DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Left: 3,25 cm, Top: 1,59 cm, Bottom: 1,43 cm, Width: 35,56 cm, Height: 21,59 cm
Formatted: Font: 12 pt
NO. 1.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Tetap
USULAN PERUBAHAN Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2.
Formatted: Font: 12 pt Menimbang: Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai mengganti kata “berkewajiban” dengan kata “wajib”, sesuai a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negaraFormatted: Font: 12 pt negara hukum, Negara berkewajiban melaksanakan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. hukum, negara wajib melaksanakan pembangunanFormatted: Font: 12 pt pembangunan hukum nasional yang dilakukan hukum nasional yang dilakukan secara terencana,Formatted: Font: 12 pt secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukumFormatted: Font: 12 pt dalam sistem hukum nasional yang menjamin nasional yang menjamin perlindungan hak dan perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Formatted: Font: 12 pt, Indonesian Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Tahun 1945; (Indonesia)
3.
b.
bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan b. masyarakat akan peraturan perundang-undangan menghapus frasa “dalam rangka” dan mengganti kata “aturan” yang baik, perlu dibuat aturan mengenai dengan kata “peraturan”. pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundangundangan;
bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akanFormatted: Font: 12 pt peraturan perundang-undangan yang baik, perluFormatted: Font: 12 pt dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturanFormatted: Font: 12 pt perundang-undangan yang dilaksanakan dengan caraFormatted: Font: 12 pt dan metode yang pasti, baku, dan standar yangFormatted: Font: 12 pt mengikat semua lembaga yang berwenang Formatted: Font: 12 pt, Indonesian membentuk peraturan perundang-undangan; (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
2
NO. 4.
5.
6. 7.
8. 9. 10. 11.
12.
RUU DPR c.
bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan memiliki banyak kekurangan dan tidak dapat menampung perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundangundangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
TANGGAPAN PEMERINTAH Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan.
USULAN PERUBAHAN c.
Tetap
bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 TahunFormatted: Font: 12 pt 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Formatted: Font: 12 pt undangan masih terdapat kekurangan dan belumFormatted: Font: 12 pt menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai pembentukan peraturan perundangundangan yang baik sehingga perlu diganti; Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Tetap
Formatted: Font: 12 pt
Tetap
Tetap Formatted: Font: 12 pt
Tetap Tetap Pemerintah mengusulkan konsistensi mengenai cara penulisan 1. kata/frasa yang sudah didefinisikan dengan menggunakan huruf kapital di awal kata/frasa. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan 2. mengganti kata “aturan” menjadi “peraturan” dan menghapus kata “secara”.
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalahFormatted: Font: 12 pt, Indonesian proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang(Indonesia) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,Formatted: Font: 12 pt pembahasan, pengesahan atau penetapan, danFormatted: Font: 12 pt pengundangan. Formatted: Font: 12 pt, Indonesian Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan(Indonesia) tertulis yang memuat norma hukum yang mengikatFormatted: Font: 12 pt umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembagaFormatted: Font: 12 pt
3
NO.
RUU DPR
13.
3.
14.
4.
15.
16.
5.
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
TANGGAPAN PEMERINTAH
Konkordan dengan DIM No. 11 mengenai konsistensi 3. penulisan. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan 4. menambahkan frasa “Perundang-undangan” di antara kata “Peraturan” dan “yang ditetapkan”.
Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang- Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 5. undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk 11. menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi “Peraturan 6. Presiden” sebagaimana juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004. Pemerintah berpendapat bahwa Peraturan Presiden masih perlu dicantumkan dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, dengan alasan antara lain: 1. Kewenangan Presiden membentuk Peraturan Presiden bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan berdasarkan kewenangan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan sebagai atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. 2. Lingkup urusan pemerintahan yang dijalankan Presiden sangat luas dan tidak semuanya dapat diatur oleh UU/PP. Karena itu di luar apa yang didelegasikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, selalu ada ruang bagi Presiden untuk membuat peraturan mengenai masalah tertentu dalam rangka menjalankan pemerintahan. Jika DIM ini disetujui, maka urutan angka menyesuaikan.
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedurFormatted yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
...
Formatted
...
Formatted
Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat denganFormatted Formatted persetujuan bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalahFormatted Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan olehFormatted Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Formatted
...
Formatted
...
USULAN PERUBAHAN
Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-Formatted Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untukFormatted menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
...
... ... ... ... ...
... ...
Formatted
...
Formatted
...
Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untukFormatted menjalankan perintah Peraturan Perundang-Formatted undangan yang lebih tinggi atau dalamFormatted menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara.Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
... ... ...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
4
NO.
RUU DPR
17.
18.
19.
20.
21.
22.
6.
7.
8.
9.
10.
TANGGAPAN PEMERINTAH
Pemerintah mengusulkan penambahan substansi “Peraturan Menteri”. Pemerintah berpendapat bahwa Peraturan Menteri perlu dicantumkan dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, dengan alasan antara lain: 1. Menteri adalah pembantu Presiden dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. 2. Sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Menteri mempunyai tugas dan fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden. Jika DIM ini disetujui, maka urutan angka menyesuaikan. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 11. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional. Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. (Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan angka menyesuaikan). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Sda peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Program Legislasi Nasional selanjutnya disebut Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan Prolegnas adalah instrumen perencanaan program menambahkan kata “yang” di antara kata “Nasional” dan pembentukan undang-undang yang disusun secara “selanjutnya” dan konsistensi penulisan (konkordan dengan terencana, terpadu, dan sistematis. DIM No. 11) (Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan angka menyesuaikan). Program Legislasi Daerah selanjutnya disebut Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan Prolegda adalah instrumen perencanaan program menambahkan kata “yang” di antara kata “Daerah” dan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun “selanjutnya”. secara terencana, terpadu, dan sistematis. (Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan angka menyesuaikan). Pengundangan adalah penempatan Peraturan Pemerintah mohon penjelasan mengenai dihapuskannya
USULAN PERUBAHAN 7.
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-Formatted undangan yang ditetapkan oleh menteri untukFormatted menjalankan Peraturan Perundang-undangan yangFormatted lebih tinggi. Formatted Formatted
... ... ... ...
Alternatif: Formatted 7. Peraturan Menteri adalah Peraturan PerundangFormatted undangan yang ditetapkan oleh menteri untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yangFormatted lebih tinggi dan/atau menjalankan urusan tertentuFormatted Formatted dalam pemerintahan.
...
Formatted
...
8.
Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Formatted undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan RakyatFormatted Daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Formatted
9.
... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
penempatan
...
Formatted
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Formatted Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secaraFormatted Formatted terencana, terpadu, dan sistematis. adalah
...
Formatted
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DewanFormatted Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota denganFormatted Formatted persetujuan bersama bupati/walikota. 10. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebutFormatted Prolegnas adalah instrumen perencanaan programFormatted pembentukan Undang-Undang yang disusun secaraFormatted terencana, terpadu, dan sistematis. Formatted
12. Pengundangan
...
PeraturanFormatted Formatted
... ... ... ... ... ...
5
NO.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Font: 12 pt, Indonesian Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Perundang-undangan dalam Lembaran Negara RepublikFormatted: (Indonesia) Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Formatted: Font: 12 pt Negara Republik Indonesia, dan Berita Daerah. Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Pemerintah berpendapat tetap pada definisi yang ada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia,Formatted pada UU No. 10 Tahun 2004 dengan penyempurnaan Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah,Formatted: Font: 12 pt Formatted rumusan yang menambahkan Tambahan Lembaran Berita Daerah, atau Tambahan Berita Daerah. Formatted: Font: 12 pt Daerah dan Tambahan Berita Daerah. (Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan Formatted: Font: 12 pt angka menyesuaikan). Alternatif: Formatted: Font: 12 pt 12. Pengundangan adalah penempatan PeraturanFormatted Perundang-undangan dalam Lembaran Negara RepublikFormatted: Font: 12 pt Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Formatted Lembaran Daerah, dan Berita Daerah. Formatted: Font: 12 pt Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Konkordan dengan DIM No. 11 mengenai konsistensi 13.Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah adalah materi yang dimuat dalam peraturan penulisan. materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-Formatted perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, (Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarkiFormatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. angka menyesuaikan). Peraturan Perundang-undangan.
Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Lembaran Daerah.
23.
11.
...
...
...
...
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
24.
25.
26.
12.
13.
14.
Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tetap (Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan angka menyesuaikan). Tetap (Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan angka menyesuaikan). Tetap (Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan angka menyesuaikan).
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
6
NO. 27. 28.
29. 30.
31.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Pasal 2 Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara.
Formatted: Font: 12 pt Pemerintah mengusulkan agar rumusan sesuai UU No.10 Pasal 2 Tahun 2004 mengubah kata “adalah” menjadi “merupakan”, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukumFormatted karena kata “adalah” umumnya digunakan untuk pendefinisian. negara. Formatted: Font: 12 pt Pasal 3 Sda Pasal 3 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TahunFormatted: Font: 12 pt Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturanFormatted: Font: 12 pt perundang-undangan. perundang-undangan. Formatted: Font: 12 pt (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tetap Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Formatted: Font: 12 pt Republik Indonesia. Formatted: Font: 12 pt (3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Tetap Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Formatted: Font: 12 pt Pasal 4 Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. Pasal 4 Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang- 11. Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Formatted Undang ini meliputi undang-undang dan peraturan Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan PerundangFormatted: Font: 12 pt, Swedish perundang-undangan di bawahnya. undangan di bawahnya.
...
...
(Sweden)
BAB II ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
32.
Pemerintah mengusulkan penambahan kata “PEMBENTUKAN” setelah kata “ASAS” agar sesuai dengan judul RUU dan sesuai dengan materi yang diatur dalam BAB II.
BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt
34.
Formatted Pasal 5 Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. Pasal 5 Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus 11. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harusFormatted: Font: 12 pt berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangberdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerundangFormatted: Font: 12 pt undangan yang baik yang meliputi: undangan yang baik, yang meliputi: Formatted: Font: 12 pt a. kejelasan tujuan; Tetap.
35.
b.
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
36.
c.
kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
33.
Tetap. Pemerintah mengusulkan untuk menambahkan kata “hierarki” di c. antara kata “jenis” dan “materi muatan” sehingga berbunyi
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Formatted
...
7
NO.
37. 38. 39. 40. 41.
RUU DPR
d. e. f.
dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan/atau
TANGGAPAN PEMERINTAH
“kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”. Dengan pertimbangan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetap Tetap Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional, dengan f. kejelasan rumusan; dan menghapus kata “atau”, karena asas pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya bersifat kumulatif. Tetap
g.
keterbukaan.
