinya sendiri atau orang lain.
Pasal 15 Dalam jangka waktu paling lama ... (...) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama ....(...) hari berturut -turut,
(2).
Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung.
(3).
pengajuan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu lama 15 (lima belas) hari, sejak pengumuman pendaftaran penerimaan calon sebagaimana
− Kata "bakal" dihapus. 51.
(2).
Pengajuan bakal calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan calon Hakim Agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk kepentingan kejelasan, disarankan ketentuan ini disatukan/didekatkan dengan persyaratan administratif (Pasal 7 ayat (2) RUU (Lihat DIM No.53 & 54)
52.
(3).
Pengajuan bakal calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diumumkan oleh Komisi Yudisial.
Penyempurnaan rumusan, dan kata "bakal" dihapus.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN dimaksud Pada ayat (1).
53
Pasal 7 (1).
Komisi Yudisial mengumumkan bakal calon Hakim Agung yang terdaftar dan dalam hal diperlukan meminta bakal talon melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
− Disarankan dihapus. − Dengan "meminta talon untuk melengkapi persyaratan administrasi , berarti bahwa calon yang belum memenuhi persyaratan administrasi juga diumumkan.
Pasal 16 (1).
Pengajuan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2).
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan calon Hakim Agung harus memenuhi persyaratan administrasi berupa:
− Mengumumkan calon "yang belum tentu" memenuhi persyaratan administrasi, menurut pemerintah tidak efisien. Karena itu, pengumuman sebaiknya dilakukan hanya setelah calon memenuhi persyaratan administratif (lihat Pasal 8 ayat (3)). − Melengkapi kekurangan persyaratan, menurut pemerintah selalu dapat dilakukan sepanjang masih dalam jangka waktu pendaftaran. − Disarankan ayat (1) diganti dengan ketentuan ayat (2) Pasal 6 (Lihat DIM No.51). − Penyesuaian nomor nasal dibahas TIMSIN.
54.
(2).
Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan yang diatur dalam perundangundangan dan persyaratan administrasi tambahan berupa:
Usul perubahan perumusan, konsekuensi usul perubahan ayat (1)
55.
a. riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan, pendidikan dan pengalaman organisasi;
Usul perubahan perumusan.
a. daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan;
56.
b. seluruh copy putusan bakal calon Hakim Agung yang berasal dari hakim setidaknya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
Usul perubahan perumusan.
b. kopi putusan yang dijatuhkan dalam 2 (dua) tahun terakhir, bagi calon berasal yang dari Hakim;
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
c. seluruh pembelaan, tuntutan atau karya ilmiah atau hasil kerja intelektual lain yang dibuat bakal calon Hakim Agung selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu bagi bakal calon Hakim Agung yang berasal dari advokat, jaksa, dan akademisi atau profesi di bidang hukum lainnya;
− Usul perubahan perumusan, memecah jadi dua butir.
58.
d. daftar seluruh harta kekayaan bakal calon Hakim Agung dan keluarga inti serta penjelasan mengenai sumber pemasukan bakal calon dan keluarga intinya;
Usul perubahan perumusan.
59.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
60.
f. hal-hal lain yang dianggap perlu selama tidak bertentangan dengan undangundang.
57.
61.
Pasal 8 (1).
62.
(2).
Komisi Yudisial melakukan seleksi terhadap persyaratan administrasi bakal calon Hakim Agung.
Seleksi terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
USUL PERUBAHAN c. Kopi pembelaan atau tuntutan yang dibuat dalam 2 (dua) tahun terakhir, bagi calon yang berasal dari advokat atau jaksa; atau
dengan
− Dalam penjelasan pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud keluarganya adalah keluarga batih calon Hakim Agung.
d. karya ilmiah yang dibuat dalam 2 (dua) tahun terakhir, bagi calon yang berasal dari kalangan akademisi; dan e. daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan dari calon dan keluarganya.