(1)
Pasal 6 Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas: -
42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
a. b. c. d. e. f. g. h.
50. 51. 52.
(2)
USULAN PERUBAHAN Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt, Swedish Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional Pasal 6 (Sweden) dengan mengubah kata “mengandung” dengan frasa ”harus (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus Formatted: Font: 12 pt mencerminkan”, agar tidak menimbulkan kerancuan bahwa mencerminkan asas: Formatted: Font: 12 pt, Swedish “asas” merupakan norma hukum. (lihat tanggapan (Sweden) Pemerintah pada DIM No.12). Formatted: Font: 12 pt Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM Formatted: Font: 12 pt No. 11. Formatted: Font: 12 pt Tetap Formatted: Font: 12 pt Tetap Formatted: Font: 12 pt Tetap Formatted: Font: 12 pt Tetap Tetap Formatted: Font: 12 pt Tetap Formatted: Font: 12 pt Tetap Formatted: Font: 12 pt Tetap Formatted: Font: 12 pt
pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau Tetap j. keseimbangan, keserasian, dan Tetap keselarasan. Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. (2) peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi 11.
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud padaFormatted: Font: 12 pt, Indonesian ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat(Indonesia) Formatted: Font: 12 pt
8
NO.
RUU DPR
53. 54.
(1)
asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 7 Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: -
55.
a.
56.
b.
57. 58.
c.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah;
59. 60. 61.
62.
TANGGAPAN PEMERINTAH
d.
Peraturan Daerah Provinsi; dan
USULAN PERUBAHAN berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum PeraturanFormatted Perundang-undangan yang bersangkutan.
Tetap
Formatted: Font: 12 pt
Pemerintah mengusulkan penyempurnan rumusan dengan mengganti frasa “sebagai berikut” menjadi “terdiri atas”. (1) Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11. Tetap
Formatted: Font: 12 pt Pasal 7 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undanganFormatted: Font: 12 pt terdiri atas: Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Tetap Tetap Pemerintah mengusulkan penambahan substansi “Peraturan Presiden” sebagaimana juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004. (lihat tanggapan Pemerintah pada DIM No. 16) Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru yakni Peraturan Menteri (lihat tanggapan Pemerintah pada DIM No. 17) Pemerintah mengusulkan penambahan substansi “Peraturan Daerah” sebagaimana juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004. (lihat tanggapan Pemerintah pada DIM No. 18) Apabila usulan Pemerintah pada DIM No. 60 disetujui maka perlu penambahan substansi baru yang merinci Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004. Apabila usulan Pemerintah pada DIM No. 60 dan DIM No. 61 disetujui maka DIM No. 62 dan DIM No. 63 dihapus karena subtansi sudah tertampung pada DIM No. 60 dan DIM No. 61.
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
d.
Peraturan Presiden;
e.
Peraturan Menteri;
Formatted: Font: 12 pt
f.
Peraturan Daerah.
Formatted: Font: 12 pt
(2)
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud padaFormatted Formatted: Font: 12 pt, Indonesian ayat (1) huruf e meliputi: (Indonesia) a. Peraturan Daerah Provinsi; Formatted b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Formatted: Font: 12 pt
Formatted
...
... ...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
...
9
NO.
RUU DPR
63.
e.
TANGGAPAN PEMERINTAH
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
64.
Sda -
65.
USULAN PERUBAHAN
-
-
Pemerintah mengusulkan penempatan ayat (3) pada DIM (3) No. 67 menjadi ayat (3) DIM ini. Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11. Pemerintah mengusulkan penambahan pasal baru yang diambil dari UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (4) dan (1) penjelasannya. Jika DIM ini disetujui, maka urutan pasal menyesuaikan.
(2)
Jenis peraturan perundang-undangan selain Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui substansi dengan menambah frasa “diberi kewenangan atau”. keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
67.
(3)
Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan Pemerintah mengusulkan dihapus karena substansi ini sudah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud ditampung dalam DIM No. 64. pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)
Dalam
hal
suatu
undang-undang
diduga Pemerintah
berpendapat
bahwa
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
66.
68.
Formatted: Font: 12 pt
ketentuan
mengenai
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undanganFormatted: Font: 12 pt sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud padaFormatted: Font: 12 pt ayat (1). Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Formatted: Font: 12 pt Pasal 7A Jenis Peraturan Perundang- undangan selainFormatted: Font: 12 pt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)Formatted mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MajelisFormatted Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanFormatted Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MahkamahFormatted: Font: 12 pt Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Formatted Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, kepala badan, lembaga, atau komisi yangFormatted: Indent: Left: setingkat yang dibentuk dengan Undang-UndangFormatted: Font: 12 pt atau pemerintah atas perintah Undang-Undang,Formatted: Font: 12 pt Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Formatted Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahFormatted Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala DesaFormatted: Font: 12 pt atau yang setingkat. Formatted: Font: 12 pt Formatted
Jenis Peraturan Perundang-undangan selainFormatted: Font: 12 pt sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui Formatted: Font: 12 pt keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diberi kewenangan atauFormatted: Font: 12 pt diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undanganFormatted: Font: 12 pt Formatted yang lebih tinggi. Formatted
... ... ...
... 0 cm
... ...
...
... ...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt
...
10
NO.
69.
70.
71.
RUU DPR
(5)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pasal 8 Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a.
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
pengujian undang-undang cukup diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu diusulkan untuk dihapus. Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan mengenai pengujian undang-undang cukup diatur dalam UU Mahkamah Agung, oleh karena itu diusulkan untuk dihapus. Tetap
pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Pemerintah mengusulkan rumusan sesuai dengan UU No. 10 a. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Tahun 2004 dan menambah frasa “yang meliputi:” setelah frasa “Tahun 1945”.
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Formatted Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: Formatted 1. hak-hak asasi manusia; Formatted 2. hak dan kewajiban warga negara; 3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara sertaFormatted Formatted pembagian kekuasaan negara; Formatted 4. wilayah negara dan pembagian daerah; 5. kewarganegaraan dan kependudukan; Formatted 6. keuangan negara, Formatted Formatted
72. 73.
b. c.
perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; pengesahan perjanjian internasional;
Tetap
Alternatif: Formatted a. melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Formatted Negara Republik Indonesia 1945; dan Formatted b. melaksanakan urusan penyelenggaraan negara yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Formatted Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Formatted
Pemerintah mohon penjelasan apakah berlaku untuk semua c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; perjanjian internasional karena dalam UU No. 24 Tahun 2000 Penjelasan:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
11
NO.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa perjanjian internasional pengesahannya selain dalam bentuk UU juga dengan Peraturan Presiden. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan menambah kata “tertentu” setelah kata “internasional” dan memberikan penjelasan “tertentu”.
74. 75. 76.
77.
78.
d. e.
pelaksanaan dan/atau
putusan
Mahkamah
Konstitusi; Pemerintah mempertimbangkan untuk dicantumkan dalam penjelasan DIM No. 177182.
pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
USULAN PERUBAHAN Yang dimaksud dengan “tertentu” adalah yang berkenaanFormatted dengan: Formatted: Font: 12 pt, Indonesian a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan(Indonesia) Formatted negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayahFormatted: Font: 12 pt negara Republik Indonesia; Formatted: Font: 12 pt c. d. e. f.
kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
...
...
Formatted: Font: 12 pt, English (United States) Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Pemerintah mohon penjelasan apakah materi ini termasuk Formatted: Font: 12 pt, Font color: materi muatan atau alasan dibuatnya suatu undang-undang? Blue Pasal 9 Pemerintah mengusulkan rumusan sesuai dengan UU No. 10 Pasal 9 Formatted Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Tahun 2004. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Formatted: Font: 12 pt Undang mencakup materi muatan undang-undang Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Formatted: Font: 12 pt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam hal terjadi Formatted: Font: 12 pt kegentingan memaksa. Formatted: Font: 12 pt, Swedish Pasal 10 Substansi tetap. Penjelasan: (Sweden) Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan penjelasan. Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-UndangFormatted: Font: 12 pt menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. sebagaimana mestinya” adalah penetapan PeraturanFormatted: Font: 12 pt Pemerintah dilakukan berdasarkan pendelegasian dari UndangUndang yang bersangkutan atau tidak berdasarkan perintah secara tegas sepanjang diperlukan untuk menjalankan UndangUndang yang bersangkutan. Formatted: Font: 12 pt - Pemerintah mengusulkan penambahan pasal baru Pasal 10A mengenai materi muatan Peraturan Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yangFormatted - Jika DIM ini disetujui, maka urutan pasal menyesuaikan. diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untukFormatted: Font: 12 pt, Indonesian melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk(Indonesia)
...
...
12
NO.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.Formatted: Font: 12 pt
Pemerintah mengusulkan penambahan pasal baru Pasal 10B Formatted: Font: 12 pt, Indonesian mengenai materi muatan Peraturan Menteri. Materi muatan Peraturan Menteri berisi materi yang(Indonesia) diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah, PeraturanFormatted: Font: 12 pt - Jika DIM ini disetujui, maka urutan pasal menyesuaikan. Presiden, atau materi dalam rangka penyelenggaraanFormatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) urusan tertentu dalam pemerintahan. Formatted: Font: 12 pt Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, Pasal 11 konsistensi dengan usul pemerintah pada DIM No. 18. Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalamFormatted: Font: 12 pt rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan,Formatted: Font: 12 pt menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebihFormatted: Font: 12 pt lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Formatted: Font: 12 pt, Indonesian
79.
-
83. 84.
Pasal 11 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 12 Tetap (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, a. Undang-Undang/Peraturan konsistensi dengan usulan Pemerintah pada DIM No. 76. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau Konsistensi dengan usul pemerintah pada DIM No. 18. b. Peraturan Daerah. c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sda
85.
(2)
80.
81. 82.
86.
(3)
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Pemerintah belum dapat mempertimbangkan karena materi ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana dalam ketentuan ini lebih baik cukup diatur dalam UU No. 32 kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Sda Kabupaten/Kota memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
(Indonesia)
Formatted: Font: 12 pt, Swedish (Sweden) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Pemerintah
PenggantiFormatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
13
NO. 87.
88. 89.
(1)
90.
(2)
91.
(3)
92. 93.
94.
95.