Tetap Ketentuan ini perlu dipertimbangkan kembali karena pemberian yang kewenangan bersifat terbuka mempunyai potensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara KY dan masyarakat − Perlu ketegasan, kapan seleksi ini harus mulai dilakukan. − Penyesuaian nomor pasal dibahas TIMSIN.
Pasal 17 (1).
Dalam jangka waktu paling lama ... (...) hari sejak berakhirnya masa pengajuan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon Hakim Agung.
Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN
63.
(3).
Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama bakal calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
Tetap
64.
(4).
Komisi Yudisial mengundang partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi atau pendapat berkenaan dengan bakal calon Hakim Agung yang telah diumumkan.
− Karena sudah diumumkan, KY tidak perlu "mengundang" siapapun.
Komisi Yudisial dapat melakukan klarifikasi terhadap persyaratan administrasi berdasarkan masukan dari masyarakat.
Disarankan diubah.
Pasal 9 Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kwalitas bakal calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
− Penyesuaian nomor pasal dibahas TIMSIN. − Kata "bakal" dihapuskan dan ditambah "kepribadian" untuk mengetahui integritas calon
(1).
Komisi Yudisial meminta bakal calon Hakim Agung untuk menyusun karya tulis ilmiah dengan topik yang telah ditentukan dan diserahkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan.
Kata "diserahkan" tidak memberi kepastian kapan karya ilmiah diterima KY, karena itu diganti "diterima". Ketentuan ini, untuk kejelasan dipecah jadi dua ayat.
(2).
Komisi Yudisial mewajibkan calon Hakim Agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan.
(3).
Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterima Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan.
Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
Tetap
65.
(5).
66. (1).
67.
68.
(2).
(3).
(4).
Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung yang telah diumumkan.
(5).
Komisi Yudisial melakukan penelitian atas kebenaran informasi atau pendapat sebagaimana masyarakat dimaksud pada ayat (4)
− Untuk mendorong masyarakat menyampaikan informasi/pendapat, dalam penjelasan dikemukakan bahwa kerahasiaan atas identitas pemberi informasi tersebut dijamin sepanjang bersifat obyektif.
Pasal 18 Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
-
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN
(1) dilaksanakan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 10 sepuluh hari 69.
(4).
70. (1).
Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan nama calon Hakim Agung kepada DPR yang jumlahnya masingmasing 3 (tiga) orang untuk setiap lowongan jabatan Hakim Agung dengan mengirim tindasannya kepada Presiden.
Usul perubahan rumusan dibahas TIMUS.
Pasal 10 DPR telah menetapkan calon Hakim Agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterima nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3.
− Perlu dipertimbangkan kembali mengenai waktu 60 hari apakah tidak terlalu panjang.
(5).
Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan nama calon Hakim Agung kepada DPR, kepada masingmasing 3 (tiga) orang untuk setiap lowongan jabatan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Pasal 19
− Perlu dipertimbangkan bahwa pengajuan calon Hakim Agung ke Presiden, dua calon untuk setiap lowongan Hakim Agung.
71.
(2).
Presiden telah menerbitkan surat keputusan pengangkatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima penetapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
− perlu dipertimbangkan kembali jangka waktu 7 (tujuh) hari, apakah tidak terlalu pendek.
(2).
Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR.
72.
(3).
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui tanpa ada penetapan, Presiden menerbitkan surat keputusan pengangkatan dengan memilih dari calon yang diajukan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
Substansi tetap.
(3).
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui tanpa ada penetapan, Presiden berwenang mengangkat Hakim Agung dari calon yang diajukan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
73.
Pasal 11
Usul perubahan rumusan dibahas TIMUS.
Usul perubahan rumusan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
Pasal 20
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas: 74.
a. menyusun kode perilaku hakim;
etik
yang
berisi
aturan
USUL PERUBAHAN (1).
− Perlu dicari padanan dalam bahasa Indonesia atas istilah code of conduct. − Perlu perlibatan MA dalam penyusunan CoC.
75.
b. melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di semua badan peradilan di lingkungan peradilan; dan
Ketentuan ini menurut Pemerintah bukan tugas, tetapi kewenangan KY, karena itu dipindah dalam Bagian Kewenangan
76.
c. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi beserta alasannya kepada Pimpinan Mahkamah Agung dan DPR.
− Disarankan perubahan. Alasan dan kepada siapa usul penjatuhan sanksi disampaikan sudah diatur dalam Pasal 14.
Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Komisi Yudisial bertugas:
a. menyusun kode etik perilaku hakim (code of conduct), dengan memperhatikan pendapat Mahkamah Agung; dan -
b. mengajukan usul terhadap Hakim.
penjatuhan
sanksi
− Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada Hakim bermacam-macam (lihat Pasal 14 ayat (1)). Untuk memberi bobot terhadap keberadaan dan kewenangan KY dalam melakukan pengawasan, perlu dipertimbangkan apakah untuk jenis sanksi tertentu (misalnya teguran lisan) dapat dijatuhkan oleh KY. − Selain sanksi, perlu dipertimbangkan pemberian tugas kepada KY untuk dapat mengajukan usul pemberian "reward" kepada Hakim serta hal lain yang berkaitan dengan itu, seperti tugas memberi masukan kepada MA dan lembaga lainnya dalam rangka menjaga martabat Hakim dan lembaga peradilan. 77.
Pasal 12
− Apakah jangka waktu 1 (satu) tahun tidak
(2).
Penyusunan kode etik sebagaimana
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR Penyusunan code etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun setelah terbentuknya Komisi Yudisial.
78.
Pasal 13 (1).
79.
Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Komisi Yudisial melakukan kegiatan: a. menerima laporan masyarakat atau lembaga tertentu berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan kunjungan ke pengadilan, dan meminta laporan berkala dari semua lingkungan peradilan-
DIM
USUL PERUBAHAN
terlalu lama.
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat -lambatnya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya Komisi Yudisial.
− Pemerintah mengusulkan penyusunan kode etik dilakukan dalam waktu secepatnya. Menurut Pemerintah ketentuan ini merupakan turunan dari kewenangan pengawasan. Karena itu rumusannya diubah.
− Rumusan rincian.
diperjelas,
dengan
membuat
− Untuk mendorong masyarakat menyampaikan laporan dalam penjelasan dikemukakan bahwa kerahasiaan atas identitas pemberi informasi tersebut dijamin sepanjang bersifat obyektif.
Pasal 21 (1).
Berdasarkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku Hakim; b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku Hakim;
− Apa perlu ditegaskan bahwa KY bertugas melakukan kunjungan. Pemerintah menganggap sudah dicukupkan dengan ketentuan huruf b (usul pemerintah huruf 80.
b. Melakukan pemeriksaan terhadap informasi. atau data berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim;
Usul penyempurnaan rumusan.
c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik perilaku Hakim;dan
81.
c. melakukan klarifikasi atau meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik; dan
Usul penyempurnaan rumusan.
d. memanggil dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku Hakim; dan
82.
d. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung,
Pembuatan laporan adalah dalam rangka pengajuan usul penjatuhan sanksi (rekomendasi), karena itu tempatnya diusulkan
e. membuat pemeriksaan rekomendasi
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
laporan hasil yang berupa dan disampaikan
www.parlemen.net NO
RUU-DPR serta tindakannya disampaikan kepada presiden dan DPR.
83.
(2).
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara.
84.
DIM
USUL PERUBAHAN
disatukan dengan Pasal 22 (usul Pemerintah).
kepada Mahkamah Agung, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Usul penyempurnaan rumusan.
(2).
Pelaksanaan kewewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Usul penambahan dua ayat baru, ayat (3) dan ayat (4).
(3).
Badan peradilan dan Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku Hakim. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.
(4).
85.
Pasal 14 Rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, adalah sanksi administratif berupa:
Usul perubahan rumusan.