(1)
(2)
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
BAB IV PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Tetap
Bagian Kesatu Umum Pasal 13 Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Prolegnas. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda. Bagian Kedua Perencanaan Undang-Undang
Pasal 14 Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memuat program pembentukan undangundang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
USULAN PERUBAHAN
Tetap Formatted: Font: 12 pt, German Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan Pasal 13 menghapus kata “suatu”. (1) Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan(Luxembourg) Formatted: Font: 12 pt dalam Prolegnas. Formatted: Font: 12 pt Pemerintah mohon penjelasan terkait dengan substansi ini, Formatted: Font: 12 pt karena PP dibentuk atas perintah UU sehingga sulit untuk direncanakan. Formatted: Font: 12 pt Konkordan dengan DIM No. 89. (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukanFormatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) dalam Prolegda. Formatted: Font: 12 pt Tetap Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt Pemerintah mengusulkan penambahan Pasal yang materinya Pasal 13A diambil dari penjelasan Pasal 13 ayat (1). Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)Formatted: Font: 12 pt merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Formatted: Font: 12 pt Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” adalah ...(penjelasan BPHN) Formatted: Font: 12 pt Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. Pasal 14 11. (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13Formatted: Font: 12 pt ayat (1) memuat program pembentukan Undang-Formatted: Font: 12 pt Undang dengan judul rancangan undang-undang,Formatted: Font: 12 pt, German materi yang diatur serta keterkaitannya dengan(Luxembourg) Peraturan Perundang-undangan lainnya. Formatted: Font: 12 pt Sda (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya denganFormatted: Font: 12 pt Peraturan Perundang-undangan lainnyaFormatted: Font: 12 pt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanFormatted: Font: 12 pt
14
NO.
RUU DPR keterangan mengenai rancangan undang-undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan.
96. 97. 98. 99. 100.
101.
(1)
102.
(2)
103.
(3)
104.
(4)
TANGGAPAN PEMERINTAH
Tetap Tetap Tetap Tetap Pemerintah mengusulkan penambahan substansi menjadi ayat (3) (3).
USULAN PERUBAHAN keterangan mengenai rancangan undang-undang yang meliputi: Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayatFormatted: Font: 12 pt (2) dituangkan dalam naskah akademik yang telah melalui proses harmonisasi. Penjelasan: Dalam ketentuan ini proses harmonisasi dimaksudkan untuk mengetahui sejak awal keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya untukFormatted: Font: 12 pt mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.Formatted: Font: 12 pt, Indonesian Hasil pengharmonisasian dijadikan acuan untuk(Indonesia) pengharmonisasian penyusunan naskah rancangan undang-Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) undang. Pasal 15 Pemerintah mengusulkan menghapus frasa “secara terencana, (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR danFormatted: Font: 12 pt Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan terpadu, dan sistematis” karena sudah dimuat dalam definisi Pemerintah. Formatted: Font: 12 pt Pemerintah secara terencana, terpadu, dan mengenai “Prolegnas”. Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) sistematis. Formatted: Font: 12 pt Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan Tetap Formatted: Font: 12 pt, Indonesian tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan (Indonesia) rancangan undang-undang. Formatted: Font: 12 pt Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka Tetap Formatted: Font: 12 pt, Indonesian menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan (Indonesia) DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) Formatted: Font: 12 pt tahun. Formatted: Font: 12 pt Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi Tetap Formatted: Font: 12 pt setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan Formatted: Font: 12 pt dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. Formatted: Font: 12 pt
15
NO. 105.
106.
107. 108.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 16 Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Tetap
(5)
109. 110.
c. d.
perintah undang-undang lainnya; sistem perencanaan pembangunan nasional;
111. 112. 113.
e. f. g.
rencana pembangunan jangka panjang nasional; rencana pembangunan jangka menengah; rencana kerja pemerintah; dan
114.
h.
aspirasi masyarakat.
115.
(1)
Pasal 17 Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
Mengacu dan konsisten dengan usulan Pemerintah pada DIM No. 71 s.d DIM No. 75. Pemerintah mengusulkan DIM No. 106 s.d DIM No. 114 ditempatkan setelah DIM No. 93 (Pasal 13A) Tetap Pemerintah mohon penjelasan, karena dengan adanya TAP MPR No. I Tahun 2003 maka substansi ini sudah tidak sesuai lagi. Tetap Pemerintah mengusulkan agar substansi pada DIM No. 110, d. DIM No. 111, DIM No. 112 digabung dengan penyempurnaan rumusan. Sda Sda Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena sudah tertampung dalam substansi pada DIM No. 110 usulan Pemerintah. Pemerintah mohon penjelasan apakah ketentuan ini masih diperlukan karena aspirasi masyarakat sudah terwakili oleh DPR. Tetap
USULAN PERUBAHAN Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
perencanaan pembangunan nasional baik jangkaFormatted: Font: 12 pt panjang maupun jangka menengah; Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Spain, International Sort) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
16
NO. 116.
RUU DPR (2)
117.
(3)
118.
(4)
119.
(5)
Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari DPD. Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.
TANGGAPAN PEMERINTAH Tetap
USULAN PERUBAHAN
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Font color: Blue
Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan (Lihat DIM (3) No. 176190)).
DPD dapat mengajukan usul Prolegnas sesuaiFormatted: Font: 12 pt dengan kewenangannya kepada DPR untukFormatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Font color: dipertimbangkan oleh DPR. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan PemerintahAuto dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakanFormatted: Font: 12 pt urusan pemerintahan di bidang hukum dan hakFormatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt asasi manusia. - Pemerintah mengusulkan yang diatur dalam peraturan DPR (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunanFormatted: Font: 12 pt adalah tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR. Prolegnas di lingkungan DPR diatur dengan PeraturanFormatted: Indonesian (Indonesia) - Pemerintah mengusulkan untuk menghapus frasa “tentang DPR. Formatted: Indent: Left: 0 cm tata tertib” setelah akronim “DPR”, karena yang perlu Formatted: Font: 12 pt, Indonesian disebutkan hanya jenis peraturannya saja, yaitu Peraturan (Indonesia) DPR. Formatted: Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt
120.
121.
122.
Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru dalam (6) Pasal 17 menjadi ayat (6) mengenai pendelegasian tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah. (1)
(2)
Pasal 18 Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.
Tetap
Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR.
Tetap
Formatted: Font color: Blue,
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunanIndonesian (Indonesia) Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimanaFormatted: Font color: Blue dimaksud pada ayat (4) diatur dengan PeraturanFormatted: Font color: Blue, Indonesian (Indonesia) Presiden. Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
17
NO.
TANGGAPAN PEMERINTAH
123.
Bagian Ketiga Perencanaan Peraturan Pemerintah
DIM No. 123 s.d DIM No. 136 bergantung hasil pembahasan DIM No. 90.
124.
Pasal 19 (1) Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memuat daftar judul dan materi muatan rancangan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan undangundang. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pasal 20 Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan. Pasal 21 (1) Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga non-kementerian yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
Sda
(2)
Sda
Formatted: Font: 12 pt
Sda Sda Sda
Formatted: Font: 12 pt
Sda Sda
Formatted: Font: 12 pt
125. 126.
127.
128. 129. 130. 131. 132. 133.
(1)
Usul rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. Pasal 22 Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga non-kementerian dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah di luar program penyusunan Peraturan Pemerintah.
USULAN PERUBAHAN
Formatted: Font: 12 pt
RUU DPR
Formatted: Font: 12 pt, Portuguese (Brazil) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Portuguese (Brazil) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Portuguese (Brazil)
Sda Sda
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Sda Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
18
NO. 134. 135.
RUU DPR (2)
(1)
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perintah undang-undang atau putusan Mahkamah Agung. Pasal 23 Program penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Sda
Formatted: Font: 12 pt
Sda
Formatted: Font: 12 pt
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program penyusunan peraturan pemerintah diatur dalamPeraturan Pemerintah. Bagian Keempat Perencanaan Peraturan Daerah
Sda
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
136.
(2)
137. 138.
139.
140.
141. 142.
(1)
(2)
Pasal 24 Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) memuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai rancangan peraturan daerah yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan;
Formatted: Font: 12 pt
Tetap Pemerintah mengusulkan penambahan pasal sesuai dengan Pasal 23A usul Pemerintah pada DIM No. 93. Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan skala prioritas program pembentukan Peraturan Daerah agar tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Formatted: Font: 12 pt Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. Pasal 24 11. (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayatFormatted: Font: 12 pt (3) memuat program pembentukan Peraturan DaerahFormatted: Font: 12 pt dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yangFormatted: Font: 12 pt, German diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan(Luxembourg) Perundang-undangan lainnya. Formatted: Font: 12 pt Sda
Tetap Tetap
(2)
Formatted: Font: 12 pt, German
Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan(Luxembourg) Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimanaFormatted: Font: 12 pt dimaksud pada ayat (1) merupakan keteranganFormatted: Font: 12 pt mengenai rancangan peraturan daerah yang meliputi: Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
19
NO.
RUU DPR
143.
c.
144. 145.
d.
146.
147.
(1)
(2)
pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Tetap
Formatted: Font: 12 pt
Tetap Pemerintah mengusulkan penambahan substansi menjadi ayat (3) (3) konkordan dengan DIM No. 100.
Formatted: Font: 12 pt
Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayatFormatted: Font: 12 pt (2) dituangkan dalam naskah akademik yang telah melalui proses harmonisasi.
Formatted: Font: 12 pt Penjelasan: Dalam ketentuan ini proses harmonisasi dimaksudkan untuk mengetahui sejak awal keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal untuk mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan. Hasil pengharmonisasian dijadikan acuanFormatted: Font: 12 pt untuk pengharmonisasian penyusunan naskah rancanganFormatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) peraturan daerah. Formatted: Font: 12 pt Pasal 25 (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD danFormatted: Font: 12 pt Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakanFormatted: Font: 12 pt, Indonesian instansi vetikal dari kementerian yang(Indonesia) menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangFormatted Formatted: Font: 12 pt, Indonesian hukum dan hak asasi manusia.
Pasal 25 Pemerintah mengusulkan: Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD Menghapus frasa “secara terencana, terpadu, dan dan pemerintah daerah secara terencana, terpadu, sistematis” karena sudah dimuat dalam definisi dan sistematis. “Prolegda”. Penambahan substansi mengenai “instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) Pemerintah mengusulkan: (2) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan penyempurnaan rumusan yang disesuaikan dengan DIM rancangan peraturan daerah. No. 102 (konsistensi). penambahan substansi yang disesuaikan dengan DIM No. (3) 103 dan DIM No. 104 (konsistensi). mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11. (4)
...
(Indonesia)
Prolegda ditetapkan untuk jangka menengah danFormatted: Font: 12 pt tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukanFormatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian Peraturan Daerah. Penyusunan dan penetapan Prolegda jangka(Indonesia) menengah dilakukan pada awal masa keanggotaanFormatted DPRD sebagai Prolegda untuk jangka waktu 5 (lima)Formatted Formatted tahun. Prolegda jangka menengah dapat dievaluasi setiapFormatted: Font: 12 pt akhir tahun bersamaan dengan penyusunan danFormatted penetapan Prolegda prioritas tahunan. Formatted
... ... ...
... ...
20
NO. 148.
RUU DPR (3)
TANGGAPAN PEMERINTAH
Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
150.
Pasal 26 Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan di atasnya;
151.
b.
rencana pembangunan daerah
152.
c.
rencana kerja pemerintah daerah;
149.
153. 154.
155. 156.
d. (1)
(2) (3)
dan
USULAN PERUBAHAN
Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan yang (5) disesuaikan dengan DIM No. 105 (konsistensi). Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.
Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata “atas” diganti “pada” Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11. Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konsisten dengan DIM No. 110. Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan dengan mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004.
Penyusunan dan penetapan Prolegda prioritasFormatted: Font: 12 pt tahunan sebagai pelaksanaan Prolegda jangkaFormatted: Font: 12 pt menengah dilakukan setiap tahun sebelumFormatted penetapan rancangan Peraturan Daerah tentangFormatted Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Formatted
... ... ...
Formatted: Font: 12 pt
Pasal 26 Formatted: Font: 12 pt Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Formatted Pasal 25 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan Formatted: Font: 12 pt, German daerah didasarkan pada: (Luxembourg) a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;Formatted: Font: 12 pt b. c.
mengakomodasi aspirasi masyarakat daerah. Konkordan dengan DIM No. 114. Pasal 27 Tetap Penyusunan Prolegda antara DPRD dan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD Tetap dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah Pemerintah mengusulkan: (3) daerah dikoordinasikan oleh instansi daerah yang - frasa “instansi daerah yang tugas dan tanggung jawabnya tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang meliputi bidang Peraturan Daerah” diganti “biro hukum atau Peraturan Daerah. bagian hukum”. - penambahan substansi mengenai “instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
...
Formatted: Font: 12 pt
perencanaan pembangunan daerah baik jangkaFormatted: Font: 12 pt panjang maupun jangka menengah; Formatted: Font: 12 pt penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas Formatted: Font: 12 pt pembantuan. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt, English (United States) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintahFormatted: Font: 12 pt daerah dikoordinasikan oleh biro hukum atauFormatted: Font: 12 pt, Indonesian bagian hukum dengan mengikutsertakan instansi(Indonesia) vertikal dari kementerian yang menyelenggarakanFormatted urusan pemerintahan di bidang hukum dan hakFormatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) asasi manusia. Formatted
...
...
21
NO.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
pemerintahan di bidang hukum”. 157.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraFormatted: Font: 12 pt penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD diaturFormatted: Font: 12 pt dengan Peraturan DPRD. Formatted: Font: 12 pt, Indonesian
Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru dalam (5) Pasal 27 menjadi ayat (5) mengenai pendelegasian tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan(Indonesia) Prolegda di lingkungan pemerintah daerahFormatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota. Formatted: Font: 12 pt
158.
159.
160. 161. 162.
(1)
Pasal 28 Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
Tetap
Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tetap ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Bagian Kelima Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena perencanaan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi/ lembaga/ komisi. Pasal 29 Sda (1) Perencanaan penyusunan peraturan perundangundangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab IV Bagian Ketiga. (2)
164.
(3)
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
(Indonesia)
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt, English (United States) Formatted: Font: 12 pt
(2)
163.
Formatted: Font: 12 pt
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemerintah mengusulkan yang diatur dalam peraturan DPRD (4) penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada adalah tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tentang tata (konsistensi dengan usul Pemerintah pada DIM No. 119). tertib.
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Sda
Formatted: Font: 12 pt
Sda
Formatted: Font: 12 pt
22 Formatted: Font: 12 pt
NO. 165.
RUU DPR Pemerintah.
BAB V PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
166. 167. 168.
169.
170. 171. 172.
173. 174.
(1) (2)
(3)
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Tetap
Bagian Kesatu Tetap Penyusunan Undang-Undang Pasal 30 Tetap Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan Presiden, atau DPD disertai penjelasan atau menghapus frasa “penjelasan atau keterangan dan/atau”, keterangan dan/atau naskah akademik. sehingga setiap pengajuan RUU harus disertai dengan naskah akademik (sehingga jelas adanya perbedaan dengan RUU pada DIM No 1794).
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Font color: Blue Formatted: Font color: Blue
(2)
Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada Pemerintah mengusulkan rumusan baru mengenai pokok- (3) ayat (2) memuat: pokok materi muatan yang akan di atur dalam penyusunan Naskah Akademik. a. b.
Judul.
Formatted: Font: 12 pt
Apabila usulan Pemerintah pada DIM No. 169 disetujui, maka DIM No. 170 s.d DIM No. 177 diusulkan untuk dihapus karena substansi tersebut bersifat sangat teknis. Bab, terdiri atas: Sda 1) bab I pendahuluan, memuat latar Sda belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, dan metode penelitian; 2). Bab II memuat kajian teoritis dan Sda empirik tentang substansi yang akan diatur; 3) bab III memuat kajian terhadap Sda peraturan perundang-undangan
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Blue
Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR,Formatted: Font: 12 pt, Indonesian Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik. (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayatFormatted: Font: 12 pt, Indonesian (2) paling sedikit memuat judul, dasar filosofis,(Indonesia) sosiologis, yuridis, dan materi muatan yang akan diFormatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian atur. (Indonesia)
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
23
NO.
RUU DPR
175.
177. 178.
180.
181.
tentang substansi yang akan diatur; bab IV memuat argumentasi Sda filosofis, sosiologis dan yuridis; 5) bab V memuat materi muatan Sda rancangan undang-undang; 6) bab VI memuat penutup. Sda c. Lampiran rancangan undang-undang. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena substansi sudah tertampung dalam DIM No. 168 dan untuk menghindari kerancuan seolah-olah naskah akademik harus dilampiri RUU. Dalam hal rancangan undang-undang tentang Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan dengan (4) anggaran pendapatan dan belanja negara, memecah ayat (4) menjadi 2 ayat. rancangan undang-undang tentang penetapan Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 11. menjadi undang-undang, rancangan undangundang tentang pengesahan perjanjian internasional, rancangan undang-undang tentang pencabutan undang-undang, atau rancangan undang-undang yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur atau naskah akademik. (5) 4)
176.
179.
TANGGAPAN PEMERINTAH
(4)
Pasal 31 Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konsistensi (1) Rancangan undang-undang baik yang berasal dari DPR, dengan DIM no. 20. (1) Presiden, maupun dari DPD disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional. (2)
Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
Tetap
USULAN PERUBAHAN Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakFormatted: Font: 12 pt berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai: Formatted: Font: 12 pt a. anggaran pendapatan dan belanja negara; Formatted b. penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiFormatted Undang-Undang menjadi Undang-Undang; Formatted c. pengesahan perjanjian internasional; Formatted d. pencabutan Undang-Undang atau Formatted pencabutan Peraturan Pemerintah Formatted Pengganti Undang-Undang; atau Formatted e. perubahan Undang-Undang yang hanya Formatted terbatas mengubah beberapa materi. Rancangan undang-undang yang memuat materiFormatted: Font: 12 pt sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Formatted: Font: 12 pt Pasal 31 Rancangan undang-undang baik yang berasal dariFormatted: Font: 12 pt, German DPR, Presiden, maupun dari DPD disusun(Luxembourg) Formatted: Font: 12 pt berdasarkan Prolegnas.
... ... ... ... ... ... ... ...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
24
NO.
182.
RUU DPR
(3)
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konsistensi (3) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapatFormatted: Font: 12 pt mengajukan rancangan undang-undang di luar dengan DIM No. 20 dan memberikan penjelasan “dalam mengajukan rancangan undang-undang di luarFormatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Program Legislasi Nasional. keadaan tertentu”. Prolegnas. Formatted: Font: 12 pt Penjelasan: Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” antara lain: Formatted: Font: 12 pt a. untuk menetapkan Peraturan Pemerintah PenggantiFormatted: Font: 12 pt Undang-Undang menjadi Undang-Undang; Formatted: Font: 12 pt, Indonesian b. untuk meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; (Indonesia) c. untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; Formatted: Font: 12 pt d. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik,Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) atau bencana alam; e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanyaFormatted: Font: 12 pt, Indonesian urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang(Indonesia) yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DewanFormatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Perwakilan Rakyat dan Menteri. Formatted: Font: 12 pt
183.
184.
185.
(1)
(2)
(3)
Pasal 32 Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR disiapkan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.
Tetap
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Tetap
Formatted: Font: 12 pt, English (United States) Formatted: Indent: Left: 0 cm Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Tetap
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
25
NO. 186.
RUU DPR (1)
187.
TANGGAPAN PEMERINTAH
Pasal 33 Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga non-kementerian, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
USULAN PERUBAHAN
Tetap
Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt, French (Luxembourg)
-
-
Pemerintah mengusulkan penambahan satu ayat baru yang (2) mengatur mengenai pembentukan panitia antar kementerian dan/atau non-kementerian dalam menyusun RUU yang berasal dari Presiden. Jika DIM ini disetujui, maka urutan ayat menyesuaikan
line: 0 cm
Formatted
188.
(2)
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
189.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemerintah mengusulkan “Peraturan Pemerintah” (3) mempersiapkan rancangan undang-undang diganti dengan “Peraturan Presiden”. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM Peraturan Pemerintah. No. 11.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Formatted: Font: 12 pt mempersiapkan rancangan undang-undang Formatted: Indent: Left: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganline: 0 cm Peraturan Presiden. Formatted: Font: 12 pt
Pasal 34 Rancangan undang-undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
Pasal 34 Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikanFormatted: Font: 12 pt secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinanFormatted: Font: 12 pt DPR disertai penjelasan atau keterangan dan/atauFormatted: Font: 12 pt Formatted: Centered naskah akademik.
190.
191.
(1)
(2)
Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan
Pemerintah mengusulkan frasa “peraturan perundang- (3) undangan” diganti dengan kata “hukum dan hak asasi manusia” setelah kata “di bidang”, hal ini disesuaikan dengan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Formatted: Font: 12 pt
Dalam penyusunan rancangan undang-undang,Formatted: Font: 12 pt menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-Formatted: Font: 12 pt, Indonesian kementerian membentuk panitia antar kementerian(Indonesia) dan/atau non-kementerian. Formatted: Indent: Left: 0 cm, First
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
(1)
(2)
...
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapanFormatted: Font: 12 pt, Indonesian konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari(Indonesia) Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yangFormatted: Font: 12 pt menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangFormatted: Font: 12 pt hukum dan hak asasi manusia. Formatted: Indent: Hanging: 0,92 cm Formatted: Font: 12 pt
0 cm, First
Formatted
...