86.
a. teguran tertulis;
Apakah sanksi teguran yang dijatuhkan kepada Hakim dapat diakses oleh masyarakat.
87.
b. pemberhentian sementara; atau
Tetap
88.
c. pemberhentian.
Tetap Usul penambahan ayat (2).
(1).
(1).
(2).
Pasal 22 Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, dapat berupa:
Dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim, Hakim yang bersangkutan harus diberi kesempatan secukupnya untuk
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN membela diri
89.
(2).
Pimpinan Mahkamah Agung memberikan sanksi administratif dengan mempertimbangkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Usul perubahan.
(3).
(4).
90.
91.
92.
(3).
Pemberhentian hakim oleh Mahkamah Agung ditindaklanjuti oleh Presiden dengan menerbitkan surat keputusan pemberhentian dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat Mahkamah Agung diterima.
− Pengangkatan dan pemberhentian Hakim, termasuk Hakim Agung dilakukan oleh Presiden, karena itu substansi ketentuan ini disarankan diubah. − disarankan penerbitan keppres dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
(5).
(6).
− Untuk kejelasan sistematika, materi bab tata cara pengambilan keputusan dimasukkan dalam bagian ini. − Berasal dari Pasal 33 ayat (1) RUU. Usul perubahan rumusan.
Berasal dari Pasal 33 ayat (2) RUU. Rumusan diperbaiki.
Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk memberhentikan Hakim dari jabatannya, usul pemberhentian diajukan kepada Presiden. Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima usul Mahkamah Agung. Bagian Ketiga Tata Cara Pengambilan Keputusan
(1).
− Penyesuaian nomor pasar dibahas TIMSIN.
93.
Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b beserta alasannya, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Pimpinan Mahkamah Agung. Dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi, Pimpinan Mahkamah Agung harus memperhatikan pendapat Komisi Yudisial.
(2).
Pasal 23 Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN pengambilan dilakukan dengan suara terbanyak.
94.
Berasal dari Pasal 33 ayat (2) RUU. Rumusan disederhanakan.
95.
BAB IV SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
96.
Bagian Pertama Susunan
97.
Pasal 15 Komisi Yudisial terdiri dari Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat Jenderal.
(3).
Keputusan adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dengan 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung.
Dihapus, dimasukkan dalam Bab II Bagian Kedua. Diusulkan menjadi BAB II Bagian Kedua
Dihapus menjadi BAB II Bagian Kedua
− Sekretariat Jenderal menurut Pemerintah tidak termasuk Susunan KY, karena itu disarankan dikeluarkan. − Saran, frasa "terdiri dari" diganti "terdiri atas". − Disarankan menjadi Bagian Kedua Bab II (lihat DIM No.24)
98.
Pasal 16 Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap sebagai anggota.
− Saran, kata "sebagai" dihapus, dibahas TIMUS.
Dihapus, dimasukkan dalam Bab II Bagian Kedua.
99.
Pasal 17 Komisi Yudisial terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota yang merupakan pejabat negara.
Diusulkan dipecah menjadi dua ayat, dibahas TIMUS.
Dihapus, dimasukkan dalam Bab II Bagian Kedua.
Pasal 18 Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan
Usul perbaikan rumusan ayat (2), dibahas TIMUS.
Dihapus, dimasukkan dalam Bab II Bagian Kedua.
100. (1).
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN
oleh Anggota Komisi Yudisial.
101.
102.
(2).
Tata cara pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.
(3).
Presiden telah menerbitkan pengangkatannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat pengajuan Pimpinan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. Bagian Kedua Keanggotaan
Diusulkan dihapus, sudah dicukupkan diatur dalam Bagian Pengangkatan (Pasal 20 ayat (2)/DIM No. 111).
Usul perubahan Bab dan Judul.
BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Pengangkatan
103.
Pasal 19 Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat sebagai berikut :
− Saran, kata "sebagai dibahas Timus.
104.
a. Warga Negara Indonesia berumur serendahrendahnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan
− Usul, rumusan lebih dirinci.
a. warga negara Indonesia;
− Kalau masih perlu diatur, dipertimbangkan kembali umur maksimum.
b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; c. berusia serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya .... (...) tahun pada saat proses pemilihan;
105.
b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
Usul, rumusan lebih dirinci.
e. mempunyai pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; f. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
106.
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Dipindah huruf b.
Menjadi huruf b
107.
d. sehat jasmani dan rohani;
Tetap
berikut"
dihapus,
Pasal24 Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat:
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
108.
e. tidak pernah dipidana karena tindak pidana kejahatan; dan
109.
f. melaporkan daftar kekayaan.
110.
111.
DIM melakukan
Pasal 20 (1).
Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR.
(2).
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima pengajuan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Presiden menerbitkan surat pengangkatannya.
Usul perubahan rumusan.
USUL PERUBAHAN h. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
Pemerintah minta penjelasan, bagaimana teknis pelaksanaan ketentuan ini, jika calon bukan pejabat yang diwajibkan melaporkan kekayaan. Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. − Perlu dipertimbangkan kembali jangka waktu 7 (tujuh) hari penerbitan Keppres,
Pasal 25 (1).
Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
(2).
Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat .... hari sejak menerima . pencalonan anggota Komisi Yudisial yang diajukan Presiden. Presiden menetapkan keputusan mengenai pengangkatan anggota Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) had sejak menerima persetujuan DPR sebagaimana dimaksud'ada ayat 2 .
− Perlu dipertimbangkan bahwa pengajuan anggota KY kepada Presiden dua kali dari jumlah anggota yang ditetapkan. (3).
112.
(3).
Calon anggota Komisi Yudisial dipilih oleh DPR dengan mengikut sertakan peran serta masyarakat.
− Disarankan dihapus. − Sesuai dengan ketentuan Pasal 24B ayat (3), DPR berwenang "memberi persetujuan" atas nama calon anggota KY yang diajukan Presiden. Dengan demikian, pemilihan yang dilakukan DPR, menurut pemerintah, adalah dalam rangka memberi persetujuan/tidak setuju terhadap nama yang diajukan oleh Presiden. − Berdasarkan hal di atas, yang melakukan
(1).
(2).
Pasal 26 Sebelum mengajukan calon anggota Komisi Yudisial kepada DPR, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial. Panitia 5eleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, praktisi dan akademisi hukum, dan anggota masyarakat.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN
pemilihan anggota KY adalah Presiden untuk kemudian diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
(3).
a. Mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial;
− Untuk membantu tugas Presiden dalam melakukan pemilihan, disarankan pembentukan Panitia Seleksi oleh Presiden.
b. melakukan seleksi administrasi dan seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Yudisial;
(4).
(5).
113.
Pasal 21 Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan.
114.
Pasal 22 (1).
Sebelum memangku jabatannya Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial wajib
Usul penyempurnaan TIMUS.
penulisan,
dibahas
Diusulkan penambahan kata "janji" setelah kata "sumpah ",
Panitia Seleksi mempunyai tugas:
c. menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyakbanyaknya 14 (empat calon), dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) Panitia Seleksi bekerja secara transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Dalam waktu paling lambat .... (..) hari sejak menerima nama calon dari Panitia Seleksi, Presiden mengajukan nama calon anggota Komisi Yudisial kepada DPR.
Pasal 27 Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) satu kali masa jabatan. Pasal 28 (1).
Sebelum memangku jabatannya Ketua, wakil Ketua, Anggota Komisi
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN
mengucapkan sumpah menurut agamanya yang berbunyi sebagai berikut :
yudisial wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang berbunyi sebagai berikut :
115.
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga"
Dibahas TIMUS.
116.
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan semua Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi negara kesatuan Republik Indonesia"
Dibahas TIMUS.
117.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagai layaknya seorang Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan"
Dibahas TIMUS.
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah dipandu oleh Presiden.