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt
Usul rancangan Undang-Undang sebagaimanaFormatted: Font: 12 pt dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinanFormatted: Font: 12 pt DPR kepada alat kelengkapan yang khususFormatted: Centered menangani bidang legislasi untuk dilakukan Formatted: Font: 12 pt
26
NO.
192.
RUU DPR
(3)
193. 194.
195.
196.
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang. Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. (2) dalam melakukan pengharmonisasian, 11.Tetap pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan undang-undang, untuk membahas usul rancangan undang-undang.
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Undang-Undang. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Font: 12 pt
(3)
(4)
(1)
197.
(2)
198.
(3)
Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna. Pasal 35 Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
Tetap
(4)
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
(1)
Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. membahas rancangan undang-undang bersama 11.Tetap DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat pimpinan DPR diterima. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Konkordan dengan DIM No. 1838.
(2)
(3)
Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayatFormatted: Font: 12 pt (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan,Formatted: Font: 12 pt dan pemantapan konsepsi rancangan Undang-UndangFormatted: Font: 12 pt dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPDFormatted: Font: 12 pt yang mempunyai tugas di bidang perancanganFormatted: Font: 12 pt undang-undang, untuk membahas usul rancangan Formatted: Centered Undang-Undang. Formatted: Font: 12 pt, Indonesian Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat(Indonesia) (2) menyampaikan laporan mengenai hasilFormatted: Font: 12 pt pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayatFormatted: Font: 12 pt (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya Formatted: Font: 12 pt, Indonesian diumumkan dalam rapat paripurna. (Indonesia) Pasal 35 Formatted: Font: 12 pt Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan olehFormatted: Font: 12 pt DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Formatted: Centered Presiden. Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Presiden menugasi menteri yang mewakili untukFormatted: Font: 12 pt, Indonesian membahas rancangan Undang-Undang bersama DPR(Indonesia) dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hariFormatted: Font: 12 pt, Font color: Blue sejak surat pimpinan DPR diterima. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
27
NO.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
Formatted: Font: 12 pt
mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasiFormatted: Font: 12 pt manusia. Formatted: Indent: Left: Hanging: 1,24 cm
199.
200.
201.
202.
203.
Pasal 36 Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang di DPR.
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
DPR mulai membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat Presiden diterima. (4) Untuk keperluan pembahasan rancangan undangundang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. Pasal 37 Apabila dalam satu masa sidang, DPR dan Presiden menyampaikan rancangan undang-undang mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan undangundang yang disampaikan oleh DPR, sedangkan rancangan undang-undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian Pasal 36 (Indonesia) Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepadaFormatted: Indent: Left: 0 cm Formatted: Font: 12 pt pimpinan DPR. Formatted: Centered
Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Formatted: Font: 12 pt memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakiliFormatted: Font: 12 pt Presiden dalam melakukan pembahasan rancanganFormatted: Font: 12 pt Undang-Undang di DPR. Formatted: Font: 12 pt
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
DPR mulai membahas rancangan Undang-UndangFormatted: Centered sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangkaFormatted: Font: 12 pt waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak suratFormatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Presiden diterima. (4) Untuk keperluan pembahasan rancangan Undang-Formatted: Centered Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembagaFormatted: Font: 12 pt pemrakarsa memperbanyak naskah rancanganFormatted: Font: 12 pt Undang-Undang tersebut dalam jumlah yangFormatted: Centered diperlukan. Formatted: Font: 12 pt Pasal 37 Formatted: Centered Apabila dalam satu masa sidang, DPR dan Presiden menyampaikan rancangan Undang-Undang mengenai materiFormatted: Font: 12 pt yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan UndangUndang yang disampaikan oleh DPR, sedangkan rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. (3)
0 cm,
28
NO. 204.
205.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Tetap
(1)
206.
(2)
207.
(3)
208.
(4)
209.
(5)
210.
(6)
Pasal 38 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan rancangan undang-undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
USULAN PERUBAHAN
Formatted: Font: 12 pt
Tetap Formatted: Font: 12 pt
Pemerintah mengusulkan agar rumusan tetap menggunakan (2) rumusan Pasal 25 ayat (2) UU No. 10/2004.
Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Formatted: Font: 12 pt Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Formatted: Font: 12 pt dilakukan dalam bentuk pengajuan rancanganFormatted: Font: 12 pt undang-undang tentang penetapan PeraturanFormatted: Font: 12 pt, Indonesian Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi(Indonesia) Undang-Undang.
Formatted: Font: 12 pt Pemerintah mengusulkan untuk memberikan penjelasan pada Penjelasan ayat (3): ketentuan ini. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa persetujuan DPR diberikanFormatted: Font: 12 pt tanpa melakukan perubahan terhadap Peraturan PemerintahFormatted: Font: 12 pt, Finnish (Finland) Pengganti Undang-Undang tersebut. Formatted: Font: 12 pt Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Tetap Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam Formatted: Font: 12 pt rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Pemerintah mengusulkan rumusan disesuaikan dengan Pasal (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Formatted: Font: 12 pt Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR 22 ayat (3) UUD 1945. Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalamFormatted: Font: 12 pt dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti Undang-Undang tersebut tidak berlaku. Undang-Undang tersebut harus dicabut.
Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. Undang-Undang tidak mendapat persetujuan
(6)
Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Formatted: Font: 12 pt Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalamFormatted: Font: 12 pt
29
NO.
211.
RUU DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rancangan undang-undang tentang pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan menjadi UndangUndang yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
212. 213.
214.
215.
216.
TANGGAPAN PEMERINTAH
(1) (2)
(3)
Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan Pemerintah Pasal 40 Dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau non-kementerian. Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau non-kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden dikoordinasikan oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau non-kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian rancangan peraturan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
USULAN PERUBAHAN
Formatted: No bullets or numbering
rapat paripurna, Presiden mengajukan rancanganFormatted: Font: 12 pt undang-undang tentang pencabutan PeraturanFormatted: Font: 12 pt, English Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dapat(United States) mengatur pula saat mulai tidak berlakunya danFormatted segala akibat hukum dari pencabutan PeraturanFormatted Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut. Formatted Pemerintah mengusulkan: Pasal 39 Formatted: Font: 12 pt Mengahapus frasa “lebih lanjut”. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Formatted: Font: 12 pt, Indonesian frasa “Peraturan Pemerintah” diganti “Peraturan Presiden”. rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang(Indonesia) Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalamFormatted: Font: 12 pt Peraturan Presiden. No. 11. Formatted: Font: 12 pt Tetap
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap -
Formatted: Font: 12 pt
... ... ...
Formatted: Centered Formatted
(1)
Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. (2) Nomenklatur menteri konsisten dengan DIM No. 1838. Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.
Pasal 40 Formatted: Font: 12 pt Dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah,Formatted: Font: 12 pt pemrakarsa membentuk panitia antar kementerianFormatted: Font: 12 pt dan/atau non-kementerian. Formatted Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapanFormatted konsepsi rancangan peraturan pemerintah, Formatted dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan Formatted: Font: 12 pt, Indonesian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi(Indonesia) manusia.
...
... ... ...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Pemerintah mengusulkan “Peraturan Pemerintah” (3) diganti “Peraturan Presiden. Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11. -
Sesuai dengan usul Pemerintah pada DIM No. 58 dan No 598a, maka Pemerintah mengusulkan rumusan baru yang mengatur mengenai penyusunan Peraturan Presiden dan
Formatted: Indent: Left: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraline: 0 cm pembentukan panitia antarkementerian dan/atau non-Formatted: Font: 12 pt kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan Formatted penyampaian rancangan peraturan pemerintah diatur Formatted: Font: 12 pt dalam Peraturan Presiden.
0 cm, First
...
Formatted: Font: 12 pt
Bagian Keempat Penyusunan Peraturan Presiden
Formatted Formatted: Font: 12 pt, Font color: Auto
...
30
NO.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH -
USULAN PERUBAHAN
Peraturan Menteri. Jika DIM ini disetujui, maka urutan Bagian dan Pasal menyesuaikan
Formatted: Font: 12 pt
Pasal 40A (1) (2)
(3)
Dalam penyusunan rancangan peraturanFormatted presiden, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau non-kementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapanFormatted konsepsi rancangan peraturan presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraFormatted pembentukan panitia antarkementerian dan/atau non-kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian rancangan peraturan presiden diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Kelima Penyusunan Peraturan Menteri
...
...
...
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Auto, Swedish (Sweden) Formatted: Font: 12 pt, Font color:
(1)
Auto Pasal 40B Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapanFormatted: Font: 12 pt, Font color: Auto, Indonesian (Indonesia) konsepsi rancangan peraturan menteri pada kementerian atau lembaga non-kementerian,Formatted: Centered dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangiFormatted
...
31
NO.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN (2)
Formatted urusan hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraFormatted pengharmonisasian dan penyusunan rancangan Pperaturan menteri diatur dalam Peraturan Presiden.
... ...
Formatted: Centered
Bagian Keempat Penyusunan Peraturan Daerah
217. 218.
219.
220.
221. 222. 223.
(1)
(2)
(3)
Pasal 41 Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, gubernur atau bupati/walikota.
Formatted
Tetap Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
(1)
Rancangan peraturan daerah sebagaimana Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan (2) dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan dengan menghapus kata “/atau” setelah kata “dan”, sehingga atau keterangan dan/atau naskah akademik. jelas adanya perbedaan dengan RUU rancangan peraturan daerah pada DIM No. 223228. Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11. Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada Pemerintah mengusulkan rumusan baru mengenai pokok- (3) ayat (2) memuat: pokok materi muatan yang akan di atur dalam penyusunan Naskah Akademik. a. b.
Judul.
Apabila DIM No. 2138218 usulan Pemerintah disetujui maka DIM No. 212149 9 s.d DIM No. 2272227 diusulkan untuk dihapus karena substansi tersebut bersifat sangat teknis. Bab, terdiri atas: Sda 1) bab I pendahuluan, memuat latar Sda belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, dan metode penelitian;
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian
Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari(Indonesia) DPRD, gubernur atau bupati/walikota. Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud Formatted: Indent: Left: pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, keterangan,line: 0 cm dan naskah akademik. Formatted
0 cm, First
Formatted
... ...
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayatFormatted: Font: 12 pt (2) paling sedikit memuat judul, dasar filosofis, Formatted: Font: 12 pt sosilogis, yuridis, dan materi muatan yang akan di Formatted: Font: 12 pt, Indonesian atur. (Indonesia) Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
...
32
NO.
RUU DPR
224.
2)
225.
226. 227. 228. 229. 230.