Dibahas TIMUS.
118.
(2).
(2).
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah atau janji di hadapan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN Presiden.
119.
Pasal 23 Anggota Komisi Yudisial tidak boleh merangkap menjadi:
− Kata "tidak boleh" diganti "dilarang", dibahas TIM US.
Pasal 29 Anggota Komisi merangkap menjadi:
Yudisial
dilarang
120.
a. anggota pada lembaga negara lainnya;
− Kata " ada" dihilangkan, dibahas TIMUS.
a. anggota lembaga negara lainnya;
121.
b. karyawan atau hakim dalam badan-badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman;
− Usul perumusan, dibahas TIMUS.
b. Hakim;
122.
c. penasehat hukum atau
− usul penggantian istilah, dibahas TIMUS
c. advokat;
123.
d. pengusaha.
− penambahan butir baru, huruf e dan f.
d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta; e. pegawai negeri; atau f. pengurus partai politik.
Pasal 24 Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial karena
− Penambahan kata "dan", dibahas Timus
125.
a. meninggal dunia
Tetap
126.
b. permintaan sendiri atau
Tetap
127.
c. sakit jasmani atau rohani terus menerus,
Tetap
124.
128.
Pasal 25 (1).
Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 30 Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila:
Tetap
Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
Pasal 31
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
USUL PERUBAHAN
persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan: 129.
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
Perbaikan penulisan kata, dibahas TIMUS.
130.
b. melakukan perbuatan tercela;
Tetap
131.
c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
Tetap
132.
d. Melanggar sumpah jabatan; atau
Tetap
133.
e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
Tetap
134.
(2).
Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf c dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.
Perlu dipertimbangkan, apakah masih perlu Dewan Kehormatan KY.
135.
(3).
Pembentukan, Susunan, dan tata kerja Dewan Kehormatan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.
Usul perbaikan rumusan, dibahas TIMUS.
136. (1).
Pasal 26 Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial.
a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
(3).
Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Dewan Kehormatan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.
Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
Pasal 32
www.parlemen.net NO 137.
RUU-DPR (2).
Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
DIM
USUL PERUBAHAN
Tetap
-
− Perlu dipertimbangkan pengaturan mengenai mekanisme pemilihan anggota KY jika terdapat kekosongan baik karena meninggal dunia atau karena diberhentikan. − Pemerintah menyarankan KY diberi kewenangan membentuk Panitia Seleksi, dengan tugas dan mekanisme kerja seperti yang diatur dalam Pasal 26 (usul Pemerintah),
138
Pasal 27 (1).
Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Yudisial ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya anggota Komisi Yudisial tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
138.
(2).
Apabila seorang anggota Komisi Yudisial dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
139.
Pasal 28 Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hakhak pejabat yang diberhentikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Usul penghapusan kata "dengan sendirinya", dibahas TIMUS.
Pasal 33 (1).
Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Yudisial ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komisi Yudisial tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
Tetap
Pemerintah mengajukan usul perubahan.
Pasal 34 Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak anggota Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
140.
DIM
BAB V
USUL PERUBAHAN
Dipindah menjadi Bagian dalam Bab II.
HAK KEPROTOKOLAN DAN HAK KEUANGAN/ ADMINISTRASI 141.
Pasal 29 Kedudukan protokol Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tetap
142.
Pasal 30 Hal-hal mengenai hak keuangan/hak administrasi Anggota Komisi Yudisial ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dihapus, sudah tertampung dalam Dim No. 129
143.
Pasal 31 Segala pembiayaan Komisi Yudisial dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Usul perubahan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Komisi Yudisial ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Usul dihapus.
(1).
144.
(2).
145.
BAB VI TINDAKAN KEPOLISIAN
146.
Pasal 32 (1).
147.
Ketua, Wakil Ketua, Anggota Yudisial dapat ditangkap atau hanya atas perintah Jaksa Agung mendapat persetujuan Presiden dalam hal ;
Dipindah menjadi Bagian dalam Bab II.