231.
232.
(4)
(1)
(2)
bab II memuat kajian teoritis dan empirik tentang substansi yang akan diatur; 3) bab III memuat kajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang substansi yang akan diatur; 4) bab IV memuat argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis; 5) bab V memuat materi muatan rancangan peraturan daerah; 6) bab VI memuat penutup. c. Lampiran rancangan peraturan daerah. Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah, atau rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Pasal 42 Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur, atau bupati/walikota, dikoordinasikan oleh instansi daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan daerah.
TANGGAPAN PEMERINTAH Sda
USULAN PERUBAHAN
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Sda
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Sda Sda Sda Sda Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan yang (4) dibuat secara tabulasi.
Tetap
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt, Indonesian
Dalam hal rancangan peraturan daerah mengenai: (Indonesia) a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; Formatted: Font: 12 pt b. pencabutan peraturan daerah; atau Formatted: Font: 12 pt, Indonesian c. perubahan peraturan daerah yang hanya(Indonesia) terbatas mengubah beberapa materi,; Formatted: Font: 12 pt disertai dengan keterangan yang memuat pokokFormatted: Font: 12 pt pikiran dan materi muatan yang diatur. Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Pemerintah mengusulkan frasa “instansi daerah yang tugas (2) dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan daerah” diganti “biro hukum atau bagian hukum”, konsistensi dengan DIM No. 151 156 dan menambahkan keiikutsertaan Kementerian Hukum dan HAM di daerah.
Formatted: Font: 12 pt, Font color:
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapanBlue, Indonesian (Indonesia) konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasalFormatted: Font color: Blue dari gubernur, atau bupati/walikota, dikoordinasikanFormatted: Font: 12 pt, Indonesian oleh biro hukum atau bagian hukum dengan(Indonesia) mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerianFormatted: Font: 12 pt, Indonesian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di(Indonesia) Formatted: Font: 12 pt bidang hukum dan hak asasi manusia. Formatted
...
33
NO. 233.
234.
235.
236.
237.
238.
RUU DPR Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah. (1)
(2)
Pasal 44 Rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib. Pasal 45 (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/walikota. (2) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada pimpinan DPRD. Pasal 46 Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan gubernur atau bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
Pemerintah mengusulkan konsistensi dengan usul Pasal 43 Formatted penyempurnaan rumusan sebelumnya: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Formatted - Kata “dalam” diganti “dengan” rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau Formatted - Frasa “Peraturan Pemerintah” diganti “Peraturan Presiden”. bupati/walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Formatted
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
(1)
(2)
Formatted Pasal 44 Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan olehFormatted anggota, komisi, gabungan komisi, atau alatFormatted kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidangFormatted legislasi. Formatted Formatted
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraFormatted mempersiapkan rancangan Peraturan DaerahFormatted sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Formatted peraturan DPRD tentang tata tertib. Formatted Pasal 45 (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkanFormatted oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinanFormatted Formatted DPRD kepada gubernur atau bupati/walikota. (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkanFormatted oleh gubernur atau bupati/walikota disampaikanFormatted dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikotaFormatted kepada pimpinan DPRD. Formatted Pasal 46 Formatted Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan gubernur atauFormatted bupati/walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah,Formatted mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Formatted rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikanFormatted oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahanFormatted Formatted untuk dipersandingkan.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Formatted
...
Formatted
...
34
NO. 239. 240.
241.
242.
243.
244.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
BAB VI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Pasal 47 (1) Penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Tetap Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11. Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.
USULAN PERUBAHAN
(1) (2)
Pemerintah mengusulkan satu ketentuan baru yang diambil (3) dari rumusan Pasal 44 ayat (3) UU 10/2004
Pasal 48 Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, keputusan kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Pemerintah mohon penjelasan terlebih dahulu apakah hal ini perlu diatur. Pemerintah berpendapat bahwa Undang-Undang ini hanya mengatur mengenai Peraturan Perundang-undangan dan bukan mengenai keputusan (sesuai dengan DIM No. 12),
BAB VII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Tetap
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Pasal 47 Penyusunan rancangan peraturan perundang-Formatted undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunanFormatted Formatted Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan mengenai teknik penyusunan PeraturanFormatted Perundang-undangan sebagaimana dimaksud padaFormatted ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidakFormatted terpisahkan dari Undang-Undang ini. Formatted Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknikFormatted penyusunan Peraturan Perundang-undanganFormatted sebagaimana diaksud pada ayat (2) diatur dengan Formatted Peraturan Presiden.
Formatted
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
35
NO.
RUU DPR
245. 246.
247.
248. 249.
250.
251.
(1) (2)
(3)
Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pasal 49 Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada pembicaraan tingkat I. (4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan rancangan undangundang yang dibahas. (5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pasal 50 Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Tetap Tetap
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimanaFormatted Formatted dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan: Formatted a. otonomi daerah; Formatted b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabunganFormatted daerah; Formatted d. pengelolaan sumber daya alam dan sumberFormatted daya ekonomi lainnya; dan Formatted e. perimbangan keuangan pusat dan daerah, Formatted dilakukan dengan mengikutsertakan DPD. Formatted (3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Formatted Formatted hanya pada pembicaraan tingkat I. (4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancanganFormatted Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Formatted dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yangFormatted membidangi materi muatan rancangan Undang-Formatted Undang yang dibahas. Formatted (5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atasFormatted rancangan Undang-Undang tentang anggaranFormatted pendapatan dan belanja negara dan rancanganFormatted Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, Formatted pendidikan, dan agama. Formatted Pasal 50 Pembahasan rancangan Undang-Undang dilakukan melalui Formatted 2 Formatted (dua) tingkat pembicaraan.
...
Substansi Tetap, namun Pemerintah mengusulkan (2) rumusan dalam bentuk tabulasi dan penulisannya disesuaikan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
Formatted
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
36
NO.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
Pasal 51 Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas:
Tetap
a.
pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus; dan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Pasal 52 Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
Tetap
256. 257.
a. b.
Tetap Tetap
258.
c.
pengantar musyawarah; pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan penyampaian pendapat mini.
Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR; b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berasal dari DPR;
Tetap
252.
253. 254. 255.
259. 260.
261.
b. (1)
(2)
USULAN PERUBAHAN
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Spain, International Sort) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Tetap Tetap
Formatted: Font: 12 pt, Spanish (Spain, International Sort) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, English (United States) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Tetap
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Centered Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
a.
DPR memberikan penjelasan dan Presiden(Indonesia) menyampaikan pandangan apabila rancanganFormatted: Font: 12 pt Undang-Undang berasal dari DPR; Formatted: Font: 12 pt, Swedish
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
b.
DPR memberikan penjelasan serta PresidenFormatted: Font: 12 pt dan DPD menyampaikan pandangan apabilaFormatted: Centered rancangan Undang-Undang yang berkaitanFormatted: Font: 12 pt dengan kewenangan DPD sebagaimana Formatted: Font: 12 pt dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berasal dari Formatted DPR;
(Sweden)
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Centered
262.
c.
Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan apabila rancangan
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
c.
Presiden memberikan penjelasan dan fraksiFormatted: Font: 12 pt memberikan pandangan apabila rancanganFormatted: Font: 12 pt Formatted
...
37
NO.
RUU DPR
263.
264.
(3)
265. 266. 267.
268.
(4)
269. 270.
271. 272.
(5)
undang-undang berasal dari Presiden; atau d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berasal dari Presiden. Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden, apabila rancangan undangundang berasal dari DPR. b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden. c. DPD, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden yang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. fraksi; b. DPD, apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); dan c. Presiden. Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, dan/atau pendapat mini sebagaimana
TANGGAPAN PEMERINTAH Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
USULAN PERUBAHAN d.
Tetap Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap Pemerintah mohon penjelasan, apakah tidak sebaiknya pengajuan DIM disesuaikan dengan ketentuan Pasal 150 ayat (3) UU No. 27/2009 sehingga DIM hanya berasal dari DPR atau Pemerintah. Sedangkan mekanisme DIM yang berasal dari DPD karena berkaitan dengan substansi yang menjadi kewenangan DPD mengikuti Tatib yang berlaku di DPR.
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Undang-Undang berasal dari Presiden; atau Formatted: Font: 12 pt Presiden memberikan penjelasan serta fraksiFormatted: Centered dan DPD menyampaikan pandangan apabilaFormatted: Font: 12 pt rancangan Undang-Undang yang berkaitanFormatted: Font: 12 pt, Indonesian dengan kewenangan DPD sebagaimana(Indonesia) dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berasal dariFormatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Presiden. Formatted: Centered
a. b.
Formatted: Font: 12 pt
Presiden, apabila rancangan Undang-UndangFormatted: Font: 12 pt berasal dari DPR. Formatted DPR, apabila rancangan Undang-UndangFormatted: Font: 12 pt berasal dari Presiden. Formatted: Font: 12 pt
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Centered Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt
Tetap
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Tetap Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap Tetap Tetap
Formatted: Font: 12 pt
b.
Formatted: Font: 12 pt
DPD, apabila rancangan Undang-UndangFormatted: Font: 12 pt berkaitan dengan kewenangan DPD Formatted: Centered sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat Formatted: Font: 12 pt (2); dan Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
...
38
NO.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan. 273.
274.
(6)
(1)
275. 276. 277.
278.
279.
(2)
(3)
Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. (6) pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila 11.Tetap materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Pasal 53 Tetap Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: a. penyampaian laporan yang berisi proses, Tetap pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari Tetap tiaptiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional konsisten c. oleh menteri yang mewakilinya. dengan DIM No. 239244. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan Formatted: Font: 12 pt lembaga negara atau lembaga lain apabila materi Formatted: Centered rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga Formatted: Font: 12 pt negara atau lembaga lain. Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
penyampaian pendapat akhir Presiden disampaikan oleh menteri yang ditugasi.
yangFormatted: Font: 12 pt, German (Luxembourg)
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Font color: Blue, German (Luxembourg)
Tetap
Formatted: Font color: Blue Formatted: Font: 12 pt, Font color: Red
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
(3)
Formatted: Font: 12 pt
Dalam hal rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden,Formatted: Font: 12 pt rancangan Undang-Undang tersebut tidak bolehFormatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Formatted: Centered Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
39
NO. 280.
RUU DPR (1)
Pasal 54 Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.
TANGGAPAN PEMERINTAH Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
USULAN PERUBAHAN (1)
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Pasal 54 Formatted: Centered Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembaliFormatted: Font: 12 pt sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
281.
(2)
282.
(3)
283.
284. 285.
286.