Dipindah menjadi Bagian dalam Bab II.
Dipindah menjadi Bagian dalam Bab II. Tetap
Dipindah menjadi Bagian dalam Bab II.
Tetap
Dipindah menjadi Bagian dalam Bab II.
Komisi ditahan setelah kecuali
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
148.
149.
b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. (2).
150.
153
Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung. BAB VII TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
151.
152.
DIM
Pasal 33 (1).
Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara kolegial.
(2).
Apabila pengambilan keputusan secara kolegial tidak dapat dilaksanakan, Komisi Yudisial dapat mengambil keputusan sekurang-kurangnya dengan 5 (lima) orang anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan dalam hal mengusulkan Hakim Agung ke DPR serta mengusulkan pemberhentian Hakim Agung.
BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN
154. (1).
Pasal 34 Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada
Tetap
USUL PERUBAHAN Dipindah menjadi Bagian dalam Bab II.
Usul perbaikan rumusan, dibahas TIMUS.
Dipindah menjadi Bagian dalam Bab II.
Dipindah menjadi Bagian dalam Bab II.
Dipindah menjadi Bagian dalam Bab II.
Usul perubahan, karena tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan secara kolegial, apa menunjuk pada korum atau cara pengambilan putusan melalui musyawarah.
Dipindah menjadi Bagian dalam Bab II.
Usul perubahan.
Dipindah menjadi Bagian dalam Bab II.
Perubahan nomor bab
BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN
Tetap (1).
Pasal 35 Komisi Yudisial bertanggung jawab
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
publik. 155.
kepada publik.
Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
Tetap
156.
a. menerbitkan laporan tahunan; dan
Tetap
157.
b. membuka akses informasi lengkap dan akurat.
secara
Tetap
Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
Tetap
159.
a. Laporan penggunaan anggaran;
Tetap
160.
b. Data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; dan.
Tetap
161.
c. data yang berkaitan dengan rekrutmen Hakim Agung.
fungsi
Tetap
158.
(2).
(3).
162.
(4).
Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada DPR dan Presiden.
Tetap
163.
(5).
Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan undang-undang.
Tetap
164.
BAB IX SEKRETARIAT 3ENDERAL
165.
Pasal 35 (1).
USUL PERUBAHAN
Dipindah menjadi Bagian dalam bab II. Tetap
Dipindah menjadi Bagian dalam bab II
Komisi Yudisial dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net NO 166.
RUU-DPR (2).
167. (1).
168.
169.
(2).
Sekretaris Jenderal dijabat oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bukan anggota Komisi Yudisial. Pasal 36 Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) memberikan bantuan teknis administratif dan keahlian kepada Komisi Yudisial. Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial ditetapkan dengan Keputusan Presiden. BAB X
DIM Usul perumusan, dibahas TIMUS.
Tetap
Usul penyempurnaan, dibahas TIMUS.
Pasal 37 Selama keanggotaan Komisi Yudisial belum terbentuk berdasarkan Undang-Undang ini pencalonan hakim agung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
171.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
172.
Pasal 37 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dipindah menjadi Bagian dalam bab II
Dipindah menjadi Bagian dalam bab II
Dipindah menjadi Bagian dalam bab II
Perubahan nomor Bab.
KETENTUAN PERALIHAN 170.
USUL PERUBAHAN
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
− Usul penyempurnaan, dibahas TIMUS. − Penyesuaian nomor pasal, dibahas TIMSIN.
Perubahan nomor bab.
Pasal 35 Selama keanggotaan Komisi Yudisial belum terbentuk berdasarkan Undang-Undang ini, pencalonan Hakim Agung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.. BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
Pasal 36
www.parlemen.net NO
RUU-DPR
DIM
173.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tetap
174.
Disahkan di Jakarta
Tetap
USUL PERUBAHAN
pada tanggal ........... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .............................................. 175.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal ........................
Tetap
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, .............................................. 176.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...........NOMOR................
Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