Pasal 55 Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. Bagian Kedua Pengesahan Rancangan Undang-Undang (1)
(2)
Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahasFormatted: Font: 12 pt hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuanFormatted: Font: 12 pt Formatted: Centered bersama DPR dan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikanFormatted kembali rancangan undang-undang sebagaimanaFormatted: Font: 12 pt, Indonesian dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan(Indonesia) DPR.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraFormatted: Font: 12 pt penarikan kembali rancangan Undang-UndangFormatted sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganFormatted: Justified Peraturan Tata Tertib DPR. Formatted Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. Pasal 55 Formatted Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapanFormatted: Font: 12 pt atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Formatted: Indent: Left: 0 cm No. 11. Uundang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan Formatted: Font: 12 pt pembahasan rancangan undang-undang. Formatted Tetap
Rancangan undang-undang yang sedang dibahas Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. (2) hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan 11.Tetap bersama DPR dan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. (3) kembali rancangan undang-undang sebagaimana 11.Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan konsisten dengan DIM No. ...No. 119 Tata Tertib DPR.
Pasal 56 Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
Formatted
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
...
...
... ...
... ...
Formatted: Font: 12 pt
(1)
(2)
Pasal 56 Formatted: Centered Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui Formatted: Font: 12 pt bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkanFormatted: Font: 12 pt Formatted menjadi Undang-Undang. Penyampaian rancangan Undang-UndangFormatted: Font: 12 pt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamFormatted: Font: 12 pt jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitungFormatted: Font: 12 pt sejak tanggal persetujuan bersama. Formatted: Centered
...
Formatted
...
Formatted
...
40
NO. 287.
RUU DPR (1)
288.
(2)
289.
(3)
290.
(4)
291.
292.
(1) (2)
Pasal 57 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal 58 Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk melaksanakan Undang-Undang.
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Konsistensi dengan DIM No. 279, ditambah kata “terhitung” di antara kata “hari” dan “sejak”. (1) - Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.
Sda
(2)
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
(3)
Tetap
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt, Swedish Pasal 57 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud(Sweden) dalam Pasal 56 disahkan oleh Presiden denganFormatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu Font: 12 pt, Swedish paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakFormatted: (Sweden) rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersamaFormatted: Font: 12 pt oleh DPR dan Presiden. Formatted: Font: 12 pt Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana Formatted ... dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Formatted: Font: 12 pt, Swedish Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari(Sweden) terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut Formatted: Font: 12 pt disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajibFormatted: Font: 12 pt Formatted ... diundangkan. Dalam hal sahnya rancangan Undang-UndangFormatted: Font: 12 pt sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimatFormatted: Centered pengesahannya berbunyi: Undang-Undang iniFormatted ... dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayatFormatted: Font: 12 pt, Indonesian (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia(Indonesia) Tahun 1945. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Pemerintah mengusulkan dihapus karena substansinya sama dan sudah tertampung dalam DIM No. 15.
Setiap Undang-Undang wajib mencantumkan batas Pemerintah mengusulkan ketentuan ini dipindahkan di antara waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan DIM No. 196 201 dan DIM No. 197 202 (merupakan bagian dari peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang- penyusunan RUU) Undang tersebut.
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, English (United States) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt
...
41
NO. 293.
RUU DPR (3)
294. 295. 296.
297. 298.
299.
(1)
(2) (3)
(4)
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan (3) lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan mengacu pada DIM No. 6364. pemerintahan negara tidak atas permintaan suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BAB VIII PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Tetap
Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Tetap
Pasal 59 Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur atau DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
Tetap
(1)
Tetap
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. (4) pembahasan rancangan peraturan daerah 11.Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan konsisten dengan DIM No. ...119 Peraturan Tata Tertib DPRD.
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturanFormatted lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraanFormatted pemerintahan negara tidak atas perintah suatuFormatted Undang-Undang dikecualikan dari ketentuanFormatted sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Formatted
... ... ... ... ...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
Pasal 59 Formatted Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan Formatted oleh DPRD provinsi bersama gubernur atau DPRD Formatted kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
... ... ...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Formatted rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata TertibFormatted Formatted DPRD.
... ... ...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
42
NO. 300.
RUU DPR (1)
301.
(2)
302.
(3)
305.
(1)
(2)
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konsisten kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan dengan DIM No.119DIM No. ...Mengenai konsistensi penulisan Peraturan Tata Tertib DPRD. konkordan dengan DIM No. 11. Bagian Kedua Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
303. 304.
Pasal 60 Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur atau DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur atau DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota.
TANGGAPAN PEMERINTAH
Pasal 61 Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur atau DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
USULAN PERUBAHAN (1)
(1)
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt Pasal 60 Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembaliFormatted: Centered sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi danFormatted: Font: 12 pt gubernur atau DPRD kabupaten/kota danFormatted: Font: 12 pt bupati/walikota. Formatted: Font: 12 pt, Indonesian
Rancangan Peraturan Daerah yang sedang(Indonesia) dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuanFormatted: Font: 12 pt bersama DPRD provinsi dan gubernur atau DPRDFormatted ... kabupaten/kota dan bupati/walikota. Formatted: Font: 12 pt (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikanFormatted: Centered kembali rancangan peraturan daerah diatur denganFormatted: No bullets or numbering Peraturan Tata Tertib DPRD. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Tetap
Formatted: Font: 12 pt
Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan menambahkan frasa “disampaikan oleh pimpinan DPRD (1) provinsi kepada gubernur atau disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada bupati/walikota” setelah frasa “bupati/walikota”..
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
(2)
Formatted: Font: 12 pt
Pasal 61 Rancangan peraturan daerah yang telah disetujuiFormatted bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur atauFormatted DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota,Formatted: Font: 12 pt disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepadaFormatted gubernur atau disampaikan oleh pimpinan DPRDFormatted kabupaten/kota kepada bupati/walikota untukFormatted: Font: 12 pt ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Formatted: Font: 12 pt Penyampaian rancangan Peraturan DaerahFormatted sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamFormatted: Font: 12 pt jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung Formatted: Font: 12 pt sejak tanggal persetujuan bersama.
... ...
... ...
...
Formatted: Centered Formatted
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
...
43
NO. 306.
RUU DPR (1)
307.
(2)
308.
(3)
309.
(4)
310.
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Formatted: Font: 12 pt
Pasal 62 Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur atau DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota.
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
(2)
Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimanaFormatted: Font: 12 pt dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani olehFormatted: Font: 12 pt gubernur atau bupati/walikota dalam waktu palingFormatted: Centered lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturanFormatted: Font: 12 pt daerah tersebut disetujui bersama, maka rancanganFormatted: Font: 12 pt Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Formatted: Font: 12 pt, Indonesian Daerah dan wajib diundangkan. (Indonesia)
Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap
(3)
Dalam hal sahnya rancangan Peraturan DaerahFormatted: Font: 12 pt sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimatFormatted: Centered pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah iniFormatted: Font: 12 pt dinyatakan sah. Formatted: Font: 12 pt
BAB IX PENGUNDANGAN
(1)
Formatted: Font: 12 pt Pasal 62 Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksudFormatted: Centered dalam Pasal 61 ditetapkan oleh gubernur atauFormatted: Font: 12 pt bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tanganFormatted: Font: 12 pt, Indonesian dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari(Indonesia) sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujuiFormatted: Font: 12 pt, Indonesian bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur atau DPRD(Indonesia) Formatted: Font: 12 pt, Indonesian kabupaten/kota dan bupati/walikota. (Indonesia)
Formatted: Font: 12 pt
Tetap
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt
Tetap
Formatted: Centered Formatted: Font: 12 pt
44
NO. 311.
RUU DPR Pasal 63 Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan, penjelasan dan/atau lampirannya harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara atau Lembaran Daerah.
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Formatted: Font: 12 pt
Pemerintah mohon penjelasan mengenai alasan pengaturan Pasal 63 pengundangan dijadikan satu dalam Lembaran Negara? Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan, harus diundangkan dengan menempatkannya Pemerintah menyarankan agar rumusan tetap disesuaikan dalam : dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 a. Lembaran Negara Republik Indonesia; Tahun 2004. karena selama ini penempatan materi/substansi b. Berita Negara Republik Indonesia; peraturan yang memuat norma hukum ditempatkan dalam c. Lembaran Daerah; atau Lembaran Negara sedangkan penjelasan dalam Tambahan d. Berita Daerah Lembaran Negara didasarkan pada bobot dari masing-masing. Substansi yang memuat norma hukum diletakkan dalam Lembaran Negara karena pengundangan dalam Lembaran Negara mempunyai akibat hukum bahwa peraturan tersebut mengikat secara umum. Ketentuan yang mengikat secara umum adalah yang dirumuskan dalam batang tubuh peraturan. Sedangkan penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan bahwa seseorang telah melanggar peraturan, oleh karena itu diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara. Selain itu perlu dipertimbangkan pula saat ini peraturan perundang-undangan yang diundangkan di dalam Berita Negara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Apabila dijadikan satu dalam Lembaran Negara perlu dipertimbangkan mengenai: - selama ini, yang diundangkan dalam Berita Negara adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan sebagainya, bagaimana kedudukannya apabila dikaitkan dengan hirarkie? - penomoran pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut, apakah ada pengklasifikasian, bagaimana dengan penomoran apabila berganti tahun, apa berlanjut atau mulai dari awal lagi
45 Formatted: Font: 12 pt
NO.
RUU DPR
312.
Pasal 64 Peraturan Perundang-undangan dan/atau penjelasannya yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:
313.
a.
314. 315.
b.
316.
317.
TANGGAPAN PEMERINTAH
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Apabila pada DIM 304 disetujui, Pemerintah mengusulkan agar Pasal 64 Formatted: Font: 12 pt, Font color: Pasal 64 dijadikan 2 (dua) ayat (rumusan lama menjadi ayat (1) (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkanRed, Indonesian (Indonesia) dan ayat (2) dirumuskan dalam DIM No. 310)Pemerintah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi : Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) mengusulkan frasa “dan/atau penjelasannya” dihapus.
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; dan
Formatted: Font: 12 pt
Tetap
Tetap Pemerintah mengusulkan Peraturan Presiden sesuai usulan Pemerintah pada DIM No. 58. - Jika DIM ini disetujui, maka urutan angka huruf menyesuaikan. Peraturan Perundang-undangan lain sebagaimana Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan untuk dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) selain peraturan menyesuaikan dengan usul Pemerintah pada DIM sebelumnya yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah. dan untuk mengakomodir peraturan perundang-undangan lain yang memerintahkan untuk mengundangkan peraturan perundang-undangannya di dalam Lembaran Negara contoh Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, dll. Konsistensi dengan usul pada DIM No. 30510, Pemerintah mengusulkan menambah satu ayat pasal baru untuk mengakomodir pengundangan peraturan perundang-undangan di dalam Berita Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk menampung penjelasan Peraturan Perundangundangan yang diundangkan. -
c.
USULAN PERUBAHAN
Formatted: Centered, No bullets or numbering Formatted: No bullets or numbering
c. Peraturan Presiden
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Red, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
d.
Formatted: Font: 12 pt
peraturan perundang-undangan lain yang menurut Formatted: Font: 12 pt, Indonesian peraturan perundang-undangan yang berlaku harus(Indonesia) diundangkan dalam Lembaran Negara. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Font color: Blue
Pasal 64A Formatted: Font: 12 pt, Font color: Peraturan perundang-undangan lain yang menurutRed Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harusFormatted: Font: 12 pt diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Formatted: Font: 12 pt
(3)(1) (4)(2)
(2)
Pasal 64B
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaFormatted memuat penjelasan Peraturan Perundang-undanganFormatted yang dimuat dalam Lembaran Negara RepublikFormatted Indonesia. Formatted
... ... ... ...
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuatFormatted: Font: 12 pt penjelasan Peraturan Perundang-undangan yangFormatted: No bullets or numbering dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Formatted ...
46
NO.
318.
319.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt Pasal 65 Pemerintah menyarankan penyempurnaan rumusan untuk Pasal 65 Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam menampung ketentuan mengenai Berita Negara. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalamFormatted: Font: 12 pt, Indonesian Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara(Indonesia) dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan oleh menteri yang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64Formatted: Font: 12 pt tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan dan Pasal 64A dilaksanakan oleh menteri yangFormatted: Font: 12 pt, Bold perundang-undangan. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum danFormatted: Font: 12 pt hak asasi manusia. Formatted: Font: 12 pt, Bold Pasal 66 Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan dengan Pasal 66 Formatted: Font: 12 pt (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan menghilangkan frasa “peraturan-peraturan lainnya” (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkanFormatted: Font: 12 pt dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah. Formatted: Font: 12 pt, Indonesian dan peraturan-peraturan lainnya. (Indonesia)
320.
Pemerintah mengusulkan untuk menambah satu ayat baru yang (2) menjadi ayat (2) guna menampung ketentuan mengenai pengundangan dalam Berita Daerah.
321.
(2)
Pengundangan Peraturan Daerah dan peraturan- Menyarankan ayat (2) menjadi ayat (3) dengan penyempurnaan peraturan lainnya dalam Lembaran Daerah rumusan. dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
322.
Pasal 67 Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan.
Tetap
(5)(3)
Formatted: Font: 12 pt
Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, atauFormatted: Font: 12 pt peraturan lain di bawahnya dimuat dalam BeritaFormatted: Font: 12 pt Daerah. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Pengundangan Peraturan Daerah dalam LembaranFormatted: Font: 12 pt Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan olehFormatted: Font: 12 pt Sekretaris Daerah. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, English (United States)
47
NO.
RUU DPR
323.
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Pemerintah mengusulkan penambahan substansi mengenai Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt BAB IXA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANFormatted: Justified Formatted: Font: 12 pt, Indonesian
(Indonesia) Pasal 67A Pada setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundangundangan mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan. Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Formatted: Font: 12 pt Pasal 67B Pembinaan perancang Peraturan Perundang-undanganFormatted: Font: 12 pt, Indonesian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67A dilakukan oleh(Indonesia) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan diFormatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt bidang hukum dan hak asasi manusia. Formatted: Font: 12 pt, Not Bold
323.
BAB X PENYEBARLUASAN
Tetap
324.
Bagian Kesatu Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan UndangUndang, dan Undang-Undang
Tetap
325.
(1)
Penjelasan: Formatted: Font: 12 pt Yang dimaksud dengan ”perancang Peraturan Perundang-Formatted: Font: 12 pt, German undangan” adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,(Luxembourg) tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh olehFormatted: Font: 12 pt pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatanFormatted: Justified menyusun rancangan peraturan perundang-undangan danFormatted: Font: 12 pt atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuanFormatted: Font: 12 pt, Not Bold, Peraturan Perundang-undangan. German (Luxembourg)
Pasal 68 Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah 11.Tetap (1) sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan undang-
Formatted: Font: 12 pt, German (Luxembourg) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Bold
Pasal 68 Formatted: Font: 12 pt Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah Formatted: Font: 12 pt, Bold sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, German undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (Luxembourg)
48
NO.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
undang.
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified
326. (2) 327.
(1)
328. (2) 329. (3) 330.
331.
(1)
(2)
Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi sekaligus meminta masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pasal 69 Tetap Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Pasal 70 Penyebarluasan undang-undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan.
Tetap
Tetap
(2)
Formatted: Font: 12 pt, Indonesian
Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(Indonesia) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atauFormatted: Font: 12 pt memperoleh masukan masyarakat serta paraFormatted: Font: 12 pt pemangku kepentingan. Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia)
Formatted: Font: 12 pt Pemerintah mengusulkan mengenai penyebarluasan dilakukan Pasal 70 oleh instansi pemrakarsa. (1) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan yangFormatted: Font: 12 pt telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik IndonesiaFormatted: Indent: Left: line: 0 cm dilakukan oleh instansi pemrakarsa.
0 cm, First
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Apabila DIM No. 313 317 disepakati maka DIM No. 3148 ini dihapus.
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Font color: Blue Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Font color: Blue Formatted: Font color: Blue Formatted: Font: 12 pt
49
NO.
332.
333. 334. 335.
RUU DPR
USULAN PERUBAHAN
Pasal 71 Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. Konsisten (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan perlu dengan DIM No. 26 usulan Pemerintah. (1) diterjemahkan ke dalam bahasa asing, kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan melaksanakan penerjemahan dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait. (2) Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tetap merupakan terjemahan resmi. Bagian Kedua Tetap Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah (1)
336. (2) 337.
TANGGAPAN PEMERINTAH
(1)
Pasal 72 Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan 11. (1) pemerintah daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, hingga pengundangan peraturan daerah. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi sekaligus meminta masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pasal 73 Tetap Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
(2)
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt
Pasal 71 Formatted: Font: 12 pt Dalam hal peraturan perundang-undangan perluFormatted: Font: 12 pt diterjemahkan ke dalam bahasa asing, menteri yangFormatted: Font: 12 pt, German menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang(Luxembourg) hukum dan hak asasi manusia melaksanakanFormatted: Font: 12 pt penerjemahan dengan berkoordinasi denganFormatted: Font: 12 pt kementerian terkait. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted Pasal 72 Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan PemerintahFormatted: Font: 12 pt Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunanFormatted rancangan pemerintah daerah, pembahasanFormatted: Font: 12 pt rancangan pemerintah daerah, hinggaFormatted: Font: 12 pt, Bold pPengundangan Pemerintah Daerah. Formatted: Font: 12 pt Formatted
Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat Formatted: Font: 12 pt (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta paraFormatted Formatted: Font: 12 pt pemangku kepentingan.
...
...
...
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
50
NO.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Indent: Left: 0 cm
338.
(2)
339. (3) 340.
(1)
341. (2)
342.
Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. (2) berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang No. 11. khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. (3) berasal dari gubernur atau bupati/walikota 11.Tetap dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Pasal 74 Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. Penyebarluasan peraturan daerah yang telah (1) diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan Apabila DIM No. 333 339 disepakati maka Pemerintah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah mengusulkan DIM No. 3340 ini untuk dihapus. dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan. BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT
Tetap
Penyebarluasan rancangan pemerintahraturan daerahFormatted: Font: 12 pt yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alatFormatted: Font: 12 pt kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidangFormatted: Centered legislasi. Formatted: Font: 12 pt Penyebarluasan rancangan Pemerintah Daerah yangFormatted: Font: 12 pt berasal dari gubernur atau bupati/walikotaFormatted: Font: 12 pt, Indonesian dilaksanakan oleh sekretaris daerah. (Indonesia) Pasal 74 Formatted: Font: 12 pt Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telahFormatted: Font: 12 pt diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan olehFormatted: Font: 12 pt Pemerintah Daerah. Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt
...
51
NO.
343.
344.
RUU DPR (1)
(2)
345. 346. 347. 348. (3)
TANGGAPAN PEMERINTAH
Tetap
b.
kunjungan kerja; dan/atau
Tetap
c.
seminar/lokakarya/diskusi.
...
Formatted
...
Formatted
Pasal 75 Formatted Masyarakat berhak memberikan masukan secara Formatted lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Formatted Perundang-undangan.
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
USULAN PERUBAHAN
Pasal 75 Penambahan frasa “dan/”. Masyarakat berhak memberikan masukan secara Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. (1) lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan 11. perundang-undangan. Bentuk masukan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum;
Formatted
Tetap
Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengusulkan rumusan alternatif. meliputi:
c. (3)
sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Formatted adalah orang perseorangan atau kelompok orangFormatted yang mempunyai kepentingan atas substansiFormatted rancangan peraturan perundang-undangan. Formatted
... ... ...
... ... ... ...
349.
a.
perseorangan;
350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. (4)
b.
kelompok/organisasi masyarakat;
c.
kelompok profesi;
SdaTetap
d.
perguruan tinggi;
SdaTetap
Formatted
...
e.
lembaga swadaya masyarakat;
SdaTetap
Formatted
...
f.
masyarakat adat; dan/atau
SdaTetap
g.
pemangku kepentingan lain.
SdaTetap
TetapJika usulan Pemerintah pada DIM No. 347 diterima, maka DIM No. 348 s.d DIM No. 354 diusulkan dihapus. TetapSda
Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. (4) Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikanFormatted masukan secara lisan atau tertulis sebagaimanaFormatted dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturanFormatted perundang-undangan harus dapat diakses denganFormatted mudah oleh masyarakat.
... ... ... ...
Formatted
...
Formatted
...
52
NO.
RUU DPR
TANGGAPAN PEMERINTAH
357.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
358.
Pasal 76 Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.
Sda
359.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 77 Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Tetap
Pasal 78 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 79 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Tetap
360.
361.
362.
363. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
USULAN PERUBAHAN
Formatted: Font: 12 pt
Pemerintah mengusulkan untuk dihapus.
Tetap
Tetap Tetap
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt, English (United States)
53
NO.
364.
RUU DPR dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal…
TANGGAPAN PEMERINTAH
USULAN PERUBAHAN
Tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Formatted: Font: 12 pt
365.
366.
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
Formatted: Font: 12 pt
Tetap
Tetap Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Font: 12 pt, English (United States) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm
54
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Formatted: Font: 22 pt
